SOAL UJIAN ADVOKADMarasi Sihaloho Partnership
Advokat & Legal Consultant
Contoh Soal Ujian Advokat 2011
MATERI UNDANG-UNDANG ADVOKAT
1. Didalam pasal 32 (3) diatur profesi advokat yang terhimpun
dalam Peradiberjumlaha. 6 organisasi advokatb. 7 organisasi
advokatc. 8 organisasi advokatd. 9 organisasai advokat
Jawaban CPasal 32 (3)Untuk sementara tugas dan wewenang
Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini,
dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi
Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI),
Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara
Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI),
HimpunanKonsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara
Syariah Indonesia (APSI)
2. Yang tidak terhimpun dalam organisasi advokata. Asosiasi
pengacara syariah indonesiab. Serikat pengacara indonesiac.
Himpunan advokat dan pengacara indonesiad. PeradinJawaban DPasal 32
(3)Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama
oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia
(AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat
dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI),
Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum
Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia
(APSI)
3. Undang undang advokat 18 tahun 2003 berlaku tanggala. 5 april
2003b. 5 april 2004c. 5 april 2001d. 5 april 2002Jawaban APasal
36Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 April
2003
4. Menurut Pasal 13 organisasi advokat diminta untuk membentuk
pengawasan berupaa. Lembaga Pengawasb. Komisi pengawasc. Dewan
pengawasd. Komisi advokatJawaban BPasal 13Pelaksanaan Pengawasan
sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh
Organisasi Advokat
5. Pasal 29 mengatur buku daftar anggota yang wajib dilaporkan
kepada Mahkamah Agung dan menteri setiapa. Satu tahunb. Perubahanc.
Pergantian pengurusd. Satu bulanJawaban APasal 29(4)Setiap 1(satu)
Organisasi Advokat melaporkan pertambahan dan atau perubahan jumlah
anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri.
6. Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya
secara tetap karena alasan menurut pasal 10a. Permohonan sendirib.
Dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahunc.
Berdasarkan keputusan organisasi advokatd. Semua benarJawaban
DPasal 10Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya
secara tetap karena alasan:a. permohonan sendiri;b. dijatuhi pidana
yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap, karena melakukan
tindakpidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau
berlebih; atauc. berdasarkan keputusan organisasi advokat7. Menurut
pasal 12 pengawasan terhadap advokat dilakukan oleha. Organisasi
advokatb. Menteric. Mahkamah agungd. Komisi pengawasJawaban APasal
12 (1)Pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi
advokat8. Penindakan terhadap advokat dengan jenis tindakan dalam
pasal 7 dilakukan oleha. Organisasi advokatb. Dewan kehormatanc.
Mahkamah agungd. Komisi pengawasJawaban BPasal 12 (2)Ketentuan
tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
keputusan dewan kehormatan organisasi advokat
9. Pengertian Advokat sebagaimana disebut dalam Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah ...a. Orang yang
berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar
pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
Undang-undang inib. Orang yang telah diangkat oleh Organisasi
Advokat yang bertugas memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di
luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
Undang-undangc. Orang yang berprofesi memberi pelayanan hukum yang
memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang d. Jawaban
A, B, C adalah benar10. Berdasarkan pasal 28 ayat (3) UU Advokat,
Pimpinan Organisasi Advokat dilarang melakukan rangkap jabatan
sebagai ...A. Pimpinan Dewan KehormatanB. Pimpinan Partai PolitikC.
Pimpinan DPR/MPRD. Pimpinan Organisasi Terlarang11. Wilayah hukum
kerja praktek seorang advokat berdasarkan Undang-Undang No 18 tahun
2003 ... A. Semua wilayah hukum pengadilan di seluruh Indonesia B.
Terbatas pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi setempat C. Terbatas
hanya wilayah hukum Pengadilan Negeri setempatD. Advokat sendiri
bisa bebas memilih wilayah tertentu suatu Pengadilan
Tinggi/Pengadilan Negeri12. Pada tanggal 21 Desember 2004 dibentuk
suatu wadah sebagai wujud nyata dari kesatuan dan persatuan para
Advokat Indonesia, yaitu ...A. Persatuan Advokat Indonesia (
PERADIN )B. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia ( HAPI ) C.
Perhimpunan Advokat Indonesia ( PERADI )D. Komite Kerja Advokat
Indonesia ( KKAI )13. Dalam Undang-Undang Advokat diatur mengenai
Hak Immunitas Advokat, Hak Imunitas advokat adalah...a. Hak Advokat
untuk memperoleh informasi atau data dari instansi pemerintah guna
kepentingan suatu perkarab. Hak Advokat untuk menolak suatu perkara
jika diyakini tidak ada dasar hukumnyac. Hak Advokat untuk
dilindungi dari tuntutan pidana atau perdata ketika ia menjalankan
tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan
klien dalam sidang pengadiland. Jawan A dan B benar14.
Undang-undang Advokat memberikan kewenangan yang cukup besar kepada
Organisasi Advokat, antara lain kewenangan untuk ...A. Mengadakan
ujian bagi calon AdvokatB. Melakukan pengangkatan AdvokatC.
Melakukan tindakan pemberhentian Advokat dari profesinya D. Semua
Jawaban Benar15. Pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh ... A.
Mahkamah Agung (MA) B. Menteri Hukum dan HAM C. PERADI D.
Pengadilan Negeri setempat yang membawahi wilayah hukum
kerjanyaMATERI KODE ETIK ADVOKAT16. Menurut pasal 33 UU No.18 tahun
2003 kode etik advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan
profesi mempunyai kekuatan hukum sejaka. 23 Mei 2002b. 23 mei
2003c. 5 april 2003d. 5 april 2002Jawaban APasal 33Kode etik dan
ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah
ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat
Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan
Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia
(SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan
Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002
dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut
Undang- Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh
Organisasi Advokat.
17. Menurut pasal 3 Kode etik advokat indonesia, advokat dapat
menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum karenaa.
Bertentangan dengan hati nuraninyab. Tidak sesuai dengan
keahliannyac. Tidak ada dasar hukumnyad. A dan B benarJawaban
DPasal 3 a.Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan
hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan
hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan
keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak
dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan,
suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan
sosialnya.
18. Menurut pasal 4 hubungan dengan klien, advokat tidak
dibenarkana. Menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang
ditanganinya akan menangb. Membebani klien dengan biaya-biaya yang
tidak perluc. Melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat
tidak menguntungkand. Semua benarJawaban DPasal 4a. Advokat dalam
perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan
jalan damai.b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang
dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.c.
Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara
yang ditanganinya akan menang.d. Dalam menentukan besarnya
honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.e.
Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang
tidak perlu.f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus
memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana
ia menerima uang jasa.g. Advokat harus menolak mengurus perkara
yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.h. Advokat wajib
memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh
klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu
setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.i.
Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya
pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat
tugas itu akan dapat menimbulkankerugian yang tidak dapat
diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak
mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a.j.
Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih
harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan
kepentingankepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul
pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.k.
Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan
menimbulkan kerugian kepentingan klien.
19. Menurut pasal 5 hubungan dengan teman sejawata. Keberatan
terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan
kode etik advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatanb. Hubungan
harus dilandasi sikap saling hormatc. Tidak dipekenankan merebut
klien dari rekan sejawatd. Semua benarJawaban DPasal 5a. Hubungan
antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling
menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.b. Advokat
jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain
dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan katakata yang
tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.c.
Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap
bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan
Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan
melalui media massa atau cara lain.d. Advokat tidak diperkenankan
menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.e. Apabila
klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat
menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutanpemberian
kuasa kepada Advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien
untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap Advokat
semula.f. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien
terhadap Advokat yang baru, maka Advokat semula wajib memberikan
kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untukmengurus
perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap
klien tersebut.g. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang
akan dan atau dengan kliennya
20. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara menurut pasal 8
apabilaa. Timbul perbedaan dan tidak tercapai kesepakatan tentang
cara penanganan perkarab. Karena tidak sesuai dengan keahliannyac.
Bertentangan dengan hati nuraninyad. Jawaban b dan c benarJawaban
APasal 8diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai
kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengankliennya.
21. Selambatnya dalam waktu berapa hari teradu harus memberikan
jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatana. 3 harib. 14
haric. 21 harid. 7 hariJawaban CPasal 132. Selambat-lambatnya dalam
waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan
jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah
yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap
perlu.
22. Didalam pasal 14 setiap dilakukan persidangan majelis dewan
kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara
persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleha. Paniterab.
Ketua Majelisc. Majelisd. Semua benarJawaban BPasal 144. Setiap
dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat
atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan
ditandatangani oleh Ketua Majelis yang menyidangkan perkara
itu.
23. Menurut pasal 18 pemeriksaan tingkat banding, pengajuan
banding beserta memori banding adalah wajib harus disampaikan dalam
waktua. 7 harib. 14 haric. 21 harid. Semua benarJawaban CPasal 182.
Pengajuan permohonan bandng beserta Memori Banding yang sifatnya
wajib, harus disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah
dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal yang
bersangkutan menerima salinan keputusan.
24. Menurut pasal 8 advokat yang sebelumnya pernah menjabat
sebagai hakim atau penitera dari suatu lembaga peradilan tidak
dibenarkan menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya
terakhir bekerja selamaa. 5 tahunb. 4 tahunc. 3 tahund. 2
tahunJawaban CPasal 8h. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat
sebagai Hakim atau Panitera dari suatu lembaga peradilan, tidak
dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa
pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun
semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.
25. Menurut pasal 13 pemeriksaan tingkat pertama oleh dewan
kehormatan cabang/daerah, pengadu dan yang teradua. Harus hadir
secara pribadib. Tidak dapat menguasakan kepada orang lainc. Jka
dikehendaki dapat didampingi oleh penasehatd. Semua benarJawaban
DPasal 137. Pengadu dan yang teradu:a. Harus hadir secara pribadi
dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang jika
dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat.b. Berhak
untuk mengajukan saksisaksi dan bukti-bukti.
26. Menurut pasal 13 jika dalam waktu 21 hari teradu tidak
memberikan jawaban tertulis, dewan kehormatan menyampaikan
pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu..
Maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnyaa. 21 harib. 14
haric. 7 harid. 3 hariJawaban BPasal 133. Jika dalam waktu 21 (dua
puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis,
Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua
dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari
sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan
jalaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak
jawabnya.
27. Apabila teradu dalam pasal 13 telah dipanggil sampai..tidak
datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya
teradua. 1 kalib. 2 kalic. 3 kalid. Semua salahJawaban BPasal
13kalinya salah satu pihak tidak hadir:a. Sidang ditunda sampai
dengan sidang berikutnya paling lambat 14 (empat belas) hari dengan
memanggil pihak yang tidak hadir secara patut.b. Apabila pengadu
yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan
yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan
pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali Dewan Kehormatan
Cabang/Daerah berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan
kepentingan umum atau kepentingan organisasi.c. Apabila teradu
telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang
sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu.d. Dewan
berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu,
yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa.
28. Menurut pasal 16 sifat pelanggaran berat tidak mengindahkan
dan tidak menghormati ketentuan kode etikatau bilamana setelah
mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi
pelanggaran kode etik disebuta. Pemecatanb. Pemberhentian
sementarac. Peringatan kerasd. Peringatan biasaJawaban BPasal 16c.
Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat
pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati
ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa
peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode
etik.
29. Advokat menurut pasal 10 uu advokat berhenti atau dapat
diberhentikan dari profesiya secara tetap karenaa. Permohonan
sendirib. Dijatuhi pidana yang mempunyai kekuatan hokum tetap
karena tidak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau
lebihc. Berdasarkan keputusan organisasi advokatd. Semua
benarJawaban DPasal 10(1) Advokat berhenti atau dapat diberhentikan
dari profesinya secara tetap karena alasan:a. permohonan sendiri;b.
dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun
atau lebih; atauc. berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.(2)
Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi
Advokat.30. Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia
berupa ...a. Teguran, peringatan keras atau pemecatan keanggotaaan
dari organisasi profesib. Peringatan biasa, peringatan keras,
pemecatan sementara untuk waktu tertentu atau pemecatan dari
keanggotaan organisasi profesic. Teguran, skorsing atau pemecatan
dari keanggotaan organisasi profesid. Teguran lisan, teguran
tertulis, pemecatan sementara untuk waktu tertentu atau pemecatan
dari keanggotaaan organisasiJawaban : BPasal 16Hukuman yang
diberikan dalam keputusan dapat berupa:- Peringatan biasa.-
Peringatan keras.- Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.-
Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.MATERI ACARA
PERDATA31. Suatu perselisihan tidak termasuk kewenangan Pengadilan
Negeri, pernyataan tersebut diatasa. Pasal 134 HIR mengenai
Kompetensi absolutb. Pasal 134 HIR mengenai Kompetensi relatifc.
Pasal 143 HIR mengenai Kompetensi absolutd. Pasal 143 HIR mengenai
Kompetensi relatifJawaban APasal 134Jika perselisihan suatu perkara
yang tidak termasuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap
waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat dimintakan supaya hakim
menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula
mengakuinya karena jabatannya.
32. Sebelum dimulai dengan pembacaan surat gugatan, maka hakima.
Mengusahakan perdamaian 130 HIRb. Memerintahkan pihak untuk
berdamaic. Meminta penggugat untuk membaca gugatand. Tidak wajib
mengusahakan perdamaianJawaban APasal 130(1) jika pada hari yang
ditentukan itu, kedua belah pihak datang maka pengadilan
negeridengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan
mereka.
33. Putusan Pengadilan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat
menurut pasal 125 HIR disebuta. Putusan Selab. Putusan Verstekc.
Putusan Kontradiktoird. Putusan VerzetJawaban BPasal 125Jika
tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau
tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia
dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak
hadir (verstek) kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa
pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.
34. Menurut Pasal 129 HIR terhadap putusan tanpa kehadiran,
tergugat dapat mengajukana. Verstekb. Verzetc. Derdenversetd.
BandingJawaban BPasal 129Tergugat yang dihukum sedang ia tidak
hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu dapatmemajukan
perlawanan(verzet) atas keputusan itu.
35. Alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164
HIR terdiri atasa. Suratb. Surat, saksi, persangkaan, pengakuan,
sumpahc. Surat, saksi, persangkaan,pengakuand. Surat, saksi,
persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan setempat, keterangan
ahliJawaban BPasal 164Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu
Bukti dengan surat Bukti dengan saksi Persangkaan persangkaan
Pengakuan Sumpah36. Pasal berapa dalam HIR mengatur tentang gugat
balika. Pasal 120 HIRb. Pasal 132 HIRc. Pasal 136 HIRd. Pasal 130
HIRJawaban BPasal 132 (b)(1)Tergugat wajib memajukan gugatan
melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun
dengan lisan
37. Pemilik barang bergerak yang barangnya ada ditangan orang
lain dapat meminta penyitaan:a. Sita eksekusib. Sita conservatoirc.
Sita revindicatoird. Sita maritalJawaban CSita revindicatoir
38. Menurut Pasal 390 HIR panggilan tergugat jika tidak
ditemukan, maka surat panggilan diserahkan kepadaa. Camat yang
bersangkutanb. Kepala sektor kepolisian yang bersangkutanc. Bupati
yang bersangkutand. Kepala desa yangbersangkutanJawaban DPasal
390(1)Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut dibawah
ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri
ditempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai
disitu, kepada kepala desanya atau lurah bangsa tionghoa yang
diwajibkan dengan segera pemberitahukan surat jurusita itu pada
orang itu sendiri, dlam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan
menurut hukum.39. Menurut 122 HIR surat panggilan hari sidang tidak
boleh kurang daria. 3 harib. 7 haric. 14 harid. 30 hariJawaban
APasal 122Ketika menentukan hari persidangan, ketua menimbang jarak
antara tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari
tempat pengadilan negeri bersidang dan kecuali dalam hal perlu
benar perkara itu dengan segera diperiksa dan hal ini disebutkan
dalam surat perintah, maka tempo antara hari pemanggilan kedua
belah pihak dari hari persidangan tidak boleh kurangdari tiga hari
kerja.
40. Surat Gugatan menurut 118 (1) harus diajukan didaerah
tempata. Penggugatb. Tergugatc. Bendad. penanggungJawaban BPasal
118(1)Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan
pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang
ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123
kepada ketua pengadilan negeri didaerah hukum siapa tergugat
bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya tempat
tinggal sebetulnya.
41. Menurut pasal 118 (2) penggugat boleh memilih wilayah hukum
tempat salah satu tergugat, namun jika terdapat hubungan debitor
utama dan penanggung dimanakah gugatan diajukana. Tergugatb.
Penanggungc. Penggugatd. debitorJawaban DPasal 118(2)Jika tergugat
lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal didalam itu
dimajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah
seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika
tergugat tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang
utama dan penenggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua
pengadilan negeri di tempat orang yang berhutang utama dari salah
seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang
ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 reglemen tentang aturan hakim
dan mahkamah serta kebijakan kehakiman(R.O)
42. Jika tergugat tempat diamnya tidak diketahui menurut pasal
118 (3) dimanakah gugatan diajukana. Penggugatb. Tergugatc.
Penanggungd. Salah seorang tergugatJawaban APasal 118(3)Bilamana
tempat diam dari dari tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan
itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal
penggugat atau salah seorang daripada penggugat, atau jika surat
gugat itu tentang barang tetap, maka surat gugat itu dimasukkan
kepada ketua pengadilan negeri didaerah hukum siapa terletak barang
itu.43. Putusan ketidakhadiran verstek dapat diajukan upaya
perlawanan 14 hari setelah pemberitahuan diatur dalama. 124 HIRb.
125 HIRc. 126 HIRd. 129 HIRJawaban DPasal 129(1)Tergugat yang
dihukum sedang ia tidak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan
itu dapatmemajukan perlawanan atas keputusan itu.Pasal 129(2)Jika
putusan itu diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka
perlawanan itu dapat diterima dalam tempo empat belas hari sesudah
pemberitahuan itu. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada yang
dikalahkan itu sendiri maka perlawanan itu dapat diterima sampai
hari kedelapan sesudah peringatan yang tersebut pada pasal 196 atau
dalam hal tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut, smapai
hari kedelapan sesudah dijalankan keputusan surat perintah kedua
yang tersebut pada pasal 197.
44. Unus testis nullus testis diatur dalama. 164 HIRb. 180 HIRc.
163 HIRd. 169 HIRJawaban DPasal 169Keterangan seorang saksi saja,
dengan tidak ada suatu alat bukti yang laindidalam hukum tidak
dapat dipercaya.
45. Lembaga paksa badan diatur dalama. PERMA 1/ 2000b. PERMA 1/
2001c. PERMA 1/ 2002d. PERMA 2/ 2003Jawaban APERMA 1/ 2000
46. Class action diatur dalama. PERMA 1/ 2000b. PERMA 1/ 2001c.
PERMA 1/ 2002d. PERMA 2/ 2003Jawaban CPERMA 1/ 2002
47. Mediasi diatur dalama. PERMA 1/ 2000b. PERMA 1/ 2001c. PERMA
1/ 2002d. PERMA 2/ 2003Jawaban DPERMA 2/ 200348. Ruang lingkup
kasasi diatur dalam pasal 30 UU No. 5 tahun 2004 perubahan UU No.
14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agunga. Tidak berwenang atau
melampaui batas wewenangb. Salah menerapkan atau melnggar hukum
yang berlakuc. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan
undang-undangd. Semua benarJawaban Dpasal 30 UU No. 5 tahun 2004
perubahan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agunga. Tidak
berwenang atau melampaui batas wewenangb. Salah menerapkan atau
melanggar hukum yang berlakuc. Lalai memenuhi syarat yang
diwajibkan undang-undang49. Berdasarkan Pasal 164 HIR/284 RBG
dikenal alat-alat bukti, yaitu ...A. Alat Bukti Surat, Saksi,
Pengetahuan Hakim, Keyakinan Hakim dan Sumpah B. Alat Bukti Surat,
Saksi, Yurisprudensi, Keyakinan Hakim dan Sumpah C. Alat Bukti
Surat, Saksi, Persangkaan, Keyakinan Hakim dan Sumpah D. Alat Bukti
Surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan SumpahJawab : DPasal 164
HIRAlat-alat bukti yaitu:1. alat bukti tertulis/surat2. alat bukti
saksi3. alat bukti persangkaaan4. alat bukti pengakuan5. alat bukti
sumpah
50. Putusan yang amar putusnya adalah menghukum salah satu pihak
yang berperkara disebut ...A. Putusan Deklaratoir B. Putusan
KonstitutifC. Putusan Condemnatoir D. Putusan VerstekJawab : C-
Putusan Diklatoir yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan
tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hokum- Putusan
Konstitutif yaitu suatu putusan yang menciptakan/menimbulkan
keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya.-
Putusan Condemnatoir yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada
salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu
kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi- Putusan Verstek adalah
putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir
meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan
mohon putusan.51. Dalam hukum acara perdata dikenal Putusan Serta
Merta (uit voerbaar bij vooraad) yang syarat dan tata caranya
selain diatur dalam HIR, juga diatur dalam..A. SEMA Nomor 3 Tahun
2000 B. SEMA Nomor 3 Tahun 2001 C. SEMA Nomor 3 Tahun 2002 D. SEMA
Nomor 3 Tahun 2003Jawab : ASurat Edaran Mahkamah Agung RI No.3
tahun 2000 Mahkamah Agung telah menetapkan tata cara, prosedur dan
gugatan-gugatan yang bisa diputus dengan putusan serta merta (
uitvoerbaar bij voorraad )52. Jika dalam suatu perkara yang sedang
berlangsung terdapat pihak ketiga yang dapat menggabungkan diri
kepada salah satu pihak, baik penggugat atau tergugat, maka
campuran pihak ketiga dalam perkara ini disebut ...A. IntervensiB.
VoegingC. Derden verzetD. VridjwaringJawab : B-
Tussenkomst(intervensi), mirip dengan vrijwaring namun perbedaannya
adalah pihak ketiga tersebut masuk atas kemauannya sendiri dan
tidak memihak salah satu pihak dan hanya mempertahankan
kepentingannya sendiri.- Voeging, masuknya pihak ketiga yang merasa
berkepentingan atas ijin Majelis Hakim untuk mencampuri perkara
dengan memihak salah satu pihak.- Vrijwaring, diatur dalam pasal
70-76 Rv, yang menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan di
pengadilan, di luar kedua belah pihak, ada pihak ketiga yang
ditarik dalam perkara tersebut secara singkat tidak atas kemauannya
sendiri- Derden Verzet adalah Perlawanan pihak ketiga atas putusan
pengadilan. Dimana pihak ketiga merasa kepentingannya dilanggar
atas putusan tersebut53. Dalam menghadapi suatu perkara perdata,
hakim diberikan wewenang untuk mengupayakan perdamaian antara para
pihak yang bersengketa. Dari beberapa pasal dibawah ini, pasal
berapakah yang mengatur tentang perdamaian ...A. Pasal 118 HIRB.
Pasal 130 HIRC. Pasal 132 HIRD. Pasal 133 HIRJawab : BPasal 130
HIR54. Amir mengajukan gugatan terhadap Budi, dengan tututan agar
Budi segera menyerahkan tanah yang telah dibeli Amir dari Budi.
Namun ternyata diketahui bahwa Amir belum melunasi pembayaran atas
pembelian tanah tersebut kepada Budi. Sehubungan dengan adanya
gugatan dari Amir tersebut, maka guna mempertahankan haknya dan
meminta pelunasan pembayaran kepada Amir. Budi dapat melakukan
tindakan hukum, yaitu ...A. Budi melakukan upaya derden verzetB.
Budi dapat mengajukan gugatan rekonpensi terhadap AmirC. Budi tidak
dapat menakukan upaya hukum apapun sampai gugatan yang diajukan
Amir tersebut diputus oleh majlis hakimB. Budi dapat segera
mengajukan gugatan baru dan terpisahJawab : BGugatan rekonvensi
adalah gugatan balasan dari penggugat terhadap tergugat.
55. Kapan tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada nomor 40 di
atas dapat diajukan ...A. Diajukan bersamaan dengan jawabanB. Dapat
diajukan kapan punC. Dapat dalam tenggang waktu 7 hari setelah
putusan pengadilan negeri D. Dapat dalam tenggang waktu 14 hari
setelah putusan pengadilan negeriJawab : AGugatan rekonvensi
diajukan bersamaan pada saat tergugat mengajukan jawaban atas
gugatan.56. Hukum Acara Perdata memberikan peluang untuk dicabutnya
suatu gugatan dengan syarat bahwa pencabutan tersebut dilakukan
oleh ...A. Dilakukan oleh penggugat secara sepihak, asalkan
tergugat belum menyampaikan jawabanB. Dilakukan oleh penggugat
secara sepihak, meskipun tergugat telah menyampaikan jawabanC.
Dilakukan oleh penggugat atas persetujuan tergugat, meskipun
tergugat belum menyampaikan jawabanD. Dapat dilakukan oleh
penggugat ataupun tergugat, meskipun perkara yang bersangkutan
sedang dalam proses pemeriksaan.Jawab : AGugatan dapat dicabut
secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban tetapi
jika tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara
harus mendapat persetujuan tergugat (Pasal 271, 272 RV)57. Eksepsi
mengenai tidak berwenangnya pengadilan negeri untuk mengadili suatu
perkara perdata berkaitan dengan wilayah pengadilan disebut ...A.
Eksepsi kewenangan absoluteB. Eksepsi dilatoirC. Eksepsi
koompetensi relatifD. Eksepsi peremtoirJawab : CKewenangan relatif
pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu
berdasarkan yurisdiksi wilayahnya.58. Kapan eksepsi kompetensi
relatif dapat diajukan ...A. Dapat diajukan selama proses
pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama masih berlangsungB.
Diajukan bersamaan dengan jawaban pertama terhadap pokok perkaraC.
Dapat diajukan dalam pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama dan
tingkat banding D. Dapat diajukan kapanpun, baik pada tingkat
pertama, tingkat banding, maupun tingkat kasasi.Jawab : Beksepsi
kompetensi relative diajukan bersamaan dengan jawaban pertama
terhadap pokok perkara.59. Sita Revindicatoir (revindicatoir
beslag) dapat dimintakan terhadap ...A. Barang yang tidak bergerak
milik pihak ketiga yang dikuasai tergugat B. Barang tidak bergerak
milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat C. Barang bergerak
milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat D. Barang bergerak
milik pihak ketiga yang dikuasai tergugatJawab : BSita
revindicatoir adalah penyitaan atas barang bergerak milik penggugat
yang dikuasai oleh tergugat (revindicatoir berasal dari kata
revindicatoir, yang berarti meminta kembali miliknya).60. Dalam
praktek sering dijumpai bahwa penyitaan telah dilakukan terhadap
harta kekayaan milik pihak ketiga. Upaya hukum yang dapat dilakukan
pihak ketiga untuk mempertahankan hak dan kepentingannya tersebut
adalah ...A. PerlawananB. GugatanC. Derden verzetD. VerzetJawab :
CDerden verzet atauperlawanan pihak ketigamerupakan
hakyangdiberikan pasal 165 ayat 6 HIR atau pasal 379 Rv bagi
seseorang yang tidak terlibat dalam suatu proses perkara, untuk
menentang suatu tindakan yang merugikan kepentingannya. Tindakan
itu karena adanya suatu putusan yang dilawannya.MATERI ACARA
PIDANA61. Menurut pasal 138 Penuntut umum setelah menerima hasil
penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti dalam
waktua. 20 harib. 14 haric. 7 harid. 3 hariJawaban CPasal
138(1)Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik
segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib
memberithaukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah
lengkap atau belum.62. Penyidik harus sudah menyampaikan berkas
perkara yang belum lengkap kepada penuntut umum untuk dilengkapi
dalam waktua. 14 harib. 7 haric. 21 harid. 3 hariJawaban APasal
138(2)Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut
umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk
tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu
empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus
sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut
umum.
63. Yang berwenang melakukan penyitaan sebagaimana dalam pasal
38 KUHAP adalaha. Penyidikb. Penuntut Umumc. Penasehat Hukumd.
Jawaban a,b, dan c semua benarJawaban APasal 38Penyitaan hanya
dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan
negeri setempat. 64. Menurut pasal 35 kecuali dalam halhal
tertangkap tangan penyidik dilarang memasuki dan melakukan
penggeledahan pada saat-saata. Ruang dimana sedang berlangsung
sidang MPR, DPR atau DPRDb. Tempat di mana sedang berlangsung
upacara keagamaanc. Ruang dimana sedang berlangsung sidang
pengadiland. Jawaban a, b dan c semuaJawaban DPasal 35Kecuali dalam
hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki:Ruang
dimana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan
Rakyat,Dewan Perwakilan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;Tempat
dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan benar
Ruang dimana Sedang berlangsung sidang pengadilan65. Menurut pasal
86 apabila seseorang telah melakukan tindak pidana di luar negeri
dan dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka pengadilan
yang berwenang mengadilia. Pengadilan Tinggi DKI Jakartab.
Pengadilan Negeri setempat tersangka dilahirkanc. Pengadilan Negeri
Jakarta Pusatd. Pengadilan Negeri tempat tersangka berdomisili di
IndonesiaJawaban CPasal 86Apabila seorang melakukan tindakpidana di
luar negeri yang dapat diadilimenurut hukum republik Indonesiamaka
pengadilan negeri Jakarta pusatyang berwenang mengadili.66. Dalam
Pasal 22 (1) KUHAP jenis penahan yaitu:a. Penahanan Rutanb.
Penahanan rumah dan penahanan kotac. Penahanan badand. Jawaban a, b
benarJawaban DPasal 22(1)Jenis Penahanan dapat berupa:Penahanan
rumah tahanan negaraPenahanan rumahPenahanan kota
67. Sebagaimana dalam pasal 69 KUHAP penasehat hukum berhak
menghubungi tersangka sejaka. Saat ditangkap atau ditahan pada
semua tingkat pemeriksaanb. Setelah ditahan oleh Kejaksaanc.
Setelah berkas dilimpahkan ke Pengadilan negerid. Saat tersangka
akan disidangkan pertama kaliJawaban APasal 69Penasihat hukum
berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada
semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan
undang-undang ini.
68. Mahkamah Agung berwenang melakukan penahan:a. 110 harib. 100
haric. 90 harid. 60 hariJawaban APasal 28Setelah waktu seratus
sepuluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa
harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
69. Dalam hal dakwaan kurang lengkap/sempurna. Pasal 144 KUHAP
memberi kemungkinan kepada penuntut umum untuk melakukan perubahan
surat dakwaan. Berapa kali dan kapan selambat-lambatnya harus sudah
diserahkan kembali ke pengadilan sebelum sidang dimulaia. Satu kali
dan selambatlambatnya 7 harib. Dua kali dan selambatlambatnya 14
haric. Berkali-kali dan selambatlambatnya 7 harid. Tiga kali dan
selambatlambatnya 7 hariJawaban APasal 144(2)Pengubahan surat
dakwaan dapat dilakukan hanya satu kali selambatlambatnya tujuh
hari sebelum sidang dimulai
70. Alasan-alasan untuk kasasi menurut 253 KUHAP dibawah ini
dibenarkan, kecuali:a. Tidak diterapkannya suatu peraturan hukum
atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.b. Cara mengadili yang
tidak dilaksanakan menurut ketentuanc. Pengadilan melampaui batas
wewenangnyad. Berat ringannya hukuman atau besar-kecilnya jumlah
denda yang dijatuhkanJawaban D253 KUHAPa. Tidak diterapkannya suatu
peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.b. Cara
mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuanc. Pengadilan
melampaui batas wewenangnya
71. Menurut Pasal 245 KUHAP berapa jangka waktu untuk mengajukan
permohonan kasasi kepada panitera pengadilan Negeri yang memutus
perkara setelah putusan tersebut diberitahukan kepada Terdakwaa. 7
Harib. 14 Haric. Tidak ada tenggang waktud. 30 hariJawaban BPasal
245Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera
pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama,
dalam waktu empat belas hari sesidah putusan pengadilanyang
dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.
72. Panitera Pengadilan Negeri mengirimkan salinan putusan
Perkara yang dimintakan banding dan berkas perkara serta surat
bukti ke Pengadilan Tinggi dalam jangka waktu (236 KUHAP)a. 7 hari
sejak permintaan banding diajukanb. 14 hari sejak permintaan
banding diajukanc. 30 hari sejak permintaan banding diajukand.
A,b,c semuanya salahJawaban BPasal 236Selambat-lambatnya dalam
waktu 14 hari sejak permintaan banding diajukan, panitera
mengirimkan salinan putusan Perkara yang dimintakan banding dan
berkas perkara serta suratbukti ke Pengadilan Tinggi 73. Permohonan
kasasi demi kepentingan hukum menurut pasal 259 KUHAP diajukan
oleha. Jaksa Penuntut Umumb. Majelis Hukumc. Jaksa Agungd.
TerdakwaJawaban CJaksa Agung
74. Berikut ini adalah wewenag Praperadilan kecualia. Sah atau
tidaknya suatu penangkapan dan atau penahananb. Sah atau tidaknya
penghentian penyidikan atau penghentian penuntutanc. Permintaan
ganti kerugian atau rehabilitasid. Sah atau tidaknya suatu
penggeledahanJawaban Da. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan
atau penahananb. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutanc. Permintaan ganti kerugian atau
rehabilitasi75. Pengurangan masa tahanan terhadap hukuman pidana
yang dijatuhkan dapat dilakukan dengan cara mengurangkan jenis
tahanan itu sendiri (pasal 22 ayat 5 KUHAP, dimana semakin ringan
jenis tahanan, semakin kecil jumlah pengurangannya. Untuk tahanan
kota berapa jumlah pengurangan masa penahannyaa. Sama dengan jumlah
masa tahananb. Setengah dari masa tahananc. Sepertiga dari masa
tahanand. Seperlima dari masa tahananJawaban DSeperlima dari masa
tahanan 20 Seorang saksi wajib mengucapkan sumpah/janji sebelum
memberikan kesaksian (pasal 160 ayat 3 KUHAP).76. Apa akibat
hukumnya seorang saksi yang memberikan kesaksian tanpa mengucapkan
sumpah/janji:a. Batal demi hukumb. Gugurc. Tidak mempunyai kekuatan
sebagai alat bukti yang sahd. Hanya sebagai petunjuk bagi
hakimJawaban DHanya sebagai petunjuk bagi hakim
77. Dalam menjatuhkan pidana kepada seorang tersangka/terdakwa
hakim harus memenuhi minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183
KUHAP. Prinsip minimum pembuktian tersebut adalaha. Keyakinan
hakimb. Keyakinan hakim dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang
sahc. Keyakinan hakim dan alat buktid. Keyakinan hakim dan
pengakuanJawaban BPasal 183Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana
kepada seorang kecuali apabila dengansekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah78. Pasal 275 KUHAP mengatur masalah biaya perkara
dan ganti kerugian. Dalam hal terpidana lebih dahulu satu orang
dalam suatu tindak pidana, kepada siapa biaya perkara dan ganti
kerugian tersebut dibebankana. Secara sendiri-sendirib. Dibebankan
secara berimbangc. Dibebankan kepada negarad. Tergantung tuntutan
jaksaJawaban CPasal 275Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam
satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian
sebagaimana dimaksud dalam pasal 274 dibebankan kepada mereka
bersama-sama secara berimbang.
79. Penggeledahan menurut pasal 33 KUHAP harus dengan izina.
Ketua Pengadilanb. Kajaric. Ketua Pengadilan Negerid. Mahkamah
AgungJawaban CPasal 33Dengan surat izin ketua pengadilan negeri
setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan
penggeledahan rumah yang diperlukan.
80. Penyitaan menurut Pasal 38 KUHAP dilakukan dengan izina.
Kapolrib. Ketua Pengadilan Negeric. Kejaksaand. Ketua Pengadilan
TinggiJawaban BPasal 38Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh
penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
81. Dalam asas peradilan yang cepat, tepat, dan biaya ringan
sebagaimanan ketentuan pasal 67 KUHAP bahwa terdakwa atau penuntut
umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat
pertama, kecualia. Putusan bebasb. Putusan lepasc. Jawaban a dan b
semua benard. Putusan lepas dari segala tuntutan hukumJawaban
CPasal 67Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding
terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap
putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut
masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan
dalam acara cepat.
82. Berdasarkan ketentuan pasal 135 KUHAP penyidik dapat
melakukan penggalian mayat. Adapun yang dimaksud dengan penggalian
mayat adalaha. Pengambilan mayat dari semua jenis tempat dan cara
penguburannyab. Penggalian dari tanah atau kuburan makamc.
Pengambilan mayat dari tempat pembakaran mayat maupun goa tempat
penyimpaan mayatd. Jawaban a, b dan c semuabenarJawaban APenjelasan
Pasal 135Yang dimaksud dengan penggalian mayat termasuk
pengambilanmayat dari semua jenis tempat dan cara penguburan.
83. Tersangka yang tidak dapat hadir menghadap penyidik menurut
ketentuan pasal 113 dilakukan di tempat kediaman tersangkaa.
Penyidik sendiri yang datangb. Apabila tersangka denganalasan yang
patut dan wajar yang tidak dapat datangc. Tersangka bertempat
tinggal jauhd. Jawaban a dan b benarJawaban DPasal 113Jika seorang
tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut
melakukan pemeriksaan ke tempat kediaman tersangka dan wajar bahwa
ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan,
penyidik itu datang ke tempat kediamannya.
84. Menurut pasal 19 KUHAP terhadap seseorang yang diduga keras
melakukan tindak pidana dengan dasar bukti permulaan yang cukup
dapat dilakukan penangkapan untukpaling lama____haria. Satu harib.
Dua puluh haric. Empat puluh harid. Enam puluh hariJawaban APasal
19Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dapat dilakukan
untuk paling lama satu hari.
85. Menurut pasal 21 KUHAP dibawah ini terdapat beberapa alas an
dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa,kecualia.
Tersangka atau terdakwa diduga akan melarikan dirib. Tersangka atau
terdakwa dikwatirkan akan menghilangkan barang buktic. Tersangka
atau terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara kurang dari lima tahund. Tersangka atau terdakwa diduga
akan mengulangi tindak pidanaJawaban CPasal 21(1)Perintah penahanan
atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau
terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan
bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan
kekhawtiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri,
merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak
pidana.
86. Berikut di bawah ini adalah jenis-jenis acara pemeriksaan
sidang pengadilan dalam hukum acara pidana, kecualia. Acara
pemeriksaan biasa (152)b. Acara pemeriksaan cepat (205)c. Acara
pemeriksaan luar biasad. Acara pemeriksaan singkat (203)Jawaban
CAcara pemeriksaan luar biasa
87. Menurut pasal 233 KUHAP putusan perkara pidana pada
pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding oleha. Hanya
penuntut umumb. Hanya terdakwac. Penuntut umum atau terdakwad.
Penuntut umum bersamasamadengan terdakwaJawaban CPasal 233(5)Dalam
hal pengadilan negeri menerima permintaan banding, baik yang
diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh
penuntut umum dan terdakwa sekaligus maka panitera wajib
memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang
lain.
88. Berdasarkan pasal 89 KUHAP badan peradilan yang berwenang
untuk memeriksa dan mengadili perkara koneksitas adalaha. Peradilan
Militerb. Peradilan Agamac. Peradilan Tata Usaha Negarad. Peradilan
UmumJawaban DPasal 89Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh
mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan
peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam
lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan menteri
pertahanan dan keamanan dengan persetujuan menteri kehakiman
perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam
lingkungan peradilan militer.
89. Menurut pasal 31 (1) KUHAP penangguhan penahanan itu dapat
dilakukana. Karena permintaan tersangka atau terdakwa dan
permintaan itu disetujui instansi menahan dengan syarat-syarat dan
jaminan yang ditetapkanb. Adanya persetujuan dari tahanan untuk
mematuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang
ditentukanc. Jawaban a, b benard. Adanya keyakinan tersangka atau
terdakwa melarikan diriJawaban APasal 31(1)Atas permintaan
tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim,
sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan
penangguhan penahanan dengan dasar atau tanpa jaminan uang atau
jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.
90. Menurut pasal 19 (2) dikatakan bahwa Tidak diperbolehkan
melakukan penangkapan terhadapa. tersangka yang melakukantindak
pidana pelanggaranb. Tersangka melakukankejahatan ringanc.
Tersangka melakukanpelanggaran sedangd. Jawaban a, b, dan c
benarJawaban APasal 19(2)Terhadap tersangka pelaku pelanggaran
tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil
secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu
tanpa alasan yang sah.MATERI UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA91.
Menurut pasal pasal 49 UU no. 3 tahun 2006 terdapat tambahan bagi
pengadilan agama berwenang memeriksaa. Semua benarb. Zakatc.
Infaqd. Ekonomi syariahJawaban APasal 49Pengadilan agama bertugas
dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di
tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:a.
perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g.
infaq;h. shadaqah; dani. ekonomi syari'ah.
92. Menurut pasal 66 cerai telak diajukan pemohon padaa. Tempat
kediaman termohonb. Jika termohon berdiam diluar negeri diajukan
ketempat diam pemohonc. Dalam hal keduanya diluar negeri maka
diajukan ketempat mereka melangsungkan perkawinan atau jakarta
pusatd. Semuanya benarJawaban DPasal 66(1) Seorang suami yang
beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan
kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar
talak.(2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat
kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja
meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin
pemohon.(3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri,
permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi
tempat kediaman pemohon.(4) Dalam hal pemohon dan termohon
bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada
Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka
dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.(5)
Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan
harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan
permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.
93. Menurut pasal 73 gugatan perceraian diajukana. Tempat
kediaman penggugatb. Jika penggugat bertempat tinggal diluar
negeri, diajukan kedaerah hukum tergugatc. Jika keduanya diluar
negeri diajukan ketempat perkawinan dilangsungkan atau Jakarta
Pusatd. Semua benarJawaban DPasal 73(1) Gugatan perceraian diajukan
oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya
meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat
dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin
tergugat.(2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri,
gugatan perceraian diajukan kepadaPengadilan yang daerah hukumnya
meliputi tempat kediaman tergugat.(3) Dalam hal penggugat dan
tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan
kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan
mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.94.
Menurut pasal 57 UU No. 7 tahun 1989 merupakan kekhususan putusan
atau penetapan peradilan, yaitu terdapata. Demi keadilan
berdasarkan ketuhanan yang maha esab. Bismillahirrahmanirrahimc.
Keduanya benard. Keduanya salahJawaban CPasal 57(1) Peradilan
dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.(2)
Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA.(3) Peradilan dilakukan dengan sederhana,
cepat, dan biaya ringan.
95. Menurut pasal 4 UU. No 1 tahun 1974 tentang perkawinan
pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang akan
beristri lebih dari satu jikaa. Istri tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai isterib. Isteri mendapat cacat badan atau
penyakit yang tidak dapat disembuhkanc. Istri tidak dapat
melahirkan keturunand. Semua benarJawaban Da. Istri tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai isterib. Isteri mendapat cacat
badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkanc. Istri tidak
dapat melahirkan keturunan
96. Waktu tunggu bagi seorang janda menurut Pasal 39 PP No. 9
tahun 1975 adalaha. Apabila putus karena kematian 130 harib. Putus
karena perceraian 90 haric. Dalam keadaan hamil sampai melahirkand.
Semua benarJawaban Da. Apabila putus karena kematian 130 harib.
Putus karena perceraian 90 haric. Dalam keadaan hamil sampai
melahirkan
97. Biaya perkara menurut pasal 89 dibebankan kepadaa.
Tergugatb. Termohonc. Penggugat dan pemohond. A dan b benarJawaban
CPasal 89(1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan
kepadapenggugat atau pemohon.
98. Hak istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada suami
dengan cara suami bersedia menalak istri dengan suatu imbalan
pengganti disebuta. Khulukb. Iwadlc. Talak baind. syiqaqJawaban
AKhuluk
99. Menurut pasal 76 perselisihan yang tajam dan terus menerus
antara suami istri disebuta. syiqaqb. Khulukc. Iwadld. Talak
bainJawaban APasal 76(1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas
alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusanperceraian harus
didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau
orang-orang yang dekat dengan suami istri.(2) Pengadilan setelah
mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami
istridapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga
masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.
100. Menurut pasal 88 apabila sumpah dilakukan oleh suami maka
penyelesaian cerai dengan alasan zina dilaksanakan dengan caraa.
Khulukb. lianc. Talak baind. syiqaqJawaban BPasal 88(1) Apabila
sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan
oleh suami, makapenyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara
li'an.(2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87
ayat (1) dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan
dengan hukum acara yang berlaku.MATERI UNDANG-UNDANG ACARA TATA
USAHA NEGARA
101. Peradilan tata usaha negara diatur dalama. UU No. 9 tahun
2004b. UU No. 5 tahun 1986c. UU No. 4 tahun 2004d. Jawaban a dan b
benarJawaban DUndang-undang Nomor 9 Tahun2004 tentang perubahan
undang-undang nomor 5 thun 1986 tentang peradilan tata usaha
negara
102. Menurut pasal 2 tidak termasuk pengertian keputusan tata
usaha negara adalaha. Yang merupakan perbuatan hukum perdatab. Yang
merupakan pengaturan yang bersifat umumc. Yang masih memerlukan
persetujuand. Semua benarJawaban DPasal 2Tidak termasuk dalam
pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang
ini:Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum
perdata Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang
bersifat umumKeputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan
persetujuanKeputusan Tata Usaha Negar yang dikeluarkan berdasarkan
ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang
bersifat hokum pidanaKeputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan
atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilanberdasarkan ketentuan
perundangundangan yang berlakuKeputusan Tata Usaha Negara mengenai
tata usaha Tentara Nasional IndonesiaKeputusan Komisi Pemilihan
Umum baik di pusat maupun didaerah mengenai hasil pemilihan
umum.
103. Menurut pasal 53 alasan yang dapat digunakan dalam
mengajukan gugatan TUN adalah...a. Keputusan tata usaha Negara yang
digugat bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang
berlakub. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan
dengan asas- asas umum pemerintahan yang baikc. Semua benard. Semua
salahJawaban CPasal 53(2)Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam
gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:Keputusan Tata
Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlakuKeputusan Tata Usaha Negara yang
digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang
baik.
104. Yang dimaksud obyek sengketa TUN dalam pasal 1 (3) adalaha.
Penetapan tertulisb. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha
negarac. Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan
peraturan perundangundangand. Semua benarJawaban DPasal
1(3)Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis
yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual
dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan
hukum perdata.
105. Alat bukti dalam Peradilan Tata usaha Negara menurut pasal
100 adalah....a. Surat atau tulisanb. Keterangan ahli dan saksic.
Pengakuan dan pengetahuan hakimd. Semua benarJawaban DPasal 100Alat
Bukti ialah:Surat atau tulisanKeterangan ahliKeterangan
saksiPengakuan para pihakPengetahuan hakim.
106. Selama belum diputus oleh pengadilan maka keputusan tata
usaha negara itu harus dianggap menurut hukum diatur dalama. Pasal
67b. Pasal 68c. Pasal 98d. Pasal 51Jawaban APasal 67(1) Gugatan
tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau
Pejabat TataUsaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara yang digugat.(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan
agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ituditunda selama
pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada
putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.(3)
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan
sekaligus dalam gugatan dandapat diputus terlebih dahulu dari pokok
sengketanya.(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) :a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang
sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat
dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
tetapdilaksanakan;b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan
umum dalam rangka pembangunan mengharuskandilaksanakannya keputusan
tersebut.
107. Gugatan PTUN terdapat tahap pemeriksaan pendahuluan yaitua.
Pemeriksaan segi administrative (53)b. Rapat permusyawaratan (62)c.
Pemeriksaan Persiapan (63)d. Semua benarJawaban DPasal 53(1) Orang
atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh
suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis
kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar
Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal
atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi
dan/atau direhabilitasi.(2)Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam
gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:a. Keputusan Tata
Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan
perundang undangan yang berlaku;b. Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang
baik.Pasal 62(1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan
berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan
pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu
dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :a. pokok
gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang
Pengadilan;b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi
tahu dan diperringatkan;c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada
alasan-alasan yang layak;d. apa yang dituntut dalam gugatan
sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat;e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat
waktunya.(2) a. Penetapan sebagimana dimaksud dalam ayat (1)
diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan
ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk
mendengarkannya;b. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan
surat tercatat oleh Panitera Pengadilan atas perintah Ketua
Pengadilan.(3) a. Terhadap penetapan sebgaimana dimaksud dalam ayat
(1) dapat diajukan perlawanan kepadaPengadilan dalam tenggang waktu
empat belas hari setelah diucapkan;b. Perlawanan tersebut diajukan
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.(4)
Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan
diputus oleh Pengadilan dengan acara singkat.(5) Dalam hal
perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan
sebgaimana dimaksud dalmn ayat (1) gugur demi hukum dan pokok
gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara
biasa.(6) Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat
digunakan upaya hukum.Pasal 63(1) Sebelum pemeriksaan pokok
sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan
untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.(2) Dalam pemeriksaan
persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:a. wajib
memberi nasihar kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan
melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga
puluh hari;b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara yang bersangkutan.(3) Apabila dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum
menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa
gugatan tidak dapat diterima.(4). Terhadap putusan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi
dapat diajukan gugatan baru.
108. Menurut pasal 62 jika didalam rapat permusyawaratan
dinyatakan gugatan tidak termasuk sengketa tun maka upaya hukuma.
Perlawananb. Bandingc. Kasasid. Peninjauan kembaliJawaban APasal
62(1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang
memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan
pertimbanganpertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan
tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :a. pokok gugatan
tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;b.
syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak
dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan
diperringatkan;c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada
alasan-alasan yang layak;d. apa yang dituntut dalam gugatan
sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat;e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat
waktunya.(2) a. Penetapan sebagimana dimaksud dalam ayat (1)
diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan
ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk
mendengarkannya;b. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan
surat tercatat oleh Panitera Pengadilan atas perintah Ketua
Pengadilan.(3) a. Terhadap penetapan sebgaimana dimaksud dalam ayat
(1) dapat diajukan perlawanan kepadaPengadilan dalam tenggang waktu
empat belas hari setelah diucapkan;b. Perlawanan tersebut diajukan
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.(4)
Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan
diputus oleh Pengadilan dengan acara singkat.(5) Dalam hal
perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan
sebgaimana dimaksud dalmn ayat (1) gugur demi hukum dan pokok
gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara
biasa.(6) Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat
digunakan upaya hukum.
109. Subyek sengketa tun diatur dalam pasal 1 angka 4 yaitua.
Orangb. Badan hukum privatc. Badan atau pejabat tund. Semua
benarJawaban DPasal 14. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa
yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan
hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baikdi
pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan
Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
110. Didalam rapat permusyawaratan jika terdapat penetapan yang
berisi penolakan maka penggugat berhak melakukana. Mengajukan
gugatan barub. Perlawananc. Bandingd. KasasiJawaban
BPerlawananMATERI HUKUM ACARA PERBURUHAN
111. Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara
pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat
pekerja/buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan
kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan
antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan
disebuta. Perselisihan hubungan industrialb. Perselisihan hakc.
Perselisihan kepentingand. Perselisihan pemutusan hubungan
kerjaJawaban APasal 1 (1)Perselisihan hubungan industrial adalah
perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha
atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat
pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak,
perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan
perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu
perusahaan.
112. Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian
pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh
salah satu pihak adalaha. Perselisihan hakb. Perselisihan
kepentinganc. Perselisihan pemutusan hubungan kerjad. Perselisihan
antar serikat pekerjaJawaban CPasal 1(4)Perselisihan pemutusan
hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya
kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang
dilakukan oleh salah satu pihak.
113. Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak
adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan perubahan
syaratsyarat kerja yang diterapkan dalam perjanjian kerja atau
peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersamaa. Perselisihan
hakb. Perselisihan kepentinganc. Perselisihan pemutusan hubungan
kerjad. Perselisihan antar serikat pekerjaJawaban BPasal
1(3)Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam
hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai
pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan
dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian
kerja bersama.
114. Majelis hakim menurut pasal 103 UU 2 tahun 2004 wajib
memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
dalam waktua. 30 harib. 60 haric. 50 harid. 90 hariJawaban CPasal
103Majelis hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan
hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh)
hari kerja terhitung sejak sidang pertama.
115. Dalam perselisihan hubungan industrial diupayakan
penyelesaiannya melalui perundingan bipartit diselesaikan dalam
tenggang waktu ...A. 30 hari kerja terhitung sejak tanggal
dimulainya perundingan B. 30 hari terhitung sejak tanggal
dimulainya perundingan C. 20 hari kerja terhitung sejak tanggal
dimulainya perundingan D. 20 hari terhitung sejak tanggal
dimulainya perundinganJawab : APasal 3 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2004
Penyelesaian perselisihan melalui bipartit sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1)harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak tanggal dimulainya perundingan.116. Menurut pasal 32
Kesepakatan para pihak yang berselisih dinyatakan tertulis dalama.
Perjanjian penunjukkanb. Surat perjanjian arbitrasec. Putusan
arbitrased. Semua benarJawaban BPasal 32(2) UU No.2 Tahun
2004Kesepakatan para pihak yang berselisihsebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 dinyatakan secara tertulis dalam surat perjanjian
arbitrase, dibuat rangkap 3 dan masing-masing pihak mendapatkan
satu yang mempunyai kekuatan hukum yang sama117. Gugatan oleh
pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan
pengusaha dapat diajukan dalam jangka waktu ...A. 7 hari sejak
diterimanya keputusan pemutusan hubungan kerja tersebut dari pihak
pengusahaB. 14 hari sejak diterimanya keputusan pemutusan hubungan
kerja tersebut dari pihak pengusahaC. 3 bulan sejak diterimanya
keputusan pemutusan hubungan kerja tersebut dari pihak pengusahaD.
1 tahun sejak diterimanya keputusan pemutusan hubungan kerja
tersebut dari pihak pengusahaJawab : DPasal 82Gugatan oleh
pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1
(satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari
pihak pengusaha118. Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan
berwenang memeriksa dan memutuskan ditingkat pertama dan terakhir
mengenai perselisihan ...A. Perselisihan Hak dan PHKB. Perselisihan
KepentinganC. Perselisihan Antar Serikat PekerjaD. Perselisihan
PerburuhanJawab : CPasal 56Pengadilan Hubungan Industrial bertugas
dan berwenang memeriksa dan memutus:a. di tingkat pertama mengenai
perselisihan hak;b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai
perselisihan kepentingan;c. di tingkat pertama mengenai
perselisihan pemutusan hubungan kerja;d. di tingkat pertama dan
terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh
dalam satu perusahaan.118. Jika dalam perselisihan hubungan
industrial terdapat perkara perselisihan kepentingan dan juga
terdapat perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka
Pengadilan Hubungan Industrial berkewajiban untuk memutus terlebih
dahulu ...A. Perkara perselisihan kepentinganB. Perselisihan
pemutusan hubungan kerjaC. Dapat memutus perkara perselisihan
kepentingan ataupun perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja,
tergantung kepada pertimbangan hakim yang bersangkutanD. Dapat
memutus perkara perselisihan kepentingan ataupun perkara
perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan melihat kepada
kehendak para pihakJawab : APasal 86Dalam hal perselisihan hak
dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan
pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib
memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau
perselisihan kepentingan.120. Tenggang waktu penyelesaian
perselisihan hubungan industrial pada pengadilan hubungan
industrial adalah ...A. 50 hari sejak sidang pertamaB. 30 hari
sejak sidang pertamaC. 50 hari sejak sidang pertama, bila belum
selesai dapat diperpanjang tidak lebih dari 14 hariD. 30 hari sejak
sidang pertama, bila belum selesai dapat diperpanjang tidak lebih
dari 14 hariJawab : APasal 103Majelis Hakim wajib memberikan
putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu
selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak
sidang pertama.Diposkan oleh Lammarasi Sihaloho, SH.
Reaksi:
Kirimkan Ini lewat Email
HYPERLINK
"http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1191338978639154806&postID=2310705951701788617&target=blog"
\o "BlogThis!" \t "_blank" BlogThis!
HYPERLINK
"http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1191338978639154806&postID=2310705951701788617&target=twitter"
\o "Berbagi ke Twitter" \t "_blank" Berbagi ke Twitter
HYPERLINK
"http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1191338978639154806&postID=2310705951701788617&target=facebook"
\o "Berbagi ke Facebook" \t "_blank" Berbagi ke Facebook
HYPERLINK
"http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1191338978639154806&postID=2310705951701788617&target=pinterest"
\o "Bagikan ke Pinterest" \t "_blank" Bagikan ke PinterestTidak ada
komentar:
Poskan Komentar
Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda
Langganan: Poskan Komentar (Atom)
Konsultasi Hukum Gratis
Bagi anda yang mengalami atau ingin mengetahui permasalahan
hukum dapat melakukan konsultasi secara Gratis melalui Hp. 0816 172
172 01 atau Email : [email protected]
Arsip Blog
HYPERLINK
"http://lammarasi-sihaloho.blogspot.com/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00%2B07:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00%2B07:00&max-results=21"
2011 (21)
HYPERLINK
"http://lammarasi-sihaloho.blogspot.com/2011_04_01_archive.html"
April (14)
HYPERLINK
"http://lammarasi-sihaloho.blogspot.com/2011_06_01_archive.html"
Juni (5)
HYPERLINK
"http://lammarasi-sihaloho.blogspot.com/2011_09_01_archive.html"
September (1)
HYPERLINK
"http://lammarasi-sihaloho.blogspot.com/2011_10_01_archive.html"
Oktober (1)
Contoh Soal Ujian Advokat 2011
HYPERLINK
"http://lammarasi-sihaloho.blogspot.com/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00%2B07:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00%2B07:00&max-results=4"
2013 (4)
Entri Populer
Peradilan Hak Asasi Manusia PERBUATAN BERLANJUT (VOORTGEZETTE
HANDELING) Contoh Prediksi Soal Ujian Profesi Advokat 2013_Acara
Pidana FORMALITAS SURAT GUGATAN KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
SISTEM KETATANEGARAAN RIPengikut
SOAL - UJIAN ADVOKAT -PKPA 2008
PEMBAHASAN SOAL - UJIANADVOKAT 2008Djoko S AssociatesIndrawan
Dwi Yuriutomo,
S.H.www.geocities.com/ilmuhukumIndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/[email protected]
MATERI UJIAN :1. Peran, Fungsi & Perkembangan
OrganisasiAdvokat;2. Kode Etik Advokat;3. Hukum Acara Perdata;4.
Hukum Acara Pidana;5. Hukum Acara Perdata Agama;6. Hukum Acara
Peradilan Tata Usaha Negara;7. Hukum Acara Peradilan Hubungan
Industrial;dan8. Ujian Esai Hukum Acara Perdata atau Alternatif
Penyelesaian Sengketa (pilih salah satu).
Cara melakukan Try-out secara independent1. Ambil kertas kosong
tuliskan nomor 1 sampai 40;2. Jawab seluruh soal dalam waktu 2.5
jam;3. Jika ketujuh soal telah di kerjakan cocokan jawaban;4. Jika
anda mengerjakan 7 x 40 soal = 280 soal telah andakerjakan;5.
Bandingkan hasilnya dengan soal PKPA yang hanya 120soal;6. Seluruh
soal tanpa pembahasan berbentuk presentasipower point dapat di
download dari
MATERI UNDANG-UNDANG ADVOKATNO SOAL PEMBAHASAN1 Didalam pasal 32
(3) diatur profesiadvokat yang terhimpun dalam Peradiberjumlaha. 6
organisasi advokatb. 7 organisasi advokatc. 8 organisasi advokatd.
9 organisasai advokatJawaban CPasal 32 (3)Untuk sementara tugas dan
wewenang Organisasi Advokat sebagaimanadimaksud dalam Undang-undang
ini,dijalankan bersama oleh IkatanAdvokat Indonesia (IKADIN),
AsosiasiAdvokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia
(IPHI), Himpunan Advokat dan PengacaraIndonesia (HAPI), Serikat
Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia
(AKHI), HimpunanKonsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi
Pengacara Syariah Indonesia (APSI)
2 Yang tidak terhimpun dalam organisasi advokata. Asosiasi
pengacara syariah indonesiab. Serikat pengacara indonesiac.
Himpunan advokat dan pengacara indonesiad. PeradinJawaban DPasal 32
(3)Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama
oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia
(AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat
dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI),
Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum
Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia
(APSI)
3. Undang undang advokat 18 tahun 2003 berlaku tanggala. 5 april
2003b. 5 april 2004c. 5 april 2001d. 5 april 2002Jawaban APasal
36Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 April
2003
4. Menurut Pasal 13 organisasi advokat diminta untuk membentuk
pengawasan berupaa. Lembaga Pengawasb. Komisi pengawasc. Dewan
pengawasd. Komisi advokatJawaban BPasal 13Pelaksanaan Pengawasan
sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh
Organisasi Advokat 5. Kewajiban memberikan bantuan hukum secara
Cuma-Cuma diatur dalama. Pasal 22b. Pasal 23c. Pasal 21d. Pasal
25Jawaban APasal 22Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara
Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu
6 Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam
menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut diatur dalama.
Pasal 22b. Pasal 23c. Pasal 21d. Pasal 25Jawaban DPasal 25Advokat
yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani
perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan 7 Advokat asing dilarang beracara disidang
pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau
perwakilannya diIndonesia a. Pasal 22b. Pasal 23c. Pasal 21d. Pasal
25Jawaban BPasal 23Advokat asing dilarang beracara disidang
pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hokum atau
perwakilannya di Indonesia 8 Advokat berhak menerima honorarium
atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennyaa. Pasal 22b.
Pasal 23c. Pasal 21d. Pasal 25Jawaban CPasal 21Advokat berhak
menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan 9 Wilayah
kerja advokat meliputi seluruh wilayah negara republic Indonesiaa.
Pasal 5b. Pasal 7c. Pasal 21d. Pasal 25Jawaban APasal 5(2)Wilayah
kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia 10
Sebelum menjalankan profesinya advokat wajib bersumpah di siding
terbuka Pengadilan Tinggi wilayah domisili hukumnyaa. Pasal 5b.
Pasal 6c. Pasal 7d. Pasal 4Jawaban DPasal 4Sebelum menjalankan
profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji
dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di
wilayah domisili hukumnya11 Advokat yang telah diangkat dapat
mengkhususkan diri pada bidang tertentu dengan persyaratan yang
ditentukana. Pasal 5b. Pasal 6c. Pasal 3d. Pasal 4Jawaban CPasal
3(2)Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan
mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan
yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.12 Yang dapat
diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang
pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus
profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat a. Pasal
5b. Pasal 3c. Pasal 2d. Pasal 4Jawaban CPasal 2Yang dapat diangkat
sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan
tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi
advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat13 Advokat adalah
orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun
diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
undang undang inia. Pasal 4b. Pasal 2c. Pasal 1d. Pasal 3Jawaban
CPasal 1(1)Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum,
baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan
berdasarkan ketentuan undang-undang ini. 14 Advokat berstatus
sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum
dan peraturan perundang-undangana. Pasal 5b. Pasal 6c. Pasal 7d.
Pasal 4Jawaban A Pasal 5(1)Advokat berstatus sebagai penegak hukum,
bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan
perundang-undangan.15 Pasal 29 mengatur buku daftar anggota yang
wajib dilaporkan kepada Mahkamah Agung dan menteri setiapa. Satu
tahunb. Perubahanc. Pergantian pengurusd. Satu bulanJawaban APasal
29(4)Setiap 1(satu) Organisasi Advokat melaporkan pertambahan dan
atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan
Menteri.16 Ketentuan organisasi advokat diatur dalama. Pasal 28b.
Pasal 29c. Pasal 30d. Semua benarJawaban DBAB XOrganisasi Advokat
Pasal 28-3017 Ketentuan pasal 23 (4) mengenai persyaratan dan tata
cara mempekerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa
hokum secara Cuma-Cuma kepada dunia pendidikan diatur dalama.
Peraturan Pemerintahb. Undang-undangc. Organisasi advokatd.
Keputusan menteriJawaban DPasal 23(4)Ketentuan mengenai persyaratan
dan tata cara mempekerjakan advokat asing serta kewajiban
memberikan jasa hukum secara Cuma-Cuma kepada dunia pendidikan dan
penelitian hokum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri18
Pasal 22 mengatur ketentuan bantuan hukum yang diatur lebih lanjut
dalama. Peraturan Pemerintahb. Undang-undangc. Organisasi advokatd.
Keputusan menteriJawaban APasal 22(2)Ketentuan mengenai persyaratan
dan tata cara pemebrian bantuan hokum secara Cuma-Cuma sebagaiman
dimaksud pada ayat 1 diatur lebih dengan Peraturan Pemerintah 19
Pasal 21 mengatur besarnya honorarium berdasarkana. Peraturan
Pemerintahb. Undang-undangc. Organisasi advokatd. Persetujuan kedua
belah pihakJawaban DPasal 21(2)Besarnya honorarium atas Jasa hokum
sebagaiman dimaksud pada ayat(1) ditetapkan secara wajar
berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. 20 Advokat berhenti atau
dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan
menurut pasal 10a. Permohonan sendirib. Dijatuhi pidana yang telah
berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan hukuman 4 tahunc. Berdasarkan keputusan organisasi
advokatd. Semua benarJawaban DPasal 10Advokat berhenti atau dapat
diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:a.
permohonan sendiri;b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan
hokum tetap, karena melakukan tindakpidana yang diancam dengan
hukuman 4 (empat) tahun atau berlebih; atauc. berdasarkan keputusan
organisasi advokat21 Menurut pasal 12 pengawasan terhadap advokat
dilakukan oleha. Organisasi advokatb. Menteric. Mahkamah agungd.
Komisi pengawasJawaban APasal 12 (1)Pengawasan terhadap advokat
dilakukan oleh organisasi advokat 22 Penindakan terhadap advokat
dengan jenis tindakan dalam pasal 7 dilakukan oleha. Organisasi
advokatb. Dewan kehormatanc. Mahkamah agungd. Komisi
pengawasJawaban BPasal 12 (2)Ketentuan tentang jenis dan tingkat
perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan dewan kehormatan
organisasi advokat23 Jasa hukum adalah jasa hukum yang diberikan
advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum,
menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan
tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien diatur dalama.
Pasal 1 (1)b. Pasal 1 (2)c. Pasal 1 (3)d. Pasal 1 (4)Jawaban BPasal
1(2)Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan
konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,
mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk
kepentingan hokum klien.24 Klien adalah orang, badan hokum atau
lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokata. Pasal 1 (1)b.
Pasal 1 (2)c. Pasal 1 (3)d. Pasal 1 (4)Jawaban CPasal 1(3)Klien
adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa
hukum dari advokat.25 Advokat asing adalah advokat
berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya diwilayah
negara republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangana. Pasal 1 (5)b. Pasal 1 (6)c. Pasal 1 (7)d.
Pasal 1 (8)Jawaban DPasal 1(8)Advokat asing adalah advokat
berkewargananegaraan asing yang menjalankan profesinya diwilayah
negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan
peraturan perundang-undangan. 26 Kantor advokat dapat mempekerjakan
advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hokum
asing atas izin pemerintah dengan rekomendasi organisasi advokata.
Pasal 23 (1)b. Pasal 23 (2)c. Pasal 23 (3)d. Pasal 23 (4)Jawaban
BPasal 23(2)Kantor Advokat dapat mempekerjakan advokat asing
sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas
izin pemerintah dengan rekomendasi organisasi advokat. 27 Advokat
tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam
menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan
pembelaan klien dalam sidangpengadilana. Pasal 16b. Pasal 15c.
Pasal 18d. Pasal 19Jawaban APasal 16Advokat tidak dapat dituntut
baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas
profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien
dalam siding pengadilan.28 Advokat tidak dapat diidentikan dengan
kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan
atau masyarakata. Pasal 16b. Pasal 15c. Pasal 18d. Pasal 19Jawaban
CPasal 18(2)Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam
membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau
masyarakat.29 Advokat berhak atas kerahasian hubungan dengan klien,
termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan
atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas
komunikasi elektronika. Pasal 16b. Pasal 15c. Pasal 18d. Pasal
19Jawaban DPasal 19(2)Advokat berhak atas kerahasian hubungannya
dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya
terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap
penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.30 Pimpinan
organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai
politika. Pasal 26b. Pasal 25c. Pasal 28d. Pasal 29Jawaban CPasal
28(3)Pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan
pimpinan partai politik, baik ditingkat pusat maupun ditingkat
daerah.31 Dalam mengadili dewan kehormatan membentuk majelis yang
susunannya terdiri atas unsur dewan kehormatan, pakar atau ahli di
bidang hukum dan tokoh masyarakata. Pasal 26b. Pasal 27c. Pasal
28d. Pasal 29Jawaban BPasal 27(4)Dalam mengadili sebagaimana
dimaksud pada ayat(2), Dewan Kehormatan membentuk majelis yang
susunannya terdiri atas unsure dewan kehormatan, pakar atau tenaga
ahli dibidang hukum dan tokoh masyarakat.32 Advokat yang menjadi
pejabat Negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama
memangku jabatana. Pasal 20b. Pasal 21c. Pasal 22d. Pasal 23Jawaban
APasal 20(3)Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan
tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut.33
Keanggotaan komisi pengawas terdiri atas unsur advokat senior, para
ahli dan masyarakata. Pasal 11b. Pasal 12c. Pasal 13d. Pasal
14Jawaban CPasal 13(2)Keanggotaan komisi pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsure advokat senior, para
ahli/akademisi, dan masyarakat34 Advokat dapat berhenti atau
diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokata. Pasal 6b.
Pasal 7c. Pasal 8d. Pasal 9Jawaban DPasal 9(1)Advokat dapat
berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi
Advokat35 Pembelaan diri advokat dapat ditemui dalama. Pasal 1b.
Pasal 7c. Pasal 17d. Pasal 1(6) dan 7(3)Jawaban DPasal
1(6)Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada
Advokat untuk mengemukakan alas an serta sanggahan terhadap hal-hal
yang merugikan dirinya di dalammenjalankan profesinya ataupun
kaitannya dengan organisasi profesi. Pasal 7(3)Sebelum advokat
dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang
bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.36
Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan,a.
Pasal 2b. Pasal 3c. Pasal 4d. Pasal 5Jawaban BPasal 3Untuk dapat
diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:a. warga negara republic Indonesiab. bertempat tinggal di
Indonesiac. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat
negarad. berusia sekurang-kurangnya 25 tahune. berijasah sarjana
yang berlatar belakang pendidikan tinggihukum sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 ayat 1f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi
Advokatg. magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menereus
padakantor advokath. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak
pidanakejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun
atau lebihi. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil
danmempunyai integritas yang tinggi
37 Pengangkatan advokat dan penghentian profesi dilakukan oleh
organisasi advokat diatur dalama. Pasal 2b. Pasal 9c. Pasal 4d.
Pasal 2 (2) dan 9(1)Jawaban DPasal 2(2)Pengangkatan advokat
dilakukan oleh organisasi advokatPasal 9(1)Advokat dapat berhenti
atau diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat.
Undang-undang No. 18 tahun 2003 terdiri daria. 26 Pasalb. 35
Pasalc. 36 Pasald. 39 PasalJawaban C36 Pasal
Bab XIKeentuan Pidana
39 Ketentuan pidana tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan
putusan mahkamah konstitusia. Pasal 30b. Pasal 31c. Pasal 28d.
Pasal 29Jawaban BPasal 31Setiap orang yang dengan sengaja
menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-oleha
sebagai advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam
undangundang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta)
rupiah.40 Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi advokat
adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undanga. Pasal
29b. Pasal 30c. Pasal 28d. Pasal 32Jawaban BPasal 30Advokat yang
dapat menjalankan pekerjaan profesi advokat adalah yang diangkat
sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
MATERI KODE ETIK ADVOKAT1 Menurut pasal 33 UU No.18 tahun 2003
kode etik advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan profesi
mempunyai kekuatan hukum sejaka. 23 Mei 2002b. 23 mei 2003c. 5
april 2003d. 5 april 2002Jawaban APasal 33Kode etik dan ketentuan
tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh
Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia
(AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat
dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI),
Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan
Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan
mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-
Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh
Organisasi Advokat.2 Menurut pasal 3 Kode etik advokat indonesia,
advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum
karenaa. Bertentangan dengan hati nuraninyab. Tidak sesuai dengan
keahliannyac. Tidak ada dasar hukumnyad. A dan B benarJawaban
DPasal 3 a.Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan
hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan
hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan
keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak
dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan,
suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan
sosialnya. 3 Menurut pasal 2 Kepribadian advokat dalam menjalankan
tugasnya menjunjung tinggi hukuma. Undang-undang dasar republic
indonesiab. Kode etik advokatc. Sumpah jabatannyad. Semua
benarJawaban DPasal 2Advokat Indonesia adalah warga negara
Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap
satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi
moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan
tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik
Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.4 Menurut
pasal 4 hubungan dengan klien, advokat tidak dibenarkana. Menjamin
kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menangb.
Membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perluc. Melepaskan
tugas yang dibebankan kepadanya pada saat tidak menguntungkand.
Semua benarJawaban DPasal 4a. Advokat dalam perkara-perkara perdata
harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.b. Advokat tidak
dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien
mengenai perkara yang sedang diurusnya.c. Advokat tidak dibenarkan
menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan
menang.d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib
mempertimbangkan kemampuan klien.e. Advokat tidak dibenarkan
membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.f. Advokat
dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang
sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.g.
Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya
tidak ada dasar hukumnya.h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan
tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan
dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan
antara Advokat dan klien itu.i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan
tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan
posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat
menimbulkankerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien
yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 huruf a.j. Advokat yang mengurus kepentingan
bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri
sepenuhnya dari pengurusan kepentingankepentingan tersebut, apabila
dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak
yang bersangkutan. k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui
sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.5.
Menurut pasal 5 hubungan dengan teman sejawat a. Keberatan terhadap
tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik
advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatanb. Hubungan harus
dilandasi sikap saling hormatc. Tidak dipekenankan merebut klien
dari rekan sejawatd. Semua benarJawaban DPasal 5a. Hubungan antara
teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati,
saling menghargai dan saling mempercayai.b. Advokat jika
membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain
dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan katakata yang
tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.c.
Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap
bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan
Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan
melalui media massa atau cara lain. d. Advokat tidak diperkenankan
menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.e. Apabila
klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat
menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutanpemberian
kuasa kepada Advokat semula dan