Pikiran Rakyat o Senin • Selasa o Sabtu 0 Minggu o Rabu 0 Kamis 0 Jumat 23 17 18 19 456 20 21 OSep OOkt ONov • Des OJan OPeb o Mar OApr 7 8 9 10 11 22 23 24 25 26 OMei OJun OJul 0 Ags 12 13 eJ 15 27 28 29 30 31 Transparansi Informasi Ala Indonesia Oleh ENGKUS KUSWARNO M ENAKJUBKAN! Indonesia sejak 200- 8, melalui DU Keter- bukaan Informasi Publik (KIP) No. 14 Tahun 2008, menempat- kan diri sebagai negara ke-s di Asia dan ke-76 di dunia yang se- cara resmi mengadopsi prinsip- prinsip transparansi informasi. Saat itu, barn sembilan puluh negara di dunia yang memiliki DU Keterbukaan Informasi. Di Asia, yaitu India, Jepang, Nepal, Thailand, Indonesia, diikuti Ba- ngladesh. Komitmen Indonesia pada transparansi informasi ini da- lam konteks ilmu komunikasi, agak unik. Mengingat, stereotipe Indonesia selama ini termasuk negara dalam budaya komu- nikasi konteks tinggi, dalam arti bahwa pemaknaan informasi antarmanusia bukan atas dasar keterbukaan, melainkan penuh dengan simbolisasi, nonverbal, dan abstrak. Undang-Undang KIP me- ngatur kewajiban badan atau pe- jabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka ke- pada publik (masyarakat). Ke- '- wajiban memberikan informasi, dokumen, dan data diintegra- L sikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diper- kuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. Terdapat dua komponen pen- ting dalam memaknai keterbu- kaan ini, yaitu pengguna infor- masi publik dan badan publik. Pengguna informasi publik me- miliki right to know, sedangkan badan publik memiliki right to tell. Persoalan utama dari kedu- a komponen ini adalah saling memahami haknya masing-ma- sing, yang karena berbagai ke- pentingan,hubungankeduanya menjadi rentan. Idealnya manfaat keterbuka- an informasi bagi badan publik antara lain menciptakan tata pe- merintahan yang baik; mening- katkan fungsi, kualitas, dan ki- nerja badan publik; mencegah terjadinya praktik-praktik ko- rupsi. Sementara bagi pengguna . informasi publik (masyarakat), di antaranya meningkatkan par- tisipasi masyarakat dalam men- ciptakan tata pemerintahan yang baik, serta meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat. Perobahan paradigma Akankah komunikasi konteks Kliping Humas Unpad 2010 tinggi di Indonesia bergeser pa- da komunikasi konteks rendah, yang bersifat rinci, verbal, terbu- ka? Akankah budaya komuni- kasi terbuka di Indonesia meng- adopsi keterbukaan di negeri lain yang terdahulu menerap- . kannya? Terutama yang menja- di acuannya adalah Amerika Serikat, seperti disinyalir Little- john (1996), pengembangan komunikasi di dunia cenderung berkiblat ke AS yang memiliki ciri utama pragmatisme. Walaupun Indonesia menga- cu kepada Freedom of Informa- tion Act (FOIA) yang bergaya Amerika, tetapi mungkin be- rharap Indonesia memiliki ke- terbukaan yang khas, berkultur demokrasi khas Indonesia. Wa- laupun secara definitif dan im- plementatif ini tidak mudah dikonstruksi. Merujuk pada pe- rnyataan Lawrence Kincaid (1996) bahwa komunikasi di ne- gara seperti Indonesia bersifat menyeluruh dan terpadu (who- leness and unity); lebih natural, emosional and spiritual; komu- nikasi lebih intuitif, sebagai kon- sekuensi dari suatu peristiwa yang alami; dan hubungan bersifat lebih rumit karena meli- batkan posisi status, peranan, dan kekuatan sosial ketimbang hanya pada posisi dua atau lebih individu. Inti dari semua ciri ta-