PENGUKURAN SPM PENDIDIKAN DASAR

PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM

EVALUASI SPM DIKDAS TAHUN 2014

Bantul, 1 Desember 20141

ACUAN MUTU DALAM PENDIDIKAN

TIGA ACUAN MUTU PENDIDIKAN (PERMENDIKNAS 63/2009):

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM); 2. Standar Nasional Pendidikan (SNP); dan 3. Standar mutu pendidikan di atas SNP

RSBI, SBI

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)

(PP 19/2005 jo PP 32/2013)

Standar NasionalPendidikan

Definisi: kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

Fungsi: Dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan

nasional yang bermutu

Tujuan: Menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka pencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta

peradaban bangsa yang bermartabat

PP 19/2005 jo PP 32/2013Tentang SNP (17 Bab, 97 Pasal)

UU No. 20 Th 2003Tentang Sisdiknas (pasal 35)

SNP dan Aturan PelaksanaannyaSt

andar Nasional

Pendidikan

8 Standar Peraturan PelaksanaanStandar Kompetensi Lulusan Permendikbud No. 54/2013

Standar Isi/Kurikulum

Permendikbud No. 67 /2013: Struktur Kurikulum SD/MI; Permendikbud No. 68 /2013: Struktur Kurikulum SMP/MTs; Permendikbud No. 81A /-2013 tentang Implementasi Kurikulum

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Permendiknas No. 12/2007 Standar Pengawas Sekolah; 13/2007 Standar Kepala Sekolah; No. 16/2007: Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru; No. 18 dan 40 /2007 ttg Sertifikasi Guru

Standar proses Permendikbud No. 65/2013 Standar Sarana dan Prasarana Permendiknas No. 24 /2007

Standar Pembiayaan Permendiknas No. 69 /2009Standar Pengelolaan Permendiknas Nomor 19 /2007

Standar Penilaian Permendikbud Nomor 67 /2013

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Permendiknas No. 15/2010jo. Permendikbud No. 23/2013

Apakah SPM PENDIDIKAN?

• Ketentuan mengenai jenis dan mutu layanan pendidikan yang disediakan oleh Kab/Kota dan Sekolah/ Madrasah

• Memberikan rambu-rambu pelaksanaan desentralisasi Penyelenggaraan Kewenangan Bidang Pendidikan

• Tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan daerah;

• Pengelolaan kinerja menuju SNP secara bertahap.

SPM: Langkah Antara Menuju SNP

SPM

SNP(Isi, Kompetensi Lulusan, Pendidikdan Tenaga Kependidikan, Sarana

dan Prasarana, Pengelolaan, Penilaian, Proses, Biaya)

Kualitas

Waktu2009 2012 20142014

2010 2014 2020

Mengapa Implementasi SNP Perlu Bertahap?

• Ketentuan tentang input, proses, dan output dalam SNP jauh lebih baik/tinggi dibanding kondisi saat ini;

• Implementasi SNP secara penuh membutuhkan sumberdaya yang sangat besar, kapasitas SDM serta kapasitas kelembagaan yang sangat tinggi, perlu dilaksanakan secara bertahap;

• SPM didisain sebagai instrumen untuk memenuhi SNP secara bertahap SNP dapat dicapai setelah implementasi serangkaian SPM yang meningkat secara bertahap.

Indikator SPM Pendidikan Dasar(Permendiknas 15/2010 jo. Permendikbud 23 tahun 2013)

1. Mencakup 27 indikator: 14 indikator tanggung jawab kabupaten/kota,13 indikator tanggung jawab sekolah/madrasah.

2. Mencakup persyaratan minimal terkait dengan prasarana dan sarana, guru, kepala sekolah/ madrasah, pengawas sekolah/madrasah, buku, media pembelajaran, kurikulum, rencana pembelajaran, proses pembelajaran; manajemen sekolah/madrasah; serta penjaminan mutu dan evaluasi pendidikan.

10

Pentahapan Pencapaian SNP melalui SPM

SNP:-Semua guru sudah S-1/D-IV-Semua guru sudah sertifikasi-Buku lengkap 1 set/siswa-Memiliki Lab & Alat IPA-Memiliki Lab Bahasa & Komputer-Memiliki tenaga administratif

Kondisi 2009:-Guru S1/D4: 16%-Banyak sekolah tanpa guru dg sertifikasi-Blm semua sekolah menyediakan buku utk siswa

SPM 2014 (SD/MI):-Guru S-1/D-IV: 2 orang/ sekolah 6 rombel-Guru bersertifikat: 2 orang-Buku 5 matapelajaran 1 set/siswa-Kit IPA, tanpa ruang Lab

Hubungan SPM, SNP, Akreditasidan Penjaminan Mutu

BAN S/M

A

B

C

D

STANDAR NASIONALPENDIDIKAN

STANDARPELAYANANMINIMAL

(Belum terakreditasi)*) SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Peningkatanberkelanjutan

SPMP*)

STANDAR INTERNASIONAL

Pembagian Tanggung Jawab

Pemerintah Kabupaten/ Kota

(14 Indikator)

• Prasaranan dan sarana;

• Guru, kepala sekolah dan pengawas;

• Penjaminan mutu.

• Buku dan media pembelajaran;

• Kurikulum dan rencana pembelajaran;

• Proses pembelajaran;• Penjaminan mutu dan

evaluasi pendidikan• Manajemen sekolah

Standar Pelayanan Minimal – Pendidikan Dasar

Sekolah/Madrasah(13 Indikator)

Tanggungjawab Pendanaan• Pemerintah kabupaten/kota dan Kementerian

Agama:– Investasi dan pemeliharaan infrastruktur dan peralatan;– Investasi untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi

sumberdaya manusia;– Operasional personil: gaji dan tunjangan guru dan tenaga

kependidikan;– Operasional non-personil discretionary, tidak sistematis.– Sumberdana: DAU, DAK, Hibah, APBN (untuk Madrasah).

• Sekolah/Madrasah:– Investasi dan pemeliharaan (minor): pengadaan buku, perawatan

infrastruktur dan peralatan sehari-hari;– Operasional non-personil;– Sumber dana: BOS.

Langkah Implementasi SPM di Kab/Kota

Sosialisasi SPM di Jajaran Dinas

Pendidikan

Pembentukan & Pelatihan TIM SPM

Kabupaten/Kota

Pelatihan Pendataan & Analisis SPM level Sekolah bagi Ka SD/MI, SMP/MTs &

Pengawas Sekolah

Survey & Pengumpulan data

berbasis SPM

Penyusunan RKS & RKAS

berbasis SPM

Analisa gap dan perhitungan kebutuhan investasi di

Sekolah

Renstra 2015-2020 & Renja Tahunan 2015-

2020

Perumusan Kebijakan

Kabupaten/Kota

Penyusunan Renja & RKA-APBD 2015

Analisa data, IP, gap & perhitungan kebutuhan

investasi di Kabupaten/Kota

Input Data dari Sekolah & dari

Kabupaten/Kota

Evaluasi Diri Sekolah (EDS) Merumuskan Program

Kegiatan dalam Kerangka Jangka Menengah (RKS) dan

Rencana Tahunan (RKT)Identifikasi

Kesenjangan (Gap) antara kondisi nyata

dengan standar acuan mutu

Merumuskan Target-Target Terukur

Capaian Mutu

LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI SPM DI SATUAN PENDIDIKAN

1

2

3

4

PERENCANAANRKS/RPS

RKAS (RAPBS)PELAKSANAAN

KEGIATAN

EVALUASI & PERBAIKANPELAPORAN

KEPEMIMPINANSEKOLAH

MENGINTEGRASIKAN SPM KE DALAMPENGELOLAAN SEKOLAH

HASIL SPM DIKDAS TAHUN 2014KABUPATEN BANTUL

↘