PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PELIMPAHAN WEWENANG TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH (Studi empiris SKPD Kota Bandarlampung) (Skripsi) Oleh : Nur Pitriani FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2016
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DANPELIMPAHAN WEWENANG TERHADAP KINERJA APARATUR
PEMERINTAH DAERAH(Studi empiris SKPD Kota Bandarlampung)
(Skripsi)
Oleh :
Nur Pitriani
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISUNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG2016
ABSTRACT
THE EFFECTS OF BUDGETING PARTICIPATION AND AUTHORITYDELEGATION TO LOCAL GOVERNMENT OFFICER PERFORMANCES
(Empirical Study at SKPD Bandarlampung)
By
NUR PITRIANI
The aim of this study is finding empirical evidence about the effects of budgetingparticipation and authority delegation to local government officer performance inBandarlampung.
The sampling method in this study is purposive sampling with 74 respondentsfrom 56 SKPD in Bandarlampung. The analysis method in this study usedStructural Equation Model (SEM) SmartPLS 2.0 M3 software with variance basic.All data has been collected through quisionare.
This study found that budgeting participation and authority delegation havesignificant effect to local government officer performance. By Implementing theofficer participation in budgeting will motivate the local government officer tohave responsibility toward their program success. Desentralization authoritydelegation will make every individual more responsible toward their job fromtheir leader, then every individual will increase their performance since they tryto achieve the organization objective.
Keyword : Budgeting Participation, Authority Delegation and Local GovernmentOfficer Performance.
ABSTRAK
PENGARUH PARTISIPASAI PENYUSUNAN ANGGARAN DANPELIMPAHAN WEWENANG TERHADAP KINERJA APARATUR
PEMERINTAH DAERAH(Studi empiris pada SKPD Kota Bandarlampung)
Oleh
NUR PITRIANI
Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris tentang partisipasaipenyusunan anggaran dan pelimpahan wewenang terhadap kinerja aparaturpemerintah daerah di kota Bandarlampung.
Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dandiperoleh sampel sebanyak 74 responden dari 56 SKPD kota Bandarlampung.Analisis dalam penelitian ini menggunakan Structural Equation Model (SEM)software SmartPLS 2.0 M3 berbasis variance. data dikumpulkan denganmenggunakan kuiesoner.
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa partisipasi penyusunan anggaran danpelimpahan wewenang berpengaruh secara signifikasi terhadap kinerja aparaturpemerintah daerah. Dengan turut serta para pegawai dalam proses penyusunananggaran maka mereka juga merasa bertanggungjawab atas keberhasilan programyang mereka buat. Pelimpahan wewenang yang terdesentralisasi akan menjadikanindividu lebih bertanggungjawab terhadap pekerjaan yang telah diberikan olehatasan, sehingga tiap-tiap individu akan selalu meningkatkan kinerjanya karenamereka selalu berusaha agar organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yangdiharapkan.
Kata kunci: Partisipasi Penyusunan Anggaran, Pelimpahan Wewenang Dan
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.
PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DANPELIMPAHAN WEWENANG TERHADAP KINERJA APARATUR
PEMERINTAH DAERAH(Studi Empiris SKPD Kota Bandarlampung)
Oleh
NUR PITRIANI
SKRIPSI
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai GelarSARJANA EKONOMI
Pada
Jurusan AkuntansiFakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISUNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG2016
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Mesuji pada tanggal 29 Maret 1993, sebagai anak pertama dari dua
bersaudara, dari Bapak Sutijan dan Ibu Ayik.
Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar (SD) yang diselesaikan di SD Negeri 1 Way
Serdang, kabupaten Mesuji pada tahun 2006, dilanjutkan dengan sekolah menengah pertama
di MTS Da’arul Ma’wa, Kabupaten Mesuji hingga tahun 2009, dan menyelesaikan
pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA N1 Way Serdang, kabupaten Mesuji
pada tahun 2012.
Pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Universitas Lampung melalu jalur Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses
Pendidikan (PMPAP).
Selama menempuh perkuliahan, penulis tergabung dalam UKMF ROIS FEB Unila sebagai
seketaris bidang syiar islam tahun 2014/2015, dan menjadi seketaris badan Usaha Mandiri
(BUM) 2015/2016.
MOTTO
MAN JADDA WA JADDA“Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil”
MAN SAHABARA ZHAFIRA“Siapa yang sabar akan beruntung”
MAN SARA DARBI ALA WASHALA“Siapa yang berjalan dijalurnya akan sampai”
PERSEMBAHAN
Saya persembahkan skripsi ini kepada:
Kedua orang tua tercinta, bapak dan ibu, terimakasih atas doa, kasih
sayang, pengorbanan, dukungan, nasihat, saran, dan segala hal yang
telah diberikan selama ini.
Adikku, sepupuku atas doa, bantuan, dukungan, keceriaan, dorongan
semangat yang selalu diberikan.
Seluruh keluarga besarku, saudara-saudaraku, kakek, nenek, paman
dan bibi yang selalu memberikan doa, dukungan, saran, tenaga, dalam
proses meraih pendidikan ini.
Tak lupa kepada sahabat dan teman – teman seperjuangan yang selalu
menemani dan menjalanin proses ini bersama, baik suka maupun duka.
Serta almamaterku tercinta, Universitas Lampung.
SANWACANA
Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan
kasih sayang-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul “ Pengaruh
Partisipasi Penyusunan Anggaran dan pelimpahan wewenang Terhada Kinerja
aparatur pemerintah daerah” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh
kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :
1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E.,M.Si.,Akt selaku ketua Jurusan Akuntansi
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., selaku sekretaris Jurusan Akuntansi.
4. Bapak Fitra Dharma., selaku Pembimbing Utama atas kesediaannya untuk
memberikan waktu, bimbingan, nasihat, dukungan, pelajaran, serta
pengalaman yang sangat berkesan selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Yenni Agustina, S.E., M.Si., Akt., selaku Pembimbing Pendamping atas
kesediannya dalam memberikan bimbingan, pengetahuan, nasihat,
pengalaman serta pembelajaran diri selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Yuliansyah, S.E.,M.S.A.,Ph.D.,Akt.,C.A.,selaku Penguji Utama atas
saran dan kritik, serta nasihat yang membangun baik bagi penyelesaian
skripsi maupun bagi diri penulis.
7. Bapak Sudrajat, S.E.,M.Acc.,Akt., selaku pembimbing akademik atas segala
saran dan dukungan yang diberikan selama masa perkulihana.
8. Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung, atas ilmu, dan pembelajaran yang telah diberikan.
9. Kedua orang tuaku Bapak Sutijan dan Ibu Ayi Nurlela, terima kasih banyak
karena selalu mendoakan, membimbing, dan mendukung setiap langkah
anak mu ini demi mewujudkan mimpi dan cita-cita dari penulis. Tiada kata
yang dapat menggambarkan rasa sayang dan rasa terima kasih atas segala
hal yang telah diberikan.
10. Adeku tersayang Ahmad Saipulloh yang senantiasa memberikan doa, canda
tawa dan dukungannya
11. Nenek dan kakek ku, mbah Supangat, Mbah Satemi, Mbah Juhali dan Mbah
Sarnitik serta keluarga besarku dan saudara-saudaraku, terima kasih atas
segala curahan doa dan nasehat yang telah diberikan.
12. Terima kasih untuk bibikku tersayang etik (alm) yang telah memberikan doa
dan dukungannya ini ponakan bibik sudah menyelesaikan studi.
13. Sahabatku : mak intan, Mapiun, Sakun, Wulan, Heni, Ika, Fitri, Herna,
Arifa, Annisa, terima kasih atas kesediannya untuk menemani,
menyemangati,menghibur, dan membantu proses penyelesaian skripsi ini,
terima kasih untuk setiap cerita susah, sedih, haru bahagia, terima kasih
untuk kebersamaan selama empat tahun ini, semoga pertemanan kita
berlanjut hingga maut menjemput. Terima kasih sudah menjadi bagian dari
perjuangan ini. Kelak ini akan jadi nostalgia ketika kita sudah di puncak
kesuksesan.
14. Teman – teman akuntansi 2012 yang selalu berusaha dan sedang berjuang
meraih gelar sarjananya, Mia, Evi, Puji, Sri, Mutia, Dessi, Hiday, Dwi Ast,
Ani, Puspita, Citra, Elvi, Didi, Fatkhur, Esa, Siti, Ferly, Fatur, Wayan,
Donny, Liana, Eva, Dwi Sut, Hanif, Opi, Nurul, Widia, Shaumi, Tiwi, Umi,
Friska, Nadia, Esti, Ersya, Mahipal, Trida, Agung, Ori, Rexi, Ica dan
lainnya.
15. Teman seperjuangan alumni SMA N1 Way Serdang, Kabupaten Mesuji
Maret, Anwarul, Eko, Linda, Philipus, Erwanto, Willy, Hasan, Arif terima
kasih telah menemani sejauh ini, terima kasih tak pernah bosan membantu
dan selalu ada ketika susah dan bahagia, semoga persahabatan kita tak
terputus sampai disini saja dan semoga kita semua selalu diberikan
kesuksesan dalam meraih cita-cita dan membanggakan bagi keluarga dan
sekelilingnya.
16. Murabbi, Mba Sri Mulyani, S.E., terima kasih untuk semua ilmu dan
kesabaran.
17. Sahabat kosan Griya Asri, Heni, Mearlin, Toheng, Indah, Gita, Uut, Upi dan
mba Shanti, kang Toib, Teh May, Afi, Humaydi dan Keluarga Besar pak
Juhri terima kasih atas semua kenangan yang telah kalian berikan dan selalu
ada setiap saat, bersama kalian aku bahagia, semoga kita semua selalu
diberikan kesehatan dan diberikan kemampuan untuk selalu berbuat baik
disekeliling kita.
18. Keluarga Besar ROIS FEB Unila. Terima kasih sudah memberikan
pengalaman yang begitu mengesankan serta rasa kekeluargaan yang
mendalam.
19. Pejabat dan Staf SKPD kota Bandarlampung, terima kasih atas izin dan
kerjasama yang telah diberikan dalam pelaksanaan penelitian.
20. Terima kasih kepada senior bang Panggih, Bang Bainal, Bang Nico, Bang
Lian, senior dan Junior Jurusan Akuntansi.
21. Teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menorehkan
cerita.
22. Temen – Temen dan keluarga KKN Desa Mulyo Aji, Kecamatan Meraksa
Aji Kabupaten Tulang Bawang , Anggun, Ratna, Bang Oyeng, bang Gede,
Dewi atas kerjasama dan motivasinya.
23. Almamater tercinta, Universitas Lampung.
Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan, sehingga
memerlukan kritik dan saran yang membangun agar menjadi lebih baik. Penulis
berharap skripsi ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan literatur bagi
penulisan karya ilmiah selanjutnya.
Bandar Lampung, Agustus 2016
Penulis
Nur Pitriani
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
I.PENDAHULUAN .............................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang ............................................................................................ 1
1.2 Rumusan Masalah ....................................................................................... 7
1.3 Batasan Masalah.......................................................................................... 7
1.4 Tujuan Penelitian......................................................................................... 8
1.5 Manfaat Penelitian....................................................................................... 8
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.............10
2.1 Landasan Teori .........................................................................................10
2.1.1 Teori Penetapan Tujuan (Gool-Setting)..............................................10
2.2 Partisipasi Penyusunan Anggaran .............................................................11
2.3 Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah .......................................................14
2.4 Pelimpahan Wewenang ............................................................................16
2.5 Kerangka Pemikiran .................................................................................19
2.6 Pengembangan Hepotesis .........................................................................20
2.7 Penelitian Terhadahulu .............................................................................24
III.METODE PENELITIAN ............................................................................26
3.1 Populasi dan Sampel penelitian ..................................................................26
3.2 Jenis dan Sumber Data.................................................................................27
ii
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Data Variabel ..................................27
3.3.1 Variabel Independen...........................................................................27
3.3.1.1 partisipasi penyusunan anggaran............................................27
3.3.1.2 pelimpahan Wewenang ..........................................................28
3.3.2 Variabel Dependen .............................................................................29
3.3.3 Skala Pengukuran ..............................................................................30
3.4 Metode Analisis Data ..................................................................................31
3.4.1 Statistik Deskriptif ..............................................................................32
3.4.2 Pengukuran Model (measurement Model)..........................................32
3.4.2.1 Uji Validitas ...........................................................................32
3.4.2.2 Uji Reabilitas .........................................................................33
3.5 struktur Model..............................................................................................33
3.5.1 Coefficient Determination (R2)..........................................................33
3.5.2 Path Coeffecien .................................................................................34
3.6 Pengujian Hepotesis ..................................................................................34
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ....................................................................35
4.1 Gambaran Umum Responden .....................................................................35
4.2 Statistik Deskriptif .......................................................................................37
4.3 Hasil Analisis Data .....................................................................................39
4.3.1 Hasil Evaluasi Outer Model (Model Pengukuran) .............................39
4.3.2 Hasil Evaluasi Inner Model (Model Struktural) .................................43
4.3.3 koefesien Jalur ...................................................................................44
4.3.4 Pengujian Hepotesis ...........................................................................45
4.4 Pembahasan ...............................................................................................47
V. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN ..................................50
5.1 Kesimpulan ..................................................................................................50
5.2 Saran ............................................................................................................51
5.3 Implikasi .....................................................................................................51
5.4 Keterbatasan Penelitian ...............................................................................51
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
iii
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu................................................................................... 24
3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ........................................30
4.1 Hasil Analisis Pengembalian Kuesioner ...................................................35
4.2 Demografi Responden ...............................................................................36
4.3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....................................................39
4.4 Hasil Uji Nilai AVE ...................................................................................39
4.5 Hasil Uji Validitas Outer Looding .............................................................40
4.6 Hasil Uji Square Root AVE (Discriminant Validity) .................................41
4.7 Hasil Uji Reabilitas ....................................................................................42
4.8 Hasil Uji R Square .....................................................................................43
4.9 Hasil Uji Total Effects ................................................................................44
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
4.8 Alogaritma ................................................................................................43
Bootstapping .............................................................................................
v
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Daftar SKPD Pemerintah Kota Bandarlampung
Lampiran 2 Daftar SKPD yang menjadi responden
Lampiran 3 Tabulasi Data
Lampiran 4 kuesioner
Lampiran 5 Gambar Alogaridma dan Bootstrapping
Lampiran 5 hasil uji Cronbachs Alpha, Laten variabel Correlations, R
Square, Cross Loadings
Lampiran 5 Hasil Uji Ave, Compsite Reliability, Outer Loadings
Lampiran 5 Hasil Uji Total Effects, statistik deskriptif variabel penelitian,
Square Root Ave
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki
kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan mendorong
pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntunan lingkungannya, dengan
berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta
adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah tersebut. Tuntunan yang
semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh
penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamankan kepada mereka.
Peningkatan kinerja sektor publik merupakan hal yang komprehensif dimana
setiap SKPD sebagai pengguna anggaran (badan/ dinas/ biro/ kantor) akan
menghasilkan tingkat kinerja yang berbeda- beda sesuai dengan kemampuan dan
rasa tanggung jawab yang mereka miliki.
Anggaran merupakan hal yang paling penting bagi pemerintah karena menjadi
dasar pelaksanaan kegiatan. Penyusunan anggaran adalah suatu tugas yang
bersifat teknis. Tetapi dibalik seluruh citra teknis yang berkaitan dengan anggaran,
terdapat pemerintah daerah seperti (kepala daerah dan satuan organisasi perangkat
daerah (SOPD) yang terdiri dari sekretaris daerah, sekretaris dewan perwakilan
2
rakyat derah (DPRD), dinas, badan, kantor, rumah sakit daerah dan lembaga lain
sesuai ketentuan peraturan perundang-undang sebagai unsur penyelenggaraan
pemerintah daerah) yang menyusun anggaran.
Anggaran merupakan unsur penting dalam proses perencanaan dan pengendalian.
Sebagai alat perencanaan, anggaran digunakan untuk merencanakan berbagai
aktivitas agar pelaksanaan aktivitasnya sesuai dengan apa yang direncanakan.
Selain itu, dalam fungsinya sebagai alat perencanaan, anggaran terdiri atas
sejumlah target yang akan dicapai oleh para manajer departemen suatu perusahaan
dalam melakukan kegiatan tertentu pada masa yang akan datang menurut (Sujana,
2010).
Menurut Deddi (2007) kegunaan anggaran adalah sebagai alat penilaian kinerja
artinya anggaran merupakan suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah
suatu bagian/ unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya
aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya. Agar anggaran itu tepat sasaran
dan sesuai dengan tujuan maka diperlukan kerjasama yang baik antara bawahan
dan atasan, pegawai dan manajer dalam penyusunan anggaran yang dinamakan
dengan partisipasi anggaran. Partisipasi penyusunan anggaran diperlukan agar
anggaran yang dibuat bisa lebih sesuai dengan realita yang ada dilapangan.
Proses penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, mulai dari manajemen
tingkat atas sampai manajemen tingkat bawah. Anggaran mempunyai dampak
langsung terhadap perilaku manusia, terutama bagi orang yang langsung terlibat
dalam penyusunan anggaran. Untuk menghasilkan sebuah anggaran yang efektif,
kepala daerah dan pimpinan setiap SOPD membutuhkan kemampuan untuk
3
memprediksi masa depan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor
lingkungan, partisipasi dan gaya penyusunan.
Struktur desentralisasi dalam suatu organisasi akan memberikan kewenangan dan
tanggung jawab yang lebih besar dalam penyusunan anggaran dari pimpinan
manajemen kepada bawahannya. Struktur organisasi yang disertai dengan tingkat
struktur sentralisasi yang tinggi, menunjukkan bahwa semua Keputusan yang
penting akan ditentukan pimpinan (manajemen) puncak, sementara manajemen
pada tingkat menengah atau bawahannya hanya mempunyai sedikit wewenang di
dalam pembuatan keputusan. Sedangkan struktur desentralisasi yang tinggi maka
akan memberikan gambaran yang sebaliknya, yaitu pimpinan puncak
mendelegasikan wewenang dan pertanggungjawaban pada bawahannya, dan
bawahan tersebut diberi kekuasaan atau wewenang untuk membuat berbagai
macam keputusan (Riyadi, 2000).
Pentingnya anggaran bagi organisasi terbukti dari banyaknya penelitian dalam
bidang akuntansi yang menaruh perhatian serius pada masalah partisipasi
anggaran (Sumarno, 2005). Hal ini dikarenakan partisipasi anggaran mempunyai
konsekuensi terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi. Pengaruh anggaran
partisipatif pada kinerja manajerial merupakan tema yang menarik dalam
penelitian akuntansi. Anggaran mempunyai fungsi sebagai pedoman untuk
memotivasi kinerja individual. Anggaran juga merupakan alat koordinasi dan
komunikasi antara atasan dengan bawahan sehingga dengan dimilikinya motivasi
yang cukup tinggi diharapkan para manajer bekerja dengan baik ketika
berpartisipasi dalam penyusunan anggaran (Adrianto, 2008).
4
Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada bagian BKD , didalam
SKPD BKD terdapat pelimpahan wewenang dari kepala dinas ke bagian keuangan
yang sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh kepala dinas maupun pemerintah
kota Bandarlampung, dalam pelimpahan wewenang terdapat motivasi terhadap
karyawan berupa insentif dan tunjangan tetapi tidak untuk satu karyawan saja
melainkan semua karyawan sehingga terdapat kesenjangan antar karyawan lain.
Masalah yang terjadi diSKPD kota Bandarlampung adalah ketidakpuasan atau
ketidaksesuain pemberian imbalan, penghargaan dengan kebijakan pemerintah
daerah sehingga mengakibatkan kemalasan dalam bekerja dan ketidakcapaian
target dalam instansi pemerintah daerah.
Fenomena yang terjadi dikota Bandarlampung dapat dilihat dari masih lemahnya
kinerja pemerintah tahun 2015 pada pencapain kegiatan pembangunan, meskipun
secara nyata kinerja yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandarlampung terlihat
baik, akan tetapi dilihat dari perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015
yang hanya tercapai 57,48%. Dalam penganggaran dilakukan dengan sistem top-
down, dimana rencana dan jumlah anggaran telah ditetapkan oleh
atasan/pemegang kuasa anggaran sehingga bawahan/pelaksana anggaran hanya
melakukan apa yang telah disusun. Penerapan sistem ini mengakibatkan kinerja
bawahan/pelaksana anggaran menjadi tidak efektif karena target yang diberikan
terlalu menuntut namun sumber daya yang diberikan tidak mencukupi
(overloaded). Dalam proyeksi, atasan/pemegang kuasa anggaran kurang
mengetahui potensi dan hambatan yang dimiliki oleh bawahan/pelaksana
anggaran sehingga memberikan target yang sangat menuntut dibandingkan
dengan kemampuan bawahan/pelaksana anggaran. Bertolak dari kondisi ini,
5
sektor publik mulai menerapkan sistem penganggaran yang dapat mengulangi
masalah tersebut, yaitu anggaran partisipasi. Melalui sistem ini,
bawahan/pelaksana anggaran dilibatkan dalam penyusunan anggaran yang
menyangkut sub bagiannya sehingga tercapainya kesepakatan antara
atasan/pemegang kuasa anggaran dan bawahan/pelaksana anggatan mengenai
anggaran tersebut.
Peneliti yang menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja
aparatur pemerintah daerah telah banyak dilakukan. Suwarno, Dkk (2013) dengan
menggunakan variabel pelimpahan wewenang dan motivasi sebagai variabel
moderating. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa motivasi dan pelimpahan
wewenang tidak memoderasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja
aparatur pemerintah. Sedangkan menurut Ardiani, dkk (2013) menggunakan
variabel pelimpahan wewenang sebagi salah satu variabel moderating. Dengan
hasil penelitian menunjukkan bahwa pelimpahan wewenang dalam penyusunan
anggaran yang terdesentralisasi memiliki dampak terhadap peningkatan kinerja
manajerial dapat dimulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan
yang dimulai dari staf kepada atasan agar lebih optimal.
Variabel kinerja aparatur pemerintah daerah dalam penelitian ini merupakan
modifikasi/penyesuaian dari penelitian yang dilakukan Ven (1980) dalam
Wulandari (2011) yang awalnya adalah kinerja maajerial. Penyesuain
tersebutdidasarkan pada alasan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah dapat
dinilai berdasarkan kemampuan aparat tersebut dalam melaksanakan tugas-tugas
manajerial yang meliputi perencanaan, investigasi, koordinasi, supervise,
6
pengaturan staf, negosiasi, dan representasi (Mahoney dalam Leach-Lopez et al,
2007) dalam wulandari (2011).
Berdasarkan permasalahan dan fenomena diatas peneliti akan memodifikasi dan
menindak lanjuti penelitian Arifin (2012) dengan menambah pelimpahan
wewenang sebagai variabel independen dan menghilangkan komitmen organisasi,
budaya organisasi, dan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi. Dipilihnya
pelimpahan wewenang sebagai variabel independen karena dengan memiliki
tingkat kesadaran bekerja yang tinggi, para aparatur diharapkan memiliki
keseriusan ketika berpartisipasi dalam menentukan penyusunan target anggaran
dan menyampaikan apa yang seharusnya dicantumkan dalam angka-angka
anggaran dalam menunjang tercapainya tujuan organisasi sektor pablik.
Pelimpahan wewenang yang desentralisasi merupakan salah satu dasar yang harus
ada dalam organisasi. Pelimpahan wewenang adalah pemberian wewenang oleh
manajer yang lebih tinggi kepada manajer yang lebih rendah untuk melaksanakan
suatu pekerjaan dengan otorisasi secara eksplisit dari manajer pemberi wewenang
pada waktu wewenang tersebut dilaksanakan (Mulyadi dan Setyawan, 2000). Hal
ini didukung dengan penelitiannya Suwarno dkk (2013), bahwa partisipasi
penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial akan berpengaruh positif, akan
tetapi pelimpahan desentralisasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja
manajerial.
Termotivasi penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkonfirmasi kembali
apakah partisipasi penyusunan anggaran mempunyai pengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah, dan apakah pelimpahan
7
wewenang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur
pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “Pengaruh
Partisipasi Penyusunan Anggaran dan pelimpahan wewenang Terhadap
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah”.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran mempunyai pengaruh positif
terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah ?
2. Apakah pelimpahan wewenang mempunyai pengaruh positif dalam partisisi
penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah?
1.3 Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian ini Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)
kota BandarLampung, untuk memperoleh jawaban atas masalah penelitian dengan
menghindari penyimpangan atau terlalu luasnya pembahasan kepada masalah
yang lain.
8
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan penulis melakukan penelitian ini, sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang positif antara partisipasi
penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah SKPD kota
Bandarlampung.
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah pelimpahan wewenang berpengaruh
dalam partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah
daerah.
1.5 Manfaat Penelitian
1. Bagi penelitian
Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis serta dapat
memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh partisipasi
penyusunan anggaran dan pelimpahan wewenang terhadap kinerja yang
dilakukan karyawan dalam pemerintah daerah kota Bandarlampung.
2. Bagi pemerintah Daerah
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dagi
pemerintah Kota Bandarlampung dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang
berkaitan dengan penyusunan anggaran yang dapat meningkatkan kinerja
aparatur Pemeritah Daerah didalam instansi-instansi yang berada di lingkungan
kota Bandarlampung.
9
3. Bagi pihak eksternal
Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pustakaan, dan sumbangan
pemikiran dan dijadikan bahan pembelajaran serta penelitian selanjutnya.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Teori Penetapan Tujuan (Goal-Setting)
Teori penetapan tujuan (goal setting) dikembangkan oleh Locke pada tahun 1968.
Teori penetapan tujuan menjelaskan hubungan antara tujuan yang ditetapkan
dengan prestasi kerja (kinerja). Konsep dasar teori penetapan tujuan adalah bahwa
seseorang yang memahami tujuan (apa yang diharapkan organisasi kepadanya)
akan mempengaruhi perilaku kerjanya, penetapan tujuan yang menentang (sulit)
dan dapat diukur hasilnya akan meningkatkan prestasi kerja, yang diikuti dengan
memiliki kemampuan dan keterampilan.
Ada beberapa pernyataan yang berkatian dengan konsep teori penetapan tujuan,
yaitu (1) tujuan yang sulit menghasilkan prestasi yang lebih tinggi dari tujuan
mudah, (2) tujuan yang jelas (spesifik) dan sulit menghasilkan prestasi yang lebih
tinggi dari tujuan yang mudah, (3) tujuan yang jelas (spesifik ) dan menantang
akan menghasilkan prestasi yang lebih tinggi dari tujun yang bersifat abstrak.
Dalam proses penetapan tujuan, tujuan bisa ditetapkan bersama-sama antara
pimpinan dangan bawahan (partisipasif) atau tujuan itu ditetapkan sendiri oleh
pimpinan (Gitosudarmo dan Sudita, 1997).
11
Locke (1968) mengemukakan bahwa maksud-maksud untuk bekerja kearah suatu
tujuan merupakan sumber utama dari motivasi kerja. (Suwarno dkk, 2010)
menyatakan bahwa pengarahan tingkah laku terhadap suatu tujuan menjadi dasar
gool setting secara umum. Pengertian gool setting adalah penetapan sasaran atau
target yang akan dicapai tenaga kerja. Tujuan memberitahu seseorang apa yang
perlu dikerjakan dan betapa banyak upaya yang harus dilakukan.
2.2 Partisipasi Penyusunan Anggaran
2.2.1 Partisipasi Anggaran
Menurut sumaryadi (2010:46) partisipasi anggaran adalah :
“ peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses
pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan
dengan dengan memberikan masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal
dan atau materi, sertaikut memanfaatkan dan menukmatu hasil-hasil
pembangunan”.
Menurut Pidarta dalam Astuti D. (2009:31-32) partisipasi adalah : Pelibatan
seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa
keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan
yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta
mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.
Setiap orang pada semua lingkungan organisasi diakui sebagi anggota tim yang
pandangan dan penilaiannya dihargai oeh manajemen puncak. Perkiraan anggaran
disiapkan oleh manajer level bawah yang lebih akurat dan dapat diandalkan dari
perkiraan yang disiapkan oleh manajer atas yang memiliki pengetahuan yang
kurang detail mengenai pasar dan operasi sehari-hari. Motivasi pada umumnya
lebih tinggi ketika individu berpartisipasi dalam menetapkan tujuan mereka
12
sendiri dari pada ketika tujuan yang dipakai dipaksaka dari atasan.manajer yang
tidak mampu memenuhi anggaran yang dipaksakan oleh atasan akan selalu
mengatakan bahwa anggaran tidak realistis dan mustahil untuk dicapai.
Partisipasi anggaran merupakan suatu proses yang melibatkan individu-individu
secara langsung dan mempunyai pengaruh terhadap penyusunan tujuan anggaran
yang prestasinya akan dinilai dan kemungkinan akan dihargai atas dasar
pencapaian tujuan anggaran (Brownell, 1982 dalam Nurcahyani, 2010). Melalui
adanya partisipasi anggaran tersebut, dapat terlihat bahwa adanya interaksi antara
para karyawan dengan atasannya. Oleh kerena itu, para karyawan tersebut dapat
melakukan aktivitas yang diperlukan mulai dari awal penyusunan anggaran,
negosiasi, penetapan anggaran akhir, dan revisi anggaran yang diperlukan. Ketika
seseorang karyawan terlibat dalam pengambilan keputusan penganggaran seperti
yang dijelaskan di atas, maka ia akan termotivasi dalam situasi kelompok karena
diberi kesempatan untuk mewujudkan inisiatif dan daya kreatifitas. Tujuan
bersama akan lebih mudah tercapai ketika keterlibatan secara pribadi dan
kesediaan untuk menerima tanggungjawab masing-masing. Rasa tanggung jawab
ini pada akhirnya akan memperkuat kreativitas manajer yang bersangkutan.
Menurut Deddi (2007) subproses dalam penyusuna anggaran pendapatan dan
belanja daerah (APBD) sebagai berikut:
1. Penyusunan kebijakan APBD
Ptoses penyusuna kebijakan umum APBD merupakan bagian yang tidak
terpisah dari proses perencanaan.
2. Penyusuna prioritas dan plafon anggaran sementara
13
PPAS merupakan dokumen yang berisi seluruh program kerja yang akan
dijalankan tiap urusan pada tahun anggaran, dimana program kerja tersebut
diberi prioritas dengan visi, misi, dn strategi pemerintah.
3. Penyimpanan surat edaran kepala daerah tentang prdoman penyusunan RKA
SKPD
Surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA SKPD merupakan dokumen
yang sangat penting bagi SKPD sebelum penyusunan RKA.
4. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD
RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD.
5. Penyimpanan rancangan peraturan daerah APBD
Dokumen aumber utama dalam penyiapan raperda APBD adalah RKA SKPD.
6. Evaluasi rancangan peraturan APBD
Kepada daerah menyampaikan raperda tentangAPBD yang telah disetujui
bersama DPRD dan merancang peraturan kepala daerah tentang penjabaran
APBD kepada gubernur untuk dievaluasi.
Widanarta (2003) menyebutkan bahwa partipasi penyusunan anggaran dapat
memengaruhi sikap atau usaha pencapaian sasaran dari kinerja manajer karena
beberapa hal, di antaranya:
1. Para manajer diberi kesempatan mengembangkan dan menerapkan
pengetahuannya atau kemampuannnya.
2. Anggaran disusun sesuai dengan kemampuan suatu bagian.
3. Dapat ditetapkan tingkat sasaran yang realistis.
14
4. Ditetapkan anggaran atau tingkat sasaran yang sesuai dengan aspek yang dapat
dikendalikan oleh manajer.
5. Menerima target anggaran yang ditetapkan sebagai dasar penilaian kinerja.
Akan tetapi, kemanfaatan partisipasi dalam penyusunan anggaran tidak akan dapat
diperoleh jika manajemen puncak atau setiap atasan tidak sungguh-sungguh
dalam memandang arti penting dari partisipasi bawahan.
2.3 Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Daftar apa
yang ingin dicapai tertuang dalam perumusan strategi (strategic planning) suatu
organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi
dalam periode tertentu (indra, 2006). Kinerja aparatur pemerintah daerah
merupakan salah satu yang dapat dipakai untuk dapat meningkatkan efektivitas
organisasi.
Kinerja sektor publik merupakan tingkat kecakapan pegawai negeri dalam
melaksanakan aktivitas manajemen. Kinerja merupakan salah satu faktor yang
dapat dipakai untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Pengukuran kinerja yang
handal merupakan salah satu faktor kunci suksesnya organisasi. Penilaian kinerja
berguna untuk memperbaiki kinerja masa yang akan datang, memberikan nilai
umpan balik tentang kualitas kerja untuk kemudian mempelajari kemajuan
perbaikan yang dikehenaki dalam kerja. Kinerja aparat pemerintah dinilai dari
berbagai anggota-anggota dalam sektor pemerintah berupaya untuk memberikan
pelayanan terbaik dengan mendayagunakan sumber daya yang ada di
15
organisasinya untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pihak yang
dilayani. Menurut peratutan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005, suatu kerja perangkat daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah
daerah suatu pengguna anggaran atau barang. Sedangkan kinerja suatu kerja
perangkat daerah merupakan pengukuran keberhasilan organisasi dalam
pencapaian tujuannya, dan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan
pelayanan yang dicapai.
Pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang digunakan untuk membantu
para manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi dengan
menggunakan alat ukur finansial dan non finansial, selain itu sistem pengukuran
kinerja juga dapat dijadikan sebagai pengendalian organisasi karena didalam
pengukuran kinerja juga ditetapkan reward and punishment system (Wulandari,
2011).
Menurut Santoso (2009) dalam Wulandari (2011) ada beberapa faktor yang
diduga menyebabkan kinerja pemerintah daerah menjadi rendah diantaranya
karena sistem pengelolaan keuangan daerah yang masih lemah dimulai dalam
proses perencanaan dan penganggaran APBD, pelaksanaan / penata usahaan
APBD, pertanggungjawaban yang berupa pelaporan hasil pelaksanaan APBD dan
pengawasan. Dengan adanya keterlambatan dalam pengesahan menyebabkan
banyaknya program dan kegiatan yang sudah disusun tidak dapat dilaksanakan
sehingga menghambat pembangunan daerah tersebut.
16
Menurut Indra (2006) indikator pengukuran kinerja adalah kuantitatif dan
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang
telah ditetapkan, 5 komponen yang ada didalam indikator pengukuran kinerja
dalam hal ini kinerja pimpinan dalam manajerial/ pimpinan dalam pelaksanaan
program SKPD, yaitu:
1. masukan (inputs) adala segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan
kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran
2. keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu
kegiatan yang dapat berupa fisik dan nonfisik
3. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan fungsinya
keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
4. Manfaat (benefid) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari
pelaksanaan kegiatan.
5. Dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun
negatif terhadap setiap indikator berdasarkan asumsi yang telah diterapkan.
2.4 Pelimpahan Wewenang
Pelimpahan wewenang adalah pemberian wewenang oleh manajer yang lebih
tinggi kepada manajer yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu pekerjaan
dengan otorisasi secara eksplisit dari manajer pemberi wewenang pada waktu
wewenang tersebut dilaksanankan (Mulyadi dan Setyawan, 2001). Struktur
organisasi yang disertai dengan tingkat pelimpahan wewenang sentralisasi yang
tinggi, menunjukkan bahwa semua keputusan yang penting ditentukan pimpinan
(manajemen) puncak, sementara manajemen pada tingkat menengah atau
17
bawahannya hanya mempunyai sedikit wewenang didalam pembuatan keputusan.
Sebaliknya tingkat pelimpahan wewenang desentralisasi yang tinggi memberikan
gambaran bahwa pimpinan puncak mendelegasi wewenang dan
pertanggungjawaban pada bawahannya, dan bawahan diberi wewenang untuk
membuat berbagai keputusan (Riyadi, 2000).
Menurut Muluk (2005), desentralisasi didefinisikan sebagai transfer wewenang
atau kekuasaan alam prencanaan publik, manajemen, dan pembuatan keputusan
dari level nasional atau secara umum dari level yang tinggi ke level yang lebih
rendah dalam pemerintahan. Dengan desntralisasi akan meningkatkan
independensi kinerja manajerial SKPD dalam berfikir dan bertindak di satu tim
tanpa mengorbankan kepentingan organisasi. Desentralisasi membutuhkan
keseimbangan manajerial independen dengan timnya dan komitmennya kepada
organisasi.
Dengan demikian desentralisasi akan membuat tanggung jawab yang lebih besar
kepada manajer sektor publik dalam melaksanakan tugasnya serta memberikan
kebebasan dalam bertindak. Dengan desentralisasi akan meningkatkan
independensi kinerja sektor publik dalam bertindak dan berfikir dalam suatu tim
tanpa mengorbankan keputusan organisasi.
Manajer dalam organisasi yang tingkat desentralisasinya tinggi merasa dirinya
orang yang paling berpengaruh dalam perencanaan anggaran, dan merasa
dipuaskan dengan kegiatan yang berhubungan dengan angaran. Sebalinya, dalam
organisasi dengan tingkat desentralisasi rendah (sentralisasi) manajer merasa
dirinya dianggap kurang bertanggungjawab, sedikit terlibat dalam perencanaan
18
anggaran dan mengalami tekanan atasan (bruns dan Waterhouse, 1975). Menurut
Stoner dalan Handoko (2003) prinsip-prinsip klasik yang dapat dijadikan dasar
untuk delegasi yang efektif adalah :
1. Prisip scalar
2. Prisip kesatuan perintah
3. Tanggungjawab
Berdasarkan prinsip-prinsip diatas berikut penjelasan dari ketiga poin tersebut: 1)
prinsip scalar, dalam proses pendelegasian ada garis wewenang yang jelas
mengalir setingkat demi setingkat dari tingkat organisasi paling atas ke tingkat
paling bawah. 2) prisip kesatuan perintah, setiap bawahan dalam organisasi
seharusnya melapor hanya kepada seorang atasan. 3) tanggungjawab, wewenang
dan akuntabilitas. Bagi manajer selain harus bertanggungjawab terhadap tugas-
tugasnya juga harus mempertanngungjawabkan pelaksanaan tugas bawahannya.
Menurut Rivai dan Mulyadi (2010:31) menjelaskan beberapa manfaan yang
diperoleh dari pelimpahan wewenang, yaitu :
1. Pemimpin tertinggi mendapatkan kesempatan yang cukup untuk memikirkan
keputusan-keputusan dan melaksanakan tugas-tugas yang penting saja dalam
melaksanakan tugas pokok organisasi
2. Setiap keputusan dan perintah sesuai dengan sifat penting atau tidak, dapat
ditetapkan pada jenjang kepemimpinan yang tepat sehingga dapat
meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja sehingga dapat mengurangi atau
meniadai birokrasi yang tidak perlu.
19
3. Keputusan-keputusan dan perintah-perintah dapat diberikan secara tepat, tanpa
kekhawatiran terjadi penyalah gunaan wewenang, karena setiap pemimpin
berkewajiban menyampaikan pertanggungjawabannya.
4. Memperbesar partisipasi dan meningkatkan dedikasi serta loyalitas pada
kebersamaan dan bahkan pada pemimpin, karena setiap anggota kelompok
merasa ikut berperan serta sesuai dengan posisinya masing-masing
5. Mendorong dan mengembangkan inisiatif, kreativitas dan kemauan untuk
berpartisipasi dibidang masing-masing.
6. Menghilangkan sikap dan sifat menunggu perintah atau keputusan pimpinan
level atas atau pimpinan lainnya sehingga kehidupan organisasi menjadi
dinamis
7. Pelaksanaan pekerjaan tidak terhambat, meskipun pimpinan berhalangan
karena sesuai wewenang yang dilimpahkan tetap dapat diambil keputusan-
keputusan oleh para pembantu pimpinan di bidang-bidangnya masing-masing.
8. Pimpinan level atas berkesempatan memberikan latihan kepemimpinan,
sehingga selalu tersedia kader-kader pengganti yang berkualitas, yang
merumuskan kepemimpinan organanisasi pada masa-masa mendatang.
2.5 Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah
yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis
hubungan antara variabel yang diteliti sehingga secara teoritis dapat menjelaskan
hubungan antara variabel independen dan dependen. Dari penelitian-penelitian
20
terdahulu yang telah dibahas sebelumnya yang menyatakan bahwa adanya
pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah, serta
adanya pengaruh pelimpahan wewenang dalam partisipasi penyusunan anggaran
terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah, maka berikut ini merupakan
kerangka pemikiran dari penelitian ini:
“Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan pelimpahan wewenang
Terhadap Kinerja Apartur Pemerintah Daerah”
2.6 Pengembangan Hipotesis Penelitian
2.6.1 Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja aparatur
pemerintah daerah
Partisipasi anggaran diperkirakan dapat mempengaruhi moral, sikap, motivasi
kerja, dan kepuasan kerja. Argyirs (1952) dalam Sardjito dan Munthaher (2007)
tujuan dari anggaran tercapai, dan partisipasi dari bawahan memegang peranan
penting dalam mencapai tujuan. Bagaimanapun juga tidak semua orang
Partisipasi Penyusunan
Anggaran
Pelimpahan Wewenang
Kinerja Aparatur
Pemerintah Daerah
21
dikendalikan oleh kebutuhan yang sama pada waktu yang sama. Bisa jadi
karyawan dipengaruhi oleh motivasi yang berbeda-beda dalam banyak hal dengan
faktor yang berbeda pula. Penting bagi manajer untuk memahami kebutuhan
setiap karyawan yang ada di perusahaan. Untuk memotivasi karyawan,
kepemimpinan harus mampu untuk mengenali tingkat kebutuhan karyawan pada
setiap levelnya.
Dalam sektor publik pengukuran kinerja tidak sebatas pada masalah pemakaian
anggaran, namun pengukuran kinerja mencakup berbagai aspek yang dapat
memberikan informasi yang efektif dan efisien dalam mencapai kinerja.
Penelitian yang dilakukan oleh Indriantoro, (1993) dalam Nor, (2007)
menemukan bahwa partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja memiliki
hubungan yang sangat positif. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh
Milani (1975); Brownell dan Hirst (1986); dan Sukardi (2002) dalam Bambang
dan Osmad (2007), penelitian tersebut menemukan hasil yang tidak signifikan
antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah.
Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bambang dan Osmad (2007)
menyatakan bahwa ada hubungan positif antara partisipasi anggaran terhadap
kinerja aparat Pemerintah Daerah. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti
menduga bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat
pemerintah daerah, karena partisipasi yang tinggi yang terdapat dalam diri setiap
individu dalam proses pennyusunan anggaran akan meningkatkan kinerja aparat
pemerintah daerah. Dengan adanya partisipasi oleh aparat pemerintah daerah,
maka aparat tersebut berusaha untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang
22
dikembannya. Dengan adanya tanggung jawab ini, akan menjadikan kinerja yang
baik bagi organisasi pemerintah, sehingga semakin tingginya partisipasi aparat
pemerintah daerah akan meningkatkan kinerja di satuan Pemerintah Daerah,
sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :
H1 : partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap
kinerja kinerja aparatur pemerintah
2.6.2 Pengaruh Pelimpahan Wewenang Dalam Penyusunan Anggaran
Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
Pelimpahan wewenang merupakan suatu pemberian yang menjadi hak atas tugas
dan tanggung jawab untuk melakukan sesuatu atau memerintahkan orang lain
untuk melakukan sesuatu. Sebagai dikatakan (Mulyadi dan Setyawan, 2000)
dalam Marani dan Supomo (2003) pelimpahan wewenang adalah pemberian
wewenang oleh manajer yang lebih tinggi kepada manajer yang lebih rendah
untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan otorisasi secara eksplisit dari
manajer pemberi wewenang pada waktu wewenang tersebut dilaksanakan.
Pelimpahan wewenang dalam organisasi juga berkaitan erat dengan struktur
organisasi. Struktur organisasi memberikan gambaran mengenai pembagian
kekuasaan dalam suatu organisasi. Struktur organisasi yang disertai dengan
tingkat pelimpahan wewenang sentralisasi yang tinggi, menunjukkan bahwa
semua keputusan yang penting akan ditentukan oleh pimpinan (manajemen)
perusahaan untuk menghubungkan system anggaran dengan pelimpaha wewenang
dalam struktur organisasi akan menentukan kinerja manajerial (Riyanto, 1996
23
dalam Coryanata , 2004). Menurut Gul et al.(1995) dalam Coryanata (2004),
partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial akan berpengaruh
positif dalam organisasi yang pelimpahan wewenangnya bersifat desentralisasi,
dan akan berpengaruh negatif dalam organisasi yang wewenangnya bersifat
sentralisasi. Sedangkan Penelitian handayani (2013) menemukan bahwa
desentralisasi tidak mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan
anggaran dengan kinerja manajerial. Tetapi beda dengan penelitian Choiri (2016)
menyatakan bahwa pelimpahan wewenang memoderasi partisipasi penyusunan
anggaran dan kinerja aparatur pemerintah daerah.
Tingkat pelimpahan wewenang desentralisasi yang tinggi memberikan gambaran
bahwa pimpinan puncak mendelegasikan wewenang dan pertanggungjawaban
pada bawahannya, dan bawahan diberi wewenang untuk membuat berbagai
keputusan (Riyadi,1998). Dengan adanya pelimpahan wewenang kepada manajer
dalam penyusunan anggaran, maka manajer memiliki tanggungjawab atas setiap
keputusan dalam penyusunan anggaran. Maka dengan adanya tanggungjawab atas
pelimpahan wewenang dalam penyusunan anggaran akan meningkatkan kinerja
aparatur pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas maka dapat hipotesis yang
terbentuk adalah sebagai berikut:
H3: Pelimpahan wewenang dalam partisipasi penyusunan anggaran
berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.
24
2.7 Penelitian Terdahulu
No Peneliti Judul Hasil
1 Maulana
Yusuf (2009)
Pengaruh komite
organisasi, gaya
kepemimpinan, motivasi
dan perilaku etis sebagai
variabel moderating
terhadap hubungan
antara partisipasi
penyusunan anggaran
dan kinerja manajerial
Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa partisipasi
anggaran tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap kinerja
manajerial, dan begitu pula dengan
komite organisasi, gaya
kepemimpinan dan perilaku etis
sebagai variabel moderating tidak
berpengaruh signifikan terhadap
penyusunan anggaran dan kinerja
manajerial. Tetapi motivasi sebagai
variabel moderating mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap
kinerja manajerial.
2 Soetrisno
(2010)
Pengaruh partisipasi,
motivasi dan
pelimpahan wewenang
dalam penyusunan
anggaran terhadap
kinerja manajerial
Hasil penelitian menunjukkan
bahwa partisipasi dalam
penyusunan anggaran dan
pelimpahan wewenang berpengaruh
signifikan. dan positif terhadap
kinerja manajerial dengan hasil
variabel motivasi tidak
berpengaruh signifikan terhadap
kinerja manajerial ditunjukkan
perhitungan hasil pengujian
statistik bahwa nilai koefisien
regresi variabel motivasi adalah
0,039. Nilai ini tidak signifikan
pada tingkat signifikansi 0,05
dengan p value 0,306.
3 Handayani
(2013)
Pengaruh partisipasi
penyusunan anggaran
dan kejelasan sasaran
anggaran terhadap
kinerja manajerial
SKPD dengan
desentralisasi sebagai
variabel moderating
Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa partisipasi
penyusunan anggaran berpengaruh
positif terhadap kinerja manajerial.
Kejelasan sasaran anggaran
berpengaruh signifikan dan positif
terhadap hubungan antara
partisipasi penyusunan anggaran
dengan kinerja manajerial SKPD.
Sedangkan desentralisasi tidak
berpengaruh signifikan terhadap
hubungan kejelasan sasaran
anggaran dengan kinerja manajerial
25
SKPD
4 Choiri
(2016)
Pengaruh partisipasi
penyusunan anggaran
terhadap kinerja
aparatur pemerintah
daerah : desentralisasi,
gaya kepemimpinan,
komitmen organisasi,
dan budaya organisasi
sebagai variabel
moderasi
Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa :
1. partisipasi penyusunan anggaran
berpengaruh positif terhadap
peningkatan kinerja aparatur
pemerintah daerah.
2. Variabel desentralisasi, komitmen
organisasi, dan budaya organisasi
berpengaruh terhadap hubungan
antara partisipasi penyusunan
anggaran dan kinerja aparatur
pemerintah daerah.
3. Variabel gaya kepemimpinan
tidak berpengaruh dalam
memoderasi pengaruh partisipasi
penyusunan anggaran terhadap
kineja aparatur pemerintah daerah
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Populasi Dan Sampel Penelitian
Populasi adalah kelompok yang menjadi perhatian organisasi peneliti untuk
diteliti (Sekaran, 2000:266). Populasi penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) pemerintah kota Bandarlampung. Berdasarkan data yang
diperoleh dari BPS pemerintah kota Bandarlampung satuan kerja terdapat 56
SKPD yang terdiri dari Instansi, Badan, Dinas, Kantor Dan Kecamatan. Untuk
sampelnya menggunakan purposive sampling dimana digunakan sesuai dengan
informasi yang akan diambil berdasarkan dari sumber yang sengaja dipilih
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti sebagai berikut :
1. Hasil pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
5. Belanja Daerah
Pemilihan objek penelitian ini dengan pertimbangan bahwa kota Bandarlampung
merupakan ibu kota provinsi lampung dan merupakan kota yang telah
memperoleh predikat laporang keuangan dengan mendapatkan opini wajar tanpa
pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut.
27
3.2 Jenis Dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu yang
diperoleh secara langsung dari instansi pemerintah daerah kota Bandarlampung
dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang berisi pertanyaan
mengenai partisipasi penyusunan anggaran, kinerja aparatur pemerintah daerah,
dan pelimpahan wewenang. Data primer diperoleh secara langsung dari responden
yang menjabat sebagai Sekretaris/setingkat Sekretaris SKPD, Kepala
Bidang/setingkat Kepala Bidang, dan Kepala Seksi/setingkat Kepala Seksi yang
bertugas di Sekretaris Daerah, Dinas-Dinas, Kantor , Badan, dan Lembga teknis
daerah.
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Data Variabel
Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada
suatu nilai (Sekaran, 2006 dalam Nurcahyani, 2010). Penelitian ini menggunakan
tiga variablel yaitu dua variabel independen dan satu variabel dependen seperti
dijelaskan sebagai berikut :
3.3.1 Variabel Independen
3.3.1.1 Partisipasi penyusunan anggaran (X1)
Menurut Brownell (1986) dalam Wulandari (2011), partisipasi anggaran
merupakan suatu proses partisipasi individu dalam perilaku, pekerjaan, dan
aktifitas yang dilakukan oleh karyawan yang nantinya akan dievaluasi dan
mungkin diberikan penghargaan berdasarkan prestasi yang telah mereka
28
tunjukkan dalam mencapai sasaran. Untuk mengukur variabel partisipasi anggaran
dalam penelitian ini menggunakan instrument yang dikebangkan oleh Milani
(1975) yang kemudian dimodifikasi oleh Nurcahyani (2010) yang dibagi menjadi
6 instrumen, yaitu meliputi : seberapa besar keterlibatan para manajer dalam
proses penyusunan anggaran, tingkat kelogisan alasan atasan merevisi usulan
anggaran yang dibuat manajer, intensitas manajer mengajak diskuisi tentang
anggaran, besarnya pengaruh manajer dalam anggaran, seberapa besar manajer
mempunyai kontribusi penting terhadap anggaran, frekuensi atasan meminta
pendapat manajer dalam penyusuna anggaran.
3.3.1.2 Pelimpahan wewenang (X2)
Pelimpahan wewenang adalah pemberian wewenang oleh manajer yang lebih
tinggi kepada manajer yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu pekerjaan
dengan otorisasi secara eksplisit dari manajer pemberi wewenang pada waktu
wewenang tersebut dilaksanakan (Mulyadi dan Setyawan, 2000). Pelimpahan
wewenang dalam penelitian ini adalah derajat pelimpahan wewenang. Berkaitan
dengan wewenang yang diberikan pimpinan pada bawahan (manajer) apakah
bersifat sentralisasi atau desentralisasi. Adi Putra (2002) menunjukkan bahwa
variabel struktur organisasi yang secara potensial dapat mempengaruhi hubungan
antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial adalah tingkat
desentralisasi. Pelimpahan wewenang diukur dengan menggunakan empat item
pertanyaan yang menggambarkan delegasi terhadap karyawan, wewenang,
tanggungjawab dan akuntabilitas.
29
3.3.2 Variabel dependen
Variabel terikat (dependen variable) merupakan variabel kinerja aparatur
pemerintah daerah yang mempengaruhi variabel lain baik secara positif maupun
secara negatif (sekaran, 2003).
Ven (1980) dalam Wulandari (2013) menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu
prestasi yang telah dicapai oleh karyawan didalam merealisasikan sasaran
organisasi yang telah ditetapkan. Variabel kinerja aparatur pemerintah daerah
dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 7 instrumen yang
dikembangkan oleh Ven (1980) yang kemudian dimodifikasi oleh Wulandari
(2013), yaitu pencapaian target kinerja kegiatan pada suatu program, ketepatan
dan kesesuaian hasil, tingkat pencapaian program, dampak hasil kegiatan terhadap
kehidupan masyarakat, kesesuaian realisasi anggaran dengan anggaran,
pencapaian efisiensi operasional, perilaku pegawai.
Variabel kinerja aparatur pemerintah daerah dalam penelitian ini merupakan hasil
modifikasi/ penyesuaian dari penelitian yang dilakukan Ven (1980) dalam
Wulandari (2011) yang awalnya adalah kinerja manajerial. Penyesuaian tersebut
didasarkan pada alasan bahwa kinerja aparatur dapat dinilai berdasarkan
kemampuan aparat tersebut dalam melaksanakan tugas-tugas manajerial yang
meliputi perencanaan, investigasi, koordinasi, supervise, pengaturan, negosiasi,
dan representasi (Mahoney dalam Leach-Lopez et al., 2007) dalam Wulandari
(2011).
30
Table 3.1
Definisi operasional dan pengukuran variabel
Variabel Konsep variabel Indikator
Kinerja
aparatur
pemerintah
daerah
Kinerja aparatur
pemerintah daerah adalah
gambaran mengenai tingkat
pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan/ program/
kebijakan dalam
mewujudkan sasaran,
tujuan, misi dan visi
organisasi yang tertuang
dalam perumusan skema
organisasi.
( Wulandari, 2013)
1. Pencapaian target kinerja kegiatan
pada suatu program
2. Ketepatan dan kesesuaina hasil
3. Tingkat pencapaian program
4. Dampak hasil kegiatan terhadap
kehidupan masyarakat
5. Kesesuaian realisasi anggaran
dengan anggaran
6. Pencapaian efisiensi operasional
7. Perilaku pegawai
Partisipasi
penyusunan
anggaran
Penganggaran partisipasi
atau partisipasi dalam
penyusunan anggaran
adalah suatu tingkat atau
derajat dimana para
individu terlibat dalam
proses penyusunan
anggaran yang mempunyai
pengaruh secara langsung
terhadap para individu
tersebut (Milani, 1975)
1. terlibatnya dalam penyusunan
semua anggaran
2. dilakukannya revisi anggaran
adalah masuk akal
3. memberikan pendapat atau usulan
tentang anggaran tanpa diminta
4. usulan anggaran dari saya
berpengaruh dalam anggaran akhir
5. kontribusi dalam penyusunan
anggaran
6. keyakinan dalam memutuskan
suatu anggaran
Pelimpahan
wewenang
Desentralisasi adalah cara
pendelegasian pembuatan
keputusan dan kewenanga
administrasi kepada
organisasi-organisasi yang
melakukan ungsi-fungsi
tertentu
(Fibriati dan riharjo 2013)
1. Delegasi
2. Wewenang
3. Tanggungjawab
4. Akuntabilitas
3.3.3 Skala Pengukuran
metode pengukuran menggunakan skala Likert (summated Rating Menthods) yang
dinyatakan dengan setuju/ tidak setuju terhadap suatu/ objek atau kejadian
tertentu. Masalah ini berupa beberapa alternatif kategori pendapat yang mengukur
31
lebih sensitif dan dapat dinyatakan dengan angka. Jawaban setiap pertanyaan
dapat dibagi dalam urutan teratas berdasarkan sikap subjek terhadap objek yang
dinyatakan dan opsi jawaban tersebut sebanyak 5 pilihan .
3.4 Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini analisis data menggunakan pendekatan partial Least Squer
(PLS). PLS merupakan sebuah model persamaan Structural Equation Modeling
(SEM) yang berbasis komponen atau varians. Menurut Ghozali (2006), PLS
merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis
kovarians menjadi berbasis varian.
SEM berbasis kovarian umumnya menguji kausalitas/teori sedangkan PLS
bersifat prediktif model. Menurut Ghozali (2006), PLS merupakan analisis yang
powerfull karena tidak didasarkan pada banyak asumsi. Tujuan PLS adalah
membantu peneliti untuk tujuan prediksi. Model formalnya mendefinisikan
variabel laten adalah linier agregat dari indikatornya. Weigh estimate untuk
menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan spesifikasi inner
model yakni model struktural yang menghubungkan antara variabel laten dan
outer model dengan model pengukuran yaitu hubungan antara indikator dengan
konstruknya. Dengan hasil residual variance dari variabel independen.
Penelitian ini menggunakan partial least square (PLS) sebagai alat analisis yang
dianggap tepat untuk menguji variabel dalam penelitian ini. Dikarenakan PLS
mampu mempertimbangkan semua arah koefesien secara bersamaan untuk
32
memungkinkan analisi langsung, tidak langsung, dan hubungan palsu yang tidak
dimiliki oleh analisis regresi (Birkinshaw et al, 1995).
3.4.1 Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk
yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dengan menggunakan metode
kuantitatif, diharapkan akan didapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat
tentang respon yang diberikan oleh responden, sehingga data yang berbentuk
angka tersebut dapat diolah dengan menggunakan metode statistik. Ukuran yang
digunakan dalam statistik deskriptif dapat berupa frekuensi,tendensi sentral (rata-
rata, median,dan modus), dan dipersi (varian dan deviasi standar). Analisis
deskriptif ini umumnya digunakan untuk menjelaskan variabel peneltian yang
utama dan demografi responden.
3.4.2 Pengukuran Model (Measurement Model)
Pengukuran model dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kosistensi dan
keakuratan data yang dikumpulkan. Pengukuran model dalam penelitian ini
dilakukan dengan uji validitas dan uji reabilitas.
3.4.2.1 Uji Validitas
1. convergent validity, dinilai berdasarkan korelasi antara item score AVE yang
dihitung dengan PLS. skala pengukuran nilai loading 0.5 sampai 0,6 dianggap
cukup memadai. Convergent validity sangat baik apabila AVE (average
variance extracted) diatas 0,5 (hanseler et al, 2009).
33
2. Discriminant validity, dinilai dengan dua metode yaitu metode fornell-larcker,
membandingkan squareroots atas AVE dengan korelasi vertikal laten, dan
metode cross-loading menyatakan bahwa semua item harus lebih dari konstruk
lainnya (Al-Gahtarii et al, 2007).
3.4.2.2 Uji Reliabilitas
Uji reabilitas dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach Alpha dan
Compodite Reability. Hulland (1999) mengungkapkan suatu konstruk atau
variabel dikatakan reliablilitas jika meberikan nilai Cronbach Alpa ≥0,7 dan
Composite Reliability ≥0,7. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menghitung
korelasi masing-masing pernyataan pada setiap variabel dengan skor total.
3.5 Struktur Model
Untuk meneliti struktural model dalam penelitian ini, penulis menggunakan
literatur akuntansi manajemen yaitu dengan mengukur Coefficient of
Determination (R2) dan Path Coefficient (β). Hal ini untuk melihat dan
meyakinkan hubungan antar konstruk adalah kuat.
3.5.1 Coefficient of Determination (R2)
Teknik pengukuran ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa konstruk
endogen diuji untuk menguatkan hubungan antara konstruk eksogen dengan
mengevaluasi R2. R
2 berfungsi untuk mengukur hubungan antara variabel
laten terhadap total varians. Sebagaimana yang dikatakan dalam penelitian
sebelumnya, nilai R2 dengan variabel endogen diatas 0,1 adalah yang dapat
diterima (Chenhall, 2 004).
34
3.5.2 Path Coefficient (β)
Pengujian ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa hubungan antar konstruk
adalah kuat. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan prosedur
boostrap dengan 500 penggantian. Dapat dikatakan jika antar konstruk
memiliki hubungan yang kuat apabila nilai path coefficients lebih dari 0,100.
Serta hubungan antara variabel laten dikatakan signifikan jika path
coefficients ada pada level 0,050 (Urbach & Ahlemann, 2010).
3.6 Pengujian Hipotesis
Untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan melakukan perbandingan antara
hasil path coeffecient dengan T tabel. Hipotesis dapat dikatakan sangat
signifikan apabila T hitung > T tabel pada derajat kebebasan 1%. Hipotesis
dikatakan signifikan apabila T hitung > T tabel pada derajat kebebasan 5%, dan
apabila T hitung > T tabel pada derajat kebebasan 10% maka hipotesis
dikatakan lemah. Sedangkan hipotesis dikatakan tidak signifikan apabila T
hitung < T tabel pada derajat kebebasan 10%. Untuk pengujian hipotesis
menggunakan hipotesis satu arah (one-tailed) pada hipotesis alpha 5 persen dan
nilai koefisien path yang ditunjukkan oleh nilai statistik T (T-statistic) harus
≥ 1,64 maka hipotesis alternatif dapat dinyatakan didukung (Jogiyanto, 2011).
5.1 Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi penyusunan anggaran dan
pelimpahan wewenang terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dengan, Pada
SKPD kota Bandarlampung. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :
1. hasil pengjian hipotesis pertama, menunjukkan interaksi antara partisipasi
penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. partisipasi
penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah
daerah. Artinya semakin tinggi tingkat partisipasi penyusunan anggaran maka
semakin tinggi kinerja aparatur pemerintah daerah. Hasil penelitian ini
konsisten dengan penelitian Wulandari (2013), yang menyatakan bahwa
partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja
paratur pemerintah daerah.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua, Pelimpahan wewenang berpengaruh positif
terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah, artinya pelimpahan wewenang
yang terdesentralisasi suatu organisasi maka kinerja akan semakin tinggi. Hasil
penelitian ini konsisten dengan penelitian Suetrisno (2010) yang menyatakan
pelimpahan wewenang berpengaruh signifikan terhafap kinerja manajerial.
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
51
5.2 Saran
Berdasarkan simpulan yang diperoleh serta adanya keterbatasan dalam penelitian,
sehingga saran-saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut :
1. Populai dan sampel penelitian pada peneliti selanjutnya diharapkan
memperluas populasi dengan menambah pegawai bawahan agar lebih
mengetahui bagaimana kinerja aparatur pemerintah daerah secara menyeluruh.
2. Memperbanyak jumlah sampel penelitian dan melakukan wawancara kepada
responden
3. Bagi penelitian mendatang hendaknya untuk memperluas pengambilan sampel
ke pemerintah daerah lainnya sehinggan daya generalisasi hasil penelitian
dapat dipersebar dengan mempetimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi
hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparatur
pemerintah daerah.
5.3 Implikasi
Studi ini setidaknya diharapkan dapat memberikan masukan kepada SKPD Kota
Bandarlampung bahwa pentingkan partisipasi penyusunan anggaran dan
pelimpahan wewenang yang terdesentralisasi sebab pelimpahan wewenang dalam
penyusunan anggaran yang terdesentralisasi terhadap kinerja pemerintah Kota
Bandarlampung dalam pertanggungjawabannya yang dimulai dari perencana
sampai dengan obyek pelaksanaan selalu dimulai dari staff kepada atasan dapat
lebih optimal. Adanya pengaruh partisipasi dan pelimpahan wewenang yang
diberikan pada para pengguna anggaran tersebut dapat lebih baik lagi, maka perlu
52
adanya pelatihan-pelatihan atau diklat yang mengarahkan professional para
pengguna anggaran sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
5.3 Keterbatasan penelitian
Evaluasi atas hasil penelitian ini mempertimnangkan keterbatasan yang mungkin
mempengaruhi hasilpenelitian ini antara lain :
1. Sulitnya untuk mengendalikan responden, sehingga kuisioner yang disebarkan
pengembaliannya tidak tepat waktu.
2. Persepsi responden yang disampaikan secara tertulis dengan bentuk instrumen
kuisioner mungkin mempengaruhi validitas hasil.
3. Selain keterbatasan tersebut, masih terdapat banyak keterbatasan lainnya yang
tidak disadari oleh peneliti.
DAFTAR PUSTAKA
Adrianto, Yogi. 2008. Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan AnggaranTerhadap Kinerja Manajerial dengan Kepuasan kerja, Job RelevanInformation dan Kepuasan Kerja sebagai Variabel moderating (studi empirispada rumah sakit swasta dan wilayah kota semarang). Tesis. Program pascasarjana Universitas Diponegoro.
Al-Gahtani, S. S., Hubona, G. S., & Wang, J. 2007.”Information Technology (IT)in Saudi Arabia: Culture and The Acceptance and Use of IT.” Information &Management, 44 (8): 681-691.
Arifin, Solikhun. 2012. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran TerhadapKinerja Aparatur Pemerintah Daerah: Komitmen Organisasi, BudayaOrganisasi, Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi (Studi PadaPemerintah Kota Semarang). Skripsi. Universitas Diponegoro.
Ardhani, Dian Ayu. 2013. Pengaruh Partisipasi Anggaran, KetidakpastianLingkungan, Desentralisasi Dan Komite Organisasi Terhadap KinerjaManajerial Pada DPRD Kabupaten Blora. Skripsi. Program Studi AkuntansiDian Nuswantoro Semarang.
Argyris, C. 1952. The impact of budgets on people. Ithaca. School of business andpublik administration. Cornel University.
Bangun, Andarias (2009). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, KejelasanAnggaran Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPDDengan Pengawasan Internal Sebagi Variabel Moderating ( Studi KasusPada Pemerintah Kabupaten Deli Semarang). Tesis. Program Pasca Sarjana:Universitas Sumatera Utara.
Bambang, Satrjito dan Osmad Muthaher. 2007. Pengaruh Partisipasi PenyusunanAnggara Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah : BudayaOrganisasi Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating.Simposium Nasional Akuntansi X: 26-28 juli. Makassar
Birkinshaw, J., Morison, A., and Hulland, J. 1995. “Structural and CompetitiveDeterminants of a Global Integration Strategy”. Strategic ManagementJournal.
Brownell, P. & Hirst, M. 1986. Reliance Accounting Information, BudgetaryParticipation, and Task Uncertainty: Test Three Way Interaction. Journalof Accounting Research (Autumn 1986) pp 241-249.
Burns, W.J. dan J.H Waterhouse. 1975. Budgetary control and organizationstructure. Journal of accounting research. Vol. 13. No.2. autumn. Pp.177-203.
Choiri, Ananda Miftahul. 2016. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaranterhadap kinerja aparatur penerintah daerah: desentralisasi, gayakepemimpinan, komitmen organisasi, dan budaya organisasi sebagaivariabel moderasi (studi empiris pada pemerintah daerah kabupatensukoharjo). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Chenhall, R. H. 2004. “The Role of Cognitive and Affective Conflict in EarlyImplementation of Activity-Bast Cost Management.” Behavioral Research inAccounting, Vol. 16. pp. 19-44.
Coryanata, Isma. 2004. Pelimpahan Wewenang dan Komitmen Organisasi DalamHubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dan KinerjaManajerial. Simposium Nasional Akuntansi VII.
Dedi Nordiawan, 2007. Akuntansi Pemerintahan , Jakarta : Salemba Empat..
Dewi Astuti. (2009). Manajemen Keuangan Perusahaan. Jakarta: Ghalia Indonesia
Fibrianti, Diana dan Ikhsan Budi Riharjo. 2013. Pengaruh Partisipasi PenyusunanAnggaran, Desentralisasi Komitmen Organisasi, Dan KetidakpastianLingkungan Terhadap Kinerja Manajerial Pada Pemerintah Kota Surabaya.Jurnal Ilmu dan Riset akuntansi, Volume 1 Nomor 1, januari 2013. SekolahTinggi dan Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
Fornel, C. dan D.F. Larcker. (1981). Evaluating Structural Equation Models withUbobserved Variable and Measurement Error, Journal of Marketing
Ghozali, Imam, 2006. Structural Equation Modeling : Metode Alternatif denganPartial Least Square (PLS). Semarang : Badan Penerbit Undip.
Gitosudarmo Indriyo dan I Nyoman Sudita, 1997, Perilaku Keorganisasian,Yogyakarta: BPFE.
Gul, F.A,. J.S.L. Tsui. S.C.C. Fong, dan H.Y.L.Know. 1995. Decentralization as amoderating factor in the budgetary participation-performance relationsgip:some Hongkong evidence. Accounting and Business research. Vol.25. pp107-113.
Handayani, Chici.2013. Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran DanKejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Skpd DenganDesentralisasi Sebagai Variabel Moderating Studi Empiris Pada SKPDPemerintah Daerah Kota Padang. Skripsi .Universitas Negri Padang
Handoko, Hani. 2003. Manajemen. Yogyakarta. BPFE.
Hanseler, J. dan M. Sarstedt. 2012. “Goodness-of-Fit Indicies for Partial LeastSquares Path Modeling”. Computer Station, Vol. 28. pp. 565-580.
Hulland, J. 1999. “Use of Partial Least Square (PLS) in Strategic ManagementResearch: A Review of Four Recent.” Strategic Management Journal,20(2): 195.
Ika, Ardiani S, Dian Triyana, Anik Puji Lestari. 2011. Pengaruh PartisipasiPenyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial DenganKetidakpastian Lingkungan, Komitmen Organisasi Dan PelimpahanWewenang Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada PoliteknikIlmu Pelayaran Semarang). seminar nasional ilmu ekonomi terapan Hal224. Fakultas Ekonomi UNIMUS 2011.
I Made Pradana Adiputra (2002) Motivasi Dan Pelimpahan Wewenang SebagaiVariabel Moderating Dalam Hubungan Antara Partisipasi PenyusunanAnggaran Dan Kinerja Manajerial. Tesis. Jurusan magister sains akuntansi.Universitas diponegoro.
Indra Bastian. 2006. Akuntansi sector publik, suatu pengantar. Jakarta. Erlangga.
I Nyoman Sumaryadi. 2010. Efektivitas implementasi otonomi daerah. Jakarta:Citra Utama.
Jogiyanto, H.M.(2011). Metodologi Penelitian Bisnis.Edisi Keempat. BPFE.Yogyakarta.
Locke, E. A. 1968. Toward a Theory of Task Motivation and Incentives.Organizational Behaviour And Human Performance. PP 157-189.
Marani dan Supomo, 2003. Motivasi Dan Pelimpahan Wewenang SebagaiVariabel Moderating Dalamhubungan Antara Partisipasi PenyusunanAnggaran Terhadap Kinerja Manajerial. Jurnal riset akuntansi Indonesia 2januari.
Milani, K. 1975. “ The Relationship Of Partticipation In Budget-Setting toIndustrial Supervisor Performance and Attitudes: A Field Sudy”. TheAccounting Review 50. April.
Mitchell. T.R,. 1952. Motivation : new direction for theory, Reserch and practice,Academy of management review, Vol.7. No.1 : 80-88.
Muluk, Khoirul. 2005. Desentralisasi dan pemerintah daerah. Edisi pertama.IKPI. Jawa Timur.
Mulyadi. 2000. Akuntansi Manajemen. Cetakan Pertama. Jakarta : SalembaEmpat.
Mulyadi dan Setyawan, Johny. 2001. System perencanaan dan pengendalianmanajemen. Edisi Kedua. Jakarta Salemba Empat.
Murtanto dan Hapsari (2006). Pengaruh Partisipasi Penyusunan AnggaranTerhadap Kinerja Manajerial Dengan Desentralisasi Dan Karakteristik
System Informasi Akuntansi Manajemen Sebagai Variabel Moderating.Jurnal bisnis dan akuntansi, Vol.8, No.1, hal 1-8. Universitas Trisakti
Nadirsyah, M.Rizal Yahya, Gunawan Putra. Faktor-Faktor Yang MempengaruhiKinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) PadaPemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Jurnal publikasi Vol 3, No.1 juni2012. Fakultas Ekonoi Unsyiah Banda Aceh.
Nurcahyani, K. 2010. Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerialmelalui komitmen organisasi dan persepsi inovasi sebagai variabelintervening. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
Nor, Wahyudin. 2007. Desentralisasi dan Gaya Kepemimpinan sebagai VariabelModerating dalam Hubungan antara Partisispasi Penyusunan Anggaran danKinerja Manajerial. Simposum Nasional Akuntansi X. 26-28 Juli 2007.Makassar.
Rivai, Veitzhal dan Mulyadi, Deddy. (2010). Kepemimpinan dan PerilakuOrganisasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Riyadi, Slamet. 2000. Motivasi Dan Pelimpahan Wewenang Sebagai VariabelModerating Dalam Hubungan Antara Partisipasi Penyusunan AnggaranDan Kinerja Manajerial. Jurnal riset akuntansi Indonesia. vol.3 no.2.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah
Santoso, U. dan Pambelum, Y. J. 2008. Pengaruh Penerapan Akuntansi SektorPublik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalamMencegah Fraud. Jurnal Administrasi Bisnis. Vo.4, No.1, Hal.14-33.
Sekaran, uma.2003. metodologi penelitian untuk bisnis. Jakarta : salemba empat.
Selamet, Riyadi. 1998. Motivasi dan pelimpahan wewenang sebagao variabelmoderating dalam hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dankinerja manajerial. Seminar nasional riset akuntansi dan bisnis Surabaya.
Sukardi. 2004. “Hubungan Antara Anggaran Partisipatif Dengan KinerjaManajerial; Peran Motivasi Kerja dan Kultur Organisasional SebagaiVariabel Moderating.” Jurnal Maksi. Vol. 4. pp 82-99.
Sutriesno, 2010. Pengaruh Partisipasi, Motivasi Dan Pelimpahan WewenangDalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial. Tesis.Program Studi Magister Akuntansi.Universitas Diponegoro.
Suwarno, Kamaliah, Zulbahridar. 2010. Pengaruh Partisipasi Dalam PenyusunaAnggaran Terhadap Inerja Manajerialdengan Motivasi PelimpahanWewenang Dan Pengetahuan Manajemen Biaya Sebagai VariabelModerating (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Derah SKPD Se-ProvinsiRiau). Jurnal Sorot. Vol 8. No 2. Oktober. Hlm 1-190. Lembaga PenelitianUniversitas Riau.
Urbach, N., & Ahlemann. F. 2010. “Structural Equation Modeling in InformationSystems Research Using Partial Least Squares.” Journal of InformationTechnology Theory and Application, 11(2): 5-39.
Van de Ven, Andrew, dan Ferry,Diane L (1980). Measuremen and AssessingOrganizations. New York: John Wiley dan Sons.
Winadarta, Nitya. 2003. Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan AnggaranTerhadap Kinerja Manajerial dengan kultur Organisasi dan Locus of Controlsebagai Moderating. Tesis. Program Pascasarjana. Universitas Diponegoro.Semarang
Wulandari, Nivo. 2013. Pengaruh Partisipasi Dan Komitmen Organisasi TerhadapKinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan KerjaPerangkat Daerah Kota Padang). Jurnal Akuntansi. Fakultas EkonomiUniversitas Negeri Padang.
Wulandari, Nur Endah. 2011. Pengaruh Partisipasi Penyusunan AnggaranTerhadap Kinerja Aparatur Penerintah Daerah: Kepuasan Kerja DanKomitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Stdi Empiris PadaPemerintah Daerah Kabupaten Demak). Skripsi. Universitas Diponegoro.
Yamin, Sofyan & Heri Kurniawan, 2009. SPSS Complete, Jakarta: SalembaEmpat.
Yusuf, Maulana.2009. pengaruh komite organisasi, gaya kepemimpinan, motivasdan perilaku etis sebagai variabel moderating terhadap hubungan antarapartisipasi penyusuna anggaran dan kinerja manajerial. Skripsi. Fakultasekonomo dan ilmu sosial. Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah.Jakarta.
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/03/03/nkn6hc-tingkatkan-kinerja-pns-pemkot-bandar-lampung-siapkan-absensi-mata,dalamREPUBLIKA.CO.ID,BANDAR LAMPUNG. Diakses tanggal 3 februari2016
Related Documents
