Page 1
i
ABSTRAK
PERAN PENGENDALIAN ANGGARAN KETAT DAN ETIKA
MEMODERASI PENGARUH PARTISIPASI PENGANGGARAN PADA
SENJANGAN ANGGARAN
Penyusunan anggaran (penganggaran) adalah kegiatan penting, kompleks dan
melibatkan proses politik yang rumit serta melibatkan banyak pihak disertai dengan
kepentingannya masing-masing. Hal tersebut memungkinkan timbulnya perilaku
disfungsional berupa senjangan anggaran. Partisipasi pada dasarnya merupakan
proses organisasional, dimana para anggota organisasi terlibat dan mempunyai
pengaruh dalam pembuatan keputusan. Pengendalian anggaran dan etika dianggap
mampu memoderasi pengaruh partisipasi penganggaran pada senjangan anggaran.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengendalian anggaran ketat dan
etika sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara partisipasi penganggaran
pada senjangan anggaran.
Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
probability sampling dengan teknik disproportionate stratified random sampling.
Jumlah responden sebanyak 273 orang. Data yang digunakan berupa data primer
dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis
regresi moderasian.
Penelitian ini membuktikan bahwa moderasi antara pengendalian anggaran
ketat dan partisipasi penganggaran berpengaruh negatif pada senjangan anggaran.
Moderasi antara etika dan partisipasi penganggaran berpengaruh negatif pada
senjangan anggaran. Sehingga dapat disimpulkan, pengendalian anggaran ketat
mampu memperlemah pengaruh partisipasi penganggaran pada senjangan anggaran.
Etika mampu memperlemah pengaruh partisipasi penganggaran pada senjangan
anggaran.
Kata Kunci: Partisipasi Penganggaran, Pengendalian Anggaran Ketat, Etika,
Senjangan Anggaran.
Page 2
ii
ABSTRACT
THE ROLE OF A TIGHT BUDGET CONTROL AND ETHICS
MODERATING EFFECT PARTICIPATION BUDGETING ON BUDGETARY
SLACK
Budgeting is an important activity, and involve complex political process
complicated and involve many parties along with their respective interests. It allows
the emergence of dysfunctional behavior in the form of budgetary slack. Participation
is basically an organizational process, in which members of the organization are
involved and have influence in decision-making. Budget control and ethics are
considered able to moderate the effect of budgetary participation on budgetary slack.
This study aimed to examine the effect of tight budget control and ethics as a
moderating variable in the relationship between budgetary participation on budgetary
slack.
The sampling method used in this research is the method of probability
sampling with disproportionate stratified random sampling technique. Total
respondents 273 people. Data used in the form of primary data using questionnaires.
The analysis technique used is analysis regression moderasian.
This study proves that the moderation between a tight budget control and
participation budgeting negative influence on budgetary slack. The moderation
between ethics and participation budgeting negative influence on budgetary slack. It
can be concluded, tight budget control were able to weaken the influence of
budgetary participation on budgetary slack. Ethics able to weaken the influence of
budgetary participation on budgetary slack.
Keywords: Budgetary Participation, Tight Budget Control, Ethics, Budgetary Slack.
Page 3
iii
RINGKASAN
PERAN PENGENDALIAN ANGGARAN KETAT DAN ETIKA
MEMODERASI PENGARUH PARTISIPASI PENGANGGARAN PADA
SENJANGAN ANGGARAN
Penyusunan anggaran (penganggaran) adalah kegiatan penting, kompleks dan
melibatkan proses politik yang rumit serta melibatkan banyak pihak disertai dengan
kepentingan masing-masing. Hal tersebut memungkinkan timbulnya dampak
fungsional dan perilaku disfungsional anggota organisasi. Senjangan anggaran adalah
perbedaan jumlah anggaran yang ditetapkan bawahan dengan estimasi terbaik dari
organisasi. Senjangan anggaran dibuat dengan menetapkan target anggaran yang
tidak sesuai dengan estimasi terbaik yang seharusnya, berupa penetapan target
pendapatan yang rendah dan penetapan target belanja yang relatif tinggi, sehingga
menjadi lebih mudah untuk dicapai. Salah satu indikasi senjangan anggaran pada
sektor publik adalah adanya sumber pendapatan yang berasal dari Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) yang berasal dari realisasi
pendapatan yang lebih besar dari yang dianggarkan, ataupun dari ketidakmampuan
dalam memaksimalkan penyerapan anggaran belanja daerah. Pengendalian anggaran
merupakan cara pengendalian dalam suatu organisasi dengan pembentukan standar
target mengenai pendapatan dan pengeluaran serta pemantauan kinerja secara terus
menerus dengan membandingkan anggaran dengan estimasi terbaik. Etika merupakan
kondisi dasar mengenai bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia
mengambil keputusan etis, prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi
manusia dalam bertindak dan sebagai tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya
suatu tindakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris
pengendalian anggaran ketat dan etika memoderasi pengaruh partisipasi
penganggaran pada senjangan anggaran.
Grand theory dalam penelitian ini menggunakan agency theory serta teori
pendukung adalah teori kontijensi dan theory of planned behavior. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa jawaban terhadap kuesioner
yang disebarkan kepada responden. Penelitian ini terdiri dari 4 variabel. Variabel
independen yaitu partisipasi penganggaran dan variabel dependen yaitu senjangan
anggaran serta pengendalian anggaran ketat dan etika sebagai variabel pemoderasi.
Seluruh data tersebut akan dianalisis menggunakan teknik analisis regresi
moderasian. Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Tabanan dimana metode
penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode probability
sampling dengan teknik disproportionate stratified random sampling. Jumlah
kuesioner yang disebarkan sebanyak 273 orang. Data yang digunakan berupa data
primer dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah
analisis regresi moderasian. Sebelum dilakukan analisis regresi moderasian perlu
Page 4
iv
dilakukan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji
heteokedastisitas.
Kuesioner yang disebar dalam penelitian ini diberikan kepada 273 orang
pejabat struktural yang terdiri dari pejabat esellon II, III, dan IV, sebanyak 260
kuesioner yang kembali, namun hanya 253 kuesioner yang dapat di analisis.
Pengujian hipotesis pertama dan kedua dalam penelitian ini menggunakan analisis
regresi moderasian dimana didapat nilai adjusted R2 sebesar 0,639 yang
menunjukkan bahwa 63,9% senjangan anggaran pada Pemerintah Kabupaten
Tabanan dijelaskan oleh variabel partisipasi penganggaran, pengendalian anggaran
ketat dan etika. Pengujian hipotesis pertama menunjukkan nilai koefisien beta -0,018
dan nilai thitung sebesar -1,857 dengan nilai signifikansi 0,045 yang nilainya lebih kecil
dari tingkat alpha yang ditetapkan (α=0,05). Hal ini menunjukkan bahwa H1 diterima
yang berarti pengendalian anggaran ketat mampu memperlemah pengaruh partisipasi
penganggaran pada senjangan anggaran. Pengujian hipotesis kedua menunjukkan
nilai koefisien beta -0,017 dan nilai thitung sebesar -3,730 dengan nilai signifikansi
0,000 yang nilainya lebih kecil dari tingkat alpha yang ditetapkan (α=0,05),
menunjukkan H2 diterima yang berarti etika mampu memperlemah pengaruh
partisipasi penganggaran pada senjangan anggaran.
Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
pengendalian anggaran ketat mampu memperlemah pengaruh partisipasi
penganggaran pada senjangan anggaran dan etika mampu memperlemah pengaruh
partisipasi penganggaran pada senjangan anggaran. Hasil penelitian ini diharapkan
dapat dipakai sebagai acuan bagi pemerintah daerah untuk mengurangi adanya
senjangan anggaran (budgetary slack) yang ditimbulkan akibat pola penganggaran
partisipatif.
Page 5
v
DAFTAR ISI
Halaman
PRASYARAT GELAR ................................................................................. ii
LEMBAR PERSETUJUAN .......................................................................... iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI ............................................................. iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ........................................................... v
UCAPAN TERIMA KASIH ......................................................................... vi
ABSTRAK ...................................................................................................... ix
ABSTRACT .................................................................................................... x
RINGKASAN ................................................................................................. xi
DAFTAR ISI ................................................................................................... xiii
DAFTAR TABEL .......................................................................................... xv
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xvi
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xvii
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ........................................................................ 1
1.2 Rumusan Masalah ................................................................... 11
1.3 Tujuan Penelitian .................................................................... 11
1.4 Manfaat Penelitian .................................................................. 11
BAB II KAJIAN PUSTAKA ................................................................... 13
2.1 Agency Theory ........................................................................ 13
2.2 Teori Kontijensi ...................................................................... 17
2.3 Teori Planned Behavior .......................................................... 18
2.4 Anggaran ................................................................................. 20
2.5 Partisipasi Penganggaran ........................................................ 22
2.6 Senjangan Anggaran ............................................................... 26
2.7 Pengendalian Anggaran .......................................................... 28
2.8 Etika ......................................................................................... 30
2.9 Penelitian Terdahulu ............................................................... 33
Page 6
vi
BAB III KERANGKA BERPIKIR, KONSEP DAN HIPOTESIS
PENELITIAN .............................................................................. 37
3.1 Kerangka Berpikir ................................................................... 37
3.2 Konsep Penelitian ................................................................... 38
3.3 Hipotesis Penelitian ................................................................ 39
3.3.1 Partisipasi Penganggaran, Pengendalian Anggaran Ketat,
Dan Senjangan Anggaran .............................................. 39
3.3.2 Partisipasi Penganggaran, Etika, dan Senjangan Anggaran
......................................................................................... 40
BAB IV METODA PENELITIAN ........................................................... 42
4.1 Rancangan Penelitian .............................................................. 42
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .................................................. 43
4.3 Ruang Lingkup Penelitian ....................................................... 44
4.4 Penentuan Sumber Data .......................................................... 44
4.5 Pengujian Non-Response Bias ................................................ 47
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional ......................... 48
4.6.1 Variabel Penelitian ......................................................... 48
4.6.2 Definisi Operasional ...................................................... 48
4.7 Instrumen Penelitian ............................................................... 50
4.6.1 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen ............. 50
4.8 Teknik Analisis Data ............................................................... 51
4.8.1 Pengujian Asumsi Klasik ............................................... 51
4.8.2 Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit) dan Analisis
Koefisien Adjusted R2 ................................................... 53
4.8.3 Analisis Regresi Moderasian ......................................... 54
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................... 55
5.1 Deskripsi Responden .............................................................. 55
5.2 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen ............. 58
5.3 Pengujian Non-Response Bias ................................................ 60
5.4 Pengujian Asumsi Klasik ........................................................ 61
5.5 Analisis Statistik Deskriptif .................................................... 63
5.6 Analisis Regresi Moderasi ...................................................... 68
5.7 Pembahasan ............................................................................. 72
5.7.1 Pengendalian Anggaran Ketat Memoderasi Pengaruh
Partisipasi Penganggaran pada Senjangan Anggaran ... 72
5.7.2 Etika Memoderasi Pengaruh Partisipasi Penganggaran
pada Senjangan Anggaran ............................................. 74
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN ......................................................... 76
6.1 Simpulan ................................................................................. 76
Page 7
vii
6.2 Saran ....................................................................................... 76
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 79
LAMPIRAN ................................................................................................... 85
Page 8
viii
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman 1.1 Realisasi Anggaran Kabupaten Tabanan Tahun 2010-2014 ................... 7
4.1 Nama-Nama SKPD dan Jabatan Struktural Pemerintah Kabupaten
Tabanan ................................................................................................... 44
4.2 Jumlah Populasi dan Ukuran Sampel .................................................... 47
5.1 Ringkasan Penyebaran Kuesioner .......................................................... 56
5.2 Profil Responden .................................................................................... 56
5.3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas ........................................................ 59
5.4 Pengujian Non-Response Bias ............................................................... 61
5.5 Hasil Uji Normalitas .............................................................................. 62
5.6 Hasil Uji Multikolonieritas .................................................................... 62
5.7 Hasil Uji Heterokedastisitas ................................................................... 63
5.8 Statistik Deskriptif Data Uji ................................................................... 64
5.9 Interval Data ........................................................................................... 65
5.10 Panjang Interval Kelas ........................................................................... 66
5.11 Klasifikasi Variabel Partisipasi Penganggaran ...................................... 66
5.12 Klasifikasi Variabel Pengendalian Anggaran Ketat .............................. 67
5.13 Klasifikasi Variabel Etika ...................................................................... 67
5.14 Klasifikasi Variabel Senjangan Anggaran ............................................. 68
5.15 Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi ...................................................... 69
Page 9
ix
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
3.1 Kerangka Berpikir .................................................................................. 38
3.2 Konsep Penelitian .................................................................................. 39
4.1 Rancangan Penelitian ............................................................................. 43
Page 10
x
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Halaman
1. Penelitian Terdahulu .............................................................................. 84
2. Kuesioner Penelitian .............................................................................. 90
3. Tabulasi Data ......................................................................................... 96
4. Validitas Instrumen ................................................................................ 112
5. Reliabilitas Instrumen ............................................................................ 117
6. Statistik Deskriptif Data Uji ................................................................... 121
7. Pengujian Non-Response Bias ............................................................... 122
8. Uji Asumsi Klasik .................................................................................. 123
9. Regresi Moderasi ................................................................................... 125
Page 11
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Suatu entitas membutuhkan strategi untuk tetap bertahan dan berkembang
dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan sangat cepat, dan strategi yang
dibangun akan tertuang dalam anggaran, baik jangka pendek, menengah dan jangka
panjang. Anggaran merupakan rencana pendapatan dan belanja (dimasa yang akan
datang) yang dapat bersifat komprehensif atau terbatas pada bagian yang ada sesuai
dengan wewenang dan tanggungjawabnya, dan sekaligus dapat berfungsi sebagai alat
untuk menilai kinerja. Anggaran digunakan sebagai target terlaksananya berbagai
program/kegiatan yang telah disusun dalam perencanaan jangka pendek maupun
jangka panjang. Ketika anggaran sudah ditetapkan, maka pencapaian sasaran
anggaran hanya dapat dilakukan dengan serangkaian aktivitas yang telah ditetapkan
dalam anggaran. Organisasi yang baik pasti membutuhkan anggaran untuk
menerjemahkan keseluruhan strategi ke dalam rencana dan tujuan jangka pendek
maupun jangka panjang (Hanson dan Mowen, 2005).
Organisasi sektor publik merupakan wadah pemerintah untuk menghasilkan
barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik dengan
mengedepankan kesejahteraan masyarakat. Segala aktivitas organisasi sektor publik
dalam wujud program dan kegiatan disusun dalam suatu anggaran. Anggaran sektor
Page 12
2
publik memiliki fungsi sebagai pernyataan mengenai rencana kerja yang akan
dilakukan dalam periode waktu tertentu.
Anggaran sektor publik merupakan suatu rencana kegiatan yang
dipresentasikan ke dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam
satuan moneter (Mardiasmo, 2004). Anggaran dapat membantu perencanaan,
koordinasi dan penilaian kinerja dan disusun oleh anggota organisasi untuk
mengarahkan kegiatan organisasi, mengukur tingkat keberhasilan dan pencapaian
target yang telah ditetapkan. Penyusunan anggaran merupakan suatu proses untuk
mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2009). Merchant (1985) menyatakan
bahwa penganggaran merupakan suatu kombinasi dari arus informasi dengan
prosedur dan proses administratif yang umumnya merupakan bagian integral dari
perencanaan jangka pendek dan pengendalian suatu organisasi.
Penyusunan anggaran (penganggaran) adalah kegiatan penting, kompleks dan
melibatkan proses politik yang rumit serta melibatkan banyak pihak disertai dengan
kepentingannya masing-masing. Hal tersebut memungkinkan timbulnya dampak
fungsional dan perilaku disfungsional anggota organisasi. Untuk mencegah dampak
disfungsional anggaran, perlu kiranya melibatkan manajemen pada level yang lebih
rendah dalam penyusunan anggaran (Argyris, 1952).
Penganggaran yang efektif memerlukan perkiraan tentang kondisi yang akan
datang. Argyris (1952) menyatakan kunci kinerja yang efektif adalah tercapainya
tujuan anggaran dan partisipasi memiliki peran penting dalam mewujudkan anggaran
Page 13
3
tersebut. Partisipasi dalam penganggaran dapat memberikan informasi tambahan
yang mampu mengurangi ambiguitas peran dan mampu mendukung perbaikan
kinerja (Chenhall dan Brownell, 1988). Partisipasi manajer dapat menjadi sistem
kontrol yang memungkinkan manajer level bawah untuk mengungkapkan informasi
pribadinya dan dapat dimasukkan dalam anggaran pada saat kinerja mereka akan
dinilai (Chong dan Chong, 2002).
Anggaran dapat berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian.
Sebagai alat perencanaan anggaran berfungsi untuk merencanakan berbagai aktivitas
dalam suatu pusat pertanggungjawaban sehingga pelaksanaan aktivitasnya sesuai
dengan apa yang direncanakan. Dalam fungsi sebagai alat pengendalian bila dalam
proses penganggaran melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
anggaran tersebut. Anggaran dapat membantu mempererat kerja sama antar
karyawan, merealisasikan rencana, memperjelas kebijakan, serta dapat menciptakan
keselarasan dalam perusahaan, dan menyelaraskan tujuan antara atasan dan bawahan.
Hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalkan dampak perilaku disfungsional
(dysfungtional behavior) pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran.
Salah satu contoh perilaku disfungsional pihak-pihak yang terlibat dalam proses
penyusunan anggaran adalah senjangan anggaran. Variabel yang dianggap
berpengaruh terhadap senjangan anggaran adalah partisipasi penyusunan anggaran.
Lubis (2010:238) menyatakan dalam partisipasi anggaran, proses penyusunan
anggaran melibatkan banyak pihak, mulai dari manajemen tingkat atas sampai
Page 14
4
manajemen tingkat bawah tetapi pada saat partisipan memberikan perkiraan yang bias
menyebabkan timbulnya senjangan anggaran.
Partisipasi pada dasarnya merupakan proses organisasional, dimana para
anggota organisasi terlibat dan mempunyai pengaruh dalam pembuatan keputusan.
Partisipasi dalam konteks penyusunan anggaran merupakan proses dimana para
individu, yang kinerjanya dievaluasi dan memperoleh penghargaan berdasarkan
pencapaian anggaran, terlibat dan mempunyai pengaruh dalam penyusunan target
anggaran (Brownell 1982a, hal. 24). Tingkat keterlibatan dan pengaruh bawahan
terhadap pembuatan keputusan dalam proses penganggaran merupakan faktor utama
yang membedakan antara anggaran partisipatif dengan anggaran non-partisipatif
(Milani, 1975).
Partisipasi penganggaran memberikan kewenangan kepada para manajer pusat
pertanggungjawaban untuk menetapkan isi dari anggarannya. Namun, pemberian
kewenangan ini memungkinkan kesempatan bagi para partisipan untuk
menyalahgunakan kewenangannya dengan memudahkan pencapaian anggaran
sehingga dapat merugikan perusahaan (Sujana, 2010). Hal tersebut dilakukan dengan
tujuan untuk memudahkan pencapaian target anggaran sehingga memunculkan kesan
bahwa individu yang terlibat dalam penganggaran memiliki kinerja yang baik.
Anggreni (2008) menyatakan ada beberapa perilaku individu yang muncul
sebagai akibat dari pola penganggaran partisipatif yaitu perilaku yang positif dan
perilaku negatif. Perilaku positif dapat berupa peningkatan kinerja karena motivasi
Page 15
5
bahwa anggaran digunakan sebagai instrumen penilaian kinerja. Tetapi ketika
anggaran dianggap sebagai beban kerja dan target yang harus dicapai, maka akan
menimbulkan perilaku negatif berupa senjangan anggaran (budgetary slack).
Senjangan anggaran adalah perbedaan jumlah anggaran yang ditetapkan
bawahan dengan estimasi terbaik dari organisasi. Senjangan anggaran dibuat dengan
menetapkan target anggaran yang tidak sesuai dengan estimasi terbaik yang
seharusnya, berupa penetapan target pendapatan yang rendah dan penetapan target
belanja yang relatif tinggi, sehingga menjadi lebih mudah untuk dicapai. Senjangan
menimbulkan bias terhadap anggaran dan mampu mengurangi efektivitas perusahaan.
Hilton dalam Hermanto (2003) menyebutkan terdapat tiga alasan utama
manajer cenderung melakukan senjangan anggaran, yaitu; (1) individu selalu percaya
bahwa untuk membuat hasil pekerjaan mereka terlihat bagus bagi atasan jika mereka
dapat mencapai anggarannya, (2) senjangan anggaran selalu digunakan untuk
mengatasi kondisi yang tidak pasti, jika tidak ada kejadian yang tidak terduga, yang
terjadi adalah anggaran tersebut dapat terlampaui, (3) rencana anggaran selalu
dipotong dalam proses pengalokasian sumber daya.
Salah satu indikasi senjangan anggaran pada sektor publik adalah adanya
sumber pendapatan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun
sebelumnya (SiLPA) yang berasal dari realisasi pendapatan yang lebih besar dari
yang dianggarkan, ataupun dari ketidakmampuan dalam memaksimalkan penyerapan
anggaran belanja daerah (Widanaputra dan Mimba, 2014). Penciptaan senjangan
Page 16
6
anggaran pada sektor publik tidak cukup dikurangi dengan sistem pengendalian
manajemen organisasi sektor publik. Hal ini mengindikasikan bahwa senjangan
anggaran harus ditangani oleh semua aspek, dan perlunya ditelaah kembali faktor-
faktor yang menyebabkan penciptaan senjangan anggaran dalam organisasi sektor
publik.
Kabupaten Tabanan dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran
menerapkan pola penganggaran partisipatif. Salah satu hal yang menjadi indikasi
adanya partisipasi anggaran pada Pemerintah Kabupaten Tabanan adalah dengan
dibentuknya tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Sesuai dengan Pemendagri
No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, TAPD adalah
tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris
daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala
daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat
perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) dan pejabat lain sesuai
dengan kebutuhan. PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaksanakan tugas, antara lain:
menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, melakukan
pengendalian pelaksanaan APBD, melaksanakan pemungutan pajak daerah, dan
menyajikan informasi keuangan daerah.
Page 17
7
Data laporan realisasi anggaran Kabupaten Tabanan tahun 2010-2014
menunjukkan kecenderungan terjadi senjangan anggaran sesuai dengan Tabel 1.1
berikut.
Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tabanan
Tahun 2010-2014 (dalam jutaan)
Tahun
Target
Pendapatan
Asli
Daerah
Realisasi
Pendapatan
Asli Daerah
Persentase
Realisasi
Target
Belanja
Daerah
Realisasi
Belanja
Daerah
Persentase
Realisasi
(Rp) (Rp) (%) (Rp) (Rp) (%)
2010 107.836,3 116.860,6 108 813.535,3 773.701,0 95
2011 131.326,0 141.046,0 107 920.541,1 882.459,1 95
2012 167.624,0 183.295,0 109 1.108.188,7 1.065.536,6 96
2013 202.741,6 255.418,2 126 1.252.899,1 1.198.702,3 96
2014 224.159,1 200.918,8 90 1.415.634,4 1.291.273,8 91
Sumber: Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tabanan (2016)
Tabel 1.1 menunjukkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih
tinggi dan realisasi belanja daerah yang lebih rendah dari target anggaran yang
ditetapkan. Hal tersebut mengindikasikan kecenderungan terjadi senjangan anggaran
karena pengaruh partisipasi penganggaran pada pemerintah daerah Kabupaten
Tabanan. Senjangan anggaran di Kabupaten Tabanan dibuat dengan maksud untuk
memperbaiki penilaian kinerja, dan untuk mengantisipasi kemungkinan pemotongan
alokasi sumber daya pada saat pembahasan penetapan anggaran.
Penelitian tentang pengaruh partisipasi penganggaran pada senjangan
anggaran telah banyak dilakukan dan masih menjadi topik utama khususnya dalam
anggaran sektor publik. Penelitian yang dilakukan oleh Young (1985), Stede (2001),
Latifah (2010), Aprila (2012), menunjukkan bahwa partisipasi anggaran yang tinggi
Page 18
8
menyebabkan terjadinya senjangan anggaran. Berbeda dengan penelitian yang
dilakukan oleh Onsi (1973), Dunk (1993), Latuheru (2005), dan Supanto (2010)
menunjukkan bahwa partisipasi anggaran yang tinggi dapat menurunkan terjadinya
senjangan anggaran.
Ketidakkonsistenan hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan
pendekatan kontijensi (contingency approach) yang menyatakan hubungan partisipasi
penyusunan anggaran dengan senjangan anggaran yang dipengaruhi oleh berbagai
faktor atau variabel yang bersifat kondisional. Salah satu variabel kondisional
tersebut adalah variabel pemoderasi yang merupakan variabel yang dapat
memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel
terikat (Sugiyono, 2014;4)
Penelitian tentang senjangan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Tabanan
sudah dilakukan sebelumnya. Ariawan (2015), Yanti (2016), Wardani (2016) telah
meneliti pengaruh partisipasi penganggaran pada senjangan anggaran dengan
pendekatan kontijensi menggunakan variabel pemoderasi yang berbeda-beda. Dalam
penelitian ini penulis mencoba menyelidiki pengaruh pengendalian anggaran yang
ketat dan etika sebagai variabel pemoderasi hubungan antara partisipasi penyusunan
anggaran dengan senjangan anggaran pada SKPD Pemerintah Kabupaten Tabanan.
Anggaran menjadi komponen utama dalam perencanaan dan pengendalian
yang memiliki hubungan yang sangat erat. Perencanaan merupakan usaha untuk
menentukan tindakan yang akan dilakukan atau direalisasikan untuk mencapai tujuan
Page 19
9
yang ditetapkan, sedangkan pengendalian merupakan suatu usaha untuk mangarahkan
proses pada rencana yang telah ditentukan. Pengendalian anggaran merupakan cara
pengendalian dalam suatu organisasi dengan pembentukan standar target mengenai
pendapatan dan pengeluaran serta pemantauan kinerja secara terus menerus dengan
membandingkan anggaran dengan estimasi terbaik. Pengendalian diharapkan mampu
menjadi batasan dalam penggunaan sumber daya suatu organisasi khususnya terkait
dengan anggaran. Dalam proses perencanaan, anggaran memaksa manajemen untuk
merencanakan masa depan dan mendorong para manajer untuk mengembangkan arah
organisasi secara menyeluruh, mengantisipasi masalah, dan mengembangkan
kebijakan masa depan. Sedangkan dalam proses pengendalian, anggaran memberikan
batasan yang dapat mengendalikan penggunaan berbagai sumber daya perusahaan
dan memotivasi karyawan (Hansen dan Mowen, 2011:424).
Otley (1978) dalam Lau (2001) menyatakan anggaran yang akurat dan
realistis akan memotivasi bawahan untuk memenuhi target yang dianggarkan.
Pengendalian anggaran ketat dapat mengurangi perilaku disfungsional pejabat
penyusun anggaran dalam menciptakan senjangan anggaran. Salah satu bentuk
pengendalian anggaran ketat adalah pengevaluasian pegawai pada kemampuan
mencapai target anggaran. Berbeda dengan Dunk (1993) dan Merchant (1985)
menyatakan ketatnya pengendalian anggaran merupakan penyebab penyimpangan
perilaku yang berhubungan dengan manipulasi target anggaran. Pengendalian
anggaran merupakan variabel yang dapat menimbulkan senjangan anggaran dengan
Page 20
10
argumentasi untuk meningkatkan kompensasi. Ketika bawahan meyakini
penghargaan yang diberikan tergantung pada pencapaian target dalam anggaran,
bawahan akan cenderung mencoba membangun senjangan dalam anggarannya.
Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi senjangan anggaran
dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal individu. Salah
satu faktor internal yang dimaksud adalah nilai personal. Menurut Hobson, et al.
(Falikhatun, 2007) nilai-nilai personal memberikan efek terhadap pertimbangan
penalaran moral yang menyebabkan individu merespon secara berbeda terhadap
berbagai situasi. Salah satu riset menunjukkan bahwa senjangan anggaran semakin
besar terjadi saat individu memiliki nilai personal yang cenderung mendahulukan
kepentingan pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Sugiri (2004)
mengenai pengaruh etika pada senjangan anggaran berpengaruh pada kesenjangan
anggaran, dimana senjangan anggaran yang diciptakan oleh bawahan yang
mempunyai etika tinggi cenderung lebih rendah daripada senjangan anggaran yang
diciptakan oleh bawahan yang mempunyai etika rendah. Adanya kesempatan untuk
mementingkan diri dalam penyusunan anggaran akan menyebabkan terjadinya
senjangan anggaran, dimana individu cenderung berpikiran secara ekonomi dan
dimotivasi semata-mata untuk kepentingan sendiri.
Etika merupakan kondisi dasar mengenai bagaimana manusia bertindak secara
etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, prinsip-prinsip moral dasar yang
menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak dan sebagai tolak ukur dalam
Page 21
11
menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika muncul dan menjadi pertimbangan
saat terjadi situasi beban moral. Menurut Steven (2002) secara internal individu akan
mematuhi peraturan yang ada sehingga cenderung melakukan hal yang benar dalam
menentukan anggaran.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah:
1) Apakah pengendalian anggaran yang ketat memoderasi pengaruh partispasi
penyusunan anggaran pada senjangan anggaran?
2) Apakah etika memoderasi pengaruh partispasi penyusunan anggaran pada
senjangan anggaran?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah
sebagai berikut:
1) Untuk membuktikan secara empiris kemampuan pengendalian anggaran yang
ketat memoderasi pengaruh partispasi penyusunan anggaran pada senjangan
anggaran.
2) Untuk membuktikan secara empiris kemampuan etika memoderasi pengaruh
partispasi penyusunan anggaran pada senjangan anggaran.
Page 22
12
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat praktis bagi peneliti maupun
Pemerintah Daerah dan manfaat teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
1.4.1 Manfaat Praktis
Penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai prosedur-prosedur dan
etika yang seharusnya diterapkan bagi anggota organisasi yang terlibat dan
berpengaruh dalam proses penyusunan anggaran dan penetapan anggaran
sehingga dapat mengurangi terjadinya senjangan anggaran pada Pemerintah
Daerah Kabupaten Tabanan.
1.4.2 Manfaat Teoritis
Penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam bidang akuntansi khususnya
dalam kaitannya dengan agency theory, theory of planned behavior serta
memberikan bukti empiris mengenai ada tidaknya pengaruh partisipasi
penyusunan anggaran pada senjangan anggaran dengan pengendalian
anggaran yang ketat dan etika sebagai variabel pemoderasi.