Putusan Nomor:90/PDT/2016/PT.MDN. Halaman 1 dari 50 P U T U S A N Nomor : 90 /PDT/2016/PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : I. PT. BANK SYARIAH MANDIRI Tbk, berkedudukan dan beralamat kantor di DKI Jakarta, Wisma Mandiri I, Jalan M.H. Thamrin No. 5 Jakarta Pusat (10340), dan mempunyai Kantor Cabang di Kota Medan Jalan Jenderal A. Yani No.100 serta Kantor Kas Pembantu Medan Petisah di Jalan Rotan No.7 Kota Medan, yang diwakili oleh Tri Widiono, selaku Division Head pada Legal Division PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Bambang Sulistiyono, selaku Departement Head pada legal division PT BANK SYARIAH MANDIRI, Cecep Jatmika, selaku Officer pada Legal Division PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Mario Satria Wijaya selaku staff pada Legal Division PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Khusni Amalia selaku staff pada Legal Division PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Agus Salim Nasution selaku Kepala Cabang Pembantu pada PT. BANK SYARIAH MANDIRI Kantor Cabang Pembantu Medan Petisah, Sarmahandi Saragih, selaku Sales Assisten pada PT. BANK SYARIAH MANDIRI Kantor Cabang Pembantu Medan Petisah, Fery Good Manurung selaku Sales Assisten pada PT. BANK SYARIAH MANDIRI Kantor Cabang Pembantu Medan Petisah, Muhammad Iqbal, selaku Legal Officer Financing and Restructuring & Recovery Division I PT. BANK SYARIAH MANDIRI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2014, semula disebut TERGUGAT II, sekarang PEMBANDING I ; II. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara PENGADILAN TINGGI MEDAN
50
Embed
PENGADILAN TINGGI MEDAN Nomor:90/PDT/2016/PT.MDN. Halaman 2 dari 50 dan Lelang (KPKNL) Medan, berkedudukan dan beralamat di Kota Medan Jalan Pangeran Diponegoro No. 30-A, dalam hal
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Putusan Nomor:90/PDT/2016/PT.MDN. Halaman 1 dari 50
P U T U S A N
Nomor : 90 /PDT/2016/PT.MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :
I. PT. BANK SYARIAH MANDIRI Tbk, berkedudukan dan beralamat kantor
di DKI Jakarta, Wisma Mandiri I, Jalan M.H. Thamrin No. 5
Jakarta Pusat (10340), dan mempunyai Kantor Cabang di Kota
Medan Jalan Jenderal A. Yani No.100 serta Kantor Kas
Pembantu Medan Petisah di Jalan Rotan No.7 Kota Medan, yang
diwakili oleh Tri Widiono, selaku Division Head pada Legal
Division PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Bambang Sulistiyono,
selaku Departement Head pada legal division PT BANK
SYARIAH MANDIRI, Cecep Jatmika, selaku Officer pada Legal
Division PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Mario Satria Wijaya
selaku staff pada Legal Division PT. BANK SYARIAH MANDIRI,
Khusni Amalia selaku staff pada Legal Division PT. BANK
SYARIAH MANDIRI, Agus Salim Nasution selaku Kepala Cabang
Pembantu pada PT. BANK SYARIAH MANDIRI Kantor Cabang
Pembantu Medan Petisah, Sarmahandi Saragih, selaku Sales
Assisten pada PT. BANK SYARIAH MANDIRI Kantor Cabang
Pembantu Medan Petisah, Fery Good Manurung selaku Sales
Assisten pada PT. BANK SYARIAH MANDIRI Kantor Cabang
Pembantu Medan Petisah, Muhammad Iqbal, selaku Legal Officer
Financing and Restructuring & Recovery Division I PT. BANK
SYARIAH MANDIRI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
26 Agustus 2014, semula disebut TERGUGAT II, sekarang
PEMBANDING I ;
II. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. Kementerian Keuangan
Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
(DJKN) Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah DJKN
Sumatera Utara cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:90/PDT/2016/PT.MDN. Halaman 2 dari 50
dan Lelang (KPKNL) Medan, berkedudukan dan beralamat di
Kota Medan Jalan Pangeran Diponegoro No. 30-A, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Dr. Indra Surya, S.H, LL.M, Obor P.
tertanggal 20 Februari 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat IV sah
menurut hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 615 atas nama JOHNSON,
SE terhadap Tanah dan Bangunan seluas 6.829 M2 yang terletak di
Jalan Pete, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kotamadya
Binjai, Provinsi Sumatera Utara sah menurut hukum;
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan TERGUGAT III bukan
merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan TERGUGAT III sebagai Pemenang lelang yang beritikad
baik yang harus dilindungi oleh hukum.
6. Menolak pembayaran secara tanggung menanggung oleh TERGUGAT
Is/d V kepada PARA PENGGUGAT secara tunai, dan sekaligus dengan
keuntungan yang diharapkan berupa bunga 1,2 % setiap bulannya sejak
gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai sampai
dibayar lunas sebesar Rp. 1.250.200.000- (satu milyar dua ratus lima
puluh juta dua ratus rupiah);
7. Menolak pembayaran secara tanggung menanggung oleh TERGUGAT I
dan II kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus atas ganti rugi
immaterial/moril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
8. Menghukum Para Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini.
DALAM REKONVENSI :
1. Menerima gugatan Penggugat d.R/Tergugat III d.K secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I
d.R/Penggugat I d.K merupakan perbuatan melawa hukum;
3. Merintahkan segara kepada Penggugat d.R/Tergugat III d.K untuk
melakukan pengosongan terhadap Objek Hak Tanggungan dalam
perkara a quo.
4. Menyatakan Surat Penguasaan Tanah Nomor : 593-499 tertanggal 28
Agustus 1998 tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum sejak
diterbitkan Risalah Lelang No. 050/2014 tertanggal 20 Februari 2014;
5. Menghukum Tergugat I d.R/Penggugat I d.K untuk membayar secara
tunai dan sekaligus atas ganti rugi immaterial/moril sebesar
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:90/PDT/2016/PT.MDN. Halaman 26 dari 50
Rp.2.500.400.000,- (dua milyar rupiah limaratus juta empat ratus ribu
rupiah);
6. Menghukum Para Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini.
Membaca jawaban Tergugat IV atas gugagan Para Penggugat yang
pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;
DALAM EKSEPSI :
I. Gugatan yang diajukan Penggugat Premateur (EXCEPTIE DELATOIRE)
1. Bahwa sebagaimana diakui oleh Para Penggugat dalam gugatannya angka
7, bahwa untuk menguasai/memiliki tanah/bangunan objek perkara a quo
diduga Tuan Suwandi in casu Tergugat I melakukan “akal-akalan cerdik/tipu
muslihat” terhadap seluruh ahli waris SO ENG POH dan mengagunkan
barang jaminan (dhi. objek sengketa) kepada Tergugat II.
2. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut menunjukkan bahwa adanya unsur
penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat I dalam hal
pengikatan perjanjian kredit dan pengikatan barang jaminan kepada PT.
Bank Syariah Mandiri Tbk, yang telah dilakukan pengikatan kredit maupun
pengikatan jaminannya secara sempurna sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan lazim dalam dunia perbankan.
3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (7) dan (8) HIR, dapat
disarikan bahwa sangkaan terhadap segala perjanjian yang isinya
dipalsukan harus terlebih dahulu diputuskan perkara pidananya dan
ditangguhkan pemeriksaannya dalam perkara perdata, maka seharusnya
Para Penggugat membuktikan unsur pidananya terlebih dahulu sampai ada
putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisdje).
4. Bahwa dikarenakan Para Penggugat mendalilkan dalam penguasaan objek
sengketa, Tergugat I telah melakukan tipu muslihat, maka sudah
seharusnya terhadap dugaan tersebut diperiksa secara pidana dan
mendapatkan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Namun
mengingat permasalahan tersebut belum ada putusan pidananya, maka
demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo
terlebih dahulu menangguhkan pemeriksaan perkara perdata sampai dalil
Para Penggugat tersebut terbukti kebenarannya. Untuk itu, sudah
sepatutnya gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet
ontvankelijke verklaard).
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:90/PDT/2016/PT.MDN. Halaman 27 dari 50
II. Gugatan yang diajukan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (EXCEPTIE
OBSCUUR LIBEL)
1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat
gugatannya sangat tidak jelas dan kabur baik dalam posita maupun
dalam petitumnya.
2. Bahwa dalam gugatannya, terutama dalam penguraian alasan hukum
tuntutan yang menyatakan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan
hukum, akan tetapi tidak ada satupun dalil Para Penggugat tersebut
menyatakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh
Tergugat IV yang berakibat merugikan Para Penggugat.
3. Bahwa dengan tidak didalilkannya dan dijelaskannya perbuatan
melawan hukum mana yang telah Tergugat IV lakukan sehingga layak
digugat dan tidak didasarkan oleh adanya suatu sengketa yang timbul
antara Para Penggugat dengan Tergugat IV, berakibat tidak
terpenuhinya syarat formil suatu gugatan, karenanya gugatan a quo
haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
4. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah
Agung RI No. 4.K./Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, syarat mutlak
untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya
perselisihan hukum antara kedua pihak. Hal tersebut dipertegas kembali
dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 995 K/Sip/1975 tanggal 8
Agustus 1975, yang menyatakan suatu gugatan dapat diklasifikasikan
tidak memenuhi syarat formil gugatan, sehingga gugatan tersebut
haruslah ditolak, dengan pertimbangan:
a. Gugatan diajukan tanpa didasari adanya persengketaan
mengenai jumlah utang;
b. Penggugat sebagai debitur, pada dasarnya dibebani kewajiban
untuk membayar utang dan tidak mempunyai hak terhadap
kreditur;
5. Untuk mengajukan gugatan dalam hubungan kewajiban hak antara
kedua belah pihak, baru dapat dibenarkan hukum apabila telah timbul
atau telah ada suatu hak yang dilanggar pihak lain.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sesuai Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 K/Sip/1958 tanggal 13
Desember 1958, yang menegaskan “Syarat mutlak untuk menuntut
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:90/PDT/2016/PT.MDN. Halaman 28 dari 50
seseorang di depan pengadilan adalah karena adanya perselisihan
hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak”, sudah terbukti gugatan
yang diajukan Penggugat bukan didasari oleh adanya perselisihan
hukum (sengketa hukum), maka demi kepastian hukum sudah
seharusnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet
ontvankelijke verklaard).
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan
Penggugat sangat kabur dan tidak berdasarkan hukum, sehingga
sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo,
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke
verklaard).
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sangat jelas dan
tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi
syarat formil dengan tidak jelasnya tuntutan yang dilakukan terhadap
Tergugat IV, maka sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, yang menyatakan
“Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada kesesuaian
antara posita dengan petitum”, demi kepastian hukum sudah
seharusnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet
ontvankelijke verklaard).
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat IV mohon
kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo kiranya berkenan
menerima eksepsi Tergugat IV dan memutuskan perkara a quo dengan
amar yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
(niet ontvankelijke verklaard).
DALAM POKOK PERKARA:
Bahwa apa yang disampaikan Tergugat IV dalam eksepsi tersebut di atas
mohon dianggap merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
jawaban dalam pokok perkara ini serta Tergugat IV menolak dengan tegas
seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui
secara tegas kebenarannya oleh Tergugat IV.
1. Bahwa yang menjadi pokok/dasar dari gugatan Para Penggugat di
dalam mengajukan gugatannya khususnya terhadap Tergugat IV adalah
sehubungan dengan tindakan Tergugat IV yang telah melaksanakan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:90/PDT/2016/PT.MDN. Halaman 29 dari 50
Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan yang diakui
milik Para Penggugat Sertifikat Hak Milik SHM No. 615/Jati Utomo
seluas + 7.220 m2 berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan
Pasar II-C, Kelurahan Tandam Hulu, Kecamatan Binjai Utara, Propinsi
Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Jalan Pasar II-C
- Sebelah selatan : Jalan Pertamina
- Sebelah Timur : Tanah Ponimin
- Sebelah Barat : Tanah Cui Hap, Cui Beng, Edi Taruna
2. Bahwa Tergugat IV membantah dengan tegas dalil Para Penggugat pada
angka 17 alinia 4 halaman 4, yang menyatakan bahwa Tergugat IV tidak
mematuhi ketentuan Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan dan peraturan perundang-undangan tentang lelang. Dalil
Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan
tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
3. Bahwa lelang eksekusi pada tanggal 29 Januari 2014 adalah merupakan
lelang berdasarkan permintaan dari Sdr. Dadang Hernawan dan
Setiawan Surya Sumirat Division Head dan Department Head PT. Bank
Syariah Mandiri Kantor Pusat, berkedudukan di Jakarta, sesuai Surat
Permohonan Lelang Nomor: 15/3880-3/FRD tanggal 19 Desember 2013,
yang dalam hal ini berdasarkan Perjanjian Akad Pembiayaan Al
Musyarakah Nomor: 218 tanggal 29 November 2010, Akad Pembiayaan
Al Musyarakah Nomor: 11 tanggal 3 Mei 2011, Addendum Nomor:91
tanggal 30 November 2011, Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat
Pertama yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Binjai yang
berkepala “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA”, Nomor: 05/2011 tanggal 5 Januari 2011 dan Akta
Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 351/2010 tanggal 22 Desember
2011.
4. Bahwa sebelum dilaksanakan pelelangan, pihak penjual telah melakukan
peringatan kepada debitor untuk menyelesaikan kewajibannya dengan
Surat Peringatan I No. 15/090A-3/239 tanggal 29 April 2013, dan Surat
Peringatan II No. 15/113A-3/239 tanggal 30 Mei 2013, serta Surat
Peringatan III No. 15/145A-3/239 tanggal 1 Juli 2013 kepada debitor
untuk menyelesaikan hutangnya. Oleh karena debitur tidak melunasi
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:90/PDT/2016/PT.MDN. Halaman 30 dari 50
kewajibannya, maka dilakukanlah pelelangan terhadap barang jaminan
tersebut.
5. Bahwa untuk sahnya pelelangan, pihak penjual telah melengkapi dengan
beberapa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor
Pertanahan Kota Binjai No.2/SKPT/I/2013 tanggal 10 Januari 2014, yang
menerangkan bahwa atas objek sengketa berupa sebidang tanah SHM
No. 615/Jati Utomo seluas + 7.220 m2 berikut bangunan di atasnya, yang
terletak di Jalan Pasar II-C, Kelurahan Tandam Hulu, Kecamatan Binjai
Utara, Propinsi Sumatera Utara.
6. Bahwa dengan demikian prosedur lelang yang telah ditetapkan dalam
Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908
Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Staatsblad 1041:3) jis. Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor: 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang
Petunjuk Pelaksaan Lelang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
174/PMK.06/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pejabat Lelang
Kelas I adalah sah dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan No.
93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Kepala
KPKNL/Pejabat Lelang kelas I tidak boleh menolak permohonan lelang
yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah
lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.
8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 PMK No. 93/PMK.06/2010, disebutkan
bahwa sebelum dilaksanakannya lelang, terlebih dahulu dilakukannya
pengumuman lelang yang dilakukan oleh penjual in casu Tergugat II
melalui surat kabar harian “Mandiri” tanggal 15 Januari 2014, yang
didalamnya tercantum nilai limit lelang, sehingga asas publisitas dari
lelang tersebut telah dipenuhi.
9. Bahwa pelelangan tersebut diikuti oleh para peserta lelang dan “Tuan
Johnson” selaku Tergugat III yang merupakan penawar tertinggi yang
melampaui nilai limit lelang pada saat itu. Oleh karena itu, pejabat lelang
menetapkan Tergugat III sebagai pemenang lelang terhadap objek
sengketa a quo.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:90/PDT/2016/PT.MDN. Halaman 31 dari 50
10. Bahwa dengan demikian, pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat IV
adalah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak
ada rekayasa dalam penentuan pemenang lelang.
11. Bahwa sebagaimana tersebut di atas, pelelangan terhadap objek
sengketa tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6
Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan Klausul
Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 126/SWL/HT/IV/2009 yang
berbunyi :
“Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya,
berdasarkan perjanjian utang piutang di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak
Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan
akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama” : a. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek
Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;
b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat
penjualan;
c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan
kwitansi;
d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan
e. Mengambil uang dari hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian
untuk melunasi utang debitor tersebut di atas; dan
f. Melakukan hal-hal lain yang menurut Undang-Undang dan Peraturan
Hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua
perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut”.
12. Bahwa dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun
1996 dengan tegas juga dinyatakan bahwa Kreditor Hak Tanggungan
dapat melakukan eksekusi melalui Parate Executie. Dengan demikian,
PT. Bank Syariah Mandiri Tbk., selaku Kreditor Hak Tanggungan
mempunyai kewenangan melakukan eksekusi dengan menjual lelang
objek jaminan. Oleh karenanya jelas dalam permasalahan a quo
Tergugat IV sebagai pejabat penjual lelang bertindak sebagai pelaksana
lelang atas permintaan Tergugat II.
13. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Hak
Tanggungan dijelaskan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:90/PDT/2016/PT.MDN. Halaman 32 dari 50
mencantumkan irah-irah ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa” dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan
adanya ketentuan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga
apabila Debitor cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
melalui tata cara dan dengan menggunakan Parate Executie sesuai
dengan peraturan Hukum Acara Perdata”.
14. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada
posita halaman 5 angka 10 dan petitum halaman 7 angka 4 yang
menyatakan Risalah Lelang Nomor :050/2014 tanggal 29 Januari 2014
tidak sah dan cacat hukum. Dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil
yang sangat mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya serta tidak ada dasar hukum yang kuat bagi Para
Penggugat untuk membatalkan lelang eksekusi terhadap objek sengketa
a quo, oleh karena lelang yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan tidak dapat dibatalkan.
15. Bahwa dengan demikian, keseluruhan dalil-dalil Para Penggugat dalam
surat gugatannya terbukti dengan tegas merupakan dalil yang sangat
tidak masuk akal, karena alasan-alasan gugatan dan tuntutan yang
diinginkan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat IV terlalu mengada-
ada, sehingga dapat dipastikan gugatan Para Penggugat sangat tidak
berdasar hukum, dan perlu dikesampingkan selama tidak ada fakta-fakta
atau alat bukti yang dapat membuktikan kebenaran dalil Para Penggugat
tersebut.
16. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada posita halaman 5 angka 10
yang menyatakan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan
hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum antara lain:
Adanya suatu perbuatan;
Perbuatan tersebut melawan hukum;
Adanya kesalahan atau kelalaian atau kurang hati-hati dari si pelaku;
Adanya kerugian bagi korban;
Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:90/PDT/2016/PT.MDN. Halaman 33 dari 50
17. Bahwa untuk dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum, selain
perbuatan yang melawan undang-undang, maka perbuatan tersebut
harus dapat dibuktikan:
Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
Melanggar hak subyektif orang lain;
Melanggar kaidah tata susila;
Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati
yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama
warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.
18. Bahwa ternyata dalam gugatan Para Penggugat tidak ada satupun uraian
yang menunjukkan tindakan-tindakan apa yang dapat dikategorikan
sebagai Perbuatan Melawan Hukum, bertentangan dengan hak orang
lain, dan melanggar hak subyektif orang lain, sehingga bagaimana
mungkin dapat dikatakan bahwa ada perbuatan Tergugat IV yang dapat
dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.
19. Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immaterial dari
Para Penggugat terhadap Tergugat IV secara tanggung renteng
merupakan tuntutan ganti rugi yang sangat mengada-ada juga tidak
berdasarkan hukum sama sekali, oleh sebab itu sudah sepatutnya ditolak
oleh Majelis Hakim, karena Tergugat IV telah dapat membuktikan dengan
tegas bahwa tindakan Tergugat IV dalam melakukan pelelangan
terhadap objek sengketa perkara a quo tidak melanggar hukum, sehingga
tindakan tersebut tidak merugikan Para Penggugat.
20. Bahwa dengan demikian semua tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh
Para Penggugat dalam petitum surat gugatannya adalah tidak berdasar,
sehingga harus dinyatakan ditolak karena tuntutan ganti rugi baru dapat
diajukan apabila pihak Tergugat IV nyata-nyata dan terbukti melakukan
perbuatan melawan hukum (vide Jurisprudensi MARI No. 19 K/Sip/1983
tanggal 3 September 1983). Dengan demikian adalah tidak tepat apabila
Tergugat IV dimintakan untuk membayar ganti rugi secara tanggung
renteng.
21. Bahwa permintaan ganti rugi oleh Penggugat tidak diperinci secara tegas
sehingga harus ditolak karena bertentangan dengan yurisprudensi berikut
ini:
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:90/PDT/2016/PT.MDN. Halaman 34 dari 50
a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 Juni 1971
No.117 K/Sip/1971:
Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan
tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah
ganti kerugian yang harus diterima oleh Para Penggugat,tidak dapat
dikabulkan oleh pengadilan.
b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Desember
1971 No. 598K/Sip/1971:
Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak
dibuktikan secara terperinci maka gugatan untuk ganti kerugian yang
telah diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh pengadilan.
c. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari 1970 No.
146/1970/Perd/PTB: Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian
kerugian harus ditolak.
Dengan demikian jelas atas permohonan ganti kerugian tersebut sudah
sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.
22. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Penggugat agar
putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad)
walaupun ada upaya banding maupun kasasi, karena sesuai pasal 180
H.I.R. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.3 Th 2000
tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil,
tuntutan uitvoerbaar bij voorraad tidak bisa didasarkan pada asumsi-
asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat, karena berdasarkan fakta
yang ada semua dalil Penggugat bertentangan dengan SEMA tersebut
yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua
Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim
Pengadilan Tinggi Agama agar TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN
SERTA MERTA, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :
a. gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan
(handscrift) yang tidak dibantah kebenarannya…dst;
b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak
dibantah;
c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain,
dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau…dst;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:90/PDT/2016/PT.MDN. Halaman 35 dari 50
d. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan
(gono-gini)…dst;
e. dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas
serta memenuhi pasal 332 Rv;
f. gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap…dst;
g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.
Oleh karena tidak ada satupun ketentuan dalam SEMA tersebut yang
dipenuhi oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, maka tuntutan
Penggugat ini harus ditolak.
23. Bahwa selain itu juga, berdasarkan SEMA RI No.4 Tahun 2001 tentang
Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil,
dinyatakan bahwa “setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta
tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI
No.3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama
dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan
kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan
putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa
jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.
Lebih lanjut, apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan
putusan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan”.
24. Bahwa Tergugat IV menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat selain
dan selebihnya, karena selain tidak berdasar hukum sama sekali, dan
hanya pengulangan dari dalil yang sebelumnya juga sudah terbantahkan
oleh jawaban tersebut di atas.
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat IV mohon
kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan
mengadili perkara a quo, kiranya berkenaan memutus dengan amar sebagai
berikut:
DALAM EKSEPSI :
1. Menerima eksepsi Tergugat IV; 2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet
ontvankelijk verklaard).
DALAM POKOK PERKARA :
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:90/PDT/2016/PT.MDN. Halaman 36 dari 50
1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-
tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.
Subsidair
Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Membaca jawaban dari Tergugat V atas gugatan Para Penggugat yang
pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI
1. Tentang Kompetensi Absolut (Pasal 160 R.bg/134 H.I.R)
Bahwa didalam dalil gugatan Penggugat halaman 4 membuktikan yang
menjadi dasar gugatan Penggugat (fundamentum petendi) dalam perkara
ini adalah yang menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara yaitu
suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha
Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret,
individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau
badan hukum perdata (vide Pasal 1 ayat 3 UU no. 5 tahun 1986 Jo UU no.
9 tahun 2004 jo. UU no. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara) yang diterbitkan oleh Tergugat V sebagai pejabat Tata Usaha
Negara berupa Sertifikat Hak Milik no. 615/Jati Utomo yang semula atas
nama Suwandi sehingga adalah tidaktepat objek gugatan untuk diperiksa
majelis hakim aquo karena nyata-nyata telah bertentangan dengan
ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) UU no. 5 tahun 1986 Jo
UU no. 9 tahun 2004 jo. UU no. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada
pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya
mohon majelis hakim aquo berkenan menyatakan gugatan Penggugat
tidak dapat diterima;
2. Tentang Gugatan Penggugat Obscuur Libels (Kabur/Tidak Jelas)
Bahwa didalam dalil gugatan Penggugat hal 2 menyebutkan bahwa
Penggugat adalah pemilik sebahagian dari sebidang tanah seluas ± 7.220
M2 berikut bagunan diatasnya yang dahulu dikenal terletak di Kota Binjai,
Jalan Pasar II-C, Kelurahan Tandam Hulu, Kecamatan Binjai Utara,
Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi pada bagian petitum hal 6, Penggugat
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:90/PDT/2016/PT.MDN. Halaman 37 dari 50
memintakan kepada majelis hakim agar para Penggugat dinyatakan
sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas + 7220 m2. Hal ini
dianggap Tergugat V adalah sangat membingungkan dikarenakan
Penggugat memintakan kepada hakim untuk memutus lebih dari fakta yaitu
bahwa Penggugat hanyalah pemilik dari sebagian dari seluas tanah + 7220
m2. Sehingga gugata tersebut dianggap Tergugat V adalah kabur/tidak jelas
sehingga Tergugat V beranggapan bahwa gugatan para Penggugat tidak
dapat diterima.
Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI no. 1357
K/Pdt/1984 tanggal 27 Februari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya
antara lain berbunyi sebagai berikut :
“Berdasarkan asas-asas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku
umum, yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus
menyebutkan gugatannya secara jelas yang dilandasi dengan suatu
kepentingan yang cukup dan oleh karena ternyata dari posita maupun
petitum Penggugat adalah bertentangan atau setidak-tidaknya kabur,
maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
3. Tentang Tenggang Waktu/Daluarsa (Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah
No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)
Bahwa Sertifikat Hak Milik no. 615/Jati Utomo tanggal 31 Desember 2004
telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dengan melakukan pemeriksaan data fisik dan
yuridis, dengan demikian berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi
“bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat
secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah
tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak
lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut
pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak
diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan
mengenai penguaszaan tanah atau penerbitan sertifikat dimaksud.”
Dengan demikian gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 32 ayat 2 Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
DALAM POKOK PERKARA :
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:90/PDT/2016/PT.MDN. Halaman 38 dari 50
1. Bahwa Tergugat V dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan
Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam
jawaban ini;
2. Bahwa seluruh yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatis
mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh
karenanya tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa benar Tergugat V telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik no. 615/Jati
Utomo tanggal 31 Desember 2004 yang semula terdaftar atas nama
Suwandi seluas 6.829 m2 yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai No. 25-520.1-02.17-2004 tanggal 22
Desember 2004 dengan Surat Ukur No. 253/Jati Utomo/2004 tanggal 02
November 2004 yang terletak di Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai
Utara, Kota Binjai;
4. Bahwa Sertifikat Hak Milik no. 615/Jati Utomo telah beberapa kali menjadi
objek hak tanggungan dan terakhir menjadi objek hak tanggungan pada
PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Medan Petisah dengan Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) no. 148/2011 tanggal 28 Desember
2011 yang kemudian di Roya berdasarkan surat dari PT. Bank Syariah
Mandiri Cabang Pembantu Medan Petisah No. 16/077-3/239 tanggal 19
Februari 2014;
5. Bahwa Sertifikat Hak Milik no. 615/Jati Utomo kemudian beralih kepada
Johnson, SE berdasarkan lelang sesuai dengan Kutipan Risalah Lelang
no. 020/2004 tanggal 20 Februari 2014 yang diperbuat dihadapan
Khairunisyah SE, pejabat lelang, yang dikeluarkan Marvis Simanjuntak
Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara KPKNL Medan;
Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat V mohon kepada Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang
amarnya sebagai berikut :
Dalam Eksepsi :
- Menerima eksepsi dari Tergugat V untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara :
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:90/PDT/2016/PT.MDN. Halaman 39 dari 50
Membaca putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 26 Maret 2015
Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.BNJ atas gugatan Penggugat yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
DALAM PROVISI :
- Menolak provisi para Penggugat untuk seluruhnya;
DALAM KONVENSI :
Dalam Eksepsi
- Menolak eksepsi Tergugat II, IV, dan V untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Para Penggugat dan seluruh ahli waris SO ENG POH adalah
sah sebagai pemilik dari sebidang tanah seluas ± 7.220 M2 berikut
bagunan diatasnya (tanah/bangunan obyek perkara) yang dahulu dikenal
terletak di Kota Binjai, Jalan Pasar II-C, Kelurahan Tandam Hulu,
Kecamatan Binjai Utara, Provinsi Sumatera Utara, sesuai Surat
Penguasaan Tanah Nomor : 593-499 tanggal 28 Agustus 1997 an. SO
ENG POH, yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Binjai Utara;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai/memiliki tanah/bangunan
obyek perkara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Risalah Lelang Nomor : 050/2014 tanggal 29 Januari 2014
yang diterbitkan oleh Tergugat IV tidak mempunyai kekuatan hukum sejak
diterbitkan dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.615/Jati Utomo an. SUWANDI
(ic. Tergugat I) yang diterbitkan oleh Tergugat V tertanggal 31 Desember
2004 tidak mempunyai kekuatan hukum sejak diterbitkan dengan segala
akibat hukum yang timbul daripadanya;
6. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I
untuk mengembalikan tanah/bangunan obyek perkara tersebut yang telah
diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.615/Jati Utomo an. SUWANDI
kepada Para Penggugat dan seluruh ahli waris SO ENG POH tanpa syarat
apapun;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
DALAM REKONVENSI :
1. Menerima gugatan Penggugat d.R/Tergugat III d.K untuk sebahagian;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:90/PDT/2016/PT.MDN. Halaman 40 dari 50
2. Menyatakan bahwa Penggugat d.R/Tergugat III d.K adalah pembeli yang
beritikad baik;
3. Menghukum Tergugat I d.K untuk membayar secara tunai dan sekaligus
atas ganti rugi material sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua
ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat DR/ Tergugat III DK untuk selain dan
selebihnya;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 3.189.000,- (Tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu
rupiah) ;
Membaca Relas Pemberitauan Putusan Pengadilan Negeri Binjai
No:23/Pdt.G/2014/PN.BNJ tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat oleh Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai telah memberitahukan isi putusan
kepada Tergugat I pada tanggal 22 April 2015, kepada Tergugat II pada
tanggal 22 April 2015, kepada Tergugat III pada tanggal 27 April 2015, kepada
Tergugat IV pada tanggal 22 April 2015, kepada Tergugat V pada tanggal 09
April 2015 ;
Membaca akta pernyatan permohonan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Binjai yang menyatakan bahwa pada tanggal 04
Mei 2015 Tergugat II/Pembanding I telah mengajukan permohonan agar
Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Binjai tanggal 26 Maret 2015
Nomor:23/Pdt.G/2014/PN.Bnj untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan
tingkat banding ;
Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh
Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai yang menyatakan bahwa
permohonan banding Tergugat II/Pembanding I tersebut telah diberitahukan/
disampaikan secara syah dan seksama kepada Para Penggugat pada tanggal
07 Juli 2015, kepada Tergugat I pada tanggal 04 Juni 2015, kepada Tergugat
III pada tanggal 01 Juni 2015, kepada Tergugat IV pada tanggal 27 Mei 2015,
kepada Tergugat V pada tanggal 07 Mei 2015 ;
Membaca akta pernyatan permohonan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Binjai yang menyatakan bahwa pada tanggal 04
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:90/PDT/2016/PT.MDN. Halaman 41 dari 50
Mei 2015 Tergugat IV/Pembanding II telah mengajukan permohonan agar
Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Binjai tanggal 26 Maret 2015
Nomor:23/Pdt.G/2014/PN.Bnj untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan
tingkat banding ;
Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh
Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai yang menyatakan bahwa
permohonan banding dari Tergugat IV/Pembanding II tersebut telah
diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada Para Penggugat
pada tanggal 07 Juli 2015, kepada Tergugat I pada tanggal 05 Pebruari 2016,
kepada Tergugat II pada tanggal 27 Mei 2015, kepada Tergugat III pada
tanggal 01 Juni 2015, kepada Tergugat V pada tanggal 07 Mei 2015 ;
Membaca akta pernyatan permohonan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Binjai yang menyatakan bahwa pada tanggal 06
Mei 2015 Tergugat III/Pembanding III telah mengajukan permohonan agar
Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Binjai tanggal 26 Maret 2015
Nomor:23/Pdt.G/2014/PN.Bnj untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan
tingkat banding ;
Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh
Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai yang menyatakan bahwa
permohonan banding dari Tergugat III/Pembanding III tersebut telah
diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada Para Penggugat
pada tanggal 07 Juli 2015, kepada Tergugat I pada tanggal 05 Pebruari 2016,
kepada Tergugat II pada tanggal 27 Mei 2015, kepada Tergugat IV pada
tanggal 27 Mei 2015, kepada Tergugat V pada tanggal 08 Mei 2015 ;
Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat
IV/Pembanding II tanggal 19 Agustus 2015 dan surat memori banding tersebut
telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Penggugat/Terbanding
pada tanggal 02 September 2015, kepada Tergugat I /Turut Terbanding I pada
tanggal 09 Pebruari 2016, kepada Tergugat II /Pembanding I pada tanggal 02
September 2015, kepada Tergugat III /Pembanding III pada tanggal 03
September 2015, kepada Tergugat V/Turut Terbanding II pada tanggal 25
Agustus 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI :
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:90/PDT/2016/PT.MDN. Halaman 42 dari 50
Gugatan yang diajukan Penggugat Premateur (Exceptie Delatoire)
1. Bahwa Pembanding (semula Tergugat IV) keberatan dan menolak
pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Binjai, khususnya
pertimbangan pada halaman 50 yang pada intinya menyatakan
“menimbang bahwa oleh karena dalil Penggugat tidak spesifik
menyebutkan tentang tindakan penipuan/penggelapan yang dilakukan
Tergugat I sebagai dasar diajukannya gugatan ini, maka majelis hakim
berpendapat tidak perlu membuktikan terlebih dahulu melalui suatu yang
telah berkekuatan hukum tetap adanya tindak pidana yang
melatarbelakanginya dilakukan tindakan / perbuatan melawan hukum
tersebut”;
2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (7) dan (8) HIR dapat
disarikan bahwa sangkaan terhadap segala perjanjian yang isinya
dipalsukan harus terlebih dahulu diputuskan perkara pidananya dan
ditangguhkan pemeriksaannya dalam perkara perdata, maka seharusnya
Terbanding (semula Para Penggugat) membuktikan unsur pidananya
terlebih dahulu sampai ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap
(in kracht van gewisde) ;
DALAM POKOK PERKARA :
Majelis hakim Pengadilan Negeri Binjai telah keliru dan/atau salah menerapkan
hukum ;
1. Bahwa Pembanding menolak dengan tegas seluruh pertimbangan hukum
judex factie dalam perkara a quo yang nyata sangat bertentangan menurut
hukum, terutama pada pertimbangan hukum halaman 58 alinea keempat
dan halaman 59 alinea keempat dengan pertimbangan hukum halaman 59
alinea kedua menyatakan:
Hlaman 58 alinea keempat:
“Menimbang bahwa karena Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) no.263/2013
tersebut tidak berkekuatan hukum, maka pelelangan yang diletakkan atas
dasar Sertifikat Hak Tanggungan no.263/2013 tersebut menjadi cacad
hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian keadaan
harus dikembalikan seperti sediakala, selayaknya Sertifikat Hak Milik
tersebut belum diterbitkan”;
Halaman 59 alinea keempat:
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:90/PDT/2016/PT.MDN. Halaman 43 dari 50
“Menimbang bahwa oleh karena lelang yang telah dilaksanakan oleh
Tergugat IV telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum, maka sudah
sepantasnyalah uang yang telah dibayarkan oleh Tergugat III dikembalikan
secara langsung dan seketika”;
Halaman 59 alinea kedua :
“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat
IV, ternyata pelelangan tersebut telah dilakukan dengan melalui tahapan-
tahapan dan menempuh prosedur lelang sebagaimana yang dimaksudkan
dalam undang-undang, maka tindakan Tergugat IV yang melaksanakan
pelelangan tersebut bukanlah suatu perbuatan melawan hukum”
2. Bahwa dengan tegas Pembanding menolak pertimbangan-pertimbangan
hukum tersebut diatas yang secara hukum sangat bertentangan antara satu
dengan yang lainnya karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku ;
3. Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Pembanding telah dilakukan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Risalah Lelang Nomor:050/2014
tanggal 29 Januari 2014, yang diterbitkan oleh Pembanding sudah sesuai
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh
karenanya Risalah Lelang Nomor:050/2014 tanggal 29 Januari 2014 adalah
produk hukum yang sah dan berkekuatan hukum sehingga tidak dapat
dikatakan cacad hukum dan dibatalkan ;
4. Dengan demikian jelas terbukti bahwa pertimbangan hukum majelis hakim
dalam perkara a quo tersebut diatas adalah pertimbangan yang sangat
keliru dan tidak berdasarkan hukum serta saling bertentangan dengan
bukti-bukti hukum yang ada dan terungkap selama oproses persidangan
ditambah dengan pemeriksaan setempat yang telah dilakukan ;
Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat III /
Pembanding III tanggal 24 Juni 2015 dan surat memori banding tersebut telah
diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Penggugat/Terbanding pada
tanggal 04 Agustus 2015, kepada Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal
23 Juli 2015, kepada Tergugat II/Pembanding I pada tanggal 08 Juli 2015,
kepada Tergugat IV/Pembanding II pada tanggal 08 Juli 2015, kepada
Tergugat V/Turut Terbanding II pada tanggal 30 Juni 2015, yang pada
pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:90/PDT/2016/PT.MDN. Halaman 44 dari 50
1. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Binjai yang menyidangkan perkara
ini telah silap dan keliru dalam menerapkan hukum pada putusannya
sehingga putusan tersebut tidak lagi mencerminkan keadilan yang objektif
sebagaimana yang diharapkan undang-undang untuk itu, sehingga putusan
tersebut terkesan sangat memihak kepada kepentingan hukum Terbanding.
2. Bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan di dalam perkara a quo
adalah mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh
pihak Terbanding/Penggugat asal terhadap Para Pembanding/Tergugat III
dengan alasan karena menurut Terbanding/Penggugat Asal, sebidang
tanah seluas + 7.220 M2 berikut bangunan diatasnya yang dahulu dikenal
terletak di Jalan Pasar II-C, Kelurahan Tandam Hulu, Kecamatan Binjai
Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara yang berasal dari SO ENG POH sesuai
Surat Penguasan Tanah Nomor:593-499 tanggal 28 Agustus 1997 yang
diterbitkan oleh Camat Kecamatan Binjai Utara, ternyata telah dibuatkan
Sertifikat Hak Milik No.615 atas nama Suwandi/Tergugat I (ic Turut
Terbanding I), dan telah dijadikan objek jaminan di PT.Bank Mandiri
Syariah, Tbk / Tergugat II (ic.Pembanding I) dan karena tidak dibayar oleh
Suwandi/Tergugat I maka sebidang tanah tersebut telah dilelang oleh
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan/Tergugat
IV dan telah dimenangkan oleh JOHNSON/Tergugat III (ic. Pembanding III);
3. Bahwa Pembanding III/Tergugat III menolak pernyataan judex factie pada
perkara a quo yang menyatakan dalam pertimbangan hukumnya pada
halaman 53 alinea 6 “Bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh
Penggugat yaitu alat bukti P-1 tentang Surat Penguasaan Atas Tanah
tanggal 28 Agustus 1987, Bukti P-3, P-4, P-5 menunjukkan bahwa Alm.So
Eng Poh dan Alm.Ng Ek Bok mempunyai anak Ceng Ki, Ong Tjun Lian
alias Kadir, So Cun Moi, Rudi Hariono, Tjin Hong, Cun Kid An, So Tju Lie.
Bukti P-9 yang menyatakan bahwa anak-anak alm.So Eng Poh dan Ng Ek
Bok tidak pernah mengurus dan memohon untuk diterbitkan Serrtifikat Hak
Milik No.615/Jati Utomo ;
Bahwa dari pernyataan diatas terhadap kalimat “Bahwa atas pertimbangan
atas alat Bukti P-1 tentang Surat Penguasaan AtasTanah tanggal 28
Agustus 1997” tidak memiliki maksud dan makna pertimbangan yang jelas
tentang status kepemilikan terhadap objek dalam perkara a quo ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:90/PDT/2016/PT.MDN. Halaman 45 dari 50
4. Bahwa Judex Factie dalam memutuskan perkara a quo hanya berdasarkan
persangkaan semata, seolah-olah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
merupakan bukti kepemilikan atas tanah dan So Eng Poh (wajib Pajak)
adalah orang yang menempati atau menduduki atas objek dalam perkara a
quo, yang mana hal tersebut dapat dilihat pada putusan halaman 54
alinea 1 yang menyebutkan “Bahwa walaupun Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang bukanlah bukti kepemilikan atas tanah, namun bukti tersebut
dapat menunjukkan bahwa So Eng Poh/ ibu dari Para Penggugat adalah
orang yang menempati tanah objek perkara tersebut”;
5. Bahwa sebagaimana terdapat dalam pertimbangan dalam putusan halaman
55 alinea 7 menyebutkan “bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil
sangkalannya telah mengajukan Bukti T.III-1 s/d T.III-11, yang
keseluruhannya membuktikan bahwa Tergugat III adalah sebagai
pemenang lelang terhadap objek terperkara dan telah pula melakukan
pembayaran atas kewajibannya tersebut”. Selain itu juga terdapat dalam
pertimbangan dalam putusan halaman 55 alinea 8 yang menyebutkan
“bahwa Tergugat III selaku pemenang lelang telah melakukan pembayaran
dan melakukan prosedur-prosedur sebagaimana diwajibkan oleh UU.
Namun ternyata pada saat akan menguasai objek lelang terhalangi oleh
Penggugat yang ternyata masih menempati tanah/lahan tersebut”,
selanjutnya pada halaman 59 Alinea keempat menyebutkan “bahwa
terhadap Tergugat III yang membeli objek perkara lelang, haruslah
dilindungi menurut undang-undang, Perlindungan tersebut adalah
merupakan jaminan bagi Tergugat III agar tidak menderita kerugian lebih
jauh lagi karena telah membayar sejumlah uang namun tidak bisa
mendapat objek lelang, karena masih ditempati oleh para Penggugat, serta
dalam Halaman 59 alinea 6 menyebutkan “bahwa majelis hakim tidak ada
menemukan alasan-alasan untuk menyatakan Tergugat II,III dan IV telah
melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka petitum Penggugat haruslah
ditolak”.
Bahwa oleh sebab itu, berdasarkan Judex factie diatas, sangatlah
berkekuatan hukum dan pantas jika majelis hakim yang mengadili perkara