Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN Halaman 1 dari 35 P U T U S A N Nomor 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : Nama : Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN HASIBUAN. Tempat Lahir : Rumbio Umur/Tgl. Lahir : 54 tahun / 10 Agustus 1962. Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Agama : Islam. Tempat Tinggal : Jalan Istiqomah No.97 Kel. Panyabungan Kab. Mandailing Natal dan Desa Langling Dusun Muda RT.03 Kec. Bangko Kab. Merangin Prov. Jambi. Pekerjaan : PNS Pemkab Palas. Pendidikan : S – 1. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Drs. H. MUHAMMAD AMRI,SH dan ELI PURNAMASARI,SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Juni 2016 No.444/Penk.Pid/2016/PN.Mdn. Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penahanan : 1. Penahanan oleh Penyidik POLRI tanggal 26 Pebruari 2016 Nomor : SP.han/08/II/2016/Ditreskrimsus terhitung mulai tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016. 2. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut selaku Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2016 No.Print-04/N.2.1/Ft.1/03/2016 terhitung mulai tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016. PENGADILAN TINGGI ME
35
Embed
PENGADILAN TINGGI MEDAN filePutusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN Halaman 2 dari 35 3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 25 April 2016 No.Print-01/N.2.20/Ft.1/04/2016 terhitung
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN Halaman 1 dari 35
P U T U S A N Nomor 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang
memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengadilan tingkat
banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa :
Nama : Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN HASIBUAN.
Tempat Lahir : Rumbio
Umur/Tgl. Lahir : 54 tahun / 10 Agustus 1962.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Jalan Istiqomah No.97 Kel. Panyabungan Kab.
Mandailing Natal dan Desa Langling Dusun Muda
RT.03 Kec. Bangko Kab. Merangin Prov. Jambi.
Pekerjaan : PNS Pemkab Palas.
Pendidikan : S – 1.
Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Drs. H.
MUHAMMAD AMRI,SH dan ELI PURNAMASARI,SH berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 2 Juni 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Juni 2016
No.444/Penk.Pid/2016/PN.Mdn.
Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penahanan :
1. Penahanan oleh Penyidik POLRI tanggal 26 Pebruari 2016 Nomor :
SP.han/08/II/2016/Ditreskrimsus terhitung mulai tanggal 26 Pebruari 2016
sampai dengan tanggal 16 Maret 2016. 2. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut selaku
Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2016 No.Print-04/N.2.1/Ft.1/03/2016
terhitung mulai tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN Halaman 2 dari 35
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 25 April 2016 No.Print-
01/N.2.20/Ft.1/04/2016 terhitung mulai tanggal 25 April 2016 sampai dengan
tanggal 14 Mei 2016. 4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN. Medan
tanggal 13 Mei 2016 No.29.Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn sejak tanggal 15
Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016. 5. Penahanan oleh Hakim PN.Medan tanggal 17 Mei 2016 No.48/Pid.Sus-
TPK/2016/PN.Mdn sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan 15 Juni 2016. 6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Medan
tanggal, 23 Mei 2016 sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14
Agustus 2016. 7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengdilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi
Medan sejak tanggal, 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September
2016. 8. Penahanan hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Agustus 2016
sampai dengan tanggal 20 September 2016; 9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak
tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2016; Pengadilan Tinggi tersebut ;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 September 2016 Nomor:
245/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT.MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadiIan Negeri
Medan dan Turunan putusan Nomor: 48/PID.Sus-TPK/2016/PN.Mdn. tanggal 15
Agustus 2016 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Padangsidempuan tanggal 26 Mei 2016 No. Reg. Perkara : PDS-01/N.2.20/Ft.1/
04/2016, Terdakwa di dakwa sebagai berikut:
PRIMAIR:
Bahwa ia terdakwa Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN HASIBUAN (Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan ) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala
Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN Halaman 3 dari 35
Lawas (saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN) Nomor : 027 / 73 / 2010 tanggal 03
Agustus 2010 tentang Pengangkatan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Tehnis
Kegiatan (PPTK) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten padang
Lawas Tahun Anggaran 2010 bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD NUH
LUBIS, SE. selaku Kepala Cabang PT. MULTI STAR MANDIRI Padang Lawas ,
saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN (terpidana) selaku Pelaksana Tugas Kepala
Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang
Lawas pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara
bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada
suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelola
Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Jln. Ki Hajar Dewantara,
Sibuhuan, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal
5 Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi juncto pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam wilayah
hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang
berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang
menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini
Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp. 947.818.183,-
(sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus
delapan puluh tiga rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan
dengan cara-cara sebagai berikut: - Bahwa pada P-APBD Tahun Anggaran 2010 ditampung anggaran Kegiatan
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional pada DPKAD Kab. Palas
diantaranya pengadaan 2 (dua) unit truk sampah dan 1 (satu) unit bus Pemda,
dengan nilai anggaran: 1) Pengadaan 2 (dua) unit truk sampah dengan pagu anggaran sebesar Rp
570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah), @ Rp 285.000.000,00
(dua ratus delapan puluh lima juta rupiah); 2) Pengadaan 1 (satu) unit bus Pemda dengan pagu anggaran sebesar Rp
476.040.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta empat puluh ribu rupiah) Sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN Halaman 4 dari 35
Daerah Kab. Palas No. 1.20.05.01.05.5.2 tanggal 21 Desember 2010, dan
Surat Penyediaan Dana atas Kegiatan Pengadaan Kenderaan Dinas /
Operasional Nomor : 903 / 591 / LS / 2010 tanggal 27 Desember 2010 yang
ditanda tangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku
Bendahara Umum Daerah
- Bahwa terdakwa Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN sebagai Pejabat Pelaksana
Tehnis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset
Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat
Keputusan Plt. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset
Daerah Kab. Palas Nomor : 027 / 73 / 2010 tanggal 03 Agustus 2010 yang
mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : a. Menetapkan pemenang dalam pemilihan penyedia barang / jasa atas
usulan yang disampaikan oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa. b. Menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja. c. Menanda tangani Kontrak. d. Koordinasi dengan pihak rekanan tentang pelaksanaan pekerjaan. e. Menanda tangani Berita Acara Pembayaran. f. Menanda tangani Tanda Penerimaan Uang. g. Menanda tangani Order Pembelian. h. Menanda tangani Berita Acara Uji Coba Kenderaan.
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN selaku Plt. Kepala Dinas
Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas
menetapkan : No Nama Kepanitiaan Surat Keputusan
Nomor Tanggal
1. Drs. MOHAMMAD
PANGIHUTAN
HASIBUAN
Pejabat Pelaksana
Tehnis Kegiatan
(PPTK)
027 / 73 /
2010 03 Agustus
2010
2. AHMAD RUSLI, S.Sos.
Ketua Panitia
Pengadaan 027 / 72 /
2010 03 Agustus
2010 MUKHLIS ARIF, SE, MS Sekretaris FAHRUDDIN
ALAMSYAH HRP, ST Anggota
BAITANG Anggota MARTUA Anggota
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN Halaman 5 dari 35
LAMIN Anggota 3. SARWEDI HASIBUAN,
SE.
Ketua Panitia
Pemeriksa Barang
Unit (PPBU)
028 / 08 /
2010
04 Januari
2010
YANTI SUPRIANI Sekretaris M. IHSAN HELMI
HARAHAP Anggota
4. SARMADAN SIREGAR
Ketua Panitia
Penerima Barang 900 / 09 /
2010
04 Januari
2010
HAMIDAH LUBIS,
S.Sos. Sekretaris
YUNIRWAN Anggota IMAMAH Anggota
- Bahwa pada tanggal 26 November 2010, Panitia Pengadaan barang/jasa
membuat pengumuman pelelangan umum pada kantor dinas pendapatan,
Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padang Lawas diharian Waspada
dengan Nomor : 04/PPBJ/DPPKAD/IX/2010, dalam pengumuman dijelaskan,
pelelangan menggunakan metode pelelangan umum dengan Pascakualifikasi,
jumlah pekerjaan yang dilelang sebanyak 11 (sebelas) paket pekerjaan,
diantaranya paket Pengadaan 1 (unit) mobil bus Pemda dengan harga perkiraan
sendiri senilai Rp. 476.040.000,- - Bahwa pada tanggal 2 Desember 2010, ada 3 (tiga) Perusahaan yang
mendaftar dan pengambilan dokumen pengadaan yaitu PT. MULTI STAR
MANDIRI, PT. WIRA PERKASA MANDIRI, PT. MEGA STAR MALINDO. - Bahwa tanggal 2 Desember 2010, panitia pengadaan barang/jasa Dinas
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padang Lawas
melaksanakan Anwijzing ( Penjelasan) yang dihadiri oleh 3 (tiga) Perusahaan
PT. MULTI STAR MANDIRI, PT. WIRA PERKASA MANDIRI, PT. MEGA STAR
MALINDO berdasarkan Berita Acara Penjelasan Nomor :
28/PPBJ/DPPKAD/12/2010. - Bahwa pada tanggal 6 Desember 2010, hanya PT. Multi Star Mandiri yang
memasukkan penawaran harga pengadaan 1 (satu) unit mobil bus Pemda. - Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010, Panitia Pengadaan barang/jasa Dinas
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padang Lawas
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN Halaman 6 dari 35
melaksanakan pembukaan penawaran berdasarkan Berita Acara Penawaran
berdasarkan Berita Acara Penawaran Nomor : 39/PPBJ/DPPKAD/XII/2010 dan
tanggal 13 Desember 2010, melaksanakan evaluasi penawaran pengadaan 1
(satu) unit mobil bus Pemda berdasarkan Berita Acara Pelelangan (BAHP)
Nomor : 40-h/PPBJ/DPPKAD/XII/2010, dan berdasarkan evaluasi dokumen
kualifikasi perusahaan yang dinyatakan lulus berdasarkan rangking penawaran
sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu : 1. PT. MULTI STAR MANDIRI harga penawaran Rp.474.400.000,-
rangking I 2. PT. WIRA PERKASA MANDIRI harga penawaran Rp.475.000.000,-
rangking II 3. PT. MEGA STAR MALINDO harga penawaran Rp.475.500.000,-
rangking III - Bahwa pada 14 Desember 2010, Panitia Pengadaan barang/jasa Dinas
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padang Lawas,
membuat surat usulan calon pemenang dengan surat Nomor
:48/PPBJ/DPPKAD/XII/2010 yaitu Pemenang I PT. MULTI STAR MANDIRI,
Pemenang II PT. WIRA PERKASA MANDIRI dan Pemanang III PT. WIRA
PERKASA MANDIRI, dan selanjutnya Panitia Pengadaan pada tanggal 15
Desember 2010 membuat pengumuman pemenang dengan Nomor :
59/PPBJ/DPPKAD, dan pada tanggal 20 Desember Panitia Pengadaan
menutup masa sanggah berdasarkan Berita Acara Berakhir masa sanggah
Nomor : 70/PPBJ/DPPKAD/XII/2010. - Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010, terdakwa Drs. MOHAMMAD
PANGIHUTAN sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Dinas
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang
Lawas Tahun Anggaran 2010, menetapkan PT.Multi Star Mandiri sebagai
pemenang Penyedia barang/jasa pengadaan 1 (satu) unit mobil bus Pemda
berdasarkan Surat Keputusan Nomor :20/PPK/DPPKAD/XII/2010, - Sedangkan terhadap pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit dump truk sampah
terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dinas Pendapatan,
Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padanglawas tidak ada
menunjuk PT.MULTI STAR MANDIRI sebagai penyedia barang dan jasa. - Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010, terdakwa Drs. MOHAMMAD
PANGIHUTAN HASIBUAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dinas
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN Halaman 7 dari 35
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padanglawas
menandatangani surat perjanjian Jual beli Nomor : 523/063/SPK/DPKA/2010
tentang pengadaan Mobil Bus Pemda dengan nilai kontrak sebesar Rp.
474.400.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)
dengan PT. MULTI STAR MANDIRI dalam hal ini diwakili oleh saksi M. NUH
LUBIS selaku Kepala Cabang PT. MULTI STAR MANDIRI Padang Lawas
sedangkan terhadap pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit dump truk sampah
terdakwa tidak ada membuat perjanjian/ kontrak pekerjaan dengan PT.MULTI
STAR MANDIRI . - Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010, terdakwa Drs. MOHAMMAD
PANGIHUTAN HASIBUAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dinas
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padanglawas
membuat Surat perintah Mulai kerja Nomor : 31/PPK/DPPKAD/XII/2010. - Bahwa selanjutnya terdakwa Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN HASIBUAN
mengajukan permintaan pembayaran kepada saksi SAHRIN SIREGAR, SE
selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan
Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas TA. 2010, dengan melampirkan
dokumen-dokumen berupa : 1) SPP-LS. 2) SPM-LS 3) Berita Acara Pembayaran. 4) Kwitansi Tanda Penerimaan Uang. 5) Order Pembelian (OP). 6) Berita Acara Uji Coba Barang. 7) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. 8) Berita Acara Penerimaan Barang.
9) berkas kontrak pengadaan mobil truck sampah sebanyak 2 (dua) unit dan
pengadaan mobil bus Pemda sebanyak 1 (satu) unit dalam keadaan belum
terjilid kepada saksi SAHRIN SIREGAR, SE. ,selanjutnya berkas tersebut
diambil kembali dengan alasan untuk dilengkapi. - - Bahwa sebelumnya terdakwa Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN HASIBUAN
meminta saksi SAHRIN SIREGAR, SE untuk menanda tangani SPP-LS
tersebut namun permintaan tersebut sempat ditolak saksi SAHRIN SIREGAR,
SE dengan alasan bahwa Panitia Pemeriksa Barang belum menanda tangani
Berita Acara Uji Coba Barang akan tetapi terdakwa Drs. MOHAMMAD
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN Halaman 8 dari 35
PANGIHUTAN HASIBUAN berjanji bahwa PT. MULTI STAR MANDIRI akan
segera menyerahkan kenderaan tersebut, karena saksi SAHRIN SIREGAR, SE
tetap tidak mau menanda tangani, terdakwa Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN
HASIBUAN mengajak saksi SAHRIN SIREGAR, SE untuk menghadap ke
Pelaksana Kepala Dinas yang saat itu dijabat oleh saksi Drs. H. GUSNAR
HASIBUAN di dalam ruang kerja Sekda, kemudian terdakwa Drs. MOHAMMAD
PANGIHUTAN HASIBUAN menegaskan bahwa yang bersangkutan
bertanggung jawab menyelesaikan kegiatan tersebut, karena ada penegasan
tersebut maka saksi SAHRIN SIREGAR, SE menanda tangani SPP-LS Nomor:
903/104/2010 tertanggal Desember 2010 tentang Pengadaan 2 (dua) unit truk
sampah dan SPP-LS Nomor 903/106/2010 tentang Pengadaan 1 (satu) unit
bus Pemda. Selanjutnya Pelaksana Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola
Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas dalam hal ini saksi
Drs. H. GUSNAR HASIBUAN menanda tangani SPM-LS Nomor:
903/104/2010 tertanggal 29 Desember 2010 tentang Pengadaan 2 (dua) unit
truk sampah dan SPM-LS Nomor: 903/106/2010 tertanggal 29 Desember 2010
tentang Pengadaan 1 (satu) unit bus Pemda. - Bahwa dengan dasar SPP- LS yang ditanda tangani oleh saksi SAHRIN
SIREGAR, SE dan SPM-LS yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. GUSNAR
HASIBUAN selanjutnya dibuatlah permohonan Penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada Kepala Bidang Anggaran,
Perbendaharaan dan Gaji Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Kabupaten
Padang Lawas (Kabid. Anggaran DPKAD Kab. Palas) yaitu saksi H. PARUHUM
MULIA DAULAY, SE.MM. untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D), dimana pada saat pengajuan untuk permintaan penerbitan SP2D,
beberapa berita acara belum ditanda tangani yaitu Berita Acara Penerimaan
Barang, dan Berita Acara Uji Coba terhadap 2 unit truk sampah dan 1 unit bus
Pemda. Dan karena belum lengkap maka oleh saksi H. PARUHUM MULIA
DAULAY, SE.MM. dikembalikan kepada terdakwa Drs. MOHAMMAD
PANGIHUTAN, Selanjutnya saksi H. PARUHUM MULIA DAULAY, SE.MM.
meminta petunjuk kepada saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN selaku Plt.
Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Kabupaten Padang Lawas.
Namun saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN memerintahkan agar tetap dilakukan
pembayaran mengingat akan berakhirnya tahun anggaran tepatnya pada
tanggal 31 Desember 2010 dan administrasinya akan dilengkapi kemudian. Dan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN Halaman 9 dari 35
karena adanya perintah tersebut maka saksi H. PARUHUM MULIA DAULAY,
SE.MM. menerbitkan SP2D dan mengeluarkan cek / giro yang ditandatangani
oleh saksi H. PARUHUM MULIA DAULAY, SE.MM. dan saksi Drs. H GUSNAR
HASIBUAN. - Bahwa selanjutnya dilakukan pembayaran atas pengadaan 2 (dua) unit truk
sampah dan pengadaan 1 (satu) unit bus Pemda dimaksud termasuk
penyetoran pajak selesai dilaksanakan pada bulan Desember 2010, sesuai
yang tercantum pada rekening Kas Pemerintah Kabupaten Padang Lawas pada
Bank Sumut Cabang Pembantu Sibuhuan dengan sistem pemindah bukuan
melalui SP2D (transfer ke rekening), sebagai berikut: a. Pengadaan 2 (dua) unit truk sampah dibayarkan bruto sebesar Rp
568.200.000,00. pada tanggal .. Desember 2010, dan setelah dipotong PPn
dan PPh menjadi Rp. 508.797.273,00 sesuai dengan SP2D Nomor :
903/591.3/LS/201031 Desember 2010 ditransfer ke Rekening Pihak Ketiga
(PT. PT MULTI STAR MANDIRI via Bank Sumut tanggal 20 Januari 2011). b. Pengadaan 1 (satu) unit bus Pemda dibayarkan bruto sebesar Rp
474.400.000,00. pada tanggal .. Desember 2010, dan setelah dipotong PPn
dan PPh menjadi Rp 424.803.636,- sesuai dengan SP2D Nomor : 903 / 591.5
/ LS / 2010 tanggal 31 Desember 2010 ditransfer ke Rekening PT Multi Star
Mandiri sebesar Rp 424.803.636. ( PT MULTI STAR MANDIRI via Bank
Sumut tanggal 20 Januari 2011). Bahwa PT. MULTI STAR MANDIRI Cabang Padang Lawas, yaitu saksi M.
NUH LUBIS, SE. selaku Kepala Cabang, telah menerima seluruh
pembayaran atas 2 paket pengadaan, yaitu 1. Pengadaan 2 (dua) unit truk sampah sebesar Rp 508.797.273,00 (lima
ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh
puluh tiga rupiah). 2. Pengadaan 1 (satu) unit bus Pemda sebesar Rp 424.803.636 (empat
ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga
puluh enam rupiah). Namun PT MULTI STAR MANDIRI Cabang Padang Lawas selaku pihak
penyedia barang tidak pernah menyerahkan Kendaraan
Dinas/Operasional berupa 2 (dua) unit truk sampah. 1. Pengadaan 1 (satu) unit bus Pemda hingga tenggang waktu yang
diperjanjikan dalam surat Perjanjian jual beli, yaitu selama 10
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN Halaman 10 dari 35
(sepuluh) hari yang jatuh pada tanggal 31 Desember berakhir
kepada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini Panitia Penerima Barang
tidak pernah menerima Kendaraan Dinas/Operasional berupa 2
(dua) unit mobil truk sampah dan 1 (satu) unit mobil bus Pemda
Kabupaten Padang Lawas yang dilaksanakan oleh Dinas
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten
Padang Lawas TA. 2010. 2. Lain dari pada itu, Panitia Pemeriksa Barang 2010 juga tidak pernah
melihat dan tidak pernah memeriksa 2 (dua) unit mobil truk sampah
dan 1 (satu) unit mobil bus Pemda Kabupaten Padang Lawas
pengadaan TA. 2010, dan Panitia Pemeriksa Barang Unit (PPBU)
tidak pernah membuat dan menanda tangani Berita Acara
Pemeriksaan Barang maupun Berita Acara Uji Coba Barang terkait
dengan pengadaan 2 (dua) unit mobil truk sampah dan 1 (satu) unit
mobil bus Pemda Kabupaten Padang Lawas yang dilaksanakan oleh
Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Padang Lawas TA. 2010. Dalam hal ini, saksi
MUHAMMAD NUH LUBIS, SE. selaku Penyedia Barang seharusnya
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak, yaitu: menyerahkan
Kendaraan Dinas/Operasional berupa 2 (dua) unit truk sampah dan
1 (satu) unit bus Pemda selanjutnya melengkapi semua persyaratan
untuk kelengkapan dokumen pencairan dana dan sesuai dengan
ketentuan untuk kemudian mendapatkan pembayaran. - Bahwa meskipun barang belum diterima oleh Dinas Pendapatan, Pengelola
Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas namun Pihak
Penyedia Barang tetap mengajukan tagihan pembayaran yang dilengkapi
dengan dokumen-dokumen berupa: Kontrak, Berita Acara Penerimaan Barang,
dan Berita Acara Uji Coba. Terhadap pengajuan tagihan pembayaran yang
diajukan oleh penyedia barang, kemudian saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN
menyetujui untuk melakukan pembayaran dengan menanda tangani dokumen-
dokumen yang diperlukan untuk pencairan dana. Selanjutnya saksi SAHRIN
SIREGAR, SE. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas mengajukan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP-LS) yang ditanda tangani oleh saksi SAHRIN
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN Halaman 11 dari 35
SIREGAR, SE. Selanjutnya Pelaksana Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola
Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas dalam hal ini saksi
Drs. H. GUSNAR HASIBUAN menanda tangani SPM-LS. Dan ketika saksi H.
Bahwa ia terdakwa Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN HASIBUAN (Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan ) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala
Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang
Lawas (saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN) Nomor : 027 / 73 / 2010 tanggal 03
Agustus 2010 tentang Pengangkatan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Tehnis
Kegiatan (PPTK) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten padang
Lawas Tahun Anggaran 2010 bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD NUH
LUBIS, SE. selaku Kepala Cabang PT. MULTI STAR MANDIRI Padang Lawas ,
saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN (terpidana) selaku Pelaksana Tugas Kepala
Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang
Lawas pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN Halaman 14 dari 35
bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada
suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelola
Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Jln. Ki Hajar Dewantara,
Sibuhuan, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal
5 Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi juncto pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam wilayah
hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang
berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang
menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, meyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini
Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp. 947.818.183,-
(sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus
delapan puluh tiga rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan
dengan cara-cara sebagai berikut: - Bahwa pada P-APBD Tahun Anggaran 2010 ditampung anggaran Kegiatan
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional pada DPKAD Kab. Palas
diantaranya pengadaan 2 (dua) unit truk sampah dan 1 (satu) unit bus Pemda,
dengan nilai anggaran: 1) Pengadaan 2 (dua) unit truk sampah dengan pagu anggaran sebesar Rp
570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah), @ Rp 285.000.000,00
(dua ratus delapan puluh lima juta rupiah); 2) Pengadaan 1 (satu) unit bus Pemda dengan pagu anggaran sebesar Rp
476.040.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta empat puluh ribu rupiah) Sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset
Daerah Kab. Palas No. 1.20.05.01.05.5.2 tanggal 21 Desember 2010, dan Surat
Penyediaan Dana atas Kegiatan Pengadaan Kenderaan Dinas / Operasional
Nomor : 903 / 591 / LS / 2010 tanggal 27 Desember 2010 yang ditanda tangani
oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah. - Bahwa terdakwa Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN sebagai Pejabat
Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan
dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2010
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN Halaman 15 dari 35
berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola
Keuangan dan Asset Daerah Kab. Palas Nomor : 027 / 73 / 2010 tanggal 03
Agustus 2010 yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : a. Menetapkan pemenang dalam pemilihan penyedia barang / jasa atas usulan
yang disampaikan oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa. b. Menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja. c. Menanda tangani Kontrak. d. Koordinasi dengan pihak rekanan tentang pelaksanaan pekerjaan. e. Menanda tangani Berita Acara Pembayaran. f. Menanda tangani Tanda Penerimaan Uang. g. Menanda tangani Order Pembelian. h. Menanda tangani Berita Acara Uji Coba Kenderaan.
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN selaku Plt. Kepala Dinas
Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas
menetapkan : No Nama Kepanitiaan Surat Keputusan
Nomor Tanggal
1. Drs. MOHAMMAD
PANGIHUTAN
HASIBUAN
Pejabat Pelaksana
Tehnis Kegiatan
(PPTK)
027 / 73 /
2010 03 Agustus
2010
2. AHMAD RUSLI, S.Sos.
Ketua Panitia
Pengadaan 027 / 72 /
2010 03 Agustus
2010 MUKHLIS ARIF, SE, MS Sekretaris FAHRUDDIN
ALAMSYAH HRP, ST Anggota
BAITANG Anggota MARTUA Anggota LAMIN Anggota 3. SARWEDI HASIBUAN,
SE.
Ketua Panitia
Pemeriksa Barang
Unit (PPBU)
028 / 08 /
2010
04 Januari
2010
YANTI SUPRIANI Sekretaris M. IHSAN HELMI
HARAHAP Anggota
4. SARMADAN SIREGAR Ketua Panitia 900 / 09 / 04 Januari
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN Halaman 16 dari 35
Penerima Barang 2010
2010
HAMIDAH LUBIS,
S.Sos. Sekretaris
YUNIRWAN Anggota IMAMAH Anggota
- Bahwa pada tanggal 26 November 2010, Panitia Pengadaan barang/jasa
membuat pengumuman pelelangan umum pada kantor dinas pendapatan,
Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padang Lawas diharian Waspada
dengan Nomor : 04/PPBJ/DPPKAD/IX/2010, dalam pengumuman dijelaskan,
pelelangan menggunakan metode pelelangan umum dengan Pascakualifikasi,
jumlah pekerjaan yang dilelang sebanyak 11 (sebelas) paket pekerjaan,
diantaranya paket Pengadaan 1 (unit) mobil bus Pemda dengan harga perkiraan
sendiri senilai Rp. 476.040.000,- - Bahwa pada tanggal 2 Desember 2010, ada 3 (tiga) Perusahaan yang
mendaftar dan pengambilan dokumen pengadaan yaitu PT. MULTI STAR
MANDIRI, PT. WIRA PERKASA MANDIRI, PT. MEGA STAR MALINDO. - Bahwa tanggal 2 Desember 2010, panitia pengadaan barang/jasa Dinas
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padang Lawas
melaksanakan Anwijzing ( Penjelasan) yang dihadiri oleh 3 (tiga) Perusahaan
PT. MULTI STAR MANDIRI, PT. WIRA PERKASA MANDIRI, PT. MEGA STAR
MALINDO berdasarkan Berita Acara Penjelasan Nomor :
28/PPBJ/DPPKAD/12/2010. - Bahwa pada tanggal 6 Desember 2010, hanya PT. Multi Star Mandiri yang
memasukkan penawaran harga pengadaan 1 (satu) unit mobil bus Pemda. - Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010, Panitia Pengadaan barang/jasa Dinas
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padang Lawas
melaksanakan pembukaan penawaran berdasarkan Berita Acara Penawaran
berdasarkan Berita Acara Penawaran Nomor : 39/PPBJ/DPPKAD/XII/2010 dan
tanggal 13 Desember 2010, melaksanakan evaluasi penawaran pengadaan 1
(satu) unit mobil bus Pemda berdasarkan Berita Acara Pelelangan (BAHP)
Nomor : 40-h/PPBJ/DPPKAD/XII/2010, dan berdasarkan evaluasi dokumen
kualifikasi perusahaan yang dinyatakan lulus berdasarkan rangking penawaran
sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu :
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN Halaman 17 dari 35
1. PT. MULTI STAR MANDIRI harga penawaran Rp.474.400.000,-
rangking I 2. PT. WIRA PERKASA MANDIRI harga penawaran Rp.475.000.000,-
rangking II 3. PT. MEGA STAR MALINDO harga penawaran Rp.475.500.000,-
rangking III - Bahwa pada 14 Desember 2010, Panitia Pengadaan barang/jasa Dinas
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padang Lawas,
membuat surat usulan calon pemenang dengan surat Nomor
:48/PPBJ/DPPKAD/XII/2010 yaitu Pemenang I PT. MULTI STAR MANDIRI,
Pemenang II PT. WIRA PERKASA MANDIRI dan Pemanang III PT. WIRA
PERKASA MANDIRI, dan selanjutnya Panitia Pengadaan pada tanggal 15
Desember 2010 membuat pengumuman pemenang dengan Nomor :
59/PPBJ/DPPKAD, dan pada tanggal 20 Desember Panitia Pengadaan
menutup masa sanggah berdasarkan Berita Acara Berakhir masa sanggah
Nomor : 70/PPBJ/DPPKAD/XII/2010. - Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010, terdakwa Drs. MOHAMMAD
PANGIHUTAN sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Dinas
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang
Lawas Tahun Anggaran 2010, menetapkan PT.Multi Star Mandiri sebagai
pemenang Penyedia barang/jasa pengadaan 1 (satu) unit mobil bus Pemda
berdasarkan Surat Keputusan Nomor :20/PPK/DPPKAD/XII/2010, - Sedangkan terhadap pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit dump truk sampah
terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dinas Pendapatan,
Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padanglawas tidak ada
menunjuk PT.MULTI STAR MANDIRI sebagai penyedia barang dan jasa. - Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010, terdakwa Drs. MOHAMMAD
PANGIHUTAN HASIBUAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dinas
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padanglawas
menandatangani surat perjanjian Jual beli Nomor : 523/063/SPK/DPKA/2010
tentang pengadaan Mobil Bus Pemda dengan nilai kontrak sebesar Rp.
474.400.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)
dengan PT. MULTI STAR MANDIRI dalam hal ini diwakili oleh saksi M. NUH
LUBIS selaku Kepala Cabang PT. MULTI STAR MANDIRI Padang Lawas
sedangkan terhadap pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit dump truk sampah
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN Halaman 18 dari 35
terdakwa tidak ada membuat perjanjian/ kontrak pekerjaan dengan PT.MULTI
STAR MANDIRI . - Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010, terdakwa Drs. MOHAMMAD
PANGIHUTAN HASIBUAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dinas
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padanglawas
membuat Surat perintah Mulai kerja Nomor : 31/PPK/DPPKAD/XII/2010. - Bahwa selanjutnya terdakwa Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN HASIBUAN
mengajukan permintaan pembayaran kepada saksi SAHRIN SIREGAR, SE
selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan
Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas TA. 2010, dengan melampirkan
dokumen-dokumen berupa : 1) SPP-LS. 2) SPM-LS 3) Berita Acara Pembayaran. 4) Kwitansi Tanda Penerimaan Uang. 5) Order Pembelian (OP). 6) Berita Acara Uji Coba Barang. 7) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. 8) Berita Acara Penerimaan Barang.
9) berkas kontrak pengadaan mobil truck sampah sebanyak 2 (dua) unit dan
pengadaan mobil bus Pemda sebanyak 1 (satu) unit dalam keadaan belum
terjilid kepada saksi SAHRIN SIREGAR, SE. ,selanjutnya berkas tersebut
diambil kembali dengan alasan untuk dilengkapi. - - Bahwa sebelumnya terdakwa Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN HASIBUAN
meminta saksi SAHRIN SIREGAR, SE untuk menanda tangani SPP-LS tersebut
namun permintaan tersebut sempat ditolak saksi SAHRIN SIREGAR, SE
dengan alasan bahwa Panitia Pemeriksa Barang belum menanda tangani
Berita Acara Uji Coba Barang akan tetapi terdakwa Drs. MOHAMMAD
PANGIHUTAN HASIBUAN berjanji bahwa PT. MULTI STAR MANDIRI akan
segera menyerahkan kenderaan tersebut, karena saksi SAHRIN SIREGAR, SE
tetap tidak mau menanda tangani, terdakwa Drs. MOHAMMAD PANGIHUTAN
HASIBUAN mengajak saksi SAHRIN SIREGAR, SE untuk menghadap ke
Pelaksana Kepala Dinas yang saat itu dijabat oleh saksi Drs. H. GUSNAR
HASIBUAN di dalam ruang kerja Sekda, kemudian terdakwa Drs. MOHAMMAD
PANGIHUTAN HASIBUAN menegaskan bahwa yang bersangkutan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN Halaman 19 dari 35
bertanggung jawab menyelesaikan kegiatan tersebut, karena ada penegasan
tersebut maka saksi SAHRIN SIREGAR, SE menanda tangani SPP-LS Nomor:
903/104/2010 tertanggal Desember 2010 tentang Pengadaan 2 (dua) unit truk
sampah dan SPP-LS Nomor 903/106/2010 tentang Pengadaan 1 (satu) unit bus
Pemda. Selanjutnya Pelaksana Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola
Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas dalam hal ini saksi
Drs. H. GUSNAR HASIBUAN menanda tangani SPM-LS Nomor: 903/104/2010
tertanggal 29 Desember 2010 tentang Pengadaan 2 (dua) unit truk sampah dan
SPM-LS Nomor: 903/106/2010 tertanggal 29 Desember 2010 tentang
Pengadaan 1 (satu) unit bus Pemda. - Bahwa dengan dasar SPP- LS yang ditanda tangani oleh saksi SAHRIN
SIREGAR, SE dan SPM-LS yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. GUSNAR
HASIBUAN selanjutnya dibuatlah permohonan Penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada Kepala Bidang Anggaran,
Perbendaharaan dan Gaji Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Kabupaten
Padang Lawas (Kabid. Anggaran DPKAD Kab. Palas) yaitu saksi H. PARUHUM
MULIA DAULAY, SE.MM. untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D), dimana pada saat pengajuan untuk permintaan penerbitan SP2D,
beberapa berita acara belum ditanda tangani yaitu Berita Acara Penerimaan
Barang, dan Berita Acara Uji Coba terhadap 2 unit truk sampah dan 1 unit bus
Pemda. Dan karena belum lengkap maka oleh saksi H. PARUHUM MULIA
DAULAY, SE.MM. dikembalikan kepada terdakwa Drs. MOHAMMAD
PANGIHUTAN, Selanjutnya saksi H. PARUHUM MULIA DAULAY, SE.MM.
meminta petunjuk kepada saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN selaku Plt.
Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Kabupaten Padang Lawas.
Namun saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN memerintahkan agar tetap dilakukan
pembayaran mengingat akan berakhirnya tahun anggaran tepatnya pada
tanggal 31 Desember 2010 dan administrasinya akan dilengkapi kemudian. Dan
karena adanya perintah tersebut maka saksi H. PARUHUM MULIA DAULAY,
SE.MM. menerbitkan SP2D dan mengeluarkan cek / giro yang ditandatangani
oleh saksi H. PARUHUM MULIA DAULAY, SE.MM. dan saksi Drs. H GUSNAR
HASIBUAN - Bahwa selanjutnya dilakukan pembayaran atas pengadaan 2 (dua) unit truk
sampah dan pengadaan 1 (satu) unit bus Pemda dimaksud termasuk
penyetoran pajak selesai dilaksanakan pada bulan Desember 2010, sesuai
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN Halaman 20 dari 35
yang tercantum pada rekening Kas Pemerintah Kabupaten Padang Lawas pada
Bank Sumut Cabang Pembantu Sibuhuan dengan sistem pemindah bukuan
melalui SP2D (transfer ke rekening), sebagai berikut: a. Pengadaan 2 (dua) unit truk sampah dibayarkan bruto sebesar Rp
568.200.000,00. pada tanggal .. Desember 2010, dan setelah dipotong PPn
dan PPh menjadi Rp. 508.797.273,00 sesuai dengan SP2D Nomor :
903/591.3/LS/201031 Desember 2010 ditransfer ke Rekening Pihak Ketiga
(PT. PT MULTI STAR MANDIRI via Bank Sumut tanggal 20 Januari 2011). b. Pengadaan 1 (satu) unit bus Pemda dibayarkan bruto sebesar Rp
474.400.000,00. pada tanggal .. Desember 2010, dan setelah dipotong PPn
dan PPh menjadi Rp 424.803.636,- sesuai dengan SP2D Nomor : 903 / 591.5
/ LS / 2010 tanggal 31 Desember 2010 ditransfer ke Rekening PT Multi Star
Mandiri sebesar Rp 424.803.636. ( PT MULTI STAR MANDIRI via Bank
Sumut tanggal 20 Januari 2011) - Bahwa PT. MULTI STAR MANDIRI Cabang Padang Lawas, yaitu saksi M.
NUH LUBIS, SE. selaku Kepala Cabang, telah menerima seluruh pembayaran
atas 2 paket pengadaan, yaitu 1. Pengadaan 2 (dua) unit truk sampah sebesar Rp 508.797.273,00 (lima ratus
delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga
rupiah). 2. Pengadaan 1 (satu) unit bus Pemda sebesar Rp 424.803.636 (empat ratus
dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh
enam rupiah). Namun PT MULTI STAR MANDIRI Cabang Padang Lawas selaku pihak
penyedia barang tidak pernah menyerahkan Kendaraan Dinas/Operasional
berupa 2 (dua) unit truk sampah. 1. Pengadaan 1 (satu) unit bus Pemda hingga tenggang waktu yang
diperjanjikan dalam surat Perjanjian jual beli, yaitu selama 10 (sepuluh) hari
yang jatuh pada tanggal 31 Desember berakhir kepada Dinas Pendapatan,
Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas, dalam
hal ini Panitia Penerima Barang tidak pernah menerima Kendaraan
Dinas/Operasional berupa 2 (dua) unit mobil truk sampah dan 1 (satu) unit
mobil bus Pemda Kabupaten Padang Lawas yang dilaksanakan oleh Dinas
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang
Lawas TA. 2010.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor: 31/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN Halaman 21 dari 35
2. Lain dari pada itu, Panitia Pemeriksa Barang 2010 juga tidak pernah melihat
dan tidak pernah memeriksa 2 (dua) unit mobil truk sampah dan 1 (satu) unit
mobil bus Pemda Kabupaten Padang Lawas pengadaan TA. 2010, dan
Panitia Pemeriksa Barang Unit (PPBU) tidak pernah membuat dan menanda
tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang maupun Berita Acara Uji Coba
Barang terkait dengan pengadaan 2 (dua) unit mobil truk sampah dan 1
(satu) unit mobil bus Pemda Kabupaten Padang Lawas yang dilaksanakan
oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten
Padang Lawas TA. 2010. Dalam hal ini, saksi MUHAMMAD NUH LUBIS, SE.
selaku Penyedia Barang seharusnya melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan kontrak, yaitu: menyerahkan Kendaraan Dinas/Operasional berupa 2
(dua) unit truk sampah dan 1 (satu) unit bus Pemda selanjutnya melengkapi
semua persyaratan untuk kelengkapan dokumen pencairan dana dan sesuai
dengan ketentuan untuk kemudian mendapatkan pembayaran. - Bahwa meskipun barang belum diterima oleh Dinas Pendapatan, Pengelola
Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas namun Pihak Penyedia
Barang tetap mengajukan tagihan pembayaran yang dilengkapi dengan
dokumen-dokumen berupa: Kontrak, Berita Acara Penerimaan Barang, dan
Berita Acara Uji Coba. Terhadap pengajuan tagihan pembayaran yang diajukan
oleh penyedia barang, kemudian saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN menyetujui
untuk melakukan pembayaran dengan menanda tangani dokumen-dokumen
yang diperlukan untuk pencairan dana. Selanjutnya saksi SAHRIN SIREGAR,
SE. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP-LS) yang ditanda tangani oleh saksi SAHRIN SIREGAR, SE.
Selanjutnya Pelaksana Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan
Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas dalam hal ini saksi Drs. H. GUSNAR
HASIBUAN menanda tangani SPM-LS. Dan ketika saksi H. PARUHUM MULIA