Putusan Nomor:25/PID.SUS.K/2016/PT.MDN Halaman 1 dari 48 P U T U S A N Nomor : 25/PID.SUS.TPK/2016/PT.MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : Nama Lengkap : FAISAL FAHMI, S.P. Tempat Lahir : Pematang Siantar. Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 11 September 1973. Jenis Kelamin : Laki-Laki. Kebangsaan : Indonesia. Tempat Tinggal : Jl. Pasir Raya Lk. IV Pematang Pasir Teluk Nibung Kota Tanjung Balai. Agama : Islam. Pekerjaan : Wiraswasta / Anggota DPRD Kota Tanjung Balai / Ketua LPM Pematang Pasir Tahun 2009. Pendidikan : Sarjana (S-1). Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penetapan Penahanan dari : 1. Penyidik, sejak tanggal 09 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015; 2. Perpanjangan Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 07 Desember 2015 ; 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015 ; 4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Medan, sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016; 5. Penetapan Penahanan oleh Ketua Majelis, sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016 ; 6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tipikor, sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016 ; 7. Perpanjangan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016 ; PENGADILAN TINGGI MEDAN
48
Embed
PENGADILAN TINGGI MEDAN filePutusan Nomor:25/PID.SUS-TPK/2016/PT.MDN Halaman 3 dari 48 melakukandan turut serta melakukan suatu perbuatan secara melawan hukum
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Putusan Nomor:25/PID.SUS.K/2016/PT.MDN Halaman 1 dari 48
P U T U S A N Nomor : 25/PID.SUS.TPK/2016/PT.MDN.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang
memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengadilan tingkat
banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa :
Nama Lengkap : FAISAL FAHMI, S.P.
Tempat Lahir : Pematang Siantar.
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 11 September 1973.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Pasir Raya Lk. IV Pematang Pasir Teluk Nibung
Kota Tanjung Balai.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta / Anggota DPRD Kota Tanjung Balai /
Ketua LPM Pematang Pasir Tahun 2009.
Pendidikan : Sarjana (S-1).
Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penetapan
Penahanan dari :
1. Penyidik, sejak tanggal 09 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober
2015;
2. Perpanjangan Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal
07 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 14
Desember 2015 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Medan, sejak
tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
5. Penetapan Penahanan oleh Ketua Majelis, sejak tanggal 22 Desember 2015
sampai dengan tanggal 20 Januari 2016 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tipikor, sejak tanggal 21
Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016 ;
7. Perpanjangan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 22
Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016 ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:25/PID.SUS-TPK/2016/PT.MDN Halaman 2 dari 48
8. Perpanjangan (II) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 20
April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan
tanggal 31 Mei 2016;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 1 Juni
sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;
11. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung R.I, sejak tanggal 31 Juli
2016 sampai dengan 29 Agustus 2016 ;
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;
Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor :
156/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 10 Juni 2016, serta Putusan tindak
pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor :
123/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara tersebut;
Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, yang mendakwa Terdakwa
dengan dakwaan sebagai berikut:
PRIMAIR
Bahwa terdakwa Faisal Fahmi, SP selaku Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat/
LPM Pematang Pasir pada program NUSSP (Neighborhood Upgrading And Shelter
Sector Project) Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat
Perjanjian Pemberian Pekerjaan Nomor : 050/1.1.5/PSP-NUSSP/LOAN ADB-
DAU/2009 tanggal 18 Mei 2009 bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-
sama dengan Suhardi, ST (telah dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah),
selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
dan Pejabat Pembuat Komitmen, pada program NUSSP (Neighborhood Upgrading
And Shelter Sector Project) Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2009 berdasarkan
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 332 / KPTS / M / 2009 tanggal 20
April 2009 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau pada kurun
waktu antara bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 bertempat di
Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai, atau setidak-tidaknya pada suatu
tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang berdasarkan Pasal 5 Undang-
Undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo
Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, “telah melakukan, menyuruh
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:25/PID.SUS-TPK/2016/PT.MDN Halaman 3 dari 48
melakukandan turut serta melakukan suatu perbuatan secara melawan hukum
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kota
Tanjungbalai, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai
berikut :
- Bahwa di Kelurahan Pematang Pasir telah dibentuk LPM Kelurahan Pematang
Pasir berdasarkan Surat keputusan Lurah pematang Pasir Kecamatan Teluk
Nibung No. 900/178/KPTS/PP/III/2005 tanggal 14 Maret 2005 tentang
Pembentukan lembaga Pemberdayaan Masyarkat (LPM) Kelurahan Pematang
Pasir Periode Tahun 2004 - 2009 dengan Ketuanya Faisal Fahmi, SP
- Bahwa pada tahun 2009 Kota Tanjung Balai mendapat bantuan dana yang
berasal dari Asian Developmet Bank (ADB) dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) untuk program NUSSP yaitu untuk meningkatkan
kapasitas Pemerintah Daerah dan masyarakat secara sinergi dalam rangka
menciptakan lingkungan yang layak, sehat dan produktif secara mandiri dan
berkelanjutan, meningkatkan aksebilitas, komunitas berpenghasilan rendah
(KBR) membiayai pengadaan dan perbaikan perumahan melalui mikro
perumahan, mewujudkan RP4D yang visioner dan berpihak pada kebutuhan
KBR dan yang menjadi tujuan adalah terwujudnya Pemerintah Daerah dan
masyarakat yang berdaya dan mampu menciptakan lingkungan perumahan
dan pemukiman yang sehat, layak dan produktif secara mandiri dan
berkelanjutan.
- Bahwa guna menunjang pelaksanaan kegiatan NUSSP tersebut berdasarkan
Pedoman Umum Program NUSSP diperlukan adanya Badan Keswadayaan
Masyarakat (BKM/LPM) sebagai salah satu output komponen dalam program
NUSSP tahun 2009.
- Bahwa dana untuk program NUSSP berasal dari ADB, berdasarkan :
sehingga kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan majelis
hakim karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang tertuang dipersidangan;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:25/PID.SUS-TPK/2016/PT.MDN Halaman 31 dari 48
5. Bahwa terkait uang pengganti didalam putusan majelis hakim menghukum
terdakwa untuk membayar sejumlah Rp.69.365.297,- (enam puluh sembilan
juta tigaratus enampuluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
dengan ketentun uang yang dititipkan terdakwa kepada Penuntut Umum
sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dirampas untuk negara
sejumlah uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa tersebut, sebagai
uang pengganti kerugian negara dan sisa sebesar Rp.634.703,- (enam ratus
tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga rupiah) dikembalikan kepada terdakwa,
sedangkan berdasarkan perhitungan kerugian negara sebesar
Rp.119.906.000,- (seratus sembilan belas juta smbilan ratus enam ribu rupiah)
sehingga masih terdapat kekuarangan sebesar Rp.50.541.000,- (lima puluh juta
lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) hal ini terkait dengan putusan
Mahkamah Agung No.183.K/PID.SUS/2016 An.Terdakwa Suhardi,ST (splitzing
perkara) yang tidak ada dibebankan membayar uang pengganti ;
Menimbang, bahwa Terdakwa didalam kontra Memori Banding yang
diajukan melalui Penasehat hukumya pada tanggal 03 Juni 2016 pada pokoknya
adalah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : I. TENTANG KEBERATAN BANDING PEMBANDING TIDAK DITUJUKAN KEPADA
PUTUSAN PENGADILAN YANG DIMOHONKAN BANDING (KEBERATAN BANDING
PEMBANDING BERSIFAT ILUSI)
- Bahwa kami Penasihat Hukum Terbanding/Terdakwa menyatakan menolak
dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding /Jaksa
Penuntut Umum yang disampaikan dalam Memori Bandingnya tertanggal 19
Mei 2016, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam Kontra
Memori Banding ini; - Bahwa pada bahagian awal Memori Bandingnya tanggal 19 Mei 2016
disebutkan bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan atas Putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan
No.123/Pid.Sus-TPK/2015/PN/Mdn tanggal 02 Mei 2016, keberatan-
keberatan banding Pembanding mana dimuat pada point 1, 2 dan 3 halaman
3 s/d 5;
- Bahwa menurut hemat Terbanding, segala keberatan-keberatan banding
Pembanding tersebut diatas adalah keberatan-keberatan yang bersifat ilusi
dan tidak lebih merupakan asumsi Pembanding semata, oleh karena
nyatanya keberatan-keberatan banding Pembanding yang disampaikanya
sama sekali bukan ditujukan atas pertimbangan hukum dari Putusan yang
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:25/PID.SUS-TPK/2016/PT.MDN Halaman 32 dari 48
dimohonkan Banding (ic Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan No. 123/Pid.Sus-TPK/2015/PN/Mdn tanggal 02
Mei 2016); - Bahwa fakta keberatan banding pembanding bersifat ilusi dan tidak lebih
merupakan asumsi Pembanding semata tersebut dapat dilihat dan dibuktikan
dari bunyi pernyataan Pembanding yang termuat pada halaman 3 (tiga)
alinea ke 2 (dua) Mermoi Banding Pembanding tanggal 19 Mei 20016 yang
antara lain menyatakan : “ Bahwa sampai dengan saat ini kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai belum menerima putusan lengkap dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sehingga kami tidak dapat mengetahui apa yang menjadi dasar dan pertimbangan dari keputusan tersebut”
- Bahwa secara demikian timbul pertanyaan, bagaimana mungkin Pembanding
dapat menyatakan bahwa Putusan Pengadilan yang dimohonkan Banding
seolah telah : Tidak sesuai dengan tuntutan penuntut Umum ??.. atau tidak
sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang berkembang ??.. atau tidak
memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi lainnya ??.. atau
telah membuat pertimbangan yang tidak logis dan dan tidak objektif dan tidak
menggali lebih dalam bagaimana keseluruhan peristiwa pidana terjadi ??..
atau putusan tidak tepat ?? atau Putusan tidak sesuai dengan fakta hukum
yang tertuang di persidangan ?? atau Majelis Hakim telah keliru dalam
menentukan besaran uang pengganti kerugian Negara ??, bukan kah
Pembanding menyatakan secara tegas bahwa Pembanding tidak
mengetahui apa yang menjadi dasar dan pertimbangan dari keputusan
tersebut ???;
II. TENTANG KEBERATAN BANDING YANG DIAJUKAN PEMBANDING TIDAK
DIDUKUNG OLEH ALASAN SERTA ARGUMENTASI HUKUM YANG
OBJEKTIF;
1. Tentang Hukuman yang di jatuhkan Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tidak sesuai dengan tuntutan
Jaksa Penuntut Umum, Tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang
berkembang pada saat ini dan Putusan tersebut tidak memberikan efek jera
kepada pelaku tindak pidana korupsi lainnya ;
- Bahwa didalam Memori Bandingnya tanggal 19 Mei 2016 Pembanding
sama sekali tidak menguraikan alasan yuridis apa mendasari keberatan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:25/PID.SUS-TPK/2016/PT.MDN Halaman 33 dari 48
Pembanding tersebut diatas, oleh karena itu sudah seharusnya
keberatan-keberatan Pembanding tersebut ditolak atau dikesampingkan;
- Bahwa sebaliknya, tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang yang
mewajibkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan
Tipkor pada Pengadilan Negeri Medan) yang memeriksa dan
menyidangkan perkara yang diajukan Penuntut Umum didalam
memberikan pertimbangan mengenai berat ringanya pidana yang
dijatuhkan pada Terdakwa harus sama dengan pertimbangan dari
penuntut Umum;
- Bahwa adalah telah jelas adanya, bahwa kewenangan untuk menentukan
berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama
pada Terdakwa bukanlah alasan yuridis untuk minta banding terhadap
putusan hakim tingkat pertama oleh karena mengenai berat ringannya
hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa
adalah kewenangan mutlak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada
Hakim Tingkat Pertama, Hakim Tingkat Banding, Hakim Agung termasuk
Penuntut Umum tidak berhak menginterpensi, sepanjang hukuman yang
dijatuhkan itu tidak melebihi dari hukuman yang ditentukan dalam
Undang-Undang, serta mempunyai alasan hukum yang benar dan
mempertimbangkan sikap Terdakwa selama persidangan yang secara
nyata telah bersikap sopan dipersidangan, mengembalikan
Rp.70.000.000,- sebagian kerugian negara, mengakui kesalahannya dan
berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa yang masih
menjadi tulang punggung keluarganya;
2.TENTANG MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSANNYA TELAH MEMBUAT
PERTIMBANGAN TIDAK LOGIS DAN OBJEKTIF (Keberatan Pembanding Point 1.4
halaman 4);
- Bahwa kembali, pada keberatan banding pada bahagian ini Pembanding
tidak dapat menguraikan alasan yuridis yang jelas yang menjadi dasar
bagi Pemanding untuk menyatakan seolah Majelis Hakim Tingkat
Pertama aquo dalam putusannya telah membuat pertimbangan yang
tidak logis dan dan tidak objektif;
- Bahwa keberatan Pembanding pada point ini menjadi tidak beralasan
dan oleh karena-nya harus ditolak atau dikesampingkan adanya, oleh
karena pada nyatanya Pembanding tidak mengetahui apa yang menjadi
dasar pertimbangan keputusan Hakim Tingkat Pertama aquo, hal mana
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:25/PID.SUS-TPK/2016/PT.MDN Halaman 34 dari 48
dinyatakan secara tegas oleh Pembanding pada Mermori Bandingnya
yang termuat pada halaman 3 (tiga) alinea ke 2 (dua) Mermoi Banding
Pembanding tanggal 19 Mei 20016 yang antara lain menyatakan :
“ Bahwa sampai dengan saat ini kami Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Tanjung Balai belum menerima putusan lengkap dari
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Medan sehingga kami tidak dapat mengetahui apa
yang menjadi dasar dan pertimbangan dari keputusan tersebut”
- Bahwa menurut hemat Terbanding, didalam memeriksa dan memutus
perkara aquo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan fakta-fakta
hukum yang terungkap dalam persidangan yang sesungguhnya, yakni
fakta hukum yang lahir dari analisa atas fakta-fakta persidangan yang
didasari kepada keterangan para Saksi, Keterangan Ahli, Bukti Surat,
Petunjuk serta keterangan Terdakwa berdasarkan hukum pembuktian
yang diatur dalam KUHAP;
- Bahwa didalam menjatuhkan lamanya hukuman dalam perkara aquo
Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan secara
jelas dan menyeluruh (menggali kebenaran) tentang perbuatan materiil
yang dilakukan oleh Terdakwa/Terbanding serta permohonan yang
disampaikan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;
- Bahwa dengan demikian keberatan Pembanding yang menyatakan
bahwa seolah Hakim Pengadilan Tingkat Pertama aquo tidak menggali
lebih dalam bagaimana keseluruhan peristiwa pidana yang terjadi akibat
perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan perbuatan Saksi Suhardi, S.T. juga
harus ditolak dan dikesampingkan adanya;
- Bahwa keberatan Pembanding menjadi tidak beralasan dan oleh karena-
nya harus ditolak atau dikesampingkan adanya, oleh karena, selain
Pembanding tidak mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan
keputusan Hakim Tingkat Pertama aquo, berdasarakan fakta-fakta
persidangan perkwa aquo ditingkat pertama tidak benar terdapat fakta
hukum bahwa Saksi Suhardi, S.T (terdakwa dalam berkas terpisah) telah
diputus terlebih dahulu oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan
Nomor 183 K/PID.SUS/2016 tertanggal 23 maret 2016 dan ditajuhi
Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar
Rp.200.000.000,-(dua ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tidak
dibayar maka kepada Terdakwa di kenakan pidana pengganti berupa
pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:25/PID.SUS-TPK/2016/PT.MDN Halaman 35 dari 48
- Bahwa seandainya pun benar (quod non) terdapat putusan an. Suhardi,
S.T, sebagaimana dikemukakan Pembanding, maka jelas hal tersebut
tidak serta merta dapat dijadikan alasan bagi Pembanding untuk
menyatakan bahwa putusan perkara aquo telah tidak mencerminkan
keadilan yang dirasakan oleh terdakwa lainnya, yaitu terutama pada
terdakwa terdakwa SUHARDI, S.T., oleh karena pada dasarnya di dalam
memeriksa dan memutus serta menjatuhkan hukuman Majelis Hakim
tingkat Pertama aquo semata-mata hanya terikat kepada fakta-fakta yang
terungkap dipersidangan aquo, antara lain tentang status dan kedudukan
Terdakwa/Terbanding dan dihubungkan dengan perbuatan materiil yang
dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding dalam peristiwa pidana yang
sedang diperiksa;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dimohonkan kepada yang terhormat
Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan
mengadili perkara a quo di dalam tingkat banding agar menolak seluruh dalil-
dalil keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. TENTANG PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK TEPAT TERKAIT STATUS BARANG BUKTI
BERUPA 1 (SATU) BUAH HANDPONE MERK NOKIA WARNA PUTIH BESERTA 2
(DUA) BUAH SIM CARD DENGAN NOMOR NO. 0822 7666 8661 DAN 0812 6920
0455 DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA; (Keberatan Pembanding Point 1.5
halaman 4);
- Bahwa keberatan Pembanding pada point ini juga menjadi tidak
beralasan dan oleh karenanya harus ditolak atau dikesampingkan
adanya, oleh karena, selain Pembanding tidak mengetahui apa yang
menjadi dasar pertimbangan keputusan Hakim Tingkat Pertama aquo,
Pembanding juga tidak mengemukakan alasan yuridis yang dapat
mendukung keberatannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan perkara aquo ditingkat
pertama terbukti adanya bahwa tidak ada satu pun fakta yuridis yang
menunjukkan BARANG BUKTI BERUPA 1 (SATU) BUAH HANDPONE
MERK NOKIA WARNA PUTIH BESERTA 2 (DUA) BUAH SIM CARD
DENGAN NOMOR NO. 0822 7666 8661 DAN 0812 6920 0455 ada
kaitannya dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa,
sehingga sudah seharusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa;
4. TENTANG JUDEX FACTIE DIDALAM PENERAPAN PASAL DAKWAAN TIDAK
SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM DIPERSIDANGAN;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:25/PID.SUS-TPK/2016/PT.MDN Halaman 36 dari 48
- Bahwa keberatan Pembanding pada point ini juga menjadi tidak
beralasan dan oleh karenanya harus ditolak atau dikesampingkan
adanya, oleh karena, selain Pembanding tidak mengetahui apa yang
menjadi dasar pertimbangan keputusan Hakim Tingkat Pertama aquo,
Pembanding juga tidak mengemukakan alasan yuridis yang kongkrit yang
dapat mendukung keberatannya tersebut;
- Bahwa menurut hemat Terbanding, didalam memeriksa dan memutus
perkara aquo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan fakta-fakta
hukum yang terungkap dalam persidangan yang sesungguhnya, yakni
fakta hukum yang lahir dari analisa atas fakta-fakta persidangan yang
didasari kepada keterangan para Saksi, Keterangan Ahli, Bukti Surat,
Petunjuk serta keterangan Terdakwa berdasarkan hukum pembuktian
yang diatur dalam KUHAP dan juga telah mempertimbangkan secara
jelas dan menyeluruh (menggali kebenaran) tentang perbuatan materiil
yang dilakukan oleh Terdakwa/Terbanding serta permohonan yang
disampaikan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dimohonkan kepada yang terhormat
Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan
mengadili perkara a quo di dalam tingkat banding agar menolak seluruh dalil-
dalil keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
5. TENTANG HUKUMAN UANG PENGGANTI ; - Bahwa keberatan Pembanding pada point ini juga menjadi tidak
beralasan dan oleh karena-nya harus ditolak atau dikesampingkan
adanya, oleh karena, selain Pembanding tidak mengetahui apa yang
menjadi dasar pertimbangan keputusan Hakim Tingkat Pertama aquo,
Pembanding juga tidak mengemukakan alasan yuridis yang kongkrit yang
dapat mendukung keberatannya tersebut; - Bahwa sesungguhnya terkhusus tentang penentuan besarnya uang
pengganti, Majelis Hakim Tiingkat Pertama telah mempertimbangkanya
secara panjang lebar dalam putusannya halaman 98 s/d 99 Putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan
Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tanggal 02 Mei 2016 yang
dimohonkan Banding; - Bahwa adalah benar, ditengah himpitan segala permasalahan yang
dihadapinya saat ini, Terdakwa/Terbanding masih berupaya untuk berpikir
jernih dan terus tabah atas segala permasalahan hukum yang saat ini
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:25/PID.SUS-TPK/2016/PT.MDN Halaman 37 dari 48
dihadapinya, dan untuk itu dengan mengabaikan terlebih dahulu
perdebatan hukum tentang apakah diri Terdakwa bersalah atau tidak
dalam perkara aquo, dengan bantuan Sanak Saudara Terdakwa yang
perduli, Terdakwa/Terbanding dengan itikad baik dan kesadaran penuh-
pada tanggal 6 April 2016 telah menitipkan uang sejumlah
Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke Rekening Kejaksaan Negeri
Tanjung Balai Asahan pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA Nomor
Rekening : 0154-01-000503-30-4, keseluruhan uang mana merupakan
titipan uang pengganti atas potensi kerugian negara dari Terdakwa
Faisal Fahmi, SP. terkait dengan Perkara yang aquo, yang sama-sama
kita ketahui belum diperoleh angka yang pasti hingga sampai saat ini
(tentang besarnya niai kerugaian negara ini mohon yang mulia Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara
aquo berkenan untuk membaca apa yang telah kami uraikan dalam
Pledoi dan Duplik Penasihat Hukum terdakwa pada bahagian UNSUR
“YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU
PEREKONOMIAN NEGARA”)
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suhardi,ST. dan dikuatkan bukti
Surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa/Terbanding yaitu
berupa Surat Keterangan Nomor 900/431 tanggal 05 April 2016 dan
tanda terima rekening AC. OO1 atas nama Kantor Walikota Tanjung Balai
diperoleh fakta atau petunjuk bahwa pada tanggal 22 Desember 2012
yang bersangkutan telah menyetorkan uang sejumlah 50.541.000,- (lima
puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) untuk pengembalian
kekurangan volum 75 x 2,0 meter pada Pekerjaan Pembuatan Jalan
Setapak Beton di Jalan SMA Negeri 4 Lingkungan V Kelurahan
Pematang Pasir, secara demikian maka seandainya benar (quod non)
dalam terkait perkara aquo/ Pembuatan Jalan Setapak Beton di Jalan
SMA Negeri 4 Lingkungan V Kelurahan Pematang Pasir terdapat
kerugian negara sebesar Rp.119.906.297.00, maka sisa kerugian negara
yang belum dipertanggung jawabkan adalah sebesar Rp.69.365.297,-
(enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus
sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan perkara aquo ditingkat
pertama, tidak benar terdapat fakta hukum bahwa Saksi Suhardi, S.T
(terdakwa dalam berkas terpisah) telah diputus terlebih dahulu oleh
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:25/PID.SUS-TPK/2016/PT.MDN Halaman 38 dari 48
Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 183 K/PID.SUS/2016
tertanggal 23 maret 2016 tidak ada dijatuhi hukuman membayar uang
pengganti; - Bahwa seandainya pun benar (quod non) terdapat putusan an. Suhardi,
S.T, sebagaimana dikemukakan Pembanding, maka jelas hal tersebut
tidak serta merta dapat dijadikan alasan bagi Pembanding untuk
menyatakan bahwa dalam hal terjadi kerugian negara terkait putusan
perkara aquo sebesar Rp.119.906.297,- masih terdapat kekurangan
pembayaran sejumlah Rp.50.541.000,- (lima puluh juta lima ratus empat
puluh satu ribu rupiah), oleh karena nyatanya berdasarkan keterangan
Saksi Suhardi, ST. dan bukti surat tersebut diatas yang bersangkutan
telah menyetorkan uang sejumlah Rp.50.541.000,- (lima puluh juta lima
ratus empat puluh satu ribu rupiah) untuk pengembalian kekurangan
volume 75 x 2,0 meter pada Pekerjaan Pembuatan Jalan Setapak Beton
di Jalan SMA Negeri 4 Lingkungan V Kelurahan Pematang Pasir yang
tidak lain merupakan pekerjaan yang dipermasalahkan dalam perkara
aquo;
Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari
dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Mei 2015 Nomor:123/Pid.Sus-
TPK/2015/PN.Mdn serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra
memori banding dari Terdakwa, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat
dengan majelis hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;
Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada
halaman 77 alinea terahir sampai halaman 78 yang mengemukakan :
“Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
surat dakwaan berbentuk subsideritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal
2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas
Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak
pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 3 jo
Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
dari kedua pasal yang didakwakan tersebut sama-sama mengatur mengenai
tindak pidana korupsi, maka Majelis Hakim berpendapat perlu dipertimbangkan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:25/PID.SUS-TPK/2016/PT.MDN Halaman 39 dari 48
mengenai penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun
2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor :31 tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang didakwakan kepada
Terdakwa dalam perkara ini .
“Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU
No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001
tersebut, apabila ditelaah secara lebih mendalam, maka dapat disimpulkan
bahwa unsur pokok atau inti delik dari kedua pasal tersebut sangat berbeda.
Unsur pokok dari Pasal 2 ayat (1), yaitu : 1. secara melawan hukum, 2.
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 3. dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun unsur pokok
dari Pasal 3, yaitu : 1. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi, 2. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan, 3. dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian Negara.
“Menimbang, bahwa secara inplisit penyalah gunaan wewenang in haeren
dengan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan “genus” nya
sedangkan unsur “penyalah gunaan wewenang” merupaakan “species”nya,
oleh karena itu ketentuan Pasal 2 dirumuskan berbeda dari ketentuan Pasal 3,
yang mana Pasal 3 ditujukan untuk subjek hukum yang memiliki kewenangan,
kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
melakukan tindakan korupsi sebagaimana tersebut dalam pekara a-quo, hal ini
telah pula diperkuat dengan pendapat guru besar hukum pidana Universitas
Indonesia, Prof. Dr.Andi Hamzah, SH, maka pertimbangan tersebut dapat di
ambil alih menjadi pertimbangan dalam perkara a-quo.
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan
tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa berhubungan
dengan tugas dan kewenangannya, dalam kedudukannya selaku Ketua BKM
“LPM Pematang Pasir “, sebagai kordinator pelaksana pekerjaan pembangunan
jalan setapak di SMA N 4 Pematang Pasir TA. 2009 dan perbuatan melawan
hukum dalam “penyalah gunaan wewenang”, secara gramatikal merupakan
perbuatan melawan hukum yang diatur secara tersendiri didalam Pasal 3 dan
bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20
Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi oleh karena itu unsur perbuatan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:25/PID.SUS-TPK/2016/PT.MDN Halaman 40 dari 48
melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair tidak
terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa”;
Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan
pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut yang menyatakan bahwa
unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No.21 Tahun 2001
dalam dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dilakukan oleh
Terdakwa Faisal Fahmi,SP,
Mernimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan dengan
memperhatikan keterangan saksi, kerterangan ahli dan keterangan Terdakwa
dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa
Faisal Fahmi, SP selaku Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat/ LPM Pematang
Pasir pada program NUSSP (Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project)
Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian
Pekerjaan Nomor : 050/1.1.5/PSP-NUSSP/LOAN ADB-DAU/2009 tanggal 18 Mei
2009 melakukan pekerjaan Pembuatan Jalan Setapak Beton di Jalan SMAN 4
Lingkungan V Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung tanpa proses
pelelangan secara umum, tanpa melakukan kajian Surat Perjanjian Pemberian
Pekerjaan nomor : 050/1.1.5/PSP-NUSSP/LOAN ADB-DAU/2009 tanggal 18 Mei
2009., Suhardi,ST selaku Kasatker/KPA/KPB menunjuk langsung terdakwa Faisal
Fahmi, SP selaku ketua BKM Pematang Pasir.
Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan No.
050/1.1.5/PSP-NUSSP/LOAN ADB-DAU/2009 tanggal 18 Mei 2009 yang
ditandatangani oleh Suhardi Selaku Kasatker NUSSP Kota Tanjung Balai dan
terdakwa Faisal Fahmi, SP Selaku Koordinator BKM Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat, untuk pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Jalan Setapak Beton di
Jalan SMAN 4 Lingkungan V Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung
Kota Tanjung Balai, dengan nilai sebesar Rp. 274.915.000,- (dua ratus tujuh puluh
empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 100
hari kalender dari tanggal 18 Mei 2009 s/d 25 Agustus 2009.;
Menimbang, bahwa setelah masa waktu 100 hari berlalu pekerjaan dalam
Perjanjian Pekerjaan tersebut tidak dapat terselesaikan dengan 100 %
sebagaimana keterangan dari akhli SON SYAFARA SIMATUPANG, ST,MM selaku
ahli (Kepala Seksi Pengujian Bahan dan Geologi UPT. Pengujian dan Pengendalian
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:25/PID.SUS-TPK/2016/PT.MDN Halaman 41 dari 48
Mutu Dinas Bina Marga Prov. Sumut) pada Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera
Utara Sejak Tahun 2004 berdasarkan Laporan Hasil Audit Tenaga Ahli Paket
Pekerjaan Pembuatan Jalan Stapak Beton di jalan SMA Negeri 4 Lingkungan V
Kelurahan Pematang Pasir No : 090/DBM.UPT.PPM/198A/2014 tanggal 27
Nopember 2014 menerangkan bahwa Paket Pekerjaan Pembuatan Jalan Setapak
Beton di Jalan SMAN IV link. V kel. Pematang Pasir Kec. Teluk Nibung Kota
Tanjung Balai memiliki Kotrak dengan No. 050/1.15/PSP-NUSSP/LOAN/ADB-
DAU/2009 tanggal 18 Mei 2009 terdapat pekerjaan kurang dan tidak dilaksanakan
sesuai dengan Surat perjanjian, pekerjaan yang dilaksanakan hanya mencapai
66,65 %, dengan total anggaran sebenarnya yang terlaksana terhadap item
pekerjaan sebesar Rp.155.008.703,00 (seratus lima puluh lima juta delapan ribu
tujuh ratus tiga rupiah).
Menimbang, bahwa juga merupakan fakta persidangan bahwa terdakwa
selaku Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat/ LPM Pematang Pasir pada
program NUSSP (Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project) mengetahui
pekerjaan tersebut tidak selesai sesuai dengan surat perjanjian namun terdakwa
tetap menerima pencairan dan pembayaran Pekerjaan Pembuatan Jalan Setapak
Beton di jalan SMA Negeri 4 Lingkungan V Kelurahan Pematang Pasir, secara
keseluruhan (100 %) pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian yaitu sebesar
Rp.274.915.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu
rupiah), walaupun terdakwa mengetahui ternyata pekerjaan yang telah selesai
dilaksanakan baru mencapai 66,65 %, dengan total anggaran sebenarnya yang
terlaksana terhadap item pekerjaan hanya sebesar Rp.155.008.703,- (seratus lima
puluh lima juta delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah) sehingga ada sisa lebih uang
diterimanya sebesar Rp.119.806.297,-(seratus sembilan belas juta delapan ratus
enamribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan
melawan hukum karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa
selaku Ketua BKM/LPM Pematang Pasir yang seharusnya tidak dilakukan atau
patut diketahuinya bahwa pekerjaan belum selesai 100%, namun Terdakwa dengan
sengaja membuat Berita Acara Prestasi Pekerjaan yang telah selesai 100% dan
atas dasar itu Terdakwa menerma pembayaran pekerjaan 100% dan Terdakwa
harus dipersalahkan danbertanggungjawab atas kebenaran formil dan materiil sebagaimana dimaksud dalam :
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:25/PID.SUS-TPK/2016/PT.MDN Halaman 42 dari 48
1. Pasal 5 Keputusan Presiden RI Nomor: 80 tahun 2003 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu :
Pengguna barang atau jasa, penyedia barang atau jasa dan para pihak yang
terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika
sebagai berikut:
i. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk
mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan
barang/jasa
j. bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan
dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan
untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.
k. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang
berakibat terjadinya persaingan tidak sehat
l. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan
sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak
m. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan para pihak yang terkait,
baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan
barang/jasa.
n. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran
keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa.
o. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi
dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang
secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara; dan
p. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi
atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau
kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan
pengadaan barang/jasa.
2. Pasal 18 (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo
Pasal 95 ayat (3) Perpres No.54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Perpres
No.70 Tahun2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa“Pejabat
yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang merupakan bukti atau
dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggungjawab atas kebenaran dan
akibat yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 tahun 2006 tentang pedoman
pengelolaan keuangan daerah dan perubahannya Nomor: 59 tahun 2007.
dalamPasal 4 ayat (3) : “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:25/PID.SUS-TPK/2016/PT.MDN Halaman 43 dari 48
peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan
bertanggungjawab dengan memperhatikan azaz keadilan, kepatutan, dan
manfaat untuk masyarakat;
Dan Pasal 122 Angka (10) : Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip
hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang – undangan.
Dan Pasal 184 Ayat 2 : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan
dokumen yang berkaitan dengan Surat bukti yang menjadi dasar penerimaan
dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap
kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti
dimaksud.
Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan
bahwa perbuatan seseorang Terdakwa sebagai subjek hukum berlaku kepada
siapa saja tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatan seseorang termasuk
Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sepanjang mampu dipertanggung jawabkan
terhadap melawan hukum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini unsur
melawan hukum dalam Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum tersebut telah
cukup terpenuhi atau telah terbukti dilakukan oleh terdakwa ;
Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, ternyata Terdakwa telah
mengembalikan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan
menyetorkan kedalam rekening Jaksa Penuntut Umum sebagai mewakili negara,
namun pengembalian uang sebesar tersebut tidak akan menghapuskan pidananya
sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang 21 Tahun 2001 Tentang
Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
Menimbang, ahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri
sendiri yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa sebesar Rp.69.365.297,- (enam
puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tujuh
rupiah) dan memperkaya orang lain atau korporasi yaitu bertambahnya kekayaan
dari saksi Suhardi,ST sebesar Rp.50.541.000,- (lima puluh juta lima ratus empat
puluh satu ribu rupiah). Dengan demikian unsur memperkaya diri atau orang lain
atau korporasi telah terbukti;
Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mempunyai
hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:25/PID.SUS-TPK/2016/PT.MDN Halaman 44 dari 48
dan perekonomian Negara yang cukup signifikan yakni berkurangnya keuangan
negara sebesar Rp119.906.297,- (seratus sembilan belas juta sembilan ratus enam
ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit
Tenaga Ahli Paket Pekerjaan Nomor : 090/DBM.UPT.PPM/198A/2014 tanggal 27
Nopember 2014, maka dengan demikian unsur merugikan keuangan Negara dan
perekonomian Negara telah terbukti ;
Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum didalam Memori
Bandingnya tentang jumlah uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa
sejumlah Rp.69.365.297,- sudah merupakan facta persidangan bahwa saksi
SUHARDI, ST, selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran dan
Pejabat Pembuat Komitmen, dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan oleh
Penasehat Hukum Terdakwa yaitu surat keterangan Nomor. 900/431 tanggal 05
April 2016 dan tenda terima rekening AC.001 atas nama Kantor Walikota, diperoleh
petunjuk pada tanggal 22 Desember 2012, telah menyetorkan uang sejumlah
Rp.50.541.000,- (lima puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah ),
kerekening AC.001 atas nama Kantor Walikota Tanjung Balai untuk pengembalian
kekurangan volume 75 x 2,0 meter pada Pekerjaan Pembuatan Jalan Setapak
Beton di jalan SMA Negeri 4 Lingkungan V Kelurahan Pematang Pasir, maka
kerugian Negara yang belum dipertanggungjawabkan adalah sejumlah
Rp.119.906.297,- dikurangi Rp. 50.541.000,- = Rp. 69.365.297,- (enam puluh
sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tujuh
rupiah), yang patut dan adil dibebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang
pengganti atas sejumlah yang belum dipertanggungjawabkan tersebut ;
Menimbang, bahwa juga sudah merupakan fakta persidangan bahwa pada
hari Senin tanggal 4 April 2016, Terdakwa telah menitipkan uang sejumlah
Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah ) sebagai bentuk rasa pertanggung jawaban
atas adanya dugaan kerugian negara akibat adanya perbuatan yang dilakukan oleh
Terdakwa, dan juga sebagaimana pula atas adanya penitipan uang yang dilakukan
oleh tersebut telah pula dibenarkan olah Jaksa Penuntut Umum sebagaimana
tersebut Repliknya, oleh karena itu patut dan adil apabila uang titipan tersebut
dirampas untuk Negara sejumlah Rp.69.365.297,- (enam puluh sembilan juta tiga
ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan sisanya
sejumlah Rp.634.703,- (enam ratus tigapuluh empat ribu tujuh ratus tiga rupiah)
dikembalikan kepada terdakwa ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:25/PID.SUS-TPK/2016/PT.MDN Halaman 45 dari 48
Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut
diatas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa dengan terpenuhinya
unsur melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
korporasi dan unsur lainnya yang telah dinyatakan terbukti maka semua unsur-
unsur Pasal 2 ayat (1) Dakwaan Primair telah terbukti, oleh karenanya Pengadilan
Tinggi tidak dapat mempertahankan lagi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Mei 2016 Nomor:123/Pid.Sus-
TPK/2015/PN.Mdn dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili
sendiri perkara ini dengan amarnya seperti tersebut dibawah ini ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka
Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah
melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dan harus
dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.
Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada
Terdakwa, perlu pula mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan
hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa:
Hal-hal yang memberatkan :
a. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi.
b. Menghambat program pembangunan
Hal-hal yang meringankan :
a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya
persidangan;
b. Terdakwa telah mengembalikan Rp.70.000.000,- sebagian kerugian negara.
c. Terdakwa dengan terus terang mengakui kesalahannya di depan persidangan
dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Terdakwa telah ditangkap dan
ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangi
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan
yang sah, maka perlu agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana
maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat
pengadilan;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:25/PID.SUS-TPK/2016/PT.MDN Halaman 46 dari 48
Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo.Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang
Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Undang-undang RI Nomor 8 tahun
1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan lainnya dari perundang-undangan
yang berlaku;
M E N G A D I L I :
- Menerima peemintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Medan Nomor : 123/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tanggal 02 Mei 2016,
yang dimohonkan banding;
Mengadili sendiri
1. Menyatakan Terdakwa FAISAL FAHMI, SP telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi Secara Bersama-
sama” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Faisal Fahmi oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun Dan denda sebesar
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan kekentuan jika denda tidak
dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah
Rp.69.365.297,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu
dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan uang yang
dititipkan Terdakwa kepada Penuntut Umum sejumlah Rp.70.000.000,-
(tujuh puluh juta rupiah), dirampas untuk Negara sejumlah uang pengganti
yang dibebankan kepada Terdakwa tersebut sebagai uang pengganti
kerugian Negara dan sisanya sebesar Rp.634.703,-(enam ratus tiga puluh
empat ribu tujuh ratus tiga rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:25/PID.SUS-TPK/2016/PT.MDN Halaman 47 dari 48
1) Asli Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) nomor :
050/1.1.5/PSP-NUSSP/LOAN ADB-DAU/2009 tanggal 18 Mei 2009.
2) Foto copy legalisir DIPA tahun 2009 nomor : 0433.0/999-06.1/-/2009
tanggal 15 April 2009.
3) Asli Dokumen pencairan dana 4 tahap (SP2D, SPM, SPTB,
Ringkasan Kontrak, BA Pembayaran).
4) Foto copy legalisir Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : Per-
63/PB/2005 tanggal 9 Desember 2005.
5) Foto copy legalisir DPA tahun 2009 nomor : 1.04.01.17.08.5.2.
6) Asli Dokumen pencairan dana 4 tahap (SP2D, SPM, SPP, BA
Pembayaran).
7) Asli 2 (dua) set Rencana Perbaikan Lingkungan-NUP.
8) Asli Pedoman Umum versi 1.2 Mei 2006.
9) Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 332 / KPTS / M /
2009 tentang pengangkatan penanggung jawab program, pelaksana
program, koordinator Wilayah, Kepala Satuan kerja non Vertikal
tertentu/kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, pejabat
pembuat komitmen, pejabat yang melakukan pengujian dan perintah
pembayaran dan bendahara pengeluaran NUSSP dilingkungan
Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaaan Umum
Tahun Anggaran 2009.
masing-masing terlampir dalam berkas perkara;
10) 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna putih beserta 2 (dua)
buah kartu SIM Card dengan nomor No. 0822 7666 8661 dan 0812
6920 0455,
dikembalikan kepada Terdakwa Faisal Fahmi SP;
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus
rupiah).
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari KAMIS tanggal 21 JULI 2016 oleh kami :
YANSEN PASARIBU, SH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL FATTAH, SH.MH. Hakim
Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, dan ROSMALINA
SITORUS, SH.MH. Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor:25/PID.SUS-TPK/2016/PT.MDN Halaman 48 dari 48
memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding,
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor :
156/Pen.Pid.Sus.TPK/2016/PT.MDN tanggal 10 Juni 2016, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 28 JULI
2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota
tersebut diatas serta RAMADHAN TARIGAN sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan