PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK SARANA DAN PRASARANA Hardi Afriansyah Kasubdit Pekerjaan Konstruksi
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK SARANA DAN PRASARANA
Hardi AfriansyahKasubdit Pekerjaan Konstruksi
AGENDA
• Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018
• Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2019
2
3
Struktur Perpres No 16/2018
15 bab
94 Pasal
Perencanaan Pengadaan
Persiapan Pengadaan
Persiapan Pemilihan
Proses Pemilihan
Pelaksanaan Kontrak
Serah Terima
PERATURAN LKPP
Perlem 7/2018 : Perencanaan Pengadaan
Perlem 8/2018 : Pedoman SwakelolaPerlem 9/2018 : Pedoman Pbj Melalui PenyediaPerlem 10/2018 : Tender/Seleksi InternasionalPerlem 12/2018 : PBJ PengecualianPerlem 13/2018 : PBJ Penanganan Keadaan DaruratKeputusan Deputi I nomor 3, 4, 5 Tahun 2018 tentang SDB Barang, Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi
Perlem 17/2018 : Daftar HitamPerlem 18/2018 : Layanan Penyelesaian Sengketa
Perlem 11/2018 : Katalog ElektronikPerlem 14/2018 : UKPBJPerlem 15/2018 : Pelaku PengadaanPerlem 16/2018 : Agen Pengadaan
PerencanaanPengadaan
PersiapanPengadaan
PersiapanPemilihan
Proses Pemilihan
PelaksanaanKontrak
Serah Terima
PA/KPAPPKPPBJ
PPK
PPBJ
POKJAPPAP
POKJAPP
PESERTA
PPKPENYEDIA
PA/KPAPjPHP, PPHP
CARA PELAKSANAAN
PBJ
Ke
bu
tuh
anB
aran
g/J
asa
Swakelola
Dikerjakan Sendiri
Instansi Pemerintah
OrganisasiMasyarakat
Kel. Masyarakat
Penyedia
ePurchasing
Katalog Nasional
Katalog Sektoral
Katalog DaerahTender Cepat
Tender/Seleksi
PenunjukanLangsung
PengadaanLangsung
Khusus
Pengadaan DalamKeadaan Darurat
Pelaksanaan Penelitian
Tender/Seleksi Int.
Pengecualian
Pengadaan di LuarNegeri
Garis Besar PBJP
Perencanaan Persiapan PelaksanaanIdentifikasi Kebutuhan
(mulai)
Penetapan Barang/Jasa
Cara
Jadwal
Anggaran PengadaanBarang/Jasa
Persiapan Swakelola
Penetapan sasaran
Penyelenggara Swakelola
Rencana Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan
RAB
Persiapan PBJ Melalui Penyedia
Menetapkan HPS
Menetapkan rancangan Kontrak
Menetapkan spesifikasi teknis/KAK
Menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan,sertifikat
garansi dan/atau penyesuaian harga
Pelaksanaan PBJ melalui Swakelola
Pelaksanaan SwakelolaTipe (I, II, III, IV)
Pembayaran Swakelola
Pengawasan danPertanggungjawaban
Pelaksanaan PBJ melaluiPenyedia
Pelaksanaan Pemilihan
Pelaksanaan kontrak
Serah Terima Hasil Pekerjaan(Selesai)
Perencanaan Pengadaanterdiri atas: Perencanaan
PBJ melalui Swakeloladan/atau Penyedia
Pokja Pemilihan: persiapan pemilihan
PP
K
Menghasilkan B/J yang tepat*untuk setiap uang yang dibelanjakan
MeningkatkanPenggunaan produk
dalam negeri
MeningkatkanPeran serta UMKM
Meningkatkan Peranpelaku usaha nasional
MeningkatkanKeikutsertaanindustri kreatif
MendorongPemerataanekonomi
MendorongPengadaanberkelanjutan
Mendukung pelaksanaanpenelitian dan
pemanfaatannya
Tujuan
Pengadaan
*kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia.
INPUT
Identifikasi Kebutuhan
Penetapan Barang/Jasa
Penentuan Cara
Pengadaan
Penetapan Jadwal
Penyusunan Anggaran PBJ
PERENCANAAN PENGADAAN
A P B D
RKA PDKUA/ PPAS
PAGU INDIKATIF Renja K/L
A P B N
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA
RKA, Dokumen Perencanaan Pengadaan
Reviu SpesifikasiTeknis/KAK
Penetapan Spesifikasi
Teknis/KAK dan Konsolidasi
Penetapan HPSPenyusunan
Rancangan Kontrak
Dokumen Persiapan
Pengadaan
Persiapan SwakelolaKegiatan persiapan Swakelola meliputi:1. Penetapan sasaran oleh PA/KPA2. Penetapan Penyelenggara Swakelola
3. Rencana kegiatan, Jadwal Pelaksanaan, RAB, ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/ peralatan/ bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri.
Tipe
Swakelola
Penetapan
Tim Persiapan Tim Pengawas Tim Pelaksana
Tipe I PA/KPA Penanggung Jawab Anggaran
Tipe IIPA/KPA
Penanggung Jawab Anggaran
Pimpinan K/L/PD Pelaksana Swakelola
Tipe IIIPenanggung Jawab
Organisasi Masyarakat
Tipe IV Penanggung Jawab Kelompok Masyarakat
Spesifikasi Teknis/KAK Rancangan Kontrak
Harga Perkiraan Sendiri
Uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan , sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga
PPK menetapkan :
Persiapan Pengadaan
Spesifikasi Barang/Jasa
Produksi dalam negeri
Produk SNI
Produksi Industri Hijau
Tersedia & mencukupi
Boleh sebut Merk*
∗ Komponen barang/jasa, Suku cadang, Bagian dari satu sistem yang sudah ada, Barang/jasa dalam katalog elektronik; atau Barang/jasa melalui tender cepat.
HPS disusun berdasarkan keahlian danmenggunakan data yang dapat dipertanggung-
jawabkan
Nilai HPS bersifat terbukadan tidak bersifat rahasia
HPS Disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas
akhir : pemasukan dokpenawaran
(pascakualifikasi) ataupemasukan dok kualifikasi
(prakualifikasi)
Memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung
HPS bukansebagai dasar
untukmenentukan
besarankerugian negara
Dikecualikan utkpagu ≤ 10 juta, epurchasing dantender pekterintegrasi
Ketentuan Umum HPS
Total HPS = hasilperhitungan HPS + PPN
Jenis Kontrak untuk B/PK/JL
JENIS KONTRAK KETENTUAN
Lumsum
a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
b. berorientasi kepada keluaran; dan
c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang
dihasilkan sesuai dengan kontrak.
Kontrak Harga Satuan
a. volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan
b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran
c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan
diselesaikan
Kontrak gabungan
Lumsum dan Harga
Satuan
Untuk pekerjaan yang sebagian dapat mempergunakan Lumpsumdan untuk bagian yang lain menggunakan Harga Satuan dalam 1pekerjaan yang diperjanjikan
Kontrak Terima Jadi
(Turnkey)
a. jumlah harga pasti dan tetap
b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin
Kontrak Payunguntuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau
waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani
Kontrak Tahun Jamak
Tahun Anggaran 11 januari 2017
Tahun Anggaran 231 Desember 2018
Tahun Anggaran 3
< 12 bulan
Pekerjaan yang Penyelesaiannya lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun anggaran
12 bulan 12 bulan 12 bulan
Pekerjaan yang memberikan manfaatlebih apabiladikontrakan lebih dari 1 tahun anggaran danpaling lama 3 tahunanggaran
> 12 bulan
Bentuk Kontrak
Bentuk kontrak Barang Konstruksi Jasa lainnya Konsultansi
Bukti pembelian/
pembayaran≤ 10 juta n/a ≤ 10 juta n/a
Kuitansi ≤ 50 juta n/a ≤ 50 juta n/a
Surat Perintah
Kerja (SPK)
> 50 juta s.d
200 juta≤ 200 juta
> 50 juta s.d
200 juta≤ 100 juta
Surat perjanjian > 200 juta > 200 juta > 200 juta > 100 juta
Surat pesanane-purchasing/pembelian melalui toko
daring
Usaha Kecil (B/PK/JL)
JK dan Usaha Non Kecil (B/PK/JL)
KontrakTahun Jamak
Uang Muka
Maks30 %
Dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan:
Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.
Maks20 %
Maks15 %
Jaminan Penawaran
Jaminan Sanggah Banding
Jaminan Pelaksanaan
Jaminan Uang Muka
Jaminan Pemeliharaan
Jenis Jaminan PBJ
PERSIAPAN PEMILIHAN MELALUI
PENYEDIA
Dokumen Persiapan Pengadaan melalui
Penyedia
Reviu oleh UKPBJ/ Pejabat Pengadaan
Menetapkan Metode Pemilihan,
Menetapkan MetodeKualifikasi
Menetapkan PersyaratanKualifikasi
Menetapkan MetodeEvaluasi Penawaran
Metode PenyampaianDokumen Penawaran
Menyusun Jadwal Pemilihan
Menyusun Dokumen Pemilihan Dokumen Pemilihan
Metode Pemilihan B/PK/JL
Tender
PenunjukanLangsung
PelelanganSederhana
E-Purchasing
Tender Cepat
❖ Keadaan Tertentu
❖ Jika tidak dapat menggunakan metode lainnya
❖ Spek & volume pekerjaan sudah ditentukan rinci❖ Pelaku terkualifikasi dalam SIKaP
❖ Nilai s.d 200 Juta
❖ Katalog elektronik
▪ konferensi mendadak▪ bersifat rahasia▪ Pertahanan negara▪ Satu kesatuan konstruksi▪ Hanya 1 pelaku usaha yg mampu
Pengadaan Langsung
▪ Benih dan Pupuk▪ Sarpas utk
masyarakat tdkmampu
▪ Hak Paten▪ Tender ulang gagal
Metode Evaluasi
Penawaran Penyedia B/PK/JL
3. HargaTerendah
1. SistemNilai
2. Penilaian
BSUE
• Harga menjadi dasar penetapan pemenangdiantara penawaran yang memenuhipersyaratan teknis
• memperhitungkan penilaian teknis dan harga
• memperhitungkan faktor umur ekonomis,harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan,dan nilai sisa dalam jangka waktu operasitertentu.
Metode Penyampaian Dokumen Penawaran
Kriteria Penggunaan
Tata Cara Pelaksanaan
• B/PK/JL yang menggunakanmetode evaluasiharga terendah
• JK dengan metodepengadaanlangsung danpenunjukkanlangsung
B/PK/JL :• Spesifikasi belum bisa
ditentukan dengan pasti• Berbagai alternatif
teknologi• Dimungkinkan perubahan
spesifikasi• Penyetaraan teknis
• B/PK/JL yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu
• JK dengan metode seleksi
1 File 2 File 2 Tahap
Pelaksanaan Kualifikasi
PRAKUALIFIKASI PASCA-KUALIFIKASI
Tender B/PK/JL
Kompleks Non-Kompleks
Seleksi Jasa Konsultansi
Badan Usaha Perorangan
Penunjukan LangsungB/PK/JL/JK
TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI TENDER/SELEKSI
Proses Kualifikasi dan Proses Pemilihan dalam Prakualifikasi
Proses Kualifikasi dan Proses Pemilihan dalam Pascakualifikasi
TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN
Undangan/Pengumuman
Pendaftaran dan Pengunduhan
Dokumen Pemilihan
Pemberian Penjelasan
Penyampaian Dokumen
Penawaran
Pembukaan Dokumen
Penawaran
Evaluasi Dokumen
Penawaran
Penetapan Calon Pemenang
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis
Harga/Biaya
Penetapan Pemenang
Sanggah Sanggah BandingTender/Seleksi
Gagal
Laporan Hasil Pemilihan
EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
Koreksi Aritmatik
Evaluasi Administrasi
Evaluasi Teknis
Evaluasi Harga
EVALUASI HARGA
Koreksi aritmatik
Evaluasi kewajaran harga
Evaluasi harga satuan timpang
Evaluasi harga
TENDER/SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUTNYA
TENDER/SELEKSI GAGAL TINDAK LANJUT
Dinyatakan oleh Pokja Pemilihan
Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi penawaran Evaluasi penawaran ulang
Ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan
ketentuan dalam Perpres ini Penyampaian penawaran ulangNegosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai
Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada
pemberian waktu perpanjangan
Tender/Seleksi ulangTidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran
Seluruh peserta terlibat KKN
Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat
Seluruh penawaran harga tender B/PK/JL diatas HPS
Dinyatakan oleh PA/KPA
KKN melibatkan pokja pemilihan/PPK Tender/Seleksi ulang
Jika tender/seleksi ulang gagal dapat dilakukan penunjukan langsung
Penunjukan Langsung, dalam hal:1. Kebutuhan tidak dapat ditunda2. Tidak cukup waktu untuk dilaksanakan Tender/Seleksi
Pelaksanaan Kontrak
• Penetapan SPPBJ
• Penandatanganan Kontrak;
• Pemberian Uang Muka;
• Pembayaran Prestasi Pekerjaan;
• Perubahan Kontrak;
• Penyesuaian Harga;
• Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak
• Pemutusan Kontrak;
• Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau
• Penanganan Keadaan Kahar.
PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat
mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.
Ikatan Perjanjian
• Diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuranpengembalian uang muka, retensi, dan denda
• Retensi sebesar 5% digunakan sebagai Jaminan PemeliharaanPekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnyayang membutuhkan masa pemeliharaan
• Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepadasubkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi buktipembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasipekerjaannya
Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Bulanan Termin
Sekaligus setelah pekerjaan selesai
Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Pembayaran dapat dilakukan sebelumprestasi pekerjaan untuk PBJ yang
karena sifatnya dilakukan pembayaranterlebih dahulu sebelum barang/jasa
diterima, setelah Penyediamenyampaikan jaminan atas
pembayaran yang akan dilakukansesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi
bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan
telah dicantumkan dalam Kontrak.
Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Perubahan Kontrak
Dapat dilakukan
• Semua Jenis Kontrak
Ketentuan
• Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
• Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
• Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kondisilapangan; dan/atau
• Mengubah jadwal pelaksanaan
Penambahan nilai Kontrak akhir tidak melebihi 10% dari nilai kontrak awal
a. Jika Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masapelaksanaan Kontrak berakhir, maka PPK melakukanpenilaian terhadap kemampuan penyedia
b. Jika dinilai mampu PPK memberikan kesempatan denganpengenaan sanksi denda keterlambatan
c. dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnyamengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaansanksi denda keterlambatan kepada penyedia danperpanjangan jaminan pelaksanaan
d. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untukmenyelesaikan pekerjaan dapat melampaui TahunAnggaran
e. Tindak Lanjut Keadaan Kahar?
Penyelesaian Kontrak
1. Setelah barang/jasa hasil pekerjaan selesai 100%sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalamKontrak, Penyedia mengajukan permintaan secaratertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa
2. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasayang diserahkan
3. PPK dan Penyedia menandatangani Berita AcaraSerah Terima.
Serah Terima Hasil Pekerjaan
Penyedia ke PPK
Serah terima hasil pekerjaan dari PPK ke PA/KPA denganketentuan:1. PPK menyerahkan barang/jasa atau hasil pekerjaan kepada
PA/KPA.2. PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan
pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa. dokumenyang harus diperiksa meliputi: dokumenprogram/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumenperencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapanpengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumenKontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dandokumen serah terima hasil pekerjaan
3. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara.
Serah Terima Hasil Pekerjaan
PPK ke PA/KPA
PermenPUPRNo.7 tahun 2019
1. Segmentasi
2. Kualifikasi
3. Evaluasi Penawaran
4. Rapat Persiapan Penunjukan
Penyedia
5. Pengaturan Lainnya
Pekerjaan Konstruksi
Maksimal 10 M
KECIL MENENGAH BESAR
Diatas 10 M s/d 100 M Diatas 100 M
PEMAKETAN PEKERJAAN
Segmentasi Pemaketan
Syarat Kualifikasi Administrasi Badan Usaha
mengisi data Formulir isian kualifikasi
• Untuk kualifikasi kecil, memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi dan Klasifikasi yang sesuai persyaratan.
• Untuk kualifikasi Non-kecil, memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi dan sub-Klasifikasi dan jenis pekerjaan yang sesuai persyaratan
memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).Untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Asing memiliki bukti Izin
Perwakilan Badan Usaha Jasa Konsultansi Asing
Syarat Kualifikasi Administrasi Badan Usaha
Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu dan Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Sertifikat
Manajemen Lingkungan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dan/atau untuk pelaku usaha dengan
kualifikasi Besar
memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan
Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya (apabilaada)
Syarat Kualifikasi Teknis Badan Usaha
Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan nilai KD sama dengan 3 NPt (Nilai pengalaman tertinggi) pada subklasifikasi, jenis pekerjaan, dan/atau key activities (major item) yang sesuai dengan persyaratan dalam kurun waktu 10
tahun terakhir
Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu4 (empat) tahun terakhir, termasuk pengalaman subkontrakkecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
Syarat Kualifikasi Teknis Badan Usaha
Memiliki paling kurang :a. 1 (satu) Tenaga Tetap Bersertifikat Terampil (SKT)
yang sesuai dengan Klasifikasi SBU yang disyaratkan (Untuk Usaha Kecil)
b. 1 (satu) Tenaga tetap Bersertifikat Ahli (SKA) yang sesuai dengan Subklasifikasi SBU yang disyaratkan (Untuk Usaha Menengah dan Besar) (dipilih sesuai Kualifikasi yang dipersyaratkan)
Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) (bagiUsaha Kecil)
Syarat Kualifikasi Keuangan Badan Usaha
Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilaipaling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari HPS, yang disertai dengan laporan keuangan(untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi UsahaMenengah dan Besar. Khusus untuk Usaha Besar, laporan keuangan wajib telah diaudit)
Syarat Kualifikasi Keuangan Badan Usaha
PERHITUNGAN SISA KEMAMPUAN NYATA (SKN)
Rumusan Kemampuan Nyata (KN) dan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) adalah:
KN = fp. MK = fp. (fl. KB)
KN = Rp…..
SKN = KN – Σ(nilai kontrak paket pekerjaan/proyek yang sedang dikerjakan – prestasi Pekerjaan)= Rp....... - Rp..........
= Rp........... (SKN minimal lebih besar 10% HPS)
Keterangan : fp = faktor perputaran modal
fp untuk Usaha Menengah dan Besar = 7
MK = Modal Kerja (hasil perhitungan dari : fl.KB)
fl = faktor likuiditas fl untuk Usaha Menengah dan Besar = 0.6
KB = Kekayaan Bersih / total ekuitas yang dilihat dari neraca keuangan tahun terakhir
Evaluasi Teknis Penawaran
Unsur-unsur yang dinilai:a. Metode Pelaksanaan Pekerjaan;b. Memiliki kemampuan menyediakan Personil;c. Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan
utama; d. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan
pekerjaan utama;e. Menyampaikan isian Identifikasi bahaya.
UNSUR YANG DIEVALUASI
Evaluasi Penawaran (Evaluasi Teknis)
METODE PELAKSANAAN
• Pokja Pemilihan harus menguraikan secaradetail hal-hal yang akan dinilai pada metodepelaksanaan pekerjaan sehingga hasil penilaianbersifat objektif dan dapatdipertanggungjawabkan;
• Metode yang ditawarkan oleh pesertadibandingkan dengan metode yang menjadibagian persyaratan teknis yang telahditetapkan oleh PPK.
Evaluasi Penawaran (Evaluasi Teknis)
KEMAMPUAN MENYEDIAKAN PERSONIL
01 02 03 04
Tidakdievaluasi dan
tidak perlumelampirkan
Sertifikat(SKT/SKA) pada
saat tender
SKA Personil yang ditawarkan harus
dibuktikan pada saatPre-award Meeting
(Rapat PersiapanPenunjukanPenyedia)
Pengalamandihitung
berdasarkantahun anggaran
Pengalaman kerjayang dihitung adalahpengalaman sesuai
dengan jenispekerjaan yang
ditenderkan(bukan berdasarkan
jabatan yang ditawarkan)
SERTIFIKAT PEMBUKTIAN PENGALAMAN PENGALAMAN
Evaluasi Penawaran (Evaluasi Teknis)
KEMAMPUAN MENYEDIAKAN PERALATAN
• peralatan utama adalah peralatan yang mendukung pekerjaan utama (major item);
• Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari Sewa Bersyarat dan Sewa Beli cukup terhadap surat perjanjian sewa dan bukti kepemilikan pemilik peralatan, serta tidak perlu sampai mengevaluasi kualifikasi pemilik peralatan;
• SILO dapat menjadi hal yang dievaluasi.• Lokasi, Merek dan tahun pembuatan tidak dievaluasi.
Evaluasi Penawaran (Evaluasi Teknis)
PEKERJAAN SUBKONTRAK1. Pekerjaan utama dapat disubkontrakkan kepada
subpenyedia spesialis.
2. Penawaran di atas Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada spesialis dan pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Kecil; dan/atau
3. Penawaran di atas Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada spesialis dan pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Kecil dan dalam penawarannya sudah menominasikan sub penyedia jasa dari lokasi pekerjaan setempat (Lingkup Kab/Kota/Propinsi), kecuali tidak tersedia sub penyedia jasa yang dimaksud.
“Ditambahkan kewajiban
subkon kepada spesialis”
Evaluasi Penawaran (Evaluasi Harga)
“Apabila tidak menyampaikan perkiraan biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta
Keselamatan Konstruksi maka dinyatakan GUGUR”
Total harga penawaran terkoreksidibandingkan dengan nilai total HPS
Biaya penyelenggaraan K3 dan KeselamatanKonstruksi harus diperhitungkan tersendiridalam total biaya penawaran, dengan besaranbiaya berkisar antara 1.0 sampai 2.5% dari nilaipekerjaan atau sesuai dengan kebutuhan
RAPAT PERSIAPAN PENUNJUKAN PENYEDIA
PPK, Pokja Pemilihan dan Pemenang wajib melaksanakan Rapat Persiapan PenunjukanPenyedia dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah:
a. Masa sanggah berakhir (apabila tidak ada sanggahan);
b. Pokja Pemilihan menjawab semua sanggahan dari peserta dan masa sanggah telahberakhir (apabila tidak ada sanggah banding); atau
c. KPA menyatakan sanggah banding salah/ tidak diterima (apabila ada sanggahbanding).
Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia, dilaksanakan untuk memastikan pemenangmemenuhi ketentuan:
a. Keberlakuan data isian kualifikasi;
b. Bukti sertifikat kompetensi personel manajerial;
c. Kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi atau analis yang belumbersertifikasi pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
d. Pelaksanaan alih pengalaman/ keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerjapraktik/ magang, paling sedikit pembahasan terkait jumlah peserta, durasipelaksanaan dan jenis keahlian.
PENGATURAN LAINNYA
PEMAGANGANDalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) penyedia jasa pelaksana konstruksi diwajibkan memberikan alih pengalaman/keahlian melalui sistem kerja praktek/magang.
PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI• Peserta berkewajiban menyampaikan penawaran yang mengutamakan
material/ bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia
• Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri
SANGGAH BANDING• Sanggah Banding merupakan keberatan dari penyanggah kepada KPA
yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, sanggah banding ditujukan kepada PA.
• Jaminan Sanggah Banding sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS
Terima Kasihwww. LKPP.go.id
Gedung LKPP Lt 7
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta
Selatan, DKI Jakarta - 12940
Tel: (021) 299 12 450, Fax: (021) 299 12 451
57