Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kecamatan

7/26/2019 Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kecamatan

1/41

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, emerintahan Daerah !ang mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk

memper"epat ter#u$udn!a kese$ahteraan mas!arakat melalui peningkatan

pela!anan pemberda!aan dan peran serta mas!arakat serta penguatan da!a saing

daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

keistime#aan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara %esatuan

Republik Indonesia& Undang-undang Nomor '( Tahun ())4 tentang emerintahan

Daerah sebagai pedoman dasar pen!elenggaraan *tonomi Daerah dalam

pen$elasan umum angka 1 huru+ a antara lain men!atakan

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, emerintah Daerah ber#enang untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan menurut a.as *tonomi dan tugas pembantuan/

%emudian, pemberian otonomi daerah diarahkan untuk memper"epat

ter#u$udn!a keseh$ateraan mas!arakat melalui peningkatan pela!anan,

pemberda!aan serta peran serta mas!arakat& Di samping itu melalui otonomi,

daerah diharapkan mampu meningkatkan da!a saing dengan memperhatikan

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam sistem Negara %esatuan Republik

Indonesia&


2/41

(

0pabila dilihat se"ara seksama *tonomi Daerah dilatarbelakangi

perkembangan kondisi di dalam negeri !ang mengindikasikan bah#a rak!at

menghendaki keterbukaan dan keadilan dalam pelaksanaan pemerintahan&

Rentang kendali #ila!ah Spam of Control2 !ang terlalu $auh di era sentralisasi

pada masa *rde 3aru telah melemahkan daerah& %ebi$akan !ang sentralistik di

segala aspek membuat daerah men$adi terkekang& 0papun kebi$akan dari

pemerintah pusat harus dilaksanakan sepenuhn!a oleh daerah padahal kebi$akan

tersebut belum tentu sesuai dengan daerah&

Selan$utn!a ke$atuhan re.im *rde 3aru men$adi a#al perubahan sistem

pemerintahan di Indonesia terutama di daerah& Tekanan-tekanan di a#al masa

re+ormasi kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor (( Tahun 1999 tentang

emerintahan Daerah !ang kemudian di reisi dengan Undang-Undang Nomor

'( Tahun ())4 tentang emerintahan Daerah& Se$ak keruntuhan kekuasaan *rde

3aru, ban!ak sekali ter$adi perubahan dalam pelaksanaan ketatanegaraan di

Indonesia& Salah satu perubahan paling mendasar adalah dalam pemerintahan

daerah& ika sebelumn!a pemerintahan daerah menganut sistem sentralistik maka

se$ak berlakun!a Undang-undang Nomor (( Tahun 1999 tentang emerintahan

Daerah !ang kemudian direisi dengan Undang-undang Nomor '( Tahun ())4

tentang emerintahan Daerah !ang berlaku adalah sistem desentralisasi&

elaksanaan desentralisasi dalam bentuk *tonomi Daerah memberikan

ban!ak sekali perubahan sekaligus konsekuensi bagi daerah& 3ukan semata soal

semakin besarn!a kekuasaan dan keleluasaan daerah dalam mengelola daerahn!a


3/41

'

tetapi $uga konsekuensi ikutann!a !ang se"ara tak langsung berpengaruh pada

sistem rumah tangga daerah !ang dianut selama masa sentralisasi pemerintahan&

Sistem rumah tangga daerah adalah tatanan !ang bersangkutan dengan "ara-

"ara membagi tugas dan tanggung$a#ab mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan antara pusat dan daerah& Salah satu pen$elmaan pembagian tersebut

!aitu daerah-daerah akan memiliki se$umlah urusan pemerintahan, baik atas dasar

pen!erahan maupun atas pengakuan ataupun dibiarkan sebagai urusan rumah

tangga daerah&

Salah satu perubahan mendasar dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah

dalam hal ke#enangan& Dalam rangka pen!elenggaraan hubungan ke#enangan

antara pemerintah dan daerah, Undang-Undang Nomor '( Tahun ())4 asal 1)

menegaskan, pemerintah daerah men!elenggarakan urusan pemerintahan !ang

men$adi ke#enangann!a, ke"uali urusan pemerintahan !ang oleh undang-undang

ini ditentukan men$adi urusan pemerintah& Dalam rangka men!elenggarakan

urusan pemerintahan !ang men$adi ke#enangan daerah, pemerintahan daerah

men$alankan otonomi seluas-luasn!a untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan&

Dalam men!elenggarakan urusan pemerintahan tersebut di atas, pemerintah

men!elenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan

kepada perangkat pemerintah atau #akil pemerintah di daerah atau dapat

menugaskan kepada pemerintahan daerah dan atau pemerintahan desa&

embagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bah#a

selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan !ang sepenuhn!a tetap men$adi


4/41

4

ke#enangan pemerintah& Urusan pemerintahan tersebut men!angkut ter$aminn!a

kelangsungan hidup bangsa dan negara se"ara keseluruhan&

Implementasi kebi$akan otonomi daerah telah mendorong ter$adin!a

perubahan, baik se"ara struktural, +ungsional maupun kultural dalam tatanan

pen!elenggaraan pemerintahan daerah& Salah satu perubahan !ang sangat esensial

!aitu men!angkut kedudukan, tugas pokok dan +ungsi ke"amatan& !ang

sebelumn!a merupakan perangkat #ila!ah dalam kerangka asas sentralisasi,

berubah statusn!a men$adi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi&

Sebagai perangkat daerah, "amat dalam men$alankan tugasn!a mendapat

pelimpahan ke#enangan dari dan bertanggung$a#ab kepada bupati atau #alikota&

Se"ara singkat dalam pelaksanaan otonomi daerah, ke"amatan merupakan

perangkat daerah sebagai pelaksana teknis ke#ila!ahan !ang mempun!ai #ila!ah

ker$a tertentu !ang dipimpin oleh seorang "amat& %arakteristik sebagai perangkat

daerah tentu berbeda saat ke"amatan masih merupakan perangkat #ila!ah&

6amat sebagai perangkat daerah selain melaksanakan tugas umum

pemerintahan di #ila!ah ke"amatan, khususn!a tugas-tugas atributi+ melekat2

dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di

#ila!ah ke"amatan, pen!elenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan

peraturan perundang-undangan, pembinaan pen!elenggaraan pemerintahan desa

dan7atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainn!a !ang belum

dilaksanakan oleh pemerintahan desa7kelurahan dan7atau instansi pemerintahan

lainn!a di #ila!ah ke"amatan& Di samping itu, kedudukan 6amat berbeda dengan


5/41

5

kepala instansi pemerintahan lainn!a di ke"amatan, karena $uga bertindak sebagai

koordinator seluruh instansi pemerintahan !ang ada dike"amatan&

Terkait dengan hal tersebut, sudah barang tentu 6amat mempun!ai tugas

pokok dan +ungsi !ang diatur oleh peraturan perundang-undangan& Selain tugas

pokok dan +ungsi !ang sudah ditentukan, "amat $uga melaksanakan ke#enangan

pemerintahan !ang dilimpahkan oleh 3upati untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah sebagaimana !ang termuat dalam Undang-undang Nomor '(

Tahun ())4 tentang emerintahan Daerah asal 1(8 a!at ( !ang !aitu

%e"amatan sebagaimana dimaksud pada a!at 12 dipimpin oleh "amat !ang

dalam pelaksanaan tugasn!a memperoleh pelimpahan sebagian ke#enangan

bupati atau #alikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah&/

eran "amat ini se"ara lebih khusus dipertegas dalam eraturan emerintah

Nomor 19 Tahun ()) tentang %e"amatan asal 15 a!at ( dan eraturan

emerintah Nomor 41 Tahun ()): tentang *rganisasi erangkat Daerah asal 1:

a!at (& roduk-produk hukum ini adalah pemberi legitimasi tentang tugas

pelimpahan ke#enangan !ang di$alankan oleh "amat&

3erdasarkan eraturan Daerah %abupaten ;erangin Nomor (( Tahun ()),

!ang merupakan implementasi dari eraturan emerintah Nomor 41 Tahun ()):

Tentang *rganisasi dan Tata %er$a %e"amatan dan %elurahan dalam %abupaten

;erangin asal 4 a!at (2 disebutkan bah#a selain tugas umum pemerintahan,

"amat $uga melaksanakan ke#enangan pemerintahan !ang dilimpahkan oleh

3upati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah !ang meliputi aspek

peri.inan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, penga#asan, +asilitasi, penetapan,

pen!elenggaraan dan ke#enangan lain !ang dilimpahkan& 0dapun tu$uan dari


6/41

8

pelimpahan #e#enang adalah supa!a peker$aan tidak tertunda,saluran komunikasi

akan men$adi lan"ar, dan keputusan akan lebih sesuai dengan keadaan dan situasi

setempat&1

Selan$utn!a dalam eraturan 3upati ;erangin Nomor 1 Tahun ())8 tentang

elimpahan Sebagian


7/41

:

ditemukan kurangn!a peran ke"amatan dalam pelaksanaan dan penga#asan !ang

merupakan implikasi dari pelaksanaan kegiatan !ang dilakukan oleh instansi

terkait tanpa koordinasi dengan pihak %e"amatan&

Di %abupaten ;erangin, se$ak diberlakukann!a desentralisasi dalam bentuk

otonomi daerah maka pelimpahan sebagian #e#enang oleh 3upati $uga telah

dilaksanakan& Sementara disisi lain, se$ak tahun ()): telah ter$adi dua kali

pemekaran #ila!ah di %abupaten ;erangin& ika pada a#al berdirin!a han!a

terdiri dari 9 Sembilan2 ke"amatan maka sekarang $umlahn!a adalah (4 dua

puluh empat2 ke"amatan& Salah satu alasan !ang sering dikemukakan tentang

pemekaran adalah demi e+ektiitas dan e+isiensi pela!anan publik serta per"epatan

pembangunan&

0pabila dikaitkan dengan pelimpahan #e#enang 3upati kepada 6amat,

pemekaran ini tentun!a menimbulkan berbagai pertan!aan& ;isaln!a, apakah

pelaksanaan pelimpahan sebagian #e#enang 3upati kepada 6amat di ke"amatan

hasil pemekaran sama e+ekti+n!a dengan ke"amatan induk& 3erkaitan dengan hal

tersebut diatas, peneliti merasa perlu melakukan penelitian dengan $udul

/Efektivitas Pelimpahan Wewenang Dari Pemerintah Ka!paten Kepa"a

Pemerintahan Ke#amatan Di Ka!paten $erangin "alam Desentralisasi

Pemerintahan%

1.& '!m!san

$asalah


8/41

Dari uraian diatas peneliti men"oba mengidenti+ikasi dan merumuskan

masalah sebagai berikut

1& 3agaimanakah e+ektiitas pelimpahan #e#enang oleh 3upati kepada

emerintahan %e"amatan di %abupaten ;erangin@

(& 0pa hambatan-hambatan !ang dihadapi sehubungan dengan pelimpahan

#e#enang oleh 3upati kepada emerintahan %e"amatan di %abupaten

;erangin@

'& 0pa upa!a !ang ditempuh untuk mengatasi hambatan dalam elimpahan


9/41

9

Dalam enelitian ini metode !ang digunakan adalah metode deskripti+&

;enurut AeB!& & ;oleong deskripti+ adalah merupakan metode penelitian !ang

mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan merupakan angka-

angka&(

Sementara Bogdan dan Taylor memberikan istilah pendekatan kualitati+

sebagai prosedur penelitian !ang menghasilkan data deskripti+ berupa kata-kata

tertulis7lisan dan orang-orang serta perilaku !ang diamati& ';elalui pendekatan

kualitati+ akan diperoleh berbagai data !ang akan ditindaklan$uti dalam

pembahasan penelitian itu sendiri&

;etode penelitian !ang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

deskripti+ dengan pendekatan kualitati+, !aitu dengan maksud untuk mengetahui

serta mendapatkan gambaran tentang permasalahan !ang ter$adi pada tempat dan

#aktu tertentu, kemudian berusaha menganalisa dan men$elaskan +enomena-

+enomena !ang ter$adi untuk peme"ahan masalah mengenai +akta-+akta dan si+at-

si+at dari populasi& ;elalui enelitian deskripti+ dengan pendekatan kualitati+,

diharapkan dapat menggambarkan permasalahan dan melakukan pengka$ian atau

analisis tentang e+ekti+itas dan bentuk pelimpahan #e#enang oleh 3upati kepada

emerintahan %e"amatan di %abupaten ;erangin& Data itu selan$utn!a diolah,

disusun dan dianalisis se"ara kualitati+ dan disa$ikan dalam bentuk uraian&

1.* P)p!lasi "an

+ampel

(AeB!& & ;oleong, Metode Penelitian Kualitatif, 3andung, Rema$a Rosdakar!a, 1991,

hal& ')& 'Ibid,>al& 8:&


10/41

1)

opulasi adalah semua unit analisis !ang ingin di teliti dalam suatu

penelitian, baik men!angkut kelembagaan maupun dalam #u$ud manusia&

;enurut Sugiono populasi adalah #ila!ah generalisasi !ang terdiri atas ob!ek

atau sub!ek !ang ditetapkan oleh peneliti untuk dipela$ari dan kemudian ditarik

kesimpulan&4

opulasi meru$uk kepada sebuah kesatuan mas!arakat atau komunitas !ang

berada dan berhubungan dengan +okus dilakukann!a penelitian& opulasi dalam

penelitian ini adalah perangkat emerintah %e"amatan !ang berada dalam lokasi

penelitian !aitu %e"amatan Tabir, %e"amatan Tabir Ilir, %e"amatan ;argo Tabir

dan %e"amatan Tabir Aintas&

Sampel adalah sebagian dari $umlah populasi dan karakteristik !ang

dimiliki populasi tersebut &5Sampel !ang baik atau representati+ adalah agar dapat

me#akili populasi harus dilakukan dengan menggunakan salah satu teknik

sampling !ang dianggap lebih "o"ok& Dalam pengambilan sampel, peneliti

menggunakan teknik Purposive Sampling atau sampel bertu$uan, !aitu teknik

penarikan sampel !ang memberikan kesempatan !ang tidak sama terhadap setiap

anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel& 0rtin!a, populasi !ang di$adikan

sebagai sampel oleh peneliti karena dianggap memiliki pengetahuan mengenai

hal-hal !ang men$adi ob$ek utama penelitian& Sampel !ang dipilih sedapat

mungkin me#akili keseluruhan lokasi penelitian ini& Dalam penelitian ini !ang

di$adikan sampel adalah seban!ak 1: tu$uh belas2 orang, !ang terdiri dari

- %abag Tata emerintahan %abupaten ;erangin 1 satu2 orangC

4

Sugiono,Metode Penelitian Administrasi,0l+abet, 3andung 199, >al& 5:&5Ibid >al& 5&


11/41

11

- %e"amatan Tabir 4 empat2 orang !aitu 6amat, Sekretaris %e"amatan, %epala

Seksi emerintahan dan %epala Seksi ela!anan UmumC

- %e"amatan Tabir Ilir 4 empat2 *rang !aitu 6amat, Sekretaris %e"amatan,

%epala Seksi emerintahan dan %epala Seksi ela!anan UmumC

- %e"amatan Tabir Aintas 4 empat2 orang !aitu 6amat, Sekretaris %e"amatan,

%epala Seksi emerintahan dan %epala Seksi ela!anan UmumC dan

- %e"amatan ;argo Tabir 4 empat2 orang !aitu 6amat, Sekretaris %e"amatan,

%epala Seksi emerintahan dan %epala Seksi ela!anan Umum&

1., -eknik

Peng!mp!lan Data

Dalam penelitian !ang akan dilakukan, peneliti menggunakan teknik

pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan&

! Studi kepustakaan "#ibrary $esear%&'

aitu suatu teknik untuk mendapatkan data teoritis guna memperoleh

pendapat ahli dengan mempela$ari bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan

perundang-undangan !ang mana isi dan materin!a berkaitan dengan masalah

!ang akan dibahas, serta buku-buku !ang berhubungan dengan masalah !ang

akan diteliti&

(! Studi Aapangan ")ield $esear%&'

aitu dengan "ara memperoleh data !ang bersi+at primer& enelitian ini

menggunakan metode

a& ;etode *bserasi


12/41

1(

aitu studi !ang disenga$a dan sistematis tentang +enomena-+enomena

sosial dan ge$ala psikis dengan $alan pengamatan dan pen"atatan&

Sedangkan pengamatan adalah alat pengumpulan data !ang dilakukan

dengan "ara mengamati dan men"atat se"ara sistematik ge$ala-ge$ala !ang

diselidiki& engamatan akan men$adi alat pengumpulan data !ang baik,

apabila8

! ;engabdi kepada tu$uan penelitianC

(! Diren"anakan se"ara sistematikC

*! Di"atat dan dihubungkan dengan komposisi-komposisi

!ang umumC dan

+! Dapat di"ek dan dikontrol aliditas, reliabilitas dan

ketelitiann!a&

Dalam penelitian ini pengamatan dilakukan di %antor 6amat Tabir, Tabir

Ilir, Tabir ;argo dan Tabir Aintas&

b& ;etode


13/41

1'

pokok-pokok persoalan dari +okus penelitian dan orang !ang

di#a#an"arai&

BAB II

-INAUAN PU+-AKA

&.1 Pengertian Efektivitas

=+ekti+itas dalam konsep mana$emen merupakan sebuah kata !ang sering

terdengar karena biasan!a berkaitan dengan pen"apaian target atau tu$uan ker$a&

Eibson mende+enisikan bah#a e+ektiitas menggambarkan seluruh siklus input-

proses-output&: Sementara menurut


14/41

14

ditargetkan se"ara maksimal dengan meman+aatkan +aktor- +aktor pendukung

!ang ada&

&.&Pengertian Pemerintahan "an Pemerintah

a& engertian emerintahan adalah segala bentuk kegiatan !ang berkaitan dengan

tugas dan #e#enang negara +ungsi negara2& 3erkaitan dengan hal itu

pengertian pemerintahan dalam arti sempit adalah pemerintahan !ang

meliputi +ungsi dari lembaga eksekuti+ sa$a, sedangkan pemerintahan dalam

arti luas adalah seluruh +ungsi negara !ang meliputi legislati+, eksekuti+ dan

!udikati+&

b& engertian emerintah government2 se"ara etimologis berasal dari 3ahasa

unani Kubernan atau Nahkoda %apal& Dengan demikian pemerintah adalah

aktor atau orang !ang melaksanakan tugas dan ke#enangan negara&

Sehubungan dengan pengertian pemerintah di atas, pemerintah dalam arti

sempit adalah aparat eksekuti+, !akni kepala pemerintahan dan kabinetn!a,

sedangkan pemerintah dalam arti luas berarti seluruh aparat !ang

melaksanakan +ungsi-+ungsi negara&1)

&.( Pengertian Pemerintah Daerah

1)

Ramlan Subakti, Mema&ami Ilmu Politi., Eramedia al& :8&


15/41

15

ada negara !ang menganut bentuk negara kesatuan mekanisme dalam

pen!elenggaraan sistem pemerintahann!a dapat dilihat dari bentuk dan susunan

pemerintahann!a, terdiri dari

(& emerintah usat Central 1overnment2 !ang meliputi seluruh

perangkat pen!elenggaraan pemerintah !ang terdiri dari semua

departemen dan lembaga non departemen !ang ditentukan oleh

residen&

'& emerintah di Daerah #o%al 1overnment2 !ang terdiri atas

a& emerintah Daerah *tonom, !ang memiliki hak untuk mengatur

dan mengurus rumah tanggan!a sendiri lo%al self government2

b& emerintah

al 9&


16/41

18

(& en!elenggaraan dengan asas desentralisasi, !aitu bila sebagian dari

ke#enangan emerintah usat dilimpahkan kepada pihak lain untuk

dilaksanakan&1(

3erdasarkan beberapa pengertian tersebut, emerintah Daerah dalam

penelitian ini adalah menga"u pada peraturan perundangan-undangan !ang

berlaku !aitu sebagaimana din!atakan dalam Undang-undang Nomor '( Tahun

())4 tentang emerintahan Daerah asal 1 a!at ' berbun!i bah#a emerintah

daerah adalah Eubernur, 3upati atau #alikota, dan perangkat daerah sebagai

unsur pen!elenggara pemerintahan daerah&

&.* Pengertian Pemerintah Ke#amatan

Undang-undang Nomor '( Tahun ())4 tentang emerintahan Daerah asal

1(8 a!at 1 sampai : merupakan dasar hukum !ang menegaskan kedudukan

ke"amatan dalam kerangka otonomi daerah& Di pasal tersebut memang tidak

dibun!ikan se"ara eksplisit tentang posisi ke"amatan sebagai perangkat daerah

kabupaten atau kota !ang dipimpin oleh "amat namun tegas din!atakan

memperoleh pelimpahan sebagian #e#enang bupati atau #alikota dalam

menangani urusan otonomi daerah& Sebagai tindak lan$utn!a, terbit eraturan

emerintah Nomor 19 Tahun ()) tentang %e"amatan sebagai petun$uk teknis

bagaimana pelimpahan #e#enang tersebut dilaksanakan&

Dalam teknis pengangkatan menga"u pada eraturan emerintah Nomor '(

Tahun ())4 Tentang emerintahan Daerah asal 1(8 0!at 4 6amat sebagai unsur

1(

Ira#an Soe$ito, 5ubungan Pemerinta& Pusat dan Pemerinta& 4aera&, Rineka 6ipta,akarta, 199), >al& (9&


17/41

1:

kepala daerah diangkat oleh bupati atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota

dari ega#ai Negeri Sipil NS2 !ang memenuhi s!arat& eraturan emerintah

Nomor 19 Tahun ()) tentang %e"amatan asal (4 memberikan pers!aratan

tambahan mengenai s!arat pengangkatan seorang NS !ang diangkat men$adi

"amat !aitu memiliki latar belakang pendidikan atau pengetahuan teknis

pemerintahan& Setelah diangkat, "amat dalam melaksanakan pelimpahan sebagian

#e#enang emerintah dari bupati atau #alikota bertanggung $a#ab kepada bupati

atau #alikota melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota&

%e"amatan !ang dipimpin oleh "amat !ang merupakan bagian dari unsur

pemerintah daerah sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor '( Tahun

())4 tentang emerintahan Daerah asal 1(8 a!at ( 6amat sebagai perangkat

daerah $uga mempun!ai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah

lainn!a dalam pelaksanaan tugas pokok dan +ungsin!a untuk mendukung

pelaksanaan asas desentralisasi& %ekhususan tersebut !aitu adan!a suatu

ke#a$iban mengintegrasikan nilai-nilai sosial kultural, men"iptakan stabilitas

dalam dinamika politik, ekonomi dan buda!a, mengupa!akan ter#u$udn!a

ketentraman dan ketertiban #ila!ah sebagai per#u$udan kese$ahteraan mas!arakat

dalam kerangka membangun integritas kesatuan #ila!ah& Dalam hal ini +ungsi

utama "amat selain memberikan pela!anan kepada mas!arakat, $uga melakukan

tugas-tugas pembinaan #ila!ah&

Dari berbagai pengertian diatas maka emerintah %e"amatan dalam

penelitian ini adalah en!elenggaraan emerintahan di #ila!ah ke"amatan !ang

dalam pelaksanaan tugasn!a memperoleh pelimpahan ke#enangan pemerintahan


18/41

1

dari 3upati7al& 8:&


19/41

19

!ang mengikat dan tetap tersebut maka #e#enang memiliki dampak !ang $elas

$ika tidak di$alankan sebagaimana mestin!a&

;enurut ;arbun, #e#enang dalam bahasa hukum tidak sama dengan

kekuasaan "ma%&t'! %ekuasaan han!a menggambarkan hak untuk berbuat atau

tidak berbuat& Dalam hukum, #e#enang sekaligus berarti hak dan ke#a$iban&

Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan

untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan ke#a$iban se"ara

horo.ontal berarti kekuasaan untuk men!elenggarakan pemerintahan sebagaimana

mestin!a& ?ertikal berarti kekuasaan untuk men$alankan pemerintahan dalam satu

tertib ikatan pemerintahan negara se"ara keseluruhan&

;engenai atribusi, delegasi dan mandat ini, >&D&?an R, 5u.um Administrasi 0egara, T& Ra$a Era+indo ersada, akarta,())8>al& 1)4-1)5&


20/41

()

telah memperoleh #e#enang se"ara atributi+ kepada organ lain& $adi delegasi

se"ara logis selalu didahului oleh atribusi&18

Sementara pelimpahan adalah pen!erahan sebagian tugas dari pihak !ang

lebih tinggi kepada pihak di ba#ahn!a& elimpahan ini biasan!a dilakukan

karena beberapa +aktor diantaran!aC tingkat urgensi keputusan, $arak, #aktu dan

e+isiensi bia!a& elimpahan biasan!a disertai pula dengan ketentuan $enis tugas

!ang dilimpahkan serta batasan-batasan keputusan !ang boleh diambil untuk

menghindari ter$adin!a pelampauan tugas, pokok dan +ungsi unit-unit ker$a atau

over lapping&

Dalam penelitian ini 0pabila dikaitkan dengan pendapat >&D&?an al& ::&


21/41

(1

&.,.1. Keseimangan Antara Wewenang "an -angg!ng awa

ang dimaksud dengan #e#enang adalah hak seseorang karena

$abatann!a untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam kehidupan

organisasional& Sedangkan !ang dimaksud dengan tanggung $a#ab adalah

ke#a$iban melakukan sesuatu& Dalam kehidupan keseimbangan antara kedua

hal ini sangat penting, ketidakseimbangan antara keduan!a dapat menimbulkan

berbagai masalah& 0rtin!a, $ika seseorang memiliki #e#enang !ang $auh lebih

besar dari tanggung $a#abn!a, bukanlah hal !ang mustahil apabila dalam

menggunakan #e#enang itu ia "enderung bertindak se#enang-#enang karena

ia merasa bah#a ia tidak perlu mempertanggung$a#abkan tindakann!a itu&

6ontoh !ang paling kongkrit dari sikap demikian adalah sikap !ang biasa

ditun$ukkan oleh seorang pimpinan !ang diktatorial, ia akan sangat berorientasi

pada penon$olan egon!a&

Sebalikn!a, apabila tanggung $a#ab !ang dipikul oleh seseorang lebih

besar dari #e#enang !ang dimilikin!a, dalam pelaksanaan tugasn!a tidak

mustahil timbul berbagai $enis kemandegan karena !ang bersangkutan

kemungkinan besar akan merasa ragu-ragu& %eragu-raguan itu timbul karena ia

tidak !akin bah#a ia memang berhak untuk melakukan tidakan-tindakan

tertentu&

Untuk men"egah dua hal negati+ tersebut keseimbangan antara keduan!a

harus din!atakan se"ara eksplisit dan sedapat mungkin se"ara tertulis& Selain

itu, apabila ada regulasi !ang $elas mengenai #e#enang dan tanggung $a#ab


22/41

((

diharapkan mendorong kesadaran indiidu dalam institusi untuk men$alankan

+ungsin!a se"ara maksimal&

BAB III

HA+IL PENELI-IAN DAN PE$BAHA+AN

(.1 Efektivitas Pelimpahan Wewenang Pemerintah Ka!paten kepa"a

Pemerintah Ke#amatan "i Ka!paten $erangin

0dapun tu$uan pelimpahan #e#enang oleh emerintah %abupaten kepada

pemerintahan %e"amatan di %abupaten ;erangin adalah1:

1& ;enindaklan$uti 0turan Tata *rganisasi erangkat

Daerah !ang terbaru&

(& ;eningkatkan kiner$a organisasi dan ela!anan ublik

dengan memperpendek rentang kendali&

'& ;embagi habis tugas pokok dan +ungsi !ang dimiliki

oleh emerintah %abupaten ;erangin&

1:

>asil #a#an"ara dengan >& ;uhammad& 0S S&d, %epala 3agian Tata emerintahanSekretariat Daerah %abupaten ;erangin tanggal ( 0pril ()1'&


23/41

('

4& ;emaksimalkan sumber da!a manusia !ang dimiliki

%antor 6amat dalam %abupaten ;erangin

5& ;elakukan per"epatan pela!anan publik dan akses

mas!arakat terhadap urusan-urusan administrasi kependudukan&

8& ;empersiapkan sumber da!a manusia di %antor 6amat

dalam %abupaten ;erangin untuk melaksanakan tugas sebagai perangkat

daerah&

:& ;elakukan pen!esuaian dan koordinasi dengan Satuan

%er$a erangkat Daerah, Aembaga Teknis Daerah dan Institusi terkait lainn!a&

3eliau $uga men!atakan sampai saat ini, ban!ak perkembangan positi+ !ang

di"apai dengan adan!a pelimpahan #e#enang tersebut& Namun ban!ak pula

kendala !ang dihadapi untuk mengimplementasikann!a se"ara keseluruhan dan

berkelan$utan& %endala tersebut umumn!a dikarenakan belum adan!a pemahaman

bersama di antara pihak-pihak !ang terkait dalam pelimpahan #e#enang tersebut&

0dapun mengenai man+aat dari pelimpahan #e#enang ini, berdasarkan hasil

#a#an"ara peneliti dengan 3apak asil #a#an"ara dengan


24/41

(4

(& ;emberikan motiasi kepada pega#ai negeri sipil

di lingkungan %antor 6amat dalam %abupaten ;erangin untuk meningkatkan

kiner$a&

'& ;en"iptakan inoasi-inoasi dalam pen"apaian

kiner$a sesuai tanggung $a#ab di masing-masing bidang !ang dikelola

sebagai tindak lan$ut pelimpahan sebagian #e#enang 3upati kepada 6amat

di %abupaten ;erangin&

4& ;eningkatkan iklim persaingan positi+ di antara

pega#ai negeri sipil di lingkungan %antor 6amat dalam %abupaten

;erangin&

5& ;en"iptakan e+ektiitas dan e+isiensi pela!anan

publik terutama !ang berkaitan dengan administrasi kependudukan&

8& ;endorong peningkatan kualitas sumber da!a

manusia di lingkungan %antor 6amat dalam %abupaten ;erangin sebagai

konsekuensi pelimpahan #e#enang pemerintah kabupaten tersebut&

3apak


25/41

(5

Sebelum membahas bagaimana e+ektiitas pelimpahan #e#enang emerintah

%abupaten kepada emerintah %e"amatan ada baikn!a peneliti terlebih dahulu

men!a$ikan gambaran a#al mengapa e+ektiitas dalam melaksanakan tugas selalu

men$adi #a"ana !ang menarik dalam perkembangan organisasi pemerintahan di

daerah&

al& 95&


26/41

(8

0kibatn!a sering kali pela!anan publik tidak men!entuh mas!arakat !ang berada

$auh dari pusat pemerintahan atau terkendala dalam akses transportasi dan

komunikasi& Itulah !ang sekiran!a ter$adi pada masa sentralisasi pemerintahan&

elimpahan sebagian #e#enang pemerintah kabupaten kepada pemerintah

ke"amatan dapat dilihat sebagai sebuah upa!a memperbaiki kesalahan !ang telah

dibuat di masa lalu&

elimpahan #e#enang pemerintah kabupaten kepada pemerintah ke"amatan

sesungguhn!a merupakan realisasi dari Undang-undang Nomor '( Tahun ())4

tentang emerintahan Daerah asal 1(8 0!at (& >al ini kemudian dipertegas

dengan eraturan emerintah Nomor 19 Tahun ()) Tentang %e"amatan asal 15

0!at 1, (, ' dan 4 !aitu

12 6amat men!elenggarakan tugas umum pemerintahan !ang meliputi

a& mengoordinasikan kegiatan pemberda!aan mas!arakatC

b& mengoordinasikan upa!a pen!elenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umumC

"& mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undanganC

d& mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan +asilitas pela!anan umumC

e! mengoordinasikan pen!elenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

ke"amatanC

f! membina pen!elenggaraan pemerintahan desa dan7atau kelurahanC dan

g! melaksanakan pela!anan mas!arakat !ang men$adi ruang lingkup tugasn!a

dan7atau !ang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau


27/41

(:

kelurahan&

(2 Selain tugas sebagaimana dimaksud pada a!at 12 6amat melaksanakan

ke#enangan pemerintahan !ang dilimpahkan oleh bupati7#alikota untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah, !ang meliputi aspek

a& peri.inanC

b& rekomendasiC

"& koordinasiC

d& pembinaanC

e& penga#asanC

+& +asilitasiC

g& penetapanC

h& pen!elenggaraanC dan

i& ke#enangan lain !ang dilimpahkan&

'2 elaksanaan ke#enangan "amat sebagaimana dimaksud pada a!at (2

men"akup pen!elenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup ke"amatan

sesuai peraturan perundang-undangan&

42 elimpahan sebagian #e#enang bupati7#alikota kepada 6amat sebagaimana

dimaksud pada a!at (2 dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan

e+isiensi&

>asil #a#an"ara dengan 3apak 3udiman, S&d !ang merupakan 6amat

Tabir menun$ukkan bah#a e+ektiitas pelimpahan #e#enang pemerintah

kabupaten kepada pemerintah ke"amatan dapat dirasakan perkembangann!a

melalui pembagian beban tugas !ang men$adi tanggung $a#ab !ang lebih rin"i


28/41

(

dan tidak lagi harus menindaklan$uti ke dinas instansi diatasn!a& () =+ektiitas

pelimpahan #e#enang tersebut apabila dinilai berdasarkan #aktu $uga relati+

singkat karena telah memotong $alur birokrasi untuk urusan tertentu sesuai !ang

diamanatkan dalam eraturan erundang-undangan !ang berlaku&

>an!a sa$a e+ektiitas tidak bisa dinilai dari satu pendekatan sa$a& 0da satu

model sederhana !ang dapat dipakai untuk melakukan penilaian apakah

pelimpahan #e#enang ini telah memberikan pertambahan kualitas kiner$a atau

tidak& ;odel !ang digunakan adalah ;odel 6ampuran ;ana$emen %iner$a

Mi7ed Model of Performan%e Management2, !aitu mengukur kiner$a pega#ai

dari dua sisi, !aitu perilaku ker$a a%tion performan%e2 dan hasil ker$a

a%&ievement performan%e2 untuk mengetahui tingkat e+ektiitas ker$a pega#ai

setelah pelimpahan #e#enang dimaksud&(1

;aka dengan menggunakan penilaian berdasarkan model ini, dapat diketahui

tingkat "apaian tugas atau kegiatan dari setiap pega#ai sekaligus tingkat

dukungan perilaku ker$a dan kompetensi pega#ai dalam proses pen"apaian hasil

mengenai pelimpahan #e#enang pemerintah kabupaten kepada pemerintah

ke"amatan& Dalam sudut pandang mana$emen kiner$a kedua in+ormasi ini

menduduki posisi !ang sama penting sehinggga model ini dapat dikatakan salah

satu model !ang terbaik untuk mengukur kiner$a aparatur karena mampu

mengakomodasi atau melaksanakan tugas tambahan atau tugas pokokn!a& ;elalui

model ini, e+ektiitas pelimpahan #e#enang pemerintah kabupaten kepada

pemerintah ke"amatan lebih gampang untuk diketahui&

()>asil al& 99&


29/41

(9

Disamping itu berdasarkan hasil #a#an"ara dengan 3apak 0sman >adi, S&d

selaku 6amat Tabir Aintas diperoleh in+ormasi bah#a tern!ata e+ektiitas

pelimpahan #e#enang tidak bisa dinilai dalam #aktu singkat&((;enurut beliau,

perubahan struktur sa$a biasan!a $uga diikuti masa adaptasi pega#ai negeri sipil

!ang menduduki $abatan atau !ang men$adi unsur pelaksana di masing-masing

bidang apalagi $ika itu men!angkut adan!a tugas baru sebagai konsekuensi

pelimpahan ke#enangan pemerintah kabupaten kepada pemerintah ke"amatan&

3eliau men!atakan sulit untuk mengukur e+ektiitas elimpahan #e#enang

tersebut se"ara men!eluruh dalam #aktu singkat& endapat tersebut dikuatkan

oleh 3apak S!ahril, S= selaku %epala Seksi emerintahan %e"amatan Tabir

Aintas& 0palagi untuk daerah hasil pemekaran, pelimpahan ke#enangan

pemerintah %abupaten memang di satu sisi telah mempermudah pelaksanaan

urusan pemerintahan umum tetapi tetap terkendala kepada terbatasn!a sumber

da!a manusia dan kurangn!a pemahaman dari aparatur itu sendiri&('

Sebagai pembanding dari paparan #a#an"ara diatas, peneliti men"oba

mena#arkan konsepsi lain dari #a"ana penilaian e+ektiitas menggunakan model

prinsip S;0RT Spe%ifi%, Measurable, A%&ievable, $elevant, and Timeframed2&

usat perhatian penilai ditu$ukan kepada lima si+at !ang terangkum dalam

akronim S;0RT tersebut& Spe%ifi% artin!a hasil dan perilaku !ang diharapkan

harus $elas dan dapat dipahami pega#ai,Measurable artin!a penilaian-penilaian

!ang dilakukan harus dapat diukur baik se"ara kuantitati+ maupun kualitati+,

A%&ievableartin!a tugas-tugas !ang dibebankan kepada pega#ai tidak melebihi

((>asil


30/41

')

batas kemampuan pega#ai tersebut, $elevant artin!a tugas !ang dinilai harus

dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan +ungsi unit ker$a atau unit organisasi,

dan Time framed artin!a tugas !ang diberikan dapat dilaksanakan dalam kurun

#aktu !ang telah ditetapkan&(4

%etika peneliti men"oba mengungkapkan konsep tersebut kepada 3apak

;a#ardi, S&d selaku 6amat ;argo Tabir untuk mengkur e+ektiitas pelimpahan

#e#enang pemerintah kabupaten kepada pemerintah ke"amatan beliau

memberikan beberapa masukan&(56amat ;argo Tabir tersebut men!atakan bah#a

pada prinsipn!a konsep tersebut tepat sekali digunakan untuk mengetahui se$auh

mana e+ektiitas pelimpahan #e#enang pemerintah kabupaten kepada pemerintah

ke"amatan& ersoalann!a, konsep S;0RT baru akan e+ekti+ apabila kondisi

aparat atau pega#ai negeri di lingkungan %e"amatan ;argo Tabir telah

memenuhi standar baik dari segi terpenuhin!a +ormasi $abatan maupun latar

belakang keilmuan masing-masing pega#ai& Se$auh dua hal tersebut belum

ter"apai, maka penerapan konsep itu tetap bisa di$alankan namun mungkin akan

tumpang tindih karena ada pega#ai !ang beban tugasn!a terpaksa berlebih karena

keterbatasan sumber da!a manusia di kantorn!a&

Sementara itu menurut 3apak ;ukhtar, S&d selaku 6amat Tabir Ilir

pelimpahan #e#enang pemerintah kabupaten kepada pemerintah ke"amatan

idealn!a diikuti dengan adan!a tambahan pembia!aan kegiatan untuk mendukung

tugas-tugas !ang dilimpahkan&(8Tidak bisa dipungkiri bah#a persoalan ketiadaan

(4 Daid 6onre!, Smart and Intellegent -rgani/ation 2or., Eramedia ustakaUtama,())5 >al& 119&

(5

>asil


31/41

'1

anggaran seringkali membuat pelaksanaan tugas-tugas tambahan diluar tugas,

pokok dan +ungsi pe$abat bersangkutan men$adi tidak lan"ar& 3apak 0sbu.i selaku

%epala Seksi emerintahan %e"amatan memperkuat pern!ataan 3apak ;ukhtar,

S&d& 3eliau men!atakan, di %e"amatan hasil pemekaran seperti %e"amatan Tabir

Ilir tugas-tugas sebagai akibat pelimpahan ke#enangan pemerintah kabupaten

kepada pemerintah ke"amatan masih dianggap sebagai tugas tambahan sehingga

apabila pega#ai !ang bersangkutan belum memahamin!a akan selalu bertan!a

tentang dana kegiatan&(:

3erdasarkan paparan diatas, agar kelima prinsip tersebut dapat terka#al

dengan baik dalam proses penilaian, pega#ai dapat mengantisipasin!a dengan

membuat "atatan ker$a harian !ang didasarkan pada kontrak kiner$a dan

penentuan peker$aan !ang disesuaikan dengan tugas pokok dan +ungsi serta batas

#aktu !ang $elas termasuk didalamn!a bagian dari pelimpahan #e#enang

pemerintah kabupaten kepada pemerintah ke"amatan& 0pabila hasil penilaian pada

akhirn!a menun$ukkan hasil !ang dirasa kurang ob!ekti+, pega#ai dapat

melakukanfeedba%.umpan balik2 dengan menun$ukkan "atatan ker$a hariann!a

tersebut& 0gar semakin ob!ekti+, penilaian kiner$a $uga idealn!a dilakukan dengan

melibatkan multi penilai dalam sistem penilaian '8) dera$at untuk menghindari

bias dan didasarkan pada data serta in+o !ang akurat& Dalam sistem penilaian ini,

penilaian tidak han!a dilakukan oleh atasan kepada ba#ahan melainkan $uga oleh

ba#ahan terhadap atasan atau setidakn!a penilaian oleh sesama pega#ai peer to

peer2&

(:

>asil


32/41

'(

enis kedua penilaian kiner$a berdasarkan ob!ek !ang dinilain!a adalah

penilaian kiner$a organisasi& Di lingkungan instansi pemerintahan Indonesia,

penilaian kiner$a organisasi belum dilakukan meskipun mandat untuk

melakukann!a telah se$ak lama ditetapkan !aitu melalui Instruksi residen Nomor

1' tahun 199 Tentang engusulan, enetapan dan =aluasi *rganisasi

emerintahan& 0bsenn!a penilaian kiner$a organisasi ini mempun!ai implikasi

!ang serius di daerah& %arena kiner$a instansi-instansi di daerah tidak ada !ang

menilai, menga#asi, dan mengealuasi maka sistem akuntabilitas publik pun

men$adi ma"et sehingga pada akhirn!a instansi di daerah tidak memiliki

komitmen !ang kuat untuk men!elenggarakan tugas-tugasn!a&

Tentun!a, $ika dikaitkan dengan tu$uan pelimpahan ke#enangan pemerintah

kabupaten kepada pemerintah ke"amatan +enomena diatas tidaklah baik& Selain

diberikan pelimpahan ke#enangan, ada baikn!a dipikirkan alokasi dana atau

sarana pendukung lain untuk kelan"aran pelaksanaann!a& 0kan tetapi dalam hal

pelaksanaan pelimpahan ke#enangan harus ada pula mekanisme "ontrol dan

penga#asan !ang tepat agar tidak ter$adi tumpang tindih&

>al ini dilakukan untuk menghindari mismana$emen !ang akan ter$adi

apabila tidal ada penga#asan !ang baik& Setiap tahun anggaran publik han!a akan

hilang tak berarti dalam $umlah !ang besar karena praktik-praktik pemborosan,

pen!alahgunaan, dan korupsi akibat pen!alahgunaan #e#enang tersebut& 0kibat

lain dari peniadaan penilaian kiner$a organisasi adalah merosotn!a kapasitas

organisasi dan bangkitn!a rasa distrust mas!arakat terhadap pemerintah daerah&

>al ini akan memberikan perubahan paradigma se"ara mendasar sebab apabila


33/41

''

unit ker$a !ang men$adi ob!ek penilaian, maka nis"a!a pe$abat akan lebih

menghargai ba#ahann!a sebab penilaian atas suatu unit ker$a mere+leksikan pula

kemampuan seorang kepala unit& emimpin akan men!adari bah#a mau tak mau

keberhasilan dan pen"apaian tu$uan unit ker$an!a tidak ditentukan oleh dirin!a

sendiri melainkan membutuhkan pula kontribusi pega#ai se"ara signi+ikan&

%emudian dilakukan sebuah pendekatan diagnostik dalam penilaian kiner$a&

Dalam model ini, baik entitas indiidu maupun unit ker$a harus memberikan input

perbaikan& 6aran!a adalah dengan memasukkan pendekatan diagnostik tersebut

ke dalam instrumen penilaian kiner$a, !aitu mengidenti+ikasi tiga +aktor

determinan !ang menentukan baik burukn!a kiner$a %apa%ity to perform

kapasitas per+orma2, illingness to perform %emampuan meningkatkan

er+orma2, dan opportunity %esempatan2&

%etika peneliti men!ampaikan hal ini kepada 3apak ;uhammad& 0S, S=

selaku %epala 3agian Tata emerintahan Sekretariat Daerah %abupaten 3ungo,

beliau men!atakan bah#a sebenarn!a model-model tersebut bisa $adi

diaplikasikan untuk menilai se$auh mana e+ektiitas pelimpahan #e#enang

kabupaten kepada pemerintah ke"amatan di %abupaten ;erangin namun tidak

mungkin untuk diterapkan se"ara mendadak dan men!eluruh& 0lasann!a ada

ban!ak hal !ang harus disiapkan untuk pelimpahan #e#enang !ang tidak semata

terkait kondisi dan kualitas sumber da!a manusia !ang ada namun terkadang ada

+aktor eksternal !ang harus di$adikan pertimbangan $uga&

3eliau men!atakan bah#a kedepan, emerintah %abupaten ;erangin akan

menggunakan pola pendekatan !ang lebih luas, men!eluruh dan detail dalam


34/41

'4

melaksanakan pelimpahan #e#enang pemerintah kabupaten kepada pemerintah

ke"amatan& 0kan ada prioritas pengembangan sumber da!a manusia di di kantor-

kantor 6amat dalam %abupaten ;erangin sebagai upa!a untuk meningkatkan

pela!anan terhadap urusan mas!arakat ban!ak dan tentun!a tugas-tugas !ang

merupakan bagian dari pelimpahan ke#enangan dimaksud&

(.& Hamatan/hamatan 0ang "iha"api "alam Pelimpahan Kewenangan

Pemerintah Ka!paten kepa"a Pemerintah Ke#amatan "i Ka!paten

$erangin

0dapun hambatan-hambatan !ang dihadapi dalam pelimpahan #e#enang

pemerintah kabupaten kepada pemerintah ke"amatan dan $uga dalam

meningkatkan e+ektiitas setelah adan!a pelimpahan #e#enang adalah sebagai

berikut (

1& 3elum memadain!a $umlah NS !ang memiliki kuali+ikasi untuk

menduduki +ormasi $abatan !ang ada di seluruh %e"amatan dalam

%abupaten ;erangin&

Saat ini, memang seluruh +ormasi $abatan !ang ada pada %antor 6amat

di %abupaten ;erangin belum terisi&Selain itu tidak semua pega#ai

negeri sipil !ang menduduki $abatan dimaksud memiliki latar belakang

atau disiplin ilmu !ang sesuai dengan $abatan !ang dipegangn!a&

%ondisi ini sebenarn!a tidak han!a dialami oleh %antor 6amat dalam

%abupaten ;erangin namun $uga menimpa Satuan %er$a perangkat

Darah dan Aembaga Teknis Daerah lainn!a& Se"ara umum sebenarn!a

(

>asil #a#an"ara dengan 3apak >& ;uhammad& 0S, S= , %epala 3agian Tataemerintahan Sekretariat Daerah %abupaten ;erangin tanggal (4 0pril ()1'&


35/41

'5

ter$adi penambahan $umlah dinas, kantor maupun badan !ang berakibat

bertambahn!a $umlah +ormasi $abatan !ang harus diisi&

;enurut eneliti, ini merupakan salah satu dilema utama dalam

melaksanakan pelimpahan #e#enang berdasarkan karena men!angkut

kepangkatan, tingkat pendidikan dan kesesuaian dengan disiplin ilmu

!ang dimiliki masih belum merata di hampir semua ke"amatan& Untuk

itu, ke depan perlu kiran!a dipikirkan suatu model penataan organisasi

daerah !ang tidak membebani daerah alih-alih menghambat tahapan

pembangunan di daerah karena harus selalu men!esuaikan dengan

peraturan !ang ada diatasn!a&

(& Sumber Da!a ;anusia

%eterbatasan kemampuan ,pengetahuan, dan pendidikan pega#ai sipil

!ang bertugas pada %antor 6amat dalam %abupaten ;erangin $uga

berpengaruh pada e+ektiitas baik sebelum dan sesudah pelimpahan

#e#enang pemerintah kabupaten kepada pemerintahan ke"amatan&

Seperti !ang telah diungkapkan di atas, selain +aktor pendidikan berupa

disiplin ilmu !ang keban!akan tidak sesuai dengan ruang lingkup tugas

pega#ai negeri sipil bersangkutan $uga masih kurangn!a kegiatan

pendidikan dan latihan, kursus maupun bentuk pendidikan berkala

lainn!a&

'& %oordinasi lintas sektoral dengan Aembaga Teknis Daerah lainn!a&

%urang sinkronn!a koordinasi dan komunikasi $uga berpengaruh dalam

proses peningkatan e+ektiitas setelah adan!a pelimpahan #e#enang


36/41

'8

pemerintah kabupaten kepada pemerintah ke"amatan& Dalam kaitann!a

dengan pelaksanaan tugas sebagai perangkat daerah, tentun!a tugas

6amat kian berat dan menuntut kemampuan koordinasi !ang prima&

;eskipun hubungan koordinasi ini bersi+at lintas sektoral namun $ika

dikembalikan kepada tugas pokok dan +ungsi %antor 6amat dalam

%abupaten ;erangin tentun!a kurang maksimal di$alankan apabila

respon atau balasan dari Aembaga Teknis daerah lainn!a tidak

dilaksanakan sesegera mungkin&

(.( Upa0a/!pa0a !nt!k mengatasi hamatan Pelimpahan Wewenang

Pemerintah Ka!paten kepa"a Pemerintah Ke#amatan

0dapun upa!a-upa!a !ang !ang harus dilakukan

1& 3elum memadain!a $umlah ega#ai Negeri Sipil !ang memenuhi

kuali+ikasi !ang sesuai dengan +ormasi abatan&

Untuk memenuhi kurang tersedian!a pega#ai negeri sipil !ang

memenuhi kuali+ikasi sesuai dengan +ormasi $abatan !ang ada maka

%antor 3adan %epega#aian Daerah %abupaten ;erangin berdasarkan

masukan dari 3agian emerintahan Sekretariat Daerah %abupaten

;erangin se"ara bertahap terus mengisi kebutuhan +ormasi pega#ai

negeri sipil di %e"amatan dalam %abupaten ;erangin& Selain itu, terus

diupa!akan agar pengisian +ormasi sesuai dengan kuali+ikasi !ang

dibutuhkan&

(& Sumber da!a manusia&


37/41

':

Untuk men!ikapi keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan tingkat

pendidikan pega#ai negeri sipil !ang bertugas pada %antor 6amat dalam

%abupaten ;erangin maka diberikan kesempatan bagi pega#ai !ang ada

untuk melan$utkan pendidikan ke $en$ang !ang lebih tinggi& emberian

bantuan +asilitas pendidikan pun tersedia meskipun $umlahn!a sangat

terbatas mengingat keterbatasan dana !ang dimiliki oleh emerintah

%abupaten ;erangin& Se$auh ini, bagi pega#ai negeri sipil baik itu di

%antor 6amat maupun lembaga Teknis Daerah lainn!a $uga diberikan

kemudahan untuk mengurus peri.inan untuk i.in kuliah maupun i.in

tugas bela$ar sebagai upa!a untuk mendorong para pega#ai untuk dapat

meningkatkan kapasitas serta kemampuan intelektual !ang dimiliki&

'& %oordinasi lintas sektoral antar Aembaga Teknis Daerah

Untuk mengsinkronkan koordinasi antara lembaga teknis daerah !ang

ada dalam %abupaten ;erangin maka langkah !ang dapat diambil

adalah memperbaiki komunikasi dan pola koordinasi !ang ada& %antor

6amat dalam %abupaten ;erangin harus men!adari bah#a salah satu

kendala !ang dihadapi dalam konteks koordinasi bukan semata

lambatn!a respon lembaga teknis daerah lainn!a& Gaktor lain !ang tidak

bisa dikesampingkan adalah keterbatasan kemampuan pega#ai dan

respon dilingkungan mereka sendiri& Untuk itu kedepan akan diupa!akan

per"epatan peningkatan kemampuan, penambahan personil maupun

sarana pendukung koordinasi dengan lembaga teknis daerah lainn!a&


38/41

'

BAB I

PENU-UP

3erdasarkan hasil analisis dan uraian !ang telah dikemukakan pada bab-bab

sebelumn!a, eneliti menarik kesimpulan dan saran-saran&

*.1 Kesimp!lan

a& elimpahan


39/41

'9

Sumber Da!a ;anusia, ;eningkatkan %oordinasi lintas sektoral dan

kuali+ikasi NS&

*.& +aran/saran

Saran-saran !ang eneliti a$ukan sehubungan dengan kendala-kendala !ang telah

disebutkan diatas pada masalah-masalah berikut adalah

a& %etersediaan pega#ai negeri sipil !ang memenuhi kuali+ikasi&

Untuk lebih meningkatkan e+ekti+itas setelah adan!a pelimpahan #e#enang

dimaksud maka diharapkan agar 3adan %epega#aian Daerah %abupaten

;erangin berdasarkan masukan dari 3agian Tata emerintahan Sekretariat

Daerah %abupaten ;erangin dan 6amat bersangkutan dapat mengisi

+ormasi pega#ai negeri sipil dan meningkatkan standar pendidikan !ang

dimiliki oleh pega#ai dalam lingkup ker$an ke"amatan& alan !ang dapat

ditempuh diantaran!a dengan memberikan kesempatan melan$utkan

pendidikan kepada pega#ai negeri sipil tersebut& 3aik melalui bantuan

bia!a pendidikan emerintah Daerah %abupaten ;erangin atau setidakn!a

mempermudah proses i.in bela$ar&

b& Sumber da!a manusia&

Untuk meningkatkan kemampuan sumber da!a manusia di %antor 6amat

dalam %abupaten ;erangin !ang ada saat ini maka perlu diadakan

berbagai pelatihan, sosialisasi atau penguatan peran& >al tersebut bertu$uan

untuk memberikan pemahaman !ang lebih dalam tentang pelimpahan

#e#enang pemerintah kabupaten kepada pemerintah ke"amatan&


40/41

4)

"& %oordinasi lintas sektoral dengan Aembaga Teknis Daerah

lainn!a&

erlu pembinaan, pen"iptaan iklim koordinasi se"ara intensi+ dengan

lembaga teknis daerah lainn!a& %oordinasi dengan lembaga teknis daerah

lainn!a sangat dibutuhkan& 6amat sebagai perangkat daerah membutuhkan

in+ormasi dan koordinasi dengan Satuan %er$a erangkat Daerah S%D2

lainn!a& Sebab itu dibutuhkan kesinambungan hubungan !ang bersi+at

koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas termasuk pelimpahan

#e#enang dimaksud& Selain itu diperlukan kolektiitas agar pembinaan

seluruh pega#ai di ke"amatan dalam %abupaten ;erangin ber$alan dengan

lan"ar dan $alan !ang harus dirintis dan kemudian dipertahankan adalah

ter"iptan!a koordinasi !ang baik dan tepat #aktu serta sasaran dalam

me$alankan pelimpahan #e#enang emerintah %abupaten kepada

emerintah %e"amatan&


41/41

41

Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kecamatan

Documents