KAJIAN YURIDIS PELIMPAHAN KEWENANGAN MONOPOLI …

19

PENDAHULUANKonstitusi Negara Kesatuan Republik Indo-

nesia telah menyiratkan bahwa negara ini sebagainegara kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan alineake-4 dalam pembukaan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 (yangselanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945)yang mengatur bahwa: “untuk memajukankesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupanbangsa,dan ikut melaksanakan ketertibandunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaianabadi, dan keadilan sosial”. Artinya memajukankesejahteraan umum adalah salah satu tujuan daridibentuknya Negara Indonesia yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Berbicara mengenai negara kesejahteraan,akan selalu terkait dengan adanya jaminan sosialbagi warga negaranya. Kesejahteraan merupakanhak mutlak dan hak asasi yang harus dimiliki olehwarga negara.1 Oleh karena itu, jaminan sosial

...

KAJIAN YURIDIS PELIMPAHAN KEWENANGAN MONOPOLINEGARA DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL

- Dewi Cahyandari -...

AbstrakJaminan sosial merupakan salah satu hak konstitusi yang dimiliki warga negara, hal tersebut sesuaidengan pasal 28 H (3) UUD NRI 1945. Negara Indonesia telah bebebrapa kali berganti model jaminansosial, mulai dari Asuransi Kesehatan (ASKES) sampai yang terbaru adalah BPJS. PenyelenggaraanBPJS bukan lantas menyelesaiakan masalah, malah dalam beberapa hal timbul masalah. Negara memilikikewenangan penuh utuk memonopoli jaminan sosial dengan segala bentuk sanksi yang bisa dikenakanjika tidak tergabung di dalamnya. Timbullah pertanyaan apa yang menjadi dasar pemikiran pelimpahankewenangan monopoli dalam penyelenggaraan jaminan sosial dari sebelum BPJS kepada BPJS. Dasarpemikirannya adalah Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.Kata kunci : BPJS, Kewenangan Monopoli, Jaminan Sosial.

AbstractSocial security is one of the constitutional rights of citizens, in accordance with article 28 H (3) of the1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The State of Indonesia has changed the social securitymodel several times, ranging from Health Insurance (ASKES) to the latest, namely BPJS. The implementationof BPJS has not been able to solve the problems that arise. The state has a full authority to monopolizethe social security with all sanctions that can be imposed if it is not incorporated therein. The questionarises as to the idea of delegation of monopoly authority in the provision of social security from beforeBPJS to BPJS. The rationale is Article 33 verse (2) of the 1945 Constitution and Article 51 of LawNumber 5 in the Year of 1999.Keywords: BPJS, Monopoly Authority, Social Security.

menjadi aspek yang sangat penting dalam rangkapenyejahteraan warga negara. Aturan mengenaihak-hak atas jaminan sosial bagi warga negarajuga di sebutkan di dalam Pasal 22 DeklarasiUniversal Hak Asasi Manusia PerserikatanBangsa-Bangsa (DUHAM PBB),2 Pasal 13Deklarasi Hak Asasi Manusia Kairo (CairoDeclaration on Human Rights)3 serta Pasal 14

1 Lutfi J. Kurniawan, Negara Kesejahteraan dan PelayananSosial, (Malang: Instrans Publishing, 2015), hlm. 10

2 Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atasjaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi,sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat danpertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasionalmaupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturanserta sumber daya setiap negara.

3 Bekerja merupakan hak yang dijamin oleh pemerintah danmasyarakat bagi siapa saja yang mampu bekerja. Setiap orangberhak memilih pekerjaan yang paling sesuai dan berguna bagidirinya dan masyarakat. Setiap pekerja memiliki hak keselamatandan keamanan dan jaminan sosial lainnya. Setiap pekerja tidakboleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuannya, dipaksa,ditekan atau dirugikan dalam bentuk apapun. Ia memperoleh haktanpa ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan untukmendapatkan upah yang layak atas hasil kerjanya tanpa adapenundaan waktu, juga berhak menikmati liburan, uang saku(lembur) dan kenaikan pangkat yang menjadi haknya. Dalam halini, dia wajib berdedikasi dan bertindak teliti dalam bekerja. Bilapekerja dan pegawai berselisih dalam suatu urusan, pemerintahharus campur tangan untuk menyelesaikan perselisihan itu danmemiliki keluhan yang diperbaiki; hak-hak dikukuhkan dankeadilan ditegakkan tanpa penyelewengan sedikitpun

20

Deklarasi Hak Asasi Manusia Kairo (CairoDeclaration on Human Rights.4

Permasalahan pemenuhan kesejahteraanbukanlah sebuah hal baru yang diperbincangkandi era modern ini. Jauh sebelum itu, pada peme-rintahan khulafaurasyidin yang ke-III yaituUsman Bin Affan juga muncul golongan-golonganyang menuntut pemenuhan kesejahteraan daripemerintah untuk mereka. Golongan yang di-pelopori oleh Abu Dzar Al-Ghiffari ini menuntutadanya kesejahteraan bagi warga miskin danjuga ingin merobohkan benteng kokoh antara sikaya dan si miskin. Ibnu Hazmin berpendapatdengan berdasar ayat-ayat Al-Quran dan Hadist-hadist Nabi Muhammad SAW bahwa negaraberkewajiban menjamin kediaman yang layak bagisetiap warga negara, makanan yang cukup danpakaian yang wajar, sehingga kesejahteraandirasakan merata oleh seluruh warga negara tanpaada perbedaan antara golongan yang mampu danyang tidak mampu.5

Uraian diatas semakin memperkuat bahwajaminan sosial merupakan hak asasi setiap warganegara. Konstitusi Indonesia telah mengamanatkanuntuk itu di dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRITahun 1945 yang mengatur bahwa: “Setiap orangberhak hidup sejahtera lahir dan batin, ber-tempat tinggal, dan mendapatkan lingkunganhidup yang baik dan sehat serta berhak mem-peroleh pelayanan kesehatan”. Selain itu dalamPasal 28H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 jugamengatur bahwa: “Setiap orang berhak atasjaminan sosial yang memungkinkan pengem-bangan dirinya secara utuh sebagai manusiayang bermartabat”.

Amanat dari konstitusi itu telah coba untuk ditunaikan Pemerintah Indonesia kedalam per-aturan perundang-undangan yang ada di bawahnya.Berawal dari Peraturan Pemerintah Nomor 14Tahun 1947 tentang Pemberian Pensiun KepadaPegawai Negeri Tetap, Pensiun Janda, danTunjungan Anak Yatim dan/atau Yatim Piatu. Lalupada tahun 1954 pemerintah mengeluarkanPeraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1954

tentang Pemberian Tunjangan Istimewa kepadaKeluarga Pegawai Negeri yang meninggal. Kemu-dian muncul Tabungan Pensiun (yang selanjutnyadi sebut dengan TASPEN) yang merupakan badanpengatur dana pensiun didirikan pada tahun1969. Namum Taspen tidak memberikan manfaatdana perawatan kesehatan, karena hal tersebuttelah diatur di Asuransi Kesehatan (yangselanjutnya di sebut dengan ASKES).6

Sementara yang diatur dalam Taspen terdiridari dua kelompok dana pensiun yaitu SimpananHari Tua dan Dana Kematian serta Dana Pensiun.Pada tahun 1971 muncul ide baru untuk buruhswasta formal yang dinamakan Asuransi TenagaKerja (yang selanjutnya di sebut ASTEK) dan padatahun 1992 berubah nama menjadi Jaminan SosialTenaga Kerja (yang selanjutnya disebut denganJAMSOSTEK). Kritikpun bermunculan terkaitJAMSOSTEK karena JAMSOSTEK tidakmenyediakan prosedur standart tentang pemilihanperusahan asuransi swasta sehingga menye-babkan nepotisme dan korupsi.7 Pada tahun 1971juga terbentuk ASABRI yang merupakan asuransiyang diperuntukan khusus bagi anggota TNI,anggota POLRI dan PNS di DepartemenPertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia.Pada tahun 1968 dirintislah ASKES yang di-berikan tanggung jawab oleh pemerintah untukmenyelenggarakan jaminan pemeliharaankesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, PenerimaPensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, PerintisKemerdekaan beserta keluarganya.

Bentuk-bentuk usaha asuransi yang telahdikemukakan di atas sangat bersifat parsialkarena hanya membidik masyrakat dari golongantertentu saja. Hal demikian tentu tidak dapatmemenuhi amanat dari konstitusi kita bahwa hakmendapatkan jaminan sosial merupakan hak-hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap warganegara. Lalu pada tahun 2004, pemerintah Indo-nesia merumuskan sebuah sistem terkait jaminansosial yang diatur dalam Undang-undang Nomor40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan SosialNasional (yang untuk selanjutnya disebut denganUndang-undang SJSN). Sistem Jaminan SosialNasional (yang selanjutnya disebut dengan SJSN)ini pada dasarnya merupakan program negarayang bertujuan memberikan perlindungan dan

4 Setiap orang berhak memperoleh keuntungan yang sah tanpausaha monopoli, penipuan atau usaha merugikan lainnya, baikterhadap dirinya maupun orang lain. Riba dilarang secara mutlak

5 Zainal Abidin Ahmad, Negara Adil Makmur Menurut IbnuSiena, (Jakarta: 1974), hlm. 103

21

kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Beberapa jenis jaminan sosial yang diatur di dalamundang-undang ini antara lain Jaminan Hari Tua,Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja,Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun.

Sejak Undang-Undang SJSN di berlakukan,Undang-undang inipun tidak luput dari ke-kurangan. Berbagai pihak mencoba mengajukanpermohonan uji materil terkait undang-undangini ke Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalahwakil pemerintah daerah (DPRD Jatim, PengurusBapel JPKM Jatim, Pengurus Satpel JPKMKabupaten Rembang dan Pengurus Bapel JPKMDKI Jakarta). Isi gugatan tersebut antara lainadalah pengahapusan Pasal 5 ayat (1), (2), (3),(4), dan (5) tentang Badan Penyelenggara JaminanSosial yang dalam Undang-undang SJSN me-nyatakan bahwa penyelenggaranya adalah PTASKES, PT TASPEN, PT ASABRI dan PTJAMSOSTEK. Selain itu pihak penggugat jugameminta pencabutan Pasal 52 yang memuattentang Ketentuan Peralihan atas Badan Penye-lenggara Jaminan Sosial.

Pada tanggal 31 Agustus 2005 MahkamahKonstitusi memutuskan bahwa Pasal 5 ayat (2),(3), (4) Undang-undang SJSN ini bertentangandengan UUD NRI Tahun 1945. Namun MahkamahKonstitusi menolak permohonan penggugat atasPasal 52 mengenai Ketentuan Peralihan atasBadan Penyelenggara Jaminan Sosial. Beranjakdari putusan Mahkamah Kosntitusi terkait haldiatas, sejak lima tahun diundangkanya Undang-undang SJSN tepatnya tahun 2009, pelaksanaanSJSN tetap mengalami hambatan. Hal itu di-karenakan tidak ada aturan pendukung yang meng-atur tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(yang selanjutnya di sebut dengan BPJS) sebagaiBadan yang menyelenggarakan jaminan sosial.

Undang-undang SJSN mengamanatkanbahwa paling lambat lima tahun sejak Undang-undang SJSN di undangkan harus sudah ter-bentuk BPJS. Setidaknya terdapat dua puluh pasaldalam Undang-Undang SJSN yang harusnya di-kembangkan menjadi peraturan operasional agaroperasionalisasi dari SJSN ini dapat jelas ter-laksana. Namun hal itu juga belum dapat terealisasi-kan semuanya. Bisa dikatakan bahwa Undang-undang inipun jauh dari harapan warga negara

sebagai pemangku hak-hak dasar yang di-antaranya adalah hak mendapatkan jaminan sosial.

Pada tahun 2011 barulah dibuat aturantentang BPJS yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BadanPenyelenggara Jaminan Sosial (yang selanjutnyadisebut dengan Undang-undang BPJS) sebagaiamanat dari Undang-undang SJSN. BPJSmerupakan badan hukum yang dibentuk untukmenyelenggarakan jaminan sosial.8 BPJS terbagimenjadi dua jenis yakni BPJS Kesehatan danBPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menye-lenggarakan program jaminan kesehatan sedangkanBPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakanprogram jaminan kecelakaan kerja, jaminan haritua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.9

Keberadaan BPJS ditengah-tengah masya-rakat tidak lantas membuat permasalahan terkaitjaminan sosial dapat serta-merta terselesaikan.Aturan terkait kewajiban pemberi kerja selainpenyelenggara negara yang tidak mendaftarkanpekerja beserta anggota keluarganya ke programBPJS dapat dikenai sanksi administratif berupatidak mendapatkan pelayanan publik tertentudimana yang termasuk dengan pelayanan publiktertentu antara lain pemrosesan izin usaha, izinmendirikan bangunan, bukti kepemilikan haktanah dan bangunan.10 Hal tersebut dinilai olehberbagai pihak tidak sejalan dan tidak selarasdengan Pasal 28 H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milikpribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambilalih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Selain tidak sejalan dan selaras dengan Pasal28 H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, aturantersebut juga tidak sejalan dan tidak selaras dengan

6 Ade Candra, Dinamika Penyusunan Undang-Undang No.40Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial (SJSN), (Yogyakarta:2010), hlm.2

7 ibid8 Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2011 tentang BPJS9 Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2011 tentang BPJS10 Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

tentang BPJS: Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yangtidak melaksanakan ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 15ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan keten-tuan sebagaimana dimaksud Pasal 16 dikenai sanksi admnistratif.Ayat (2): Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa: a. Teguran tertulis; b. Denda; dan/atau ;c. Tidakmendapat pelayan publik tertentu. Penjelasan pasal 17 ayat (2)huruf c: yang dimaksud dengan “pelayanan publik tertentu” antaralain pemrosesan izin usaha, izin mendirikan bangunan, buktikepemilikan hak tanah dan bangunan.

22

Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwasetiap orang berhak bebas dari perlakuan yangbersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhakmendapatkan perlindungan terhadap perlakuanyang bersifat diskriminatif itu. Perlakuan diskri-minatif yang dimaksud dalam hal ini adalahpembebasan sanksi administratif bagi penye-lenggara negara yang tidak mendaftarkanpegawainya kepada BPJS. Masih dalam pasalyang sama yaitu Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf cUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentangBPJS, juga dinilai tidak sejalan dan selarasdengan pasal 28 I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945bahwa setiap orang berhak untuk diakui sebagaipribadi di hadapan hukum. Dengan tidak dapatmendapatkanya pelayanan publik tertentu bisadikatakan bahwa warga negara tersebut tidakdiakui pribadinya di hadapan hukum.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24Tahun 2011 tentang BPJS mewajibkan kepadaseluruh pemberi kerja untuk memungut iuran daripekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJSmenjadikan BPJS menjadi asuransi yang wajibdiikuti oleh pemberi kerja.11 Kewajiban tersebutdiperkuat dengan denda yang akan dikenakankepada pemberi kerja jika terbukti melanggarketentuan pasal 19 ayat (1) Undang-UndangNomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS tersebut.Ketentuan denda diatur pula di dalam pasal 55Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentangBPJS bahwa pemberi kerja yang melanggarketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidanapenjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidanadenda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satumilyar rupiah). Kewajiban yang dibebankankepada pemberi kerja sedemikian rupa membuatBPJS menjadi pilihan pertama dan utama bagipemberi kerja untuk mengikutsertakan pekerjanyakedalam perusahaan asuransi. Begitu besarnyadenda yang akan dikenakan kepada pemberi kerjayang melanggar ketentuan pasal 19 Undang-Undang BPJS juga tidak sejalan dengan aturanmengenai hak konstitusional warga negara yangterdapat dalam pasal 28 G ayat (1) UUD NRI

Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas rasaaman dan perlindungan dari ancaman ketakutanuntuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yangmerupakan hak asasi padahal negara menjaminsetiap orang berhak atas jaminan sosial yangmemungkinkan pengembangan dirinya secara utuhsebagai manusia yang bermartabat.12

Fakta di lapangan menunjukan bahwaketidaksiapan BPJS dalam menjalankan tugas danwewenangnya menimbulkan ketidakpastian dankebingungan bagi masyarakat dan perusahaanasuransi swasta.13 Terdapat beberapa fakta empirisdi lapangan yang mengeluhkan betapa rumit danlambannya pelayanan BPJS membuat masya-rakat mengeluhkan keberadaan BPJS. Besarnyasanksi yang akan dikenakan kepada pemberikerja yang tidak mendaftarkan pekerja dan anggotakeluarganya kepada BPJS membuat BPJS men-jadi pilihan utama dan pertama dalam pilihanasuransi. Padahal konstitusi mengamanatkanbahwa setiap warga negara berhak untuk men-dapatkan jaminan sosial yang memungkinkanpengembangan dirinya. Praktik semacam ini, jugamembuat usaha asuransi yang lain menjadi tidakdapat menjalankan usaha mereka dengan baikkarena setiap warga negara diharuskan mendaftarsebagai peserta BPJS. Disisi yang lain warganegara wajib menjadikan asuransi BPJS sebagaipilihan utamanya.

Pada prinsipnya, jaminan sosial adalah sebuahhak yang harus dipenuhi oleh negara.14 Sanksi yangakan diberlakukan oleh pemerintah kepada parapelanggar Undang-undang BPJS membuat adapergeseran makna dari jaminan sosial yang semulamenjadi hak yang harus dipenuhi oleh negarakepada warga negara, menjadi kewajiban warganegara. Agus Suman mengatakan bahwa dalampelaksanaan BPJS kesehatan terdapat pemaksaanoleh negara untuk seluruh rakyat baik yang ter-catat dalam kartu keluarga maupun yang masihdalam kandungan untuk menjadi peserta BPJS.15

11 Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011tentang BPJS: “ pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadibeban peserta dari pekerjanya dan menyetorkanya kepada BPJS”

12 Pasal 28H ayat (3) Undang-undang Dasar Negara RepublikIndonesia 1945

13 Disarikan dari artikel berjudul “Acuan Koordinasi ManfaatTak Jelas”, Koran Kompas Jumat 27 Februari 2015

14 M. Ali Syafaat dalam keterangan sebagai saksi ahli dalam ujimateril undang-undang BPJS di Mahkamah Konstitusi pada 10Februari 2015

15 Prof. Agus Suman ketika menjadi saksi ahli dalam sidang ujimateril Undang-undang BPJS di Makhkamah Konstitusi pada 24Februari 2015

23

Keberadaan BPJS juga tidak sesuai denganamanat dari Undang-undang SJSN yang meme-rintahkan bahwa jaminan sosial dapat diseleng-garakan oleh beberapa badan penyelenggarajaminan sosial, sedangkan dalam Undang-undangBPJS , pelaksanaan jaminan sosial itu diserahkankepada satu badan.16

Dalam perkembangan Negara Kesejahteraan,terdapat tanggung jawab kesejahteraan sosialyang berada di tangan Pemerintah, Korporasi(BUMN,BUMD, Swasta), dan Masyarakat.17

Namun dalam hal penyelenggaran jaminan sosialyang terdapat di dalam aturan terkait BPJS,beberapa pihak merasa tidak diikut sertakan dalamrangka ikut menyejahterakan masyarakat. Darilatar belakang tersebut diatas, artikel ini inginmenganalisis alasan dasar pemikiran pelimpahankewenangan monopoli negara dalam penyeleng-garaan jaminan sosial dari sistem jaminan sosialsebelum BPJS kepada BPJS.

PEMBAHASANBerbicara mengenai sebuah negara maka

akan berkaitan dengan konsep bernegara. Negaradan bernegara merupakan dua hal yang berbedanamun tidak bisa dipisahkan karena keduanyasaling berkaitan. Ketika berbicara tentang negaramaka titik tekannya adalah permasalahan wibawa,kekuasaan dari pemerintah, struktur kekuasaanyang ada di negara tersebut, dan alasan mengapaseseorang atau kelompok orang bisa berkuasa ataskelompok yang lain. Namun ketika berbicaramengenai bernegara maka perhatian kita akan

tertuju kepada wadah dari pengorganisasian diridari suatu masyarakat atau paguyuban bangsa.Jellinek ketika berbicara tentang negara ia meng-gunakan sudut pandang hukum, namun ketikaberbicara mengenai bernegara maka kaca matayang dipakai adalah kaca mata sosial dan filosofis.Hal ini lah yang mampu menjawab dasar pemi-kiran pelimpahan hak monopoli negara terkaitjaminan sosial sebelum adanya BPJS sampaidengan era BPJS.

Program jaminan sosial sudah ada jauhsebelum terbentuknya BPJS. Mulai tahun 1947dengan dikeluarkanya Peraturan PemerintahNomor 14 Tahun 1947 tentang Pemberian PensiunKepada Pegawai Negeri Tetap, Pensiun Janda, danTunjangan Anak Yatim dan/ atau Yatim Piatu. LaluPeraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1954tentang Pemberian Tunjangan Istimewa KepadaKeluarga Pegawai yang Tewas; Undang-UndangNomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawaidan Pensiun Janda/Duda Pegawai; PeraturanPemerintah Nomor 44 Tahun 1971 tentangAsuransi Sosial Angkatan Bersenjata; Undang-Undang Nomor 1993 Tahun 1992 tentang JaminanSosial Tenaga Kerja; Undang-Undang Nomor 40Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan SosialNasional dan yang terakhir adalah Undang-UndangNomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penye-lenggara Jaminan Sosial.

Berikut akan di jelaskan melalui tabel bentukjaminan sosial yang pernah hadir di Indonesiasebelum adanya BPJS sampai dengan di-bentuknya BPJS.

16 Koran Tempo edisi 22 Februari 2015 hlm.8017 Jurnal M.Taviv dengan Judul Dinamika Konsep Negara

Kesejahteraan Indonesia Dalam Undang-Undang Dasar 1945,hlm. 16

24

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Tabel 1: Peraturan Terkait Jaminan Sosial Sebelum Adanya Badan Penyelenggara JaminanSosial dan Setelah Terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nampak dari tabel di atas bahwa sejakdahulu, pemerintah Indonesia sudah memikirkanadanya asuransi sosial ataupun jaminan sosialbagi warga negaranya. Walaupun bentuk asuransisosial dan jaminan sosial berbeda-beda tiapperiodenya. Sebelum adanya SJSN dan BPJS,asuransi sosial dan jaminan sosial bersifat parsial.Artinya hanya membidik beberapa golongantertentu saja. Namun sejak pemerintah Indonesiamembentuk SJSN dan BPJS, asuransi sosial danjaminan sosial ditujukan kepada seluruh wargaIndonesia tanpa terkecuali.

Perkembangan bentuk dan sasaran jaminansosial yang pernah terjadi di Indonesia sangatbisa dipahami sebagai bentuk dan perwujudanperkembangan Indonesia sebagai sebuah negara

yang pada saat itu baru saja merdeka dari jajahanBelanda dan sampai pada akhirnya perlahanmenemukan jati dirinya sebagai bangsa yangpantas untuk di sejajarkan dengan bangsa-bangsalain yang ada di seluruh dunia. Jauh sebelum adanyaBPJS, pihak-pihak yang tidak terdapat di dalamketentuan seperti yang telah disebutkan di atassebagai penerima santunan dan/atau asuransisosial dan/atau jaminan sosial adalah pihak-pihakyang tidak mendapatkan jaminan bagi dirinyayang sejatinya hak untuk mendapatkan jaminansosial tersebut telah dijamin oleh konstitusi kita.Hanya pihak-pihak yang telah disebutkan didalam ketentuan diataslah yang berhak men-dapatkan santunan dan/atau asuransi sosial dan/atau jaminan sosial dari negara. Namun sejak

25

adanya SJSN dan BPJS, negara berusaha untukmemberikan jaminan sosial bagi seluruh warganegara Indonesia ataupun warga negara asingyang menetap di Indonesia (sesuai denganketentuan yang berlaku).

Untuk beberapa hal, negara boleh untukmemonopoli dengan beberapa persyaratan. Hal inisesuai dengan amanat yang terdapat di dalampasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan jugaPasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.Pedoman pelaksanaan pasal 51 Undang-UndangNomor 5 Tahun 1999 yang dibuat oleh KomisiPengawasan Persaingan Usaha memberikanpenjelasan terkait dengan unsur-unsur yang ada didalam pasal tersebut. Pasal 51 Undang-UndangNomor 5 Tahun 1999 mengatur:

“Ketentuan mengenai monopoli dan atau pemusatankegiatan yang berkaitan dengan produksi dan ataupemasaran barang dan jasa yang menguasai hajat hiduporang banyak serta cabang-cabang produksi yangpenting bagi Negara, dimana untuk itu di-perlukanaturan undang-undang dan diselenggarakan olehBadan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebutdengan BUMN) dan/atau badan atau lembaga yangdibentuk dan ditunjuk oleh pemerintah.”

1. Unsur Monopoli dan/atau PemusatanKegiatan

1.1 MonopoliDalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999, definisi monopoli adalah:“Penguasaan atas produksi dan atau pemasaranbarang dan atau atas penggunaan jasa tertentuoleh satu pelaku usaha atau satu kelompokpelaku usaha.” Berdasarkan definisi tersebut,monopoli pada dasarnya menggambarkan suatukeadaan penguasaan pelaku usaha atas barangdan atau jasa tertentu yang dapat dicapai tanpaharus melakukan ataupun mengakibatkanterjadinya praktek monopoli dan atau persainganusaha tidak sehat.

1.2 Pemusatan KegiatanUnsur pemusatan kegiatan dalam pasal 51

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapatdidefinisikan sebagai pemusatan kekuatanekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,yaitu: “Penguasaan yang nyata atas suatu pasarbersangkutan oleh satu atau lebih pelaku

usaha sehingga dapat menentukan hargabarang dan atau jasa.” Berdasarkan definisitersebut, pemusatan kegiatan pada dasarnyamenggambarkan suatu keadaan penguasaan yangnyata atas suatu pasar bersangkutan yang di-cerminkan dari kemampuannya dalam menen-tukan harga yang dapat dicapai oleh satu atau lebihpelaku usaha tanpa harus melakukan ataupunmengakibatkan terjadinya praktek monopoli danatau persaingan usaha tidak sehat.

Dengan memperhatikan uraian pemahamanunsur-unsur tersebut di atas, maka baik monopolimaupun pemusatan kegiatan bukan merupakankegiatan yang dilarang Undang-Undang Nomor 5Tahun 1999 dan dapat dilakukan ataupun dicapaioleh satu atau lebih pelaku usaha dengan tetapmemperhatikan prinsip-prinsip persaingan usahayang sehat. Monopoli dan/atau pemusatan kegiatandapat dilakukan negara terhadap kegiatan yangberkaitan dengan: (1) produksi dan/atau pemasaranbarang dan/atau jasa yang menguasai hajat hiduporang banyak dan (2) cabang-cabang produksiyang penting bagi negara.

2. Unsur Produksi dan/atau PemasaranBarang dan/atau Jasa yang MenguasaiHajat Hidup Orang BanyakBerdasarkan teori hukum dan penafsiran

sistematis terhadap unsur ini, maksud barangdan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orangbanyak adalah yang memiliki fungsi:a. Bersifat khusus Alokasi, yang ditujukan pada

barang atau jasa yang berasal dari sumber dayaalam yang dikuasai negara untuk dimanfaatkanbagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

b. Distribusi, yang diarahkan pada barang dan/atau jasa yang dibutuhkan secara pokok olehmasyarakat, tetapi pada suatu waktu tertentuatau terus menerus tidak dapat dipenuhi pasar;dan/atau

c. Stabilisasi, yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang harus disediakan untuk kepen-tingan umum, seperti barang dan/atau jasadalam bidang pertahanan, keamanan, moneter,dan fiskal, yang mengharuskan pengaturandan pengawasan.

26

2.1 Cabang-cabang Produksi yang Pentingbagi NegaraPengertian cabang-cabang produksi yang

penting bagi negara adalah ragam usaha produksiatau penyediaan barang dan atau jasa yangmemiliki sifat:a. strategis, yaitu cabang produksi atas barang

dan/atau jasa yang secara langsung melindungikepentingan pertahanan negara dan menjagakeamanan nasional; atau

b. finansial, yaitu cabang produksi yang berkaitanerat dengan pembuatan barang dan/atau jasauntuk kestabilan moneter dan jaminanperpajakan, dan sektor jasa keuangan yangdimanfaatkan untuk kepentingan umum.

2.2 Diatur dengan Undang-undangPengertian diatur dengan undang-undang

merupakan syarat legal dari negara untuk mela-kukan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan atasbarang dan/atau jasa yang menguasai hajat hiduporang banyak serta cabang-cabang produksi yangpenting bagi negara. Hal ini berarti monopoli dan/atau pemusatan kegiatan oleh negara tersebuthanya dapat dilakukan setelah diatur terlebih dahuludalam bentuk undang-undang (bukan peraturanperundang-undangan di bawah undang-undang).

Undang-undang tersebut harus mencantumkansecara jelas tujuan monopoli dan/atau pemusatankegiatan serta mekanisme pengendalian danpengawasan negara dalam penyelenggaraanmonopoli dan/atau pemusatan kegiatan tersebut,sehingga tidak mengarah pada praktik monopolidan/atau persaingan usaha tidak sehat.

2.3 Diselenggarakan oleh Badan Usaha MilikNegara dan/atau badan atau lembaga yangdibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah

2.3.1 Diselenggarakan oleh Badan UsahaMilik Negara

Badan usaha milik negara menurut Pasal 1angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003adalah “Badan usaha yang seluruh atausebagian besar modalnya dimiliki oleh negaramelalui penyertaan secara langsung yang ber-asal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”Dalam hal dimana BUMN tidak memiliki kemam-puan untuk menyelenggarakan penguasaan

monopoli negara, maka berdasarkan pasal 51Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 penye-lenggaraan monopoli dan atau pemusatankegiatan dapat diselenggarakan oleh badan ataulembaga yang dibentuk oleh pemerintah.

2.3.2 Diselenggarakan Badan atau Lembagayang Dibentuk Pemerintah

Pemerintah dalam pengertian peraturanperundang-undangan adalah pemerintah pusatyang terdiri atas presiden dan seluruh aparaturadministrasi negara tingkat pusat. Dengandemikian, badan atau lembaga yang dibentukpemerintah adalah badan atau lembaga yangditetapkan dan diatur dengan peraturan per-undang-undangan yang dibentuk pemerintahpusat. Badan atau lembaga yang dibentuk peme-rintah menjalankan tugas pelayanan kepentinganumum (public service) yang kewenangannyaberasal dari pemerintah pusat dan dibiayai olehdana negara (APBN) atau dana publik lainnyayang memiliki keterkaitan dengan negara.

Badan atau lembaga yang dibentuk peme-rintah memiliki ciri melaksanakan:a. pemerintahan negara;b. manajemen keadministrasian negara;c. pengendalian atau pengawasan terhadap badan

usaha milik negara; dan ataud. tata usaha negara.

Badan atau lembaga yang dibentuk peme-rintah dalam menyelenggarakan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:a. pengelolaan dan pertanggungjawaban

kegiatannya dipengaruhi, dibina, dan di-laporkan kepada pemerintah;

b. tidak semata-mata ditujukan untuk mencarikeuntungan;

c. tidak memiliki kewenangan melimpahkanseluruh atau sebagian monopoli dan/ataupemusatan kegiatan kepada pihak lain. BUMNdan badan atau lembaga yang dibentuk peme-rintah dapat menyelenggarakan monopolidan/atau pemusatan kegiatan secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhan dan per-timbangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

27

Badan atau lembaga yang ditunjuk pemerintahmemiliki ruang lingkup yang luas, termasuk didalamnya adalah badan atau lembaga perdatayang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas danfungsi negara. Menurut teori hukum administrasinegara, penunjukan adalah kewenangan daripejabat administrasi negara yang berwenang danbersifat penetapan untuk menyelenggarakan ataumenjalankan kegiatan tertentu secara sepihak.Dengan demikian, badan atau lembaga yangditunjuk pemerintah adalah badan atau lembagayang ditetapkan oleh pejabat adminstrasi negarayang berwenang. Prosedur dan persyaratanpenunjukan badan atau lembaga yang ditunjukpemerintah sebagai penyelenggara monopoli dan/atau pemusatan kegiatan dimaksud dilakukanberdasarkan peraturan perundang-undangan yangmengatur mengenai pengadaan barang dan/ataujasa pemerintah sehingga tidak mengakibatkanterjadinya praktek monopoli dan/atau persainganusaha tidak sehat.

BUMN dan Badan atau lembaga yang ditunjukpemerintah dapat menyelenggarakan monopolidan/atau pemusatan kegiatan secara bersama-sama sesuai kebutuhan dan pertimbangan ber-dasarkan peraturan perundang-undangan.BUMN ataupun badan atau lembaga yang di-bentuk ataupun ditunjuk oleh Pemerintah sebagaipenyelenggara monopoli dan atau pemusatankegiatan sebagaimana dimaksud, tidak dapatmelimpahkan kembali hak penyelenggaraanmonopolinya dan/atau pemusatan kegiatannyabaik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain.

Dengan memperhatikan uraian tersebut diatas, maka terkait dengan penyelenggara monopolidan/atau pemusatan kegiatan barang dan/ataujasa yang menguasai hidup orang banyak sertacabang produksi yang penting bagi negara, Pasal51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menen-tukannya secara sitematis dengan tetap men-

dasarkan pada alasan-alasan yang rasional berupapertimbangan profesionalitas, legalitas, danefektifitas pencapaian sasaran tujuan penyeleng-garaan monopoli dan atau pemusatan kegiatan.

Secara sistematis sesuai dengan Pasal 51Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, urut-urutanyang dapat dijadikan acuan bagi pemerintahuntuk menentukan pihak penyelenggara monopolidan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitandengan produksi dan/atau pemasaran barangdan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orangbanyak serta cabang produksi yang penting baginegara adalah sebagai berikut:a. Diselenggarakan oleh BUMN;b. Diselenggarakan oleh BUMN dan badan yang

dibentuk pemerintah;c. Diselenggarakan oleh BUMN dan lembaga

yang dibentuk pemerintah;d. Diselenggarakan oleh Badan yang dibentuk

pemerintah;e. Diselenggarakan oleh Lembaga yang dibentuk

pemerintah;f. Diselenggarakan oleh BUMN dan badan yang

ditunjuk pemerintah;g. Diselenggarakan oleh BUMN dan lembaga

yang ditunjuk pemerintah;h. Diselenggarakan oleh Badan yang ditunjuk

pemerintah;i. Diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk

pemerintah.

Penjabaran Pasal 51 Undang-Undang Nomor5 Tahun 1999 yang mengatur mengenai monopolidan/atau pemusatan kegiatan produksi dan/ataupemasaran barang dan/atau jasa yang menguasaihajat hidup orang banyak dan cabang produksiyang penting bagi negara dapat digambarkansebagai berikut:

28

Bagan 1

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara jelasmenyebutkan bahwa negara sebagai pihak yangmenguasai suatu bidang tertentu. Beberapadiantaranya adalah terdapat di dalam Pasal 3 ayat(1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974tentang Pengairan;18 Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batu Bara;19 Pasal 11ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;20 dan Pasal11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011tentang Mata Uang. 21 Dari pasal-pasal tersebut,jelaslah peran negara sebagai pihak yang diberikanhak untuk menguasai cabang-cabang produksiyang dimaksud dalam undang-undang terkait.

Berebeda dengan beberapa jenis cabangproduksi yang telah dikemukakan diatas yangmenyebutkan secara tegas negara sebagai pihak

yang diberikan hak untuk menguasai, BPJS dalamundang-undangnya tidak menyebutkan hal yangtegas demikian. Namun disini peneliti mencobauntuk menjelaskan bahwa dalam perkembanganya,berdasarkan dari pemaparan diatas, negaramenjadi pihak yang dapat menguasai jaminansosial. Hal tersebut di dasarkan pada:1. Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang

berbunyi “Cabang-cabang produksi yangpenting bagi negara dan yang mengasai hajathidup orang banyak dikuasai oleh negara”;

2. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999 yang berbunyi “monopoli dan ataupemusatan kegiatan yang berkaitan denganproduksi dan atau pemasaran barang dan ataujasa yang menguasai hajat hidup orangbanyak serta cabang-cabang produksi yangpenting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh BUMN danatau badan atau lembaga yang dibentuk atauditunjuk oleh Pemerintah”;

3. Pedoman pelaksanaan pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dibuat olehKomisi Pengawasan Persaingan Usahamenjelaskan unsur-unsur dari pasal 51 bahwa:a. Yang dimaksud dengan Monopoli adalah

Penguasaan atas produksi dan ataupemasaran barang dan atau atas peng-gunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usahaatau satu kelompok pelaku usaha.

18Air beserta sumber-sumbernya , termasuk kekayaan yangterkandung di dalamnya seperti dimkasud pasal 1 angka 3,4,5Undang-Undang ini dikuasai negara.

19 (1) Mineral dan Batu Bara sebagai sumber daya alam yangtak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai olehnegara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. (2) PenguasaanMineral dan Batu Bara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah

20 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan olehbadan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usahaswasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha dibidangpenyediaan tenaga listrik. (2) Badan usaha milik negara sebagaimanadimaksud pada ayat (10) diberi prioritas pertama melakukan usahapenyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

21 Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang ber-wenang melakukan pengeluaran,pengedaran, dan/atau pencabutandan penarikan rupiah. Bank Indonesia adalah bank sentral RepublikIndonesia sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang DasarRepublik Indonesia Tahun 1945.

29

b. Yang dimaksud dengan pemusatan kegiatanadalah Penguasaan yang nyata atas suatupasar bersangkutan oleh satu atau lebihpelaku usaha sehingga dapat menentukanharga barang dan atau jasa. Dalam hal iniBPJS dalam Undang-Undang BPJSmenguasai secara nyata suatu pasar danyang menjadi pasar dari BPJS adalahpeserta BPJS. Peserta BPJS menurut pasal1 angka (4) Undang-Undang BPJS adalahsetiap orang, termasuk orang asing yangbekerja paling singkat 6 (enam) bulan diIndonesia, yang telah membayar iuran.

c. Yang dimaksud dengan Produksi dan/atauPemasaran Barang dan/atau Jasa yangMenguasai Hajat Hidup Orang Banyakadalah yang memiliki fungsi Alokasi, yangditujukan pada barang atau jasa yangberasal dari sumber daya alam yangdikuasai negara untuk dimanfaatkan bagisebesar-besarnya kemakmuran rakyat;Distribusi, yang diarahkan pada barang dan/atau jasa yang dibutuhkan secara pokokoleh masyarakat, tetapi pada suatu waktutertentu atau terus menerus tidak dapatdipenuhi pasar; dan atau Stabilisasi, yangberkaitan dengan barang dan/atau jasayang harus disediakan untuk kepentinganumum, seperti barang dan/atau jasa dalambidang pertahanan, keamanan, moneter,dan fiskal, yang mengharuskan pengaturandan pengawasan. BPJS yang berkaitandengan jaminan sosial tidak terlepas darifungsi stabilisasi. Hal ini karena jaminansosial merupakan hak dasar yang harus dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi maka akanmenimbulkan ketidak teraturan sosial(disorder social) da n sangat mengancamkeamanan nasional.

d. Yang dimaksud dengan Cabang-cabangProduksi yang Penting bagi Negara adalahragam usaha produksi atau penyediaanbarang dan atau jasa yang memiliki sifat:strategis, yaitu cabang produksi atas barangdan/atau jasa yang secara langsung melin-dungi kepentingan pertahanan negara danmenjaga keamanan nasional; atau finansial,yaitu cabang produksi yang berkaitan erat

dengan pembuatan barang dan/atau jasauntuk kestabilan moneter dan jaminanperpajakan, dan sektor jasa keuangan yangdimanfaatkan untuk kepentingan umum.Jasa keuangan adalah suatu istilah yangdigunakan untuk merujuk jasa yangdisediakan oleh industri keuangan. Jasakeuangan juga digunakan untuk merujukpada organisasi yang menangani penge-lolaan dana22 dan asuransi adalah salahsatu contoh dari jasa keuangan. Sepertiyang diketahui bahwa BPJS merupakanbentuk asuransi sosial karena masyarakatdiwajibkan untuk membayar sejumlahuang yang bisa disebut dengan premi. Salahsatu ciri dari asuransi adalah adanyapembayaran premi.

e. Yang dimaksud dengan diatur denganundang-undang adalah syarat legal darinegara untuk melakukan monopoli dan/ataupemusatan kegiatan atas barang dan/ataujasa yang menguasai hajat hidup orangbanyak serta cabang-cabang produksi yangpenting bagi negara. Pengaturan BPJSdiatur dalam Undang-Undang Nomor 24Tahun 2011 tentang Badan PenyelenggaraanJaminan Sosial.

f. BPJS tidak diatur di dalam BUMN, namunpasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999 menyebutkan bahwa tidak selaluharus BUMN yang menyelenggarakanya,namun bisa juga badan atau lembaga yangdibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.Badan atau lembaga yang dibentukpemerintah yang dimaksud adalah yangmenjalankan tugas pelayanan kepentinganumum (public service) yang kewe-nangannya berasal dari pemerintah pusatdan dibiayai oleh dana negara (APBN) ataudana publik lainnya yang memiliki keter-kaitan dengan negara. Pasal 7 Undang-Undang BPJS mengatakan bahwa BPJSmerupakan Badan Hukum Publik. Badanhukum publik adalah badan hukum yangmengatur hubungan antara negara dan atauaparatnya dengan warga negara yang

22 http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa_keuangan diakses pada 5Mei 2015 pukul 10.45

30

menyangkut kepentingan umum/publik.Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang BPJSmenyebutkan BPJS juga menyampaikanpertanggungjawaban atas pelaksanaantugasnya dalam bentuk laporan pengelolaanprogram dan laporan keuangan tahunanyang telah diaudit oleh akuntan publikkepada Presiden dengan tembusan kepalaDJSN paling lambat 30 Juni tahunberikutnya. Pertanggungjawaban tersebutmerupakan konsekuensi dari BPJS sebagaiBadan hukum publik. Kepesertaan BPJSyang merupakan seluruh warga Indonesiatermasuk warga negara asing yang minimal6 bulan tinggal di Indonesia, meng-indikasikan bahwa BPJS dibentuk adalahuntuk kepentingan umum.

4. Secara filosofis, jaminan sosial merupakansebuah hak setiap orang untuk mendapatkanrasa aman, yang tentu dalam hal ini adalahaman dari segala macam hal yang dapatmengancam keberlangsungan hidupnya.Setiap orang yang sakit menginginkankesembuhan. Setiap yang bekerja meng-inginkan diri mereka aman dari kecelakaankerja, bahkan aman secara finansial ketikamereka sudah tidak lagi bekerja. Hak untukmendapatkan jaminan sosial merupakan hakdasar yang dalam hal ini negara sebagaiorganisasi tertinggi harus mampu mengurusnyauntuk dapat memenuhinya kepada warga negara.

5. Secara sosiologis, masyarakat yang tidaksejahtera, akan menimbulkan suatu keadaanyang tidak teratur. Ketidaksejahteraan adalahawal dari kriminalitas dan ketidakteraturansosial yang lain. Oleh karenanya negara harusmampu menyejahterakan warga negara dansalah satu caranya adalah dengan menyeleng-garakan jaminan sosial agar sistem jaminansosial mampu untuk dirasakan seluruh lapisanmasyarakat.

Sistem Jaminan sosial merupakan programNegara yang bertujuan untuk memberikankepastian perlindungan dan kesejahteraan sosialbagi seluruh rakyat. Selain itu untuk mewujudkanhal tersebut maka Negara membentuk BPJS yangberdasarkan pada prinsip kegotongroyongan,

nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas,portabilitas, kepersetaan, bersifat wajib, danaamanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosialseluruhnya untuk pengembangan program danuntuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

Teori bernegara, seperti yang telah dijelaskandiatas, akan selalu memandang negara dalamdimensi negara dari kacamata sosial danfilosofisnya. Berbeda dengan ketika berbicaratentang negara maka yang menjadi titik tekannyaadalah masalah kekuasan. Azhary23 mengemukakanbahwa teori bernegara tidak dapat diterapkansecara universal, melainkan haruslah dilihat dimananegara itu berada. Setiap negara memilikikarakteristik sendiri yang dalam bernegara hal itusangat berpengaruh. Kita tidak bisa menyamakanbernegara di Indonesia dengan bernegara diBelanda atau dengan negara-negara lain, hal inikarena Indonesia memiliki pandangan yang khasyang tidak dimiliki oleh negara lain dan tidakterlepas dari pengaruh alam dan budaya Indonesia.Pandangan yang berlandaskan falsafah bangsa yaituPancasila. Teori bernegara bangsa Indonesiasejatinya tidak bisa dilepaskan sama sekali denganteori bernegara pada umumnya, namun harusdikaitkan dengan fakta nyata kehidupan ber-kelompok bangsa Indonesia yang mendasarkan dirimereka kepada Pancasila.

Pancasila sebagai gurndnorm24 (normadasar) memiliki arti bahwa Pancasila adalahsumber dari segala sumber peraturan yang ada diIndonesia. Segala bentuk peraturan di Indonesiatidaklah boleh bertentangan dengan norma dasartersebut. Selain itu juga isi dari peraturan diIndonesia tidak boleh keluar dari nilai-nilaipancasila. Bagi Indonesia nilai-nilai Pancasilaadalah sari dan puncak budaya bangsa yangmerupakan tatanan nilai yang berkembang dandipraktekan sepanjang sejarah kehidupan rakyatIndonesia.25 Nilai-nilai Pancasila menjaminkesejahteraan sekaligus membuktikan bahwa

23 Dalam pidato pengukuhan guru besarnya di Universitas In-donesia pada hari Rabu, 26 Juli 1995 dengan judul “ Teori BernegaraBangsa Indonesia (Satu pemahaman tentang pengertian-pengertiandan asas-asas dalam Hukum Tata Negara)”

24 Stufenbau Theorie dari Hans Kelsen25 Muhammad Noor Syam, Penjabaran Filsafat Pancasila dalam

Filsafat Hukum (sebagai landasan pembinaan sistem hukumnasional), (Malang: Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1982),hlm. 36

31

nilai-nilai Pancasila adalah yang terbaik bagibangsa Indonesia.26 Menurut SoedimanKartohadiprodjo dan Notonegoro nilai ini diakuisebagai jiwa dan kepribadian bangsa.27

Bangsa Indonesia memiliki kekhasan ter-sendiri mengenai cara bernegara. Walaupun kitamengenal Hukum Tata Negara, namun hukum tatanegara yang ada di Indonesia berbeda denganHukum Tata Negara yang ada di negara-negaralain. Hal ini bisa dipahami karena Indonesia memilikifalsafah bangsa yang berbeda dengan negara-negara lain yaitu Pancasila. Pancasila memilikiperan yang sangat penting dalam pembentukannorma di Indonesia.

Sistem hukum nasional bersumber pada sosio-budaya, sistem filsafat atau ideologi bangsa yangmencerminkan jiwa atau semangat rakyatnya dancita hukum bangsa sebagai penjabaran dari filsafatnegara dan Undang-Undang Dasar.28 Komponen-komponen dalam sistem hukum nasional jugamenunjukkan pola yang sama. Dimana struktur,budaya, dan substansi mencerminkan tatanan nilaiyang menentukan cita hukum. Struktur ataukelembagaan yang berdaulat serta substansi atauisi perundang-undangan haruslah sesuai dengankebutuhan masyarakat dan tantangan zamannyanamun juga harus berdasarkan tatanan nilai ataubudaya yang hidup dalam masyarakat.29

Nilai-nilai di masyarakat tertuang dalampancasila yang berbunyi:1. Ketuhanan yang Maha Esa;2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;3. Persatuan Indonesia;4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijak-

sanaan dalam permusyawaratan perwakilan;5. Keadilan sosal bagi seluruh rakyat Indonesia

Setiap sila dalam Pancasila memiliki butir-butir yang menjabarkan sedikit lebih terperinci darisila yang telah disebutkan diatas. Jika dikaitkanfokus penelitian ini, maka sila yang tepat untukmemperjelas dasar dari adanya jaminan sosialadalah sila ke dua dan ke lima. Butir-butir sila dalamsila ke dua antara lain berbunyi:

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuaidengan harkat dan martabatnya sebagaimahkluk Tuhan Yang Maha Esa;

2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hakdan kewajiban asasi setiap manusia tanpamembeda-bedakan suku, keturunan, agama,kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial,warna kulit dan sebagianya;

3. Mengembangkan sikap saling mencintaisesama manusia;

4. Mengembangkan sikap tenggang rasa dantepa-selira;

5. Mengembangkan sikap tidak semena-menaterhadap orang lain;

6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan;8. Berani membela kebenaran dan keadilan;9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai

bagian dari seluruh umat manusia;10. Mengembangkan sikap hormat-menghormati

dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Sedangkan butir-butir dalam sila ke limaberbunyi:1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang

mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaandan kegotongroyongan;

2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama;3. Menjaga keseimbangan antara hak dan

kewajiban;4. Menghormati hak orang lain;5. Suka memberikan pertolongan kepada orang

lain agar dapat berdiri sendiri;6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-

usaha yang bersifat pemerasan terhadap oranglain;

7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-halyang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah;

8. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-halyang bertentangan dengan atau merugikankepentingan umum;

9. Suka bekerja keras;10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang

bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraanbersama;

26 ibid27 ibid28 ibid29 ibid

32

...

11. Suka melakukan kegiatan dalam rangkamewujudkan kemajuan yang merata dankeadilan sosial.

Butir-butir dalam sila ke dua dan ke limasangat berkaitan sekali dengan fokus penelitian iniyaitu tentang jaminan sosial. Telah diuraikan diatas bahwa pengaturan mengenai jaminan sosialsebelum adanya BPJS sampai adanya BPJS adalahuntuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyatIndonesia tanpa terkecuali. Bahwa setiap orangberhak untuk mendapatkan pemenuhan hak yangsama yang telah disebutkan dalam konstitusi tanpamembedakan status sosial, suku, bangsa, warnakulit, dan jenis kelamin. Selain itu setiap orangharuslah memiliki nilai-nilai kemanusian dan gemarmelakukan kegiatan kemanusiaan.

Telah dijelaskan diatas bahwa Sistem jaminansosial memiliki dua pola besar antara lain polaasuransi sosial dan pola bantuan sosial. Danaasuransi sosial didapat dari premi asuransi maupunbantuan sosial yang di dapat dari pendapatanpajak. Adapaun prinsip yang terdapat dalamjaminan sosial antara lain adalah redistribusipendapatan dapat berbentuk vertikal dan horisontalyaitu pihak yang memiliki pendapatan lebihbanyak mentransferkan pendapatanya kepadapihak yang memiliki pendapatan lebih sedikitdengan kata lain pihak yang berlebih menguatkanpihak yang lemah. Sedangkan redistribusi pen-dapatan secara horizontal mendistribusikan pen-dapatanya kepada sesama atau dari satu kelompokke kelompok yang lain.

Dari prinsip jaminan sosial yang telah diuraikandiatas, maka adanya jaminan sosial pada intinyaadalah ingin memberikan persamaan hak dalambidang jaminan sosial tanpa memandang statussosial dan golongan tertentu dan didasarkan padanilai-nilai yang ada di dalam Pancasila sebagaifalsafah bangsa dan dasar bernegara bangsaIndonesia. Jika dahulu sebelum ada BPJS, jaminansosial hanya bisa dirasakan oleh segolongantertentu saja, tapi semenjak adanya BPJS, programjaminan sosial harapannya mampu bisa dirasakanseluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

PENUTUPDasar pemikiran pelimpahan hak monopoli

jaminan kesehatan kepada BPJS adalah pasal 33ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 51Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, JaminanSosial masuk kedalam unsur-unsur yang ada didalam Pedoman Pelaksana Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Secara filosofis,adalah hak setiap orang untuk mendapatkan rasaaman termasuk aman dari sesuatu yang dapatmengancam keberlangsungan hidupnya. Amandari kesengsaraan menderita penyakit meru-pakan hak dari setiap orang. Secara sosiologis,masyarakat yang tidak sejahtera akan menim-bulkan ketidak teraturan sosial. Berdasrkan ataskeadilan sosial maka jaminan sosial harus bisadirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpaterkecuali. Peralihan pengurusan jaminan sosialdari sebelum BPJS ke BPJS merupakan sebuahupaya untuk memberikan keadilan sosial bagiseluruh rakyat Indonesia yang sebelumnyajaminan sosial hanya diperuntukkan oleh sebagiangolongan saja, namun BPJS hadir untuk menye-lenggarakan jaminan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia agar mendapatkan manfaat yang samasecara adil dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

BukuKurniawan, Lutfi J. 2015. Negara Kesejahteraan

dan Pelayanan Sosial. Malang: InstransPublishing.

Ahmad, Zainal Abidin. 1974. Negara AdilMakmur Menurut Ibnu Siena. Jakarta:Bulan Bintang.

Candra, Ade. 2010. Dinamika PenyusunanUndang-Undang No.40 Tahun 2004Tentang Sistem Jaminan Sosial (SJSN).Yogyakarta: Gava Media.

Syam, Muhammad Noor. 1982. PenjabaranFilsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum(Sebagai Landasan Pembinaan SistemHukum Nasional. Malang: LaboratoriumPancasila IKIP Malang.

33

Jurnal dan MakalahM.Taviv. “Dinamika Konsep Negara Kesejah-

teraan Indonesia Dalam Undang-UndangDasar 1945” dalam Jurnal Disertasi.Malang: Fakultas Fakultas Hukum Univer-sitas Brawijaya.

Azhary. 1995. “Teori Bernegara Bangsa Indo-nesia (Satu pemahaman Tentang Pengertian-Pengertian dan Asas-Asas Dalam HukumTata Negara)” makalah dalam PidatoPengukuhan Guru Besar di UniversitasIndonesia, 26 Juli 1995.

Surat KabarAnonim. 2015. “Acuan Koordinasi Manfaat Tak

Jelas” dalam Koran Kompas, Jumat 27Februari 2015.

InternetAnonim. 2015. “Definisi Jasa Keuangan” dalam

http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa_keuangan,diakses pada 5 Mei 2015 pukul 10.45.

34