UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN
1999TENTANGLARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DANPERSAINGAN USAHA TIDAK
SEHATDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,Menimbang: a. bahwa pembangunan bidang ekonomi harus
diarahkankepada terwujudnya kesejahteraan rakyat
berdasarkanPancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;b. bahwa
demokrasi dalam bidang ekonomi menghendakiadanya kesempatan yang
sama bagi setiap warga negarauntuk berpartisipasi di dalam proses
produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang
sehat,efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong
pertumbuhanekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;c. bahwa
setiap orang yang berusaha di Indonesia harus beradadalam situasi
persaingan yang sehat dan wajar, sehinggatidak menimbulkan adanya
pemusatan kekuatan ekonomipada pelaku usaha tertentu, dengan tidak
terlepas darikesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara
RepublikIndonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional;d.
bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksuddalam huruf a,
huruf b, dan huruf c, atas usul inisiatif DewanPerwakilan Rakyat
perlu disusun Undang-undang TentangLarangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha TidakSehat;Mengingat: Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21
Ayat (1), Pasal 27 Ayat (2), dan Pasal33 Undang-Undang Dasar
1945;6UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999Dengan persetujuanDEWAN
PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEKMONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA
TIDAK SEHATBAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam undang-undang ini yang
dimaksud dengan:1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan
atau pemasaran barangdan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh
satu pelaku usaha atau satukelompok pelaku usaha.2. Praktek
monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau
lebihpelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau
pemasaranatas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan
persaingan usahatidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.3.
Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas
suatupasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga
dapatmenentukan harga barang dan atau jasa.4. Posisi dominan adalah
keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyaipesaing yang berarti di
pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsapasar yang dikuasai,
atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antarapesaingnya di
pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuankeuangan, kemampuan
akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuanuntuk
menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.5.
Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik
yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan
danberkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
negaraRepublik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui
perjanjian,menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang
ekonomi.UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 76. Persaingan usaha
tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalammenjalankan
kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasayang
dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau
menghambatpersaingan usaha.7. Perjanjian adalah suatu perbuatan
satu atau lebih pelaku usaha untukmengikatkan diri terhadap satu
atau lebih pelaku usaha lain dengan namaapapun, baik tertulis
maupun tidak tertulis.8. Persekongkolan atau konspirasi usaha
adalah bentuk kerjasama yangdilakukan oleh pelaku usaha dengan
pelaku usaha lain dengan maksud untukmenguasai pasar bersangkutan
bagi kepentingan pelaku usaha yangbersekongkol.9. Pasar adalah
lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik
secaralangsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi
perdaganganbarang dan atau jasa.10. Pasar bersangkutan adalah pasar
yang berkaitan dengan jangkauan ataudaerah pemasaran tertentu oleh
pelaku usaha atas barang dan atau jasayang sama atau sejenis atau
substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.11. Struktur pasar
adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentangaspek-aspek
yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usahadan
kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan
masukdan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan
penguasaanpangsa pasar.12. Perilaku pasar adalah tindakan yang
dilakukan oleh pelaku usaha dalamkapasitasnya sebagai pemasok atau
pembeli barang dan atau jasa untukmencapai tujuan perusahaan,
antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset,target penjualan, dan
metode persaingan yang digunakan.13. Pangsa pasar adalah persentase
nilai jual atau beli barang atau jasa tertentuyang dikuasai oleh
pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahunkalender
tertentu.14. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi
barang dan atau jasasesuai kesepakatan antara para pihak di pasar
bersangkutan.15. Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna
barang dan atau jasabaik untuk kepentingan diri sendiri maupun
untuk kepentingan pihak lain.16. Barang adalah setiap benda, baik
berwujud maupun tidak berwujud, baikbergerak maupun tidak bergerak,
yang dapat diperdagangkan, dipakai,dipergunakan, atau dimanfaatkan
oleh konsumen atau pelaku usaha.8UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN
199917. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau
prestasi yangdiperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan
oleh konsumen ataupelaku usaha.18. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
adalah komisi yang dibentuk untukmengawasi pelaku usaha dalam
menjalankan kegiatan usahanya agar tidakmelakukan praktek monopoli
dan atau persaingan usaha tidak sehat.19. Pengadilan Negeri adalah
pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturanperundang-undangan
yang berlaku, di tempat kedudukan hukum usahapelaku usaha.BAB
IIASAS DAN TUJUANPasal 2Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan
kegiatan usahanya berasaskandemokrasi ekonomi dengan memperhatikan
keseimbangan antara kepentinganpelaku usaha dan kepentingan
umum.Pasal 3Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:a.
menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi
nasionalsebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat;b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan
persaingan usahayang sehat sehingga menjamin adanya kepastian
kesempatan berusaha yangsama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha
menengah, dan pelaku usahakecil;c. mencegah praktek monopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat yangditimbulkan oleh pelaku
usaha; dand. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan
usaha.UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 9BAB IIIPERJANJIAN YANG
DILARANGBagian PertamaOligopoliPasal 4(1) Pelaku usaha dilarang
membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuksecara
bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaranbarang
dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopolidan atau persaingan usaha tidak sehat.(2) Pelaku usaha
patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukanpenguasaan
produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa,
sebagaimanadimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku
usaha atau kelompokpelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh
puluh lima persen) pangsapasar satu jenis barang atau jasa
tertentu.Bagian KeduaPenetapan HargaPasal 5(1) Pelaku usaha
dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnyauntuk
menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus
dibayaroleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang
sama.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
berlaku bagi:a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha
patungan; ataub. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang
yang berlaku.Pasal 6Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang
mengakibatkan pembeli yangsatu harus membayar dengan harga yang
berbeda dari harga yang harus dibayaroleh pembeli lain untuk barang
dan atau jasa yang sama.10 UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999Pasal
7Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha
pesaingnyauntuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat
mengakibatkanterjadinya persaingan usaha tidak sehat.Pasal 8Pelaku
usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang
memuatpersyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan
menjual ataumemasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya,
dengan harga yanglebih rendah daripada harga yang telah
diperjanjikan sehingga dapatmengakibatkan terjadinya persaingan
usaha tidak sehat.Bagian KetigaPembagian WilayahPasal 9Pelaku usaha
dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnyayang
bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar
terhadapbarang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopolidan atau persaingan usaha tidak
sehat.Bagian KeempatPemboikotanPasal 10(1) Pelaku usaha dilarang
membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya,yang dapat
menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yangsama, baik
untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.(2) Pelaku
usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha
pesaingnya,untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari
pelaku usaha lainsehingga perbuatan tersebut:a. merugikan atau
dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; ataub. membatasi
pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barangdan atau
jasa dari pasar bersangkutan.UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999
11Bagian KelimaKartelPasal 11Pelaku usaha dilarang membuat
perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya,yang bermaksud untuk
mempengaruhi harga dengan mengatur produksi danatau pemasaran suatu
barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinyapraktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.Bagian
KeenamTrustPasal 12Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan
pelaku usaha lain untukmelakukan kerja sama dengan membentuk
gabungan perusahaan atau perseroanyang lebih besar, dengan tetap
menjaga dan mempertahankan kelangsunganhidup masing-masing
perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuanuntuk
mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau
jasa,sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan
atau persainganusaha tidak sehat.Bagian KetujuhOligopsoniPasal
13(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha
lain yangbertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian
atau penerimaanpasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang
dan atau jasa dalampasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopolidan atau persaingan usaha tidak
sehat.(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara
bersama-sama menguasaipembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha
atau kelompok pelaku usahamenguasai lebih dari 75% (tujuh puluh
lima persen) pangsa pasar satu jenisbarang atau jasa tertentu.12
UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999Bagian KedelapanIntegrasi
VertikalPasal 14Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan
pelaku usaha lain yangbertujuan untuk menguasai produksi sejumlah
produk yang termasuk dalamrangkaian produksi barang dan atau jasa
tertentu yang mana setiap rangkaianproduksi merupakan hasil
pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam saturangkaian langsung
maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkanterjadinya
persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.Bagian
KesembilanPerjanjian TertutupPasal 15(1) Pelaku usaha dilarang
membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yangmemuat persyaratan
bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanyaakan memasok
atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebutkepada
pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.(2) Pelaku usaha
dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang
memuatpersyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa
tertentu harusbersedia membeli barang dan atau jasa lain dari
pelaku usaha pemasok.(3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian
mengenai harga atau potonganharga tertentu atas barang dan atau
jasa, yang memuat persyaratan bahwapelaku usaha yang menerima
barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:a. harus bersedia
membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usahapemasok; ataub.
tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis
daripelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha
pemasok.Bagian KesepuluhPerjanjian dengan Pihak Luar NegeriPasal
16Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di
luar negeri yangmemuat ketentuan yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli danatau persaingan usaha tidak
sehat.UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 13BAB IVKEGIATAN YANG
DILARANGBagian PertamaMonopoliPasal 17(1) Pelaku usaha dilarang
melakukan penguasaan atas produksi dan ataupemasaran barang dan
atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktekmonopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat.(2) Pelaku usaha patut diduga
atau dianggap melakukan penguasaan atasproduksi dan atau pemasaran
barang dan atau jasa sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) apabila:a.
barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya;
ataub. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam
persainganusaha barang dan atau jasa yang sama; atauc. satu pelaku
usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari50% (lima
puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa
tertentu.Bagian KeduaMonopsoniPasal 18(1) Pelaku usaha dilarang
menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembelitunggal atas
barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang
dapatmengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidaksehat.(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap
menguasai penerimaan pasokanatau menjadi pembeli tunggal
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabilasatu pelaku usaha atau
satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari50% (lima puluh
persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.14
UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999Bagian KetigaPenguasaan PasarPasal
19Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik
sendirimaupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktekmonopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
berupa :a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk
melakukankegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; ataub.
menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya
untuktidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya
itu; atauc. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau
jasa pada pasarbersangkutan; ataud. melakukan praktek diskriminasi
terhadap pelaku usaha tertentu.Pasal 20Pelaku usaha dilarang
melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan caramelakukan jual
rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksuduntuk
menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar
bersangkutansehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persainganusaha tidak sehat.Pasal 21Pelaku usaha
dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksidan
biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan
ataujasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak
sehat.Bagian KeempatPersekongkolanPasal 22Pelaku usaha dilarang
bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan ataumenentukan
pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinyapersaingan
usaha tidak sehat.UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 15Pasal
23Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk
mendapatkaninformasi kegiatan usaha pesaingnya yang
diklasifikasikan sebagai rahasiaperusahaan sehingga dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidaksehat.Pasal 24Pelaku
usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk
menghambatproduksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku
usaha pesaingnyadengan maksud agar barang dan atau jasa yang
ditawarkan atau dipasok dipasar bersangkutan menjadi berkurang baik
dari jumlah, kualitas, maupunketepatan waktu yang
dipersyaratkan.BAB VPOSISI DOMINANBagian PertamaUmumPasal 25(1)
Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara
langsungmaupun tidak langsung untuk:a. menetapkan syarat-syarat
perdagangan dengan tujuan untuk mencegahdan atau menghalangi
konsumen memperoleh barang dan atau jasa yangbersaing, baik dari
segi harga maupun kualitas; ataub. membatasi pasar dan pengembangan
teknologi; atauc. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi
menjadi pesaing untukmemasuki pasar bersangkutan.(2) Pelaku usaha
memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1)apabila:a.
satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai
50%(lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang
atau jasatertentu; ataub. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok
pelaku usaha menguasai 75%(tujuh puluh lima persen) atau lebih
pangsa pasar satu jenis barang ataujasa tertentu.16 UNDANG-UNDANG
NOMOR .5 TAHUN 1999Bagian KeduaJabatan RangkapPasal 26Seseorang
yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari
suatuperusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap
menjadi direksiatau komisaris pada perusahaan lain, apabila
perusahaan-perusahaan tersebut:a. berada dalam pasar bersangkutan
yang sama; ataub. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan
atau jenis usaha; atauc. secara bersama dapat menguasai pangsa
pasar barang dan atau jasa tertentu,yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan atau persainganusaha tidak
sehat.Bagian KetigaPemilikan SahamPasal 27Pelaku usaha dilarang
memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaansejenis yang
melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada
pasarbersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan
yang memilikikegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang
sama, apabilakepemilikan tersebut mengakibatkan:a. satu pelaku
usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari50% (lima
puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;b.
dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai
lebih dari75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis
barang atau jasatertentu.Bagian KeempatPenggabungan, Peleburan, dan
PengambilalihanPasal 28(1) Pelaku usaha dilarang melakukan
penggabungan atau peleburan badan usahayang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan atau persainganusaha tidak
sehat.(2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham
perusahaan lainapabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopolidan atau persaingan usaha tidak
sehat.UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 17(3) Ketentuan lebih
lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usahayang
dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan
mengenaipengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2),diatur dalam Peraturan Pemerintah.Pasal 29(1) Penggabungan
atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan sahamsebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan ataunilai
penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan
kepadaKomisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
penggabungan,peleburan, atau pengambilalihan tersebut.(2) Ketentuan
tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta
tatacara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dalamPeraturan Pemerintah.BAB VIKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHABagian PertamaStatusPasal 30(1) Untuk mengawasi pelaksanaan
Undang-undang ini dibentuk KomisiPengawas Persaingan Usaha yang
selanjutnya disebut Komisi.(2) Komisi adalah suatu lembaga
independen yang terlepas dari pengaruh dankekuasaan Pemerintah
serta pihak lain.(3) Komisi bertanggung jawab kepada
Presiden.Bagian KeduaKeanggotaanPasal 31(1) Komisi terdiri atas
seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketuamerangkap
anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.(2) Anggota
Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas
persetujuanDewan Perwakilan Rakyat.(3) Masa jabatan anggota Komisi
adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkatkembali untuk 1 (satu) kali
masa jabatan berikutnya.18 UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999(4)
Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan
dalamkeanggotaan Komisi, maka masa jabatan anggota dapat
diperpanjang sampaipengangkatan anggota baru.Pasal 32Persyaratan
keanggotaan Komisi adalah:a. warga negara Republik Indonesia,
berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh)tahun dan
setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;b.
setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;c. beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;d. jujur, adil, dan berkelakuan
baik;e. bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;f.
berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan
dankeahlian di bidang hukum dan atau ekonomi;g. tidak pernah
dipidana;h. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan; dani.
tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha.Pasal 33Keanggotaan
Komisi berhenti, karena :a. meninggal dunia;b. mengundurkan diri
atas permintaan sendiri;c. bertempat tinggal di luar wilayah negara
Republik Indonesia;d. sakit jasmani atau rohani terus menerus;e.
berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi; atauf.
diberhentikan.Pasal 34(1) Pembentukan Komisi serta susunan
organisasi, tugas, dan fungsinyaditetapkan dengan Keputusan
Presiden.(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu
oleh sekretariat.(3) Komisi dapat membentuk kelompok
kerja.UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 19(4) Ketentuan mengenai
susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dankelompok kerja
diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi.Bagian KetigaTugasPasal
35Tugas Komisi meliputi:a. melakukan penilaian terhadap perjanjian
yang dapat mengakibatkan terjadinyapraktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diaturdalam Pasal 4 sampai
dengan Pasal 16;b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan
atau tindakan pelaku usahayang dapat mengakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan atau persainganusaha tidak sehat sebagaimana
diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal24;c. melakukan penilaian
terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisidominan yang
dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan ataupersaingan
usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampaidengan
Pasal 28;d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi
sebagaimana diaturdalam Pasal 36;e. memberikan saran dan
pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yangberkaitan dengan
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;f. menyusun
pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undangundang
ini;g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi
kepada Presidendan Dewan Perwakilan Rakyat.Bagian
KeempatWewenangPasal 36Wewenang Komisi meliputi:a. menerima laporan
dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaanterjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;b. melakukan
penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau20
UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999tindakan pelaku usaha yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopolidan atau persaingan usaha
tidak sehat;c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap
kasus dugaanpraktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
yang dilaporkanoleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang
ditemukan oleh Komisisebagai hasil penelitiannya;d. menyimpulkan
hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atautidak
adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;e.
memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran
terhadapketentuan undang-undang ini;f. memanggil dan menghadirkan
saksi, saksi ahli, dan setiap orang yangdianggap mengetahui
pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;g. meminta bantuan
penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksiahli, atau
setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang
tidakbersedia memenuhi panggilan Komisi;h. meminta keterangan dari
instansi Pemerintah dalam kaitannya denganpenyelidikan dan atau
pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggarketentuan
undang-undang ini;i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat,
dokumen, atau alat bukti lainguna penyelidikan dan atau
pemeriksaan;j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya
kerugian di pihak pelakuusaha lain atau masyarakat;k.
memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang
didugamelakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak
sehat;l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada
pelaku usaha yangmelanggar ketentuan Undang-undang ini.Bagian
KelimaPembiayaanPasal 37Biaya untuk pelaksanaan tugas Komisi
dibebankan kepada AnggaranPendapatan dan Belanja Negara dan atau
sumber-sumber lain yang diperbolehkanoleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku.UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999
21BAB VIITATA CARA PENANGANAN PERKARAPasal 38(1) Setiap orang yang
mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadipelanggaran
terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertuliskepada
Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah
terjadinyapelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.(2)
Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap
Undangundang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi
dengan keteranganyang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya
pelanggaran serta kerugianyang ditimbulkan, dengan menyertakan
identitas pelapor.(3) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) wajib dirahasiakanoleh Komisi.(4) Tata cara penyampaian
laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) danayat (2) diatur
lebih lanjut oleh Komisi.Pasal 39(1) Berdasarkan laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) danayat (2), Komisi
wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam
waktuselambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima
laporan, Komisiwajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan
pemeriksaan lanjutan.(2) Dalam pemeriksaan lanjutan, Komisi wajib
melakukan pemeriksaan terhadappelaku usaha yang dilaporkan.(3)
Komisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari
pelaku usahayang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan.(4)
Apabila dipandang perlu Komisi dapat mendengar keterangan saksi,
saksiahli, dan atau pihak lain.(5) Dalam melakukan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat(4), anggota Komisi
dilengkapi dengan surat tugas.Pasal 40(1) Komisi dapat melakukan
pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila adadugaan terjadi
pelanggaran Undang-undang ini walaupun tanpa adanyalaporan.(2)
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan
sesuaidengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 39.22
UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999Pasal 41(1) Pelaku usaha dan atau
pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alatbukti yang
diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan.(2) Pelaku usaha
dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi
yangdiperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau
menghambatproses penyelidikan dan atau pemeriksaan.(3) Pelanggaran
terhadap ketentuan ayat (2), oleh Komisi diserahkan kepadapenyidik
untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.Pasal 42Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa:a.
keterangan saksi,b. keterangan ahli,c. surat dan atau dokumen,d.
petunjuk,e. keterangan pelaku usaha.Pasal 43(1) Komisi wajib
menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60(enam
puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).(2) Bilamana
diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan sebagaimanadimaksud
dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh)
hari.(3) Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi
pelanggaran terhadapUndang-undang ini selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejakselesainya pemeriksaan lanjutan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atauayat (2).(4) Putusan Komisi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dibacakan dalamsuatu
sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera
diberitahukankepada pelaku usaha.UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999
23Pasal 44(1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha
menerima pemberitahuanputusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (4), pelaku usahawajib melaksanakan putusan tersebut
dan menyampaikan laporanpelaksanaannya kepada Komisi.(2) Pelaku
usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan
Negeriselambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima
pemberitahuanputusan tersebut.(3) Pelaku usaha yang tidak
mengajukan keberatan dalam jangka waktusebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi.(4) Apabila ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidakdijalankan
oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut
kepadapenyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan yang berlaku.(5) Putusan Komisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakanbukti
permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.Pasal
45(1) Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 (empat
belas) hari sejakditerimanya keberatan tersebut.(2) Pengadilan
Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh)hari
sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.(3) Pihak yang
keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimanadimaksud
dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat
mengajukankasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.(4)
Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga
puluh)hari sejak permohonan kasasi diterima.Pasal 46(1) Apabila
tidak terdapat keberatan, putusan Komisi sebagaimana dimaksuddalam
Pasal 43 ayat (3) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.(2)
Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan
penetapaneksekusi kepada Pengadilan Negeri.24 UNDANG-UNDANG NOMOR
.5 TAHUN 1999BAB VIIISANKSIBagian PertamaTindakan
AdministratifPasal 47(1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa
tindakan administratifterhadap pelaku usaha yang melanggar
ketentuan Undang-undang ini.(2) Tindakan administratif sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:a. penetapan pembatalan
perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4sampai dengan Pasal
13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan ataub. perintah kepada pelaku usaha
untuk menghentikan integrasi vertikalsebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14; dan atauc. perintah kepada pelaku usaha untuk
menghentikan kegiatan yang terbuktimenimbulkan praktek monopoli dan
atau menyebabkan persaingan usahatidak sehat dan atau merugikan
masyarakat; dan ataud. perintah kepada pelaku usaha untuk
menghentikan penyalahgunaanposisi dominan; dan ataue. penetapan
pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usahadan
pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
danatauf. penetapan pembayaran ganti rugi; dan ataug. pengenaan
denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah)
dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima
miliarrupiah).Bagian KeduaPidana PokokPasal 48(1) Pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14,Pasal 16
sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28
diancampidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua
puluh lima miliarrupiah) dan setinggi-tingginya Rp
100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah),atau pidana kurungan
pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.(2) Pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15,Pasal 20
sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini
diancamUNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 25pidana denda
serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah)dan
setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar
rupiah),atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5
(lima) bulan.(3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41
Undang-undang ini diancam pidanadenda serendah-rendahnya Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dansetinggi-tingginya Rp
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidanakurungan
pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.Bagian KetigaPidana
TambahanPasal 49Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana,terhadap pidana sebagaimana diatur dalam
Pasal 48 dapat dijatuhkan pidanatambahan berupa:a. pencabutan izin
usaha; ataub. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti
melakukan pelanggaranterhadap undang-undang ini untuk menduduki
jabatan direksi atau komisarissekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan
selama-lamanya 5 (lima) tahun; atauc. penghentian kegiatan atau
tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnyakerugian pada pihak
lain.BAB IXKETENTUAN LAINPasal 50Yang dikecualikan dari ketentuan
undang-undang ini adalah:a. perbuatan dan atau perjanjian yang
bertujuan melaksanakan peraturanperundang-undangan yang berlaku;
ataub. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan
intelektual seperti lisensi,paten, merek dagang, hak cipta, desain
produk industri, rangkaian elektronikterpadu, dan rahasia dagang,
serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba;atauc. perjanjian
penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang
tidakmengekang dan atau menghalangi persaingan; ataud. perjanjian
dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan
untukmemasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih
rendah26 UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999daripada harga yang telah
diperjanjikan; ataue. perjanjian kerjasama penelitian untuk
peningkatan atau perbaikan standarhidup masyarakat luas; atauf.
perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah
Republik Indonesia; ataug. perjanjian dan atau perbuatan yang
bertujuan untuk ekspor yang tidakmengganggu kebutuhan dan atau
pasokan pasar dalam negeri; atauh. pelaku usaha yang tergolong
dalam usaha kecil; ataui. kegiatan usaha koperasi yang secara
khusus bertujuan untuk melayanianggotanya.Pasal 51Monopoli dan atau
pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi danatau pemasaran
barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyakserta
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan
undangundang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan
atau badanatau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh
Pemerintah.BAB XKETENTUAN PERALIHANPasal 52(1) Sejak berlakunya
undang-undang ini, semua peraturan perundang-undanganyang mengatur
atau berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persainganusaha
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau
belumdiganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.(2)
Pelaku usaha yang telah membuat perjanjian dan atau melakukan
kegiatandan atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan
undang-undang inidiberi waktu 6 (enam) bulan sejak Undang-undang
ini diberlakukan untukmelakukan penyesuaian.UNDANG-UNDANG NOMOR .5
TAHUN 1999 27BAB XIKETENTUAN PENUTUPPasal 53Undang-undang ini mulai
berlaku terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggaldiundangkan.Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undangini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.Disahkan di Jakartapada tanggal 5 Maret
1999PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttdBACHARUDDIN JUSUF
HABIBIEDiundangkan di Jakartapada tanggal 5 Maret 1999MENTERI
NEGARA SEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIAttdAKBAR TANDJUNGLEMBARAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999NOMOR 33Salinan sesuai dengan
aslinyaSEKRETARIAT KABINET RIKepala Biro
PeraturanPerundang-undangan ILambock V. Nahattands28 UNDANG-UNDANG
NOMOR .5 TAHUN 1999UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 29PENJELASAN
ATASUNDANG-UNDANGREPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN
1999TENTANGLARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DANPERSAINGAN USAHA TIDAK
SEHAT30 UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999UNDANG-UNDANG NOMOR .5
TAHUN 1999 31PRESIDENREPUBLIK INDONESIAPENJELASAN ATASUNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN 1999TENTANGLARANGAN PRAKTEK
MONOPOLI DANPERSAINGAN USAHA TIDAK SEHATUMUMPembangunan ekonomi
pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama telahmenghasilkan banyak
kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraanrakyat.
Kemajuan pembangunan yang telah dicapai di atas, didorong
olehkebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan
pembangunanbidang ekonomi yang tertuang dalam Garis-Garis Besar
Haluan Negara danRencana Pembangunan Lima Tahunan, serta berbagai
kebijakan ekonomi lainnya.Meskipun telah banyak kemajuan yang
dicapai selama Pembangunan JangkaPanjang Pertama, yang ditunjukkan
oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi,tetapi masih banyak pula
tantangan atau persoalan, khususnya dalampembangunan ekonomi yang
belum terpecahkan, seiring dengan adanyakecenderungan globalisasi
perekonomian serta dinamika dan perkembanganusaha swasta sejak awal
tahun 1990-an.Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga
dasawarsa yang lalu dalamkenyataannya belum membuat seluruh
masyarakat mampu dan dapatberpartisipasi dalam pembangunan di
berbagai sektor ekonomi. Perkembanganusaha swasta selama periode
tersebut, disatu sisi diwarnai oleh berbagai bentukkebijakan
Pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi.
Disisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian
besarmerupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak
sehat.Fenomena di atas telah berkembang dan didukung oleh adanya
hubungan yangterkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku
usaha, baik secaralangsung maupun tidak langsung, sehingga lebih
memperburuk keadaan.Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu
kepada amanat Pasal 33Undang-Undang Dasar 1945, serta cenderung
menunjukkan corak yang sangatmonopolistik.32 UNDANG-UNDANG NOMOR .5
TAHUN 1999Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan
mendapatkan kemudahankemudahan yang berlebihan sehingga berdampak
kepada kesenjangan sosial.Munculnya konglomerasi dan sekelompok
kecil pengusaha kuat yang tidakdidukung oleh semangat kewirausahaan
sejati merupakan salah satu faktor yangmengakibatkan ketahanan
ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampubersaing.Memperhatikan
situasi dan kondisi tersebut di atas, menuntut kita untukmencermati
dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia
usahadapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga
tercipta iklimpersaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya
pemusatan kekuatan ekonomipada perorangan atau kelompok tertentu,
antara lain dalam bentuk praktekmonopoli dan persaingan usaha tidak
sehat yang merugikan masyarakat, yangbertentangan dengan cita-cita
keadilan sosial.Oleh karena itu, perlu disusun Undang-Undang
tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
yang dimaksudkan untukmenegakkan aturan hukum dan memberikan
perlindungan yang sama bagi setiappelaku usaha di dalam upaya untuk
menciptakan persaingan usaha yang sehat.Undang-undang ini
memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorongpercepatan
pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraanumum,
serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang
Dasar1945.Agar implementasi undang-undang ini serta peraturan
pelaksananya dapatberjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka
perlu dibentuk Komisi PengawasPersaingan Usaha, yaitu lembaga
independen yang terlepas dari pengaruhpemerintah dan pihak lain,
yang berwenang melakukan pengawasan persainganusaha dan menjatuhkan
sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif,sedangkan
sanksi pidana adalah wewenang pengadilan.Secara umum, materi dari
Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopolidan Persaingan Usaha
Tidak Sehat ini mengandung 6 (enam) bagian pengaturanyang terdiri
dari :1. perjanjian yang dilarang;2. kegiatan yang dilarang;3.
posisi dominan;4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;5. penegakan
hukum;6. ketentuan lain-lain.Undang-undang ini disusun berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar1945, serta berasaskan kepada
demokrasi ekonomi dengan memperhatikankeseimbangan antara
kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengantujuan untuk:
menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen;UNDANG-UNDANG
NOMOR .5 TAHUN 1999 33menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui
terciptanya persaingan usahayang sehat, dan menjamin kepastian
kesempatan berusaha yang sama bagi setiaporang; mencegah
praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidaksehat yang
ditimbulkan pelaku usaha; serta menciptakan efektivitas dan
efisiensidalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi
ekonomi nasionalsebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan
rakyat.PASAL DEMI PASALPasal 1Angka 1Cukup jelasAngka 2Cukup
jelasAngka 3Cukup jelasAngka 4Cukup jelasAngka 5Cukup jelasAngka
6Cukup jelasAngka 7Cukup jelasAngka 8Cukup jelasAngka 9Cukup
jelasAngka 10Cukup jelasAngka 11Cukup jelasAngka 12Cukup jelasAngka
13Cukup jelas34 UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999Angka 14Cukup
jelasAngka 15Cukup jelasAngka 16Cukup jelasAngka 17Cukup jelasAngka
18Cukup jelasAngka 19Cukup jelasPasal 2Cukup jelasPasal 3Cukup
jelasPasal 4Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasPasal 5Ayat
(1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasPasal 6Cukup jelasUNDANG-UNDANG
NOMOR .5 TAHUN 1999 35Pasal 7Cukup jelasPasal 8Cukup jelasPasal
9Perjanjian dapat bersifat vertikal atau horizontal. Perjanjian ini
dilarang karenapelaku usaha meniadakan atau mengurangi persaingan
dengan cara membagiwilayah pasar atau alokasi pasar. Wilayah
pemasaran dapat berarti wilayahnegara Republik Indonesia atau
bagian wilayah negara Republik Indonesiamisalnya kabupaten,
propinsi, atau wilayah regional lainnya. Membagi wilayahpemasaran
atau alokasi pasar berarti membagi wilayah untuk memperolehatau
memasok barang, jasa, atau barang dan jasa, menetapkan dari siapa
sajadapat memperoleh atau memasok barang, jasa, atau barang dan
jasa.Pasal 10Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasPasal 11Cukup
jelasPasal 12Cukup jelasPasal 13Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup
jelasPasal 14Yang dimaksud dengan menguasai produksi sejumlah
produk yang termasukdalam rangkaian produksi atau yang lazim
disebut integrasi vertikal adalahpenguasaan serangkaian proses
produksi atas barang tertentu mulai darihulu sampai hilir atau
proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu36
UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999oleh pelaku usaha tertentu.
Praktek integrasi vertikal meskipun dapatmenghasilkan barang dan
jasa dengan harga murah, tetapi dapat menimbulkanpersaingan usaha
tidak sehat yang merusak sendi-sendi perekonomianmasyarakat.
Praktek seperti ini dilarang sepanjang menimbulkan persainganusaha
tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.Pasal 15Ayat (1)Yang
termasuk dalam pengertian memasok adalah menyediakanpasokan, baik
barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli, sewamenyewa, sewa
beli, dan sewa guna usaha (leasing).Ayat (2)Cukup jelasAyat
(3)Huruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasPasal 16Cukup jelasPasal
17Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Huruf aCukup jelasHuruf bYang dimaksud
dengan pelaku usaha lain adalah pelaku usahayang mempunyai
kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasarbersangkutan.Huruf
cCukup jelasPasal 18Ayat (1)Cukup jelasUNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN
1999 37Ayat (2)Cukup jelasPasal 19Huruf aMenolak atau menghalangi
pelaku usaha tertentu tidak boleh dilakukandengan cara yang tidak
wajar atau dengan alasan non-ekonomi,misalnya karena perbedaan
suku, ras, status sosial, dan lain-lain.Huruf bCukup jelasHuruf
cCukup jelasHuruf dCukup jelasPasal 20Cukup jelasPasal 21Kecurangan
dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya adalahpelanggaran
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untukmemperoleh
biaya faktor-faktor produksi yang lebih rendah dari
seharusnya.Pasal 22Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk
memborong suatu pekerjaan,untuk mengadakan barang-barang, atau
untuk menyediakan jasa.Pasal 23Cukup jelasPasal 24Cukup jelasPasal
25Ayat (1)Huruf a Cukup jelasHuruf b Cukup jelas38 UNDANG-UNDANG
NOMOR .5 TAHUN 1999Huruf c Cukup jelasAyat (2)Huruf a Cukup
jelasHuruf b Cukup jelasPasal 26Huruf aCukup jelasHuruf
bPerusahaan-perusahaan memiliki keterkaitan yang erat
apabilaperusahaan-perusahaan tersebut saling mendukung atau
berhubunganlangsung dalam proses produksi, pemasaran, atau produksi
danpemasaran.Huruf cCukup jelasPasal 27Huruf aCukup jelasHuruf
bCukup jelasPasal 28Ayat (1)Badan usaha adalah perusahaan atau
bentuk usaha, baik yangberbentuk badan hukum (misalnya perseroan
terbatas) maupun bukanbadan hukum, yang menjalankan suatu jenis
usaha yang bersifat tetapdan terus menerus dengan tujuan untuk
memperoleh laba.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasPasal 29Ayat
(1)Cukup jelasUNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 39Ayat (2)Cukup
jelasPasal 30Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup
jelasPasal 31Ayat (1)Ketua dan Wakil Ketua Komisi dipilih dari dan
oleh Anggota Komisi.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat
(4)Perpanjangan masa keanggotaan Komisi untuk menghindarikekosongan
tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun.Pasal 32Huruf aCukup
jelasHuruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasHuruf
eCukup jelasHuruf fCukup jelasHuruf gYang dimaksud dengan tidak
pernah dipidana adalah tidak pernahdipidana karena melakukan
kejahatan berat atau karena melakukanpelanggaran kesusilaan.40
UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999Huruf hCukup jelasHuruf iYang
dimaksud tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha adalahbahwa
sejak yang bersangkutan menjadi anggota Komisi tidak menjadi:1.
anggota dewan komisaris atau pengawas, atau direksi
suatuperusahaan;2. anggota pengurus atau badan pemeriksa suatu
koperasi;3. pihak yang memberikan layanan jasa kepada suatu
perusahaan,seperti konsultan, akuntan publik, dan penilai;4.
pemilik saham mayoritas suatu perusahaan.Pasal 33Huruf aCukup
jelasHuruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dDinyatakan dengan
surat keterangan dokter yang berwenang.Huruf eCukup jelasHuruf
fDiberhentikan, antara lain dikarenakan tidak lagi memenuhi
persyaratankeanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud Pasal 32.Pasal
34Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Yang dimaksud sekretariat adalah unit
organisasi untuk mendukungatau membantu pelaksanaan tugas
Komisi.Ayat (3)Yang dimaksud kelompok kerja adalah tim profesional
yang ditunjukoleh Komisi untuk membantu pelaksanaan tugas tertentu
dalam waktutertentu.Ayat (4)Cukup jelasUNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN
1999 41Pasal 35Huruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cCukup
jelasHuruf dCukup jelasHuruf eCukup jelasHuruf fCukup jelasHuruf
gCukup jelasPasal 36Huruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf
cCukup jelasHuruf dCukup jelasHuruf eCukup jelasHuruf fCukup
jelasHuruf gYang dimaksud dengan penyidik adalah penyidik
sebagaimanadimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.Huruf
hCukup jelasHuruf iCukup jelasHuruf jCukup jelas42 UNDANG-UNDANG
NOMOR .5 TAHUN 1999Huruf kCukup jelasHuruf lCukup jelasPasal 37Pada
dasarnya Negara bertanggung jawab terhadap operasional
pelaksanaantugas Komisi dengan memberikan dukungan dana melalui
AnggaranPendapatan dan Belanja Negara. Namun, mengingat ruang
lingkup dancakupan tugas Komisi yang demikian luas dan sangat
beragam, maka Komisidapat memperoleh dana dari sumber lain yang
tidak bertentangan denganperaturan perundang-undangan yang berlaku
yang sifatnya tidak mengikatserta tidak akan mempengaruhi
kemandirian Komisi.Pasal 38Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup
jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasPasal 39Ayat (1)Cukup
jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat
(5)Cukup jelasPasal 40Ayat (1)Cukup jelasUNDANG-UNDANG NOMOR .5
TAHUN 1999 43Ayat (2)Cukup jelasPasal 41Ayat (1)Cukup jelasAyat
(2)Cukup jelasAyat (3)Yang diserahkan oleh Komisi kepada penyidik
untuk dilakukanpenyidikan tidak hanya perbuatan atau tindak pidana
sebagaimanadimaksud ayat (2), tetapi juga termasuk pokok perkara
yang sedangdiselidiki dan diperiksa oleh Komisi.Pasal 42Huruf
aCukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dCukup
jelasHuruf eCukup jelasPasal 43Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup
jelasAyat (3)Pengambilan keputusan Komisi sebagaimana dimaksud ayat
(3)dilakukan dalam suatu sidang Majelis yang beranggotakan
sekurangkurangnya 3 (tiga) orang anggota Komisi.Ayat (4)Yang
dimaksud diberitahukan adalah penyampaian petikan putusanKomisi
kepada pelaku usaha.44 UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999Pasal
44Ayat (1)30 (tiga puluh) hari dihitung sejak diterimanya petikan
putusan Komisioleh pelaku usaha atau kuasa hukumnya.Ayat (2)Cukup
jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelasPasal
45Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat
(4)Cukup jelasPasal 46Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasPasal
47Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Huruf aCukup jelasHuruf bPenghentian
integrasi vertikal antara lain dilaksanakan denganpembatalan
perjanjian, pengalihan sebagian perusahaan kepadapelaku usaha lain,
atau perubahan bentuk rangkaian produksinya.UNDANG-UNDANG NOMOR .5
TAHUN 1999 45Huruf cYang diperintahkan untuk dihentikan adalah
kegiatan atau tindakantertentu dan bukan kegiatan usaha pelaku
usaha secarakeseluruhan.Huruf dCukup jelasHuruf eCukup jelasHuruf
fGanti rugi diberikan kepada pelaku usaha dan kepada pihak lainyang
dirugikan.Huruf gCukup jelasPasal 48Ayat (1)Cukup jelasAyat
(2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasPasal 49Huruf aCukup jelasHuruf
bCukup jelasHuruf cCukup jelasPasal 50Huruf aCukup jelasHuruf
bCukup jelasHuruf cCukup jelas46 UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN
1999Huruf dCukup jelasHuruf eCukup jelasHuruf fCukup jelasHuruf
gCukup jelasHuruf hPelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil
adalah sebagaimanadimaksud Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang
Usaha Kecil.Huruf iYang dimaksud dengan melayani anggotanya adalah
memberipelayanan hanya kepada anggotanya dan bukan kepada
masyarakatumum untuk pengadaan kebutuhan pokok, kebutuhan sarana
produksitermasuk kredit dan bahan baku, serta pelayanan untuk
memasarkandan mendistribusikan hasil produksi anggota yang tidak
mengakibatkanterjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat.Pasal 51Cukup jelasPasal 52Ayat (1)Cukup jelasAyat
(2)Cukup jelasPasal 53Cukup jelasTAMBAHANLEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIANOMOR 3817