Kaidah dan Praktek Pelimpahan Wewenang di Instansi Pemerintah

Disampaikan Sharing Session “Pengaturan dan Praktek Delegasi Wewenag”

Bank Indonesia, Jakarta, 26 Agustus 2015

Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA

Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI

Contents

Penutup

Praktek Pelimpahan Kewenangan

Diskresi

Sumber Kewenangan

Overview HAN tentang Kewenangan


� Kewenangan Pemerintahan: kekuasaan Badan dan/atau PejabatPemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranahhukum publik (UU-AP psl. 1).

� Tindakan (Administrasi Pemerintahan): perbuatan Pejabat Pemerintahan ataupenyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukanperbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (UU-AP psl. 1).

� Perbuatan (Hukum) Pemerintah: perbuatan yg menimbulkan hubungan hukumdan/atau akibat hukum tertentu, berupa pembuatan peraturan (regeling), keputusan (beschikking), atau perbuatan nyata (feitelijke rechts-handelingen).

� Perbuatan Pemerintahan yang menyimpang: perbuatan melawan hukum(onrechtsmatige overheidsdaad), perbuatan menyalahgunakan wewenang(detournement de pouvoir), serta perbuatan yg sewenang-wenang (abus de droit).

Peta Perbuatan Pemerintah

(Sumber: M. Guntur Hamzah)


� Setiap Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badandan/atau Pejabat yang berwenang.

� Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenangwajib berdasarkan (konsiderasi):

a) Peraturan perundang-undangan; dan

b) AUPB (algemeene beginselen van behoorlijk bestuur).

� Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalammenetapkan dan/atau melakukan Tindakan.

� AUPB terdiri dari: kepastian hukum; kemanfaatan; ketidakberpihakan; kecermatan; tidak menyalahgunakan kewenangan; keterbukaan; kepentingan umum; dan pelayanan yg baik.

(UU AP Psl 8, 10)

Sumber Kewenangan

� ATRIBUSI: pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau PejabatPemerintahan oleh UUD 1945 atau UU.

� DELEGASI: pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau PejabatPemerintahan yg lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat yglebih rendah dengan tanggungjawab beralih sepenuhnya kepadapenerima delegasi.

� MANDAT: pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau PejabatPemerintahan yg lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat yglebih rendah dengan tanggungjawab tetap berada pada pemberimandat.

(UU AP Psl 1 dan 11)

Pelimpahan Kewenangan: Delegasi vs Mandat

DELEGASI MANDAT

Terjadi antara organ pemerintah satu dengan organ pemerintah lain; pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yg diberikan wewenang.

Terjadi dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan.

Terjadi pengakuan kewenangan atau pengalihtanganan kewenangan.

Tidak terjadi pengakuan/pengalihtanganan kewenangan (yg diberi mandat hanya bertindak untuk & atas nama pemberi mandat)

Pemberi delegasi tidak wajib memberi instruksi kepada yg diserahi wewenang mengenai penggunaan wewenang tsb namun berhak untuk meminta penjelasan mengenai pelaksanaan wewenang tsb.

Pemberi mandat wajib memberikan penjelasan kepada yg diserahi wewenang & berhak meminta penjelasan mengenai pelaksanaan wewenang tsb.

Tanggungjawab atas pelaksanaan wewenang berada pada pihak yg menerima wewenang tsb.

Tanggungjawab pelaksanaan wewenang tidak beralih dan tetap berada pada pemberi mandat.

Merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnyatelah ada.

Merupakan pelaksanaan tugas rutin.

(UU AP Psl 13-14)

Tentang Delegasi

� Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau PejabatPemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecualiditentukan lain dalam per-UU-an;

� Wewenang delegasi dapat di subdelegasikan, dengan catatan:

o dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang dilaksanakan;

o dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri.

o paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat 1 tingkat di bawahnya.

� Jika pelaksanaan wewenang delegasi menimbulkan ketidakefektifanpenyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau PejabatPemerintahan yg memberikan pendelegasian kewenangan dapatmenarik kembali wewenang yg telah didelegasikan.

(UU AP Psl 13)

Tentang Mandat

� Pejabat yang menerima mandat (melaksanakan tugas rutin) terdiri atas:

a. Pelaksana Harian (Plh): melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan

b. Pelaksana Tugas (Plt): melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

� Badan dan/atau Pejabat yg menerima mandat harus menyebutkan atas namaBadan dan/atau Pejabat yg memberikan mandat.

� Jika pelaksanaan wewenang mandat menimbulkan ketidakefektifanpenyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat yg memberikanmandat dapat menarik kembali wewenang yg telah dimandatkan.

� Badan dan/atau Pejabat yg memperoleh Mandat tidak berwenang mengambilTindakan yg bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukumpada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

(UU AP Psl 14)

PK terkait Pendatanganan Surat - 1

Pelimpahan wewenang “Atas nama” (a.n.)

Pengertian Merupakan jenis pelimpahan wewenang secara mandat dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat dibawahnya. Dipergunakan jika yang berwenang menandatanganisurat/dokumen melimpahkan kepada pejabat di bawahnya.

Ketentuan 1) Pelimpahan wewenang dalam bentuk tertulis;2) Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi

tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan;3) Tanggung jawab akhir akibat pelimpahan wewenang tersebut

berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang;4) Pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus

memberikan pertanggungjawaban kepada pejabat yang melimpahkan wewenang

PK terkait Pendatanganan Surat - 2

Pelimpahan wewenang “Untuk Beliau” (u.b.)

Pengertian Merupakan jenis pelimpahan wewenang secara mandat, dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat di bawahnya. Digunakan jika yang diberikan kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya, sehingga untuk beliau (u.b) digunakan setelah ada atas nama (a.n.)

Ketentuan 1) Pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua tingkatstruktural dibawahnya.

2) Materi yang ditangani merupakan tugas dan tanggung jawabnya.3) Dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat

pengganti (Plt. atau Plh.)4) Tanggung jawab akhir akibat pelimpahan wewenang tersebut

berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang.

PK terkait Kekosongan Jabatan - 1

Pelaksana tugas (Plt.)

Pengertian Merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang

mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah

dinas, karena pejabat definitif belum dilantik.

Ketentuan 1) Bertanggung jawab atas naskah dinas yang dilakukannya.

2) Digunakan apabila pejabat yang berwenang

menandatangani naskah dinas belum ditetapkan karena

menunggu ketentuan bidang kepegawaian lebih lanjut.

3) Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan

pejabat yang definitif ditetapkan


Pelaksana tugas harian (Plh.)

Pengertian Merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara.

Ketentuan 1) Dipergunakan apabila pejabat yg berwenang menandatanganinaskah dinas tidak berada di tempat.

2) Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai denganpejabat yang definitif kembali di tempat.

3) Tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkankeputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapansurat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin.

4) Pejabat yang ditunjuk sebagai Plh tidak membawa dampakterhadap kepegawaian dan tidak diberikan tunjangan jabatandalam kedudukannya sebagai Pelaksana Harian.


Penjabat (Pj.)

Pengertian Merupakan pejabat sementara untuk jabatan

tertentu.

Tanggung

jawabMelaksanakan tugas pemerintahan pada daerah

tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

Diskresi

� Hanya dapat dilakukan oleh Pejabat yg berwenang.

� Tujuan: a) melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b) mengisikekosongan hukum; c) memberikan kepastian hukum; dan d) mengatasistagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dankepentingan umum.

� Lingkup: pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan yang …

o memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan; o karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur.o karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap/tidak jelas.o karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

� Syarat: tidak bertentangan dengan ketentuan per-UU-an; sesuai denganAUPB; berdasarkan alasan2 yg objektif; tidak menimbulkan konflikkepentingan; dan dilakukan dengan itikad baik.

(UU AP Psl 22-24)

Praktek Pelimpahan Kewenangan - 1

� Semua instansi pemerintah (Kementerian, LPNK, LNS) pada dasarnyamenjalankan kewenangan yang dilimpahkan melalui delegasi dari Presidenselaku pemegang kewenangan pemerintahan (eksekutif). o Presiden mengemban kewenangan atributif (diberikan oleh UUD 1945);o K/L menjalankan kewenangan delegatif.

� Itulah sebabnya, sebagian besar K/L dibentuk dengan Perpres, dansebagian dengan PP (hanya sedikit yang dibentuk dengan UU, misalnyaKPK, KPU, KPPU, KPI, KPAI, LPS, LPSK, dsb.

� K/L dapat melimpahkan kewenangan kepada Gubernur (selaku wakilpemerintah) melalui asas dekonsentrasi.

� Dalam menyelenggarakan PTSP oleh provinsi, Gubernur memberikanpendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadiurusan pemerintah provinsi kepada Kepala BPMPTSP Provinsi (psl. 10 Perpres No. 97/2014 tentang Penyelenggaraan PTSP).

Beberapa Contoh Pelimpahan Kewenangan

� PP No. 83/2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada DewanKawasan Sabang.

� Peraturan Kepala BKPM No. 9/2013 tentang Pelimpahan Wewenang PemberianIzin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal kepada Kepala BP Batam, BP Bintan, dan BP Karimun.

� Peraturan Kepala BPN No. 2/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan PemberianHak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

� Keputusan Menteri Kesehatan No. 473/2014 Tentang Pelimpahan WewenangPenetapan Pejabat yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab untuk Atas NamaMenteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang DalamPengelolaan APBN Kementerian Kesehatan yang Dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/Kota T.A. 2014.

� Keputusan Menteri ESDM No. 2339/2014 tentang Pelimpahan SebagianWewenang Menteri ESDM Kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan DalamPemberian Keputusan Perizinan di Bidang Ketenagalistrikan.

Praktek Pelimpahan Kewenangan - 2

� Di tingkat daerah, Provinsi dan Kab/Kota dibentuk melalui UU yg memberikewenangan atributif melalui asas desentralisasi.

o Provinsi dan Kab/Kota mengemban kewenangan atributif berdasarkan UU Pembentukan.

o Gubernur menjalankan kewenangan delegatif melalui asas dekonsentrasi.o Bupati/Walikota menjalankan kewenangan delegatif melalui asas Tugas Pembantuan

(medebewind).

� Selanjutnya, bupati/walikota mendelegasikan sebagian kewenangannyakepada camat/lurah. Beberapa kriteria yg dapat dipakai a.l.:

o Dilihat dari lokus dan kepentingannya, lebih banyak dioperasikan di Kecamatan. Contoh: penanganan penyakit masyarakat seperti perjudian, PSK, dll.

o Dilihat dari fungsi administratifnya, lebih bersifat pelaksanaan dari pada pengaturan. Contoh: pemberian ijin IMB (untuk luas tertentu), dll.

o Dilihat dari kebutuhan dasar masyarakat, kewenangan tadi benar-benar dibutuhkansecara mendesak oleh masyarakat setempat. Contoh: pelayanan sampah, sanitasi, dll.

Contoh PK Bupati/Walikota ke Camat/Lurah

NO LOKASI DASAR HUKUMBIDANG

KEWENANGAN

1 Kota Bandung Kep. Walikota No.

1342/2001

19 Bid Kewenangan,

96 rincian kewenangan

2 Kota Surabaya Kep. Walikota No.

55/2001

15 Bid Kewenangan,


3 Kabupaten

Bandung

Kep. Bupati

No. 21/2001

27 Bid Kewenangan,


4 Kabupaten

Sumedang

Kep. Bupati

No. 44/2001

9 Bid Kewenangan,


5 Kab. Lampung

Utara

Kep. Bupati

No. 299/2001

23 Bid Kewenangan,


Penutup

� PK diharapkan dapat menciptakan efektivitas dan efisiensipenyelenggaraan tugas/fungsi pemerintahan, sekaligusmeningkatkan kualitas pelayanan umum. Beban instansi yang memberi PK berkurang, sekaligus memeratakan alokasi & distribusianggaran ke unit-unit yang ada dibawahnya.

� Pelimpahan wewenang diharapkan dapat memberdayakan pihakyang menerima PK, sekaligus tidak perlu membentuk lembaga baruuntuk menjalankan tugas tertentu shg menghemat anggaran.

� PK membutuhkan kelegawaan dan trust dari pejabat yang berwenang untuk berbagi dengan bawahannya.

� Agar efektif, PK juga membutuhkan koordinasi yang baik antarapihak pemberi dan penerima PK.

Disampaikan Sharing Session “Pengaturan dan Praktek Delegasi Wewenag”

Bank Indonesia, Jakarta, 26 Agustus 2015

Semoga Bermanfaat … !!

Kaidah dan Praktek Pelimpahan Wewenang di Instansi Pemerintah

Government & Nonprofit