Top Banner

Click here to load reader

pasal pelanggaran

Jun 13, 2015

ReportDownload

Documents

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA TAHUN ANGGARAN 2006

DOKUMEN PELELANGAN RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS) PENGADAAN PERALATAN RUMAH TANGGA/KANTOR MKRI PAKET II

NOPEMBER 2006

DAFTAR ISI

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

LAMPIRAN 1

: CONTOH DAFTAR RINCIAN BIAYA

LAMPIRAN 2

: KERANGKA ACUAN TEKNIS

LAMPIRAN 3

: SPESIFIKASI TEKNIS MINIMAL

-2-

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS) BAB I. SYARAT-SYARAT UMUM Pasal 1 Dasar Hukum 1. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2004. 2. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah 3. DIPA Mahkamah Konstitusi Nomor 0001.0/77-01.0/2006 tanggal 31 Desember 2005. 4. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor : 025/KEP/ SET.MK/2006 tanggal 17 Januari 2006 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Penanggungjawab Kegiatan Pembuat Komitmen, Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran Mahkamah Konstitusi Tahun 2006. 5. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Nomor: 101/KEP/SET.MK/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Peralatan Rumah Tangga/Kantor MKRI Paket II. Pasal 2 Nama Kegiatan dan Pihak-Pihak Yang Bersangkutan Nama kegiatan dan pihak-pihak yang bersangkutan adalah sebagai berikut: 1. Nama Kegiatan Yang dimaksud dengan kegiatan adalah kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga/Kantor Mahkamah Konstitusi RI Paket II, yang selanjutnya disebut Pengadaan Peralatan Rumah Tangga/Kantor Paket II. 2. Pengguna Barang adalah Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 3. Pemberi Tugas Pemberi tugas adalah Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen II pada Mahkamah Konstitusi. 4. Panitia Pelelangan Yang dimaksud dengan Panitia Pelelangan adalah Panitia Pengadaan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2006 untuk pekerjaan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga/Kantor MKRI,

-3-

5. Peserta Pelelangan Peserta pelelangan adalah perusahaan Indonesia yang terdaftar, telah mengambil dokumen lelang, tercatat sebagai peserta lelang, dan mengikuti seluruh proses pelelangan. 6. Rekanan Rekanan adalah perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang dan yang diserahi tugas melaksanakan pekerjaan ini.

Pasal 3 Dokumen Pelelangan Dokumen pelelangan terdiri dari: 1. RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) beserta lampirannya yang memuat ketentuan yang mengatur prosedur pelelangan sampai dengan pembayaran dan penyelesaian administrasinya beserta ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan. 2. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing). 3. Semua dokumen yang diperlukan dalam rangka pengajuan penawaran.

Pasal 4 Dokumen Kontrak Dokumen kontrak terdiri dari: 1. Dokumen Pelelangan beserta lampirannya, 2. Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing); 3. Surat Penawaran dari peserta pelelangan berikut lampiran-lampirannya, 4. Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP), 5. Keputusan Penetapan Pemenang Pelelangan, 6. Pengumuman Penetapan Pemenang Pelelangan, 7. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, 8. Surat Jaminan Pelaksanaan, 9. Surat Perjanjian/Kontrak, 10. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), 11. Proposal Teknis dan Jadual Pelaksanaan Pekerjaan, 12. Berita Acara Perubahan, dan 13. Dokumen lain yang berhubungan dengan kontrak.

-4-

Pasal 5 Ketentuan Penawaran 1. Surat Penawaran merupakan pernyataan resmi mengikuti pelelangan Peralatan Rumah Tangga/Kantor MKRI Paket II. Surat penawaran harus ditandatangani oleh pimpinan/direksi perusahaan berdasarkan akte notaris perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan PerundangUndangan atau yang dikuasakannya di atas kertas bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah). 2. Harga dalam surat penawaran harus dicantumkan dengan jelas dan benar dalam angka dan huruf dengan mata uang rupiah (Rp). Jumlah yang tertera dalam angka harus sesuai dengan jumlah yang tertera dalam huruf. Harga penawaran dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah. Harga yang ditawarkan oleh peserta pelelangan adalah harga yang telah termasuk PPN 10% dan pajak-pajak lainnya. 3. Format Penawaran Spesifikasi a. Peserta pelelangan diharuskan membuat Proposal Teknis berdasarkan Kerangka Acuan Teknis sebagaimana tercantum pada lampiran dokumen ini. b. Proposal dari peserta pelelangan tersebut disusun setelah memperhatikan seluruh kebutuhan dan persyaratan (requirements) sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Teknis setelah melakukan verifikasi dengan pengguna sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Teknis. c. Format penawaran dan spesifikasi perangkat menggunakan kertas dengan susunan redaksi sesuai dengan lampiran dokumen ini. d. Nomor urut penawaran spesifikasi perangkat harus dibuat dengan mengacu kepada contoh dalam lampiran dokumen ini. 4. Penawaran diajukan dalam satu bundel penawaran. Satu bundel penawaran tersebut terdiri dari 2 sampul, yang terdiri dari Sampul Pertama dan Sampul Kedua, dengan petunjuk sebagai berikut: a. Sampul Pertama berisi data : (1) Administrasi Surat Penawaran tanpa harga disusun dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Diketik di atas kertas dengan kop perusahaan; 2) Bermetarai dan bertanggal; 3) Data-data perusahaan perusahaan seperti : tanggal dan nomor akte pendirian, pejabat perusahaan yang diberikan kewenangan menandatangani surat penawaran/bertindak atas perusahaan, alamat jelas perusahaan;

-5-

4) Jangka waktu berlakunya surat penawaran minimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penawaran; 5) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh lebih dari 8 (delapan) hari kalender; 6) Ditandatangani oleh Direktur Utama/ Direktur atau yang dikuasakan (dengan Surat Kuasa) di atas materai Rp.6.000, Jaminan Penawaran dari bank umum nasional non BPR (1 asli); Akta pendirian serta perubahannya yang terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM; NPWP dan Nomor PKP; Surat Keterangan Domisili/SITU; Surat Ijin Usaha di bidang yang terkait Pengadaan Peralatan Rumah Tangga/Kantor dari instansi yang berwenang (SIUP Usaha Menengah dan Kecil); Surat pernyataan memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi pemerintah, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana; Daftar peralatan khusus yang diperlukan di bidang Pengadaan Peralatan Rumah Tangga/Kantor Tahap II; Daftar Isian Kualifikasi; Bukti tanda-terima penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) dan Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan Pasal 29 tahun terakhir;

Tax clearence (surat keterangan fiskal; Laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir; Laporan keuangan perusahaan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; Surat Dukungan keuangan/permodalan dari bank umum nasional sekurang-kurangnya 5% dari pagu anggaran (1 asli); dan Daftar pengalaman pekerjaan yang relevan dengan pekerjaan ini dalam 4 tahun terakhir minimal pada 1 paket pekerjaan, pada lingkungan instansi pemerintah atau swasta; Dokumen lain yang dianggap perlu seperti yang disyaratkan dalam dokumen RKS.

-6-

(2)

Teknis Proposal Teknis yang disusun berdasarkan Kerangka Acuan Teknis dengan dilampiri spesifikasi perangkat (1 asli); Brosur-Brosur perangkat yang ditawarkan (1 asli atau foto copy); Surat Dukungan dari prinsipal, pabrikan, atau pemegang merk-atau perwakilan resminya yang berkantor di Indonesia--untuk perangkat yang ditawarkan (1 asli); Surat Jaminan Purna Jual dari Calon Rekanan (1 asli) yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa MKRI; Surat Pernyataan Kesanggupan dari Calon Rekanan di atas materai Rp 6.000,00 yang menyatakan: Kesanggupan Calon Rekanan untuk melakukan pemeliharaan selama 3 (tiga) tahun baik service maupun sparepart. Kesanggupan calon rekanan untuk melakukan pemeriksaan rutin/monitoring per bulan dengan 1 kali kunjungan: Kesanggupan calon rekanan untuk melakukan perbaikan/ penggantian untuk perangkat yang mengalami kerusakan fisik/tidak baik secara operasionalnya Kesanggupan calon rekanan untuk mengurus perbaikan perangkat aktif, yang mengalami kerusakan secara operasional (kalau perlu menggantinya dengan yang baru) Kesanggupan calon rekanan untuk hadir dalam waktu maksimal 1x24 jam pada hari kerja apabila ada pekerjaan perbaikan yang memerlukan perbaikan segera. Kesanggupan calon rekanan untuk kesanggupan penyediaan suku cadang dalam jangka waktu minimum selama 3 (tiga) tahun.

b. Sampul Kedua berisi data harga dengan rincian sebagai berikut: Surat Penawaran dengan harga (1 asli), minimal harus tercantum : 1) Diketik di atas kertas dengan kop perusahaan; 2) Bermaterai dan bertanggal; 3) Data-data perusahaan perusahaan seperti : tanggal dan nomor akte pendirian, pejabat perusahaan yang diberikan kewenangan menandatangani surat penawaran/bertindak atas perusahaan, alamat jelas perusahaan; 4) Jangka waktu berlakunya surat penawaran minimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penawaran; 5) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh lebih dari 8 (delapan) hari kalender; 6) Ditandatangani oleh Direktur Utama/ Direktur atau yang dikuasakan (dengan Surat Kuasa) di atas materai Rp.6.000,-

-7-

Daftar Rincian Biaya yang mengacu pada contoh sebagaiman tercantum pada lampiran dokumen ini (1 asli). 5. Berlakunya Penawaran Penawaran harus tetap berlaku dalam jangka waktu 30 hari kalender terhitung sejak tanggal pembukaan penawaran. 6. Penyerahan Surat Penawaran a. Surat Penawaran harus dialamatkan langsung ke: Panitia Pengadaan Mahkamah Konstitusi RI Lantai IV Gedung

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.