Hukuman Disiplin PNS Dilihat dari Aspek Hukum Oleh: Prof Dr H Jamal Wiwoho, SH,Mhum (Dosen S1,S2,S3 FH UNS/ PR II UNS) Disampaikan dalam Bintek Disiplin PNS bagi Pejabat Struktural dan Staf BKD Di Kabupaten Grobogan Hotel Dana Solo 1-2 Nopember 2011 1 06/02/2012 [email protected]08122601681
18
Embed
Hukuman Disiplin PNS Dilihat dari Aspek Hukumjamalwiwoho.com/wp-content/uploads/2012/02/DISIPLIN-PNS.pdf · Paragraf 2 Pelanggaran Terhadap Larangan 4 Pasal (Pasal 11, 12, 13, dan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Hukuman Disiplin PNS Dilihat dari Aspek Hukum
Oleh:
Prof Dr H Jamal Wiwoho, SH,Mhum
(Dosen S1,S2,S3 FH UNS/ PR II UNS)
Disampaikan dalam Bintek Disiplin PNS bagi Pejabat Struktural dan Staf BKD
a. Rumusan Kewajiban (Pasal 2) dan rumusanLarangan (Pasal 3) kurang kongkrit dan tumpangtindih.
b. Ketidaktegasan dalam Klasifikasi kewajiban danlarangan PNS bila dikaitkan dengan jenis hukumandisiplin, sehingga tdk tampak adanya hubunganantara pelanggaran dan jenis hukuman.
c. Tidak adanya sanksi bagi PYB menghukumapabila tidak menjatuhkan hukuman, sehinggamengakibatkan terjadinya keengganan untukmenjatuhkan hukuman disiplin.
d. Ketentuan mengenai PYB menghukum tidak diatursecara rinci dan tegas, sehingga menghambatproses penegakkan disiplin itu sendiri.
e. Pengaturan mengenai ketidakhadiran PNS masihkurang tajam dan terkesan terlalu longgar. 506/02/2012 [email protected] 08122601681
SISTIMATIKA
6
BAB ISI / CONTENTI KETENTUAN UMUM 2 Pasal (Pasal 1 dengan 8 item dan Pasal 2)
II KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu Kewajiban 1 Pasal dengan 17 item (Pasal 3)
Bagian Kedua Larangan 1 Pasal dengan 15 item (Pasal 4)
III HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Kesatu Umum 2 Pasal (Pasal 5 dan 6)
Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin 1 Pasal (Pasal 7) dengan 4 ayat
Bagian Ketiga Pelanggaran dan Jenis Hukuman
a. Paragraf 1 Pelanggaran Terhadap Kewajiban 3 Pasal (Pasal 8, 9, dan 10)
a. Paragraf 2 Pelanggaran Terhadap Larangan 4 Pasal (Pasal 11, 12, 13, dan 14)
Bagian
Keempat
Pejabat yang Berwenang Menghukum 8 Pasal (Pasal 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dan
22)
Bagian Kelima Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan,
Penjatuhan, dan Penyampaian Kepu-
tusan Hukuman Disiplin
9 Pasal (Pasal 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
dan 31)
IV UPAYA ADMINISTRATIF 11 Pasal (Pasal 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, dan 42)
V BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKU-
MENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Kesatu Berlakunya Hukuman Disiplin 4 Pasal (Pasal 43, 44, 45, dan 46)
Bagian Kedua Pendokumentasian Keputusan Hukum-
an Disiplin
1 Pasal (Pasal 47)
VI KETENTUAN PERALIHAN 1 Pasal (Pasal 48) dengan 4 Ayat
VII KETENTUAN PENUTUP 3 Pasal (Pasal 49, 50, dan 51)
Berdasarkan Surat Sekjen Kemdiknas Nomor 36854/A4.6/2010 tanggal21 Juli 2010 :
1. KETENTUAN PASAL 12 PP NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANGPEMBERHENTIAN PNS yaitu PEMBERHENTIAN KARENAMENINGGALKAN TUGAS (LN RI Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan LN RINomor 3149) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan PPNomor 65 Tahun 2008 (LN RI Tahun 2008 Nomor 141), DICABUT DANDINYATAKAN TIDAK BERLAKU.
2. PP NOMOR 30 TAHUN 1980 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PNS (LNRI Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan LN RI Nomor 3176), DICABUT DANDINYATAKAN TIDAK BERLAKU.
3. KETENTUAN PELAKSANAAN MENGENAI DISIPLIN PNS YANG ADASEBELUM BERLAKUNYA PP TAHUN 53 TAHUN 2010, DINYATAKANTETAP BERLAKU SEPANJANG TIDAK BERTENTANGAN DAN BELUMDIUBAH BERDASARKAN PP 53 TAHUN 2010.
4. AGAR PP 53 TAHUN 2010 MENJADI PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLINPNS.
5. PP 53 TAHUN 2010 MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN(6 JUNI 2010).