PEMBEKALAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIANjamalwiwoho.com/wp-content/uploads/2012/02/Materi-PR2.pdf · Paragraf 2 Pelanggaran Terhadap Larangan 4 Pasal (Pasal 11, 12, 13, dan 14) ... dikenai

SOSIALISASIPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

1

Materi IDasar Hukum, Latar Belakang,

Pokok-pokok perubahan, Kriteria Pelanggaran dan Jenis Hukuman

Oleh :

Pembantu Rektor II

2

Dasar Hukum

3

PERLUNYA DILAKUKAN PERUBAHAN

1. PP 30/1980 sudah tidak sesuaidengan kebutuhan dan perkem-bangan keadaan situasi & kondisisaat ini.

2. Dalam perkembangan selamahampir 30 tahun, telah banyak terjadiperubahan-perubahan per-aturanperundang-undangan di bidangkepegawaian.

4

3. Beberapa substansi dalam PP30 Tahun 1980 perlu

disempurnakan, antara lain:

a. Rumusan Kewajiban (Pasal 2) dan rumusanLarangan (Pasal 3) kurang kongkrit dan tumpangtindih.

b. Ketidaktegasan dalam Klasifikasi kewajiban danlarangan PNS bila dikaitkan dengan jenis hukumandisiplin, sehingga tdk tampak adanya hubunganantara pelanggaran dan jenis hukuman.

c. Tidak adanya sanksi bagi PYB menghukumapabila tidak menjatuhkan hukuman, sehinggamengakibatkan terjadinya keengganan untukmenjatuhkan hukuman disiplin.

d. Ketentuan mengenai PYB menghukum tidak diatursecara rinci dan tegas, sehingga menghambatproses penegakkan disiplin itu sendiri.

e. Pengaturan mengenai ketidakhadiran PNS masihkurang tajam dan terkesan terlalu longgar. 5

SISTIMATIKA

6

BAB ISI / CONTENTI KETENTUAN UMUM 2 Pasal (Pasal 1 dengan 8 item dan Pasal 2)

II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban 1 Pasal dengan 17 item (Pasal 3)

Bagian Kedua Larangan 1 Pasal dengan 15 item (Pasal 4)

III HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum 2 Pasal (Pasal 5 dan 6)

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin 1 Pasal (Pasal 7) dengan 4 ayat

Bagian Ketiga Pelanggaran dan Jenis Hukuman

a. Paragraf 1 Pelanggaran Terhadap Kewajiban 3 Pasal (Pasal 8, 9, dan 10)

a. Paragraf 2 Pelanggaran Terhadap Larangan 4 Pasal (Pasal 11, 12, 13, dan 14)

Bagian

Keempat

Pejabat yang Berwenang Menghukum 8 Pasal (Pasal 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dan

22)

Bagian Kelima Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan,

Penjatuhan, dan Penyampaian Kepu-

tusan Hukuman Disiplin

9 Pasal (Pasal 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

dan 31)

IV UPAYA ADMINISTRATIF 11 Pasal (Pasal 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,

40, 41, dan 42)

V BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKU-

MENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Berlakunya Hukuman Disiplin 4 Pasal (Pasal 43, 44, 45, dan 46)

Bagian Kedua Pendokumentasian Keputusan Hukum-

an Disiplin

1 Pasal (Pasal 47)

VI KETENTUAN PERALIHAN 1 Pasal (Pasal 48) dengan 4 Ayat

VII KETENTUAN PENUTUP 3 Pasal (Pasal 49, 50, dan 51)

Penjelasan

POKOK-POKOK PERUBAHAN

1. Ketentuan mengenai kewajiban semula 26 butir menjadi 17

butir, dan ketentuan mengenai larangan semula 18 butir

menjadi 15 butir.

Penyempurnaan meliputi :

Pengelompokkan beberapa butir kewajiban dan larangan

dalam satu kesatuan bunyi sumpah jabatan dan sumpah

PNS, sebagai kewajiban dalam mengucapkan dan

mentaati sumpah/janji PNS dan jabatan.

Penambahan substansi tentang:

a. Kewajiban masuk kerja dan mentaati jam kerja.

b. Kewajiban mencapai sasaran kinerja yg ditetapkan.

c. Larangan mendukung Capres/Cawapres dan anggota

legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) sebagaimana

diamanatkan dalam UU 10/2008 dan UU 42/2008.

d. Larangan mendukung Calon Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah.7

2. Tingkat dan jenis hukuman disiplin :

a. Jenis hukuman disiplin tingkat sedang :

- Penghapusan jenis hukuman yg berupa Penurunan Gaji

Sebesar Satu Kali Gaji Berkala Untuk Paling Lama Satu

Tahun.

- Penambahan jenis hukuman Penurunan Pangkat Satu

Tingkat Lebih Rendah Untuk Paling Lama Satu Tahun

(selama ini sebagai jenis hukuman berat.)

b. Jenis hukuman disiplin tingkat berat :

- Penghapusan jenis hukuman berupa Penurunan Pangkat

Satu Tingkat Lebih Rendah Untuk Paling Lama Satu

Tahun, diturunkan sebagai Jenis hukuman tingkat

sedang.

- Penambahan jenis hukuman penurunan pangkat

setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun

- Penambahan jenis hukuman berupa Pemindahan dalam

rangka Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah.

8

3. Penajaman ketentuan Kewajiban masuk kerja dan

mentaati jam kerja dengan menambahkan ketentuan

sebagai berikut :

PNS yg tidak masuk kerja selama 5 s/d 15 hari kerja

tanpa alasan yang sah, dikenai hukuman ringan.

PNS yg tidak masuk kerja selama 16 s/d 30 hari kerja

tanpa alasan yang sah, dikenai hukuman sedang.

PNS yg tidak masuk kerja selama lebih dari 31 hari

kerja tanpa alasan yang sah, dikenai hukuman berat.

PNS yg tidak masuk kerja selama 46 hari kerja atau

lebih tanpa alasan yang sah, dikenai hukuman berat

berupa Pemberhentian dengan Hormat atau

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

Keterlambatan akan dihitung secara kumulatif

selama 7 ½ jam akan dikonversi sama dengan tidak

masuk kerja selama 1 hari kerja.

9

Pelanggaran dan jenis hukuman

(klasifikasi)

Pelanggaran terhadap

kewajiban dan larangan

telah diatur secara jelas dan

terperinci

Termasuk jenis hukumannya.

(Pasal 8 s.d 14)

10

Kriteria Pelanggaran dan Jenis

hukuman disiplin

a. Dilihat dari jumlah ketidak hadirannya;

b. Dilihat dari niat-nya melakukan pelanggaran ;

- Ringan : secara tidak sengaja.

- Sedang : secara sengaja.

c. Dilihat dari dampak negatif yang timbul akibat

pelanggaran :

- Ringan : dampak negatif ke unit kerja ybs.

- Sedang: dampak negatif ke instansi ybs.

- Berat : dampak negatif ke

pemerintah/negara.

d. Pelanggaran yang dilakukan terkait dengan

penyalahgunaan wewenang/jabatan dijatuhi

jenis hukuman disiplin berat.11

NO TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN KETIDAKHADIRAN KETERANGAN

1. HUKUMAN RINGAN

a. Teguran Lisan

b. Teguran Tertulis

c. Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis

5 hari

6 – 10 hari

11 – 15 hari

5 – 15 hari

2. HUKUMAN SEDANG

a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala 1 Th.

b. Penundaan Kenaikan Pangkat 1 Th.

c. Penurunan Pangkat 1 tingkat selama 1 Th.

16 – 20 hari

21 – 25 hari

26 – 30 hari

16 – 30 hari

3. HUKUMAN BERAT

a. Penurunan Pangkat 1 tingkat selama 3 Th.

b. Pemindahan dlm rangka Penurunan Jabatan 1 tingkat.

c. Pembebasan Jabatan

d. Pemberhentian dgn hormat/tidak dgn hormat

31 – 35 hari

36 – 40 hari

41 – 45 hari

46 hari atau lebih

31 atau lebih

12

Catatan : Masa pelanggaran disiplin dihitung secara kumulatif mulai

Januari s/d akhir Desember tahun berjalan (Pasal 14).

PELANGGARAN KEWAJIBAN MASUK KERJA DAN

MENTAATI JAM KERJA

Berdasarkan Surat Sekjen Kemdiknas Nomor 36854/A4.6/2010 tanggal21 Juli 2010 :

1. KETENTUAN PASAL 12 PP NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANGPEMBERHENTIAN PNS yaitu PEMBERHENTIAN KARENAMENINGGALKAN TUGAS (LN RI Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan LN RINomor 3149) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan PPNomor 65 Tahun 2008 (LN RI Tahun 2008 Nomor 141), DICABUT DANDINYATAKAN TIDAK BERLAKU.

2. PP NOMOR 30 TAHUN 1980 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PNS (LNRI Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan LN RI Nomor 3176), DICABUT DANDINYATAKAN TIDAK BERLAKU.

3. KETENTUAN PELAKSANAAN MENGENAI DISIPLIN PNS YANG ADASEBELUM BERLAKUNYA PP TAHUN 53 TAHUN 2010, DINYATAKANTETAP BERLAKU SEPANJANG TIDAK BERTENTANGAN DAN BELUMDIUBAH BERDASARKAN PP 53 TAHUN 2010.

4. AGAR PP 53 TAHUN 2010 MENJADI PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLINPNS.

5. PP 53 TAHUN 2010 MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN(6 JUNI 2010).

13

PERLU PERHATIAN KHUSUS

HUKUMAN DISIPLIN YANG

TELAH DIJATUHKAN

SEBELUM BERLAKUNYA

PP 53 TAHUN 2010 DAN

SEDANG DIJALANI OLEH

PNS YBS,

14

1

DINYATAKAN TETAP

BERLAKU

KETENTUAN PERALIHAN

PENGAJUAN KEBERATAN

ATAU BANDING ADMINIS-

TRATIF SEBELUM

BERLAKUNYA PP 53

TAHUN 2010

15

2DISELESAIKAN

SESUAI DENGAN PP

30 TAHUN 1980

BESERTA

PERATURAN

PELAKSANAANNYA

KETENTUAN PERALIHAN

APABILA TERJADI

PELANGGARAN DISIPLIN

DAN TELAH DILAKUKAN

PEMERIKSAAN SEBELUM

BERLAKUNYA

PP 53 TAHUN 2010

16

3

HASIL PEMERIKSAAN

TETAP BERLAKU DAN

PROSES SELANJUTNYA

BERLAKU KETENTUAN

DALAM PP 53 TAHUN 2010

KETENTUAN PERALIHAN

APABILA TERJADI

PELANGGARAN DISIPLIN

SEBELUM BERLAKUNYA

PP 53 TAHUN 2010 DAN

BELUM DILAKUKAN

PEMERIKSAAN

17

4

MAKA BERLAKU

KETENTUAN DALAM

PP 53 TAHUN 2010

KETENTUAN PERALIHAN