P U T U S A N Nomor : 310/PID/2012/PT-MDN. “DEMI … · Nomor : 310/PID/2012/PT-MDN. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ... 71 tahun/31 Desember 1939. Jenis

P U T U S A N

Nomor : 310/PID/2012/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN di Medan, yang memeriksa dan

mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : L E G I M A N.

Tempat lahir : Pematang Siantar.

Umur/tanggal lahir : 71 tahun/31 Desember 1939.

Jenis kelamin : Laki – laki.

Kewarganegaraan : I n d o n e s i a.

Tempat tinggal : Jl. Rumah Potong Hewan Lingkungan X Kelurahan

Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan.

Ag a m a : I s l a m.

Pe k e r j a a n : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta Medan,

sejak tanggal 13 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 26 Juni 2011, kemudian

Terdakwa di tahan kota sejak tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan tanggal 26 Juli

2011, selanjutnya karena pertimbangan kesehatan dan usia lanjut maka kepada

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang mendakwa Terdakwa dengan

dakwaan Kumulatif sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa dia terdakwa LEGIMAN dan SUPENO (belum tertangkap) pada

tanggal 18 September 1999, s/d 2002 atau setidaknya pada waktu-waktu lain

dalam Tahun 1999 s/d tahun 2002 bertempat di jalan Sudirman No. 56 Kecamatan

Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya Pengadilan Negeri Medan

berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena terdakwa

2

ditahan di RUTAN Tanjung Gusta Medan, terdakwa bertempat tinggal di Medan

dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada

tempat Pengadilan Negeri Medan, melakukan atau turt serta melakukan

perbuatan yaitu dengan segaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan

itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan

dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang dilakukan dengan cara antara lain

sebagai berikut:

� Bermula PTPN II (Persero) memiliki areal seluas 314,7525 Ha yang terletak di

Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan alas

Hak Guna Usaha (HGU) No. 10 tanggal 14 Juni 1994 kemudian areal tersebut

dialihkan PTPN II (Persero) ke PT. (Persero) Kawasan Industri Medan

(PT.KIM) berdasarkan pelepasan Hak atas Tanah No. 630.I/920/IX/96 tanggal

2 September 1996 dan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan

Petanahan Nasional (BPN) Nomor : 159/HPL/BPN/96 tentang pemberian Hak

Pengelolaan atas nama PT. (Persero) Kawasan Industri Medan, atas tanah di

Kabupaten Deli Serdang tanggal 24 Oktober 1996, kemudian PT. Kawasan

Industri Medan (PT. KIM) memecahnya menjadi HPL No. 2 dan HPL No. 3

seluas 314,7525 Ha, dari HPL No. 3 dipecah menjadi HPL No. 4 seluas 274,74

Ha dan HPL No. 5 seluas 40,0122 Ha, kemudian HPL No. 5 dimohonkan oleh

PT.Kawasan Industri Medan (PT. KIM) ke Badan Pertanahan Nasional (BPN)

menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) No. 47 tahun 1997, setelah itu PT.

Kawasan Industri Medan (PT.KIM) mengalihkan HGB No. 47 tahun 1997

kepada 12 Investor yaitu : PT. JUI SHIN INDONESIA (PMA TAIWAN), PT.

FEED MILL INDONESIA (PMA MALAYSIA)< PT. WF (PMA INDIA), PT.

KRATON (PMDN), PT. MULTIMAS CHEMINDO (PMDN), PT. OLAH BAJA

PERKASA (PMDN), PT. TRI PILAR PANGAN UTAMA (PMDN), PT. SURIMI

BAHARI INDUSTRIES (PMDN), GUDANG MEDAN MAS KARIMUN

(PMDN), MILIK PERORANGAN atas nama DIAN SURYANI, MILIK

PERORANGAN atas nama FATIMAH SULIANI, dan PT. BINTANG TERANG

LESTARI ABADI (PMDN);

� Terdakwa LEGIMAN, SUPONO, dan SUBARKONO SASTRO menganggap

bahwa sebagian tanah di areal Hak Guna Bangunan (HGB)No. 47 tahun 1997

yang telah dialihkan PT. Kawasan Industri Medan (PT. KIM) kepada 12

3

Investor adalah tanh garapan orang tua mereka sehingga pada tahun 1998,

terdakwa LEGIMAN, SUPONO, dan SUBARKONO SASTRO membentuk

Kelompok Tani Manunggal Mabar bertempat di rumah terdakwa Jalan Rumah

Potong Hewan Lingkungan X Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota

Medan dan tujuan pembentukan kelompok Tani Manunggal Mabar tersebut

adalah untuk memperpanjang agar tanah garapan yang terletak di Pasar I, II

dan III Desa Saentis II Mabar dahulu Kecamatan Labuhan Deli sekarang

Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dikembalikan PT. KIM

kepada keluarga/ ahli waris penggarap dan luas lahan yang diperjuangkan

adalah 46,11 (empat puluh enam koma sebelas) hektar dengan batas-batas

sebagai berikut:

• Sebelah Timur : Benteng Sungai

• Sebelah Selatan : Pasar/ Pasar I

• Sebelah Barat : Jalan Mendara

• Sebelah Utara : Pasar III

� Kemudian terdakwa LEGIMAN, SUPONO, dan SUBARKON SASTRO mencari

anggota hingga berjumlah 70 (tujuh puluh) kepala keluarga, yang pada

umumnya penduduk Mabar yaitu TUGIMIN, MAISARAH, SANDING,

KASDI, SUGIONO, TUMINI, MULASEH, NGADIMIN, SUPONO, SAMIN,

PAINEM, TEMON, PONIEM, SUDJONO, AMAT, PARSI, RAJIMIN,

LEGIRAN, LOSO, KASMIN, TUKIDIN, ABDUL MANAF, KASTO REDJO,

TUDJO, PAIRUN, AMIN, ARI, SUMARMAN, KAMIDJAN, RAHMAT,

SENEN, RASIDI, SAIMAN, BONTRAK, NGASIMUN, DARTO, HOMSIAH,

SATEM, SUWONO, MINEM, SELAMAT, PAIMIN, SENEN HADI, SARIJO,

MARIMAN, MARIDI, TUMI, SAMI’AN, SUBARTONO S, SUTOMARIO,

SAKIMAN SAHIB, PAERAN, Dra. SRI MULYANI, UMAR SAID, SARINO,

YAHMAN, ABDUL KARIM, terdakwa LEGIMAN, M. MUSNI, WIR,

TERISNO, KADIO, MALEM, KADI, SIMIN, IROSUMITO, KROMO SARDI,

KARSO SENTONO, TRIMO dan KARTO, kemudian dibentuk pengurus

kelompok Tani Manunggal Mabar, dengan susunan pengurus sebagai berikut:

1. SUBARKONO SASTRO sebagai Ketua Kelompok;

4

2. Terdakwa LEGIMAN sebagai wakil Ketua dan merangkap sebagai

bendahara;

3. SUPONO sebagai sekretaris;

Dan secretariat / Kantor Kelompok Tani Manunggal Mabar beralamat di

rumah terdakwa. Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Wakil

Ketua adalah membantu Ketua dalam menjalankan tugas-tugas ketua

Kelompok Tani Manunggal Mabar dalam hal memperjuangkan tanah garapan

dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas kepada Ketua Kelompok

Tani Manunggal Mabar sedangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa

LEGIMAN sebagai bendahar adalah membantu Ketua Kelompok mencari dan

mengumpulkan dana serta membukukan dan mempertanggung jawabkan

dana yang masuk dan keluar kepada Pengurus dan anggota Kelompok Tani;

� Selanjutnya terdakwa LEGIMAN, SUPONO dan SUBARKONO SASTRO

mengumpulkan bukti-bukti berupa Alas Hak atas tanah garapan dari anggota

namun anggota yang memiliki bukti Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk

Tanah (KTPPT) hanya 4 (empat) orang yaitu:

1. Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama

NGADIMIN Nomor :258/8/VII tanggal 2 Februari 1957 atas tanah seluas

7.480 M² ;


SUMARMAN Nomor : 246/8/VII tanggal 20 Maret 1957 atas tanah seluas

6.400 M² ;

3. Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama KASIAN

Nomor : 320/8/VII tanggal 31 Juni 1957 atas tanh seluas 4.380 M² ;

4. Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama IRO

SUMITO Nomor : 1793 tanggal 16 Februari 1955 atas tanah seluas 6.500 M².

dengan luas tanah keseluruhan 24.760 M² sedangkan 64 (enam puluh empat)

Kepala Keluarga termasuk terdakwa LEGIMAN tidak memiliki bukti Alas Hak

atas tanah garapan tersebut;

� Kemudian pada tahun 1998 terdakwa LEGIMAN dan SUPONO mendatangi

Kantor Pengacara EMMY MARTHA SITORUS, SH di Jalan G.B Joshua Medan

lalu membuat Surat Kuasa kepada Martha Sitorus , SH, tiga hari kemudian

semua anggota Kelompok Tani yang terdaftar sama terdakwa LEGIMAN telah

menandatangani Surat Kuasa kepada MARTHA SITORUS, SH pada hal saksi

5

LOSO dan saksi PAERAN AR mengaku tidak memiliki tanah dan tidak

pernah memberikan Surat Kuasa kepada MARTHA SITORUS, SH adapun

maksud memberikan Surat Kuasa tersebut adalah agar MARTHA SITORUS,

SH mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melawan

PT. Kawasan Industri Medan (PT.KIM) dan PTP. NUSANTARA –II (Persero)

atas tanah garapan yang terletak di Pasar I, II dan III Desa Saentis II Mabar

dahulu Kecamatan Labuhan Deli sekarang Kecamatan Percut Sei Tuan

Kabupaten Deli Serdang seluas 46,11 (empat puluh enam koma sebelas) hektar,

dan untuk melengkapi gugatan tersebut terdakwa LEGIMAN, SUPONO, dan

SUBARKONO SASTRO menyerahkan bukti-bukti Alas Hak berupa 4 (empat)

Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) yaitu Kartu Tanda

Pendaftaran Kependudukan Tanah (KTPPT) atas nama NGADIMIN Nomor

:258/8/VII tanggal 2 Februari 1957, Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan

Tanah (KTPPT) atas nama SUMARMAN Nomor : 246/8/VII tanggal 20 Maret

1957, Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama

KASIAN Nomor : 320/8/VII tanggal 31 Juni 1957, Kartu Tanda Pendaftaran

Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama IRO SUMITO Nomor : 1793 tanggal 16

Februari 1955 sedangkan 68 (enam puluh delapan ) Kepala Keluarga termasuk

terdakwa, SUPONO dan SUBARKONO SASTRO tidak memiliki bukti Alas

Hak garapan, terdakwa mengaku tanah garapan seluas ± 6.400 M², dengan

perincian Pertapakan rumah seluas ± 2.000 M² dan alreal Persawahan seluas

±4.400 M2.

� Pada tahun 2009 SUBARKONO SASTRO meninggal dunia sehingga jabatan

SUBARKONO SASTRO sebagai Ketua Kelompok digantikan oleh terdakwa

LEGIMAN. Adapun tugas dan tangging jawab terdakwa LEGIMAN selaku

Ketua Kelompok Tani adalah menghimpun dan mengkoordinasi pengurus dan

anggota Kelompok Tani manunggal Mabar dalam memperjuangkan hak-hak

kelompok berupa perolehan tanah garapan, meyakinkan anggota Kelompok

Tani dalam memperjuangkan tanah garapan, menandatangani surat-surat dan

mewakili anggota dalam memperjuangkan tanah garapan, memimpin rapat

yang diadakan Kelompok Tani Manunggal Mabar, bertindak mewakili anggota

baik kedalam maupun keluar dalam melakukan perjuangan Kelompok Tani

Manunggal Mabar;

6

� Kemudian pada tanggal 17 September 1999 terdakwa LEGIMAN beserta

anggota Kelompok berjumlah 70 (tujuh puluh) orang melalui Pengacara

MARTHA SITORUS, SH mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan

Nomor Register : 67/Pdt.G/1999/PN-LP tanggal 18 September 1999, dengan

permintaan menyatakan tanah garapan para penggugat (petani 70 KK) seluas ±

46,11 Ha (± 461.100 M2) yang terletak di Pasar I, II dan III Desa Mabar dahulu

Kecamatan bekas perkebunan TMA yang dilindungi oleh Undang-Undang

Darurat No. 8 Tahun 1954 dan PEPERTI No. I Tahun 1960 dan menyatakan

tanah terperkara adalah syah milik para Penggugat, kemudian Pengadilan

Negeri Lubuk Pakam dengan Putusan No : 67/Pdt.G/1999/PN-LP tanggal 09

Maret 2000 memutuskan “menolak gugatan penggugat untuk” dengan

peretimbangan bahwa tanah garapan yang diusahai oleh penggugat setelah

dihubungkan dengan keterangan Ahli dari BPN Kabupaten Deli Serdang,

ternyata penggugat tidak dapat membuktikan apakah para penggugat sebagai

penggarap yang dilindungi, karena penggugat tidak dapat membuktikan

bernarkah nama-nama mereka terdaftar di dalam daftar panjang, tanah

terperkara diterbitkan HGU nya berarti tanah tersebut terbebas dari penggarap

dan obyek perkara masih termasuk di dalam HGU PTP IX sekarang PTPN II

(Persero) Tanjung Morawa (Tergugat II);

� Atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No :67/Pdt.G/1999/PN-LP

tanggal 09 Maret 2000 tersebut,terdakwa LEGIMAN beserta anggota

mengajukan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Medan sesuai

dengan Akta Banding Nomor : 10/Bdg/2000 tanggal 20 Maret 2000 dan

Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No : 256/PDT/2000/PT-MDN

tanggal 21 September 2000 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam No : 67/Pdt.G/1999/PN-LP tanggal 09 Maret 2000 yang dimintakan

Banding dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Lubuk Pakam

telah tepat dan benar menurut hukum, Pengadilan Tinggi Medan;

� Kemudian terdakwa LEGIMAN dan SUPONO memberikan Surat Kuasa

kepada EMMY SIHOMBING,SH yang diikuti semua anggota kelompok

memberikan Surat Kuasa kepada EMMY SIHOMBING, SH atas ajakan

terdakWa LEGIMAN dan SUPONO, adapun maksud pemberian Surat Kuasa

tersebut adalah agar EMMY SIHOMBING, SH mengajukan Upaya Hukum

7

Kasasi ke Mahkamah Agung R.I terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan

No : 256/PDT/2000/PT-MDN tanggal 21 September 2000, dan untuk

melengkapi Upaya Hukum Kasasi tersebut terdakwa LEGIMAN dan

SUPONO menyerahkan bukti-bukti Alas Hak berupa 4 (empat) Kartu Tanda

Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) yaitu Kartu Tanda Pendaftaran

Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama NGADIMIN Nomor : 258/8/VII

tanggal 2 Februari 1957, Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT)

atas nama SUMARMAN Nomor : 246/8/VII tanggal 20 Maret 1957, Kartu

Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama KASIAN Nomor :

320/8/VII tanggal 31 Juni 1957, Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah

(KTPPT) atas nama IRO SUMITO Nomor : 1793 tanggal 16 Februari 1955;

� Kemudian EMMY SIHOMBING, SH mengajukan Upaya Hukum Kasasi ke

Mahkamah Agung R.I terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan No :

256/PDT/2000/PT-MDN tanggal 21 September 2000 dan Mahkamah Agung

R.I dengan Putusan No :3011 K/Pdt/2001 tanggal 06 Desember 2001 menolak

permohonan Kasasi dari para pemohon Kasasi dengan pertimbangan Judex

Factie tidak meminta dan mendengarkan keterangan (ahli) dari pihak Kantor

Gubernur Sumatera Utara tentang ada tidaknya daftar panjang dan peta Kalkir

dan Judex Factie tidak terlebih dahulu melakukan pemeriksaan setempat untuk

mengetahui tentang letak, luas dan batas tanah yang sebenarnya dan Judex

Factie tidak mempertimbangkan tentang bagaimana prosedur memperoleh

KTPPT bagi para penggarap;

� Atas Putusan Mahkamah Agung RI No : 3011 K/Pdt/2001 tanggal 06

Desember 2001, terdakwa LEGIMAN dan SUPONO memberikan Surat Kuasa

Khusus kepada EMMY SSIHOMBING, SH atas ajakan terdaka LEGIMAN dan

SUPONO, adapun maksud pemberian Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli

2002 dan tanggal 03 September 2002 tersebut adalah agar EMMY SIHOMBING,

SH mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung R.I.

terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3011 K/Pdt/2001 tertanggal 06

Desember 2001 dan untuk melengkapi Upaya Hukum peninjauan Kembali

tersebut, terdakwa LEGIMAN dan SUPONO menyerahkan bukti-bukti Alas

Hak berupa 4 (empat) Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT)

yaitu Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama

NGADIMIN Nomor : 258/8/VII tanggal 2 Februari 1957, Kartu Tanda

8

Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama SUMARMAN Nomor :

246/8/VII tanggal 20 Maret 1957, Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan

Tanah (KTPPT) atas nama KASIAN Nomor : 320/8/VII tanggal 31 Juni 1957,

Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama IRO

SUMITO Nomor : 1793 tanggal 16 Februari 1955 kemudian EMMY

SIHOMBING, SH mengajukan permohonan Peninjaun Kembali ke Mahkamah

Agung R.I tanggal 03Oktober 2007 dan mahkamah Agung R.I. dengan Putusan

Nomor : 94 PK/PDT/2004 memutuskan yang amarnya menyatakan

MENGADILI :”Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari para

Pemohon Peninjauan Kembali,…dst nya;

� Bukti-bukti yang diajukan terdakwa LEGIMAN dan SUPONO dalam

melakukan gugatan perdata pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan

Tinggi dan Mahkamah Agung adalah:


NGADIMIN Nomor :258/8/VII tanggal 2 Februari 1957 atas tanah seluas

7.480 M²;


SUMARMAN Nomor : 246/8/VII tanggal 20 Maret 1957 atas tanah seluas

6.400 M²;

3. Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama KASIAN

Nomor : 320/8/VII tanggal 31 Juni 1957 atas tanh seluas 4.380 M²;

4. Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama IRO

SUMITO Nomor : 1793 tanggal 16 Februari 1955 atas tanah seluas 6.500 M²;

� Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) yaitu Kartu Tanda

Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama NGADIMIN Nomor :

258/8/VII tanggal 2 Februari 1957, Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan

Tanah (KTPPT) atas nama SUMARMAN Nomor : 246/8/VII tanggal 20 Maret

1957, Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama

KASIAN Nomor : 320/8/VII tanggal 31 Juni 1957, Kartu Tanda Pendaftaran

Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama IRO SUMITO Nomor : 1793 tanggal 16

Februari 1955, yang diajukan terdakwa LEGIMAN dan SUPONO sebagai Alas

Hak dalam melakukan gugatan perdata padda tingkat Pengadilan Negeri,

Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung adalah PALSU, berdasarkan:

9

1. Keterangan saksi HAFIZUNSYAH, SH (Kepala Seksi Pengkaji dan

Penanganan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli

Serdang) menerangkan:


IROSUMITO Nomor : 17 93 yang diterbitkan pada tanggal 16 Februari

1955 tidak terdaftar baik di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang

maupun di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi

Sumatera Utara karena Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera

Timur (dahulu) dibentuk pada tanggal 30 Juni 1955 dengan Surat

Keputusan Menteri Agraria Nomor SK : 102/KA/1955 sehingga lebih

dahulu terbit KTPPT atas nama IROSUMITO baru dibentuk Kantor

Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur dan KTPPT atas nama

IROSUMITO juga tidak terdaftar pada Daftar Panjang dan peta KALKIR

(Peta Klak).


KASIAN Nomor : 320/8/VIII tanggal 31 Januari 1957, Kartu Tanda

Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama SUMARMAN

Nomor : 246/8/VIII tanggal 20 Februari 1957 dan Kartu Tanda

Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas namaNGADIMIN,

Nomor :258/8/VIII, 20 Februari 1957 tidak terdaftar baik di Kantor

Pertanahan Kabupaten Deli Serdang maupun di Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Propinsi Sumut, demikian juga ketiga KTPPT tersebut tidak

terdata di Kantor Gubernur Sumatera Utara sebagaimana Surat

Gubernur Sumatera Utara Nomor : 593/525 tanggal 10 Maret 2011;

2. Keterangan Ahli AGUS BAMBANG HERMANTO, SS.Mpd (ahli tata

bahasa) menerangkan Ejaan yang dipakai dalam penulisan data-data dalam

keempat KTPPT yaitu atas nama IROSUMITO Nomor : 1793 tanggal 16

Februari 1955, KTPPT atas nama KASIAN Nomor : 320/8/VIII tanggal 31

Januari 1957, KTPPT atas nama SUMARMAN Nomor : 246/8/VIII tanggal

20 Februari 1957 dan KTPPT atas nama NGADIMIN, Nomor : 258/8/VIII,

20 Februari 1957 bsudah mengikuti pola ejaan yang disempurnakan pada

hal ejaan yang digunakan pada tahun 1955 dan 1957 adalah ejaan

SOEWANDI;

10

3. Keterangan saksi SONTIAN SIAHAAN ,SH, CH ( Kepala Seksi Sengketa

Konflik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang) menerangkan

keempat KTPPT yaitu atas nama IROSUMITO Nomor : 1793 tanggal 16

Februari 1955, KTPPT atas nama KASIAN Nomor : 320/8/VIII tanggal 31

Januari 1957, KTPPT atas nama SUMARMAN Nomor : 246/8/VIII tanggal

20 Februari 1957 dan KTPPT atas nama NGADIMIN, Nomor : 258/8/VIII,

20 Februari 1957, tidak terdapat / tidak ada daftar kartu tanda pendaftaran

pendudukan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;

� Terdakwa LEGIMAN dan SUPONO mengetahui bahwa IRO SUMITRO telah

meninggal dunia pada tahun 1994, terdakwa LEGIMAN dan SUPONO

mengetahui bahwa 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga anggota

Kelompok Tani Manunggal Mabar termasuk terdakwa LEGIMAN dan

SUPONO tidak memiliki alas hak atas tanah garapan, terdakwa LEGIMAN dan

SUPONO mengetahui bahwa luas tanah dalam keempat KKPPT atas nama

NGADIMIN, SUMARMAN, KASIAN, dan IRO SUMITRO hanya 24.760 M²

sedangkan luas tanah yang digugat 46,11 9empat puluh enam koma sebelas)

hektar dan terdakwa LEGIMAN dan SUPONO mengetahui bahwa saksi LOSO

dan saksi PAERAN AR tidak memiliki tanah di objek perkara dan tidak pernah

memberikan Surat Kuasa kepada EMMY SIHOMBING, SH untuk mengajukan

gugatan namun demikian terdakwa LEGIMAN dan SUPONO tetap

memberikan KTPPT atas nama NGADIMIN, SUMARMAN, KASIAN dan IRO

SUMITRO tersebut sebagai bukti dalam pengajuan gugatan perdata ke

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah

Agung R.I. baik dalam tingkat Kasasi maupun permohonan Peninjauan

Kembali;

� Terdakwa LEGIMAN dan SUPONO telah menggunakan KTPPT atas nama

IROSUMITO Nomor : 1793 tanggal 16 Februari 1955, KTPPT atas nama

KASIAN Nomor : 320/8/VIII tanggal 31 Januari 1957, KTPPT atas nama

SUMARMAN Nomor : 246/8/VIII tanggal 20 Februari 1957 dan KTPPT atas

nama NGADIMIN, Nomor : 258/8/VIII, 20 Februari 1957 sebagai bukti-bukti

pengajuan gugatan yang ternyata palsu dan dengan keempat KTPPT tersebut,

permohonan terdakwa LEGIMAN dan SUPONO dikabulkan Mahkamah

Agung R.I. dengan Putusan Nomor : 94 PK/PDT/2004 tanggal 3 Oktober 2007,

akibat penggunaan keempat KTPPT yang palsu tersebut telah menimbulkan

11

kerugian bagi PT. (Persero) Kawasan Industri Medan sebesar Rp.

5.560.600.000.000.00,- (lima trilyun lima ratus enam puluh milyar enam ratus

juta rupiah) atau setidaknay lebih dari Rp. 250.00,- (dua ratus luma puluh

rupiah);

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal

55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

Kedua

Primair

Bahwa dia terdakwa LEGIMAN, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009 atau

setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2009 atau setidaknya pada waktu

lain dalam Tahun 2009 bertempat di Pasar I, II, III Mabar Kecamatan Percut Sei

Tuan Kabupaten Deli Serdang (tepatnya di areal PT. KAWASAN INDUSTRI

MEDAN) atau setidak tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum

Pengadilan Lubuk Pakam atau setidaknya Pengadilan Negeri Medan berwenang

mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdaka di tahan di RUTAN

Tanjung Gusta Meda, terdakwa bertempat tinggal di Medan tempat kediaman

sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri

Medan, menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte

authentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh

akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain

menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal

sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan

kerugian, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

� Bermula pada tanggal 03 Oktober 2002 EMMY SIHOMBING, SH mengajukan

Upaya Hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung R.I. terhadap

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3011 K/Pdt/2001 tanggal 06 Desember

2001 yang menolak permohonan Kasasi dari para pemohon kasasi (terdakwa

LEGIMAN, SUPONO beserta aggota Kelompok Tani Manunggal Mabar

berjumlah 70 Kepala Keluarga) atas sebidang tanah Hak Guna bangunan

(HGB) No. 47 tahun 1997 atas nama PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN, yang

terletak di Pasar I, II, dan III desa Saentis II Mabar dahulu kecamatan Labuhan

12

Deli sekarang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dan

Mahkamah Agung R.I. telah memutuskan permohonan Peninjauan Kembali

tersebut dengan Putusan Nomor : 94 PK/PDT/2004 tanggal 3 Oktober 2007

memutuskan mengabulkan permohonan Peninjaun Kembali dari para

Pemohon Peninjauan Kembali, menyatakan para penggugat adalah para

penggarap yang sah dan mantan buruh perkebunan Tembakau Maskapai

Aresboro (TMA) dan menyatakan tanah garapan para penggugat (Petani 70

KK) seluas ±46,11 Ha yang terletak di Pasar I, II, dan III Desa Mabar Kecamatan

Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang adalah tanah bekas perkebunan TMA

yang dilindungi oleh Undang-Undang Darurat No. 8 tahun 1954 dan Peperti

No. 1 thn 1960 serta menyatakan tanah terperkara adalah sah milik para

penggugat” (hal. 30), dan salah satu pertimbangan Majelis Hakim bahwa objek

tanah terperkara yang diklaim sebagai tanah garapan milik Pemohon

Peninajaun Kembali berada diluar areal HGU Termohon Peninjauan Kembali II

(PTP Nusantara II);

� Dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No : 94 PK/Pdt/2004 tanggal 03

oktober 2007 tersebut, terdakwa LEGIMAN melalui Penasehat Hukumnya

EMMY SIHOMBING, SH mengajukan Surat Permohonan Eksekusi atas

Putusan Peninjauan Kembali tersebut ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

tanggal 06 April 2009, selanjutnya Ketua pengadilan Negeri Lubuk Pakam

mengeluarkan Penetapan Nomor : 06/EKS/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP

tertanggal 08 Mei 2009 menetapkan memerintahkan Panitera/ Juru Sita untuk

melakukan Pemeriksaan Lapangan/ Pengukuran pencocokan (konstatering)

terhadap tanah objek perkara yaitu sebidang tanah seluas 46,11 Ha yang

terletak di pasar I, II, III Mabar dahulu Kecamatan Labuhan Deli sekarang

Kecamatan Percut sei Tuan kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas:





� Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009 OLOAN SIRAIT, SH selaku

Juru Sita pada Pengadilan Negeri Medan bersama-sama dengan terdakwa

LEGIMAN dan EMMY SIHOMBING, SH menandatangani lokasi yang terletak

di pasar I, II, III Mabar dahulu Kecamatan Labuhan Deli sekarang Kecamatan

13

Percut Sei Tuan kabupaten deli serdang untuk melakukan pemeriksaan /

pengukuran pencocokan (Konstatering), oleh Juru Sita OLOAN SIRAIT, SH

menanyakan batas-batas tanah yang akan dieksekusi kepada terdakwa

LEGIMAN, terdakwa LEGIMAN mengetahui bahwa IRO SUMITRO telah

meninggal dunia pada tahun 1994, terdakwa LEGIMAN mengetahui bahwa

68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga anggota Kelompok tani

Manunggal Mabar termasuk terdakwa LEGIMAN tidak memiliki alas hak

atas tanah garapan, terdakwa LEGIMAN mengetahui bahwa luas tanah

dalam keempat KKPPT atas nama NGADIMIN, SUMARMAN, KASIAN,

dan IRO SUMITRO hanya 24.760 M² sedangkan luas tanah yang digugat

46,11 (empat puluh enam koma sebelas) hektar dan terdakwa LEGIMAN dan

SUPONO mengetahui bahwa saksi LOSO dan saksi PAERAN AR tidak

memiliki tanah di objek perkara dan tidak pernah memberikan Surat Kuasa

kepada EMMY SIHOMBING, SH untuk mengajukan gugatan namun

demikian terdakwa LEGIMAN tetap menunjukkan batas-batas tanah/ lahan

yang akan diukur kepada OLOAN SIRAIT, SH dan terdakwa menunjukkan

batas-batas tanah dengan obyek tanah seluas 46,11 Ha dengan batas ± 2 Km

dari benteng sungai yang merupakan batas ttanah sebelah Timur dan ± 200

Meter dari pasar I yang merupakan batas sebelah Selatan, batas-batas tanah

yang ditunjukkan terdakwa LEGIMAN tersebut terletak diatas tanah PT.

KAWASAN INDUSTRI MEDAN dengan HPL No. 3 dan telah dimiliki 12 (dua

belas) Investor dengan HGB No. 47 tahun 1997, padahal terdaka LEGIMAN

mengetahui bahwa objek perkara baik luas maupun batas-batasnya

sebagaimana dalam Putusan mahkamah Agung R.I No. 94 PK/Pdt/2004

tanggal 3 Oktober 2007 adalah terletak / berada di Pasar I, II, dan III desa

Saentis Mabar dahulu Kecamatan Labuhan Deli sekarang Kecamatan Percut sei

tuan Kabupaten deli serdang seluas 46, 11 Ha dengan batas-batas:





dan objek tanah terperkara berada diluar areal HGU Termohon Peninjauan

Kembali II (PTP. Nusantara II);

14

� batas-batas tanah yang ditunjukkan terdakwa LEGIMAN tersebut telah

dituangkan Juru Sita OLOAN SIRAIT, SH ke dalam Berita Acara Pemeriksaan/

Pengukuran (konstratering) Nomor : 06/EKS/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP

tanggal 22 Mei 2009 dan juga dituangkan dalam Peta Situasi tanah yang

ditanda tangani oleh OLOAN SIRAIT, SH selaku Juru Sita pada Pengadilan

Negeri Lubuk pakam, terdakwa LEGIMAN mewakili pemohon Peninjan

kembali dan EMMY SIHOMBING, SH selaku Kuasa Penggugat;

� akibat perbuatan terdakwa LEGIMAN telah menimbulkan kerugian bagi PT.

(Persero) Kawasan Industri Medan sebesar Rp. 5.560.600.000.000.00,- (lima

trilyun lima ratus enam puluh milyar enam ratus juta rupiah) atau setidaknay

lebih dari Rp. 250.00,- (dua ratus luma puluh rupiah);

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;

Subsidair

� Bahwa dia terdakwa LEGIMAN, pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 atau

setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2011 bertempat di Pasar I, II,

III Mabar Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (tepatnya di

areal PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN) atau setidak tidaknya pada tempat

lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau setidaknya

Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2)

KUHP karena terdaka di tahan di RUTAN Tanjung Gusta Medan, terdakwa

bertempat tinggal di Medan tempat kediaman sebagian besar saksi yang

dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja

menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya,

jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, yang dilakukan

dengan cara antara lain sebagai berikut:

� Bermula pada tanggal 03 Oktober 2002 EMMY SIHOMBING, SH mengajukan

Upaya Hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung R.I. terhadap

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3011 K/Pdt/2001 tanggal 06 Desember

2001 yang menolak permohonan Kasasi dari para pemohon kasasi (terdakwa

LEGIMAN, SUPONO beserta aggota Kelompok Tani Manunggal Mabar

berjumlah 70 Kepala Keluarga) atas sebidang tanah Hak Guna bangunan

(HGB) No. 47 tahun 1997 atas nama PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN, yang

terletak di Pasar I, II, dan III desa Saentis II Mabar dahulu kecamatan Labuhan

15

Deli sekarang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dan

Mahkamah Agung R.I. telah memutuskan permohonan Peninjauan Kembali

tersebut dengan Putusan Nomor : 94 PK/PDT/2004 tanggal 3 Oktober 2007

memutuskan mengabulkan permohonan Peninjaun Kembali dari para

Pemohon Peninjauan Kembali, menyatakan para penggugat adalah para

penggarap yang sah dan mantan buruh perkebunan Tembakau Maskapai

Aresboro (TMA) dan menyatakan tanah garapan para penggugat (Petani 70

KK) seluas ±46,11 Ha yang terletak di Pasar I, II, dan III Desa Mabar Kecamatan

Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang adalah tanah bekas perkebunan TMA

yang dilindungi oleh Undang-Undang Darurat No. 8 tahun 1954 dan Peperti

No. 1 thn 1960 serta menyatakan tanah terperkara adalah sah milik para

penggugat” (hal. 30), dan salah satu pertimbangan Majelis Hakim bahwa objek

tanah terperkara yang diklaim sebagai tanah garapan milik Pemohon

Peninajaun Kembali berada diluar areal HGU Termohon Peninjauan Kembali II

(PTP NUSANTARA II);

� Dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3011 K/Pdt/2001 tanggal 06

Desember 2001 tersebut, terdakwa LEGIMAN melalui Penasehat Hukumnya

EMMY SIHOMBING, SH mengajukan Surat Permohonan Eksekusi atas

Putusan Peninjauan Kembali tersebut ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

tanggal 06 April 2009, selanjutnya Ketua pengadilan Negeri Lubuk Pakam

mengeluarkan Penetapan Nomor : 06/EKS/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP

tertanggal 08 Mei 2009 menetapkan memerintahkan Panitera/ Juru Sita untuk

melakukan Pemeriksaan Lapangan/ Pengukuran pencocokan (konstatering)

terhadap tanah objek perkara yaitu sebidang tanah seluas 46,11 Ha yang

terletak di pasar I, II, III Mabar dahulu Kecamatan Labuhan Deli sekarang

Kecamatan Percut sei Tuan kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas:





� Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009 OLOAN SIRAIT, SH selaku

Juru Sita pada Pengadilan Negeri Medan bersama-sama dengan terdakwa

LEGIMAN dan EMMY SIHOMBING, SH menandatangani lokasi yang terletak

di pasar I, II, III Mabar dahulu Kecamatan Labuhan Deli sekarang Kecamatan

16

Percut Sei Tuan kabupaten deli serdang untuk melakukan pemeriksaan /

pengukuran pencocokan (Konstatering), oleh Juru Sita OLOAN SIRAIT, SH

menanyakan batas-batas tanah yang akan dieksekusi kepada terdakwa

LEGIMAN, terdakwa LEGIMAN mengetahui bahwa IRO SUMITRO telah

meninggal dunia pada tahun 1994, terdakwa LEGIMAN mengetahui bahwa

68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga anggota Kelompok tani

Manunggal Mabar termasuk terdakwa LEGIMAN tidak memiliki alas hak

atas tanah garapan, terdakwa LEGIMAN mengetahui bahwa luas tanah

dalam keempat KKPPT atas nama NGADIMIN, SUMARMAN, KASIAN,

dan IRO SUMITRO hanya 24.760 M² sedangkan luas tanah yang digugat

46,11 (empat puluh enam koma sebelas) hektar dan terdakwa LEGIMAN dan

SUPONO mengetahui bahwa saksi LOSO dan saksi PAERAN AR tidak

memiliki tanah di objek perkara dan tidak pernah memberikan Surat Kuasa

kepada EMMY SIHOMBING, SH untuk mengajukan gugatan namun

demikian terdakwa LEGIMAN tetap menunjukkan batas-batas tanah/ lahan

yang akan diukur kepada OLOAN SIRAIT, SH dan terdakwa menunjukkan

batas-batas tanah dengan obyek tanah seluas 46,11 Ha dengan batas ± 2 Km

dari benteng sungai yang merupakan batas ttanah sebelah Timur dan ± 200

Meter dari pasar I yang merupakan batas sebelah Selatan, batas-batas tanah

yang ditunjukkan terdakwa LEGIMAN tersebut terletak diatas tanah PT.

KAWASAN INDUSTRI MEDAN dengan HPL No. 3 dan telah dimiliki 12 (dua

belas) Investor dengan HGB No. 47 tahun 1997, padahal terdakwa LEGIMAN

mengetahui bahwa objek perkara baik luas maupun batas-batasnya

sebagaimana dalam Putusan mahkamah Agung R.I No. 94 PK/Pdt/2004

tanggal 3 Oktober 2007 adalah terletak / berada di Pasar I, II, dan III desa

Saentis Mabar dahulu Kecamatan Labuhan Deli sekarang Kecamatan Percut Sei

Tuan Kabupaten deli serdang seluas 46, 11 Ha dengan batas-batas:





dan objek tanah terperkara berada diluar areal HGU Termohon Peninjauan

Kembali II (PTP. Nusantara II);

17

� Batas-batas tanah yang ditunjukkan terdakwa LEGIMAN tersebut telah

dituangkan Juru Sita OLOAN SIRAIT, SH ke dalam Berita Acara Pemeriksaan/

Pengukuran (konstratering) Nomor : 06/EKS/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP

tanggal 22 Mei 2009 dan juga dituangkan dalam Peta Situasi tanah yang

ditanda tangani oleh OLOAN SIRAIT, SH selaku Juru Sita pada Pengadilan

Negeri Lubuk pakam, Terdakwa LEGIMAN mewakili pemohon Peninjan

kembali dan EMMY SIHOMBING, SH selaku Kuasa Penggugat;

� Kemudian pada hari kamis tanggal 06 januari 2011, OLOAN SIRAIT, SH Juru

Sita pada Pengadilan Negeri Lubuk pakam telah melakukan eksekusi terhadap

objek tanah perkara di atas tanah PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN dengan

HPL No. 3 yang telah dimiliki 12 (dua belas ) Investor dengan HGB No. 47

tahun 1997, pelaksanaan eksekusi tersebut adalah berdasarkan Berita Acara

Pemeriksaan/ Pengukuran (Kontratering) Nomor :

06/EKS/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP tanggal 22 Mei 2009 dan Peta Situasi

tanah, yang memuat batas-batas tanah yang ditunjukkan terdakwa LEGIMAN

dan pelaksanaan eksekusi tersebut dibuat dengan Berita Acara Eksekusi

Pengosongan (Lanjuta) perkara Nomor : 06/EKS/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP

tanggal 06 Januari 2011;

� Akibat perbuatan terdakwa LEGIMAN telah menimbulkan kerugian bagi PT.

(Persero) Kawasan Industri Medan sebesar Rp. 5.560.600.000.000.00,- (lima

trilyun lima ratus enam puluh milyar enam ratus juta rupiah) atau setidaknay

lebih dari Rp. 250.00,- (dua ratus luma puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LEGIMAN telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “turut serta

menggunakan surat palsu dan menyuruh menempatkan keterangan

palsu kedalam Akta Autentik” sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana dan Pasal

266 ayat (1) KUHPidana;

2. Menyatakan terdakwa LEGIMAN dijatuhi pidana dengan pidana penjara

selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa

berada dalam tahanan;

18

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir berupa surat Nomor:

W2.U4/825.Pdt/04.10/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009 perihal

pengiriman Berita Acara Konstatering dalam perka No.

06/EKS/2009/Pdt.G/1999/PN.LP;

- 6 (enam) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara

Pemeriksaan/Pengukuran (konstatering) perkara No.

06/EKS/2009/Pdt.G/1999/PN.LP tanggal 22 Mei 2009;

- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir peta tanah obyek

perkara No. 06/EKS/2009/Pdt.G/1999/PN.LP, tanggal 22 Mei 1999;

- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Tanda

Pendudukan Tanah (KTPPT) No. 320/8/VII tanggal 31 Januari 1957

atas nama KASIAN yang ditandatangani An. Kepala Kantor

Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur Kepala Team ABD.

WAHAB;


Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) No. 246/8/VII tanggal 20

Februari 1957 atas nama SUMARMAN, yang ditandatangani atas

nama Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera

Timur, kepala Team ABD. WAHAB;


Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) No. 258/8/VII, tanggal 27

Februari 1957 atas nama NGADIMIN yang ditandatangani an.

Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur,

Kepala Team ABD. WAHAB;


Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) No. 1973 tanggal 16

Februari 1954 atas nama IROSUMITO, yang ditandatangani Asisten

Wedana kecamatan Labuhan Deli atas nama M. TALIB SIREGAR;

- 1 (satu) exemplar fotocopy yang telah dilegalisir Putusan Pengadilan

Negeri Lubuk Pakam No. 67/Pdt.G/1999/PN.LP tanggal 09 Maret

2000;

19

- 1 (satu) exemplar fotocopy yang telah dilegalisir Putusan Pengadilan

Tinggi Medan No. 256/PDT/ 2000/PT.MDN tanggal 21 September

2000;

- 1 (satu) exemplar fotocopy yang telah dilegalisir Putusan Mahkamah

Agung R.I No. 3011 K/Pdt/2001 tanggal 06 Desember 2001;

- 1 (satu) exemplar fotocopy yang telah dilegalisir Putusan Mahkamah

Agung R.I. No. 94 PK/PDT/2004, tanggal 3 Oktober 2007;

- 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) lembar pertinggal/potongan

kwitansi pembayaran;

- 69 (enam puluh sembilan) lembar kwitansi pembayaran;

- 2 (dua) lembar pertinggal/potongan kwitansi pembayaran yang

dibatalkan;

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 April 2012, Nomor :

1131/Pid.B/2011/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikutnya :

1. Menyatakan Terdakwa LEGIMAN tersebut di atas telah terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta

menggunakan surat palsu dan menyuruh menempatkan keterangan

palsu kedalam akta akta autentik;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa LEGIMAN

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa LEGIMAN

dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir berupa surat No.

W2.U4/825.Pdt/04.10/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009, perihal

pengiriman berita acara konstatering dalam perkara No.

06/EKS/2009/Pdt.G/1999/PN.LP;

20

• 6 (enam) lembar foto copy yang telah di legalisir berita acara

pemeriksaan/pengukuran (konstatering) perkara No.

06/EKS/2009/Pdt.G/1999/PN.LP tanggal 22 Mei 2009;

• 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir peta tanah obyek

perkara No. 06/EKS/2009/Pdt.G/1999/PN.LP tanggal 22 Mei 2009;

• 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir kartu tanda

pendudukan tanah (KTPPT) No. 320/8/VII tanggal 31 Januari 1957

atas nama KASIAN, yang ditandatangani An. Kepala kantor

reorganisasi pemakaian tanah sumatera Timur kepala Team ABD.

WAHAB;


pendaftaran pendudukan tanah (KTPPT) No. 246/8/VII tanggal 20

Februari 1957 atas nama SUMARMAN, yang ditandatangani An.

Kepala kantor reorganisasi pemakaian tanah sumatera Timur, kepala

Team ABD.WAHAB;


pendaftaran pendudukan tanah (KTPPT) No. 258/8/VII, tanggal 20

Februari 1957, atas nama NGADIMIN yang ditandatangani An.

Kepala kantor reorganisasi pemakaian tanah sumatera Timur, kepala

team ABD.WAHAB;

• 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir kartu tanda

pendaftaran pendudukan tanah (KTPPT) No. 1973 tanggal 16

Februari 1954 atas nama IROSUMITO, yang ditandatangani asisten

wedana kecamatan labuhan deli atas nama M. TALIB SIREGAR;

• 1 (satu) exemplar foto copy yang telah di legalisir Putusan Pengadilan

Negeri Lubuk Pakam No. 67/Pdt.G/1999/PN.LP, tanggal 09 Maret

2000;

• 1 (satu) examplar foto copy yang telah di legalisir Putusan Pengadilan

Tinggi Medan No. 256/PDT/2000/PT.MDN, tanggal 21 September

2000;

• 1 (satu) examplar foto copy yang telah di legalisir Putusan Mahkamah

Agung R.I No. 3011 K/PDT/2001 tanggal 6 Desember 2001;

• 1 (satu) examplar foto copy yang telah di legalisir Putusan Mahkamah

Agung R.I No. 94 PK/PDT/2004 tanggal 3 Oktober 2007;

21

• 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) lembar pertinggal/potongan

kwitansi pembayaran;

• 69 (enam puluh sembilan) lembar kwitansi pembayaran;

• 2 (dua) lembar pertinggal/potongan kwitansi pembayaran yang

dibatalkan;

• 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua

ribu rupiah;

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Wakil Panitera Pengadilan

Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 12 April 2012,

No.74/Akta.Pid/2012/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12

April 2012 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan

banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana

oleh Pegawai Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan

kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 18 April 2012;

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Wakil Panitera Pengadilan

Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 18 April 2012,

No.79/Akta.Pid/2012/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18

April 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding

atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan

kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012;

VI. Momori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal

14 Juni 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada

hari Jum’at tanggal 15 Juni 2012, Momori Banding mana oleh Pengadilan

Tinggi Medan telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada

Pengadilan Negeri Medan berdasarkan surat tertanggal 15 Juni 2012 No.W2-

U/3388/HN.01.10/VI/2012, untuk diberitahukan kepada Jaksa Penuntut

Umum;

22

VII. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 18 April 2012,

No.W2.U1/6958/Pid.B.01.10/IV/2012, yang disampaikan kepada Jaksa

Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, dimana terhitung 7

(tujuh) hari sejak tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 26 April 2012,

para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor :

1131/Pid.B/2012/PN-Mdn, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi

Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasehat

Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang

waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh

Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat

diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan

seksama keseluruhan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan

perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 April

2012, Nomor : 1131/Pid.B/2011/PN-Mdn, Majelis Hakim tingkat banding

sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang termuat dalam

putusan pengadilan tingkat pertama, karena sudah tepat dan benar, dengan

demikian alasan dan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama diambil

alih oleh Pengadilan tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus

perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh

Penasehat Hukum Terdakwa pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat

membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Memori Banding

tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan putusan ini harus dianggap

sebagai tanggapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas maka putusan

Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 April 2012, Nomor : 1131/Pid.B/2011/PN-

Mdn, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

23

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan

dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

peradilan ini;

Mengingat pasal 263 ayat 2 KUHPidana Jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana,

pasal 266 ayat 1 KUHPidana, pasal 266 ayat 2 KUHPidana serta Undang Undang

No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang berhubungan dengan

perkara ini;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa

Penuntut Umum;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 April 2012, Nomor :

1131/Pid.B/2011/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat

peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus

rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 oleh Kami : Dr.

MOCHAMAD DJOKO, SH. M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, KRESNA MENON, SH. M.Hum., dan ASLI

GINTING, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan

tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal

14 Juni 2012 Nomor : 310/PID/2012/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 oleh

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut

diatas serta dibantu oleh BHINNEKA PUTRA GINTING, SH. MH. sebagai

24

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh

Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis, ttd ttd KRESNA MENON, SH. M.Hum. Dr. MOCHAMAD DJOKO, SH. M.Hum. ttd ASLI GINTING, SH. MH. Panitera Pengganti, ttd BHINNEKA PUTRA GINTING, SH. MH.

P U T U S A N Nomor : 310/PID/2012/PT-MDN. “DEMI … · Nomor : 310/PID/2012/PT-MDN. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ... 71 tahun/31 Desember 1939. Jenis

Documents