P U T U S A N DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN … fileHalaman 1 dari 63 Putusan Nomor 408/Pdt/2018/PT MDN P U T U S A N Nomor 408/Pdt/2018/PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 408/Pdt/2018/PT MDN

P U T U S A N Nomor 408/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada

pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara antara :

Ir. SUFRIE HAMDANI, Binjai, 05 – 05 1969, umur 48 Tahun, laki-laki,

Islam, Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.

Padang Sidempuan Link.IV Kel. Rambung Barat Kec.

Binjai Selatan, Kawin, S1, dalam hal ini diwakili oleh kuasa

hukumya MUHAMMAD YUSUF, SH.MH Advokat dari Kantor

LAW OFFICE MUHAMMAD YUSUF, SH.MH & REKAN

berkantor Jl. Benih No. 8 Lk. VIII Kel. Cengkeh Turi – Binjai,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2018,

selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat; Lawan

1. ERRY ABIMANYU, SP.MP, Umur:44 Tahun, Jenis Kelamin:Laki-Laki ,

Pekerjaan: Guru Alamat:Jl. Padang Sidempuan No. 8 Link. IV

Kel. Rambung Barat Kec. Binjai Selatan – Kota Binjai,

sebagai Terbanding I semulaTergugat I; 2.H. DIDI SUMANTRI, SE, Umur :45 Tahun, Jenis Kelamin:Laki-

Laki Pekerjaan: PNS Alamat: Jl. Melati Dusun I Kel.

Sidomulyo Kec. Binjai - Kab Langkat.selanjutnya disebut

Terbanding II semulaTergugat II;

3.SUSI DHARMAWATI, SH. Umur :47 Tahun, Jenis Kelamin,

Perempuan Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat:Jl. Padang

Sidempuan No. 8 Link. IV Kel. Rambung Barat Kec.Binjai

Selatan – Kota Binjai; Selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III;

4. ANTA KESUMA, Amd. Umur:41 Tahun, Jenis Kelamin:Laki-laki.

Pekerjaan:Wiraswasta, Alamat : Jl. Padang Sidempuan

No. 8 Link. IV Kel.Rambung Barat Kec. Binjai Selatan – Kota

Binjai, selanjutnya disebut Terbanding IV semula Tergugat IV;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


5. ABDUL RAZAK, SP. Umur:38 tahun, Pekerjaan:Wirawasta, Alamat:Jl.

Padang Sidempuan No. 8 Link. IV Ke. Rambung Barat Kec.

Binjai Selatan – Kota Binjai, selanjutnya disebut Terbanding V semula Tergugat V;

6. EMMY WILIS, SH. Pekerjaan:Notaris berkedudukan di Medan, Alamat

Kantor : Jl. Kapten Muslim Komplek Griya Riatur Indah Blok

A No. 3 A Telp. 061 – 8461767 Medan, selanjutnya

disebutTerbanding VI semula Tergugat VI, selanjutnya

disebut Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Nopember 2018

Nomor : 408/Pdt/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara perdata ditingkat banding;

2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 12 Nopember 2018 Nomro

408/Pdt/2018/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan

mengadili perkara ini;

3. Penetapan Hakim Ketua tanggal 14 Nopember 2018 Nomor

408/Pdt/2018/PT MDN tentang hari sidang perkara ini;

4. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 13 Desember 2018 Nomor

408/Pdt/2018/PT MDN tentang perubahan pergantian Hakim Anggota I

memeriksa dan mengadili perkara ini;

5. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal

28 Juni 2018 Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Bnj, dan surat-surat lain yang

bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan Surat

Gugatannya bertanggal 31 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 31 Oktober 2017 dibawah

register perkara Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Bnj, telah mengajukan gugatan

terhadap Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI atas hal-hal

sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum orang tua Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V yang

bernama Ir. Abdul Latief Syarifin semasa hidupnya di Binjai telah berjasa

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


mendirikan sebuah lembaga pendidikan pada tahun 1986 yang dikenal

dengan nama Yayasan Pendidikan (YASPEND) PANCA ABDI (PABA)

Binjai, setelah almarhum meninggal dunia pada bulan Juli tahun 1999

selanjutnya Yaspend PABA dikelola oleh isteri almarhum (Ibu kandung

Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V) yang bernama Hj. Sukartini Sitepu;

2. Bahwa lembaga pendidikan tersebut sampai saat sekarang ini masih ada

dan terus berfungsi yang kemudian berdasarkan UU No. 16 Tahun 2001

juncto UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun

2001 Tentang Yayasan mendapatkan pengesahan dari Kementrian Hukum

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-5226.AH.01.04.

Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nama Yayasan

Pendidikan Panca Abdi Bangsa disingkat YASPEND PABA yang

berkedudukan di Jalan Padang Sidempuan Lingk. IV Kelurahan Rambung

Barat Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai sesuai dengan Akta Pendirian

YASPEND PABA Binjai Nomor 01 tanggal 01 Juli 2010 yang dibuat oleh

Notaris Khairunisa, SH;

3. Bahwa dengan Akte Nomor 01 tanggal 01 Juli 2010 tersebut, maka untuk

pertama kali yang diangkat menjadi Pengurus Yayasan selama 5 (lima)

tahun adalah nama-nama dengan susunan sebagai berikut (vide Pasal 44

ayat (1) ) :

a. Pembina : Sukartini Sitepu

b. Pengurus

Ketua Umum : Ir. Sufrie Hamdani ( ic. Penggugat ).

Ketua I : Erry Abimanyu, SP., MP ( ic. Tergugat I ).

Sekretaris : Didi Sumantri, SE ( ic. Tergugat II ).

Bendahara : Susi Dharmawati ( ic. Tergugat III ).

c. Pengawas

Ketua : Anta Kesuma, Amd ( ic. Tergugat IV ).

Wakil Ketua : Abdul Razak ( ic. Tergugat V ).

4. Bahwa selama kepengurusan tersebut Penggugat telah melaksanakan

tugas dan kewenangan sebagai Ketua Umum secara langsung dan penuh

tidak pernah merugikan atau merusak nama baik Yayasan serta sejalan

pula dengan ketentuan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam

Akta Pendirian YASPEND PABA Binjai Nomor 01 tanggal 01 Juli 2010 Jo.

UU No. 16 Tahun 2001 juncto UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Atas UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, bahkan dalam rangka

pengembangan dan kemajuan YayasanPenggugat telah memulai proses

pengajuan pendirian Perguruan Tinggi ke Dirjenddikti;

5. Bahwa selama Penggugat menjadi pengurus / Ketua Umum yang

melaksanakan tugas dan kewenangan secara langsung dan baik telah

mendapatkan gaji atau honor dari Yayasan, bahkan secara fungsional

Penggugat juga sebagai guru yang mendapatkan honor dari Yayasan

PABA Binjai dan insentif sertifikasi guru dari pemerintah;

6. Bahwa setelah masa jabatan Penggugat sebagai Pengurus / Ketua Umum

YASPEND PABA berakhir, kemudian Pembina Hj. Sukartini Sitepu

berdasarkanSurat Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Panca Abdi

Bangsa Binjai Nomor : 02 / P / YP – PB / VI / 2016 tanggal 12 Juni tahun

2016 Tentang Susunan Pengurus Yayasan Pendidikan Panca Abdi

Bangsa Binjai telah mengangkat kembali Penggugat sebagai pengurus

yayasan / Ketua Umum dengan posisi jabatan yang sama seperti ketika

diangkat untuk pertama kali dengan susunan sebagai berikut :

1. Pembina Yayasan : Hj. Sukartini Sitepu

2. Pengurus Harian

Ketua Umum : Ir. H. Sufrie Hamdani (ic. Penggugat)

Ketua I : Erry Abimanyu, SP., MP (ic. Tergugat I )

Sekretaris : H. Didi Sumantri, SE,. M.Si (ic. Tergugat II )

Bendahara : Hj. Susi Dharmawati, SH. ( ic. Tergugat III )

Ketua Pengawas : Anta Kesuma, Amd ( ic. Tergugat IV )

Anggota Pengawas: Abdul Razak, S.Pt. (ic. Tergugat V )

7. Bahwa tindakan Pembina (Hj. Sukartini Sitepu) yang mengangkat kembali

Penggugat bersama dengan Tergugat I, II, III, IV, V sebagaimana

dimaksud Surat Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Panca Abdi


2016 adalah telah sesuai ketentuan dan mekanisme sebagaimana

dimaksud pasal-pasal berikut :

1. Pasal 32 UU No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan :

1.1 Ayat (1) menentukan bahwa “Pengurus Yayasan diangkat oleh

Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali”.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


1.2 Ayat (2) menentukan bahwa “Pengurus Yayasan dapat diangkat

kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa

jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam

Anggaran Dasar”.

2. Akta Pendirian YASPEND PABA Binjai Nomor 01 tanggal 01 Juli 2010:

2.1. Pasal 10 ayat (2) “ Kewenangan Pembina meliputi : huruf b,

“Pengangkatandan Pemberhentian anggota Pengurus dan

anggota Pengawas”;

2.2. Pasal 12 ayat ( 10 ) “Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina

(ic. Hj.Sukartiini Sitepu), maka dia dapat mengambil keputusan

yang sah danmengikat“;

2.3. Pasal 15 ayat (1) yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus

adalahorang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak

dinyatakanbersalah dalam melakukan pengurusan yayasan yang

menyebabkankerugian bagi yayasan, masyarakat atau Negara;

2.4. Pasal 15 ayat ( 2) “Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat

Pembinauntuk jangka aktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat

kembali”;

8. Bahwa oleh karena pengangkatan kembali Penggugat sebagai Pengurus /

Ketua Umum serta Tergugat I, II, III, IV, V tersebut telah sesuai dengan

undang-undang yayasan maupun Akta Pendirian YASPEND PABA Binjai

Nomor 01 tanggal 01 Juli 2010, maka sangat beralasan hukum dinyatakan

bahwa pengangkatan kembali Penggugat sebagai Pengurus / Ketua

Umum serta Tergugat I, II, III, IV, V sebagai pengurus atau pengawas

YASPEND PABA Binjai berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan

Pendidikan Panca Abdi Bangsa Binjai Nomor : 02 / P / YP – PB / VI / 2016

tanggal 12 Juni tahun 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum yang

mengikat;

9. Bahwa akan tetapi tanpa setahu Penggugat pada hari Senin tanggal 29

Agustus tahun 2016 sekitar pukul 12.45 s/d pukul 13.30 Wib ( + 45 menit )

Tergugat I, II, III, IV, V telah melakukan rapat pemberhentian dan

pembentukan pengurus baru yayasan di kantor Notaris EMMY WILIS, SH (

Ic. Tergugat VI ) seperti dimaksud dalam Akte Nomor 42 tanggal 29

Agustus 2016 tentang Berita Acara Rapat, rapat tersebut dilakukan tanpa

melibatkan Penggugat sebagai Pengurus / Ketua Umum yang sah;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


10. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Akte Nomor 42 tersebut karena

diberitahu oleh Tergugat III agar tidak lagi mengurus yayasan karena telah

ada hasil rapat pembina yang memberhentikan Penggugat sebagai ketua

umum dan telah dibentuk pula kepengurusan baru atas nama Tergugat III

selaku ketua yayasan yang menggantikan Penggugat;

11. Bahwa Penggugat merasa tidak percaya kalau Pembina (Hj. Sukartini

Sitepu) yang mengalami sakit stroke sejak tahun 2011 benar telah

melakukan rapat di kantor Notaris Tergugat VI di Medan yang

memberhentikan Penggugat sebagai ketua umum seperti dimaksud Akte

Nomor 42, oleh karenanya Penggugat mengkonfirmasi kebenaran Rapat

tersebut kepada Pembina, namun ternyata menurut Pembina dia tidak

pernahmelakukan rapat pemberhentian dan pergantian pengurus

YASPEND PABA di Kantor Tergugat VI;

12. Bahwa untuk menghindari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dengan Terggugat I, II, III, IV, V sebagai sesama anggota

keluarga atau anak kandung dari Hj. Sukartini Sitepu (Pembina) dan untuk

menjaga kondusifitas proses belajar mengajar di YASPEND PABA, maka

untuk beberapa saat Penggugat tidak melakukan aksi kepada siapapun

atas pemberhentian tersebut mengingat Hj. Sukartini pada saat-saat itu

dalam keadaan sakit stroke sehingga dikhawatirkan jika beliau mengetahui

adanya perselisihan dan pertengkaran sesama anak beliau yaitu

Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V akan menimbulkan pengaruh

terhadap pisik dan psykis yang dapat mengancam kehidupannya, namun

demikian Penggugat secara diam-diam meng-investigasi kebenaran Berita

Acara Rapat dalam Akte Nomor 42 tersebut;

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni tahun 2017 sekitar jam 10.00 Wib

ibunda Penggugat ( Pembina Yayasan) telah berpulang ke rahmatullah

disebabkan sakit stroke yang dideritanya sejak tahun 2011 s/d 2017

semoga keikhlasan almarhumah dalam membina dan membesarkan anak-

anaknya yaitu Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V dapat menolongnya

di hadapan Sang Pemilik alam raya ini, dan semoga dedikasinya sebagai

Pembina YASPEND PABA Binjai dapat diteruskan oleh Penggugat dan

Tergugat I, II, III, IV, V secara kompak, baik dan berkelanjutan sesuai

dengan Visi Misi YASPEND PABA Binjai;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


14. Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal dunia, kemudian Penggugat

mengajukan keberatan dan meragukan kebenaran faktual terjadinya rapat

pemberhentian dan pembentukan pengurus yayasan pada waktu dan

tempat di kantor Tergugat VI antara Tergugat I, II, III, IV, V dengan

Pembina (almh. Hj. Sukartini Sitepu), karena pada saat itu Penggugat tidak

dilibatkan dalam rapat dan setahu Penggugat almh Hj. Sukartini Sitepu

ketika menjadi Pembina tidak pernah mempermasalahkan kepengurusan

Penggugat bersama dengan Tergugat I, II, III, IV, V;

15. Bahwa Penggugat juga meragukan kebenaran rapat tersebut telah dihadiri

oleh Pembina, karena setahu Penggugat Pembina yang saat itu telah

berusia 72 tahun dalam keadaan sakit stroke sejak tahun 2011 sampai

dengan tahun 2017 sehingga menyebabkan pembina terbaring di rumah

dan tidak bisa berpergian dan beraktivitas ke luar rumah seperti ke kantor

Tergugat VI di Kota Medan untuk memimpin rapat yayasan;

16. Bahwa oleh karena itu keterangan dalam Berita Acara Rapat yang

menerangkan seolah-olah Pembina (Almh. Hj. Sukartiini Sitepu) pada

tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 12.45 s/d 13.30 Wib (+ 45 menit )

telah hadir dan menghadap Tergugat VI bertindak selaku ketua dan

pimpinan rapat guna membicarakan hal-hal yang penting mengenai

yayasan adalah patut diragukan kebenarannya, hal ini diindikasikan seperti

terbukti adanyakalimat yang dibuat oleh Tergugat VI pada alinea penutup

halaman 7 - 8 Berita Acara Rapat yang menyatakan bahwa “.......

sedangkan Nyonya Sukartini Sitepu atau disebut juga dengan nama Hajjah Sukartini Sitepu ianya membubuhkan cap jempol kanan, menurut keterangan penghadap ia tidak bisa menandatangani karena penghadap sedang sakit, dan selanjutnya ditanda tangani oleh saya Notaris “;

17. Bahwa oleh karena telah diterangkan Pembina sedang sakit, maka

sungguh beralasan jika Penggugat meragukan kehadiran Pembina (almh

Hj. Sukartini Sitepu ) di kantor Tergugat VI sebagai ketua dan pimpinan

rapat dalam rangka pemantapan pelaksanaan yayasan dan KBM per

sekolah, selain itu sungguh tidak wajar dan di luar kebiasaan jika Pembina

yang sudah berusia 72 tahun dan sedang sakit stroke mau melakukan

rapat di luar tempat tinggalnya, apalagi dalam rangka berpikir dan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


membentuk kepengurusan yayasan yang baru dengan tertib acara sebagai

berikut (vide halaman 4) :

1. Memberhentikan Tuan Insinyur Sufrie Hamdani atau dengan nama

Insinyur Sufrie Hamdani dari kepengurusan yayasan dengan jabatan

sebagai Ketua Umum Yayasan;

2. Mengganti posisi jabatan para pengurus dan pengawas yayasan;

3. Pengangkatan para pengurus dan pengawas yayasan yang baru serta

merubah susunan pengurus dan pengawas yayasan;

4. Hal-hal lain yang dibicarakan dalam rapat.

18. Bahwa quod non benar Pembina hadir dan menghadap Tergugat VI dalam

keadaan sakit sebagai ketua rapat yang ingin membentuk kepengurusan

yayasan yang baru dengan tertib acara sebagai dimaksud pada dalil angka

17 di atas, maka sepatutnya Tergugat VI selaku Notaris yang mencatat

selayaknya juga mengingatkan dan mengarahkan agar proses

pemberhentian dan pembentukan kepengurusan yayasan yang baru tetap

mengacu kepada prosedural yang sesuai Undang-undang Yayasan dan

ketentuan yang telah ditetapkan dalam Akte Pendirian YASPEND PABA

Binjai Nomor 1 Tahun 2010;

19. Bahwa ternyata prosedural rapat pemberhentian pengurus yang

dilaksanakan oleh Tergugat I, II, III, IV, V sebagai dimaksud dalam Berita

Acara Rapat yang disusun Tergugat VI dalam Akte Nomor 42 tanggal 29

Agustus 2016 mengandung cacat hukum karena bertentangan

denganUndang-undang Yayasan dan prosedural yang telah ditetapkan

dalam Akte Pendirian YASPEND PABA Binjai Nomor 1 Tahun 2010,

sebagai berikut:

19.1. Bahwa secara faktual Pembina hanya 1 (satu) orang atas nama Hj.

Sukartini Sitepu dan telah mengangkat Penggugat bersama dengan

Tergugat I, II, III, IV, V sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) UU No. 28

tahun 2004 tentang Yayasan Jo. Pasal 15 ayat (2) Akta Pendirian

YASPEND PABA Binjai Nomor 01 tanggal 01 Juli 2010 yang

menentukan bahwa “Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina

berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima)

tahun dan dapat diangkat kembali,selanjutnya menurut Pasal 10 ayat

(2) “ Kewenangan Pembina meliputi :

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


huruf b, “Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Pengurus dan

anggota Pengawas”, demikian pula Pasal 12 ayat ( 10 ) Akta

Pendirian YASPEND PABA Binjai Nomor 01 tanggal 01 Juli 2010

yang menentukan bahwa “Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang

Pembina (ic. Hj. Sukartini Sitepu), maka dia dapat mengambil

keputusan yang sah dan mengikat”;

19.2. Bahwa quod non benar Pembina bersama dengan Tergugat I, II,

III,IV, V telah melakukan rapat dengan suara bulat memberhentikan

Penggugat sebagai Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud pada

alinea ke 2 halaman 4 Berita Acara Rapat, maka pemberhentian

tersebut sungguh telah bertentangan dengan Pasal 10 ayat (2) jo.

Pasal 12 ayat (10) Akta Pendirian YASPEND PABA Binjai Nomor 01

tanggal 01 Juli 2010, karena keputusan pemberhentian itu diambil

secara bersama-sama dengan suara bulat dari Tergugat I, II, III, IV,

V, padahal kedudukan Tergugat I, II, III, IV, V pada saat itu sebagai

anggota pengurus atau pengawas bersama dengan Penggugat yang

sama sekali tidak mempunyai kewenangan dalam memberhentikan

Penggugat, karena kewenangan pemberhentian Penggugat berada di

tangan Pembina seorang diri;


III,IV, V telah melakukan rapat dengan suara bulat memberhentikan

Penggugat sebagai Pengurus Yayasan, maka pemberhentian

tersebut juga melanggar Pasal 28 ayat (3) huruf e dan ayat (4) Akta

Pendirian YASPEND PABA Binjai Nomor 01 tanggal 01 Juli 2010,

karena pemberhentian tersebut dilakukan tanpa prosedural

peringatan dan pemberhentian sementara yang seharusnya

dilakukan oleh Tergugat IV dan V selaku pengawas, sehingga

dengan proses tersebut Penggugat berhak melakukan pembelaan diri

sebelum diambil keputusan, seperti terbukti dalam Berita Acara

Rapat ternyata Penggugat sama sekali tidak dilibatkan dalam rapat

yayasan di kantor Tergugat VI yang seyogianya dapat digunakan

Penggugat untuk memberikan keterangan sebelum diambil

keputusan pemberhentian;

19.4. Bahwa quod non benar Pembina bersama dengan Tergugat I, II, III,

IV, V telah memberhentikan Penggugat sebagai pengurus yayasan,

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


lalu mengapa di dalam Berita Acara Rapat tidak ada ditegaskan

tentang pembatalan atau pencabutan Surat Keputusan Pembina

Yayasan Pendidikan Panca Abdi Bangsa Binjai Nomor: 02 / P / YP –

PB / VI / 2016 tanggal 12 Juni tahun 2016 yang dibuat oleh Pembina,

padahal keputusan tersebut masih berlaku dan sah sebagai

keputusan Pembina;

20. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut di atas dapat

dikatakan bahwa rapat pemberhentian Penggugat sebagai pengurus

yayasan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI

seperti dimaksud dalam Berita Acara Rapat Akte Nomor 42 tanggal 29 Agustus 2016 adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena

pemberhentianPenggugat tersebut mengandung cacat hukum

bertentangan denganUndang-undang Yayasan dan prosedural yang telah

ditetapkan dalam Akte Pendirian YASPEND PABA Binjai Nomor 1 Tahun

2010;

21. Bahwa demikian juga halnya dengan rapat pembentukan kepengurusan

yayasan yang baru atas nama Tergugat I, II, III, IV, V sebagai dimaksud

dalam Berita Acara Rapat yang disusun Tergugat VI dalam Akte Nomor 42

tanggal 29 Agustus 2016 mengandung cacat hukum karena bertentangan

denganUndang-undang Yayasan dan prosedural yang telah ditetapkan

dalam Akte Pendirian YASPEND PABA Binjai Nomor 1 Tahun 2010,

dengan alasan sebagai berikut:

21.1. Bahwa quod non benar Pembina dengan persetujuan Tergugat I, II,

III, IV, V telah sepakat melakukan penggantian pengurus yayasan

yang baru dengan kedudukan dan posisi jabatan masing-masing

seperti dimaksud dalam Akte Nomor 42 Berita Acara Rapat

halaman 5, maka secara prosedural pergantian tersebut seharusnya

dengan membatalkan atau setidaknya mencabut kembali Surat

Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Panca Abdi Bangsa Binjai

Nomor : 02 / P / YP – PB / VI / 2016 tanggal 12 Juni tahun 2016,

namun ternyata di dalam Berita Acara dimaksud tidak ada

ditegaskan tentang pencabutan atau pembatalan dimaksud padahal

keberadaan Penggugat selaku Pengurus / Ketua Umum yayasan

adalah sah dan mengikat bersama-sama dengan anggota pengurus

atau pengawas yaitu Tergugat I, II, III, IV, V;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


21.2. Bahwa oleh karena pembentukan kepengurusan yayasan yang baru

atas nama Tergugat I, II, III, IV, V dilakukan tanpa membatalkan

atau mencabut keabsahan Surat Keputusan Pembina Yayasan

Pendidikan Panca Abdi Bangsa Binjai Nomor : 02 / P / YP – PB / VI

/ 2016 tanggal 12 Juni tahun 2016 yang dibuat Pembina, maka

secara yuridis keberadaan Penggugat selaku Pengurus / Ketua

Umum Yayasan bersama dengan Tergugat I, II, III, IV, V selaku

anggota pengurus atau pengawas sampai saat persidangan ini

adalah sah dan berkekuatan hukum;

21.3. Bahwa oleh karena itu, secara yuridis pembentukan kepengurusan

yayasan yang baru sebagaimana dimaksud dalam Akte Nomor 42

Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Tergugat VI dengan susunan

pengurus dan pengawas sebagai berikut :

Ketua : Nyonya Susi Dharmawati, SH ( ic, Tergugat III)

Wakil Ketua : Tuan Anta Kesuma, Amd ( ic. Tergugat IV)

Sekretaris : Tuan Erry Abimanyu, SP. MP ( ic. Tergugat I )

Bendahara : Tuan Haji Didi Sumantri, SE. Msi (ic. Tergugat II)

Pengawas : Tuan Abdul Razak, SPt ( ic. Tergugat V)

adalah mengandung cacat hukum karena berentangan dengan

prosedural yang telah ditetapkan dalam Akte Pendirian YASPEND

PABA Binjai Nomor 1 Tahun 2010;

22. Bahwa oleh karena rapat pemberhentian Penggugat sebagai pengurus /

ketua umum dan pembentukan pengurus yayasan yang baru atas nama

Tergugat I, II, III, IV, V yang disusun oleh Tergugat VI sebagai dimaksud

Akte Nomor 42 Berita Acara Rapat adalah merupakan perbuatan melawan

hukum, maka sangat beralasan hukum apabila Akte Nomor 42 Berita

Acara Rapat tanggal 29 Agustus 2016 dinyatakan batal atau tidak

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

23. Bahwa oleh karena Akte Nomor 42 Berita Acara Rapat tanggal 29 Agustus

2016 dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang

mengikat, maka kepengurusan atas nama Susi Dharmawati, SH ic.

Tergugat III selaku Ketua YASPEND PABA Binjai seperti dimaksud Akte

Nomor 42 harus dinyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum yang

mengikat, sehingga segala akibat hukum yang ditimbulkan dari

keputusannya sebagai Ketua YASPEND PABA Binjai atau segala

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


perubahan Anggaran Dasar dan atau Data Yayasan yang akta dan

dokumen pendukungnya berdasarkan Akte Nomor 42 harus dinyatakan

batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

24. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang diakukan Tergugat I, II, III,

IV, V dan Tergugat VI telah merugikan Penggugat baik materil maupun

immateril yang berdampak bagi kelangsungan kehidupan dan nafkah

Penggugat maupun keluarga yang saat sekarang ini tidak boleh bekerja

lagi di YASPEND PABA Binjai, adapun kerugian materil yang harus

ditanggung oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI secara tanggung

renteng adalah sebagai berikut :

* Hilangnya pendapatan Penggugat berupa gaji sebagai Ketua Yayasan

dan sebagai guru yang seharusnya diterima sejak bulan Juli tahun 2016

sampai diajukan gugatan dengan gaji Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

setiap bulan selama 16 bulan X Rp. 5.000.000,- sehingga berjumlah Rp.

80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);

* Hilangnya insentif sertifikasi guru karena tidak diperkenankan lagi

menjadi guru di Yayasan PABA Binjaiyang seharusnya Penggugat

terima sejak bulan Juli tahun 2016 sampai diajukan gugatan, setiap

triwulan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) X 5 (lima)

triwulan sehingga berjumlah Rp. 22. 500.000,- ( dua puluh dua juta lima

ratus ribu rupiah);

* Sedangkan kerugian immaterial menimbulkan penderitaan, nama buruk,

penilaian buruk dari masyarakat, kehilangan kepercayaan dari relasi,

sehingga dampak dari Perbuatan melawan hukum yang dilakukan

Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI tidak dapat dinilai dengan

materi, namun agar gugatan ini tidak bersifat ilusionir dan dapat di

eksekusi, maka apabila dihitung dengan uang, kerugian immaterial

Penggugat adalah sebesar Rp. 3.000.000,000,- (Tiga milyar rupiah);

25. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dapat

membayar ganti rugi materil dan immateril tersebut, maka sangat

beralasan apabila terhadap harta bergerak dan tak bergerak dari masing-

masing atau bersama-sama Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI

diletakkan sita jaminan (coservatoir Beslag) yang akan diajukan kemudian;

26. Bahwa begitu juga untuk menjamin agar Tergugat I, II, III, IV, V dan

Tergugat VI mematuhi putusan dalam perkara yang telah berkekuatan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


hukum tetap, maka beralasan apabila terhadap Tergugat I, II, III, IV, V dan

Tergugat VIdihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang

paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap

hari setiap keterlambatan membayar yang mulai dihitung sejak putusan ini

berkekuatan hukum tetap;

27. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini diajukan dengan bukti yang

kuat, maka mohon agar kiranya pengadilan memberikan putusan dengan

serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi dari

Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak

Ketua Pengadilan Negeri Binjai agar berkenan kiranya untuk memeriksa perkara

ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Mengabulkan dan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bergerak dan tak

bergerak dari masing-masing atau bersama-sama Tergugat I, II, III, IV, V

dan Tergugat VI (coservatoir Beslag) yang akan diajukan kemudian;

3. Menyatakan pengangkatan kembali Penggugat sebagai Pengurus / Ketua

Umum YASPEND PABA Binjai bersama dengan Tergugat I, II, III, IV, V

berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Panca Abdi


2016 adalah sah dan berkekuatan hukum yang mengikat;

4. Menyatakan rapat pemberhentian Penggugat sebagai pengurus yayasan

dan rapat pembentukan pengurus yayasan yang baru atas nama Tergugat I,

II, III, IV, V yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI

seperti dalam Akte Nomor 42 Berita Acara Rapat tanggal 29 Agustus 2016

adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan cacat hukum dan batal atau tidak berkekuatan hukum Akte

Nomor 42 Berita Acara Rapat tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat

Tergugat VI;

6. Menyatakan kepengurusan / Ketua atas nama Susi Dharmawati, SH ic.

Tergugat III seperti dimaksud Akte Nomor 42 atau segala akibat hukum

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


yang ditimbulkan dari keputusannya sebagai Ketua YASPEND PABA

Binjaiadalah batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

7. Menyatakan segala perubahan Anggaran Dasar dan atau Data Yayasan

yang akta dan dokumen pendukungnya berdasarkan Akte Nomor 42 adalah

batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V serta Tergugat VI secara tanggung

renteng untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 102.500.000,-

(seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dan kerugian

immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000.000,- ( tiga milyar

rupiah );

9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V serta Tergugat VI secara tanggung

renteng membayar uang paksa/dwangson sebesar Rp. 6.000.000. (Enam

juta rupiah) perhari atas keterlambatan Tergugat I, II, III, IV, V serta

Tergugat VI melaksanakan putusan a qua;

10. Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan dengan serta

merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi dari Tergugat I, II,

III, IV, V serta Tergugat VI;

11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V serta Tergugat VI membayar biaya

perkara;

SUBSIDAIR : Jika MajelisHakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatanPembandingsemula Penggugat

tersebut, Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VItelah

mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan

Tergugat VI menolak dan membantah dengan tegas seluruh alasan/dalil-

dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat, kecuali apabila ada hal-hal

yang secara tegas diakuinya;

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas perbuatan apa yang digugat oleh

Penggugat karena dalam hubungan hukum perdata pada umumnya

gugatan didasarkan pada 2 (dua) hal yaitu Wanprestasi dan Perbuatan

Melawan Hukum, namun Penggugat tidak menguraikan perbuatan apa yang

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


telah dilakukan oleh Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,

Tergugat V dan Tergugat VI kepada Penggugat apakah sebagai

Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum sehingga sangat berdasar

bila Gugatan ini dinyatakan tidak memenuhi syarat baik formalitas maupun

materi gugatan;

3. Bahwa Penggugat dalam posita dan petitum gugatan pada gugatan

Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Liber) oleh karenanya mohon

yang mulia MajelisHakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak

tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

4. Bahwa selain itu juga dalam gugatan Penggugat juga telah salah

menempatkan Tergugat VI dimana Tergugat VI adalah Notaris dan PPAT

dan seyogyanya Tergugat VI adalah Turut Tergugat bukan Tergugat VI,

dengan demikian gugatan Penggugat nyata-nyata tidak lengkap (Plurium

Litis Consortium) oleh karena mohon yang mulia MajelisHakim untuk

menolak gugatan Penggugatatau setidak tidaknya menyatakan tidak dapat

di terima (Niet Onvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan

Tergugat VI membantah dengan tegas tuntutan/gugatan Penggugat sebagai

berikut :

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V

adalah saudara kandung dari Penggugat yaitu mereka semuanya adalah

anak dari Almarhum Ir. Abdul Latief Syarifin dan Almarhumah Hj. Sukartini

Sitepu dan semasa hidupnya orang tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,

Tergugat IV dan Tergugat V dan Penggugat memiliki Yayasan Pendidikan

Panca Abdi Bangsa Binjai ( Yaspend Paba Binjai);

2. Bahwa sesui dengan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Panca Abdi

Bangsa Binjai disingkat dengan Yaspend Paba Binjai Nomor 1 Tanggal 01

Juli 2010 yang di buat oleh Notaris Hj. Khairunisa, SH (Notaris dan PPAT di

Binjai) dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia

Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 30-12-2010 di bawah

Nomor : AHU-5226.AH.01.04 Tahun 2010;

3. Bahwa Pembina Yayasan Pendidikan Panca Abdi Bangsa Binjai Disingkat

Dengan Yaspend Paba Binjai berdasarkan Akta Nomor 1 Tanggal 01 Juli

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


2010 yang di buat oleh Notaris Hj. Khairunisa, SH (Notaris dan PPAT di

Binjai) berhak mengangkat dan memberhentikan Anggota Penggurus dan

Anggota Pengawas (Vide Pasal 10 ayat 2 poin b);

4. Bahwa hal tersebut sudah jelas sesuai dengan Akta Nomor 1 tanggal 01 Juli

2010, Pembina berhak memecat Penggugat berdasarkan Berita Acara

Rapat Pembina Yasasan Pendidikan Panca Abdi Bangsa Binjai (Yaspend

Paba Binjai), pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 Pukul 10 Wib

bertempat di Kantor Yasasan Pendidikan Panca Abdi Bangsa Binjai

(Yaspend Paba Binjai), telah di adakan Rapat Perubahan dan Pengawasan

Yasasan yang di hadiri oleh 5 (lima) orang anggota peserta rapat yaitu :

1) Erry Abimanyu, S.P.,M.P

2) H. Didi Sumantri, SE,.M.Si

3) Hj. Susi Dharmawatii, SH

4) Anta Kesuma, A.Md

5) Abdul Razak, S. Pt

Rapat di Pimpin oleh Pembina Yayasan Hj. Sukartini Sitepu

Anggota rapat tersebut untuk memusyawarahkan Perubahan Pengurusan

dan Pengawasan Yasasan Pendidikan Panca Abdi Bangsa Binjai (Yaspend

Paba Binjai);

Adapun hasil keputusan rapat tersebut adalah sebagai berikut :

1) Pembina Yayasan dengan ini memberhentikan saudara Ir. H. Sufrie

Hamdani dari jabatannya sebagai Ketua Umum Yayasan, sehubungan

Ir. H. Sufrie Hamdani sudah tidak lagi sejalan dengan maksud dan

tujuan serta kegiatan Yasasan Pendidikan Panca Abdi Bangsa Binjai

(Yaspend Paba Binjai );

2) Merubah Posisi Jabatan para Pengurus dan Pengawas Yayasan yaitu

sebagai berikut :

PEMBINA : Hj. Sukartini Sitepu

PENGURUS

> Ketua : Hj. Susi Dharmawati, SH

> Wakil Ketua : Anta Kesuma, A. Md

> Seketaris : Erry Abimanyu, SP.,M.P

> Bendahara : H. Didi Sumantri, SE.,M.Si

PENGAWAS

> Ketua : Abdul Razak, S. Pt

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


5. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 Hj. Sukartini Sitepu selaku Pembina

Yasasan Pendidikan Panca Abdi Bangsa Binjai (Yaspend Paba Binjai)

mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 04/YP-PB/BJ/VI/15-16 dengan ini

memberhentikan dan atau memecat Ir. H. Sufrie Hamdani sebagai Ketua

Umum Yasasan Pendidikan Panca Abdi Bangsa Binjai, sejak tanggal Surat

Keputusan ini di keluarkan/ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2016;

6. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan pada halaman 3 Poin 6 sudah

terjawab dan jelas bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas

(Obscuur Liber) oleh karenanya mohon yang mulia MajelisHakim untuk

menolak gugatan Penggugat atau setidak tidaknya menyatakan tidak dapat

diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 Pembina Yasasan

Pendidikan Panca Abdi Bangsa Binjai (Yaspend Paba Binjai) yang

berkedudukan di Kota Binjai, menghadap Tergugat VI untuk membuat Berita

Acara Rapat;

8. Bahwa Tergugat VI mengeluarkan Akte Berita Acara Rapat Nomor 42

tertanggal 29 Agustus 2016 berdasarkan musyawarah rapat yang di pimpin

oleh Pembina Yasasan Pendidikan Panca Abdi Bangsa Binjai (Yaspend

Paba Binjai) dengan acuan Akta Pendirian Nomor 1 tertanggal 01-07-2010

yang di buat di hadapan Notaris Khairunisa SH dan telah disahkan oleh

Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat

Keputusan tanggal 30-12-2010 di bawah Nomor: AHU-5226.AH.01.04

Tahun 2010;-

9. Bahwa didalam susunan kepengurusan Akte Nomor 42 tanggal 29 Agustus

2016 adalah sebagia berikut


PENGURUS





PENGAWAS


PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Bahwa semuanya yang tertera didalam kepengurusan sudah sesuai dengan

ketentuan hasil rapat dan tidak bertentangan dengan undang-undang;

10. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan pada halaman 4 Poin 9 sudah

terjawab dengan jelas, sehubungan Penggugat sudah di Pecat pada tanggal

22 Agustus 2016 oleh Hj. Sukartini Sitepu selaku Pembina Yasasan

Pendidikan Panca Abdi Bangsa Binjai (Yaspend Paba Binjai) mengeluarkan

Surat Keputusan Nomor : 04/YP-PB/BJ/VI/15-16 dengan ini

memberhentikan dan atau memecat Ir. H. Sufrie Hamdani sebagai Ketua

Umum Yayasan Pendidikan Panca Abdi Bangsa Binjai, sejak tanggal Surat

Keputusan ini di keluarkan/ditetapkan tanggal 22 Agustus 2016.

Maka pasti dalam kegiatan apapun baik itu Rapat atau hal hal lain yang

berhubungan dengan Yayasan Pendidikan Panca Abdi Bangsa Binjai

(Yaspend Paba Binjai) tidak perlu lagi melibatkan Penggugat;

11. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan pada Poin 11, 15, 16, 17 dan 18

adalah menjadikan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur

Liber) oleh karenanya mohon yang mulia MajelisHakim untuk menolak

gugatan Penggugat atau setidak tidaknya menyatakan tidak dapat diterima

(Niet Onvankelijke Verklaard);

12. Bahwa sudah terjawab dengan jelas, sehubungan Penggugat sudah di

Pecat pada tanggal 22 Agustus 2016 oleh Hj. Sukartini Sitepu selaku

Pembina Yasasan Pendidikan Panca Abdi Bangsa Binjai (Yaspend Paba

Binjai) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 04/YP-PB/BJ/VI/15-16

dengan ini memberhentikan dan atau memecat Ir. H. Sufrie Hamdani

sebagai Ketua UmumYasasan Pendidikan Panca Abdi Bangsa Binjai, sejak

tanggal Surat Keputusan ini di keluarkan/ditetapkan.

Maka Tergugat VI membuat dan atau mengeluarkan Akte Berita Acara

Rapat Nomor 42 tertanggal 29 Agustus 2016 berdasarkan Musawarah

Rapat yang di pimpin oleh Pembina Yasasan Pendidikan Panca Abdi

Bangsa Binjai (Yaspend Paba Binjai) dengan acuan Akta Pendirian Nomor 1

tertanggal 01-07-2010 yang di buat di hadapan Notaris Khairunisa SH dan

telah disahkan oleh Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 30-12-2010 di bawah Nomor :

AHU-5226.AH.01.04 Tahun 2010;-

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


13. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2017 Pembina Yayasan Pendidikan Panca

Abdi Bangsa Binjai dan Tergugat I ,Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV

dan Tergugat V mengadakan Rapat dan membuat Akta Berita Acara Rapat

Yayasan Pendidikan Panca Abdi Bangsa Binjai yang di singkat dengan

Yaspend Paba Binjai yang di keluarkan oleh Tergugat VI dengan Nomor

Akte Nomor 04 tanggal 04 Maret 2017 dengan susuan organ Yayasan

sebagi berikut :


PENGURUS





PENGAWAS


14. Bahwa pada tanggal 26-06-2017 Hj. Sukartini Sitepu selaku Pembina

Yayasan Pendidikan Panca Abdi Bangsa Binjai meningal dunia;

15. Bahwa atas meninggalnya Pembina Yayasan Pendidikan Panca Abdi

Bangsa Binjai berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 473.3-242

yang di buat dan dikeluarkan oleh LurahKelurahan Rambung Barat pada

tanggal 06 07-2017. Untuk mengisi kekosongan maka Pengurus Yayasan

Pendidikan Panca Abdi Bangsa Binjai membuat Rapat Gabungan;

16. Bahwa adapun acuan Rapat Gabungan adalah berdasarkan Akta Nomor 1

Tanggal 01 Juli 2010 yang di buat oleh Notaris Hj. Khairunisa, SH (Notaris

dan PPAT di Binjai) pada (Vide Pasal 31);

17. Bahwa adapun isi dari Berita Acara Rapat Gabungan Yayasan Pendidikan

Panca Abdi Bangsa Binjai yang di buat oleh Tergugat VI dengan Akte

Nomor : 12 tanggal 08 Juli 2017 adalah sebagai berikut :

1) Mengangkat Pembina Yayasan yang baru sehubungan telah

meninggalnya Ketua Pembina Yayasan Almarhumah Hj. Sukartini

Sitepu

2) Menerima dan Mengangkat Pengurus dan Pengawas Yayasan yang

baru :

* Nirwansyah Nasution

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


* Sri Muliati BR S Meliala

* Yuvita Teti Herawati

* Emmaya Sri Anita BR Sitepu

* Lisa Pebriani Pratiwi

3) Merubah Susunan Organ Yayasan

4) Hal-hal lain yang dibicarakan dalam rapat

18. Bahwa adapun Susunan Organ Yayasan Pendidikan Panca Abdi Bangsa

Binjai sebagaimana Hasil Rapat Gabungan yang di buat oleh Tergugat VI

dengan Akte Nomor : 12 tanggal 08 Juli 2017 adalah sebagai berikut :

PEMBINA :


> Anggota : Anta Kesuma, A. Md

> Anggota : Erry Abimanyu, SP.,M.P

> Anggota : H. Didi Sumantri, SE.,M.Si

> Anggota : Abdul Razak, S. Pt

PENGURUS

> Ketua : Nirwansyah Nasution

> Seketaris : Sri Muliati BR S Meliala

> Bendahara : Yuvita Teti Herawati

PENGAWAS

> Ketua : Emmaya Sri Anita BR Sitepu

> Anggota : Lisa Pebriani Pratiwi

19. Bahwa hal tersebut sudah jelas sesui dengan koridor hukum, artinya tidak

ada cacat hukum dalam hal perubahan-perubahan Akta yang di keluarkan

oleh Tergugat VI atas dasar Musyawarah dan sudah sesuai dengan hukum

yang berlaku, karena Tergugat VI melaksanakan tugasnya sudah sesuai

dengan Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

20. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan pada Poin 24, 25 dan 26 tidak

memiliki dasar hukum dan mengada-ada adalah menjadikan gugatan

Penggugat kabur (Obscuur Liber) oleh karenanya mohon yang mulia

MajelisHakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak tidaknya

menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar-dasar hukum yang telah

diuraikan tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,

Tergugat V dan Tergugat VI kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai cq

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


MajelisHakim yang memeriksa mengadili dan mengambil keputusan yang

amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,

Tergugat V dan Tergugat VI seluruhnya;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke

Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul

dalam perkara ini;

Atau

Jika Yang Mulia MajelisHakim Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa

perkara berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (ex aequo

et bono);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor

37/Pdt.G/2017/PN Bnj tanggal 28Juni 2018 amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I : 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp1.081.000,- (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah

memeriksa dan meneliti Akta-akta dan Relaas-relaas yang berkaitan dengan

permohonan banding dalam perkara ini, yaitu masing-masing :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Binjai Nomor 5/Pdt.Bdg/2018/PN Bnj jo Nomor

37/Pdt.G/2017/PN Bnj, yang menyatakan bahwa Pembanding semula

Penggugat pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 telah mengajukan

permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan

Negeri Binjai Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Bnj tanggal 28 Juni 2018, diperiksa

dan di putus dalam peradilan tingkat banding;

2. Relaas pemberitahuan Pernyataan Banding dengan delegasi yang

dibuatoleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Binjai dengan suratnya Nomor

W2.U3/2214/HK.02/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 kepada Kuasa Para

Terbanding semual Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI dan Surat Susulan Nomor

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


W2.U3/3029/HK.02/IX/2018 tanggal 5 September 2018 yang menyatakan

bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut

agar diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Para Terbanding

semula Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI;

3. Akta Tanda Terima Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding

semula Penggugat melalui Kuasanya yang diterima oleh Panitera

Pengadilan Negeri Binjai pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018, Nomor

5/Pdt.Bdg/2018/PN Bnj jo Nomor 37/Pdt.G/2017 /PN Bnj, dan surat Memori

Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada

pihak Kuasa Para Terbanding semula TergugatI, II, III, IV, V dan VI pada

Jumat tanggal 24 Agustus2018;

4. Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Terbanding

semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI yang diterima oleh Panitera

Pengadilan Negeri Binjai pada hari Kamis tanggal 06 September 2018, dan

Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan

seksama kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada hari Senin

tanggal 10 September 2018;

5. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara ( inzage ) Nomor

5/Pdt.Bdg/2018/PN Bnj jo Nomor 37/Pdt.G/2017 /PN Bnj, yang dibuat oleh

Jurusita pada Pengadilan Negeri Binjai pada hari Senin tanggal 10

September 2018 kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah

diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat

belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke

Pengadilan Tinggi Medan;

6. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara ( inzage ) Nomor

5/Pdt.Bdg/2018/PN Bnj jo Nomor 37/Pdt.G/2017 /PN Bnj, yang dibuat

olehJurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai pada hari Kamis

tanggal 20 September 2018 kepada Kuasa Para Terbanding semula

Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI telah diberikan kesempatan untuk memeriksa

berkas perkara dalam 14 (empat belas hari sejak pemberitahuan ini,

sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa

Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu

dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa

Pembanding semula Penggugat tertanggal 22 Juli 2018, yang diterima Panitera

Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Juli 2018, pada pokoknya memohon agar

Pengadilan Tinggi mengadili perkara ini dengan alasan-alasan pada pokoknya

sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim tidak memuat keterangan Saksi dan bukti tertulis dalam uraian Tentang Duduk Perkara.

- Bahwa MajelisHakim tidak memuat keterangan Saksi dan bukti tertulis

dalam uraian tentang duduk perkara sebagaimana lazimnya putusan

Hakim yang ideal seperti dimaksud Instruksi Mahkamah Agung Nomor

KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1 Juni 1998, padahal pada persidangan

tanggal 29 Maret 2018 Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat yaitu

Ateng Suprianto, S.Pd dan Drs. H. Ali di bawah sumpah telah

memberikan keterangan secara jelas dan terang, demikian juga

Tergugat I s/d Tergugat VI pada tanggal 19 April 2018 telah

menghadirkan Saksi yaitu Novi Amelia Br. Ginting dan Saksi Sri Prihatin,

selanjutya Penggugat pada persidangan tanggal 7 Mei 2018

menghadirkan Saksi ahli Prof. DR. Tan Kamelo, SH. MS yang telah

memberikan keterangan secara jelas dan terang sesuai keahliannya;

- Bahwa MajelisHakim sepertinya lalai atau sengaja tidak memuat

keterangan Saksi-Saksi dimaksud dalam uraian tentang duduk perkara,

hal ini dapat menjadi alasan untuk menyatakan bahwa pertimbangan

putusan perkara aquo disusun oleh MajelisHakim tidak tertata dengan

baik, tidak runtut dan tidak sistematis ;

- Bahwa kalaupun MajelisHakim dengan sengaja tidak memuat secara

objektif keterangan Saksi dengan alasan untuk menyingkat putusan

dan telah termuat dalam berita acara persidangan sebagaimana

dimaksud dalam pertimbangan pada halaman 19 putusan, maka

pertimbangan ini tidak memiliki basis hukum dan logika yang kuat

bahkan cenderung subyektif mengesankan ketidakprofesionalan,

padahal MajelisHakim cukup meminta catatan dari Panitera sidang

tentang keterangan Saksi-Saksi tersebut, apalagi keterangan Saksi

tersebut merupakan serangkaian fakta-fakta yang saling berkaitan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


dengan bukti tertulis yang selayaknya dimuat dalam kerangka

sistematika tentang duduk perkara, sehingga analisis yuridis dan faktual

dari bukti tertulis dan keterangan Saksi dapat dilakukan secara

bersama-sama dalam kerangka sistematika putusan yang ideal dan

objektif;

- Bahwa keterangan Saksi yang tidak dimuat bersama-sama dengan bukti

tertulis dalam sistematika uraian duduk perkara dapat meng-indikasikan

bahwa MajelisHakim tidak objektif serta mengaburkan fakta-fakta

keterangan Saksi, yang kelak dapat merugikan kepentingan

Penggugat dalam kaitannya dengan putusan banding, karena

pengadilan tinggi dapat saja mengabaikan keterangan Saksi yang tidak

dimuat dalam uraian duduk perkara;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka sudah selayaknya

MajelisHakim Pengadilan Tinggi Medan memperbaiki isi putusan

dengan memuat keterangan Saksi dalam uraian duduk perkara

sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan Saksi Ahli yang Pembanding

/ Penggugat uraikan pada halaman 14 s/d 18 dalam Konklusi tertanggal

24 Mei 2018 sebagai berikut :

Keterangan Saksi Ateng Suprianto, S.Pd di bawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja di Yaspen Paba Binjai sejak tahun 1999 dan

diberhentikan pada tanggal 17 Agustus 2017 oleh pengurus yang

baru;

- Pada awalnya Saksi bekerja sebagai tenaga administrasi di SMP,

kemudian Saksi menjadi kepala sekolah SMP;

- Ketika Saksi sebagai guru di SMP mendapatkan honor mengajar perjam Rp. 30.000,- yang dibayar setiap bulan oleh bendahara ibu Susi Darmawati sesuai slip honor yang ditunjukkannya;

- Saksi bekerja pada yayasan selama 18 tahun, ketika diberhentikan

Saksi diberikan amplop yang berisi uang sebanyak Rp. 85.000.000,-;

pada waktu Saksi diberhentikan pak Hamdani tidak sebagai ketua

yayasan;

- Ketua yayasan sebelumnya adalah Bapak Suprie Hamdani, sekretarisnya Dedi Sumantri, bendahara Susi Dharmawati;

- Pak Hamdani juga sebagai guru yang mendapat sertifikasi sejak tahun 2015;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


- Setahu Saksi ketua yayasan bapak Supri Hamdani dengan pengurus

lainnya merupakan saudara kandung;

- Pada waktu kepengurusan yayasan ditangan pak Suprie hamdani

cukup bagus;

- Saksi hadir memenuhi undangan dan ada menandatangani daftar

hadir dalam acara pengukuhan ketua yayasan pada bulan puasa

tahun 2016 yang dilaksanakan di mushola sekolah;

- Pada saat itu yang dikukuhkan sebagai ketua yayasan adalah pak

Supri Hamdani, dengan disaksikan oleh bu Sukartini (pembina),

juga disaksikan dan dihadiri ibu Susi, pak Heri, pak Didi, pak Abdul

Razak, mereka tidak ada keberatan terhadap pengukuhan tersebut,

bahkan pak Heri ada menandatangani daftar hadir;

- Pembina hadir pada acara pengukuhan tersebut dalam keadaan dipapah;

- Surat pengukuhan ketua yayasan pak Hamdani dibacakan oleh pak

Saleh dalam kata-kata sambutannya yang disaksikan dan didengar

oleh Ibu Susi, pak Heri, Pak Dedi dan Abdul Razak, pada waktu itu

ada dibuat notulen pertemuan ;

- Setelah pengukuhan pak Hamdani tetap berada yayasan dan berkantor di kantornya, namun setelah masuk sekolah sekitar bulan Agustus tahun 2016 Saksi tidak ada melihat pak Hamdani dikantornya;

- Setahu Saksi pak Hamdani tidak pernah melanggar anggaran dasar

yayasan;

- Sekira lebih kurang 1 bulan setelah acara pengukuhan Saksi ada berkunjung kerumah pembina pada waktu dia dalam keadaan sakit dan terbaring, sulit diajak berbicara;

- Setahu Saksi pembina sakit stroke dan dari tahun 2014 pembina sudah sakit karenanya Saksi ada berkunjung melihat pembina dirawat di rumah sakit;

- Setahu Saksi setelah acara pengukuhan pada bulan puasa 2016

tidak ada lihat atau mendengar lagi tentang rapat pengurus atau

pembina mengenai yayasan;

- Ketua yayasan pak Hamdaniberhenti sebagai ketua yayasan tahun

2016 yang menggantikannya Hj. Susi Darmawati;

- Saksi tidak tahu apa alasan pergantian ketua yayasan pak Hamdani;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


- Saksi tidak tahu siapa yang mengangkat Hj. Susi Darmawati;

- Setahu Saksi pembina yayasan adalah Hj. Sukartini;

- Ibu Sukartini (pembina) meninggal tahun 2017 sekitar bulan lebaran;

Keterangan Saksi Drs, H. Ali di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Saksi sebagai guru di yayasan Paba sejak tahun 1994 s/d Juni 2016,

di samping itu Saksi juga dipercaya sebagai koordinator sekolah;

- Pada tahun 1994 sampai dengan 1997 ketua yayasan pak Abdul latif,

setelah meninggal digantikan oleh Hj Sukartini sampai dengan tahun

2010;

- Pak H. Suprie Hamdani sebagai ketua yayasan sejak tahun 2010,

sekretarisnya Didi, dan Bendaharanya Susi Darmawati;

- Pada saat pak Hamdani sebagai ketua yayasan tidak pernah

merugikan yayasan;

- Pak Hamdani juga sebagai guru yang mendapat sertifikasi sejak

tahun 2015

- Saksi keluar dari yayasan sekitar akhir Juni 2016 karena Saksi

menjadi PNS;

- Pada bulan puasa tahun 2016 Saksi diundang dalam acara buka puasa dan pengukuhan pengurus yayasan di mushola sekolah, Saksi juga melihat Saksi Ateng Suprianto hadir dalam acara tersebut, pengawas Anta Kesuma, sekretaris Didi Sumantri, Ery

Abimayu juga hadir dan tantangan daftar hadir;

- Pembina juga hadir namun yang bacakan SK pengangkatan Pak Suprie Hamdani adalah pak Saleh selaku adik pembina, karena pada saat itu pembina tidak bisa membacakan Sknya karena sakit;

- Setelah pembacaan SK tersebut tidak ada yang protes;

- Saksi tidak pernah mendengar adanya keributan di yayasan;

- Beberapa saat setelah acara buka puasa dan pengukuhan tersebut sekitar akhir Juni 2016 Saksi menghadap pembina untuk pamit karena tidak bekerja lagi di yayasan;

- Saksi lihat ketika itu pembina terbaring dan dipapah oleh pembantu;

- Sebelumnya juga Saksi pernah menjenguk pembina dirawat di rumah sakit;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


- Setelah menghadap pembina Saksi tidak ada lagi bertemu dengan

pembina maupun pak Hamdani, Saksi hadir kemudian pada saat

pembina meninggal dunia tahun 2017;

Saksi Novi Amelia Br. Ginting di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi sebagai KTU di SMA Paba sejak tahun 2013, saat itu ketua

yayasan adalah pak Hamdani;

- Saksi tidak tahu pergantian pengurus yayasan;

- Setiap hari Saksi dapat melihat pembina Ibu Sukartini, karena untuk

menuju kantor Saksi harus melewati tempat pembina;

- Saksi melihat ibu pembina selalu duduk di kursi roda karena sudah

tua dan tidak bisa menggerakkan kursi roda sendiri harus dibantu

karena seperti lumpuh;

- Selama Saksi sebagai guru dan KTU Saksi tidak pernah mengetahui

pembina memimpin rapat;

- Setahu Saksi ibu pembina tidak pernah memberi peringatan kepada

pak Hamdani selaku ketua yayasan;

Saksi Sri Prihatin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: - Saksi bekerja sebagai pembantu sejak tahun 2000 di yayasan Paba

khususnya di rumah bu Susi tempat tinggal Pembina bu Sukartini;

- Supri Hamdani sebagai ketua yayasan setelah bu hajjah Sukartini

sakit;

- Saksi selain memasak di rumah bu Susi juga mengurus ibu

Sukartini, karena ngak bisa jalan, tahun 2016 dia sakit stroke;

- Saksi mengetahui pernah terjadi keributan antara anak-anak Hj.

Sukartini di rumah bu Susi tentang masalah sekolah, Saksi

mengetahuinya karena saat itu Saksi mengantarkan teh ke pada

mereka;

- Pada saat keributan itu Saksi tidak melihat Hj. Sukartini ada di tempat

karena dia berada di kamanya;

- Ada tiga kali rapat di rumah bu Susi tapi Ibu Hj Sukartini tidak ada

ditempat;

- Saksi berhenti sebagai pembantu tahun 2017, sekarang Saksi tidak

tahu siapa pengurus yayasan.

SAKSI AHLI

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Penggugat pada persidangan tanggal 7 Mei 2018 menghadirkan Saksi ahli dalam bidang hukum perdata dari Fakultas Hukum USU yang bernama Prof, DR. Tan Kamelo, SH. MS, Saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan keahliannya sebagai berikut: - Saksi adalah ahli dalam hukum perdata dan mengetahui tentang

hukum yayasan;

- Pengaturan yayasan di atur dalam undang-undang yayasan yaitu UU

No. 16 tahun 2001 dan perubahannya UU No. 28 tahun 2014, ada

beberapa hal yang berbeda dengan undang-undang yayasan yang

lama;

- Masa jabatan pengurus dalam yayasan adalah lima tahun,

sedangkan masa jabatan pembina tidak ditentukan batas waktunya,

hal ini di atur dalam pasal 31 – pasal 39 undang-undang yayasan;

- Pengurus yayasan dapat diganti setelah masa jabatan berakhir,

mengundurkan diri, meninggal dunia, bersalah melakukan tindak

pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang diancam hukuman

penjara laing sedikit 5 tahun;

- Anggaran Dasar merupakan aturan lebih jauh dari apa yang diatur

undang-undang yayasan tentang susunan, tata cara pengangkatan,

pemberhentian dan pergantian pengurus, namun anggaran dasar

tidak boleh menyimpang dari undang-undang yayasan;

- Pembina mempunyai kewenangan dalam mengangkat dan

membehentikan pengurus dan pengawas yayasan;

- Pergantian maupun pemecatan pengurus tidak bisa semena-mena

terlebih dahulu harus masuk dalam proses pengawas setelah itu

masuk ke pembina untuk dibahas, kemudian diberi surat peringatan

pertama, kedua dan ketiga

- Pengawas dapat memberikan laporan kepada pembina bahwa

pengurus sudah menyimpang dari anggaran dasar yayasan;

- Jika tidak ada laporan pengawas tentang kesalahan dari pengurus,

maka tidak bisa pembina memutuskan dengan sewenang-wenang

atau memecat tanpa argumentasi pengawas;

- Dalam hal Pembina memberhentikan pengurus dibatassi oleh

Aanggaran Dasar, kepatutan dan kesusilaan;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


- Apabila pengurus menyimpang dari anggaran dasar yayasan maka

pembina bisa mencopot pengurus setelah ada peringatan atau

masukan dari pengawas;

- Pembina tidak dapat diintervensi oleh pengawas dan pengurus dalam

hal pembina mengangkat pengurus;

- Jika pembina hanya seorang diri tidak perlu rapat dalam mengangkat

pengurus cukup sendiri mengambil keputusan tidak boleh diintervensi

oleh pengawas atau pengurus;

- Jika pembina ingin mengganti pengurus tetapi tidak ada

ketentuannya di Anggaran Dasar yayasan, maka pembina harus

memperhatikan tiga hal yaitu undang-undang, kepatutan dan

kesusilaan;

- Anggaran dasar yang pertamakali dibuat dengan akte notaris adalah

dasar bagi organ yayasan untuk mengelola yayasan;

- Anggaran dasar yayasan yang pertama kali itu wajib dipergunakan

oleh notaris yang membuat berita acara pergantian pengurus dan

harus membacakan tentang anggaran dasar yang pertama tersebut,

jadi notaris tidak bisa semena-mena;

- Boleh saja pembuatan akte notaris tentang pergantian pengurus itu

berbeda notaris yang membuatnya dengan notaris yang pertama,

kedua atau ketiga dan keempat, tetapi itu kemungkinan ada itikad

tidak baik;

- Pergantian notaris dalam membuat akte dari notaris yang

sebelumnya kepada notaris yang kedua, ketiga dan keempat

menunjukkan adanya itikad tidak baik dalam pembuatan akte ;

- Konsekuensi hukum jika suatu akte berita acara pergantian pengurus

yang dibuat secara tidak patut, maka SK yang dibuat itu batal demi

hukum;

- Jika ada suatu keadaan dimana pembina sedang sakit, maka proses

rapat, pembuatan akta atau pergantian pengurus yayasan harus

ditunda dahulu sampai pembina itu benar-benar sembuh, kalau

dipaksakan bisa penyalahgunakan keadaan dan itu merupakan

perbuatan melawn hukum, dimana pengurus yayasan sengaja

memanfaatkan situasi pembina yang sedang sakit, hal ini banyak

terjadi;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


- SK pembina untuk mengganti pengurus baru, maka SK yang lama

harus dibatalkan dan disebutkan dalam SK baru tersebut;

- Tidak boleh rapat pengurus dan pengawas untuk memberhentikan

pengurus.

- Bahwa jika keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas dan bukti tertulis

dimuat dalam uraian tentang duduk perkara, maka sangat beralasan

apabila MajelisHakim Pengadilan Tinggi Medan memberikan

pertimbangan hukum yang objektif dengan menerima dan mengabulkan

banding Pembanding / Penggugat seluruhnya.

2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan, tidak memulihkan hubungan sosial dan tidak memberi kemanfaatan/kesejahteraan bagi Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat V. - Bahwa MajelisHakim pada dasarnya mengetahui dan membenarkan

antara Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat V merupakan saudara

kandung yaitu anak dari almarhum orang tuanya yang mempunyai

yayasan pendidikan Panca Abdi Bangsa, mereka semuanya masuk

dalam pengurusan yayasan (vide hal 21 alinea ke 2 putusan) sesuai

dengan maksud Bukti P – 3 yang membuktikan bahwa Penggugat sebagai pengurus yayasan / Ketua Umum bersama dengan Tergugat

I s/d V dengan posisi jabatan sebagai berikut :

Pembina Yayasan : Hj. Sukartini Sitepu

Pengurus Harian :




Bendahara : Hj. Susi Dharmawati, SH. ( ic. Tergugat III )


Anggota Pengawas: Abdul Razak, S.Pt. (ic. Tergugat V )

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak

mencerminkan rasa keadilan, pemulihan dan kemanfaatan bagi

Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat V dalam rangka penyelesaian

perkara tanpa merusak hubungan sosial kekeluargaan mereka, justeru

putusan yang diambil MajelisHakim telah menjadikan hubungan sosial

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


kekeluargaan semakin menjauh dan semakin memiskinkan Penggugat,

padahal jika Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini

beritikad baik mau mencerminkan rasa keadilan, pemulihan dan

kemanfaatan bagi Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat V, maka

sangat cukup alasan dan bukti yang kuat untuk memberikan putusan

sesuai dimaksud;

- Bahwa Majelis Hakim dapat memberikan pertimbangan yang

mencerminkan rasa keadilan, pemulihan dan kemanfaatan bagi

Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat V dengan cara mengabulkan

petitum Penggugat Nomor 3 yang berbunyi “Menyatakan pengangkatan kembali Penggugat sebagai Pengurus / Ketua Umum YASPEND PABA Binjai bersama dengan Tergugat I, II, III, IV, V berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Panca Abdi Bangsa Binjai Nomor : 02 / P / YP – PB / VI / 2016 tanggal 12 Juni tahun 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum yang mengikat;

- Bahwa petitum Penggugat tersebut sesuai dengan bukti P – 3 dan

keterangan Saksi : Ateng Supriyanto, S.Pd. dan Drs. H. Ali, sehingga

dengan mengabulkan petitum sebagaimana dimaksud maka,

kedudukan Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat V adalah bersama-

sama sebagai pengurus yayasan PABA dengan posisi jabatan seperti

tersebut di atas;

- Bahwa dengan pertimbangan hukum dan putusan dimaksud

setidaknya dapat mendorong agar Penggugat dan Tergugat I s/d

Tergugat V bersedia kembali kearah hubungan sosial dan kekeluargaan

seperti semula dalam mengurus yayasan PABA dalam komposisi sesuai

dengan Bukti P – 3, sebaliknya justeru putusan dan pertimbangan

Majelis yang menolak gugatan Penggugat telah mengakibatkan retaknya

hubungan sosial kekeluargaan Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat V

bahkan semakin menjauh dan sulit untuk disatukan, hal ini menjadi

tanggungjawab Hakim baik didunia maupun diakhirat kelak karena

putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan, pemulihan dan

kemanfaatan/kesejahteraan, padahal Majelis memiliki kekuasaan untuk

melakukan itu;

- Bahwa oleh karena itu melalui MajelisHakim Pengadilan Tinggi Medan

kiranya dapat menerima dan memberikan putusan yang mencerminkan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


keadilan, pemulihan dan kemanfaatan bagi Penggugat dan Tergugat I

s/d Tergugat V dalam penyelesaian perkara aquo, sehingga kedua

belah pihak Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat V dapat menikmati

kembali suasana kehidupan sosial kekeluargaan yang harmonis demi

memajukan yayasan PABA sebagai amanah orang tua mereka;

3. Pertimbangan Majelis Hakim tentang pokok perkara tidak faktual dan tidak memahami seutuhnya tentang apa yang menjadi pokok perkara.

- Bahwa pertimbangan MajelisHakim pada halaman 21 alinea keempat

tentang pokok perkara yang menyatakan “Apakah pemberhentian

Penggugat dari kepengurusan Yaspend PABA Binjai yaitu selaku ketua

merupakan perbuatan melawan hukum ? adalah suatu pernyataan

yang dibuat tanpa memahami seutuhnya tentang apa yang menjadi

pokok perkara aquo, karena sesungguhnya yang diperkarakan

Penggugat adalah pemberhentian Penggugat sebagai pengurus yayasan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI seperti dimaksud dalam Berita Acara Rapat Akte Nomor 42 tanggal 29 Agustus 2016 ( P – 4 ) yang tidak sesuaidengan Undang-undang Yayasan dan prosedural yang telah ditetapkan dalam Akte Pendirian YASPEND PABA Binjai Nomor 1 Tahun 2010;

- Bahwa pokok pangkal terjadinya perkara dengan Tergugat I s/d Tergugat VI adalah karena diberhentikannya Penggugat sebagai pengurus yayasan PABA berdasarkan Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud Akte Nomor 42 tanggal 29 Agutus 2016 ( P – 4 );

- Bahwa prosedural rapat pemberhentian pengurus yang dilaksanakan

oleh Tergugat I, II, III, IV, V sebagai dimaksud dalam Berita Acara Rapat

yang disusun Tergugat VI dalam Akte Nomor 42 tanggal 29 Agustus

2016 mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan Undang-undang Yayasan dan prosedural yang telah ditetapkan dalam Akte Pendirian YASPEND PABA Binjai Nomor 1 Tahun 2010, sebagai berikut (vide gugatan angka 19): 19.1. Bahwa secara faktual Pembina hanya 1 (satu) orang atas nama Hj.

Sukartini Sitepu dan telah mengangkat Penggugat bersama

dengan Tergugat I, II, III, IV, V sesuai dengan Pasal 32 ayat (1)

UU No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan Jo. Pasal 15 ayat (2) Akta

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Pendirian YASPEND PABA Binjai Nomor 01 tanggal 01 Juli 2010

yang menentukan bahwa “Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali,selanjutnya

menurut Pasal 10 ayat (2) “ Kewenangan Pembina meliputi : huruf b, “Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas”, demikian pula Pasal 12

ayat ( 10 ) Akta Pendirian YASPEND PABA Binjai Nomor 01

tanggal 01 Juli 2010 yang menentukan bahwa “ Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina (ic. Hj. Sukartini Sitepu), maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat”;


III,IV, V telah melakukan rapat dengan suara bulat memberhentikan Penggugat sebagai Pengurus Yayasan

sebagaimana dimaksud pada alinea ke 2 halaman 4 Berita Acara

Rapat, maka pemberhentian tersebut sungguh telah bertentangan dengan Pasal 10 ayat (2) jo. Pasal 12 ayat (10) Akta Pendirian YASPEND PABA Binjai Nomor 01 tanggal 01 Juli 2010, karena keputusan pemberhentian itu diambil secara bersama-sama dengan suara bulat dari Tergugat I, II, III, IV, V, padahal kedudukan Tergugat I, II, III, IV, V pada saat itu sebagai anggota pengurus atau pengawas bersama dengan Penggugat yang sama sekali tidak mempunyai kewenangan dalam memberhentikan Penggugat, karena kewenangan pemberhentian Penggugat berada di tangan Pembina seorang diri;


III,IV, V telah melakukan rapat dengan suara bulat memberhentikan Penggugat sebagai Pengurus Yayasan, maka

pemberhentian tersebut juga melanggar Pasal 28 ayat (3) huruf e

dan ayat (4) Akta Pendirian YASPEND PABA Binjai Nomor 01

tanggal 01 Juli 2010, karena pemberhentian tersebut dilakukan tanpa prosedural peringatan dan pemberhentian sementara yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat IV dan V selaku pengawas, sehingga dengan proses tersebut Penggugat berhak

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


melakukan pembelaan diri sebelum diambil keputusan, seperti terbukti dalam Berita Acara Rapat ternyata Penggugat sama sekali tidak dilibatkan dalam rapat yayasan di kantor Tergugat VI yang seyogianya dapat digunakan Penggugat untuk

memberikan keterangan sebelum diambil keputusan

pemberhentian;


III, IV, V telah memberhentikan Penggugat sebagai pengurus

yayasan, lalu mengapa di dalam Berita Acara Rapat tidak ada ditegaskan tentang pembatalan atau pencabutan Surat Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Panca Abdi Bangsa Binjai Nomor : 02 / P / YP – PB / VI / 2016 tanggal 12 Juni tahun 2016 yang dibuat oleh Pembina, padahal keputusan

tersebut masih berlaku dan sah sebagai keputusan Pembina;

- Bahwa dengan demikian perbuatan melawan hukum karena

pemberhentian Penggugat sebagai pengurus yayasan yang menjadi

pokok perkara harus dipahami dan dikaitkan dengan tindakan Tergugat

I, II, III, IV, V dan Tergugat VI yang melakukan pemberhentian Penggugat dengan sebuah Akte Nomor 42 tanggal 29 Agustus 2016 yang ternyata bertentangan dengan Undang-undang Yayasan dan prosedural yang telah ditetapkan dalam Akte Pendirian YASPEND PABA Binjai Nomor 1 Tahun 2010 ;

- Bahwa kekeliruan MajelisHakim dalam menyimpulkan tentang pokok

perkara dimaksud mempunyai konsekuensi terhadap pendekatan logika

dan sistematika berpikir yang dibangun MajelisHakim dalam

menganalisis fakta dan yuridis perkara aquo, seperti terbukti misalnya

Majelis sengaja tidak mencatumkan keterangan Saksi dalam uraian

duduk perkara, demikian pula dalam pertimbangan hukum, sehingga

MajelisHakim tidak mempunyai parameter yang objektif ketika

menghubungkan pokok perkara yang disimpulkan dengan fakta-fakta

persidangan;

- Bahwa MajelisHakim mempunyai parameter yang objektif jika

MajelisHakim menggunakan logika dan sistematika berpikir terhadap

mekanisme pemberhentian Penggugat berdasarkan Akte Nomor 42 tanggal 29 Agustus 2016, karena dengan akte Nomor 42 tersebut dengan mudah dan objektif diketahui apakah tindakan Tergugat I

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


s/d Tergugat VI sebagai dimaksud dalam akte nomor 42 telah sesuai atau tidak dengan Undang-undang Yayasan dan prosedural yang telah ditetapkan dalam Akte Pendirian YASPEND PABA Binjai Nomor 1 Tahun 2010;

- Bahwa ternyata pertimbangan hukum MajelisHakim terkait akte nomor

42 ( Bukti P – 4/T – 2 ) tersebut sangat kabur dan tidak mempunyai

alasan yang cukup kuat, seperti terbukti dalam uraian yang akan

dijelaskan selanjutnya;

- Bahwa oleh karena itu kesimpulan MajelisHakim tentang pokok perkara

sebagaimana dimaksud pada halaman 21 alinea keempat tanpa

mengkaitkannya dengan pemberhentian Penggugat berdasarkan Akte Nomor 42 tanggal 29 Agustus 2016 (P – 4 ) adalah

merupakankesimpulan yang sumir dan tidak memahami seutuhnya

tentang apa yang menjadi pokok perkara, dengan demikian sangat

beralasan apabila Pengadilan Tinggi Medan menerima dan memperbaiki

tentang apa yang menjadi pokok perkara aquo sebagaimana dimaksud

Penggugat ;

4. Majelis Hakim keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup kuat, logis serta tidak konsisten dalam memberikan pertimbangan terhadap alat bukti surat, Saksi, Saksi Ahli maupun terhadap fakta yuridis.

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum pada alinea ke dua

halaman 24 pada pokoknya menyatakan akan mempertimbangkan

sekaligus terhadap bukti-bukti Penggugat maupun Para Tergugat, kalau

demikian mengapa Majelis tidak mempertimbangkan sekaligus terhadap

bukti surat maupun keterangan Saksi – Saksi Penggugat dan Para

Tergugat termasuk keterangan Saksi ahli dalam hubungannya dengan

pokok perkara, ternyata Majelis Hakim hanya mempertimbangkan

sepihak alat bukti Para Tergugat untuk membenarkan dalil-dalil

bantahan Para Tergugat, padahal yang harus dipertimbangkan Majelis

Hakim dengan bukti-bukti tersebut sekaligus yaitu apakah perbuatan

melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat itu terbukti atau

tidak;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan alinea ketiga halaman 24 Majelis

mengakui keberadaan bukti P – 1 / T – 3 sebagai Akta Pendirian

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Yayasan Pendidikan Abdi Bangsa berikut pengesahan Menteri Hukum

dan HAM terhadap akta pendirian dimaksud ( P – 2 / T – 4 ), secara

yuridis bukti P-1/T-3, P-2/T-4 merupakan undang-undang bagi

Penggugat / Para Tergugat yang mengatur tatacara menjalankan

yayasan termasuk tatacara pergantian pengurus, oleh karena itu

MajelisHakim seharusnya konsisten mengakui bukti tersebut sehingga

tindakan Para Penggugat yang melakukan pergantian Penggugat

sebagai pengurus yayasan harus mengacu kepada bukti P – 1 / T – 3;

- Bahwa berdasarkan bukti P – 1 / T – 3 diketahui Untuk pertama kali

yang diangkat menjadi Pengurus Yayasan selama 5 (lima) tahun

adalah nama-nama dengan susunan sebagai berikut (vide Pasal 44

ayat (2) ) : a. Pembina : Sukartini Sitepu

b. Pengurus : Ketua Umum : Ir. Sufrie Hamdani ( ic. Penggugat ). Ketua I : Erry Abimanyu, SP., MP ( ic. Tergugat I ). Sekretaris : Didi Sumantri, SE ( ic. Tergugat II ). Bendahara : Susi Dharmawati ( ic. Tergugat III ).

c. Pengawas Ketua : Anta Kesuma, Amd ( ic. Tergugat IV ).

Wakil Ketua : Abdul Razak ( ic. Tergugat V ). - Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan

Pendidikan Panca Abdi Bangsa Binjai Nomor : 02 / P / YP – PB / VI /

2016 tanggal 12 Juni tahun 2016 Tentang Susunan Pengurus Yayasan

Pendidikan Panca Abdi Bangsa Binjai ( vide P – 3 ), Penggugat diangkat

kembali oleh Pembina sebagai pengurus yayasan / Ketua Umum

bersama dengan Tergugat I s/d V dengan posisi jabatan yang sama

seperti ketika diangkat untuk pertama kali dengan susunan sebagai

berikut (vide P – 1):

Pembina Yayasan : Hj. Sukartini Sitepu

Pengurus Harian :




Bndahara : Hj. Susi Dharmawati, SH. ( ic. Tergugat III )


PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Anggota Pengawasa : Abdul Razak, S.Pt. (ic. Tergugat V )

- Bahwa berdasarkan pertimbangan alinea ke empat halaman 24

diketahui bahwa MajelisHakim mengakui pada tanggal 29 Agustus

2016 telah dilaksanakan pemberhentian Penggugat dari jabatan ketua

umum yayasan (vide P – 4 / T - 2), pemberhentian inilah yang

kemudian menjadi objek perkara aquo, oleh karena itu seharusnya

MajelisHakim mempertimbangkan apakah pemberhentian Penggugat

sebagaimana dimaksud dalam bukti P - 4 / T – 2 telah sesuai atau tidak

dengan mekanisme yuridis yang diatur dalam Akta Pendirian Yayasan

( P – 1 /T – 3 ) sebagaimana telah diakui dalam pertimbangan Majelis

di atas;

- Bahwa menurut bukti P – 1 / T – 3, Pasal 28 ayat (3) huruf e dan ayat

(4) s/d ayat (10) Akta Pendirian YASPEND PABA Binjai Nomor 01

tanggal 01 Juli 2010; ditegaskan bahwa pemberhentian pengurus harus melalui mekanisme peringatan dan pemberhentian sementara serta pembelaan diri;

- Bahwa namun ternyata Majelis tidak mempertimbangkan fakta yuridis

tersebut, padahal telah disampaikan dalam persidangan, seperti terbukti

tidak ada pemberitahuan kepada Penggugat tentang rencana rapat

pergantian pengurus, hal ini kontradiktif dengan isi / kalimat dalam

Berita Acara yang menyatakan “.....bahwa mengadakan rapat ini telah diberitahukan kepada para pengurus dan pengawas ....”, padahal

pada saat itu Penggugat masih sebagai Pengurus Yayasan berdasarkan

Surat Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Panca Abdi Bangsa

Binjai Nomor : 02 / P / YP – PB / VI / 2016 tanggal 12 Juni tahun 2016

( vide P – 3);

- Di dalam Berita Acara Rapat ( bukti P – 4/ T -2 ) tidak ada ditegaskan

tentang pembatalan atau pencabutan Surat Keputusan atas nama

Penggugat yang dibuat Pembina Yayasan Pendidikan Panca Abdi

Bangsa Binjai Nomor : 02 / P / YP – PB / VI / 2016 tanggal 12 Juni

tahun 2016, bahkan pemberhentian Penggugat yang dilakukan oleh

Tergugat I, II, III, IV, V sebagai dimaksud dalam Berita Acara Rapat yang

disusun Tergugat VI bertentangan Akte Pendirian YASPEND PABA Binjai

Nomor 1 Tahun 2010 dengan fakta sebagai berikut :

Tergugat I s/d Tergugat V tidak berwenang melakukan rapat

bersama memberhentikan Penggugat, karena pemberhentian

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


pengurus wewenang Pembina ( vide Pasal 10 ayat (2) jo pasal 12

ayat (10) jo Pasal 15 ayat (2) Bukti P –1 / T – 3;

Tergugat I s/d Tergugat V selaku pengurus atau pengawas tidak

beritikad baik dalam menjalankan tugasnya dengan tidak

mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( vide

Pasal 17 ayat (4) jo Pasal 28 ayat (1) Bukti P -1 / T – 3);

Tergugat I s/d Tergugat V baik sebagai pengurus atau pengawas yayasan tidak pernah memberikan peringatan dan pemberhentian sementara serta pembelaan diri kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) huruf e dan ayat (4) s/d ayat (10) (vide bukti P -1 / T – 3);

- Bahwa kemudian Majelis mempertimbangkan bukti P – 5 dan P – 6

sebagaimana diuraikan pada alinea kelima halaman 24 putusan, kedua

bukti tersebut menguatkan fakta yuridis di atas dimana Penggugat

mengajukan keberatan kepada Menkum Dan Ham RI terhadap

pergantian pengurus yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan

dibuat Tergugat VI tanpa melibatkan Penggugat sebagai Pengurus

Yayasan ( vide P – 5), menurut Menkum dan Ham RI Yaspend PABA

Binjai yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI No

AHU-5226.AH.01.04.tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010

berdasarkan Akta Pendirian YASPEND PABA Binjai Nomor 01 tanggal 01 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Khairunisa, SH belum

ada perubahan dan atau data yayasan di data base Dirjend Administrasi

Hukum Umum Kemenkum dan HAM RI, sedangkan data Yaspen PABA

Binjai yang dibuat Notaris Emmy Wilis, SH (ic.Tergugat VI) belum

tercatat dalam data base Dirjend Administrasi Hukum Umum Kemenkum

dan HAM RI (vide P – 6);

- Bahwa jika MajelisHakim melakukan pertimbangan hukum yang kuat,

logis dan konsisten terhadap fakta yuridis di atas serta alat bukti surat,

Saksi-Saksi, Saksi ahli, maka secara objektif dapat dibuktikan unsur

perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo sebagai berikut :

Perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI melanggar Anggaran Dasar Pendirian Yaspend PABA ( Bukti P – 1 / T – 3 ) : - Tergugat I s/d Tergugat V tidak berwenang melakukan rapat

bersama memberhentikan Penggugat, karena pemberhentian

pengurus wewenang pembina ( vide Pasal 10 ayat (2) jo pasal 12

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


ayat (10) jo Pasal 15 ayat (2) Bukti P – 1 / T – 3, Tergugat I s/d

Tergugat V selaku pengurus atau pengawas tidak beritikad baik

dalam menjalankan tugasnya dengan tidak mengindahkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal

pemberhentian pengurus ( vide Pasal 17 ayat (4) jo Pasal 28

ayat (1) Bukti P -1 / T – 3), selanjutnya Tergugat I s/d Tergugat V

baik sebagai pengurus atau pengawas yayasan tidak pernah

memberikan peringatan dan pemberhentian sementara serta

pembelaan diri kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal

28 ayat (3) huruf e dan ayat (4) s/d ayat (10) (vide bukti P -1 / T

– 3);

- Tergugat VI dalam memfasilitasi dan membuat Berita Acara

Rapat para Tergugat I s/d V tidak mengindahkan kepatutan

terkait dengan Anggaran Dasar Pendirian Yaspen PABA Nomor 1

tahun 2010, seharus Anggaran dasar yayasan yang pertama kali

itu wajib dipergunakan oleh notaris yang membuat berita acara

pergantian pengurus dan harus membacakan tentang anggaran

dasar yang pertama tersebut, jadi notaris tidak bisa semena-

mena (vide katerangan ahli);

- Bahwa berdasarkan bukti T – 11, Konten CD terkait Berita

Acara Rapat Nomor 42 tanggal 29 Agustus 2016 menunjukkan

fakta-fakta :

Tidak terlihat proses atau suasana rapat antara pembina

dengan Tergugat I s/d Tergugat V Tergugat VI, yang terlihat

bahwa pembina tidak sedang memimpin rapat melainkan

sedang dalam posisi duduk menghadap meja Tergugat VI dan

tidak berbicara, hanyamembiarkan jempolnya digerakkan

beberapa kali oleh seseorang untuk membubuhkan cap

jempol;

- Bahwa Konten CD terkait Berita Acara rapat Nomor 4 tanggal 4

Maret 2017 menunjukkan fakta-fakta :

Pembina terlihat duduk di atas kursi roda dalam keadaan diam

tidak berbicara, yang bermakna Pembina dalam keadaan

sakit; Tidak terlihat suasana rapat antara pembina dengan

Tergugat I s/d Tergugat V dimana pembina seyogianya

memimpin rapat dan berbicara, ternyata pembina dalam

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


keadaan diam tanpa bicara dan hanya membiarkan jempolnya

digerakkan beberapa kali oleh seseorang untuk membubuhkan

cap jempol;

- Bahwa berdasarkan bukti T – 6 menunjukkan secara formil

pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan data yayasan

yang disampaikan ke Kementrian Hukum dan Ham telah

melampaui waktu yang ditentukan oleh undang-undang yayasan

atau Pasal 15 ayat (7) Akta Pendirian yayasan No. 1 tahun 2010;

Perbuatan yang dilakukan Tergugat I, II, III, IV, V, bertentangan dengan kewajiban hukumnya. - Bahwa oleh karena Tergugat I s/d Tergugat V bersama dengan

Penggugat telah dikukuhkan kembali oleh Pembina

berdasarkan Surat Keputusan Pembina Nomor : 02 / P / YP –

PB / VI / 2016 (vide P – 3), maka Tergugat I s/d Tergugat V

mempunyai kewajiban hukum yang sama dengan Penggugat

untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengurus atau

pengawas, akan tetapi Tergugat I s/d Tergugat V justeru

melakukan pemberhentian Penggugat;

- Bahwa yang berwenang mengangkat dan memberhentikan

pengurus yayasan adalah rapat pembina ( vide pasal 15 ayat

(2) Bukti P – 1) bukan rapat pengurus dan pengawas

sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat V,

jika pembina hanya satu orang maka dia dapat mengambil

keputusan mengangkat atau memberhentikan pengurus tanpa

melalui rapat pembina (vide pasal 12 ayat (10) ( Bukti P – 1).

Pembina tidak dapat diintervensi oleh pengawas dan pengurus

dalam hal pembina mengangkat pengurus;Jika pembina hanya

seorang diri tidak perlu rapat dalam mengangkat pengurus

cukup sendiri mengambil keputusan tidak boleh diintervensi

oleh pengawas atau pengurus (vide keterangan Saksi ahli);

- Bahwa Tergugat I s/d Tergugat V selaku pengurus tidak

menjalankan kewajiban hukum secara itikad baik, seperti tebukti

Tergugat I s/d Tergugat V tidak melibatkan Penggugat sebagai

ketua umum dalam melakukan rapat pengurus di tempat

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Tergugat VI ( vide Pasal 17 ayat (4) jo Pasal 28 ayat (1) Bukti

P -1 / T – 3);

- Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V selaku Pengawas tidak

menjalankan kewajiban hukumnya dalam hal tata cara

pemberhentian pengurus, seperti terbukti Tergugat IV dan

Tergugat V tidak pernah memberikan peringatan dan

pemberhentian sementara serta pembelaan diri kepada

Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) huruf e

dan ayat (4) s/d ayat (10) (vide bukti P -1 / T – 3).Pergantian maupun pemecatan pengurus tidak bisa semena-mena terlebih dahulu harus masuk dalam proses pengawas setelah itu masuk ke pembina untuk dibahas, kemudian diberi surat peringatan pertama, kedua dan ketiga, pengawas dapat memberikan laporan kepada pembina bahwa pengurus sudah menyimpang dari anggaran dasar yayasan (vide keterangan ahli);

Perbuatan yang dilakukan Tergugat I s/d Tergugat VI bertentangan kepatutan atau penyalahgunaan keadaan;

- Bahwa Majelis dalam pertimbangannya pada alinea ke satu s/d

empat halaman 25 mengakui bahwa benar Pembina yayasan

pernah sakit dan dirawat di rumah sakit Djoelham Kota Binjai,

dan Majelis juga mempertimbangkan bahwa meskipun bukti P -

13 dan P-14 ( mengenai rekam medis atas nama Pembina / Hj.

Sukartini Stp) aslinya tidak dapat diperlihatkan, namun karena

bersesuaian dengan bukti surat lainnya, maka bukti P – 13 dan

P – 14 dapat diterima dan dijadikan alat bukti persangkaan, jadi

oleh karena P-13 dan P-14 dapat diterima dan dijadikan alat

bukti sementara di dalam kedua bukti tersebut diketahui ada nama Erry Abimayu (Tergugat I) sebagai penanggung jawab, maka kedua bukti tersebut memiliki nilai pembuktian

yang cukup untuk membuktikan bahwa memang benar

pembina dalam keadaan sakit stroke./ recurrent stroke istemik /

Pjk Dispesia;

- Bahwa menurut kamus kedokteran yang dimaksud stroke

istemik adalah : 1) mengalami kelemahan atau kelumpuhan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


pada lengan, tungkir atau salah satu sisi tubuh. 2) gangguan

ingatan atau memori. 3) kehilangan kemampuan bicara.

Dispesia adalah rasa tidak nyaman pada bagian perut bagian

atas atau gangguan sistem pencernaan. Recurrent adalah

pertumbuhan tumor pada saluran pernapasan, pita suara; - Bahwa berdasarkan keterangan SaksiSaksi Ateng Supriyanto,

S.Pd, Saksi Drs. H. Ali, Saksi Sri Prihatin, Saksi Novi Amelia Br.

Ginting bahwa Pembina dalam keadaan sakit, menggunakan

kursi roda, lumpuh serta stroke, hal ini dikuatkan lagi dengan

bukti T – 8 surat kematian yang menyebutkan bahwa kematian

disebabkan sakit stroke sejak tahun 2011 – 2017; - Bahwa keadaan sakit pembina tersebut dinyatakan secara

tertulis pada alinea penutup halaman 7 - 8 Akte Berita Acara

Rapat Tergugat VI yang menyatakan bahwa ....... “ sedangkan

Nyonya Sukartini Sitepu atau disebut juga dengan nama Hajjah

Sukartini Sitepu ianya membubuhkan cap jempol kanan,

menurut keterangan penghadap ia tidak bisa menandatangani

karena penghadap sedang sakit...” (vide Bukti P – 4 / T – 2);

- Bahwa oleh karena diketahui keadaan pembina sedang sakit,

maka proses rapat, pembuatan akta atau pergantian pengurus

yayasan harus ditunda dahulu sampai pembina itu benar-benar

sembuh, kalau dipaksakan bisa penyalahgunakan keadaan dan

itu merupakan perbuatan melawan hukum, dimana pengurus

yayasan sengaja memanfaatkan situasi pembina yang sedang

sakit, hal ini banyak terjadi ( vide keterangan ahli); Bahwa

quodnon benar Akte Berita Acara pemberhentian pengurus

tersebut dibuat oleh Tergugat VI, maka seharusnya ada

disebutkan pembatalan terhadap Surat Keputusan pembina

untuk mengganti pengurus lama (vide keterangan ahli);

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis pada alinea ke enam halaman 25

menyatakan bukti P – 9 (Berkas Slip Honor Tunjangan Jabatan atas nama Penggugat yang belum dibayar) harus dikesampingkan karena

aslinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan merupakan pertimbangan

yang tidak objektif dan tidak konsisten ketika Majelis mempertibangkan

bukti P – 13 dan P -14 meskipun tidak ada aslinya namun diterima

Majelis sebagai alat bukti karena berkesesuaian dengan bukti lainnya;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


- Bahwa bukti P – 9 ini untuk membuktikan adanya kerugian materil akibat

perbuatan melawan hukum dari Tergugat I s/d Tergugat VI yang

memberhentikan Penggugat sejak tanggal 29 Agustus 2016, sehingga

tidak dapat menerima honor sertifikasi guru sejak bulan Juli tahun 2016

setiap triwulan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

sebanyak 5 (lima) triwulan ( P – 10 ), Penggugat belum menerima

pembayaran honor tunjangan jabatan dari yayasan setiap bulan Rp.

5.000.000, (lima juta rupiah) sejak bulan Juli 2016 s/d November 2017 (

vide P – 9 ) sehingga berjumlah Rp. 102.500.000,- (seratus dua juta

lima ratus ribu rupiah), hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Ateng

Suprianto, S.Pd yang mengatakan bahwa Penggugat sebagai guru

penerima tunjangan sertifikasi sejak tahun 2015 dan menerima honor

atau gaji dari bendahara yayasan berdasarkan slip honor;

- Bahwa keliru pertimbangan MajelisHakim tentang bukti P -11(CD Lokasi

Kantor Tergugat VI) dan P-12 ( Video Perbincangan Pembina Yayasan

dengan Penggugat) yang menyatakan tidak dapat dipertimbangkan

karena kedua bukti tersebut tidak diputar di persidangan, karena

sesungguhnya kewajiban memutar CD agar diperlihatkan dipersidangan

adalah wewenang Majelis, namun wewenang ini tidak dijalankan karena

Majelis tidak memfasilitasi alat untuk memutar CD tersebut, meskipun

demikian Penggugat dalam pengantar bukti P-11 dan P -12 telah

mendeskripsikan tentang P -11 dan P-12 sebagai berikut :

P – 11, CD Dokumentasi Lokasi Kantor Notaris Emmy Willis, SH di Jl.

Kapten Muslim Komplek Griya Riatur Indah Blok A Nomor 3 A

Medan, di buat tanggal 27 Desember 2016.

Keterangan :

Bukti CD ini menunjukkan bahwa ruang rapat / ruang kerja Notaris

Emmy Willis, SH berada di Lantai II, sementara kesehatan Pembina

Hj. Sukartini Sitepu pada saat itu mengalami sakit permanen (stroke)

sehingga tidak mungkin pembina dapat menaiki anak tangga menuju

lantai II untuk memimpin rapat membahas pemantapan dan

pelaksanaan yayasan serta kegiatan belajar mengajar pada tanggal

29 Agustus 2016.

P – 12 Video Perbincangan terakhir Ibunda Pembina Yayasan Hj.

Sukartini Sitepu dengan Keluarga Ketua Yayasan PABA Binjai Ir. H.

Sufrie Hamdani pada hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1348 H, Minggu 26

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Juni 2017 Pukul 10.00 di kediaman Pembina Yayasan Jl. Padang

Sidempuan No. 8 Kel. Rambung Barat Kec. Binjai Selatan.

Keterangan :

Bukti Video ini menunjukan bahwa Pembina Yayasan ( Hj. Sukartini

Sitepu) tidak pernah menyetujui pergantian ketua yayasan PABA

Binjai atas nama Ir. H. Sufrie Hamdani (Penggugat) kepada Susi

Dharmawati, SH (Terggugat III), bukti ini juga menunjukkan bahwa

pembina yayasan tidak pernah menghadiri rapat perubahan pengurus

yayasan yang dibuat di depan Notaris Emmy Willis, SH pada tanggal

29 Agustus 2016. Adapun perbincangan keduanya pada pokoknya

dapat diuraikan dalam teks percapakan sebagai berikut :

Sukartini : “Kenapa kau ngak nengok-nengok mamak ... ?

Hamdani : “Tapi aku ngak mamak anggap anak lagi ...”

Sekarang aku cari makan diluar untuk menghidupi cucu-cucu

mamak.

Sukartini : “Ngak....enggak ... kau tetap anak mamak (sambil tepuk-

tepuk dadanya).

Hamdani : “Tapi aku sudah mamak keluarkan dari yayasan, yayasannya mamak ganti Susi”. Sukartiini: “Enggak, .... tetap kau ...., Kau ! Hamdani : “Tapi mamak sudah ke Notaris Medan, untuk merubahnya”.

Sukartini : “Enggak, .......Enngak ada”. Hamdani : (marah kepada Sri Rahayu/Perawat bunda), .. “Yu ... Kau

yang

bertanggung jawab bawa bunda ke Medan”.

Ayu : “Ndak ada pak, .. Ayu ngak tahu !. Hamdani : Istighfar : “Astagfirullahal azhim, pekerjaan siapalah ini

sehingga mamakku jadi begini. Sudahlah Mak yang penting

mamak sehat-sehat selalu dan hari bulan baik ini saya mohon maaf

lahir bathin

- Bahwa pertimbangan Majelis sebagaimana dimaksud pada alinea 9 dan

10 halaman 25 terkait bukti P – 3 (Surat Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Panca Abdi Bangsa Binjai Nomor : 02 / P / YP – PB / VI / 2016 tanggal 12 Juni tahun 2016 ) dan bukti P – 8 (Notulen

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Rapat Pengukuhan Ir. Sufrie Hamdani Sekaligus Rapat Koordinasi Pengurus Harian dan Menyambut Tahun Ajaran baru 2016 – 2017, tanggal 12 Juni 2016) terkesan tidak konsisten dan mencoba

mengkaburkan kebenaran faktual kedua bukti tersebut, padahal kedua

bukti tersebut telah ditunjukkan aslinya ke persidangan bahkan ketika itu

tidak ada keberatan dari Tergugat I s/d Tergugat VI, jadi kedua bukti

tersebut sudah cukup kuat untuk membenarkan bahwa Penggugat

adalah sebagai pengurus/ketua yayasan yang sah;

- Bahwa oleh karena itu sangat keliru dan tidak objektif pertimbangan

Majelis pada alinea ke satu halaman 26 yang menyatakan ada

kesesuaian antara bukti P - 8 dengan keterangan Saksi Ateng Suprianto,

S.Pd yang mengatakan pada hari bulan puasa tahun 2016 pernah

diadakan rapat dan Saksi diundang dengan agenda pengukuhan

Penggugat sebagai ketua Yayasan yang dihadiri oleh Hj. Sukartini,

Tergugat I, II, dan Tergugat V namun saat itu tidak ada kata-kata

pengukuhan terhadap Penggugat, quodnon benar ada pernyataan Saksi

sebagai dimaksud, namun secara faktual Bukti P – 3 dan P – 8 telah

diakui dan diterima oleh Majelis sebagai bukti yang sah dan tidak pernah

dibantah oleh Tergugat I s/ d Tergugat V, bahkan pada saat acara tersebut turut dihadiri oleh ERRY ABIMANYU, SP,.MP H.( ic. Tergugat I) dan DIDI SUMANTRI, SE (ic. Tergugat II) (vide daftar hadir anga 24 dan 25 bukti P - 8);

- Bahwa MajelisHakim dalam pertimbanggannya pada alinea ke empat

halaman 26 terkait bukti T – I sangat tidak objektif dan bertentangan

dengan fakta yang sebenarnya, seperti terbukti menurut MajelisHakim bukti T – 1 terkait pemberhentian Penggugat sebagai ketua yayasan pada tanggal 22 Agustus 2016 yang kemudian dituangkan dalam Akte Nomor 42 tahun 2016 dihadapan Tergugat VI ( T-2), padahal secara faktual dalam bukti T-2 tentang Berita Acara

Rapat tidak ada ada satu katapun yang menyatakan bahwa rapat

dimaksud sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan pemberhentian

Penggugat ( T-1), jadi secara faktual bukti T – 1 tidak ada kaitannya

dengan bukti T – 2, oleh karena itu pertimbangan Majelis tersebut keliru

dan harus dikesampingkan;

- Bahwa quod non benar bukti T-1 sebagai bukti pemberhentian

Penggugat sebagai ketua yayasan, lalu mengapa dalam bukti T – 1

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


tersebut tidak dicamtumkan pembatalan Penggugat sebagai ketua yayasan yang dikukuhkan pada tanggal 12 Juni 2016 ( P – 3 ) atau

setidaknya tidak diakui keberadaannya, padahal terhadap bukti P-3 ini

telah diakui dan diterima dalam pertimbangan Majelis di atas, hal ini

menunjukkan ketidak konsistenan Majelis;

- Bahwa quon non benar bukti T – 1 kemudian ditindaklanjuti dalam bukti

T – 2, lalu mengapa Tergugat VI sebagai pihak yang membuat akte

tidak menyinggung atau menuliskan dalam Akte Berita Acara Rapat

dimaksud tentang adanya pemberhentian Penggugat pada tanggal 22

Agustus 2016, bukankah selayaknya menurut kelaziman pemberhentian

tersebut juga dicantumkan dalam surat keputusan pengangkatan yang

baru (vide keterangan Saksi ahli), jika fakta-fakta yuridis ini dijadikan

pertimbangkan Majelis secara objektif, maka sangat beralasan apabila

MajelisHakim Pengadilan Tinggi menerima dan mengabulkan gugatan

Penggugat/Pembanding;

- Bahwa pertimbangan Majelis pada alinea ke satu halaman 27 yang

menyatakan bahwa bukti T -11 memperlihatkan secara fisik Pembina Hj

Sukartini harus dituntut, namun ianya masih dalam keadaan sadar,

dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Hj.Sukartini sudah

lama sakit stroke dan tidak bisa berpergian telah terbantahkan,

pertimbangan Majelis ini tidak sesuai dengan bukti-bukti lainnya yang

telah diakui oleh Majelis dalam pertimbangan sebelumnya yaitu tentang

bukti P-7, P-11, P-12, P-13, P-14 serta keterangan Saksi Ateng

Suprianto,S.Pd, Drs. H. Ali, Novi Amelia Br. Ginting, Sri Prihatin dan

Saksi ahli, yang pada pokoknya Hj. Sukartini mengalami sakit stoke dan

selalu duduk di kursi roda dan tidak bisa menggerakan kursi roda karena

seperti lumpuh;

- Bahwa oleh karena diketahui keadaan pembina sedang sakit, maka

proses rapat, pembuatan akta atau pergantian pengurus yayasan harus

ditunda dahulu sampai pembina itu benar-benar sembuh, kalau

dipaksakan bisa penyalahgunakan keadaan dan itu merupakan

perbuatan melawan hukum, dimana pengurus yayasan sengaja

memanfaatkan situasi pembina yang sedang sakit, hal ini banyak terjadi

( vide keterangan ahli);

- Bahwa pertimbangan Majelis pada alinea ke empat dan kelima halaman

27 yang pada pokoknya menyatakan bukti P-3 tentang

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


pengangkatan/pengukuhan Penggugat bersama dengan Tergugat I s/d

Tergugat V menimbulkan keraguan atas keabsahan surat keputusan

tersebut karena tidak ada stempel,adalah pertimbangan yang keliru dan

tidak objektif, karena keabsahan surat tersebut bukan ditentukan oleh

adanya stempel atau tidak, melainkan kebenaran materil adanya bukti P

- 3 yang sengaja dibuat sebagai bukti pengangkatan Penggugat sebagai

ketua yayasan yang turut dihadiri oleh ERRY ABIMANYU, SP,.MP H.( ic. Tergugat I) dan DIDI SUMANTRI, SE (ic. Tergugat II) (vide daftar hadir anga 24 dan 25 bukti P - 8), yang pada saat itu tidak ada

keberatan dari siapapun;

- Bahwa pertimbangan Majelis terkait bukti P – 3 di atas tidak konsisten

dengan pertimbangan sebelumnya yang mengakui keberadaan bukti P –

3 dan P-8 sebagaimana pertimbangan pada alinea 9 dan 10 halaman

25-26;

- Bahwa tidak benar pertimbangan Majelis pada alinea 7 halaman 27 yang

menyatakan bahwa bukti T -1 dilampirkan dalam Berita Acara rapat ( T –

2 ), yang benar dan faktual adalah bukti T – 1 dan T – 2 masing-masing

berdiri sendiri dan terpisah, seperti terbukti dalam bukti T-2 Berita Acara

Rapat tidak ada ada satu katapun yang menyatakan bahwa rapat

dimaksud sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan pemberhentian

Penggugat ( T-1), jadi secara faktual bukti T – 1 tidak ada kaitannya

dengan bukti T – 2, oleh karena itu pertimbangan Majelis tersebut keliru

dan harus dikesampingkan;

- Bahwa pertimbangan MajelisHakim pada alinea ke tujuh halaman 27

sangat keliru dan tidak objektif bahkan bertentangan dengan fakta yang

sesungguhnya tentang Berita Acara Rapat sebagai dimaksud Akte

Nomor 42 tanggal 29 Agustus 2016 ( T-2), jika Majelis mencermati

secara teliti dan objektif tentang bukti T – 2 tersebut, maka seharusnya

Majelis dapat memberikan pertimbangan yang objektif sesuai dengan

pertimbangan Majelis sebelum yang menerima bukti P -1 / T - 3 tentang

Akte pendirian yayasan yang menjadi undang-undang bagi Penggugat

dan Para Tergugat dalam mengelola yayasan sebagai berikut :

Bahwa tindakan Tergugat I, II, III, IV, V yang melakukan rapat

pemberhentian dan pembentukan pengurus baru yayasan di kantor

Notaris EMMY WILIS, SH ( Ic. Tergugat VI ) seperti dimaksud dalam

Akte Nomor 42 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Berita Acara Rapat

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


adalah bertentangan atau melanggar ketentuan Akta Pendirian

YASPEND PABA Binjai Nomor 01 tanggal 01 Juli 2010 yang dibuat

oleh Notaris Khairunisa, SH atau UU No. 16 Tahun 2001 juncto UU

No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001

Tentang Yayasan;

Bahwa quod non benar Pembina hadir dan menghadap Tergugat VI

dalam keadaan sakit sebagai ketua rapat yang ingin membentuk

kepengurusan yayasan yang baru, maka sepatutnya Tergugat VI

selaku Notaris mengingatkan dan mengarahkan agar proses

pembentukan kepengurusan yayasan yang baru tetap mengacu

kepada prosedural yang sesuai Undang-undang Yayasan dan

ketentuan yang telah ditetapkan dalam Akte Pendirian YASPEND

PABA Binjai Nomor 1 Tahun 2010;

Bahwa ternyata prosedural rapat pemberhentian pengurus

bertentangan dengan Pasal 10 ayat (2) jo. Pasal 12 ayat (10) Akta

Pendirian YASPEND PABA Binjai Nomor 01 tanggal 01 Juli 2010,

karena keputusan pemberhentian itu diambil secara bersama-sama

dengan suara bulat dari Tergugat I, II, III, IV, V, padahal kedudukan

Tergugat I, II, III, IV, V pada saat itu sebagai anggota pengurus atau

pengawas bersama dengan Penggugat yang sama sekali tidak

mempunyai kewenangan dalam memberhentikan Penggugat, karena

kewenangan pemberhentian Penggugat berada di tangan Pembina

seorang diri;

Bahwa pemberhentian tersebut melanggar Pasal 28 ayat (3) huruf e

dan ayat (4) Akta Pendirian YASPEND PABA Binjai Nomor 01

tanggal 01 Juli 2010, karena pemberhentian tersebut dilakukan tanpa prosedural peringatan dan pemberhentian sementara yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat IV dan V selaku pengawas, sehingga dengan proses tersebut Penggugat berhak

melakukan pembelaan diri sebelum diambil keputusan, seperti terbukti dalam Berita Acara Rapat ternyata Penggugat sama sekali tidak dilibatkan dalam rapat yayasan di kantor Tergugat VI yang seyogianya dapat digunakan Penggugat untuk memberikan

keterangan sebelum diambil keputusan pemberhentian;

Bahwa di dalam Berita Acara Rapat ( Bukti T –2 ) tidak ada ditegaskan tentang pembatalan atau pencabutan Surat

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Panca Abdi Bangsa Binjai Nomor : 02 / P / YP – PB / VI / 2016 tanggal 12 Juni tahun 2016 ( Bukti P – 3 ) yang dibuat oleh Pembina, padahal keputusan

tersebut masih berlaku dan sah sebagai keputusan Pembina;

Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai pengurus yayasan dan

atau pembentukan kepengurusan yayasan yang baru atas nama

Tergugat I, II, III, IV, V yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V

dan Tergugat VI seperti dimaksud dalam Berita Acara Rapat Akte

Nomor 42 tanggal 29 Agustus 2016 adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan denganAkte Pendirian YASPEND PABA Binjai Nomor 1 Tahun 2010;

Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI

adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka sangat beralasan hukum apabila Akte Nomor 42 Berita Acara Rapat tanggal 29 Agustus 2016 berikut kepengurusan atas nama Susi Dharmawati, SH ic. Tergugat III selaku Ketua YASPEND PABA Binjai dinyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum yang mengikat, serta segala akibat hukum yang ditimbulkan dari keputusannya sebagai Ketua YASPEND PABA Binjai atau segala perubahan Anggaran Dasar dan atau Data Yayasan yang akta dan dokumen pendukungnya berdasarkan Akte Nomor 42 harus dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis yang telah dibantah

oleh Pembanding / Penggugat di atas, maka sangat beralasan apabila

MajelisHakim Pengadilan Tinggi Medan menerima dan mengabulkan

gugatan Pembanding/Penggugat seluruhnya;

5. Majelis Hakim tidak mengadili semua petitum - Bahwa yang membuat dan mengajukan gugatan aquo adalah

Pembanding/Penggugat, oleh karena secara hukum acara sepatutnya

seluruh petitum Pembanding/Penggugat diadili dan dipertimbangkan

satu demi satu oleh Majelis, sehingga Hakim dapat menarik kesimpulan

terbukti/tidaknya apa yang dibuat dalam petitum tersebut, namun

ternyata tidak satupun dari petitum gugatan aquo yang dipertimbangkan

satu demi satu oleh MajelisHakim PN Binjai;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


- Bahwa adapun petitum gugatan aquo Pembanding/Penggugat adalah

sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan dan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bergerak

dan tak bergerak dari masing-masing atau bersama-sama Tergugat I,

II, III, IV, V dan Tergugat VI (coservatoir Beslag) yang akan diajukan

kemudian;

3. Menyatakan pengangkatan kembali Penggugat sebagai Pengurus /

Ketua Umum YASPEND PABA Binjai bersama dengan Tergugat I, II,

III, IV, V berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan

Panca Abdi Bangsa Binjai Nomor : 02 / P / YP – PB / VI / 2016

tanggal 12 Juni tahun 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum

yang mengikat;

4. Menyatakan rapat pemberhentian Penggugat sebagai pengurus

yayasan dan rapat pembentukan pengurus yayasan yang baru atas

nama Tergugat I, II, III, IV, V yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III,

IV, V dan Tergugat VI seperti dalam Akte Nomor 42 Berita Acara

Rapat tanggal 29 Agustus 2016 adalah merupakan perbuatan

melawan hukum;

5. Menyatakan cacat hukum dan batal atau tidak berkekuatan hukum

Akte Nomor 42 Berita Acara Rapat tanggal 29 Agustus 2016 yang

dibuat Tergugat VI;

6. Menyatakan kepengurusan / Ketua atas nama Susi Dharmawati, SH

ic. Tergugat III seperti dimaksud Akte Nomor 42 atau segala akibat

hukum yang ditimbulkan dari keputusannya sebagai Ketua

YASPEND PABA Binjaiadalah batal atau tidak mempunyai kekuatan

hukum yang mengikat ;

7. Menyatakan segala perubahan Anggaran Dasar dan atau Data

Yayasan yang akta dan dokumen pendukungnya berdasarkan Akte

Nomor 42 adalah batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang

mengikat;

8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V serta Tergugat VI secara

tanggung renteng untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.

102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Penggugat dan kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar

Rp.3.000.000.000,- ( tiga milyar rupiah );

9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V serta Tergugat VI secara

tanggung renteng membayar uang paksa/dwangson sebesar Rp.

6.000.000. (Enam juta rupiah) perhari atas keterlambatan Tergugat I,

II, III, IV, V serta Tergugat VI melaksanakan putusan a qua;

10. Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan dengan

serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi dari

Tergugat I, II, III, IV, V serta Tergugat VI;

11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V serta Tergugat VI membayar

biaya perkara;

SUBSIDAIR : Jika MajelisHakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,

Penggugat/Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan agar

sudi memeriksa, menerima permohonan dan memori banding ini, dan

selanjutnya mohon mengambil putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Menerima dan Mengabulkan Gugatan

Penggugat/Pembanding untuk Seluruhnya;

- Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa

Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Para Terbanding semula

Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal

06 September 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Binjai tanggal 06

September 2018, yang memohon agar Pengadilan Tinggi mengadili perkara ini

dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai tingkat pertama

tanggal 28 Juni 2018 telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang

yang berlaku karena telah dipertimbangkan dengan cermat dan didasari

oleh dasar hukum yang kuat sehingga telah memenuhi nilai-nilai

keadilan;

2. Bahwa MajelisHakim Pengadilan Negeri Binjai tingkat pertama telah tepat

dalam memberikan pertimbangan hukumnya berdasarkan bukti-bukti dan

fakta-fakta yang muncul didepan persidangan sehingga Putusan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


MajelisHakim Pengadilan Negeri Binjai tingkat pertama dapat

dipertanggung jawabkan secara hukum;

3. Bahwa Pengadilan Negeri Binjai dalam hal ini sudah tepat dan benar

memutus Perkara Perdata Nomor : 37/ Pdt.G/2017/ PN-Bnj tertanggal 28

Juni 2018 berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap

dipersidangan oleh karena itu relevan untuk di kuatkan dan dipertahankan oleh Ketua Pengadilan Tingga Medan dan atau Majelis Hakim Tinggi Medan yang nantinya akan mengadili dan memutus perkara aquo ini;

4. Bahwa Pembanding sangat keliru mengatakan Putusan MajelisHakim

tidak memuat keterangan Saksi dan bukti tertulis dalam uraian tentang

duduk perkara justru MajelisHakim Pengadilan Negeri Binjai telah benar-

benar mempelajari dan mempertimbangkan secara benar bukti-bukti dan

fakta-fakta yang muncul dalam persidangan;

5. Bahwa selanjutnya dalil dan dalih Pembanding dalam Memori

Bandingnya yang mengatakan :

- Pertimbangan Hukum MajelisHakim tidak mencerminkan rasa

keadilan, tidak memulihkan hubungan sosial dan tidak memberi

kemanfaatan / kesejateraan bagi Penggugat dan Tergugat I s/d

Tergugat V.

- Pertimbangan MajelisHakim tentang pokok perkara tidak faktual dan

tidak memahami seutuhnya tentang apa yang menjadi pokok perkara.

- MajelisHakim keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup

kuat, logis serta tidak konsisten dalam memberikan pertimbangan

terhadap alat bukti surat, Saksi, Saksi ahli maupun terhadap fakta

yuridis.

- MajelisHakim tidak mengadili semua petitum .

Semua itu adalah alasan dalil dan dalih Pembanding yang saling

bertentangan yang oleh karena itu Putusan Hakim Pengadilan Negeri

Binjai sudah tepat dan benar dan harus dipertahankan serta di kuatkan ;

6. Bahwa alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding

adalah alasan-alasan yang tidak cukup sempurna dan atau tidak cukup

bukti oleh karena itu Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan atau

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


MajelisHakim Tinggi Medan yang nantinya akan mengadili perkara aquo

dapat Menolak semua alasan alasan Memori Banding yang di ajukan

oleh Pembanding;

7. Bahwa pernyataan Pembanding di dalam Memori Banding sangat terkesan Emosional dan tidak didasari oleh dasar hukum yang jelas,justru MajelisHakim Pengadilan Negeri Binjai telah benar-benar

mempelajari dan mempertimbangkan secara benar bukti-bukti dan fakta-

fakta yang muncul dalam persidangan, oleh karena itu MajelisHakim

Pengadilan Negeri Binjai sudah mempunyai pertimbangan serta dasar

hukum yang kuat sehingga telah memenuhi nilai-nilai keadilan dan dapat

dipertanggung jawabkan secara hukum ;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti surat yang terungkap di

Persidangan Pengadilan Negeri Binjai, bahwa dahulu sebagai Tergugat

sekarang sebagi Terbanding maka adapun bukti-bukti surat yang di

munculkan dalam persidangan oleh Tergugat/Terbanding adalah sebagai

berikut :( bukti surat terlampir dalam berkas Kontra Memori Banding) ;

1) Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Hj. Sukartini Sitepu

selaku Pembina Yasasan Pendidikan Panca Abdi Bangsa Binjai

(Yaspend Paba Binjai) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :

04/YP-PB/BJ/VI/15-16 dengan ini memberhentikan dan atau

memecat Ir. H. Sufrie Hamdani sebagai Ketua Umum Yasasan

Pendidikan Panca Abdi Bangsa Binjai, sejak tanggal Surat Keputusan

ini di keluarkan/ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2016;

Yang telah dibubuhi materai, dinazegelen di Kantor Pos yang

menyatakan TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA, dan oleh

karenanya merupakan alat bukti yang sempurna/autentik maka

dengan ini diberi Tanda Bukti T - 1 ;

2) Fotocopy sesuai dengan aslinya Akte Berita Acara Rapat Nomor 42

tertanggal 29 Agustus 2016 berdasarkan Musyawarah rapat yang di

pimpin oleh Pembina Yasasan Pendidikan Panca Abdi Bangsa Binjai

(Yaspend Paba Binjai) dengan acuan Akta Pendirian Nomor 1

tertanggal 01-Juli-2010 yang di buat di hadapan Notaris Khairunisa

SH dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 30-12-2010 di

bawah Nomor : AHU-5226.AH.01.04 Tahun 2010 ;





3) Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Nomor 1 tertanggal

01-Juli-2010 yang di buat di hadapan Notaris Khairunisa SH dan

telah disahkan oleh Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 30-12-2010 di bawah

Nomor : AHU-5226.AH.01.04 Tahun 2010 ;




dengan ini diberi Tanda BuktiT - 3 ;

4) Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Nomor : AHU-

5226.AH.01.04 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Yayasan tertangal

30 Desember 2010 ;





5) Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Berita Acara Rapat Yayasan

Pendidikan Panca Bangsa Binjai Yang Disingkat Dengan Yaspend

PABA Binjai Nomor 04 tanggal 04 Maret 2017 ;





6) Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kementerian

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat

Jenderal Administrasi Hukum Umum. Perihal : Penerimaan

Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Pendidikan Panca Abdi Bangsa Binjai. Nomor : AHU-AH.01.06-

0000786 Diterbitkan di Jakarta Tanggal 06 Maret 2017 ;





7) Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dokter Rumah

Sakit Bangkatan PT. Perkebunan Nusantara II Nomor : 2.

RSB/1123/RM-SKD/XI/2016 Tanggal 01 Nopember 2016 Atas Nama

Hj. Sukartini ;





8) Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor

: 473.3-242 yang di buat dan dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan

Rambung Barat pada tanggal 06 07-2017 ;





9) Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Gabungan

Yayasan Pendidikan Panca Abdi Bangsa Binjai Akte Nomor : 12

tanggal 08 Juli 2017 ;





10) Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kementerian

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat

Jenderal Administrasi Hukum Umum. Perihal : Penerimaan

Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan

Pendidikan Panca Abdi Bangsa Binjai. Nomor : AHU-AH.01.06-

0005810 Diterbitkan di Jakarta Tanggal 11 Juli 2017 ;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN






9. Bahwa Pengadilan Negeri Binjai dalam hal ini sudah tepat dan benar

memutus Perkara Perdata Nomor : 37/ Pdt.G/2017/ PN-Bnj tertanggal 28

Juni 2018 berhubung sudah sesuai dengan koridor hukum dan ketentuan

Undang-undang yang berlaku karena hal tersebut telah dipertimbangkan

dengan cermat dan didasari oleh dasar-dasar hukum yang

kuatberdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti surat yang diberikan oleh

Terbanding dalahu sebagai Tergugat dan sekarang sebagai Terbanding

maka oleh karena itu relevan untuk di kuatkan dan dipertahankan melalui Kontra Memori Banding ini Mohon Kepada Yang Terhormat

Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan atau Yang Mulia MajelisHakim

Pengadilan Tinggi Medan yang Memeriksa Perkara a quo;

Bahwa dikarenakan putusan dan pertimbangan Pengadilan Negeri Binjai tingkat

pertama telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah

memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka dapat

disimpulkan MajelisHakim Pengadilan Negeri Binjai tingkat pertama tidak salah

menerapkan hukum dan tidak ada syarat-syarat yang dilanggar dalam

mengambil keputusan dalam perkara a quo. Dengan demikian Terbanding

melalui Kontra Memori Banding ini Memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan atau Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Yang Memeriksa Perkara, untuk menerima Kontra Memori

Banding ini, seraya memeriksa mengadili dan mengambil Keputusan yang

Amarnya adalah sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menolak Permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding berikut dengan segala alasanya;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Perkara Perdata Nomor : 37/ Pdt.G/2017/PN-Bnj tanggal 28 Juni 2018;

- Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang Memeriksa

Perkara berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (ex aequo

et bono);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding

Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding Para Terbanding

semula Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI, akan dipertimbangkan terlebih dahulu

Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 28 Juni 2018 Nomor

37/Pdt.G/2017/PN Bnj sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah

mempertimbangkan dalam putusannya pada halaman 20 mengenai eksepsi,

akan tetapi dalam amar putusannya tidak mengadili atau memutusnya dalam

eksepsi, maka setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari

pertimbangan-pertimbangan tentang eksepsi dari Para Terbanding semula Para

Tergugat I, II, III, IV. V dan VI, ternyata telah tepat dan benar dan tidak

bertentangan dengan hukum yang berlaku untuk itu, akan tetapi dalam menarik

kesimpulannya menyatakan tidak dapat diterima, seharusnya adalah menolak

Eksepsi dari Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tersebut,

dengan tambahan pertimbangan bahwa yang dimaksud dengan gugatan

obscuur libel adalah apabila surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga

formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat

formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk) atau tidak

jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi tidak

menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang

mendasari gugatan, atau bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan

dasar fakta (Fatelijke grond). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat

formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu

(eenduideljke en bepaaldeconclusie). Bahwa dalam gugatan perkara ini antara

Posita dengan Petitum, sudah dijelaskan, dan posita dengan petitum sudah

saling mendukung dan tidak saling bertentangan, sehingga dengan demikian

eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terlepas dari Memori banding dari Pembanding

semula Penggugat dan Kontra Memori banding dari Para Terbanding semula

Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang Eksepsi dari Penasihat

Hukum Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tersebut dalam

putusannya halaman 20, dengan menyimpulkan Eksepsi dari Para Tergugat I, II,

III, IV, V dan VI tersebut tidak dapat diterima, akan tetapi dalam amar putusan

belum dicantumkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki

amar putusan perkara ini sepanjang mengenai Eksepsi tersebut, sehingga amar

selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula

Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Tergugat

I, II, III, IV, V dan VI tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding

mempertimbangkan sebagai berikut :

Mengenai Ad 1 : Putusan Majelis Hakim tidak memuat keterangan Saksi dan bukti tertulis dalam uraian Tentang Duduk Perkara.

- Bahwa berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 44 Tahun 2014

tentang Pemberlakukan Template Putusan dan Standar Penomoran

Perkara Peradilan Umum disebutkan bahwa keterangan saksi tidak lagi

harus dimuat didalam putusan, namun dapat dengan menunjuk pada

Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara yang bersangkutan, karena

Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dari Putusan Perkara yang bersangkutan, yang dalam Lampiran Surat

Keputusan tersebut berupa contoh format putusan dibunyikan sebagai

berikut :

“Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah

mengajjukan bukti berupa P-1 sampai dengan P...... dan Saksi-Saksi

yaitu 1. ......2.....dst:”

“Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat,

yaitu alat bukti Surat P-.....tentang dan P-....tentang..... serta Saksi

....yang pada pokoknya menerangkan.....dan Saksi..... serta keterangan

Ahli......yang pada pokoknya berpendapat : ......................

“Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah

mengajjukan bukti berupa T-1 sampai dengan T...... dan Saksi-Saksi

yaitu 1. ......2.....dst:”

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


“Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat,

yaitu alat bukti Surat T-.....tentang dan T-....tentang..... serta Saksi

....yang pada pokoknya menerangkan.....dan Saksi..... serta keterangan

Ahli......yang pada pokoknya berpendapat : ......................

Bahwa didalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada

putusannya halaman 19 telah disarikan dengan kalimat sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu

yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat

dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini”

Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat, bahwa tidak dimuatnya keterangan Saksi-Saksi dan Daftar

Surat Bukti kedua pihak berperkara dalam putusan Majelis Hakim Tingkat

Pertama, akan tetapi hanya menunjuk “segala sesuatu yang termuat

dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi

bagian tak terpisahkan dari putuan ini”, hal tersebut tidak menjadikan

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjadi tidak objektif serta

mengaburkan fakta-fakta keterangan Saksi, yang dapat merugikan

kepentingan Para Pihak berperkara dan hal itu tidaklah menyebabkan

putusan tersebut menjadi batal demi hukum;

- Demikian halnya dengan daftar Surat Bukti, karena sudah lengkap

dimuat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat putusan

tidak ada keharusan dimuat lagi semua dalam putusan, akan tetapi baik

keterangan Saksi-saksi tersebut, maupun Surat-surat bukti harus

dipertimbangkan satu persatu dan dikaitkan antara bukti yang satu

dengan lainnya yang berhubungan, yang dalam perkara ini Majelis Hakim

Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar;

Mengenai Ad 2 : Pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan, tidak memulihkan hubungan sosial dan tidak memberi kemanfaatan/kesejahteraan bagi Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat V.

- Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena rasa

keadilan bagi setiap orang tidak sama dan adalah sangat relatif, apalagi

bagi pihak yang sudah berpekara, dan putusan pengadilan tersebut yang

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


berpedoman kepada asas manfaat, kepastian hukum dan keadilan itu

sendiri, juga adalah sesuatu yang relatif dan berubah serta dari sudut

pandang mana seseorang melihatnya. Bahwa tidak ada jaminan putusan

ini dapat memulihkan hubungan sosial dan dan kemanfaatan/

kesejahteraan bagi Pembanding semula Penggugat dengan Para

Saudaranya yaitu Para Terbanding semula Terguat I, II, III, IV dan V,

karena hal tersebut tergantung dari sikap batin dan kejiwaan antara

mereka sebagai yang bersaudara kandung apakah mereka dapat

berdamai dalam menyelesaikan perkara ini, dengan tidak

memperhitungkan untung ruginya secara materiil.

Mengenai Ad 3 : Pertimbangan Majelis Hakim tentang pokok perkara tidak faktual dan tidak memahami seutuhnya tentang apa yang menjadi pokok perkara.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang pokok

perkara telah mempertimbangkan dalam putusannya pada halaman 20

sampai dengan pada halaman 28, baru kemudian diambil putusan sesuai

dengan amar putusan tersebut, yang setelah Majelis Hakim Pengadilan

Tingkat Banding membaca dan mempelajarinya dengan seksama,

ternyata dari bukti-bukti Surat Panggugat semula Penggugat dan bukti

Surat Para Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tersebut dihubungkan satu

dengan lainnya dan dengan keterangan Saksi-Saksi Para Pihak,

termasuk keterangan Ahli, dan pertimbangan-pertimbangan tersebut

telah tepat dan benar, demikian juga dalam menarik kesimpulan yang

kemudian dituangkan dalam amar putusan, sehingga Majelis Hakim

Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-

pertimbangan tersebut;

Mengenai Ad 4 : Majelis Hakim keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup kuat, logis serta tidak konsisten dalam memberikan pertimbangan terhadap alat bukti surat, Saksi, Saksi Ahli maupun terhadap fakta yuridis.

- Bahwa pemberhentian Pembanding semula Penggugat dilakukan dengan

menghadirkan Pembina Yayasan Pendidikan Panca Abdi Bangsa Binjai,

yaitu Sukartini Sitepu, meskipun dalam keadaan sakit, tetapi masih

dalam keadaan sadar dan faham akan tindakan hukum yang dilakukan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


itu, karena yang bersangkutan tidak ada melakukan protes pada saat itu

dan yang bersangkutan juga tidak dalam posisi dibawah pengampuan

yang tidak cakap atau tidak faham atau tidak mengerti dengan perbuatan

hukum itu, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding

berpendapat bahwa tindakan Pembina Yayasan dihadapan Para

Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, dan V masih dalam batas-batas

yang dibenarkan atau dibolehkan dalam undang-undang maupun

Anggaran Dasar Pendirian Yaspend PABA (bukti P-1/T-3), dan tidak

dapat dikategorikan sebagai penyalah gunaan keadaan;

Mengenai Ad 5 : Majelis Hakim tidak mengadili semua petitum

- Bahwa apabila pokok gugatan sudah dipertimbangkan dan ternyata tidak

cukup bukti, sehingga ditolak, maka tidak ada kewajiban bagi Hakim

untuk mempertimbangkan atau membuktikan gugatan ascessoir

selanjutnya atau selebihnya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

Pertama dalam hal ini tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan

VI dalam Kontra memori Bandingnya pada pokoknya memohon agar Majelis

Hakim Tingkat banding menolak Memori Banding dari Pembanding semula

Penggugat tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai Perkara

Perdata Nomor : 37/ Pdt.G/2017/PN-Bnj tanggal 28 Juni 2018, maka dengan

pertimbangan-pertimbangan terhadap Memori banding dari Pembanding semula

Penggugat tersebut diatas, dan alasan-alasan yang diajukan oleh Pembanding

semula Penggugat tidak cukup beralasan menurut hukum, maka mutatis

mutandis Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Tergugat I, II, III,

IV, V dan VI tersebut dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca,

meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang

berhubungan dengan perkara ini, mulai dari gugatan, jawab menjawab, bukti-

bukti spurat-surat dan Saksi-Saksi dari Kedua pihak berperkara dan Berita

Acara Sidang serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor

37/Pdt.G/2017/PN Bnj tangggal 28 Juni 2018, memori dan kontra memori

banding yang diajukan oleh kedua pihak yang berperkara, MajeIis Hakim

Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan

Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Binjai dalam perkara a quo telah

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


menerapkan peraturan hukum yang berlaku/sesuai dengan hukum

sebagaimana mestinya, dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan

benar, dan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Para Pihak

tersebut hanya merupakan pengulangan-pengulangan saja dan sudah

dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama,

sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tingkat

Pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding

menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini dengan tambahan

pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi dalam amar

putusannya harus diperbaiki sepanjang mengenai Eksepsi, karena belum

dicantumkan dalam amar putusannya dalam Eksepsi, sehingga amar

putusannya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukumnya

mengenai kepada siapa dibebankan biaya perkara, maka oleh kerena

Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah (vide pasal 192

ayat (1) RBg), maka Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya

perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan

sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata

untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van Het

Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-

227.)Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman

jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan

perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I: 1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula

Penggugat tersebut;

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor

37/Pdt.G/2017/PN Bnj, tanggal 28 Juni 2018 tersebut, sehingga amar

selengkapnya adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I : DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V

dan VI tersebut;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya

perkara dalam dua tingkat Pengadilan, dan dalam tingkat banding

sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 oleh kami AGUSTINUS SILALAHI, SH MH sebagai Hakim Ketua, POLTAK SITORUS, SH MH dan

PONTAS EFENDI, SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan

tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan

didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu HERRI, SH sebagai

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh dan

Kuasa Para Terbanding;

Hakim Anggota Hakim Ketua ttd ttd

POLTAK SITORUS, SH MH AGUSTINUS SILALAHI, SH MH

ttd

PONTAS EFENDI SH MH

Panitera Pengganti ttd

HERRI, SH

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,- 2. Redaksi putusan Rp. 5.000,- 3. Biaya Pemberkasan Rp.139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

P U T U S A N DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN … fileHalaman 1 dari 63 Putusan Nomor 408/Pdt/2018/PT MDN P U T U S A N Nomor 408/Pdt/2018/PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

Documents