Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 1 P U T U S A N NOMOR : 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: Nama lengkap : HARUN, S.Pdi; Tempat lahir : Kelapa Sebatang; Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 21 Pebruari 1977; Jenis kelamin : Laki-laki; Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia; Tempat tinggal : Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara; Agama : Islam; Pekerjaan : Guru (Mantan Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara Periode 2010 - 2013); Pendidikan : S 1 (Tarbiyah Keguruan); Terdakwa telah ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh : 1. Penyidik tidak dilakukan penahanan; 2. Penuntut Umum tanggal 22 April 2016 Nomor: PRINT- 04/N.2.16./Ft.1/04/2016, dalam penahanan Kota, sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016; 3. Penetapan Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim menjadi tahanan Rumah tahamam Negara Nomor Penetapan: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Mdn tanggal 10 Mei 2016, sejak tanggal 10 Mei 2016 samoai dengan tanggal tanggal 08 Juni 2016; 4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan No. 51/ Pen/ Pid.Sus-TPK/2016/PN-MDN, sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016; 5. Perpanjangan Penahanan oleh atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan oleh wakil Ketua tanggal 02 Agustus 2016, Nomor : 197 / Pen.Pid.Sus-TPK / 2016 / PENGADILAN TINGGI MEDAN
266
Embed
· Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 1 P U T U S A N NOMOR : 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 1
P U T U S A N NOMOR : 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak
Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:
Nama lengkap : HARUN, S.Pdi;
Tempat lahir : Kelapa Sebatang;
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 21 Pebruari 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh
Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara
Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru (Mantan Ketua KPU Kab.
Labuhanbatu Utara Periode 2010 - 2013);
Pendidikan : S 1 (Tarbiyah Keguruan);
Terdakwa telah ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan Surat
Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :
1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tanggal 22 April 2016 Nomor: PRINT-
04/N.2.16./Ft.1/04/2016, dalam penahanan Kota, sejak tanggal 22 April 2016
sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;
3. Penetapan Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim menjadi tahanan Rumah
tahamam Negara Nomor Penetapan: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Mdn tanggal
10 Mei 2016, sejak tanggal 10 Mei 2016 samoai dengan tanggal tanggal 08
Juni 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan dengan No. 51/ Pen/ Pid.Sus-TPK/2016/PN-MDN,
sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan oleh wakil
Ketua tanggal 02 Agustus 2016, Nomor : 197 / Pen.Pid.Sus-TPK / 2016 /
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 2
PT.MDN, terhitung tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06
September 2016;
6. Perpanjangan Penahanan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan (II) oleh wakil ketua tanggal 02
September 2016 Nomor : 220 / Pen.Pid.Sus-TPK / 2016 / PT.MDN, terhitung
tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2016;
7. Majelis Hakim PengadiIan Tinggi Medan tanggal 03 Oktober 2016 No.
274/Pen.Pid.Sus./TPK/2016 PT-MDN sejak tanggaI 03 Oktober 2016 sampai
dengan 01 Nopember 2016;
8. Perpanjangan penahanan atas nama Ketua PengadiIan Tinggi Medan oleh
wakil ketua tanggal 21 Oktober 2016 No. 302/Pen.Pid.Sus./TPK/2016 PT-MDN
sejak tanggaI 02 Nopember 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Adi Mansar, SH, M.Hum, Guntur
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 10 Nopember 2016 Nomor:
318/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN, oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan
untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan perkara tindak pidana korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Septmber 2016 No.
42/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Mdn;
Membaca Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Rantai Prapat tertanggal 27 April 2016 No. Reg. Perk.PDS-04/RP-RAP/04/2016,
yang dibacakan dipersidangan tanggal 10 Mei 2016, Terdakwa telah didakwa
sebagai berikut:
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 3
PRIMAIR: -----Bahwa terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhan Batu Utara berdasarkan Surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 2896/Kpts/KPU-Prov-
002/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara bersama dengan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd. selaku Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Surat
Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera
Utara Nomor : 367/Kpts/Setjen/Tahun 2011 tanggal 9 Juni 2011 tentang
Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara dan selaku Atasan
Langsung Bendahara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu
Utara berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1056/Kpts/Sesprov.002/2012 tanggal 31
Agustus 2012 serta selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor : 01/Kpta/Setjen/TAHUN 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang
Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2012 dan berdasarkan juga
Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01/SJ/I/2013
tanggal 2 Januari 2013 Perihal Penunjukan Penanggungjawab Pengelolaan
Keuangan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan bersama dengan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Surat
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
Nomor: 1056/Kpts/Sesprov.002/2012 tanggal 31 Agustus 2012, pada waktu-
waktu bulan Agustus tahun 2012 sampai dengan bulan Mei tahun 2013, atau
pada waktu lain dalam antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013,
bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara di
Jalan Serma Ghazali No. 08 Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara atau
setidak-tidaknya ditempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang
Nomor : 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3
angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yang termasuk daerah Hukum
Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Sumatera Utara di Pengadilan
Negeri Medan, “secara melawan hukum melakukan perbuatan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 4
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
melakukan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera
Utara (Pilgubsu) dan untuk melakukan kegiatan Pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara membuat Keputusan Nomor :
01/Kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara
Tahun 2013, sebagai dasar bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera
Utara dalam melakukan kegiatan Pilgubsu tersebut.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan
Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2013, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan dana hibah ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar Rp. 7.258.018.405,- (tujuh milyar dua ratus lima puluh delapan juta delapan belas ribu empat ratus lima rupiah) untuk kegiatan terhitung
bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan bulan Mei 2013 dan pencairan
uang dari Rekening milik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera
Utara ke Rekening Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu
Utara nomor rekening 211 01.02.000055-0 atas nama KPU Labuhanbatu
Utara yang pencairannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :
Tahap I tanggal 24 September 2012 sebesar Rp1.233.243.167,00
(satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga
ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
Tahap II tanggal 03 Desember 2012 sebesar Rp1.060.602.000,00
(satu milyar enam puluh juta enam ratus dua ribu rupiah).
Tahap III tanggal 07 Februari 2013 sebesar Rp4.964.173.239,00
(empat milyar sembilan ratus enam puluh empat juta seratus tujuh
puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah.
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012, saksi Drs. ABD. RAJAB, M.M
selaku Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat
Keputusan Nomor 1056/Kpts/Sesprov.002/2012 tentang Pengangkatan
Pembantu dan Atasan Langsung Bendahara Pembantu di KPU
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 5
Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013. SK
tersebut menetapkan untuk unit kerja KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara
adalah:
N
o
Nama/NIP Jabatan Jabatan Penyelenggaraan
Pilgub dan Wagubsu
1 YUSNIDAR
19740810199812000
1
Staf Bendahara Pembantu
2 Drs. YAFIT HAM,
M.Pd
19680801199512100
1
Sekretaris
KPU
Labuhanbat
u Utara
Atasan Langsung Bendahara
- Bahwa pada tanggal 28 September 2012, terdakwa HARUN, S.Pdi selaku
Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara yang diangkat berdasarkan
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor
: 2896/Kpts/KPU-Prov-002/2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara,
dengan keanggotaan yaitu :
1). HARUN, S.Pdi, sebagai Ketua.
2). Drs. KHAIRUDDIN MARPAUNG, sebagai anggota.
3). HABIBULLAH, SP, sebagai anggota.
4). MARULI SITORUS, sebagai anggota.
5). Drs. JUANIDI, sebagai anggota.
telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 0020/Kpts/KPU-LBU/IX/2012
tentang Pembentukan dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) di Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Pemilihan
Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara pada KPU
Labuhanbatu Utara Tahun 2013. SK tersebut membentuk dan mengangkat
PPK sebagai berikut :
No Nama Kecamatan PPK 1 Kulauh Hulu Muhammad Ramadhan
Andi Santiago, SE
Lusi Arrianingsih,S.Ag
Siswa Rubiono, SH
Sri Sa’dah, Amd.AL
2 Kualuh Selatan Agus Asno
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 6
Yenli Zulka
Siti Rahayu, S.Pd
Edi Ikhwan
Putra Jaya
3 Na IX-X Zulpan Hadi
Henni Herawati
Hermansyah Putra Situmorang
Roni Situmorang
Indra Lubis
4 Aek Natas Mukhlis Naibaho, S.Pdi
Julpiadi Tanjung
Widodo
Samuki, S.Pdi
Darmawati
5 Aek Kuo Amas Ritonga, S.Pd
Haposan Simbolon
Eliadi Marpaung
Pangihutan Pasaribu
Jumahat Tanjung
6 Marbau Pangihutan
Muji Wahono
Edi Koko Herianto
Roiruddin Sagala
Nasrun
7 Kualuh Hilir Yahdin
Basri Jalaluddin
Ahmad Yani
Sudarso SYR
Bahrum Jamil
8 Kualuh Leidong Hidayat
Zainuddin, S.Ag
Jemmi Carter Pardosi
Safrin Ritonga, SH
Herwadi
Didalam SK tersebut menetapkan masa kerja PPK dalam
menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Utara delapan bulan terhitung sejak Oktober 2012 s.d Mei 2013.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 7
- Bahwa pada tanggal 29 September 2012, terdakwa HARUN, S.Pdi selaku
ketua KPU Labuhanbatu Utara membentuk Panitia Pemungutan Suara
(PPS) yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten
Labuhanbatu Utara Nomor 0021/Kpts/KPU-LBU/IX/2012 tentang
Pembentukan dan Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)
di Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan
Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013.
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2012, Khairuddin Syah selaku Bupati
Labuhanbatu Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor
274/192.a/TAPEM/2012 tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia
Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Labuhanbatu Utara pada pemilihan
Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013,
sebagai berikut:
No Nama Kecamatan
Nama/NIP Instansi Induk
1 Kulauh Hulu Ali Usman Sipahutar,
A.md
NIP:
196208051987121001
Sekretaris Kec. Kualuh
Hulu
2 Na IX-X Nuraisyah, SE
NIP:
19621005198622003
Sekretaris Kec. Na IX-X
3 Aek Kuo Ismael Efendi Rambe
NIP
196812011989031005
Kasi Kesos dan Penmas
Kantor Kec. Aek Kuo
4 Aek Natas Sukri
NIP:
196009101983021003
Guru SMPN I Aek Natas
5 Kualuh Hilir Samsudin, SE
NIP:
196301021989031006
Sekretaris Kec. Kualuh
Hilir
6 Marbau Diapari, SE
NIP:
196308251985031004
Sekretaris Kec. Marbau
7 Kualuh
Leidong
Haidir Siregar
131888678
Guru SDN 114614
Teluk Pulai Dalam Kec.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 8
Kualuh Leidong
8 Kualuh
Selatan
H. Darwin Rambe
NIP:
195812311986021021
Kasi Pemerintahan
Kantor Kec. Kualuh
Selatan
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2012, saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku
Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara menerbitkan SK Nomor 0030/Seskab-
002/X/2012 tentang Pengangkatan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK)
Panitia Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara
Tahun 2013. SK tersebut menetapkan PUMK di PPK yaitu:
No Nama Kecamatan
Nama NIP
1 Kulauh Hulu Wiraningsih 197705082006042000
2 Kualuh Selatan Bilmar Sinurat 19761115201001000
3 Na IX-X Tanta Edison
Sembiring, SE
197812012007011000
4 Aek Kuo M. Iqbal Panjaitan 197811282001031000
5 Aek Natas Zupri 197002021993031000
6 Marbau Amaluddin 196104161983121000
7 Kualuh Hilir Syarifuddin 10188038
8 Kualuh Leidong Adiyono 198402172007121000
SK tersebut menetapkan masa kerja PPK dalam menyelenggarakan
Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara selama
delapan bulan terhitung sejak Oktober 2012 s.d Mei 2013 dan Sekretaris
PPK sebagai atasan langsung PUMK. PUMK mempunyai tugas dan
tanggungjawab sebagai berikut:
melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji
kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana
sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara pembantu.
wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur
terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran.
bertanggungjawab atas isi keselamatan kas yang dikelola.
bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakannya.
membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang.
bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung.
- Bahwa mekanisme penyaluran dana hibah dari KPU Provinsi Sumatera
Utara tersebut sesuai dengan kebutuhan tahapan pemilu dan tahapan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 9
bulannya, dengan cara dari PPK mengajukan permintaan ke Bendahara
KPU selanjutnya bendahara KPU mengeluarkan permintaan PPK sesuai
dengan pagu yang sudah ada dan dana tersebut langsung diserahkan
kepada bendahara PUMK (kecamatan) dan selanjutnya bendahara
kecamatan mendistribusikan dana tersebut kepada PPS (Desa) dan KPPS
diwilayahnya, dan yang bertugas membayarkan uang kehormatan/
honorarium PPK se Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah saksi Drs.
YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan selaku
Atasan Bendahara melalui Bendahara Pembantu Pilgubsu Wagubsu tahun
2013 yaitu saksi YUSNIDAR.
- Bahwa dalam pelaksanaannya sesuai dengan Pertanggungjawaban
Penggunaan Dana Hibah yang dibuat oleh Sekretariat KPU Kabupaten
Labuhanbatu Utara bahwa Dana Hibah yang diterima oleh Sekretariat KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut dipergunakan untuk biaya
Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dan biaya Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan
perincian dana yang diserahkan sesuai dengan kuitansi / Tanda Terima
penyerahan yang ditanda tangani oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd
selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara, saksi YUSNIDAR dan ditanda
tangani oleh penerima (PUMK PPK), sebagai berikut :
a. Biaya untuk sekretariat KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara sesuai
Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.240.367.625,- (satu milyar dua ratus
empat puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua
puluh lima rupiah), yang diserahkan sesuai dengan jumlah yang tertera
pada kuitansi / tanda terima sebesar Rp. 990.143.652,-.
b. Kecamatan Kualuh Hulu sebesar Rp. 1.052.908.000,-, yang
diserahkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda
terima sebesar Rp.1.015.340.000,-.
c. Kualuh Selatan sebesar Rp. 921.724.600,-, yang diserahkan sesuai
dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar Rp.
886.406.600,-.
d. Kecamatan Aek Natas sebesar Rp. 672.801.800,- , yang diserahkan
sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima
sebesar Rp.637.483.800,-.
e. Kecamatan NA IX-X sebesar Rp. 824.377.720,-, yang diserahkan
sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima
sebesar Rp.787.209.720,-.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 10
f. Kecamatan Marbau sebesar Rp. 901.259.680,-, yang diserahkan
sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima
sebesar Rp.852.654.180,-.
g. Kecamatan Aek Kuo sebesar Rp. 566.574.280,-, yang diserahkan
sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima
sebesar Rp.540.256.280,-.
h. Kecamatan Kualuh Hilir sebesar Rp. 574.554.500,-, yang diserahkan
sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima
sebesar Rp.550.486.500,-.
i. Kecamatan Kualuh Ledong sebesar Rp. 503.450.200,-, yang
diserahkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda
terima sebesar Rp.479.382.200,-.
Total Jumlah penyerahan dana sesuai dengan yang tertera pada kuitansi /
tanda terima sebesar Rp. 6.739.362.921,- (enam milyar tujuh ratus tiga
puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua
puluh satu rupiah), sedangkan sisa dana hibah sebesar Rp. 518.655.485,-
( Rp. 7.258.018.405,- - Rp. 6.739.362.921,-) adalah merupakan dana yang
peruntukannya untuk Pilgubsu Putaran II, karena tidak ada Pilgubsu
Putaran II maka dana tersebut tidak dipergunakan / realisasikan oleh
Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan uang tersebut pada
tanggal 29 Mei 2013 disetorkan kembali ke Sekretariat KPU Provinsi
Sumatera Utara.
- Bahwa pada saat persiapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Sumatera Utara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam hal persiapan kotak suara untuk
pencoblosan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu
Utara melalui Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Labuhanbatu Utara melakukan peminjaman dan atau permintaan Kotak
Suara dan Bilik Suara kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Labuhanbatu sebagai Kabupaten induk (sebelum pemekaran) dari
Kabupaten Labuhanbatu Utara, atas permintaan tersebut selanjutnya
diserahkan Kotak Suara sebanyak 818 dan bilik suara sebanyak 1636 dari
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu ke
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Bahwa atas penyerahan peminjaman kotak suara tersebut tenyata
terdapat beberapa kotak suara yang belum dirakit masih dalam bentuk
lembaran (namun tidak diketahui jumlahnya secara pasti) dan untuk
merakitnya diperlukan baut, namun pada waktu peminjaman tersebut
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 11
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tidak
menyerahkan baut-baut untuk merakit kotak suara yang belum
dirakit/masih lembaran tersebut kepada Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara, sehingga Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara membutuhkan baut untuk
merakit kotak suara yang belum dirakit. Selanjutnya atas kondisi kotak
suara tersebut saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU
Labuhanbatu Utara menyampaikan permasalahan tersebut kepada Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Utara diantaranya
terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr.
HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI
masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara dan saksi
YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu.
- Bahwa atas permasalahan tersebut selanjutnya saksi Drs. YAFIT HAM,
M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara mengadakan
rapat/pertemuan (yang waktu tepatnya sudah tidak dapat diketahui dengan
pasti) dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Labuhanbatu Utara yang diikuti oleh diantaranya terdakwa HARUN, S.Pdi,
Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI
serta saksi YUSNIDAR, dalam rapat tersebut kemudian dibicarakan
permasalahan adanya beberapa kotak suara yang belum dirakit (namun
jumlahnya tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan perhitungan
secara pasti jumlah kotak suara yang belum dirakit), dan untuk merakit
kotak suara tersebut diperlukan adanya baut, atas permasalahan tersebut
disampaikanlah oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd bahwa didalam
anggaran tidak ada pengadaan baut, oleh karenanya maka pengadaan
baut tersebut tidak dapat disediakan dananya dari anggaran-anggaran
yang ada di KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, oleh karena itu maka
harus dicarikan solusi mengenai pengadaan baut tersebut. Setelah terjadi
pembicaraan-pembicaraan maka diputuskanlah oleh seluruh pihak yang
mengikuti rapat, yaitu diputuskan dan disepakati oleh terdakwa HARUN,
S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP,
Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI masing-masing sebagai
Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara, saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd
selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku
Bendahara Pembantu bahwa dana pembelian baut tersebut akan
dibebankan kepada dana anggaran masing-masing Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) yang dana tersebut dihimpun atau dikumpulkan dengan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 12
cara akan dilakukan pemotongan dana pada setiap pencairan dana yang
dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan
jumlah dana pemotongan berbeda-beda sesuai dengan besaran anggaran
dana Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diberikan tersebut. Bahwa
dalam pertemuan tersebut terdakwa HARUN, S.Pdi, Sdr. HABIBULLAH,
SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI, saksi Drs. YAFIT
HAM, M.Pd serta saksi YUSNIDAR tidak melakukan inventarisir terlebih
dahulu mengenai kebutuhan baut untuk perakitan kotak suara yang
diperlukan, berapa harga perbuah baut tersebut dan berapa jumlah dana
yang dibutuhkan, sehingga karena tidak dilakukannya inventarisir tersebut
maka untuk menentukan jumlah pemotongan dana dari masing-masing
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) jumlahnya ditentukan sepihak oleh
saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara
dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu bersama terdakwa
HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr.
HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI
masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara.
- Bahwa kemudian saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU
Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu
bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu
Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs.
JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara
tidak ada melakukan sosialisasi atau pemberitahuan kepada masing-
masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sehingga pemotongan dana
akan dilakukan secara sepihak dan akan diberitahukan hanya pada saat
setiap pencairan dana Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- Bahwa kemudian sebagai pelaksanaan dari kesepakatan antara terdakwa
HARUN, S.Pdi, saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr.
MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI serta saksi YUSNIDAR untuk
melakukan pemotongan dana dari masing-masing Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK), maka sebagai orang yang melaksanakan pemotongan
tersebut dilakukan oleh saksi YUSNIDAR dengan diketahui dan disetujui
oleh terdakwa HARUN, S.Pdi dan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd.
- Bahwa sebagai perwujudan dari kesepakatan pemotongan dana tersebut
selanjutnya pada saat setiap pencairan-pencairan dana yang digunakan
untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 saksi
YUSNIDAR melakukan pemotongan terhadap seluruh dana anggaran
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) penerima yang jumlahnya tidak sama
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 13
satu sama lain dengan alasan dana tersebut untuk pembelian baut sesuai
kesepakatan antara saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU
Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu
bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu
Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs.
JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara.
Bahwa selain alasan adanya kesepakatan sebagaimana tersebut diatas,
saksi YUSNIDAR juga mengatakan kepada masing-masing Ketua Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK), dan atau Sekretaris PPK dan PUMK
(Pemegang Uang Muka Kecamatan) yang mengambil uang dana Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) bahwa alasan pemotongan tersebut adalah
atas perintah atasannya (yang dimaksud adalah saksi Drs. YAFIT HAM,
M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN,
S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara), saksi YUSNIDAR
juga mengatakan alasan-alasan lainnya seperti pemotongan dilakukan
untuk uang administrasi, uang, minum, uang lelah dan atau uang ketik.
Kemudian untuk melaksanakan pemotongan tersebut saksi YUSNIDAR
sebagai Bendahara Pembantu yang bertugas menyerahkan langsung
secara tunai dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kepada
masing-masing Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan atau
Sekretaris PPK dan PUMK menyerahkan dana dengan jumlah yang lebih
kecil dari kuitansi / tanda terima penyerahan uang yang ditanda tangani
oleh setiap penerima Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Bahwa pada
saat saksi YUSNIDAR setiap melakukan pemetongan dana anggaran
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), maka Ketua Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK), Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan
PUMK se Kabupaten Labuhanbatu Utara menyatakan keberatan dan tidak
mau dilakukan pemotongan, namun saksi YUSNIDAR tetap melakukannya
dengan cara uang tunai yang diberikan kepada penerima dari Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah uang yang jumlahnya telah dilakukan
pemotongan.
- Bahwa terhadap alasan-alasan pemotongan dana anggaran Panitia
Pemilihan Kecamatan yang dilakukan oleh saksi YUSNIDAR selain alasan
pemotongan untuk pembelian baut, seperti alasan pemotongan dilakukan
untuk uang administrasi, uang, minum, uang lelah dan atau uang ketik,
alasan-alasan itu dipergunakan oleh saksi YUSNIDAR untuk melakukan
pemotongan menurut saksi YUSNIDAR adalah karena kehendak
atasannya yaitu saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 14
Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab.
Labuhanbatu Utara.
- Bahwa atas setiap waktu dilakukan pemotongan dana anggaran Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh saksi YUSNIDAR, maka setiap Ketua
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretaris Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) dan PUMK se Kabupaten Labuhanbatu Utara
menyatakan keberatan dan melaporkan perbuatan pemotongan tersebut
kepada saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu
Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu
Utara, namun atas setiap laporan pemotongan tersebut saksi Drs. YAFIT
HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa
HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara tidak
menanggapinya dan hanya berkata nanti akan dibicarakan di Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dan nanti akan
diupayakan dana pemotongan tersebut uangnya akan dikembalikan.
Jawaban saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan terdakwa HARUN, S.Pdi
seperti tersebut disampaikan karena saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan
terdakwa HARUN, S.Pdi adalah orang yang menghendaki dan meminta
untuk dilakukan pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK) yang dilakukan oleh saksi YUSNIDAR tersebut. Setelah adanya
laporan dari Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretaris Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PUMK se Kabupaten Labuhanbatu Utara
mengenai keberatan dilakukannya pemotongan dana anggaran Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK), ternyata pemotongan dana anggaran Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) pada setiap pencairan masih terus dilakukan
sampai dengan kemudian para Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
se Kabupaten Labuhanbatu Utara melapor kembali dan mendesak saksi
Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan
terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara
untuk menghentikan pemotongan tersebut dan mengembalikan uang yang
telah sebelumnya dilakukan pemotongan, namun upaya para Ketua
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Labuhanbatu Utara
tidak ditanggapi dan tidak ditindak lanjuti oleh saksi Drs. YAFIT HAM,
M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN,
S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, dan pemotongan dana
anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tetap terus dilakukan.
- Bahwa selanjutnya menjelang akhir pelaksanaan kegiatan dimana setiap
dana anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 15
dan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) harus dibuat
pertanggungjawaban keuangan dan kegiatannya yang akan diserahkan /
dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara,
sehingga laporan keuangan dan laporan kegiatan penggunaan dana
tersebut harus dibuat sesuai dengan pagu anggaran dan perencanaan
kegiatan yang telah ditetapkan oleh komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sumatera Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu
Utara, maka untuk memenuhi pertanggungjawaban keuangan dan
kegiatan penggunaan dana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Utara Tahun 2013 tersebut selanjutnya saksi Drs. YAFIT HAM,
M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN,
S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara bersama dengan saksi
YUSNIDAR membuatkan kuitansi / tanda terima penyerahan uang yang
ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretaris
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PUMK se Kabupaten
Labuhanbatu Utara dengan kuitansi / tanda terima penyerahan uang yang
tidak ada pemotongan uang/dana seperti yang secara nyata dilakukan
oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu
Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu
Utara bersama dengan saksi YUSNIDAR, dengan cara membuat kuitansi /
tanda terima penyerahan uang yang sesuai dengan jumlah yang tertuang
dalam Pagu Anggaran / Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan selanjutnya
saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan saksi YUSNIDAR meminta / menyuruh
setiap PUMK Kecamatan / Sekretaris PPK untuk menandatangani kuitansi
/ tanda terima penyerahan uang tersebut yang telah sesuai dengan Pagu
Anggaran / RAB dengan alasan agar Laporan Pertanggungjawaban
Keuangan klop atau cocok dengan anggaran yang sebenarnya, atas
perkataan tersebut maka setiap PUMK Kecamatan dan Sekretaris PPK
tidak berani untuk melawan kembali atau tidak melaksanakannya karena
telah menganggap akan sia-sia saja seperti yang sudah pernah dilakukan
sebelumnya, maka selanjutnya setiap PUMK Kecamatan dan Sekretaris
PPK menandatanganinya dihadapan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku
Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku
Bendahara Pembantu bertempat di ruangan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd
yaitu ruangan Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara. Bahwa dalam setiap
saksi YUSNIDAR melakukan pemotongan dana anggaran Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) maka saksi YUSNIDAR selalu melaporkan
hasil pemotongan tersebut kepada saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 16
Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara, adapun rincian dan cara pemotongan
dana-dana tersebut serta cara untuk menutupinya didalam laporan
pertanggungjawaban keuangan dengan membuat laporan
pertanggungjawaban keuangan yang tidak benar adalah sebagai berikut : 1. Bahwa Dana Hibah Pilgubsu Tahun 2013 untuk Kecamatan Kualuh
Hulu yang diterima dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku
Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku
Bendahara Pembantu KPU Labuhan Batu Utara sebesar Rp.
1.052.908.000,00, dalam beberapa tahap pencairan dana tersebut
oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan saksi YUSNIDAR selaku
Bendahara Pembantu melakukan pemotongan yaitu :
Bulan Oktober 2012 saat pencairan dana sebesar Rp.170.943.000,00
oleh saksi YUSNIDAR dipotong sebesar Rp.1.000.000,00 dengan
alasan pemotongan tersebut untuk uang minum honorer KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara, sehingga oleh PUMK diambil dari
dana Belanja Akomodasi rapat kerja PPK dengan panitia Pemutahiran
Data.
Bulan Januari 2013 saat pencairan dana sebesar Rp. 772.774.000,00
oleh saksi YUSNIDAR sebagian dana tersebut dipotong sebesar
Rp.23.000.000,00, sehingga PUMK Kecamatan Kualuh Hulu
menanggulangi dana yang dipotong tersebut dengan mengambil
sebesar Rp. 16.700.000,00 yang diambil dari dana sewa tenda, meja
dan kursi sebanyak Rp. 100.000,00 per TPS per TPS, Jumlah TPS
Kualuh Hulu 167 TPS x Rp. 100.000,00 dan jumlah uang tenda dan
kursi yang dipotong adalah Rp. 16.700.000,00 dan dari
pengangkutan/transportasi logistik sejumlah Rp. 6.300.000,00, hal
tersebut dilakukan sesuai dengan hasil musyawarah antara Sekretariat
dan PPK serta PPS dari 11 desa dan 2 keluharan.
Guna menutupi pemotongan tersebut, PUMK Kecamatan Kualuh Hulu
membuat pertanggungjawabanyang tidak benar dalam SPJ yaitu
sebagai berikut:
No Pos
PAGU
(Rp)
DIPOTONG
(Rp)
DIBAYAR
(Rp)
1 Belanja raker
akomodasi PPK
dengan PPDP
25.570.000,00 1.000.000,00 24.570.000,00
2 Pembentukan
PPK,PPS dan
115.230.000,00 16.700.000,00 98.530.000,00
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 17
KPPS
3 Pengangkutan/t
ransportasi
logistic
58.450.000,00 6.300.000,00 52.150.000,00
Bahwa PUMK Kecamatan Kualuh Hulu menitipkan setoran pajak
sebesar Rp. 39.435.855,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga
puluh lima ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) kepada saksi
YUSNIDAR dengan alasan bahwa PUMK Kualuh Hulu tidak memiliki
NPWP dan yang memiliki NPWP adalah saksi YUSNIDAR selaku
Bendahara Pembantu, akan tetapi uang pajak tersebut tidak ada
disetorkan dan tidak ada bukti penyetoran uang setoran pajak
tersebut. 2. Bahwa Dana Hibah Pilgubsu Tahun 2013 untuk Kecamatan Kualuh Hilir
yang diterima dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU
Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu
KPUD Labuhan Batu Utara sebesar Rp. 1.052.908.000,00, dalam
beberapa tahap pencairan dana tersebut oleh saksi YUSNIDAR selaku
Bendahara Pembantu dilakukan pemotongan yaitu :
Pemotongan untuk pembelian Baut Kotak Suara sebasar
Rp.12.000.000,- sehingga untuk menutupi pemotongan yang dilakukan
oleh saksi YUSNIDAR, PUMK Kecamatan Kualuh Hilir memotong pos
penggunaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
kepada Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 33
6). Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
Nomor 900-8035 dan 1051/KPU.Prov-002/VII/2012 tanggal 31 Agustus 2012,
dan Nomor 900/11765/2012 dan 1720/KPU.Prov-002/VIII/2012 tanggal 26
November 2012, Nomor 900-509 dan 166/KPU.Prov-002/I/2013 tanggal 21
Januari 2013.
a. Pasal 3 ayat 2 yang NPHD menyatakan bahwa KPU melaksanakan dan
bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang
didanai dari dana hibah.
b. Pasal 5 ayat 2 yang NPHD Bendahara adalah pegawai negeri sipil yang
memiliki persyaratan atau pengetahuan pengelolaan keuangan daerah.
7). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Pasal 53 :
(1) Ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat
(1), mempunyai tugas:
a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota
b. bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke
dalam;
c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU
Kabupaten/ Kota; dan
d. menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung
jawab kepada rapat pleno KPU Kabupaten/Kota.
8). Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor :
1056/Kpts/Sesprov.002/2012 tentang Pengangkatan Bendahara Pembantu
Dan Atasan Langsung Bendahara Pembantu Di KPU Kabupaten/Kota Se-
Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan
Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Tahun Anggaran 2012
Dan 2013. Pada Diktum Memutuskan, menetapkan :
Bagian Kedua :
Bendahara Pembantu sebagaimana dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas
dan tanggung jawab :
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 34
1. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji
kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai
dengan perintah bayar Atasan langsung Bendahara Pembantu.
2. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur
terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran.
3. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola.
4. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakannya.
5. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan
6. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung
Bendahara.
Atasan Langsung Bendahara Pembantu sebagaimana disebutkan dalam
Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab :
1. Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran.
2. Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa
dengan pihak ketiga.
3. Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
4. Melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Gubernur
dan wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013.
5. Atasan Langsung Bendahara Pembantu Pemilu gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 bertanggungjawab kepada
Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai Atasan Langsung
Bendahara.
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-
7/PW02/5/2015 tanggal 2 Februari 2015 Hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Kasus Penyimpangan
Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Utara Pada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013,
disebutkan bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara /
daerah pada kasus Penyimpangan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Pada KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013 sebesar Rp. 175.864.925,00 dengan
perhitungan sebagai berikut:
No. Uraian Jumlah (Rp.)
I Bukti Yang Tidak Dapat
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 35
Dipertanggungjawabkan
1. Dana yang diterima dari KPU
Provinsi Sumut untuk KPUD
Labuhanbatu Utara
7.258.018.406,00
2. Bukti yang dapat
dipertanggungjawabkan
6.626.704.921,00
3. Sisa dana 631.313.485,00
4. Pengembalian ke KPU Provinsi (529.993.485,00)
Bukti yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan (I)
101.320.000,00
II Pajak Tidak Disetor Ke Kas Negara
1. Pajak yang dipungut 155.076.707,00
2. Pajak yang disetor (90.531.782,00)
3. Pajak belum disetor (II) 64.544.925,00
III Transfer PUMK ke Bendahara Pembantu KPU Labuhanbatu Utara (III)
10.000.000,00
IV Kerugian Keuangan Negara (I + II + III)
175.864.925,00
Bahwa perbuatan terdakwa HARUN, S.Pdi bersama-sama dengan saksi Drs.
YAFIT HAM, M.Pd dan saksi YUSNIDAR telah tidak sesuai dan bertentangan
dengan :
1). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah.
Pasal 21
Bendahara mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji
kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai
dengan perintah bayar atasan Langsung Bendahara.
b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur
terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran.
c. Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 36
d. Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakannya.
e. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan
f. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung
Bendahara.
2). Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
Nomor 900-8035 dan 1051/KPU.Prov-002/VII/2012 tanggal 31 Agustus 2012,
dan Nomor 900/11765/2012 dan 1720/KPU.Prov-002/VIII/2012 tanggal 26
November 2012, Nomor 900-509 dan 166/KPU.Prov-002/I/2013 tanggal 21
Januari 2013.
a. Pasal 3 ayat 2 yang NPHD menyatakan bahwa KPU melaksanakan dan
bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang
didanai dari dana hibah.
b. Pasal 5 ayat 2 yang NPHD Bendahara adalah pegawai negeri sipil yang
memiliki persyaratan atau pengetahuan pengelolaan keuangan daerah.
Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama dengan saksi Drs. YAFIT HAM,
M.Pd selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara
dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah secara melawan
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi pada kegiatan pengelolaan dana hibah penyelenggaraan Pemilu
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara, telah mengakibatkan kerugian keuangan
negara sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 175.864.925,00 (seratus tujuh puluh
lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima
rupiah) sesuai hasil pemeriksaan audit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera
Utara Nomor : SR- 7/PW02/5/2015 tanggal 2 Februari 2015 atau setidak-tidaknya
sekitar jumlah tersebut.
------ Perbuatan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 37
SUBSIDIAIR: ----- Bahwa terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhan Batu Utara berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2896/Kpts/KPU-Prov-002/2010 tanggal
19 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara bersama dengan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd. selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Labuhanbatu Utara berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 367/Kpts/Setjen/Tahun 2011
tanggal 9 Juni 2011 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara dan
selaku Atasan Langsung Bendahara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Labuhan Batu Utara berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1056/Kpts/Sesprov.002/2012 tanggal 31
Agustus 2012 serta selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor
: 01/Kpta/Setjen/TAHUN 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang
Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2012 dan berdasarkan juga Surat
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01/SJ/I/2013 tanggal 2
Januari 2013 Perihal Penunjukan Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan di
Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan bersama dengan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1056/Kpts/Sesprov.002/2012
tanggal 31 Agustus 2012, pada waktu-waktu bulan Agustus tahun 2012 sampai
dengan bulan Mei tahun 2013, atau pada waktu lain dalam antara tahun 2012
sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu Utara di Jalan Serma Ghazali No. 08 Aek Kanopan
Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidak-tidaknya ditempat lain yang
berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yang
termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Sumatera
Utara di Pengadilan Negeri Medan, “bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, dengan menyalah gunakan kewenangan,
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 38
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai
berikut:
- Bahwa pada tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
melakukan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara
(Pilgubsu) dan untuk melakukan kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan
Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sumatera Utara membuat Keputusan Nomor : 01/Kpts/KPU-Prov-002/2012
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Gubernur
dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, sebagai dasar bagi
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan kegiatan
Pilgubsu tersebut.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan dana hibah ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar Rp. 7.258.018.405,- (tujuh milyar dua ratus lima puluh delapan juta delapan belas ribu empat ratus lima rupiah) untuk kegiatan terhitung bulan Oktober tahun 2012 sampai
dengan bulan Mei 2013 dan pencairan uang dari Rekening milik Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ke Rekening Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara nomor rekening 211 01.02.000055-0
atas nama KPU Labuhanbatu Utara yang pencairannya dilakukan dalam 3
(tiga) tahap yaitu :
1. Tahap I tanggal 24 September 2012 sebesar Rp1.233.243.167,00 (satu
milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus
enam puluh tujuh rupiah).
2. Tahap II tanggal 03 Desember 2012 sebesar Rp1.060.602.000,00 (satu
milyar enam puluh juta enam ratus dua ribu rupiah).
3. Tahap III tanggal 07 Februari 2013 sebesar Rp4.964.173.239,00 (empat
milyar sembilan ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu
dua ratus tiga puluh sembilan rupiah.
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012, saksi Drs. ABD. RAJAB, M.M selaku
Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor
1056/Kpts/Sesprov.002/2012 tentang Pengangkatan Pembantu dan Atasan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 39
Langsung Bendahara Pembantu di KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Utara Tahun 2013. SK tersebut menetapkan untuk unit kerja KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah:
No Nama/NIP Jabatan Jabatan
Penyelenggaraan
Pilgub dan Wagubsu
1 YUSNIDAR
197408101998120001
Staf Bendahara Pembantu
2 Drs. YAFIT HAM, M.Pd
196808011995121001
Sekretaris KPU
Labuhanbatu
Utara
Atasan Langsung
Bendahara
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan tugas dan kewenangan saksi
Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Labuhanbatu Utara dan tugas dan kewenangan saksi YUSNIDAR selaku
Bendahara Pembantu pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Labuhanbatu Utara, sebagai berikut :
Pasal 21
Bendahara mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji
kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai
dengan perintah bayar atasan Langsung Bendahara.
b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur
terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran.
c. Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola.
d. Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakannya.
e. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan
f. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung
Bendahara.
Pasal 22
Atasan langsung bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi :
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 40
a. Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran;
b. Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa
dengan pihak ketiga;
c. Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan
perundangundangan;
d. Melakukan pemeriksaan kas bendahara belanja hibah pemilu kepala
daerah dan wakil kepala daerah;
e. Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
dan Atasan Langsung bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Panwaslu bertanggungjawab kepada Ketua
Panwaslu.
Dan tugas dan kewenangan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dan tugas dan
kewenangan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor :
1056/Kpts/Sesprov.002/2012 tentang Pengangkatan Bendahara Pembantu
Dan Atasan Langsung Bendahara Pembantu Di KPU Kabupaten/Kota Se-
Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan
Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Tahun Anggaran 2012
Dan 2013. Pada Diktum Memutuskan, sebagai berikut :
Bendahara Pembantu sebagaimana dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas
dan tanggung jawab :
1. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji
kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai
dengan perintah bayar Atasan langsung Bendahara Pembantu.
2. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur
terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran.
3. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola.
4. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakannya.
5. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan
6. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung
Bendahara.
Atasan Langsung Bendahara Pembantu :
1. Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 41
2. Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa
dengan pihak ketiga.
3. Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
4. Melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Gubernur
dan wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013.
5. Atasan Langsung Bendahara Pembantu Pemilu Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 bertanggungjawab kepada
Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai Atasan Langsung
Bendahara.
- Bahwa pada tanggal 28 September 2012, terdakwa HARUN, S.Pdi selaku
Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara yang diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor :
2896/Kpts/KPU-Prov-002/2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara,
dengan keanggotaan yaitu :
1). HARUN, S.Pdi, sebagai Ketua.
2). Drs. KHAIRUDDIN MARPAUNG, sebagai anggota.
3). HABIBULLAH, SP, sebagai anggota.
4). MARULI SITORUS, sebagai anggota.
5). Drs. JUANIDI, sebagai anggota.
telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 0020/Kpts/KPU-LBU/IX/2012
tentang Pembentukan dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK) di Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan
Wakil Gubernur Sumatera Utara pada KPU Labuhanbatu Utara Tahun 2013.
SK tersebut membentuk dan mengangkat PPK sebagai berikut :
No Nama Kecamatan PPK 1 Kulauh Hulu Muhammad Ramadhan
Andi Santiago, SE
Lusi Arrianingsih,S.Ag
Siswa Rubiono, SH
Sri Sa’dah, Amd.AL
2 Kualuh Selatan
Agus Asno
Yenli Zulka
Siti Rahayu, S.Pd
Edi Ikhwan
Putra Jaya
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 42
3 Na IX-X Zulpan Hadi
Henni Herawati
Hermansyah Putra Situmorang
Roni Situmorang
Indra Lubis
4 Aek Natas Mukhlis Naibaho, S.Pdi
Julpiadi Tanjung
Widodo
Samuki, S.Pdi
Darmawati
5 Aek Kuo Amas Ritonga, S.Pd
Haposan Simbolon
Eliadi Marpaung
Pangihutan Pasaribu
Jumahat Tanjung
6 Marbau Pangihutan
Muji Wahono
Edi Koko Herianto
Roiruddin Sagala
Nasrun
7 Kualuh Hilir Yahdin
Basri Jalaluddin
Ahmad Yani
Sudarso SYR
Bahrum Jamil
8 Kualuh Leidong Hidayat
Zainuddin, S.Ag
Jemmi Carter Pardosi
Safrin Ritonga, SH
Herwadi
Didalam SK tersebut menetapkan masa kerja PPK dalam menyelenggarakan
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara delapan
bulan terhitung sejak Oktober 2012 s.d Mei 2013.
- Bahwa tugas dan kewenangan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Komisioner
atau Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 43
berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011
Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada pasal 10 ayat (4) :
KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota
berkewajiban:
a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat
waktu;
b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil
presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada
masyarakat;
d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan;
e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan
penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU
Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan
pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
g. barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan
perundangundangan;
h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan
Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya
kepada Bawaslu;
i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan
ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat
kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah
rekapitulasi di kabupaten/kota;
k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau
peraturan perundang-undangan.
- Bahwa tugas dan kewenangan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 44
Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05
Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada Pasal 53 :
(1) Ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat
(1), mempunyai tugas:
a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota
b. bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke
dalam;
c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU
Kabupaten/ Kota; dan
d. menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung
jawab kepada rapat pleno KPU Kabupaten/Kota.
- Bahwa pada tanggal 29 September 2012, terdakwa HARUN, S.Pdi selaku
ketua KPU Labuhanbatu Utara membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS)
yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara
Nomor 0021/Kpts/KPU-LBU/IX/2012 tentang Pembentukan dan Penetapan
Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Labuhan Batu Utara
dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun
2013.
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2012, Khairuddin Syah selaku Bupati
Labuhanbatu Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor
274/192.a/TAPEM/2012 tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemilihan
Kecamatan se Kabupaten Labuhanbatu Utara pada pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013, sebagai berikut:
No Nama Kecamatan
Nama/NIP Instansi Induk
1 Kulauh Hulu Ali Usman Sipahutar, A.md
NIP: 196208051987121001
Sekretaris Kec. Kualuh
Hulu
2 Na IX-X Nuraisyah, SE
NIP: 19621005198622003
Sekretaris Kec. Na IX-
X
3 Aek Kuo Ismael Efendi Rambe
NIP 196812011989031005
Kasi Kesos dan
Penmas Kantor Kec.
Aek Kuo
4 Aek Natas Sukri
NIP: 196009101983021003
Guru SMPN I Aek
Natas
5 Kualuh Hilir Samsudin, SE Sekretaris Kec. Kualuh
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 45
NIP: 196301021989031006 Hilir
6 Marbau Diapari, SE
NIP: 196308251985031004
Sekretaris Kec.
Marbau
7 Kualuh
Leidong
Haidir Siregar
131888678
Guru SDN 114614
Teluk Pulai Dalam
Kec. Kualuh Leidong
8 Kualuh
Selatan
H. Darwin Rambe
NIP: 195812311986021021
Kasi Pemerintahan
Kantor Kec. Kualuh
Selatan
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2012, saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku
Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara menerbitkan SK Nomor 0030/Seskab-
002/X/2012 tentang Pengangkatan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK)
Panitia Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara
Tahun 2013. SK tersebut menetapkan PUMK di PPK yaitu:
No Nama Kecamatan Nama NIP
1 Kulauh Hulu Wiraningsih 197705082006042000
2 Kualuh Selatan Bilmar Sinurat 19761115201001000
3 Na IX-X Tanta Edison
Sembiring, SE
197812012007011000
4 Aek Kuo M. Iqbal Panjaitan 197811282001031000
5 Aek Natas Zupri 197002021993031000
6 Marbau Amaluddin 196104161983121000
7 Kualuh Hilir Syarifuddin 10188038
8 Kualuh Leidong Adiyono 198402172007121000
SK tersebut menetapkan masa kerja PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan
Umum Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara selama delapan bulan
terhitung sejak Oktober 2012 s.d Mei 2013 dan Sekretaris PPK sebagai atasan
langsung PUMK. PUMK mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai
berikut:
melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji
kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai
dengan perintah bayar atasan langsung bendahara pembantu.
wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur
terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran.
bertanggungjawab atas isi keselamatan kas yang dikelola.
bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 46
bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung.
- Bahwa mekanisme penyaluran dana hibah dari KPU Provinsi Sumatera Utara
tersebut sesuai dengan kebutuhan tahapan pemilu dan tahapan bulannya,
dengan cara dari PPK mengajukan permintaan ke Bendahara KPU selanjutnya
bendahara KPU mengeluarkan permintaan PPK sesuai dengan pagu yang
sudah ada dan dana tersebut langsung diserahkan kepada bendahara PUMK
(kecamatan) dan selanjutnya bendahara kecamatan mendistribusikan dana
tersebut kepada PPS (Desa) dan KPPS diwilayahnya, dan yang bertugas
membayarkan uang kehormatan/ honorarium PPK se Kabupaten Labuhanbatu
Utara adalah saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU
Labuhanbatu Utara dan selaku Atasan Bendahara melalui Bendahara
Pembantu Pilgubsu Wagubsu tahun 2013 yaitu saksi YUSNIDAR.
- Bahwa dalam pelaksanaannya sesuai dengan Pertanggungjawaban
Penggunaan Dana Hibah yang dibuat oleh Sekretariat KPU Kabupaten
Labuhanbatu Utara bahwa Dana Hibah yang diterima oleh Sekretariat KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut dipergunakan untuk biaya Sekretariat
KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dan biaya Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK) Se Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan perincian dana yang
diserahkan sesuai dengan kuitansi / Tanda Terima penyerahan yang ditanda
tangani oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu
Utara, saksi YUSNIDAR dan ditanda tangani oleh penerima (PUMK PPK),
sebagai berikut :
a. Biaya untuk sekretariat KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara sesuai Pagu
Anggaran sebesar Rp. 1.240.367.625,- (satu milyar dua ratus empat puluh
juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah),
yang diserahkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda
terima sebesar Rp. 990.143.652,-.
b. Kecamatan Kualuh Hulu sebesar Rp. 1.052.908.000,-, yang diserahkan
sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar
Rp.1.015.340.000,-.
c. Kualuh Selatan sebesar Rp. 921.724.600,-, yang diserahkan sesuai
dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar Rp.
886.406.600,-.
d. Kecamatan Aek Natas sebesar Rp. 672.801.800,- , yang diserahkan
sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar
Rp.637.483.800,-.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 47
e. Kecamatan NA IX-X sebesar Rp. 824.377.720,-, yang diserahkan sesuai
dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar
Rp.787.209.720,-.
f. Kecamatan Marbau sebesar Rp. 901.259.680,-, yang diserahkan sesuai
dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar
Rp.852.654.180,-.
g. Kecamatan Aek Kuo sebesar Rp. 566.574.280,-, yang diserahkan sesuai
dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar
Rp.540.256.280,-.
h. Kecamatan Kualuh Hilir sebesar Rp. 574.554.500,-, yang diserahkan
sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar
Rp.550.486.500,-.
i. Kecamatan Kualuh Ledong sebesar Rp. 503.450.200,-, yang diserahkan
sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar
Rp.479.382.200,-.
Total Jumlah penyerahan dana sesuai dengan yang tertera pada kuitansi /
tanda terima sebesar Rp. 6.739.362.921,- (enam milyar tujuh ratus tiga puluh
sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh satu
rupiah), sedangkan sisa dana hibah sebesar Rp. 518.655.485,- ( Rp.
7.258.018.405,- - Rp. 6.739.362.921,-) adalah merupakan dana yang
peruntukannya untuk Pilgubsu Putaran II, karena tidak ada Pilgubsu Putaran II
maka dana tersebut tidak dipergunakan / realisasikan oleh Sekretariat KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan uang tersebut pada tanggal 29 Mei 2013
disetorkan kembali ke Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa pada saat persiapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Utara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Labuhanbatu Utara dalam hal persiapan kotak suara untuk pencoblosan, maka
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan
peminjaman dan atau permintaan Kotak Suara dan Bilik Suara kepada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu sebagai Kabupaten induk (sebelum
pemekaran) dari Kabupaten Labuhanbatu Utara, atas permintaan tersebut
selanjutnya diserahkan Kotak Suara sebanyak 818 dan bilik suara sebanyak
1636 dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu ke
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Bahwa atas penyerahan peminjaman kotak suara tersebut tenyata terdapat
beberapa kotak suara yang belum dirakit masih dalam bentuk lembaran
(namun tidak diketahui jumlahnya secara pasti) dan untuk merakitnya
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 48
diperlukan baut, namun pada waktu peminjaman tersebut Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tidak menyerahkan baut-baut untuk
merakit kotak suara yang belum dirakit/masih lembaran tersebut kepada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara, sehingga
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara
membutuhkan baut untuk merakit kotak suara yang belum dirakit. Selanjutnya
atas kondisi kotak suara tersebut saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku
Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara menyampaikan permasalahan tersebut
kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Utara
diantaranya terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu
Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs.
JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara dan
saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu.
- Bahwa atas permasalahan tersebut selanjutnya saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd
selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara mengadakan rapat/pertemuan
(yang waktu tepatnya sudah tidak dapat diketahui dengan pasti) dengan
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Utara
yang diikuti oleh diantaranya terdakwa HARUN, S.Pdi, Sdr. HABIBULLAH, SP,
Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI serta saksi YUSNIDAR,
dalam rapat tersebut kemudian dibicarakan permasalahan adanya beberapa
kotak suara yang belum dirakit (namun jumlahnya tidak dapat dipastikan
karena tidak dilakukan perhitungan secara pasti jumlah kotak suara yang
belum dirakit), dan untuk merakit kotak suara tersebut diperlukan adanya baut,
atas permasalahan tersebut disampaikanlah oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd
bahwa didalam anggaran tidak ada pengadaan baut, oleh karenanya maka
pengadaan baut tersebut tidak dapat disediakan dananya dari anggaran-
anggaran yang ada di KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, oleh karena itu
maka harus dicarikan solusi mengenai pengadaan baut tersebut. Setelah
terjadi pembicaraan-pembicaraan maka diputuskanlah oleh seluruh pihak yang
mengikuti rapat, yaitu diputuskan dan disepakati oleh saksi Drs. YAFIT HAM,
M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara terdakwa HARUN, S.Pdi
selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr.
MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota
KPU Kab. Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara
Pembantu dengan menyalahgunakan kewenangannya bahwa dana pembelian
baut tersebut akan dibebankan kepada dana anggaran masing-masing Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dana tersebut dihimpun atau dikumpulkan
dengan cara akan dilakukan pemotongan dana pada setiap pencairan dana
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 49
yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan
jumlah dana pemotongan berbeda-beda sesuai dengan besaran anggaran
dana Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diberikan tersebut. Bahwa
dalam pertemuan tersebut saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd, terdakwa HARUN,
S.Pdi, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs.
JUNAEDI serta saksi YUSNIDAR tidak melakukan inventarisir terlebih dahulu
mengenai kebutuhan baut untuk perakitan kotak suara yang diperlukan,
berapa harga perbuah baut tersebut dan berapa jumlah dana yang dibutuhkan,
sehingga karena tidak dilakukannya inventarisir tersebut maka untuk
menentukan jumlah pemotongan dana dari masing-masing Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) jumlahnya ditentukan sepihak oleh saksi Drs. YAFIT HAM,
M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku
Bendahara Pembantu bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU
Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS,
dan Sdr. Drs. JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab.
Labuhanbatu Utara.
- Bahwa kemudian degnna kewenangan yang dimiliki oleh saksi Drs. YAFIT
HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR
selaku Bendahara Pembantu bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua
KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI
SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab.
Labuhanbatu Utara tidak ada melakukan sosialisasi atau pemberitahuan
kepada masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sehingga
pemotongan dana akan dilakukan secara sepihak dan akan diberitahukan
hanya pada saat setiap pencairan dana Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- Bahwa kemudian sebagai pelaksanaan dari kesepakatan antara saksi Drs.
YAFIT HAM, M.Pd, terdakwa HARUN, S.Pdi, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr.
MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI serta saksi YUSNIDAR untuk
melakukan pemotongan dana dari masing-masing Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK), maka sebagai orang yang melaksanakan pemotongan
tersebut dilakukan oleh saksi YUSNIDAR dengan diketahui dan disetujui oleh
saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan terdakwa HARUN, S.Pdi.
- Bahwa sebagai perwujudan dari kesepakatan pemotongan dana tersebut
selanjutnya pada saat setiap pencairan-pencairan dana yang digunakan untuk
pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 saksi
YUSNIDAR melakukan pemotongan terhadap seluruh dana anggaran Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) penerima yang jumlahnya tidak sama satu sama
lain dengan alasan dana tersebut untuk pembelian baut sesuai kesepakatan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 50
antara saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu
Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu bersama terdakwa
HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr.
HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI masing-
masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara. Bahwa selain alasan
adanya kesepakatan sebagaimana tersebut diatas, saksi YUSNIDAR juga
mengatakan kepada masing-masing Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK), dan atau Sekretaris PPK dan PUMK (Pemegang Uang Muka
Kecamatan) yang mengambil uang dana Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
bahwa alasan pemotongan tersebut adalah atas perintah atasannya (yang
dimaksud adalah saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU
Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab.
Labuhanbatu Utara), saksi YUSNIDAR juga mengatakan alasan-alasan
lainnya seperti pemotongan dilakukan untuk uang administrasi, uang, minum,
uang lelah dan atau uang ketik. Kemudian untuk melaksanakan pemotongan
tersebut saksi YUSNIDAR sebagai Bendahara Pembantu yang bertugas
menyerahkan langsung secara tunai dana anggaran Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) kepada masing-masing Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK), dan atau Sekretaris PPK dan PUMK menyerahkan dana dengan jumlah
yang lebih kecil dari kuitansi / tanda terima penyerahan uang yang ditanda
tangani oleh setiap penerima Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Bahwa
pada saat saksi YUSNIDAR setiap melakukan pemetongan dana anggaran
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), maka Ketua Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK), Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PUMK
se Kabupaten Labuhanbatu Utara menyatakan keberatan dan tidak mau
dilakukan pemotongan, namun saksi YUSNIDAR tetap melakukannya dengan
cara uang tunai yang diberikan kepada penerima dari Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) adalah uang yang jumlahnya telah dilakukan pemotongan.
- Bahwa terhadap alasan-alasan pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan
Kecamatan yang dilakukan oleh saksi YUSNIDAR selain alasan pemotongan
untuk pembelian baut, seperti alasan pemotongan dilakukan untuk uang
administrasi, uang, minum, uang lelah dan atau uang ketik, alasan-alasan itu
dipergunakan oleh saksi YUSNIDAR untuk melakukan pemotongan menurut
saksi YUSNIDAR adalah karena kehendak atasannya yaitu saksi Drs. YAFIT
HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN,
S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara.
- Bahwa atas setiap waktu dilakukan pemotongan dana anggaran Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh saksi YUSNIDAR, maka setiap Ketua Panitia
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 51
Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
dan PUMK se Kabupaten Labuhanbatu Utara menyatakan keberatan dan
melaporkan perbuatan pemotongan tersebut kepada saksi Drs. YAFIT HAM,
M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi
sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, namun atas setiap laporan
pemotongan tersebut saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU
Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab.
Labuhanbatu Utara tidak menanggapinya dan hanya berkata nanti akan
dibicarakan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dan
nanti akan diupayakan dana pemotongan tersebut uangnya akan
dikembalikan. Jawaban saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan terdakwa HARUN,
S.Pdi seperti tersebut disampaikan karena saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan
terdakwa HARUN, S.Pdi adalah orang yang menghendaki dan meminta untuk
dilakukan pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
yang dilakukan oleh saksi YUSNIDAR tersebut. Setelah adanya laporan dari
Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretaris Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) dan PUMK se Kabupaten Labuhanbatu Utara mengenai
keberatan dilakukannya pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK), ternyata pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) pada setiap pencairan masih terus dilakukan sampai
dengan kemudian para Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se
Kabupaten Labuhanbatu Utara melapor kembali dan mendesak saksi Drs.
YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa
HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara untuk
menghentikan pemotongan tersebut dan mengembalikan uang yang telah
sebelumnya dilakukan pemotongan, namun upaya para Ketua Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak
ditanggapi dan tidak ditindak lanjuti oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku
Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai
Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, dan pemotongan dana anggaran Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) tetap terus dilakukan.
- Bahwa selanjutnya menjelang akhir pelaksanaan kegiatan dimana setiap dana
anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dan dana
anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) harus dibuat
pertanggungjawaban keuangan dan kegiatannya yang akan diserahkan /
dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara,
sehingga laporan keuangan dan laporan kegiatan penggunaan dana tersebut
harus dibuat sesuai dengan pagu anggaran dan perencanaan kegiatan yang
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 52
telah ditetapkan oleh komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka untuk
memenuhi pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan penggunaan dana
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 tersebut
selanjutnya saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu
Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu
Utara bersama dengan saksi YUSNIDAR membuatkan kuitansi / tanda terima
penyerahan uang yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK), Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PUMK se
Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan kuitansi / tanda terima penyerahan
uang yang tidak ada pemotongan uang/dana seperti yang secara nyata
dilakukan oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU
Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab.
Labuhanbatu Utara bersama dengan saksi YUSNIDAR, dengan cara membuat
kuitansi / tanda terima penyerahan uang yang sesuai dengan jumlah yang
tertuang dalam Pagu Anggaran / Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan
selanjutnya saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan saksi YUSNIDAR meminta /
menyuruh setiap PUMK Kecamatan / Sekretaris PPK untuk menandatangani
kuitansi / tanda terima penyerahan uang tersebut yang telah sesuai dengan
Pagu Anggaran / RAB dengan alasan agar Laporan Pertanggungjawaban
Keuangan klop atau cocok dengan anggaran yang sebenarnya, atas perkataan
tersebut maka setiap PUMK Kecamatan dan Sekretaris PPK tidak berani untuk
melawan kembali atau tidak melaksanakannya karena telah menganggap akan
sia-sia saja seperti yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, maka
selanjutnya setiap PUMK Kecamatan dan Sekretaris PPK menandatanganinya
dihadapan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu
Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu bertempat di
ruangan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd yaitu ruangan Sekretaris KPU
Labuhanbatu Utara. Bahwa dalam setiap saksi YUSNIDAR melakukan
pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maka saksi
YUSNIDAR selalu melaporkan hasil pemotongan tersebut kepada saksi Drs.
YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara, adapun rincian
dan cara pemotongan dana-dana tersebut serta cara untuk menutupinya
didalam laporan pertanggungjawaban keuangan dengan membuat laporan
pertanggungjawaban keuangan yang tidak benar adalah sebagai berikut : 1. Bahwa Dana Hibah Pilgubsu Tahun 2013 untuk Kecamatan Kualuh Hulu
yang diterima dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU
Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 53
KPU Labuhan Batu Utara sebesar Rp. 1.052.908.000,00, dalam beberapa
tahap pencairan dana tersebut oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan
saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu dengan menyalahgunakan
kewenangan melakukan pemotongan yaitu :
Bulan Oktober 2012 saat pencairan dana sebesar Rp.170.943.000,00
oleh saksi YUSNIDAR dipotong sebesar Rp.1.000.000,00 dengan
alasan pemotongan tersebut untuk uang minum honorer KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara, sehingga oleh PUMK diambil dari
dana Belanja Akomodasi rapat kerja PPK dengan panitia Pemutahiran
Data.
Bulan Januari 2013 saat pencairan dana sebesar Rp. 772.774.000,00
oleh saksi YUSNIDAR sebagian dana tersebut dipotong sebesar
Rp.23.000.000,00, sehingga PUMK Kecamatan Kualuh Hulu
menanggulangi dana yang dipotong tersebut dengan mengambil
sebesar Rp. 16.700.000,00 yang diambil dari dana sewa tenda, meja
dan kursi sebanyak Rp. 100.000,00 per TPS per TPS, Jumlah TPS
Kualuh Hulu 167 TPS x Rp. 100.000,00 dan jumlah uang tenda dan
kursi yang dipotong adalah Rp. 16.700.000,00 dan dari
pengangkutan/transportasi logistik sejumlah Rp. 6.300.000,00, hal
tersebut dilakukan sesuai dengan hasil musyawarah antara Sekretariat
dan PPK serta PPS dari 11 desa dan 2 keluharan.
Guna menutupi pemotongan tersebut, PUMK Kecamatan Kualuh Hulu
membuat pertanggungjawabanyang tidak benar dalam SPJ yaitu
sebagai berikut:
No Pos
PAGU
(Rp)
DIPOTONG
(Rp)
DIBAYAR
(Rp)
1 Belanja raker
akomodasi PPK
dengan PPDP
25.570.000,00 1.000.000,00 24.570.000,00
2 Pembentukan
PPK,PPS dan
KPPS
115.230.000,00 16.700.000,00 98.530.000,00
3 Pengangkutan/tra
nsportasi logistic
58.450.000,00 6.300.000,00 52.150.000,00
Bahwa PUMK Kecamatan Kualuh Hulu menitipkan setoran pajak
sebesar Rp. 39.435.855,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga
puluh lima ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) kepada saksi
YUSNIDAR dengan alasan bahwa PUMK Kualuh Hulu tidak memiliki
NPWP dan yang memiliki NPWP adalah saksi YUSNIDAR selaku
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 54
Bendahara Pembantu, akan tetapi uang pajak tersebut tidak ada
disetorkan dan tidak ada bukti penyetoran uang setoran pajak
tersebut. 2. Bahwa Dana Hibah Pilgubsu Tahun 2013 untuk Kecamatan Kualuh Hilir
yang diterima dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU
Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu
KPUD Labuhan Batu Utara sebesar Rp. 1.052.908.000,00, dalam
beberapa tahap pencairan dana tersebut oleh saksi YUSNIDAR selaku
Bendahara Pembantu dengan menyalhgunakan kewenangan dilakukan
pemotongan yaitu :
Pemotongan untuk pembelian Baut Kotak Suara sebasar
Rp.12.000.000,- sehingga untuk menutupi pemotongan yang dilakukan
oleh saksi YUSNIDAR, PUMK Kecamatan Kualuh Hilir memotong pos
penggunaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
kepada Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota.
6). Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
Nomor 900-8035 dan 1051/KPU.Prov-002/VII/2012 tanggal 31 Agustus 2012,
dan Nomor 900/11765/2012 dan 1720/KPU.Prov-002/VIII/2012 tanggal 26
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 70
November 2012, Nomor 900-509 dan 166/KPU.Prov-002/I/2013 tanggal 21
Januari 2013.
a. Pasal 3 ayat 2 yang NPHD menyatakan bahwa KPU melaksanakan dan
bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang
didanai dari dana hibah.
b. Pasal 5 ayat 2 yang NPHD Bendahara adalah pegawai negeri sipil yang
memiliki persyaratan atau pengetahuan pengelolaan keuangan daerah.
7). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Pasal 53 :
(1) Ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat
(1), mempunyai tugas:
a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota
b. bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke
dalam;
c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU
Kabupaten/ Kota; dan
d. menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung
jawab kepada rapat pleno KPU Kabupaten/Kota.
8). Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor :
1056/Kpts/Sesprov.002/2012 tentang Pengangkatan Bendahara Pembantu
Dan Atasan Langsung Bendahara Pembantu Di KPU Kabupaten/Kota Se-
Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan
Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Tahun Anggaran 2012
Dan 2013. Pada Diktum Memutuskan, menetapkan :
Bagian Kedua :
Bendahara Pembantu sebagaimana dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas
dan tanggung jawab :
1. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji
kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai
dengan perintah bayar Atasan langsung Bendahara Pembantu.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 71
2. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur
terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran.
3. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola.
4. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakannya.
5. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan
6. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung
Bendahara.
Atasan Langsung Bendahara Pembantu sebagaimana disebutkan dalam
Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab :
1. Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran.
2. Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa
dengan pihak ketiga.
3. Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
4. Melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Gubernur
dan wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013.
5. Atasan Langsung Bendahara Pembantu Pemilu gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 bertanggungjawab kepada
Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai Atasan Langsung
Bendahara.
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-
7/PW02/5/2015 tanggal 2 Februari 2015 Hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Kasus Penyimpangan
Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Utara Pada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013,
disebutkan bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara /
daerah pada kasus Penyimpangan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Pada KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013 sebesar Rp. 175.864.925,00 dengan
perhitungan sebagai berikut :
No. Uraian Jumlah (Rp.)
I Bukti Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan
1. Dana yang diterima dari KPU Provinsi
Sumut untuk KPUD Labuhanbatu Utara
7.258.018.406,00
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 72
2. Bukti yang dapat dipertanggungjawabkan 6.626.704.921,00
3. Sisa dana 631.313.485,00
4. Pengembalian ke KPU Provinsi (529.993.485,00)
Bukti yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan (I)
101.320.000,00
II Pajak Tidak Disetor Ke Kas Negara
1. Pajak yang dipungut 155.076.707,00
2. Pajak yang disetor (90.531.782,00)
3. Pajak belum disetor (II) 64.544.925,00
III Transfer PUMK ke Bendahara Pembantu KPU Labuhanbatu Utara (III)
10.000.000,00
IV Kerugian Keuangan Negara (I + II + III) 175.864.925,00
Bahwa perbuatan terdakwa HARUN, S.Pdi bersama-sama dengan saksi Drs. YAFIT
HAM, M.Pd dan saksi YUSNIDAR telah tidak sesuai dan bertentangan dengan :
1). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah.
Pasal 21
Bendahara mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji
kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai
dengan perintah bayar atasan Langsung Bendahara.
b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur
terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran.
c. Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola.
d. Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakannya.
e. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan
f. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung
Bendahara.
2). Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
Nomor 900-8035 dan 1051/KPU.Prov-002/VII/2012 tanggal 31 Agustus 2012,
dan Nomor 900/11765/2012 dan 1720/KPU.Prov-002/VIII/2012 tanggal 26
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 73
November 2012, Nomor 900-509 dan 166/KPU.Prov-002/I/2013 tanggal 21
Januari 2013.
a. Pasal 3 ayat 2 yang NPHD menyatakan bahwa KPU melaksanakan dan
bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang
didanai dari dana hibah.
b. Pasal 5 ayat 2 yang NPHD Bendahara adalah pegawai negeri sipil yang
memiliki persyaratan atau pengetahuan pengelolaan keuangan daerah.
Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama dengan saksi Drs. YAFIT HAM,
M.Pd selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara
dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya
pada kegiatan pengelolaan dana hibah penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan
Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Kabupaten Labuhanbatu Utara,
telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sejumlah
Rp. 175.864.925,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat
ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) sesuai hasil pemeriksaan audit oleh
BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR- 7/PW02/5/2015 tanggal 2
Februari 2015 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
------ Perbuatan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
LEBIH SUBSIDIAIR: ----- Bahwa terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhan Batu Utara berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2896/Kpts/KPU-Prov-002/2010 tanggal
19 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara bersama dengan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd. selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Labuhanbatu Utara berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 367/Kpts/Setjen/Tahun 2011
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 74
tanggal 9 Juni 2011 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara dan
selaku Atasan Langsung Bendahara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Labuhan Batu Utara berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1056/Kpts/Sesprov.002/2012 tanggal 31
Agustus 2012 serta selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor
: 01/Kpta/Setjen/TAHUN 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang
Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2012 dan berdasarkan juga Surat
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01/SJ/I/2013 tanggal 2
Januari 2013 Perihal Penunjukan Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan di
Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan bersama dengan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1056/Kpts/Sesprov.002/2012
tanggal 31 Agustus 2012, pada waktu-waktu bulan Agustus tahun 2012 sampai
dengan bulan Mei tahun 2013, atau pada waktu lain dalam antara tahun 2012
sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu Utara di Jalan Serma Ghazali No. 08 Aek Kanopan
Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidak-tidaknya ditempat lain yang
berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yang
termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Sumatera
Utara di Pengadilan Negeri Medan, sebagai “pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: ------------
- Bahwa pada tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
melakukan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 75
(Pilgubsu) dan untuk melakukan kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan
Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sumatera Utara membuat Keputusan Nomor : 01/Kpts/KPU-Prov-002/2012
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Gubernur
dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, sebagai dasar bagi
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan kegiatan
Pilgubsu tersebut.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan dana hibah ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar Rp. 7.258.018.405,- (tujuh milyar dua ratus lima puluh delapan juta delapan belas ribu empat ratus lima rupiah) untuk kegiatan terhitung bulan Oktober tahun 2012 sampai
dengan bulan Mei 2013 dan pencairan uang dari Rekening milik Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ke Rekening Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara nomor rekening 211 01.02.000055-0
atas nama KPU Labuhanbatu Utara yang pencairannya dilakukan dalam 3
(tiga) tahap yaitu :
1. Tahap I tanggal 24 September 2012 sebesar Rp1.233.243.167,00 (satu
milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus
enam puluh tujuh rupiah).
2. Tahap II tanggal 03 Desember 2012 sebesar Rp1.060.602.000,00 (satu
milyar enam puluh juta enam ratus dua ribu rupiah).
3. Tahap III tanggal 07 Februari 2013 sebesar Rp4.964.173.239,00 (empat
milyar sembilan ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu
dua ratus tiga puluh sembilan rupiah.
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012, saksi Drs. ABD. RAJAB, M.M selaku
Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor
1056/Kpts/Sesprov.002/2012 tentang Pengangkatan Pembantu dan Atasan
Langsung Bendahara Pembantu di KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Utara Tahun 2013. SK tersebut menetapkan untuk unit kerja KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah:
No Nama/NIP Jabatan Jabatan
Penyelenggaraan
Pilgub dan Wagubsu
1 YUSNIDAR
197408101998120001
Staf Bendahara Pembantu
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 76
2 Drs. YAFIT HAM, M.Pd
196808011995121001
Sekretaris KPU
Labuhanbatu
Utara
Atasan Langsung
Bendahara
- Bahwa pada tanggal 28 September 2012, terdakwa HARUN, S.Pdi selaku
Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara yang diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor :
2896/Kpts/KPU-Prov-002/2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara,
dengan keanggotaan yaitu :
1). HARUN, S.Pdi, sebagai Ketua.
2). Drs. KHAIRUDDIN MARPAUNG, sebagai anggota.
3). HABIBULLAH, SP, sebagai anggota.
4). MARULI SITORUS, sebagai anggota.
5). Drs. JUANIDI, sebagai anggota.
telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 0020/Kpts/KPU-LBU/IX/2012
tentang Pembentukan dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK) di Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan
Wakil Gubernur Sumatera Utara pada KPU Labuhanbatu Utara Tahun 2013.
SK tersebut membentuk dan mengangkat PPK sebagai berikut : No Nama Kecamatan PPK 1 Kulauh Hulu Muhammad Ramadhan
Andi Santiago, SE
Lusi Arrianingsih,S.Ag
Siswa Rubiono, SH
Sri Sa’dah, Amd.AL
2 Kualuh Selatan
Agus Asno
Yenli Zulka
Siti Rahayu, S.Pd
Edi Ikhwan
Putra Jaya
3 Na IX-X Zulpan Hadi
Henni Herawati
Hermansyah Putra Situmorang
Roni Situmorang
Indra Lubis
4 Aek Natas Mukhlis Naibaho, S.Pdi
Julpiadi Tanjung
Widodo
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 77
Samuki, S.Pdi
Darmawati
5 Aek Kuo Amas Ritonga, S.Pd
Haposan Simbolon
Eliadi Marpaung
Pangihutan Pasaribu
Jumahat Tanjung
6 Marbau Pangihutan
Muji Wahono
Edi Koko Herianto
Roiruddin Sagala
Nasrun
7 Kualuh Hilir Yahdin
Basri Jalaluddin
Ahmad Yani
Sudarso SYR
Bahrum Jamil
8 Kualuh Leidong Hidayat
Zainuddin, S.Ag
Jemmi Carter Pardosi
Safrin Ritonga, SH
Herwadi
Didalam SK tersebut menetapkan masa kerja PPK dalam menyelenggarakan
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara delapan
bulan terhitung sejak Oktober 2012 s.d Mei 2013.
- Bahwa pada tanggal 29 September 2012, terdakwa HARUN, S.Pdi selaku
ketua KPU Labuhanbatu Utara membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS)
yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara
Nomor 0021/Kpts/KPU-LBU/IX/2012 tentang Pembentukan dan Penetapan
Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Labuhan Batu Utara
dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun
2013.
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2012, Khairuddin Syah selaku Bupati
Labuhanbatu Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor
274/192.a/TAPEM/2012 tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemilihan
Kecamatan se Kabupaten Labuhanbatu Utara pada pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013, sebagai berikut:
- No Nama
Kecamatan Nama/NIP Instansi Induk
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 78
1 Kulauh Hulu Ali Usman Sipahutar, A.md
NIP: 196208051987121001
Sekretaris Kec. Kualuh Hulu
2 Na IX-X Nuraisyah, SE
NIP: 19621005198622003
Sekretaris Kec. Na IX-X
3 Aek Kuo Ismael Efendi Rambe
NIP 196812011989031005
Kasi Kesos dan Penmas
Kantor Kec. Aek Kuo
4 Aek Natas Sukri
NIP: 196009101983021003
Guru SMPN I Aek Natas
5 Kualuh Hilir Samsudin, SE
NIP: 196301021989031006
Sekretaris Kec. Kualuh Hilir
6 Marbau Diapari, SE NIP: 196308251985031004
Sekretaris Kec. Marbau
7 Kualuh Leidong Haidir Siregar
131888678
Guru SDN 114614 Teluk
Pulai Dalam Kec. Kualuh
Leidong
8 Kualuh Selatan H. Darwin Rambe
NIP: 195812311986021021
Kasi Pemerintahan Kantor
Kec. Kualuh Selatan
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2012, saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku
Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara menerbitkan SK Nomor 0030/Seskab-
002/X/2012 tentang Pengangkatan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK)
Panitia Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara
Tahun 2013. SK tersebut menetapkan PUMK di PPK yaitu: No Nama Kecamatan Nama NIP 1 Kulauh Hulu Wiraningsih 197705082006042000
2 Kualuh Selatan Bilmar Sinurat 19761115201001000
3 Na IX-X Tanta Edison Sembiring,
SE
197812012007011000
4 Aek Kuo M. Iqbal Panjaitan 197811282001031000
5 Aek Natas Zupri 197002021993031000
6 Marbau Amaluddin 196104161983121000
7 Kualuh Hilir Syarifuddin 10188038
8 Kualuh Leidong Adiyono 198402172007121000
SK tersebut menetapkan masa kerja PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan
Umum Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara selama delapan bulan
terhitung sejak Oktober 2012 s.d Mei 2013 dan Sekretaris PPK sebagai atasan
langsung PUMK. PUMK mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai
berikut:
melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji
kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai
dengan perintah bayar atasan langsung bendahara pembantu.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 79
wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur
terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran.
bertanggungjawab atas isi keselamatan kas yang dikelola.
bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakannya.
membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang.
bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung.
- Bahwa mekanisme penyaluran dana hibah dari KPU Provinsi Sumatera Utara
tersebut sesuai dengan kebutuhan tahapan pemilu dan tahapan bulannya,
dengan cara dari PPK mengajukan permintaan ke Bendahara KPU selanjutnya
bendahara KPU mengeluarkan permintaan PPK sesuai dengan pagu yang
sudah ada dan dana tersebut langsung diserahkan kepada bendahara PUMK
(kecamatan) dan selanjutnya bendahara kecamatan mendistribusikan dana
tersebut kepada PPS (Desa) dan KPPS diwilayahnya, dan yang bertugas
membayarkan uang kehormatan/ honorarium PPK se Kabupaten Labuhanbatu
Utara adalah saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU
Labuhanbatu Utara dan selaku Atasan Bendahara melalui Bendahara
Pembantu Pilgubsu Wagubsu tahun 2013 yaitu saksi YUSNIDAR.
- Bahwa dalam pelaksanaannya sesuai dengan Pertanggungjawaban
Penggunaan Dana Hibah yang dibuat oleh Sekretariat KPU Kabupaten
Labuhanbatu Utara bahwa Dana Hibah yang diterima oleh Sekretariat KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut dipergunakan untuk biaya Sekretariat
KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dan biaya Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK) Se Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan perincian dana yang
diserahkan sesuai dengan kuitansi / Tanda Terima penyerahan yang ditanda
tangani oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu
Utara, saksi YUSNIDAR dan ditanda tangani oleh penerima (PUMK PPK),
sebagai berikut :
1. Biaya untuk sekretariat KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara sesuai Pagu
Anggaran sebesar Rp. 1.240.367.625,- (satu milyar dua ratus empat puluh
juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah),
yang diserahkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda
terima sebesar Rp. 990.143.652,-.
2. Kecamatan Kualuh Hulu sebesar Rp. 1.052.908.000,-, yang diserahkan
sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar
Rp.1.015.340.000,-.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 80
3. Kualuh Selatan sebesar Rp. 921.724.600,-, yang diserahkan sesuai
dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar Rp.
886.406.600,-.
4. Kecamatan Aek Natas sebesar Rp. 672.801.800,- , yang diserahkan
sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar
Rp.637.483.800,-.
5. Kecamatan NA IX-X sebesar Rp. 824.377.720,-, yang diserahkan sesuai
dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar
Rp.787.209.720,-.
6. Kecamatan Marbau sebesar Rp. 901.259.680,-, yang diserahkan sesuai
dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar
Rp.852.654.180,-.
7. Kecamatan Aek Kuo sebesar Rp. 566.574.280,-, yang diserahkan sesuai
dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar
Rp.540.256.280,-.
8. Kecamatan Kualuh Hilir sebesar Rp. 574.554.500,-, yang diserahkan
sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar
Rp.550.486.500,-.
9. Kecamatan Kualuh Ledong sebesar Rp. 503.450.200,-, yang diserahkan
sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar
Rp.479.382.200,-.
Total Jumlah penyerahan dana sesuai dengan yang tertera pada kuitansi /
tanda terima sebesar Rp. 6.739.362.921,- (enam milyar tujuh ratus tiga puluh
sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh satu
rupiah), sedangkan sisa dana hibah sebesar Rp. 518.655.485,- ( Rp.
7.258.018.405,- - Rp. 6.739.362.921,-) adalah merupakan dana yang
peruntukannya untuk Pilgubsu Putaran II, karena tidak ada Pilgubsu Putaran II
maka dana tersebut tidak dipergunakan / realisasikan oleh Sekretariat KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan uang tersebut pada tanggal 29 Mei 2013
disetorkan kembali ke Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa pada saat persiapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Utara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Labuhanbatu Utara dalam hal persiapan kotak suara untuk pencoblosan, maka
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan
peminjaman dan atau permintaan Kotak Suara dan Bilik Suara kepada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu sebagai Kabupaten induk (sebelum
pemekaran) dari Kabupaten Labuhanbatu Utara, atas permintaan tersebut
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 81
selanjutnya diserahkan Kotak Suara sebanyak 818 dan bilik suara sebanyak
1636 dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu ke
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Bahwa atas penyerahan peminjaman kotak suara tersebut tenyata terdapat
beberapa kotak suara yang belum dirakit masih dalam bentuk lembaran
(namun tidak diketahui jumlahnya secara pasti) dan untuk merakitnya
diperlukan baut, namun pada waktu peminjaman tersebut Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tidak menyerahkan baut-baut untuk
merakit kotak suara yang belum dirakit/masih lembaran tersebut kepada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara, sehingga
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara
membutuhkan baut untuk merakit kotak suara yang belum dirakit. Selanjutnya
atas kondisi kotak suara tersebut saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku
Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara menyampaikan permasalahan tersebut
kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Utara
diantaranya terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu
Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs.
JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara dan
saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu.
- Bahwa atas permasalahan tersebut selanjutnya saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd
selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara mengadakan rapat/pertemuan
(yang waktu tepatnya sudah tidak dapat diketahui dengan pasti) dengan
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Utara
yang diikuti oleh diantaranya terdakwa HARUN, S.Pdi, Sdr. HABIBULLAH, SP,
Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI serta saksi YUSNIDAR,
dalam rapat tersebut kemudian dibicarakan permasalahan adanya beberapa
kotak suara yang belum dirakit (namun jumlahnya tidak dapat dipastikan
karena tidak dilakukan perhitungan secara pasti jumlah kotak suara yang
belum dirakit), dan untuk merakit kotak suara tersebut diperlukan adanya baut,
atas permasalahan tersebut disampaikanlah oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd
bahwa didalam anggaran tidak ada pengadaan baut, oleh karenanya maka
pengadaan baut tersebut tidak dapat disediakan dananya dari anggaran-
anggaran yang ada di KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, oleh karena itu
maka harus dicarikan solusi mengenai pengadaan baut tersebut. Setelah
terjadi pembicaraan-pembicaraan maka diputuskanlah oleh seluruh pihak yang
mengikuti rapat, yaitu diputuskan dan disepakati oleh saksi Drs. YAFIT HAM,
M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara terdakwa HARUN, S.Pdi
selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 82
MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota
KPU Kab. Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara
Pembantu bahwa dana pembelian baut tersebut akan dibebankan kepada
dana anggaran masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dana
tersebut dihimpun atau dikumpulkan dengan cara akan dilakukan pemotongan
dana pada setiap pencairan dana yang dilakukan oleh Sekretariat KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan jumlah dana pemotongan berbeda-
beda sesuai dengan besaran anggaran dana Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK) yang diberikan tersebut. Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Drs.
YAFIT HAM, M.Pd, terdakwa HARUN, S.Pdi, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr.
MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI serta saksi YUSNIDAR tidak
melakukan inventarisir terlebih dahulu mengenai kebutuhan baut untuk
perakitan kotak suara yang diperlukan, berapa harga perbuah baut tersebut
dan berapa jumlah dana yang dibutuhkan, sehingga karena tidak dilakukannya
inventarisir tersebut maka untuk menentukan jumlah pemotongan dana dari
masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) jumlahnya ditentukan
sepihak oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU
Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu
bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu
Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs.
JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara.
- Bahwa kemudian saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU
Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu
bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu
Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs.
JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara tidak
ada melakukan sosialisasi atau pemberitahuan kepada masing-masing Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK), sehingga pemotongan dana akan dilakukan
secara sepihak dan akan diberitahukan hanya pada saat setiap pencairan
dana Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- Bahwa kemudian sebagai pelaksanaan dari kesepakatan antara saksi Drs.
YAFIT HAM, M.Pd, terdakwa HARUN, S.Pdi, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr.
MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI serta saksi YUSNIDAR untuk
melakukan pemotongan dana dari masing-masing Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK), maka sebagai orang yang melaksanakan pemotongan
tersebut dilakukan oleh saksi YUSNIDAR dengan diketahui dan disetujui oleh
saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan terdakwa HARUN, S.Pdi.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 83
- Bahwa sebagai perwujudan dari kesepakatan pemotongan dana tersebut
selanjutnya pada saat setiap pencairan-pencairan dana yang digunakan untuk
pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 saksi
YUSNIDAR melakukan pemotongan terhadap seluruh dana anggaran Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) penerima yang jumlahnya tidak sama satu sama
lain dengan alasan dana tersebut untuk pembelian baut sesuai kesepakatan
antara saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu
Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu bersama terdakwa
HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr.
HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI masing-
masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara. Bahwa selain alasan
adanya kesepakatan sebagaimana tersebut diatas, saksi YUSNIDAR juga
mengatakan kepada masing-masing Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK), dan atau Sekretaris PPK dan PUMK (Pemegang Uang Muka
Kecamatan) yang mengambil uang dana Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
bahwa alasan pemotongan tersebut adalah atas perintah atasannya (yang
dimaksud adalah saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU
Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab.
Labuhanbatu Utara), saksi YUSNIDAR juga mengatakan alasan-alasan
lainnya seperti pemotongan dilakukan untuk uang administrasi, uang, minum,
uang lelah dan atau uang ketik. Kemudian untuk melaksanakan pemotongan
tersebut saksi YUSNIDAR sebagai Bendahara Pembantu yang bertugas
menyerahkan langsung secara tunai dana anggaran Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) kepada masing-masing Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK), dan atau Sekretaris PPK dan PUMK menyerahkan dana dengan jumlah
yang lebih kecil dari kuitansi / tanda terima penyerahan uang yang ditanda
tangani oleh setiap penerima Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Bahwa
pada saat saksi YUSNIDAR setiap melakukan pemetongan dana anggaran
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), maka Ketua Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK), Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PUMK
se Kabupaten Labuhanbatu Utara menyatakan keberatan dan tidak mau
dilakukan pemotongan, namun saksi YUSNIDAR tetap melakukannya dengan
cara uang tunai yang diberikan kepada penerima dari Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) adalah uang yang jumlahnya telah dilakukan pemotongan.
- Bahwa terhadap alasan-alasan pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan
Kecamatan yang dilakukan oleh saksi YUSNIDAR selain alasan pemotongan
untuk pembelian baut, seperti alasan pemotongan dilakukan untuk uang
administrasi, uang, minum, uang lelah dan atau uang ketik, alasan-alasan itu
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 84
dipergunakan oleh saksi YUSNIDAR untuk melakukan pemotongan menurut
saksi YUSNIDAR adalah karena kehendak atasannya yaitu saksi Drs. YAFIT
HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN,
S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara.
- Bahwa atas setiap waktu dilakukan pemotongan dana anggaran Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh saksi YUSNIDAR, maka setiap Ketua Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
dan PUMK se Kabupaten Labuhanbatu Utara menyatakan keberatan dan
melaporkan perbuatan pemotongan tersebut kepada saksi Drs. YAFIT HAM,
M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi
sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, namun atas setiap laporan
pemotongan tersebut saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU
Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab.
Labuhanbatu Utara tidak menanggapinya dan hanya berkata nanti akan
dibicarakan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dan
nanti akan diupayakan dana pemotongan tersebut uangnya akan
dikembalikan. Jawaban saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan terdakwa HARUN,
S.Pdi seperti tersebut disampaikan karena saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan
terdakwa HARUN, S.Pdi adalah orang yang menghendaki dan meminta untuk
dilakukan pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
yang dilakukan oleh saksi YUSNIDAR tersebut. Setelah adanya laporan dari
Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretaris Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) dan PUMK se Kabupaten Labuhanbatu Utara mengenai
keberatan dilakukannya pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK), ternyata pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) pada setiap pencairan masih terus dilakukan sampai
dengan kemudian para Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se
Kabupaten Labuhanbatu Utara melapor kembali dan mendesak saksi Drs.
YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa
HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara untuk
menghentikan pemotongan tersebut dan mengembalikan uang yang telah
sebelumnya dilakukan pemotongan, namun upaya para Ketua Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak
ditanggapi dan tidak ditindak lanjuti oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku
Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai
Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, dan pemotongan dana anggaran Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) tetap terus dilakukan.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 85
- Bahwa selanjutnya menjelang akhir pelaksanaan kegiatan dimana setiap dana
anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dan dana
anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) harus dibuat
pertanggungjawaban keuangan dan kegiatannya yang akan diserahkan /
dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara,
sehingga laporan keuangan dan laporan kegiatan penggunaan dana tersebut
harus dibuat sesuai dengan pagu anggaran dan perencanaan kegiatan yang
telah ditetapkan oleh komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka untuk
memenuhi pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan penggunaan dana
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 tersebut
selanjutnya saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu
Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu
Utara bersama dengan saksi YUSNIDAR membuatkan kuitansi / tanda terima
penyerahan uang yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK), Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PUMK se
Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan kuitansi / tanda terima penyerahan
uang yang tidak ada pemotongan uang/dana seperti yang secara nyata
dilakukan oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU
Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab.
Labuhanbatu Utara bersama dengan saksi YUSNIDAR, dengan cara membuat
kuitansi / tanda terima penyerahan uang yang sesuai dengan jumlah yang
tertuang dalam Pagu Anggaran / Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan
selanjutnya saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan saksi YUSNIDAR meminta /
menyuruh setiap PUMK Kecamatan / Sekretaris PPK untuk menandatangani
kuitansi / tanda terima penyerahan uang tersebut yang telah sesuai dengan
Pagu Anggaran / RAB dengan alasan agar Laporan Pertanggungjawaban
Keuangan klop atau cocok dengan anggaran yang sebenarnya, atas perkataan
tersebut maka setiap PUMK Kecamatan dan Sekretaris PPK tidak berani untuk
melawan kembali atau tidak melaksanakannya karena telah menganggap akan
sia-sia saja seperti yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, maka
selanjutnya setiap PUMK Kecamatan dan Sekretaris PPK menandatanganinya
dihadapan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu
Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu bertempat di
ruangan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd yaitu ruangan Sekretaris KPU
Labuhanbatu Utara. Bahwa dalam setiap saksi YUSNIDAR melakukan
pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maka saksi
YUSNIDAR selalu melaporkan hasil pemotongan tersebut kepada saksi Drs.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 86
YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara, adapun rincian
dan cara pemotongan dana-dana tersebut serta cara untuk menutupinya
didalam laporan pertanggungjawaban keuangan dengan membuat laporan
pertanggungjawaban keuangan yang tidak benar adalah sebagai berikut : 1. Bahwa Dana Hibah Pilgubsu Tahun 2013 untuk Kecamatan Kualuh Hulu
yang diterima dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU
Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu
KPU Labuhan Batu Utara sebesar Rp. 1.052.908.000,00, dalam beberapa
tahap pencairan dana tersebut oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan
saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu melakukan pemotongan
yaitu :
Bulan Oktober 2012 saat pencairan dana sebesar Rp.170.943.000,00
oleh saksi YUSNIDAR dipotong sebesar Rp.1.000.000,00 dengan
alasan pemotongan tersebut untuk uang minum honorer KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara, sehingga oleh PUMK diambil dari
dana Belanja Akomodasi rapat kerja PPK dengan panitia Pemutahiran
Data.
Bulan Januari 2013 saat pencairan dana sebesar Rp. 772.774.000,00
oleh saksi YUSNIDAR sebagian dana tersebut dipotong sebesar
Rp.23.000.000,00, sehingga PUMK Kecamatan Kualuh Hulu
menanggulangi dana yang dipotong tersebut dengan mengambil
sebesar Rp. 16.700.000,00 yang diambil dari dana sewa tenda, meja
dan kursi sebanyak Rp. 100.000,00 per TPS per TPS, Jumlah TPS
Kualuh Hulu 167 TPS x Rp. 100.000,00 dan jumlah uang tenda dan
kursi yang dipotong adalah Rp. 16.700.000,00 dan dari
pengangkutan/transportasi logistik sejumlah Rp. 6.300.000,00, hal
tersebut dilakukan sesuai dengan hasil musyawarah antara Sekretariat
dan PPK serta PPS dari 11 desa dan 2 keluharan.
Guna menutupi pemotongan tersebut, PUMK Kecamatan Kualuh Hulu
membuat pertanggungjawabanyang tidak benar dalam SPJ yaitu
penggunaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
kepada Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota.
6). Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
Nomor 900-8035 dan 1051/KPU.Prov-002/VII/2012 tanggal 31 Agustus 2012,
dan Nomor 900/11765/2012 dan 1720/KPU.Prov-002/VIII/2012 tanggal 26
November 2012, Nomor 900-509 dan 166/KPU.Prov-002/I/2013 tanggal 21
Januari 2013.
a. Pasal 3 ayat 2 yang NPHD menyatakan bahwa KPU melaksanakan dan
bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang
didanai dari dana hibah.
b. Pasal 5 ayat 2 yang NPHD Bendahara adalah pegawai negeri sipil yang
memiliki persyaratan atau pengetahuan pengelolaan keuangan daerah.
7). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 103
Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Pasal 53 :
(1) Ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat
(1), mempunyai tugas:
a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota
b. bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke
dalam;
c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU
Kabupaten/ Kota; dan
d. menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung
jawab kepada rapat pleno KPU Kabupaten/Kota.
8). Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor :
1056/Kpts/Sesprov.002/2012 tentang Pengangkatan Bendahara Pembantu
Dan Atasan Langsung Bendahara Pembantu Di KPU Kabupaten/Kota Se-
Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan
Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Tahun Anggaran 2012
Dan 2013. Pada Diktum Memutuskan, menetapkan :
Bagian Kedua :
Bendahara Pembantu sebagaimana dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas
dan tanggung jawab :
1. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji
kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai
dengan perintah bayar Atasan langsung Bendahara Pembantu.
2. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur
terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran.
3. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola.
4. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakannya.
5. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan
6. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung
Bendahara.
Atasan Langsung Bendahara Pembantu sebagaimana disebutkan dalam
Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab :
1. Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran.
2. Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa
dengan pihak ketiga.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 104
3. Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
4. Melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Gubernur
dan wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013.
5. Atasan Langsung Bendahara Pembantu Pemilu gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 bertanggungjawab kepada
Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai Atasan Langsung
Bendahara.
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-
7/PW02/5/2015 tanggal 2 Februari 2015 Hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Kasus Penyimpangan
Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Utara Pada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013,
disebutkan bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara /
daerah pada kasus Penyimpangan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Pada KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013 sebesar Rp. 175.864.925,00 dengan
perhitungan sebagai berikut :
No. Uraian Jumlah (Rp.)
I Bukti Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan
1. Dana yang diterima dari KPU Provinsi
Sumut untuk KPUD Labuhanbatu Utara
7.258.018.406,00
2. Bukti yang dapat dipertanggungjawabkan 6.626.704.921,00
3. Sisa dana 631.313.485,00
4. Pengembalian ke KPU Provinsi (529.993.485,00)
Bukti yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan (I)
101.320.000,00
II Pajak Tidak Disetor Ke Kas Negara
1. Pajak yang dipungut 155.076.707,00
2. Pajak yang disetor (90.531.782,00)
3. Pajak belum disetor (II) 64.544.925,00
III Transfer PUMK ke Bendahara Pembantu KPU Labuhanbatu Utara (III)
10.000.000,00
IV Kerugian Keuangan Negara (I + II + III) 175.864.925,00
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 105
Bahwa perbuatan terdakwa HARUN, S.Pdi bersama-sama dengan saksi Drs.
YAFIT HAM, M.Pd dan saksi YUSNIDAR telah tidak sesuai dan bertentangan
dengan :
1). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah.
Pasal 21
Bendahara mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji
kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai
dengan perintah bayar atasan Langsung Bendahara.
b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur
terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran.
c. Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola.
d. Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakannya.
e. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan
f. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung
Bendahara.
2). Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
Nomor 900-8035 dan 1051/KPU.Prov-002/VII/2012 tanggal 31 Agustus 2012,
dan Nomor 900/11765/2012 dan 1720/KPU.Prov-002/VIII/2012 tanggal 26
November 2012, Nomor 900-509 dan 166/KPU.Prov-002/I/2013 tanggal 21
Januari 2013.
a. Pasal 3 ayat 2 yang NPHD menyatakan bahwa KPU melaksanakan dan
bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang
didanai dari dana hibah.
b. Pasal 5 ayat 2 yang NPHD Bendahara adalah pegawai negeri sipil yang
memiliki persyaratan atau pengetahuan pengelolaan keuangan daerah.
Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama dengan saksi Drs. YAFIT HAM,
M.Pd selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara
dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu pada Sekretariat Komisi
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 106
Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah ditugaskan
menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu
telah dengan sengaja menggelapkan uang dana hibah penyelenggaraan Pemilu
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Kabupaten
Labuhanbatu Utara sehingga negara dirugikan sebesar Rp. 175.864.925,00
(seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus
dua puluh lima rupiah) sesuai hasil pemeriksaan audit oleh BPKP Perwakilan
Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR- 7/PW02/5/2015 tanggal 2 Februari 2015
atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
------ Perbuatan perbuatan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagaimana diatur dan
dianca pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
LEBIH SUBSIDIAIR LAGI : ----- Bahwa terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhan Batu Utara berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2896/Kpts/KPU-Prov-002/2010 tanggal
19 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara bersama dengan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd. selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Labuhanbatu Utara berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 367/Kpts/Setjen/Tahun 2011
tanggal 9 Juni 2011 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara dan
selaku Atasan Langsung Bendahara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Labuhan Batu Utara berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1056/Kpts/Sesprov.002/2012 tanggal 31
Agustus 2012 serta selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor
: 01/Kpta/Setjen/TAHUN 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang
Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2012 dan berdasarkan juga Surat
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01/SJ/I/2013 tanggal 2
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 107
Januari 2013 Perihal Penunjukan Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan di
Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan bersama dengan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1056/Kpts/Sesprov.002/2012
tanggal 31 Agustus 2012, pada waktu-waktu bulan Agustus tahun 2012 sampai
dengan bulan Mei tahun 2013, atau pada waktu lain dalam antara tahun 2012
sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu Utara di Jalan Serma Ghazali No. 08 Aek Kanopan
Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidak-tidaknya ditempat lain yang
berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yang
termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Sumatera
Utara di Pengadilan Negeri Medan, sebagai “pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara lainnya atau kepada Kas Umum, seolah-olah Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara lainnya atau kepada Kas Umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui hal tersebut bukan merupakan utang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai
berikut :
- Bahwa pada tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
melakukan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara
(Pilgubsu) dan untuk melakukan kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan
Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sumatera Utara membuat Keputusan Nomor : 01/Kpts/KPU-Prov-002/2012
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Gubernur
dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, sebagai dasar bagi
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan kegiatan
Pilgubsu tersebut.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan dana hibah ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar Rp. 7.258.018.405,- (tujuh
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 108
milyar dua ratus lima puluh delapan juta delapan belas ribu empat ratus lima rupiah) untuk kegiatan terhitung bulan Oktober tahun 2012 sampai
dengan bulan Mei 2013 dan pencairan uang dari Rekening milik Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ke Rekening Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara nomor rekening 211 01.02.000055-0
atas nama KPU Labuhanbatu Utara yang pencairannya dilakukan dalam 3
(tiga) tahap yaitu :
1. Tahap I tanggal 24 September 2012 sebesar Rp1.233.243.167,00 (satu
milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus
enam puluh tujuh rupiah).
2. Tahap II tanggal 03 Desember 2012 sebesar Rp1.060.602.000,00 (satu
milyar enam puluh juta enam ratus dua ribu rupiah).
3. Tahap III tanggal 07 Februari 2013 sebesar Rp4.964.173.239,00 (empat
milyar sembilan ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu
dua ratus tiga puluh sembilan rupiah.
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012, saksi Drs. ABD. RAJAB, M.M selaku
Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor
1056/Kpts/Sesprov.002/2012 tentang Pengangkatan Pembantu dan Atasan
Langsung Bendahara Pembantu di KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Utara Tahun 2013. SK tersebut menetapkan untuk unit kerja KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah:
No Nama/NIP Jabatan Jabatan
Penyelenggaraan
Pilgub dan Wagubsu
1 YUSNIDAR
197408101998120001
Staf Bendahara Pembantu
2 Drs. YAFIT HAM, M.Pd
196808011995121001
Sekretaris KPU
Labuhanbatu Utara
Atasan Langsung
Bendahara
- Bahwa pada tanggal 28 September 2012, terdakwa HARUN, S.Pdi selaku
Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara yang diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor :
2896/Kpts/KPU-Prov-002/2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara,
dengan keanggotaan yaitu :
1). HARUN, S.Pdi, sebagai Ketua.
2). Drs. KHAIRUDDIN MARPAUNG, sebagai anggota.
3). HABIBULLAH, SP, sebagai anggota.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 109
4). MARULI SITORUS, sebagai anggota.
5). Drs. JUANIDI, sebagai anggota.
telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 0020/Kpts/KPU-LBU/IX/2012
tentang Pembentukan dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK) di Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan
Wakil Gubernur Sumatera Utara pada KPU Labuhanbatu Utara Tahun 2013.
SK tersebut membentuk dan mengangkat PPK sebagai berikut :
No Nama Kecamatan PPK 1 Kulauh Hulu Muhammad Ramadhan
Andi Santiago, SE
Lusi Arrianingsih,S.Ag Siswa Rubiono, SH
Sri Sa’dah, Amd.AL
2 Kualuh Selatan
Agus Asno
Yenli Zulka
Siti Rahayu, S.Pd
Edi Ikhwan
Putra Jaya
3 Na IX-X Zulpan Hadi
Henni Herawati Hermansyah Putra Situmorang
Roni Situmorang
Indra Lubis
4 Aek Natas Mukhlis Naibaho, S.Pdi
Julpiadi Tanjung
Widodo
Samuki, S.Pdi
Darmawati
5 Aek Kuo Amas Ritonga, S.Pd Haposan Simbolon
Eliadi Marpaung
Pangihutan Pasaribu
Jumahat Tanjung
6 Marbau Pangihutan
Muji Wahono
Edi Koko Herianto
Roiruddin Sagala Nasrun
7 Kualuh Hilir Yahdin
Basri Jalaluddin
Ahmad Yani
Sudarso SYR
Bahrum Jamil
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 110
8 Kualuh Leidong Hidayat
Zainuddin, S.Ag
Jemmi Carter Pardosi
Safrin Ritonga, SH
Herwadi
Didalam SK tersebut menetapkan masa kerja PPK dalam menyelenggarakan
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara delapan
bulan terhitung sejak Oktober 2012 s.d Mei 2013.
- Bahwa pada tanggal 29 September 2012, terdakwa HARUN, S.Pdi selaku
ketua KPU Labuhanbatu Utara membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS)
yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara
Nomor 0021/Kpts/KPU-LBU/IX/2012 tentang Pembentukan dan Penetapan
Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Labuhan Batu Utara
dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun
2013.
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2012, Khairuddin Syah selaku Bupati
Labuhanbatu Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor
274/192.a/TAPEM/2012 tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemilihan
Kecamatan se Kabupaten Labuhanbatu Utara pada pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013, sebagai berikut: No Nama
Kecamatan Nama/NIP Instansi Induk
1 Kulauh Hulu Ali Usman Sipahutar, A.md
NIP: 196208051987121001
Sekretaris Kec. Kualuh Hulu
2 Na IX-X Nuraisyah, SE
NIP: 19621005198622003
Sekretaris Kec. Na IX-X
3 Aek Kuo Ismael Efendi Rambe
NIP 196812011989031005
Kasi Kesos dan Penmas
Kantor Kec. Aek Kuo
4 Aek Natas Sukri
NIP: 196009101983021003
Guru SMPN I Aek Natas
5 Kualuh Hilir Samsudin, SE
NIP: 196301021989031006
Sekretaris Kec. Kualuh Hilir
6 Marbau Diapari, SE NIP: 196308251985031004
Sekretaris Kec. Marbau
7 Kualuh Leidong Haidir Siregar
131888678
Guru SDN 114614 Teluk
Pulai Dalam Kec. Kualuh
Leidong
8 Kualuh Selatan H. Darwin Rambe
NIP: 195812311986021021
Kasi Pemerintahan Kantor
Kec. Kualuh Selatan
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2012, saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku
Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara menerbitkan SK Nomor 0030/Seskab-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 111
002/X/2012 tentang Pengangkatan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK)
Panitia Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara
Tahun 2013. SK tersebut menetapkan PUMK di PPK yaitu: No Nama Kecamatan Nama NIP 1 Kulauh Hulu Wiraningsih 197705082006042000
2 Kualuh Selatan Bilmar Sinurat 19761115201001000
3 Na IX-X Tanta Edison Sembiring, SE 197812012007011000
4 Aek Kuo M. Iqbal Panjaitan 197811282001031000
5 Aek Natas Zupri 197002021993031000
6 Marbau Amaluddin 196104161983121000
7 Kualuh Hilir Syarifuddin 10188038
8 Kualuh Leidong Adiyono 198402172007121000
SK tersebut menetapkan masa kerja PPK dalam menyelenggarakan
Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara selama
delapan bulan terhitung sejak Oktober 2012 s.d Mei 2013 dan Sekretaris
PPK sebagai atasan langsung PUMK. PUMK mempunyai tugas dan
tanggungjawab sebagai berikut :
melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji
kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai
dengan perintah bayar atasan langsung bendahara pembantu.
wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur
terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran.
bertanggungjawab atas isi keselamatan kas yang dikelola.
bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakannya.
membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang.
bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung.
- Bahwa mekanisme penyaluran dana hibah dari KPU Provinsi Sumatera Utara
tersebut sesuai dengan kebutuhan tahapan pemilu dan tahapan bulannya,
dengan cara dari PPK mengajukan permintaan ke Bendahara KPU selanjutnya
bendahara KPU mengeluarkan permintaan PPK sesuai dengan pagu yang
sudah ada dan dana tersebut langsung diserahkan kepada bendahara PUMK
(kecamatan) dan selanjutnya bendahara kecamatan mendistribusikan dana
tersebut kepada PPS (Desa) dan KPPS diwilayahnya, dan yang bertugas
membayarkan uang kehormatan/ honorarium PPK se Kabupaten Labuhanbatu
Utara adalah saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU
Labuhanbatu Utara dan selaku Atasan Bendahara melalui Bendahara
Pembantu Pilgubsu Wagubsu tahun 2013 yaitu saksi YUSNIDAR.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 112
- Bahwa dalam pelaksanaannya sesuai dengan Pertanggungjawaban
Penggunaan Dana Hibah yang dibuat oleh Sekretariat KPU Kabupaten
Labuhanbatu Utara bahwa Dana Hibah yang diterima oleh Sekretariat KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut dipergunakan untuk biaya Sekretariat
KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dan biaya Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK) Se Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan perincian dana yang
diserahkan sesuai dengan kuitansi / Tanda Terima penyerahan yang ditanda
tangani oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu
Utara, saksi YUSNIDAR dan ditanda tangani oleh penerima (PUMK PPK),
sebagai berikut :
1. Biaya untuk sekretariat KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara sesuai Pagu
Anggaran sebesar Rp. 1.240.367.625,- (satu milyar dua ratus empat puluh
juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah),
yang diserahkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda
terima sebesar Rp. 990.143.652,-.
2. Kecamatan Kualuh Hulu sebesar Rp. 1.052.908.000,-, yang diserahkan
sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar
Rp.1.015.340.000,-.
3. Kualuh Selatan sebesar Rp. 921.724.600,-, yang diserahkan sesuai
dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar Rp.
886.406.600,-.
4. Kecamatan Aek Natas sebesar Rp. 672.801.800,- , yang diserahkan
sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar
Rp.637.483.800,-.
5. Kecamatan NA IX-X sebesar Rp. 824.377.720,-, yang diserahkan sesuai
dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar
Rp.787.209.720,-.
6. Kecamatan Marbau sebesar Rp. 901.259.680,-, yang diserahkan sesuai
dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar
Rp.852.654.180,-.
7. Kecamatan Aek Kuo sebesar Rp. 566.574.280,-, yang diserahkan sesuai
dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar
Rp.540.256.280,-.
8. Kecamatan Kualuh Hilir sebesar Rp. 574.554.500,-, yang diserahkan
sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar
Rp.550.486.500,-.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 113
9. Kecamatan Kualuh Ledong sebesar Rp. 503.450.200,-, yang diserahkan
sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar
Rp.479.382.200,-.
Total Jumlah penyerahan dana sesuai dengan yang tertera pada kuitansi /
tanda terima sebesar Rp. 6.739.362.921,- (enam milyar tujuh ratus tiga puluh
sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh satu
rupiah), sedangkan sisa dana hibah sebesar Rp. 518.655.485,- ( Rp.
7.258.018.405,- - Rp. 6.739.362.921,-) adalah merupakan dana yang
peruntukannya untuk Pilgubsu Putaran II, karena tidak ada Pilgubsu Putaran II
maka dana tersebut tidak dipergunakan / realisasikan oleh Sekretariat KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan uang tersebut pada tanggal 29 Mei 2013
disetorkan kembali ke Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa pada saat persiapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Utara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Labuhanbatu Utara dalam hal persiapan kotak suara untuk pencoblosan, maka
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan
peminjaman dan atau permintaan Kotak Suara dan Bilik Suara kepada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu sebagai Kabupaten induk (sebelum
pemekaran) dari Kabupaten Labuhanbatu Utara, atas permintaan tersebut
selanjutnya diserahkan Kotak Suara sebanyak 818 dan bilik suara sebanyak
1636 dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu ke
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Bahwa atas penyerahan peminjaman kotak suara tersebut tenyata terdapat
beberapa kotak suara yang belum dirakit masih dalam bentuk lembaran
(namun tidak diketahui jumlahnya secara pasti) dan untuk merakitnya
diperlukan baut, namun pada waktu peminjaman tersebut Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tidak menyerahkan baut-baut untuk
merakit kotak suara yang belum dirakit/masih lembaran tersebut kepada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara, sehingga
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara
membutuhkan baut untuk merakit kotak suara yang belum dirakit. Selanjutnya
atas kondisi kotak suara tersebut saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku
Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara menyampaikan permasalahan tersebut
kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Utara
diantaranya terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu
Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 114
JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara dan
saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu.
- Bahwa atas permasalahan tersebut selanjutnya saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd
selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara mengadakan rapat/pertemuan
(yang waktu tepatnya sudah tidak dapat diketahui dengan pasti) dengan
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Utara
yang diikuti oleh diantaranya terdakwa HARUN, S.Pdi, Sdr. HABIBULLAH, SP,
Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI serta saksi YUSNIDAR,
dalam rapat tersebut kemudian dibicarakan permasalahan adanya beberapa
kotak suara yang belum dirakit (namun jumlahnya tidak dapat dipastikan
karena tidak dilakukan perhitungan secara pasti jumlah kotak suara yang
belum dirakit), dan untuk merakit kotak suara tersebut diperlukan adanya baut,
atas permasalahan tersebut disampaikanlah oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd
bahwa didalam anggaran tidak ada pengadaan baut, oleh karenanya maka
pengadaan baut tersebut tidak dapat disediakan dananya dari anggaran-
anggaran yang ada di KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, oleh karena itu
maka harus dicarikan solusi mengenai pengadaan baut tersebut. Setelah
terjadi pembicaraan-pembicaraan maka diputuskanlah oleh seluruh pihak yang
mengikuti rapat, yaitu diputuskan dan disepakati oleh saksi Drs. YAFIT HAM,
M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara terdakwa HARUN, S.Pdi
selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr.
MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota
KPU Kab. Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara
Pembantu bahwa dana pembelian baut tersebut akan dibebankan kepada
dana anggaran masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dana
tersebut dihimpun atau dikumpulkan dengan cara akan dilakukan pemotongan
dana pada setiap pencairan dana yang dilakukan oleh Sekretariat KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan jumlah dana pemotongan berbeda-
beda sesuai dengan besaran anggaran dana Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK) yang diberikan tersebut. Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Drs.
YAFIT HAM, M.Pd, terdakwa HARUN, S.Pdi, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr.
MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI serta saksi YUSNIDAR tidak
melakukan inventarisir terlebih dahulu mengenai kebutuhan baut untuk
perakitan kotak suara yang diperlukan, berapa harga perbuah baut tersebut
dan berapa jumlah dana yang dibutuhkan, sehingga karena tidak dilakukannya
inventarisir tersebut maka untuk menentukan jumlah pemotongan dana dari
masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) jumlahnya ditentukan
sepihak oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 115
Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu
bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu
Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs.
JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara.
- Bahwa kemudian saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU
Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu
bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu
Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs.
JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara tidak
ada melakukan sosialisasi atau pemberitahuan kepada masing-masing Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK), sehingga pemotongan dana akan dilakukan
secara sepihak dan akan diberitahukan hanya pada saat setiap pencairan
dana Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- Bahwa kemudian sebagai pelaksanaan dari kesepakatan antara saksi Drs.
YAFIT HAM, M.Pd, terdakwa HARUN, S.Pdi, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr.
MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI serta saksi YUSNIDAR untuk
melakukan pemotongan dana dari masing-masing Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK), maka sebagai orang yang melaksanakan pemotongan
tersebut dilakukan oleh saksi YUSNIDAR dengan diketahui dan disetujui oleh
saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan terdakwa HARUN, S.Pdi.
- Bahwa sebagai perwujudan dari kesepakatan pemotongan dana tersebut
selanjutnya pada saat setiap pencairan-pencairan dana yang digunakan untuk
pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 saksi
YUSNIDAR melakukan pemotongan terhadap seluruh dana anggaran Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) penerima yang jumlahnya tidak sama satu sama
lain dengan alasan dana tersebut untuk pembelian baut sesuai kesepakatan
antara saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu
Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu bersama terdakwa
HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr.
HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI masing-
masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara. Bahwa selain alasan
adanya kesepakatan sebagaimana tersebut diatas, saksi YUSNIDAR juga
mengatakan kepada masing-masing Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK), dan atau Sekretaris PPK dan PUMK (Pemegang Uang Muka
Kecamatan) yang mengambil uang dana Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
bahwa alasan pemotongan tersebut adalah atas perintah atasannya (yang
dimaksud adalah saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU
Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 116
Labuhanbatu Utara), saksi YUSNIDAR juga mengatakan alasan-alasan
lainnya seperti pemotongan dilakukan untuk uang administrasi, uang, minum,
uang lelah dan atau uang ketik. Kemudian untuk melaksanakan pemotongan
tersebut saksi YUSNIDAR sebagai Bendahara Pembantu yang bertugas
menyerahkan langsung secara tunai dana anggaran Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) kepada masing-masing Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK), dan atau Sekretaris PPK dan PUMK menyerahkan dana dengan jumlah
yang lebih kecil dari kuitansi / tanda terima penyerahan uang yang ditanda
tangani oleh setiap penerima Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Bahwa
pada saat saksi YUSNIDAR setiap melakukan pemetongan dana anggaran
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), maka Ketua Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK), Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PUMK
se Kabupaten Labuhanbatu Utara menyatakan keberatan dan tidak mau
dilakukan pemotongan, namun saksi YUSNIDAR tetap melakukannya dengan
cara uang tunai yang diberikan kepada penerima dari Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) adalah uang yang jumlahnya telah dilakukan pemotongan.
- Bahwa terhadap alasan-alasan pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan
Kecamatan yang dilakukan oleh saksi YUSNIDAR selain alasan pemotongan
untuk pembelian baut, seperti alasan pemotongan dilakukan untuk uang
administrasi, uang, minum, uang lelah dan atau uang ketik, alasan-alasan itu
dipergunakan oleh saksi YUSNIDAR untuk melakukan pemotongan menurut
saksi YUSNIDAR adalah karena kehendak atasannya yaitu saksi Drs. YAFIT
HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN,
S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara.
- Bahwa atas setiap waktu dilakukan pemotongan dana anggaran Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh saksi YUSNIDAR, maka setiap Ketua Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
dan PUMK se Kabupaten Labuhanbatu Utara menyatakan keberatan dan
melaporkan perbuatan pemotongan tersebut kepada saksi Drs. YAFIT HAM,
M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi
sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, namun atas setiap laporan
pemotongan tersebut saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU
Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab.
Labuhanbatu Utara tidak menanggapinya dan hanya berkata nanti akan
dibicarakan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dan
nanti akan diupayakan dana pemotongan tersebut uangnya akan
dikembalikan. Jawaban saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan terdakwa HARUN,
S.Pdi seperti tersebut disampaikan karena saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 117
terdakwa HARUN, S.Pdi adalah orang yang menghendaki dan meminta untuk
dilakukan pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
yang dilakukan oleh saksi YUSNIDAR tersebut. Setelah adanya laporan dari
Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretaris Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) dan PUMK se Kabupaten Labuhanbatu Utara mengenai
keberatan dilakukannya pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK), ternyata pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) pada setiap pencairan masih terus dilakukan sampai
dengan kemudian para Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se
Kabupaten Labuhanbatu Utara melapor kembali dan mendesak saksi Drs.
YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa
HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara untuk
menghentikan pemotongan tersebut dan mengembalikan uang yang telah
sebelumnya dilakukan pemotongan, namun upaya para Ketua Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak
ditanggapi dan tidak ditindak lanjuti oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku
Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai
Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, dan pemotongan dana anggaran Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) tetap terus dilakukan.
- Bahwa selanjutnya menjelang akhir pelaksanaan kegiatan dimana setiap dana
anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dan dana
anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) harus dibuat
pertanggungjawaban keuangan dan kegiatannya yang akan diserahkan /
dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara,
sehingga laporan keuangan dan laporan kegiatan penggunaan dana tersebut
harus dibuat sesuai dengan pagu anggaran dan perencanaan kegiatan yang
telah ditetapkan oleh komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka untuk
memenuhi pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan penggunaan dana
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 tersebut
selanjutnya saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu
Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu
Utara bersama dengan saksi YUSNIDAR membuatkan kuitansi / tanda terima
penyerahan uang yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK), Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PUMK se
Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan kuitansi / tanda terima penyerahan
uang yang tidak ada pemotongan uang/dana seperti yang secara nyata
dilakukan oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 118
Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab.
Labuhanbatu Utara bersama dengan saksi YUSNIDAR, dengan cara membuat
kuitansi / tanda terima penyerahan uang yang sesuai dengan jumlah yang
tertuang dalam Pagu Anggaran / Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan
selanjutnya saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan saksi YUSNIDAR meminta /
menyuruh setiap PUMK Kecamatan / Sekretaris PPK untuk menandatangani
kuitansi / tanda terima penyerahan uang tersebut yang telah sesuai dengan
Pagu Anggaran / RAB dengan alasan agar Laporan Pertanggungjawaban
Keuangan klop atau cocok dengan anggaran yang sebenarnya, atas perkataan
tersebut maka setiap PUMK Kecamatan dan Sekretaris PPK tidak berani untuk
melawan kembali atau tidak melaksanakannya karena telah menganggap akan
sia-sia saja seperti yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, maka
selanjutnya setiap PUMK Kecamatan dan Sekretaris PPK menandatanganinya
dihadapan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu
Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu bertempat di
ruangan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd yaitu ruangan Sekretaris KPU
Labuhanbatu Utara. Bahwa dalam setiap saksi YUSNIDAR melakukan
pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maka saksi
YUSNIDAR selalu melaporkan hasil pemotongan tersebut kepada saksi Drs.
YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara, adapun rincian
dan cara pemotongan dana-dana tersebut serta cara untuk menutupinya
didalam laporan pertanggungjawaban keuangan dengan membuat laporan
pertanggungjawaban keuangan yang tidak benar adalah sebagai berikut : 1. Bahwa Dana Hibah Pilgubsu Tahun 2013 untuk Kecamatan Kualuh Hulu
yang diterima dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU
Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu
KPU Labuhan Batu Utara sebesar Rp. 1.052.908.000,00, dalam beberapa
tahap pencairan dana tersebut oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan
saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu melakukan pemotongan
yaitu :
Bulan Oktober 2012 saat pencairan dana sebesar Rp.170.943.000,00
oleh saksi YUSNIDAR dipotong sebesar Rp.1.000.000,00 dengan
alasan pemotongan tersebut untuk uang minum honorer KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara, sehingga oleh PUMK diambil dari
dana Belanja Akomodasi rapat kerja PPK dengan panitia Pemutahiran
Data.
Bulan Januari 2013 saat pencairan dana sebesar Rp. 772.774.000,00
oleh saksi YUSNIDAR sebagian dana tersebut dipotong sebesar
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 119
Rp.23.000.000,00, sehingga PUMK Kecamatan Kualuh Hulu
menanggulangi dana yang dipotong tersebut dengan mengambil
sebesar Rp. 16.700.000,00 yang diambil dari dana sewa tenda, meja
dan kursi sebanyak Rp. 100.000,00 per TPS per TPS, Jumlah TPS
Kualuh Hulu 167 TPS x Rp. 100.000,00 dan jumlah uang tenda dan
kursi yang dipotong adalah Rp. 16.700.000,00 dan dari
pengangkutan/transportasi logistik sejumlah Rp. 6.300.000,00, hal
tersebut dilakukan sesuai dengan hasil musyawarah antara Sekretariat
dan PPK serta PPS dari 11 desa dan 2 keluharan.
Guna menutupi pemotongan tersebut, PUMK Kecamatan Kualuh Hulu
membuat pertanggungjawabanyang tidak benar dalam SPJ yaitu
sebagai berikut:
No Pos
PAGU
(Rp)
DIPOTONG
(Rp)
DIBAYAR
(Rp)
1 Belanja raker akomodasi PPK
dengan PPDP
25.570.000,00 1.000.000,00 24.570.000,00
2 Pembentukan
PPK,PPS dan KPPS
115.230.000,00 16.700.000,00 98.530.000,00
3 Pengangkutan/transp
ortasi logistic
58.450.000,00 6.300.000,00 52.150.000,00
Bahwa PUMK Kecamatan Kualuh Hulu menitipkan setoran pajak
sebesar Rp. 39.435.855,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga
puluh lima ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) kepada saksi
YUSNIDAR dengan alasan bahwa PUMK Kualuh Hulu tidak memiliki
NPWP dan yang memiliki NPWP adalah saksi YUSNIDAR selaku
Bendahara Pembantu, akan tetapi uang pajak tersebut tidak ada
disetorkan dan tidak ada bukti penyetoran uang setoran pajak
tersebut. 2. Bahwa Dana Hibah Pilgubsu Tahun 2013 untuk Kecamatan Kualuh Hilir
yang diterima dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU
Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu
KPUD Labuhan Batu Utara sebesar Rp. 1.052.908.000,00, dalam
beberapa tahap pencairan dana tersebut oleh saksi YUSNIDAR selaku
Bendahara Pembantu dilakukan pemotongan yaitu :
Pemotongan untuk pembelian Baut Kotak Suara sebasar
Rp.12.000.000,- sehingga untuk menutupi pemotongan yang dilakukan
oleh saksi YUSNIDAR, PUMK Kecamatan Kualuh Hilir memotong pos
sebagai berikut :
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 120
penggunaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
kepada Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota.
6). Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
Nomor 900-8035 dan 1051/KPU.Prov-002/VII/2012 tanggal 31 Agustus 2012,
dan Nomor 900/11765/2012 dan 1720/KPU.Prov-002/VIII/2012 tanggal 26
November 2012, Nomor 900-509 dan 166/KPU.Prov-002/I/2013 tanggal 21
Januari 2013.
a. Pasal 3 ayat 2 yang NPHD menyatakan bahwa KPU melaksanakan dan
bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang
didanai dari dana hibah.
b. Pasal 5 ayat 2 yang NPHD Bendahara adalah pegawai negeri sipil yang
memiliki persyaratan atau pengetahuan pengelolaan keuangan daerah.
7). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Pasal 53 :
(1) Ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat
(1), mempunyai tugas:
a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota
b. bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke
dalam;
c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU
Kabupaten/ Kota; dan
d. menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung
jawab kepada rapat pleno KPU Kabupaten/Kota.
8). Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor :
1056/Kpts/Sesprov.002/2012 tentang Pengangkatan Bendahara Pembantu
Dan Atasan Langsung Bendahara Pembantu Di KPU Kabupaten/Kota Se-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 136
Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan
Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Tahun Anggaran 2012
Dan 2013. Pada Diktum Memutuskan, menetapkan :
Bagian Kedua :
Bendahara Pembantu sebagaimana dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas
dan tanggung jawab :
1. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji
kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai
dengan perintah bayar Atasan langsung Bendahara Pembantu.
2. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur
terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran.
3. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola.
4. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakannya.
5. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan
6. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung
Bendahara.
Atasan Langsung Bendahara Pembantu sebagaimana disebutkan dalam
Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab :
1. Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran.
2. Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa
dengan pihak ketiga.
3. Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
4. Melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Gubernur
dan wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013.
5. Atasan Langsung Bendahara Pembantu Pemilu gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 bertanggungjawab kepada
Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai Atasan Langsung
Bendahara.
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-
7/PW02/5/2015 tanggal 2 Februari 2015 Hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Kasus Penyimpangan
Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Utara Pada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013,
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 137
disebutkan bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara /
daerah pada kasus Penyimpangan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Pada KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013 sebesar Rp. 175.864.925,00 dengan
perhitungan sebagai berikut :
No. Uraian Jumlah (Rp.)
I Bukti Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan
1. Dana yang diterima dari KPU Provinsi
Sumut untuk KPUD Labuhanbatu Utara
7.258.018.406,00
2. Bukti yang dapat dipertanggungjawabkan 6.626.704.921,00
3. Sisa dana 631.313.485,00
4. Pengembalian ke KPU Provinsi (529.993.485,00)
Bukti yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan (I)
101.320.000,00
II Pajak Tidak Disetor Ke Kas Negara
1. Pajak yang dipungut 155.076.707,00
2. Pajak yang disetor (90.531.782,00)
3. Pajak belum disetor (II) 64.544.925,00
III Transfer PUMK ke Bendahara Pembantu KPU Labuhanbatu Utara (III)
10.000.000,00
IV Kerugian Keuangan Negara (I + II + III) 175.864.925,00
Bahwa perbuatan terdakwa HARUN, S.Pdi bersama-sama dengan saksi Drs.
YAFIT HAM, M.Pd dan saksi YUSNIDAR telah tidak sesuai dan bertentangan
dengan :
1). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah.
Pasal 21
Bendahara mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji
kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai
dengan perintah bayar atasan Langsung Bendahara.
b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur
terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran.
c. Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 138
d. Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakannya.
e. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan
f. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung
Bendahara.
2). Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
Nomor 900-8035 dan 1051/KPU.Prov-002/VII/2012 tanggal 31 Agustus 2012,
dan Nomor 900/11765/2012 dan 1720/KPU.Prov-002/VIII/2012 tanggal 26
November 2012, Nomor 900-509 dan 166/KPU.Prov-002/I/2013 tanggal 21
Januari 2013.
a. Pasal 3 ayat 2 yang NPHD menyatakan bahwa KPU melaksanakan dan
bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang
didanai dari dana hibah.
b. Pasal 5 ayat 2 yang NPHD Bendahara adalah pegawai negeri sipil yang
memiliki persyaratan atau pengetahuan pengelolaan keuangan daerah.
Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama dengan saksi Drs. YAFIT HAM,
M.Pd selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara
dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara yang sebagai Pegawai Negeri
yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima dan memotong
pembayaran kepada PUMK Kecamatan sebagai pegawai Negeri tingkat
Kecamatan yang diberikan tugas menyalurkan dana Hibah untuk honor dan
penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun
2013 di Kabupaten Labuhanbatu Utara sehingga negara telah dirugikan sejumlah
lebih kurang Rp. 175.864.925,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam
puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) sesuai hasil pemeriksaan
audit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-
7/PW02/5/2015 tanggal 2 Februari 2015 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah
tersebut. ------ Perbuatan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 12 huruf F Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 139
Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat
Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan
Sela Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 26 Mei 2016 yang amarnya
sebagai berikut:
1. Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Harun, S.Pdi tidak
dapat diterima;
2. Menyatakan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi
syarat formil dan materil;
3. Memerintahkan pemeriksaan dalam pokok perkara dilanjutkan ;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir.
Membaca serta mengutip tuntutan pidana ( requisitor ) dari Penuntut
Umum tertanggal 01 September 2016 Nomor Reg. Perk : PDS-04/RP-
RAP/04/2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa HARUN, S.Pdi tidak terbukti melakukan tindak
pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut; 3. Menyatakan terdakwa HARUN, S.Pdi, terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ korupsi secara bersama-
sama”, sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HARUN, S.Pdi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam
tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan; 5. Menghukum HARUN, S.Pdi untuk membayar denda sebesar Rp.
100.000.0000,- (seratus juta rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan kurungan.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang di tandatangani Yusnidar
Asli;
2. Berita Acara Nomor: 18 /BA/2013;
3. Berita Acara Nomor: 63/BA/VI/2013;
4. Surat Nomor: 715/ Seskab-002/VI/2013;
5. Surat Nomor: 302/SET/KPU-LBU/II/2013;
6. Surat Nomor: 224/Seskab-002/IV/2013;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 140
7. Surat Keputusan Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara Nomor:
0001/Kpts/Seskab-002.670920/i/2013;
8. Surat Keputusan Sekretaris KPU Provini Sumatera Utara Nomor:
1056/Kpts/Sesprov.002/2012;
9. Laporan Pengelolaan dan pertanggung jawaban pengguna anggaran
penyelenggara pemilukada pada KPU Kab. Labuhanbatu Utara;
10. Kumpulan Tanda terima;
11. Surat Pernyataan ADIYONO;
12. Surat Pernyataan TANTA EDISON;
13. Rekap Kebutuhan biaya KPU Sumut dalam rangka Pemilu kepala
daerah Prov. Sumatera Utara bulan Oktober 2012;
14. Rekap Kebutuhan biaya KPU Sumut dalam rangka Pemilu kepala
daerah Prov. Sumatera Utara bulan Nopember 2012;
15. Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak Asli;
16. Buku Kas Umum;
17. Kumpulan Tanda Terima dan kwitansai;
18. Rekap Kebutuhan biaya KPU Sumut dalam rangka Pemilu kepala
daerah Prov. Sumatera Utara bulan Januari s/d Mei 2013;
19. Surat pernyataan An. ZUFRI;
20. Surat Keputsan Sekretaris KPU Kab. Labuhanbatu Utara Nomor: 001
/Kpts/Seskab-002.670920/I/2014;
21. Surat Keputusan KPU Prov. Sumatera Utara Nomor: 18/Kpts/KPU-
Prov-002/20013;
22. Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 274/192.a/
TAPEM/2012;
23. Surat keputusan sekretaris KPU Kab. Labuhanbatu Utara Nomor:
0030/Seskab-002/X/2012;
24. Surat Nomor: 981/SesProv-002/IV/2013;
25. Surat Nomor: 2104/SesProv-002/V/2013;
26. Rekap Kebutuhan biaya KPU Sumut dalam rangka Pemilu kepala
daerah Prov. Sumatera Utara bulan Oktober 2012;
27. Rekap Kebutuhan biaya KPU Sumut dalam rangka Pemilu kepala
daerah Prov. Sumatera Utara bulan Nopember s/d Desember 2012;
28. Buku Asli dan Laporan Keuangan Asli Kwitansi Asli Honor Sekretaris
Seluruhnya;
29. Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Nopember 212;
30. Kumpulan Kwitansi K.Selatan;
31. Kartu kendali rincian pengeluaran dana Pilgubsu 2013;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 141
32. Keputasan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor:
274/192.a/TAPEM/2012;
33. Surat Keputusan Sekretaris KPU Kab. Labuhanbatu Utara Nomor:
0030/Seskab-002/X/2012;
34. Surat-surat masuk bendahara Pilgubsu yang poto copy;
35. Kumpulan Surat Keluar;
36. Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 44 tahun
2007;
37. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor: 57 tahun 2009
38. Kumpulan kwitansi;
39. Buku pembantu perhitungan kas;
40. Kwitansi Tanda-Terima Kec. Kualuh Hilir;
41. Kwitansi Tanda-Terima Kec. NA IX-X;
42. Kwitansi Tanda-Terima Kec. AEK NATAS;
43. Kwitansi Tanda-Terima Kec. MARBAU;
44. Kwitansi Tanda-Terima Kec. Kualuh HULU;
45. Kwitansi Tanda-Terima Kec. LEIDONG;
46. Kwitansi Tanda-Terima Kec. AEK KUO;
47. Laporan Pertangungjawaban Kec. Kualuh Hulu bulan Oktober 2012,
Nopember 2012 s/d Desember 2012, Januari 2013 s/d Maret 2013.
48. Foto copy Buku Kas Umum Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Propinsi Sumatera Utara tahun 2013 Tahun Anggaran 2012
bulan Oktober 2012 Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanabatu
Utara;
49. Foto copy Buku Kas Umum Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Propinsi Sumatera Utara tahun 2013 Tahun Anggaran 2012
bulan Nopember dan Desember 2012 Kecamatan Marbau Kabupaten
Labuhanabatu Utara;
50. Foto copy Buku Kas Umum Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Propinsi Sumatera Utara tahun 2013 Tahun Anggaran 2012
bulan Januari2013 Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanabatu
Utara;
51. Foto copy Buku Kas Umum Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Propinsi Sumatera Utara tahun 2013 Tahun Anggaran 2012
bulan April 2013 Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanabatu
Utara;
52. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bulan
Oktober 2012 Kecamatan NA. IX-X Pemilihan Gubernur dan Wakil
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 142
Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Kabupaten Labuhan Batu
Utara
53. Foto copy 2 (dua) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bulan
November 2012 Kecamatan NA. IX-X Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Kabupaten Labuhan Batu
Utara
54. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bulan
Desember 2012 Kecamatan NA. IX-X Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Kabupaten Labuhan Batu
Utara
55. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bulan
Januari 2013 Kecamatan NA. IX-X Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Kabupaten Labuhan Batu
Utara
56. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bulan
Februari 2013 Kecamatan NA. IX-X Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Kabupaten Labuhan Batu
Utara
57. Foto copy 2 (dua) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bulan
Maret 2013 Kecamatan NA. IX-X Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Kabupaten Labuhan Batu
Utara
58. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bulan
April 2013 Kecamatan NA. IX-X Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Kabupaten Labuhan Batu
Utara
59. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Na IX-X Kab.
Labuhanbatu Utara bulan Oktober 2012 Pemilihan Umum Gubernur
dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;
60. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Na IX-X Kab.
Labuhanbatu Utara bulan Desember 2012 Pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;
61. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Na IX-X Kab.
Labuhanbatu Utara bulan Februari 2013 Pemilihan Umum Gubernur
dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;
62. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Na IX-X Kab.
Labuhanbatu Utara bulan Maret 2013 Pemilihan Umum Gubernur
dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 143
63. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Na IX-X Kab.
Labuhanbatu Utara bulan Mei 2013 Pemilihan Umum Gubernur dan
Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;
64. Kwitansi tanda terima uang titipan PUMK NA IX-X sebsar Rp.
16.109.070,- (enam belas juta seratus sembilan ribu tujuh puluh
rupiah) yang di tandatangni oleh Yusnidar tertanggal 20 Mei 2013 ;
65. Surat Keterangan Kronologis Pemotongan Dana PPK Kec. NA IX-X
dari TANTA EDISON SEMBIRING bin TRAMEHULI SEMBIRING
MELIALA tertanggal 14 Nopember 2014 ;
66. Foto copy 2 (dua) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan
Oktober 2012 Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu Pemilu Gubernur
dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013
67. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan
November s/d Desember 2012 Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu
Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013
68. Foto copy 2 (dua) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan
Januari s/d Maret 2013 (Jilid I) Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu
Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013
69. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan
Januari s/d Maret 2013 (Jilid II) Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu
Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013
70. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan
Januari s/d Maret 2013 (Jilid III) Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu
Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013
71. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan
Januari s/d Maret 2013 (Jilid IV) Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu
Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013
72. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan
Januari s/d Maret 2013 (Jilid V) Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu
Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013
73. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan April
2013 (Jilid II) Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu Pemilu Gubernur dan
Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 201;
74. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Kualuh Hulu Kab.
Labuhanbatu Utara bulan Oktober 2012 Pemilihan Umum Gubernur
dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;
75. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Kualuh Hulu Kab.
Labuhanbatu Utara bulan Nopember s/d Desember 2012 Pemilihan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 144
Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara
Tahun 2013 ;
76. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Kualuh Hulu Kab.
Labuhanbatu Utara bulan Januari s/d Maret 2013 Pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;
77. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Kualuh Hulu Kab.
Labuhanbatu Utara bulan April s/d Mei 2013 Pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;
78. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh YUSNIDAR tentang
penerimaan titipan uang setoran uang pajak sebesar Rp.
38.000.000,- (tiga puluh juta rupaih), dan uang pengembalian yang
tidak dapat di kembalikan (dana PLN dan SPPD) sebesar
Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang di tujuhkan kepada PUMK
Kualuh Hulu tanin olehnggal 23 mei 2013 ditandatangi oleh
YUSNIDAR ;
79. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia
Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, bulan
Oktober 2012, Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;
80. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia
Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, bulan
Nopember 2012, Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan
Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;
81. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia
Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, bulan
Desember 2012, Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan
Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;
82. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia
Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, bulan
Januari 2013, Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;
83. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia
Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, bulan
Pebruari 2013, Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;
84. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia
Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, bulan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 145
Maret 2013, Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;
85. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia
Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, bulan
April 2013, Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;
86. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia
Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, Dalam
Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi
Sumatera Utara Tahun 2013 ;
87. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Oktober 2012, Kecamatan
Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara
Tahun 2013;
88. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Nopember 2012, Kecamatan
Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara
Tahun 2013 ;
89. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Desember 2012, Kecamatan
Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara
Tahun 2013 ;
90. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Januari dan Februari 2013,
Kecamatan Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera
Utara Tahun 2013 ;
91. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Maret 2013, Kecamatan
Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara
Tahun 2013;
92. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Kualuh Selatan
Kab. Labuhanbatu Utara bulan Oktober 2012 s/d Maret 2013
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera
Utara Tahun 2013 ;
93. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Oktober 2012, Kecamatan
Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun
2013 ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 146
94. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Desember 2012, Kecamatan
Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun
2013;
95. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Februari 2013, Kecamatan
Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun
2013;
96. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Maret 2013, Kecamatan
Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun
2013 ;
97. Laporan Pertanggung Jawaban bulan April 2013, Kecamatan Kualuh
Hilir Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;
98. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Kualuh Hilir Bulan Oktober
tahun 2012 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi
Sumatera Utara Tahun 2013;
99. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Kualuh Hilir Bulan
November tahun 2012 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;
100. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Kualuh Hilir Bulan
Desember 2012 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;
101. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Kualuh Hilir Bulan Februari
2013 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi
Sumatera Utara Tahun 2013;
102. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Kualuh Hilir Bulan Maret
2013 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi
Sumatera Utara Tahun 2013;
103. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Kualuh Hilir Bulan Mei 2013
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera
Utara Tahun 2013;
104. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Kualuh Selatan
Kab. Labuhanbatu Utara bulan Oktober 2012, Nopember s/d
Desember 2012, Februari s/d Maret 2013 Pemilihan Umum Gubernur
dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 147
105. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor: 02/SPP/PPKD/2013 tanggal 06 Februari 2013;
106. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun
Anggaran 2013 Nomor: 02/SPM/PPKD/2013 tanggal 06 Februari
2013;
107. 1 (satu) lembar foto copy surat pengantar Surat Permintaan
Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor:
02/SPP/PPKD/2013 tanggal 05 Februari 2013;
108. 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan
Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor:
02/SPP/PPKD/2013 tanggal 05 Februari 2013;
109. 1 (satu) lembar foto copy Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat
Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD
Nomor: 02/SPP/PPKD/2013 tanggal 05 Februari 2013;
110. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor: /Sesprov-002/I/2013 tanggal
Januari 2013 perihal Permohonan Pencairan Lanjutan Biaya
Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera
Utara Tahun 2013;
111. 1 (satu) lembar foto copy Pakta Integritas Penggunaan Hibah Dalam
Bentuk Uang tanggal Januari 2013 ditandatangani oleh Penerima
Hibah IRHAM BUANA NASUTION, SH.,M.Hum;
112. 1 (satu) bundel foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dengan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Utara Tentang Belanja Hibah
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor: 900 – 509 dan Nomor: 166/KPU
PROV-002/I/2013 tanggal 21 Januari 2013.
113. Rekening Koran Giro Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera
Utara Nomor Rekening 100 01.02.022602-2 Periode 01 September
2012 sampai dengan 10 September 2013 (fotocopy);
114. Surat Setoran dari KPU Provinsi Sumatera Utara ke Rekening KPU
Labuhanbatu Utara Nomor 211.01.02.000055.0 sebesar Rp.
1.233.243.167,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus
empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) tanggal 24
September 2012 (asli);
115. Surat Setoran dari KPU Provinsi Sumatera Utara ke Rekening KPU
Labuhanbatu Utara Nomor 211.01.02.000055.0 sebesar Rp.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 148
1.060.602.000,- (satu milyar enam puluh juta enam ratus dua ribu
rupiah) tanggal 03 Desember 2012 (asli);
116. Surat Setoran dari KPU Provinsi Sumatera Utara ke Rekening KPU
Labuhanbatu Utara Nomor 211.01.02.000055.0 sebesar Rp.
4.964.173.239,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh empat juta
seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah)
tanggal 07 Perbuari 2013 (asli);
117. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera
Utara Tentang Belanja Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (fotocopy);
118. Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor :
1053/Kpts/KPU Prov-002/2012 Tentang Pengangkatan bendahara
dan Atasan Langsung Bendahara dalam Pemilihan Umum Gubernur
dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di lingkungan KPU
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 dan 2013 tanggal 31
Agustus 2012 (fotocopy);
119. Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor :
1056/Kpts/Sesprov.002/2012 Tentang Pengangkatan bendahara dan
Atasan Langsung Bendahara Pembantu di KPU Kabupaten/Kota Se-
Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di lingkungan KPU Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 dan 2013 tanggal 31 Agustus
2012 (fotocopy);
120. Surat Keputusan Gubernur Sunmatera Utara Nomor:
188.44/589/KPTS/2012 Tentang Standar Honorarium, Uang lembur,
Perjalanan Dinas dan Standar Satuan Harga Atas Barang/Jasa
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Utara Tahun 2013 tanggal 21 September 2012 (fotocopy);
121. Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Rangka
Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 Sebesar Rp.
1.233.243.167,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus
empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) bulan
September 2012 (fotocopy);
122. Rincian Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2013;
123. Rincian Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2013;
124. Lampiran BAST dari KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara ke PPK;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 149
125. Rincian Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2013;
126. Rincian Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2013;
127. Surat Nomor : 3124/Sesprov-002/IX/2013;
128. Harga satuan jasa dan barang;
129. SPT No. 317/SPT/IX/2013;
130. Lembar Komfirmasi;
131. DPT No : 139/BA/IX/2013;
132. KAK/TOR Tahun Ajaran 2013;
133. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 06 Desember
2013;
134. Surat Nomor : B47/KPU/XII/2013;
135. Usul revisi DIPA;
136. SK Nomor : 0002/Kpts/Seskab-002.670920/I/2013;
137. SK Nomor : 0003/Kpts/Seskab-002.670920/I/2013;
138. SK Nomor : 0003/Kpts/Seskab-002.670920/I/2013;
139. SK Nomor : 0012/Kpts/Seskab-002.670920/I/2013;
140. Rencana Anggaran Biaya tahun 2013;
141. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2013 dan
Laporan Capaian Kinerja Penganggaran Tahun Anggaran 2013 dan
Ikhtisar Kontrak hasil Optimalisasi tahun Anggaran 2013;
142. Surat Nomor : 1396/SJ/VIII/2014;
143. Laporan Realisai Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2013;
144. Ringkasan Kontrak “ CV BAKTEE MAS “;
145. Laporan Realisasi Anggaran Belanja tahun Anggaran 2013;
146. Ikhtisar Kontrak Optimalisasi Tahun Anggaran Sumber Dana Rupiah
Murni;
147. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2013’;
148. Buku Kas Umum Bendahara PUMK Kualuh Leidong Periode 01
Februari s/d 28 Februari 2013;
149. Buku Kas Umum Bendahara PUMK Kualuh Leidong Periode 01
Desember 2012 s/d 31 Desember 2012;
150. Buku Kas Umum Bendahara PUMK Kualuh Leidong Periode 01
Nopember 2012 s/d 30 Nopember 2012;
151. Buku Kas Umum Bendahara PUMK Kualuh Leidong Periode 01
Nopember 2012 s/d 30 Nopember 2012;
152. Buku Kas Umum Bendahara PUMK Kualuh Leidong Periode 01
Maret s/d 31 Maret 2013;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 150
153. Buku Kas Umum Bendahara PUMK Kualuh Leidong Periode 01 Mei
s/d 31 Mei 2013;
154. LPJ Honorarium PPK dan Sekreteraiat Kualuh Leidong Nopember –
Desember 2012;
155. LPJ Penggunaan Dana PPS Bulan januari – Maret 2013 Desa Teluk
Pulai Dalam;
156. LPJ Penggunaan Dana PPS Bulan januari – maret 2013 Desa
Simandullang;
157. LPJ Penggunaan Dana PPS Bulan Januari – Maret 2013 Desa
Pangkalan Lunang;
158. LPJ Penggunaan dana PPS Bulan Januari – Maret 2013 Desa Air
Hitam;
159. LPJ Penggunaan Dana PPS Bulan Januari – Maret 2013 Desa
Kelapa Sebatang;
160. LPJ Penggunaan Dana PPS Bulan Januari – Maret 2013 Desa Teluk
Pulai Luar;
161. LPJ Penggunaan Dana PPS Bulan Januari – Maret 2013 Kel T.
Ledong;
162. LPJ Penggunaan Dana PPK dan PPS Bulan April 2013 Kec Kualuh
Ledong;
163. LPJ Honorarium PPK dan Sekretariat Bulan Pebruari – Maret 2013
Kec K. Ledong;
164. LPJ Rapat Kerja/Rakor/Bimbingan Teknis Bulan Januari 2013 Kec K.
Ledong;
165. LPJ Perjalanan Dinas Bulan Januari 2013 Kec K. Ledong;
166. LPJ Honorarium PPK dan Sekretariat Bulan Januari 2013 Kec K.
Ledong;
167. LPJ Honorarium PPK dan Sekretariat Bulan Oktober 2012
168. Slip Penyetoran (transfer) uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah) ke Rekening Nomor : 3534-01-00554-50-6 An.
YUSNIDAR tanggal 09 Januari 2013 (asli)
169. Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp 10.045.000,- (sepeluh juta
empat puluh lima ribu rupiah pembayaran pajak PPK, PPS, KPPS,
Linmas dari Adiyono bendahara PP Kualuh Leidong ke Sekretaris
PPK Kualuh Leidong Haidir Siregar tanggal 26 Maret 2013 (asli);
170. POK TA 2013;
171. Skep No 001/Kpts/Seskab.002.670920/I/2013;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 151
172. Laporan Rekonsiliasi Realisasi Pengguna Anggaran Satker melalui
KPPN Bulan Desember 2013;
173. Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan TA
2013 No : DIPA-076.01.2.670920/2013;
174. Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan TA
2013 No : DIPA-076.01.2.670920/2013 Revisi 01,02,03;
175. Konfirmasi data Dipa petikan TA 2013 S-398-WPB.02/KP.0720/2013;
176. Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satker TA 2013;
177. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /SET/KPU-
LBU/SPTB/X/2013 (tanpa tanda tangan);
178. Rincian GU dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor:
/SET/KPU-LBU/SPTB/VIII/2013 (tanpa tanda tangan);
179. LPBH Uang Lembur dan Pengadaan Barang/jasa KPU Kab.Labura
NOMOR, TANGGAL, MASA PAJAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA
NOMOR KODE AKUN PAJAK, NOMOR JENIS SETORAN, TANGGAL, URAIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
JUMLAH
1. No: 21457-02/13/003300,
Tanggal 17-05-2013,
Masa Pajak 03-03-2013
No. Kode Akun Pajak:411211, Nomor Jenis
Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Maret, PPn
atas pembayaran ATK bulan Maet 2013
Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara
dalam rangka Pilgubsu Tahun 2013
Rp 681.818,-
2. No: 21457-02/13/003298,
Tanggal 17-05-2013,
Masa Pajak 03-03-2013
No. Kode Akun Pajak : 411211, Nomor Jenis
Setoran:900, Masa Pajak Bulan Maret, PPn
atas pembayaran Honorarium pmemerikan &
penerima barang Logistik Bulan Februari 2013
Pilgubsu
Rp 27.500,-
3. No: 21457-02/13/003302,
Tanggal 17-05-2013, Masa
Pajak 03-03-2013
No. Kode Akun Pajak: 411211, Nomor Jenis
Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPn atas Pembayaran Pengadaan &
Pemasangan spanduk rekapitulasi
Rp 2.475.000,-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 192
penghitungan suara Pilgubsu 2013 untuk 8
PPK Cv. Pandu Surya Utama
4. No:21457 -02/13/003304,
Tanggal 17-05-2013, Masa
Pajak 03-03-2013
No. Kode Akun Pajak 411211 Nomor Jenis
Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPn atas Pembayaran spanduk & poster
pasangan calon Gubenur&Wakil gubernur 2013
kepada Cv. Pandu Surya Utama
Rp.370.454,-
5. No:21457 -02/13/003305,
Tanggal 17-05-2013, Masa
Pajak 03-03-2013
No. Kode Akun Pajak 411122 Nomor Jenis
Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPn Pasal 22 atas Pembayaran spanduk &
poster pasangan calon Gubenur&Wakil
gubernur 2013 kepada Cv. Pandu Surya Utama
Rp. 55.568,-
6. No:21457-02/13/003291,
Tanggal 17-05-2013, Masa
Pajak 03-03-2013
No. Kode Akun Pajak 411211 Nomor Jenis
Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPn Atas pembayaran pendistribusian Logistik
Pemilu Gubernur & Wakil Gubernur 2013. Sdr
Tosip Tanjung (CV. Tunggal Perkasa) tanggal
18 Februari 2013
Rp 3.272.000.
7. No: 21457-02/13/003297,
Tanggal 17-05-2013, Masa
Pajak 03-03-2013
No. Kode Akun Pajak 411211 Nomor Jenis
Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPn atas Pembayaran Service Gedung Rapat
Pleno terbuka Rekapitulasi suara Pilgubsu
tahun 2013 tanggal 12 Maret 2013
Rp 200.000,-
8. No: 21457-02/13/003287,
Tanggal 17-05-2013, Masa
Pajak 03-03-2013
No. Kode Akun Pajak 411122 Nomor Jenis
Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPn Pasal 22 atas Pembayaran Service
Gedung Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi
suara Pilgubsu tahun 2013 tanggal 12 Maret
2013
Rp 200.000,-
9. No: 21457-02/13/003284,
Tanggal 17-05-2013, Masa
Pajak 03-03-2013
No. Kode Akun Pajak: 411121, Nomor Jenis
Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPn Pasal 21 Atas Pembayaran Kelompok
Kerja Bimtek/Simulasi penyelenggaraaan
Pemilihan Kepala Daerah & Wakil Kepala
Daerah 2013
Rp 465.000,-
JUMLAH Rp 7.747.340,
255. JUMLAH PEMBAYARAN PPh MARET 2013
NO
NOMOR, TANGGAL, MASA PAJAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA
NOMOR KODE AKUN PAJAK, NOMOR JENIS SETORAN, TANGGAL, URAIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
JUMLAH
1. No: 21457-02/13/003299,
Tanggal 17-05-2013,
Masa Pajak 03-03-2013
No. Kode Akun Pajak: 411122, Nomor Jenis
Setoran:900, Masa Pajak Bulan Maret ,PPh
pasal 22 atas Pembayaran Bulan Maret 2013
Sekretariat KPU Labura Pilgubsu 2013
Rp 102.272,-
2. No: 21457-02/13/003301,
Tanggal 17-05-2013, Masa
Pajak 03-03-2013
No. Kode Akun Pajak : 411121, Nomor Jenis
Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPh Pasal 21 atas Pembayaran sortir/
Pelipatan Surat Suara dalam rangka Pemilu
Gubernur & Wakil Gubernur Sumut 2013
Rp 168.750,-
3. No:21457-02/13/003303,
Tanggal 17-05-2013, Masa
Pajak 03-03-2013
No. Kode Akun Pajak 411122 Nomor Jenis
Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPh Pasal 22 Atas Pembayaran pengadaan &
pemasangan spanduk Rekapitulasi
Rp 371.250.-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 193
penghitungan suara Pilgubsu 2013 untuk 8
PPK Se-Labura Cv. Pandu Surya Utama
4. No: 21457-02/13/003308,
Tanggal 17-05-2013, Masa
Pajak 03-03-2013
No. Kode Akun Pajak : 411121, Nomor Jenis
Setoran:900, Masa Pajak Bulan Maret, PPh
Pasal 21 atas pembayaran Honorarium
kelompok kerja rekapitulasi penghitungan
perolehan suara Pilgubsu 2013 bulan Maret
2013
Rp. 190.000,-
5. No: 21457-02/13/003307,
Tanggal 17-05-2013, Masa
Pajak 03-03-2013
No. Kode Akun Pajak : 411121, Nomor Jenis
Setoran:402, Masa Pajak Bulan Maret, PPh
Pasal 21 atas pembayaran Honorarium (Bulan
Maret 2013) KPU Labura dalam rangka Pemilu
Gubernur & wakil Gubernur 2013
Rp 525.000,-
6. No: 21457-02/13/003286,
Tanggal 17-05-2013, Masa
Pajak 03-03-2013
No. Kode Akun Pajak : 411121, Nomor Jenis
Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPh Pasal 21 atas Pembayaran Honorarium
sekretariat (Bulan Maret 2013 KPU Labura
dibayarkan Honor Tenaga Pelaksana (Bulan
Maret) KPU Labura
Rp 600.000,-
7. No: 21457-02/13/003289,
Tanggal 17-05-2013, Masa
Pajak 03-03-2013
No. Kode Akun Pajak: 411121, Nomor Jenis
Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPh Pasal 21 atas pembayaran Honorarium
Tenaga Pelaksana (Bulan Maret 2013) KPU
Labura
Rp 50.000,-
8. No:21457 -02/13/003294,
Tanggal 17-05-2013, Masa
Pajak 03-03-2013
No. Kode Akun Pajak 411124 Nomor Jenis
Setoran: 104, Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPh Pasal 23 atas Pembayaran
pendistribusian Logistik Pilgubsu 2013 Sdr.
Tosip Tanjung (CV. Tunggal Perkasa) Tanggal
18 Februari 2013
Rp.654.400,-
9. No: 21457-02/13/137003288,
Tanggal 17-05-2013, Masa
Pajak 03-03-2013
No. Kode Akun Pajak: 411122, Nomor Jenis
Setoran:900, Masa Pajak Bulan Maret ,PPh
Pasal 32 Atas Pembayaran makan-minum
Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi suara
Pilgubsu tahun 2013 tanggal 12 Maret 2013
Rp 300.000,-
10
.
No: 21457-02/13/003290,
Tanggal 17-05-2013, Masa
Pajak 03-03-2013
No. Kode Akun Pajak : 411121, Nomor Jenis
Setoran:402, Masa Pajak Bulan Maret, PPh
Pasal 21 atas pembayaran Honor Narasumber
Kegiatan Bimtek KPU dengan PPk dalam
Pilgubsu
Rp 50.000-
11
.
No: 21457-02/13/003306,
Tanggal 17-05-2013, Masa
Pajak 03-03-2013
No.Kode Akun Pajak : 411121, Nomor Jenis
Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPh Pasal 21 atas Pembayaran Honor
Narasumber kegiatan Raker KPU dengan PPK
dalam Pilgubsu Tahun 2013
Rp 50.000,-
JUMLAH Rp 3.061.672,
256. JUMLAH PEMBAYARAN PPn FEBRUARI 2013
NO
NOMOR, TANGGAL, MASA PAJAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA
NOMOR KODE AKUN PAJAK, NOMOR JENIS SETORAN, TANGGAL, URAIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
JUMLAH
1.
No:21457 -02/13/003309,
Tanggal 17-05-2013, Masa
Pajak 02-02-2013
No. Kode Akun Pajak 411211 Nomor Jenis
Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Februari 2013,
PPn atas Pembayaran Biaya Sewa Gedung
Rp 909.090,-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 194
pelipatan suara & penyimpanan Logistik
2.
No:21457 -02/13/003311,
Tanggal 17-05-2013, Masa
Pajak 02-02-2013
No. Kode Akun Pajak 411128 Nomor Jenis
Setoran: 403, Masa Pajak Bulan Februari 2013,
PPn Pasal 4 ayat 2 atas Pembayaran biaya
sewa gudang pelipatan suara & penyimpanan
Logistik
Rp 909.090,-
3.
No:21457-02/13/003316,
Tanggal 17-05-2013, Masa
Pajak 02-02-2013
No. Kode Akun Pajak 411211 Nomor Jenis
Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Februari 2013,
PPn Atas pembayaran ATK KPU Labura
Rp 681.818,-
4.
No: 21457-02/13/00322,
Tanggal 17-05-2013, Masa
Pajak 02-02-2013
No. Kode Akun Pajak:411121, Nomor Jenis
Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Februari, PPn
atas biaya Narasumber dalam Rangka
Soasialisasi Pilgubsu Tahun 2013
Rp 1.700.000,-
5.
No: 21457-02/13/003319,
Tanggal 17-05-2013, Masa
Pajak 02-02-2013
No. Kode Akun Pajak : 411211, Nomor Jenis
Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Februari 2013,
PPn biaya cetak bahan-bahan sosialisai
Pilgubsi tahun 2013 di sekolah-sekolah
Kabupaten Labura
Rp 394.091,-
JUMLAH Rp 4.594.089,
257. JUMLAH PEMBAYARAN PPh FEBRUARI 2013
NO
NOMOR, TANGGAL, MASA PAJAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA
NOMOR KODE AKUN PAJAK, NOMOR JENIS SETORAN, TANGGAL, URAIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
JUMLAH
1. No:21457-02/13/003310,
Tanggal 17-05-2013, Masa
Pajak 02-02-2013
No. Kode Akun Pajak 411121 Nomor Jenis
Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Februari 2013,
PPh Pasal 21 Atas Pembayaran Honorarium
Kelompok Kerja Sosialisasi untuk Bulan
Desember 2013 & Februari 2013
Rp 540.000.-
2. No: 21457-02/13/003314,
Tanggal 17-05-2013, Masa
Pajak 02-02-2013
No. Kode Akun Pajak : 411121, Nomor Jenis
Setoran:402, Masa Pajak Bulan Februari, PPh
Pasal 21 atas pembayaran Honorarium
kelompok kerja Logistik untuk Bulan Februari &
Maret 2013
Rp 395.000,-
3. No: 21457-02/13/003313,
Tanggal 17-05-2013, Masa
Pajak 02-02-2013
No. Kode Akun Pajak : 411121, Nomor Jenis
Setoran:402, Masa Pajak Bulan Februari, PPh
Pasal 21 atas pembayaran Honorarium KPU
Kabupaten Labura Bulan Februari 2013
Rp 525.000,-
4. No: 21457-02/13/003212,
Tanggal 17-05-2013, Masa
Pajak 02-02-2013
No. Kode Akun Pajak : 411121, Nomor Jenis
Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Februari 2013,
PPh Pasal 21 atas Pembayaran Honorarium
sekretariat KPU Labura Bulan Februari 2013
Rp 600.000,-
5. No: 21457-02/13/003315,
Tanggal 17-05-2013, Masa
Pajak 02-02-2013
No. Kode Akun Pajak: 411121, Nomor Jenis
Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Februari 2013,
PPh Pasal 21 atas pembayaran Honorarium
Tenaga Pelaksana KPU Bulan Februari 2013
Rp 50.000,-
6. No:21457 -02/13/003317,
Tanggal 17-05-2013, Masa
Pajak 02-02-2013
No. Kode Akun Pajak 411122 Nomor Jenis
Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Februari 2013,
PPh Pasal 22 atas ATK KPU Kabupaten
Labura
Rp 102.272,-
7. No:21457 -02/13/003318,
Tanggal 17-05-2013, Masa
Pajak 02-02-2013
No. Kode Akun Pajak 41122 Nomor Jenis
Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Februari 2013,
PPh Pasal 22 atas biaya poto copy KPU
Rp 90.909,-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 195
Labura Bulan Februari 2013
8. No: 21457-02/13/003321,
Tanggal 17-05-2013, Masa
Pajak 02-02-2013
No. Kode Akun Pajak: 411124, Nomor Jenis
Setoran:104, Masa Pajak Bulan Februari,PPh
pasal 23 biaya snack dalam Rangka Sosialisai
Pilgubsu Tahun 2013
Rp 267.273,-
9. No: 21457-02/13/003320,
Tanggal 17-05-2013, Masa
Pajak 02-02-2013
No. Kode Akun Pajak : 411122, Nomor Jenis
Setoran:900, Masa Pajak Bulan Februari, PPh
pasal 22 biaya cetak bahan dalam rangka
ssoialisasi Pilgubsu tahun 2013 di sekolah-
sekolah Kabupaten Labura
Rp 52.364,-
JUMLAH Rp 2.622.818,
258. JUMLAH PEMBAYARAN PPn JANUARI 2013
NO.
NOMOR, TANGGAL, MASA PAJAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA
NOMOR KODE AKUN PAJAK, KODE JENIS SETORAN, TANGGAL, URAIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
JUMLAH
1. No: 21457-02/13/003157,
Tanggal 16-05-2013, Masa
Pajak 11-11-2013
No. Kode Akun Pajak: 411211, Kode Jenis
Setoran: 900, Masa Pajak Bulan November,
Disetor PPn Pemasang Spanduk sekretariat
KPU Labuhanbatu Utara dalam rangka Pemilu
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara
Tahun 2013
Rp 327.273
2. No: 21457-02/13/003153,
Tanggal 16-05-2013, Masa
Pajak 11-11-2012
No. Kode Akun Pajak: 411211, Kode Jenis
Setoran: 900, Masa Pajak Bulan November,
Disetor PPn ATK Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Utara
dalam Rangka Pemilu Gubernur Dan Wakil
Gubernur Sumut 2013
Rp 681.818,-
3. No: 21457-02/13/003154,
Tanggal 16-05-2013, Masa
Pajak 11-11-2012
No. Kode Akun Pajak: 411211, Kode Jenis
Setoran: 900, Masa Pajak Bulan November,
PPn Biaya Photo Copy Sekretariat KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara
Rp 90.909
JUMLAH Rp 1.100.000,
259. JUMLAH PEMBAYARAN PPh JANUARI 2013
NO.
NOMOR, TANGGAL, MASA PAJAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA
NOMOR KODE AKUN PAJAK, KODE JENIS SETORAN, TANGGAL, URAIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
JUMLAH
1. No: 21457-02/13/003111,
Tanggal 16-05-2013, Masa
Pajak 01-01-2013
No. Kode Akun Pajak: 411121, Kode Jenis
Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Januari,
Disetor PPh Pasal 21 Biaya Honorarium
Kelompok Kerja Pemutakhiran Data
Rp 360.000,-
2. No: 21457-02/13/003113,
Tanggal 16-05-2013, Masa
Pajak 01-01-2013
No. Kode Akun Pajak: 411122, Kode Jenis
Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Januari,
Disetor PPh Pasal 22 atas biaya pemasangan
spanduk KPU Labuhanbatu Utara
Rp 49.091,-
3. No: 21457-02/13/003114,
Tanggal 16-05-2013, Masa
Pajak 01-01-2013
No. Kode Akun Pajak: 411121, Kode Jenis
Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Januari,
Disetor PPh Pasal 21 Atas Honorarium
Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara
Untuk Bulan Januari 2013
Rp 525.000,-
4. No: 21457-02/13/003115,
Tanggal 16-05-2013, Masa
No. Kode Akun Pajak: 411121, Kode Jenis
Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Januari,
Rp 600.000,-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 196
Pajak 01-01-2013 Disetor PPh Pasal 21 Atas Pembayaran
Honorarium Sekretariat KPU Kabupaten
Labuhanbatu Utara Untuk Bulan Januari 2103
5. No: 21457-02/13/003116,
Tanggal 16-05-2013, Masa
Pajak 01-01-2013
No. Kode Akun Pajak: 411121, Kode Jenis
Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Januari,
Disetor PPh Pasal 21 Atas Pembayaran
Honorarium Tenaga Pelaksana KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara Untuk Bulan
Januari 2013
Rp 50.000,-
6. No: 21457-02/13/003118,
Tanggal 16-05-2013, Masa
Pajak 01-01-2013
No. Kode Akun Pajak: 411122, Kode Jenis
Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Januari,
Disetor PPh Pasal 22 Atas Biaya ATK
Kabupaten Labuhanbatu Utara
Rp 102.272,-
JUMLAH Rp 1.686.363,
260. JUMLAH PEMBAYARAN PPn DESEMBER 2012
NO.
NOMOR, TANGGAL, MASA PAJAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA
NOMOR KODE AKUN PAJAK, KODE JENIS SETORAN, MASA PAJAK, URAIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
JUMLAH
1. No: 21457-02/13/003135,
Tanggal 16-05-2013, Masa
Pajak 12-12-2012
No. Kode Akun Pajak: 411211, Kode Jenis
Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Desember
2012, Disetor PPn ATK KPU Kabupaten
Labuhanbatu Utara (Bulan Desember)
Rp 681.818,-
2. No: 21457-02/13/003126,
Tanggal 16-05-2013, Masa
Pajak 12-12-2012
No. Kode Akun Pajak: 411211, Kode Jenis
Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Desember
2012, Disetor PPn, Biaya Photo Copy KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara Untuk Bulan
Desember 2012
Rp 90.909,-
3. No: 21457-02/13/003125,
Tanggal 16-05-2013, Masa
Pajak 12-12-2012
No. Kode Akun Pajak: 411211, Kode Jenis
Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Desember
2012, Disetor PPn Pengetikan Daftar Pemilih
(DPS, DPSHP, DPT) Kepada H. Rori
Syahputra Tambunan (UD. Indah Colour)
Rp 2.311.641,-
4. No: 21457-02/13/003123,
Tanggal 16-05-2013, Masa
Pajak 12-12-2012
No. Kode Akun Pajak: 411211, Kode Jenis
Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Desember
2012, Disetor PPn Photo Copy Daftar Pemilih
Tetap (DPT) Kepada H. Rory Syahputra
Tambunan (UD. Indah Colour)
Rp 430.073,-
JUMLAH Rp 3.514.441,
261. JUMLAH PEMBAYARAN PPh DESEMBER 2012
NO
NOMOR, TANGGAL, MASA PAJAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA
NOMOR KODE AKUN PAJAK, KODE JENIS SETORAN, MASA PAJAK, URAIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
JUMLAH
1. No: 21457-02/13/003121,
Tanggal 16-05-2013, Masa
Pajak 12-12-2012
No. Kode Akun Pajak: 411121, Kode Jenis
Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Desember
2012, Disetor PPh Pasal 21 Honorarium
Sekretariat (Bulan November) KPU Kabupaten
Labuhanbatu Utara dalam Rangka Pemilu
Gubernur Dan Wakil Gubernur 2013
Rp 525.000,-
2. No: 21457-02/13/003120,
Tanggal 16-05-2013, Masa
Pajak 12-12-2012
No. Kode Akun Pajak: 411121, Kode Jenis
Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Desember
2012, Disetor PPh Pasal 21 Honorarium
Sekretariat (Bulan November) KPU Kabupaten
Labuhanbatu Utara dalam Rangka Pemilu
Gubernur Dan Wakil Gubernur 2013
Rp 600.000,-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 197
3. No: 21457-02/13/003140,
Tanggal 16-05-2013, Masa
Pajak 12-12-2012
No. Kode Akun Pajak: 411121, Kode Jenis
Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Desember
2012, Disetor PPh Pasal 21 Honorarium
Kelompok kerja Penyusunan Daftar Wilayah
Dan Pembentukan Badan Penyelenggara PPK,
PPS, dan KPPS Kabupaten Labuhanbatu Utara
Pilgubsu 2013
Rp 335.000,-
4. No: 21457-02/13/003139,
Tanggal 16-05-2013, Masa
Pajak 12-12-2012
No. Kode Akun Pajak: 411121, Kode Jenis
Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Desember
2012, Disetor PPh Pasal 21 Uang Lembur KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara Bulan Oktober
2012
Rp 93.500,-
5. No: 21457-02/13/003138,
Tanggal 16-05-2013, Masa
Pajak 12-12-2012
No. Kode Akun Pajak: 411121, Kode Jenis
Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Desember
2012, Disetor PPh Pasal 21 Uang Lembur KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara Bulan
November 2012
Rp 76.500,-
6. No: 21457-02/13/003137,
Tanggal 16-05-2013, Masa
Pajak 12-12-2012
No. Kode Akun Pajak: 411121, Kode Jenis
Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Desember
2012, Disetor PPh Pasal 21 Uang Lembur KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara Bulan
Desember 2012
Rp 93.500,-
7. No: 21457-02/13/003119,
Tanggal 16-05-2013, Masa
Pajak 12-12-2012
No. Kode Akun Pajak: 411124, Kode Jenis
Setoran: 104, Masa Pajak Bulan Desember
2012, Disetor PPh Pasal 23 Nasi kotak dalam
Rangka Rapat Kerja/ Rakor/ BIMTEK KPU
dengan PPK
Rp 27.927,-
8. No: 21457-02/13/003127,
Tanggal 16-05-2013, Masa
Pajak 12-12-2012
No. Kode Akun Pajak: 411122, Kode Jenis
Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Desember
2012, Disetor PPh Pasal 22 ATK KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara (Bulan
Desember)
Rp 102.273,-
9. No: 21457-02/13/003124,
Tanggal 16-05-2013, Masa
Pajak 12-12-2012
No. Kode Akun Pajak: 411122, Kode Jenis
Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Desember
2012, Disetor PPh Pasal 22 Pengetikan Daftar
Pemilih (DPS, DPSHP, DPT) Kepada H. Rori
Syahputra Tambunan (UD. Indah Colour)
Rp 346.746,-
10
.
No: 21457-02/13/003122,
Tanggal 16-05-2013, Masa
Pajak 12-12-2012
No. Kode Akun Pajak: 411122, Kode Jenis
Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Desember
2012, Disetor PPh Pasal 22 Photo Copy Daftar
Pemilih Tetap (DPT) Kepada H. Rory
Syahputra Tambunan (UD. Indah Colour)
Rp 64.511,-
11
.
No: 21457-02/13/003142,
Tanggal 16-05-2013, Masa
Pajak 12-12-2013
No. Kode Akun Pajak: 411121, Kode Jenis
Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Desember
2012, Disetor PPh Pasal 21 Honorarium (Bulan
Desember) KPU Kabupaten Labuhanbatu
Utara dalam Rangka Pemilu Gubernur Dan
Wakil Gubernur Sumatera Utara 2013
Rp 525.000,-
12
.
No: 21457-02/13/003141,
Tanggal 16-05-2013, Masa
Pajak 12-12-2012
No. Kode Akun Pajak: 411121, Kode Jenis
Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Desember
2012, Disetor PPh Pasal 21 Honorarium
Sekretariat KPU Bulan Desember Kabupaten
Labuhanbatu Utara dalam Rangka Pemilu
Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumut 2013
Rp 600.000,-
13
.
No: 21457-02/13/003136,
Tanggal 16-05-2013, Masa
No. Kode Akun Pajak: 411124, Kode Jenis
Setoran: 104, Masa Pajak Bulan Desember
Rp 27.927,-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 198
Pajak 12-12-2012 2012, Disetor PPh Pasal 23 Nasi Kotak dalam
Rangka Rapat Kerja/ Rakor/ BIMTEK KPU
Dengan PPK
JUMLAH Rp 3.417.884,
262. JUMLAH PEMBAYARAN PPn NOVEMBER 2012
NO.
NOMOR, TANGGAL, MASA PAJAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA
NOMOR KODE AKUN PAJAK, KODE JENIS SETORAN, MASA PAJAK, URAIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
JUMLAH
1. No: 21457-02/13/003117,
Tanggal 16-05-2013, Masa
Pajak 01-01-2013
No. Kode Akun Pajak: 411211, Kode Jenis
Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Januari, PPn
Atas Biaya ATK KPU Labuhanbatu Utara
Rp 681.818,-
2. No: 21457-02/13/003110,
Tanggal 16-05-2013, Masa
Pajak 01-01-2013
No. Kode Akun Pajak: 411211, Kode Jenis
Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Januari, PPn
Atas Biaya Photo Copy KPU Kabupaten
Labuhanbatu Utara
Rp 90.909,-
3. No: 21457-02/13/003159,
Tanggal 16-05-2013, Masa
Pajak 11-11-2012
No. Kode Akun Pajak: 411211, Kode Jenis
Setoran: 900, Masa Pajak Bulan November,
Disetor PPn Dokumentasi Dan Publikasi
Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara
dalam Rangka Pemilu Gubernur Dan Wakil
Gubernur Sumut 2013
Rp 272.727,-
4. No: 21457-02/13/003155,
Tanggal 16-05-2013, Masa
Pajak 11-11-2012
No. Kode Akun Pajak: 411211, Kode Jenis
Setoran: 900, Masa Pajak Bulan November,
Disetor PPn Penggandaan Model A KWK Data
Pemilih KPU dalam Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2013
Rp 700.418,-
5. No: 21457-02/13/003151,
Tanggal 16-05-2013, Masa
Pajak 11-11-2012
No. Kode Akun Pajak: 411211, Kode Jenis
Setoran: 900, Masa Pajak Bulan November,
PPn Biaya Penggandaan Model A KWK Data
Pemilih Tahun 2013
Rp 105.063,-
JUMLAH Rp 1.850.935,
263. JUMLAH PEMBAYARAN PPh NOVEMBER 2012
NO.
NOMOR, TANGGAL, MASA PAJAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA
NOMOR KODE AKUN PAJAK, KODE JENIS SETORAN, MASA PAJAK, URAIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
JUMLAH
1. No: 21457-02/13/003152,
Tanggal 16-05-2013, Masa
Pajak 11-11-2012
No. Kode Akun Pajak: 411122, Kode Jenis
Setoran: 900, Masa Pajak Bulan November,
Disetor PPh Pasal 22 ATK Sekretaris KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Rangka
Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur
Sumatera Utara 2013
Rp 102.273,-
2. No: 21457-02/13/003158,
Tanggal 16-05-2013, Masa
Pajak 11-11-2012
No. Kode Akun Pajak: 411122, Kode Jenis
Setoran: 900, Masa Pajak Bulan November,
Disetor PPh Pasal 22 Dokumentasi Dan
Publikasi Sekretariat KPU Kabupaten
Labuhanbatu Utara dalam Rangka Pemilu
Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumut 2013
Rp 40.909,-
3. No: 21457-02/13/003112,
Tanggal 16-05-2013, Masa
Pajak 01-01-2013
No. Kode Akun Pajak: 411211, Kode Jenis
Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Januari, PPh
Pemasangan Spanduk KPU Kabupaten
Labuhanbatu Utara
Rp 327.273,-
4. No: 21457-02/13/003156, No. Kode Akun Pajak: 411121, Kode Jenis Rp 49.091,-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 199
Tanggal 16-05-2013, Masa
Pajak 11-11-2013
Setoran: 402, Masa Pajak Bulan November,
Disetor PPh Pasal 21 Pemasangan Spanduk
Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara
dalam Rangka Pemilu Gubernur Dan Wakil
Gubernur Sumut Tahun 2013
JUMLAH Rp 519.546,-
264. 1 (satu) unit CPU merk Leonovo Kode 3100102001110;
265. 1 (satu) unit CPU merk Leonovo Kode 187575RP4R8YMGDM;
266. 1 (satu) unit Laptop merk Acer SNID 33703733366 Dengan Chaarger;
267. 1 (satu) unit Laptop merk Leonovo S/N CB15877818 Dengan Chaarger;
268. 1 (satu) unit Hard Disc Eksternal 500GB S/N: 2GHWP R3H;
269. 1 (satu) unit Labtop merk Toshiba Serial No : 6A3456789Q. Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Yafit Ham, M.Pd ;
9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
Membaca Akta pernyataan Banding tanggal 03 Oktober 2016 Nomor :
62/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN-Mdn, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah
menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26
September 2016 Nomor : 42/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Mdn;
Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 05 Oktober
2016 Nomor : 62/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN-Mdn bahwa Pernyataan Bading
Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum
Terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2016 dengan Nomor : 62/Akta.Pid.Sus-
TPK/2016/PN-Mdn;
Membaca Memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2016
yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Oktober 2016;
Bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut diatas Terdakwa tidak
ada menajukan kontra memori banding;
Membaca Akta Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding tanggal 31
Oktober 2016 Nomor : 62/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN-Mdn bahwa Memori Bading
Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada
Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2016 dengan Nomor :
62/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN-Mdn;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 200
Memembaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Oktober
2016 Nomor: W2.U1/19.938/HK.01.TPK/X/2016 Bahwa kepada Jaksa Penuntut
Umum dan penasihat Hukum Terdakwa, telah diberikan kesempatan untuk
mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sesuai
dengan surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing
tanggal 26 Oktober 2016, terhitung sejak pemberitahuan ini selama 7 (tujuh) hari
jam kerja, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
Menimbang, bahwa permohonan permintaan banding dari Penuntut Umum
yang telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat
sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang maka permohonan
banding tersebut secara formal dapat diterima ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding
tertanggal 27 Oktober 2016 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 42/Pid.Sus TPK/2016/PN-Mdn tanggal 26
September 2016, sebagai berikut:
1. Strafmaat pada putusan terhadap pidana badan dan besaran subsidair
pidana denda belum memenuhi rasa keadilan; - Bahwa terdakwa HARUN, S.Pdi dinyatakan telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana
dimaksud dalam dakwaan Subsidiair melanggar pasal Pasal 3 Jo. Pasal
18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-
undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana
KUHPidana dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan
Negeri Medan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HARUN, S.Pdi
berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa terhadap terdakwa HARUN, S.Pdi dijatuhi pidana denda sebesar
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila
pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama
2 (dua) bulan kurungan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh
terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; - Bahwa perbuatan terdakwa HARUN, S.Pdi telah mengurangi rasa
kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum
Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara, karena dengan adanya tindak
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 201
pidana ini telah menjadi penilaian buruk dari masyarakat pada umumnya
dan para Panitia Pelaksana Kegiatan di tingkat Kecamatan dan Desa di
Kabupaten Labuhan Batu Utara pada khususnya, bahwa prosedur
pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahapan Pemilu pada Komisi Pemilihan
Umum Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara penuh dengan Kolusi,
Korupsi dan Nepotisme sehingga menjadikan citra yang buruk bagi
Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Utara;
- Bahwa, atas pertimbangan tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa HARUN, S.Pdi dan besarnya pidana
subsidair pengganti Uang denda yang harus dipertanggung jawabkan
oleh terdakwa sebagaiman dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan
Tipikor di Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana Tambahan terhadap terdakwa berupa
pembayaran uang denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan, sehingga
menurut kami Penuntut Umum bahwa putusan tersebut sangat tidak
mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat karena dengan ringannya
kurungan pengganti yang diterapkan kepada terdakwa tidak akan
menjadi daya paksa kepada terdakwa untuk melaksanakan pidana
tambahan berupa uang denda dan tidak akan menjadikan efek jera bagi
terdakwa untuk tidak mengulangi perbutan yang sama yaitu Tindak
Pidana Korupsi;
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam putusannya mempertimbangkan fakta depan persidangan yang terungkap bahwa terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Labuhan batu
mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang telah disalahgunakan
untuk mendapat keuntungan pribadi atau setidaknya keuntungan orang
lain, wewenang tersebut adalah sebagai berikut :
1). Pasal 10 ayat (4) :
KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan
gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:
a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan
tepat waktu;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 202
b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden
dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara
adil dan setara;
c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu
kepada masyarakat;
d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan
penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta
melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip
yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan
Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh
KPU dan ANRI;
g. barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan
peraturan perundangundangan;
h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan
penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta
menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU
Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU
Kabupaten/Kota;
j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat
kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari
setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi
dan/atau peraturan perundang-undangan.
2). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57
tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Pasal 21
Bendahara mempunyai tugas dan tanggung jawab:
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 203
a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan
menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji
ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan
Langsung Bendahara.
b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan
teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran.
c. Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola.
d. Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakannya.
e. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran
kas/barang; dan
f. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan
Langsung Bendahara. Pasal 22
Atasan langsung bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi :
a. melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran;
b. menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang
dan jasa dengan pihak ketiga;
c. melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan
ketentuan perundangundangan;
d. melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
e. Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota dan Atasan Langsung bendahara
Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Panwaslu bertanggungjawab kepada Ketua Panwaslu.
Pasal 23
Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala DaerahKPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota atau Bendahara Hibah Pemilu Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Panwas berhak menolak pembayaran
apabila tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pasal 28
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 204
penggunaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah kepada Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota.
3). Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera
Utara Nomor 900-8035 dan 1051/KPU.Prov-002/VII/2012 tanggal 31
Agustus 2012, dan Nomor 900/11765/2012 dan 1720/KPU.Prov-
002/VIII/2012 tanggal 26 November 2012, Nomor 900-509 dan
166/KPU.Prov-002/I/2013 tanggal 21 Januari 2013.
a. Pasal 3 ayat 2 yang NPHD menyatakan bahwa KPU melaksanakan
dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan
kegiatan yang didanai dari dana hibah.
b. Pasal 5 ayat 2 yang NPHD Bendahara adalah pegawai negeri sipil
yang memiliki persyaratan atau pengetahuan pengelolaan keuangan
daerah.
4). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jo Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Pasal 53 :
(1) Ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
ayat (1), mempunyai tugas:
a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota
b. bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke
dalam;
c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU
Kabupaten/ Kota; dan
d. menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten/Kota
bertanggung jawab kepada rapat pleno KPU Kabupaten/Kota.
5). Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 1056/Kpts/Sesprov.002/2012 tentang Pengangkatan Bendahara
Pembantu Dan Atasan Langsung Bendahara Pembantu Di KPU
Kabupaten/Kota Se- Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 205
2013 Tahun Anggaran 2012 Dan 2013. Pada Diktum Memutuskan,
menetapkan :
Bagian Kedua :
Bendahara Pembantu sebagaimana dalam Diktum Kesatu mempunyai
tugas dan tanggung jawab :
1. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan
menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan
dana sesuai dengan perintah bayar Atasan langsung Bendahara
Pembantu.
2. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur
terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran.
3. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola.
4. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakannya.
5. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang;
dan;
6. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung
Bendahara.
Atasan Langsung Bendahara Pembantu sebagaimana disebutkan dalam
Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab :
1. Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran.
2. Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan
jasa dengan pihak ketiga.
3. Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
4. Melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu
Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013.
5. Atasan Langsung Bendahara Pembantu Pemilu gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 bertanggungjawab kepada
Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai Atasan Langsung
Bendahara.
- Berdasarkan tugas dan kewenangannya tersebut ternyata terdakwa
HARUN, S.Pd selaku Ketua Komisioner KPU Kabupaten Labuhan Batu
Utara telah bekerja sama dengan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd. dan saksi
YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu dalam pelaksanan Pimilihan
Gubernur Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013, dan salah satu
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 206
bentuk kerjasama tersebut adalah dengan menyalahi kewenangannya
yaitu dalam hal sebagai berikut :
- Bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di
persidangan, kesengajaan terdakwa terbukti dari fakta hukum yaitu
saksi Drs. YAFIT HAM,M.Pd selaku sekretaris KPU sekaligus selaku
atasan Langsung Bendahara pembantu bersama dengan terdakwa
HARUN, S.Pdi dan Bendahara Pembantu YUSNIDAR bersama
sama dengan anggota komisioner lainnya telah dengan sengaja
bersepakat untuk mengambil/memotong uang yang diperlukan untuk
membeli mur dan baut untuk menyusun Kotak Suara dan Bilik Suara
dari dana Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) akan tetapi
kesepakatan tersebut dilakukan sepihak tanpa ada sosialisasi
terlebih dahulu dan menyerahkan dan membiarkan pemotongan
dilakukan oleh saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu, dan
ketika para PUMK dan Ketua PPK melaporkan terjadinya
pemotongan dengan nilai yang cukup besar oleh Bendahara
Pembantu, ternyata saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris
dan atasan langsung Bendahara Pembantu tidak menggunakan
wewenangnya untuk melakukan peneguran ataupun pelarangan
karena senyatanya terdakwa mengetahui dan menyetujui tindakan
pemotongan oleh Bendahara Pembantu saksi YUSNIDAR dan
kemudian terdakwa memerintahkan para PUMK dan Ketua PPK
untuk membuat Laporan Pertanggung jawaban sesuai dengan
jumlah uang yang seharusnya mereka terima sebagaimana dalam
RAB dan menanda tangani kwitansi sesuai RAB dan Surat
Pertanggung jawaban mutlak, yang berarti bahwa tentang adanya
pemotongan untuk pembelian mur baut yang belum diselesaikan
dianggap tidak pernah terjadi, sehingga para PUMK membuat
laporan pertanggung jawaban yang tidak benar untuk menutupi
pemotongan tersebut. Demikian juga terdakwa HARUN, S.Pdi selaku
Ketua Komisioner KPU sengaja tidak menyelesaikan permasalahan
yang dilaporkan Ketua PPK kepada terdakwa HARUN, S.Pdi dan
hanya berjanji akan membicarakan kepada Sekretaris dan berjanji
uang tersebut akan dikembalikan, namun faktanya uang tersebut
tidak pernah dikembalikan dan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua
Komisioner tidak pernah melaksanakan Rapat Pleno untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut, namun yang dilakukan
terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua Komisioner dan saksi Drs.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 207
Yafit Ham, M.Pd memaksa saksi YUSNIDAR selaku Bendahara
Pembantu untuk menyelesaikannya sendiri dan membuat pernyataan
bertanggung jawab secara pribadi, padahal saksi Drs. YAFIT HAM,
M.Pd. selaku Sekretaris dan atasan langsung Bendahara Pembantu
dan terdakwa HARUN, S.Pdi turut menikmati keuntungan atas
pemotongan yang dilakukan saksi YUSNIDAR, meskipun tidak
seluruh hasil pemotongan tersebut mereka nikmati, setidaknya
sebagian telah turut mereka nikmati dengan jumlahnya yang tidak
dapat disebutkan lagi sebagaimana fakta yang terungkap dari
keterangan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu.
- Bahwa saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd mengetahui telah terjadi
pemotongan terhadap dana Panitia Pemilih Kecamatan (PPK), oleh
karenanya menjelang akhir pelaksanaan kegiatan dimana setiap
dana anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu
Utara dan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) harus
dibuat pertanggungjawaban keuangan dan kegiatannya yang akan
diserahkan / dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sumatera Utara, sehingga laporan keuangan dan laporan kegiatan
penggunaan dana tersebut harus dibuat sesuai dengan pagu
anggaran dan perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh
komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka untuk
memenuhi pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan
penggunaan dana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Utara Tahun 2013 tersebut selanjutnya saksi Drs. YAFIT
HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa
HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara bersama
dengan saksi YUSNIDAR membuatkan kuitansi / tanda terima
penyerahan uang yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK), Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
dan PUMK se Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan kuitansi / tanda
terima penyerahan uang yang tidak ada pemotongan uang/dana
seperti yang secara nyata dilakukan oleh saksi Drs. YAFIT HAM,
M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa
HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara bersama
dengan saksi YUSNIDAR, dengan cara membuat kuitansi / tanda
terima penyerahan uang yang sesuai dengan jumlah yang tertuang
dalam Pagu Anggaran / Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 208
selanjutnya saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan saksi YUSNIDAR
memerintahkan setiap PUMK Kecamatan / Sekretaris PPK untuk
menandatangani kuitansi / tanda terima penyerahan uang tersebut
yang telah sesuai dengan Pagu Anggaran / RAB dengan alasan agar
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan klop atau cocok dengan
anggaran yang sebenarnya, atas perkataan tersebut maka setiap
PUMK Kecamatan dan Sekretaris PPK tidak berani untuk melawan
kembali atau tidak melaksanakannya karena tidak akan diperhatikan
lagi seperti sebelumnya, maka selanjutnya setiap PUMK Kecamatan
dan Sekretaris PPK menandatanganinya dihadapan saksi Drs.
YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan
saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu bertempat di ruangan
saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd yaitu ruangan Sekretaris KPU
Labuhanbatu Utara.
- Bahwa untuk menutupi perbuatan-perbuatan dilakukannya
pemotongan-pemotongan dana oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd
selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN,
S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara serta saksi
YUSNIDAR terhadap dana anggaran masing-masing Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan alasan untuk uang pembelian
baut, dan ditambahi alasan untuk uang administrasi, uang lelah,
uang makan minum KPU dan uang ketik adalah karena adanya
kesepakatan dan kehendak/perintah dari saksi Drs. YAFIT HAM,
M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara bersama terdakwa
HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr.
HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI
masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara,
maka selanjutnya oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan terdakwa
HARUN, S.Pdi dibuatkanlah Surat Pernyataan Tangggungjawab dari
saksi YUSNIDAR tertanggal 05 April 2013 yang isinya menerangkan
bahwa saksi YUSNIDAR lah yang bertanggungjawab atas terjadinya
pemotongan-pemotongan dana Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan
sebesar Rp. 257.819.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan
ratus sembilan belas ribu rupiah), dan pada isi surat tersebut tidak
menyebutkan kesalahan dan tanggung jawab dari saksi Drs. YAFIT
HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara bersama
terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu
Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 209
Drs. JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab.
Labuhanbatu Utara, dengan kata lain isi surat tersebut juga
menyatakan seolah-olah hasil rapat/pertemuan yang menyepakati
dan menghendaki dilakukannya pemotongan-pemotongan dana
anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) antara saksi
YUSNIDAR dan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU
Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua
KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI
SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota
KPU Kab. Labuhanbatu Utara tidak pernah ada.
- Bahwa atas dibuatnya surat tersebut oleh saksi Drs. YAFIT HAM,
M.Pd maka saksi YUSNIDAR merasa keberatan dan tidak menerima
adanya pernyataan sesuai isi surat tersebut, namun pada waktu itu
saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd mengatakan kepada saksi YUSNIDAR
bahwa surat Pernyataan tersebut dibuat hanya untuk pegangan saja,
sehingga atas perkataan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selanjutnya
pada saat itu saksi YUSNIDAR dapat menerimanya dan mau
menandatangani surat tersebut. - Bahwa atas adanya Surat Pernyataan Tangggungjawab yang ditandatangani
saksi YUSNIDAR pada tanggal 05 April 2013 tersebut, kemudian pada
tanggal 8 April 2013, sebagai upaya untuk menghindari dan menutupi
perbuatan pemotongan yang juga dilakukan oleh saksi Drs. YAFIT HAM,
M.Pd selaku Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama
terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr.
HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI, maka
kemudian saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Kabupaten
Labuhanbatu Utara membuat surat kembali yang ditujukan kepada saksi
YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu Dana Hibah Pilgubsu Kabupaten
Labuhanbatu Utara dengan Surat Susulan Nomor: 224/Seskab-002/IV/2013
tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Dana Hibah Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 yang memerintahkan kepada
Bendahara Pembantu untuk segera membayarkan dan menyusun laporan
pertanggungjawaban mulai bulan November 2012 sampai dengan Februari
2013 untuk dilakukan pemeriksaan kas kembali atas penggunaan dana yang
telah direalisasikan ke Bendahara PPK dan Sekretaris KPU sesuai dengan
peruntukannya dan bukti pengeluaran yang sah dan setoran pajak yang
belum disetorkan ke kas Negara.
- Bahwa atas dilimpahkannya secara terus menerus seluruh kesalahan dan
tanggungjawab atas dilakukannya pemotongan-pemtongan dana anggaran
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 210
selaku Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama terdakwa
HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr.
HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI maka
saksi YUSNIDAR kembali merasa keberatan dan menyatakan bahwa uang
hasil pemotongan-pemotongan dana tersebut bukan tanggung jawab saksi
YUSNIDAR, uang hasil pemotongan-pemotongan tersebut adalah atas
permintaan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Kabupaten
Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU
Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS,
dan Sdr. Drs. JUNAEDI, dan uang hasil pemotongan-pemotongan tersebut
sudah dilaporkan kepada saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan terdakwa
HARUN, S.Pdi, dan kemudian saksi YUSNIDAR juga mengatakan bahwa
uang hasil pemotongan-pemotongan tersebut ada diserahkan kepada saksi
Drs. YAFIT HAM, M.Pd.
- Bahwa selanjutnya atas desakan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku
Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN,
S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP,
Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI yang meyakinkan saksi
YUSNIDAR bahwa adanya surat-surat tersebut hanyalah untuk sebagai
pegangan saja, maka pada tanggal 3 Juni 2013 saksi YUSNIDAR selaku
Bendahara Pembantu pada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara diminta
kembali membuat surat pernyataan yang menyatakan akan
bertanggungjawab atas Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Utara Tahun 2013.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 63/BA/VI/2013 tanggal 06 Juni
2013 tentang Dana Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 yang dibuat oleh KPU Kabupaten
Labuhanbatu Utara bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara meminta
laporan pertanggungjawaban keuangan dana hibah penyelenggaraan
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013
kepada Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara selambat-lambatnya
sampai dengan tanggal 15 Juni 2013, selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2013,
saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu pada KPU Kabupaten
Labuhanbatu Utara atas desakan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku
Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN,
S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP,
Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI kembali membuat surat
pernyataan yang menyatakan akan menyelesaikan kekurangan pembayaran
kepada penerima dalam kuitansi sesuai dengan kuitansi
pertanggungjawaban buku kas umum (BKU) paling lambat pada tanggal 19
Juli 2013 namun sampai dengan berakhirnya masa jabatan Komisioner KPU
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 211
Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 29 Oktober 2013 belum ada laporan
pertanggungjawaban tersebut.
- Bahwa kemudian saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu bersama
dengan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Kabupaten
Labuhanbatu Utara membuat Pernyataan tanggung Jawab Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Dana Hibah Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013
pada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara setiap bulannya diantaranya
tertanggal 30 Nopember 2012, 30 Januari 2013 dan 30 April 2013 dengan isi
laporan bahwa pengeluaran / realisasi keuangan telah sesuai dengan Pagu
Anggaran / RAB, dan tidak ada terjadi pemotongan-pemotongan anggaran
atau tidak terjadi penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa terdakwa
HARUN S.Pdi dan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd telah menyalah gunakan
kewenangan yang ada padanya untuk menutupi perbuatan pemotongan yang
dilakukan Bendahara Pembantu YUSNIDAR dan bersama dengan terdakwa
HARUN, S.Pdi saksi Drs. YAFIT HAM,M.Pd telah memerintahkan untuk
membuat membuat laporan pertanggung jawaban yang tidak sesuai dengan
sebenarnya uang yang diterima PUMK kerena atas perintah saksi Drs. YAFIT
HAM, M.Pd laporan tersebut harus sesuai dengan RAB, yang akhirnya atas
pemotongan tersebut mengakibatkan terjadinya kekurangan bayar terhadap
keuangan yang disalurkan kepada Panitia Pemilih Kecamatan dan karenanya
PUMK Kecamatan harus membuat pertanggung jawaban yang tidak benar
untuk dapat diterima Laporan Pertanggung jawaban mereka oleh pihak
KPUD Labuhan Batu Utara, dan perbuatan tersebut menurut keterangan
AHLI telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 175.864.925,00
(seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan
ratus dua puluh lima rupiah).
2. Tidak adanya pidana tambahan berupa uang pengganti;
- Bahwa, selain pertimbangan tentang berat ringannya hukuman yang
dijatuhkan kepada terdakwa HARUN, S.Pdi yang menjadi keberatan
kami Penuntut Umum dan besarnya Uang denda yang harus
dipertanggung jawabkan oleh terdakwa sebagaiman dalam
putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri
Medan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana Tambahan terhadap terdakwa berupa pembayaran uang denda
sebesar Rp.100.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan tanpa disertai pidana tambahan berupa hukuman untuk membayar Uang Pengganti Kerugian Negara, sehingga
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 212
menurut kami Penuntut Umum bahwa putusan tersebut sangat tidak
mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat karena apa yang
dilakukan oleh Terdakwa dan terdakwa lainnya yang dituntut dalam
perkara terpisah sangatlah merugikan keuangan negara secara
materiil, dan juga tidak ditetapkannya pidana tambahan berupa uang
pengganti kepada terdakwa hanya karena tidak ada satupun yang
menerangkan tentang berapa yang diterima oleh terdakwa dari uang
potongan untuk membeli Mur Baut yang dilakukan oleh terpidana
YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu pada Sekretariat KPUD
Kabupaten Labuhan Batu Utra bersama dengan Drs. YAFIT HAM,
M.Pd selaku Sekretaris KPUD Kabupaten Labuhan Batu Utara, namun
setidaknya atas perbuatan terdakwa dan terdakwa-terdakwa yang
lainnya baik yang dituntut dalam berkas terpisah telah menjadikan
negara dirugikan karena terdapat beberapa mata anggaran yang tidak
dilaksanakan dan dilaporkan telah dilaksanakan padahal tidak
dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan akibat pemotongan yang
dilakukan oleh YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu atas perintah
dari Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPUD dan sepengetahuan dari terdakwa HARUN, S.Pdi dengan menyalah gunakan kewenangan yang mereka miliki telah menguntungkan terdakwa dan terdakwa terdakwa lainnya yang dituntut dalam berkas perkara terpisah, selain itu bahwa sifat dari tindak pidana
korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan secara teroganisir yang
tidak mungkin hanya dibebankan kepada satu orang pelaku saja, oleh karenanya sudah seharusnya terdakwa HARUN, S.Pdi dianggap telah
turut menikmati keuntungan tersebut dan oleh karenanya terdakwa
juga harus turut bertanggung jawab secara bersama-sama dengan
terdakwa lain dalam hal menanggung pengembalian kerugian
keuangan negara tersebut, dan hal ini merupakan salah satu upaya
penyelamatan atas keuangan Negara, namun sangat disayangkan hal
tersebut tidaklah menjadi pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim
Tipikor Medan. Disamping hal tersebut juga terdakwa dalam
memberikan keterangannya tidak mengakui terus terang perbuatannya bahkan terdakwa HARUN, S.Pdi lebih banyak melemparkan
kesalahan kepada Drs. Yafit Ham, M.Pd selaku Sekretaris KPUD
Kabupaten Labuhan Batu Utara dan kepada YUSNIDAR selaku
Bendahara Pembantu pada KPUD Kabupaten Labuhan Batu Utara
padahal selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 213
Labuhan Batu Utara terdakwa mempunyai wewenang untuk
mengontrol pelaksanaan anggaran dan mempunyai hak untuk
melaksanakan rapat pleno termasuk dalam hal penlaksanaan dana
Hibah dari Propinsi;
- Bahwa selama persidangan diperoleh fakta bahwa jumlah besaran
nilai kerugian negara adalah sebesar sebesar Rp.175.864.925,00
(seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu
sembilan ratus dua puluh lima rupiah), dan berdasarkan fakta yang
terungkap bahwa jumlah tersebut termasuk dengan sejumlah uang
pajak PUMK yang diserahkan kepada saksi YUSNIDAR selaku
Bendahara Pembantu atas kesepakatan mereka sendiri dan uang dari
PUMK Kuluh Leidong yang masuk ke Rekening saksi YUSNIDAR
tanpa sepengetahuan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd sebagai atasan
langsung Bendahara dan terdakwa HARUN, S.Pdi. selaku Ketua
KPUD Labuhan Batu Utara sejumlah Rp. 74.544.925,00, sedangkan
yang berasal dari pemotongan yang diketahui oleh saksi Drs. YAFIT
HAM, M.Pd sebagai atasan langsung Bendahara dan terdakwa
HARUN, S.Pdi. selaku Ketua KPUD Labuhan Batu Utara sebesar RP.
101,320.000,00, akan tetapi berdasarkan fakta didepan persidangan
tidak terungkap berapa besaran masing-masing menerima bagian dari
uang hasil pemotongan tersebut, dan karenanya kepada saksi Drs,
YAFIT HAM, M.Pd dan terdakwa HARUN, S.Pdi akan dibebankan
secara tanggung renteng, dan karena saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd
dan terdakwa HARUN, S.Pdi. telah beritikat baik dengan menitipkan
sejumlah masing-masing sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam
juta rupiah) kepada Jaksa Penuntut Umum dengan maksud untuk
mengembalikan sebagian kerugian negara, maka sudah sepatutnya
kepada saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan terdakwa HARUN, S.Pdi.
dikenakan pidana uang penganti masing masing sebesar jumlah
tersebut.
- Bahwa dengan adanya penitipan uang tersebut dengan maksud untuk
mengembalikan atau memulihkan kerugian negara yang diakibatkan
adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan terdakwa
HARUN, S.Pdi bersama dengan Drs. YAFIT HAM M.Pd dan
YUSNIDAR, seharusnya itikat tersebut mendapat apresiasi dan
menjadi pertimbangan yang baik oleh Majelis Hakim untuk upaya
pemulihan kerugian negara, walaupun telah ada putusan sebelumnya
didalam perkara atas nama YUSNIDAR telah diputuskan tentang uang
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 214
pengganti yang besarnya Rp. 175.864.925,00 dibebankan sebagai
pidana tambahan yang harus dibayar oleh terpidana atas nama
YUSNIDAR, yang ternyata dalam perkembangan atau pengembangan
kasus terbukti bahwa ada pelaku lain yang secara hirarki
kewenangannya turut bertanggung jawab atas perbuatan yang
dilakukan oleh YUSNIDAR walaupun tidak ada bukti secara nyata turut
menikmati hasilnya, akan tetapi dalam persidangan atas terdakwa
HARUN, S.Pdi dan terdakwa Drs. YAFIT HAM M.Pd. terdapat
kemauan dan itikat baik unruk menutupi kerugian negara tersebut
dengan cara turut membayar sejumlah uang untuk mengganti kerugian
negara yang terjadi, seharusnya dengan wewenang Majelis Hakim
dapat membuat keputusan yang sedemikian rupa yang dapat
menjadikan upaya dalam mengembalikan dan memulihkan kerugian
negara yang terjadi, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi
pertimbangan Majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap
Terdakwa dan karena putusan tersebut belum mempunyai daya
tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi
perbuatannya, sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu;
Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan
belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa
khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara
yang sama;
Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya
guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi
masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi
apa yang telah dilakukan ;
Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan
sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa
khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak kembali
mengulang perbuatan yang sama;
Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh
untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak
mengulangi lagi perbuatannya;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 215
Berdasarkan alasan tersebut diatas, memohon agar Majelis Hakim tindak
pidana korupsi pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana telah
diajukan dalam tuntutan pidananya sebelumnya ;
Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan meminta banding yang
diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, ternyata alasan keberatan memori
banding tersebut bukanlah alasan yuridis yang menyangkut tidak terbuktinya
tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa, tetapi pada intinya hanya
masalah berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dan masalah tidak
dijatuhkannya pidana tambahan berupa uang pengganti pada Terdakwa, maka
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding
berpendapat alasan tersebut diluar dari alasan yuridis, karena kewenangan untuk
menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa
adalah mutlak hak dari Hakim yang diberikan oleh Undang-undang yang tidak
dapat diintervensi oleh siapapun, sepanjang pidana yang dijatuhkan itu tidak
melanggar batas minimum maupun batas maksimum yang telah ditentukan oleh
Undang-undang dengan memberikan alasan pertimbangan hukum yang cukup dan
sesuai fakta – fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, oleh karena itu
alasan keberatan memori banding Penuntut Umum tersebut di atas akan
dipertimbangkan bersama – sama dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 September 2016 Nomor:
42/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn ;
Menimbang, bahwa sedangkan mengenai pidana tambahan berupa uang
pengganti, oleh karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Terdakwa ada
menerima atau mendapat uang dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga sesuai
ketententuan pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka
Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti, selain itu
dalam berkas perkara pidana atas nama Terdakwa Yusnidar telah dijatuhi pidana
tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp.175.864.925., (sertaus tujuh puluh
lima ribu delapan ratus enampuluh empat sembilan ratus dua puluh lima rupiah) ;
Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan – alasan pertimbangan
hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan
mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, ternyata
alasan pertimbangan hukumnya tidak didukung dengan pertimbangan yang cukup
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 216
dan tepat serta sesuai dengan fakta – fakta hukum, Majelis Hakim Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan memberikan alasan
pertibangan hukumnya, hanya didasarkan pada alasan subyektif sebagaimana
disebut pada hal – hal yang meringankan saja, maka Majelis Hakim Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan
pertimbangan tersebut, mengingat Terdakwa selaku Ketua Komisi Pemilihan
Umum Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara tidak melakukan pengawasan
dengan tepat dan benar terhadap bawahannya bahkan terdakwa tidak merespon
laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan yang menyatakan Bendahara Pembantu
Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara bernama
Yusnidar telah melakukan pemotongan dana Pemilihan di Kecamatan ;
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan
salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan., Nomor : 42 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn., tanggal 26 September 2016,
serta surat memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan tanpa kontra memori
banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Medan sependapat dengan pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis
Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Subsidair dan
pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan
dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali
mengenai lamanya pidana penjara dan hukuman kurungan pengganti denda yang
dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama terlalu
ringan, oleh karenanya dinilai adil dan patut apabila Terdakwa dipidana seperti
tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;
Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada
Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding dapat mengambil pendapat Muladi,
menyatakan bahwa di dalam Teori tujuan pemidanaan Interaktif berangkat dari
asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan,
keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Tujuan pemidanaan
adalah untuk memperbaiki kerusakan – kerusakan yang diakibatkan oleh tindak
pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim, mengandung unsur
– unsur yang bersifat:
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 217
1. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap
menjungjung tinggi harkat dan martabat pelaku pidana.
2. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang
sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan
pelaku mempunyai sikap jiwa yang positip dan konstruktif bagi usaha
penanggulangan kejahatan.
3. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil dan baik oleh Terdakwa, maupun oleh korban ataupun masyarakat.
Menimbang, bahwa dalam sistim Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia
salah satu tujuan dari pemidanaan adalah tindakan preventif khusus (Special
Preventive) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada
Terdakwa untuk tidak melakukan lagi atau mengulangi lagi perbuatannya dan juga
untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dengan
mengingat tujuan pemidananan tersebut di atas, maka pidana yang akan
dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan tingkat kesalahannya ;
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mencermati fakta – fakta
hukum yang terungkap di dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim Tindak
Pidana Korupsi pada tingkat banding berkesimpulan bahwa terjadinya tindak
pidana korupsi pada Kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2013, oleh karena Terdakwa selaku Ketua
Komisi Pimilihan Umum Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara telah melegalkan
secara diam – diam perbuatan saksi Yusnidar selaku Bendahara Pembantu Komisi
Pemilhan Umum KabupatenLabuhan Batu Utara, seharusnya Terdakwa selaku
Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara merespon
dengan menindak lanjuti laporan Panitia Pemilihan Kecamatan tersebut, Terdakwa
selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara
tidak memberikan keteladanan yang baik kepada bawahannya sesuai dengan
tugas dan tanggungjawab yang dipercayakan kepadanya.
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka
putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan.,
tanggal 26 September 2016 Nomor:42/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn., haruslah
diubah, sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan hukuman kurungan
pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan
selebihnya dapat dikuatkan sebagaimana tersebut di bawah ini ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 218
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di tahanan, maka masa
penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan surat
penetapan penahanan yang sah pasal 21 Jo.Pasal 27 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal
193 KUHAP dan tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan dari dalam tahanan,
maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding memerintahkan agar Terdakwa
tetap di tahan ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam
amar putusan ini ;
Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
M E N G A D I L I
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Medan tanggal 26 September 2016 Nomor:42/Pid.Sus-TPK/2016
/PN.Mdn. sekedar mengenai pidana penjara dan pidana kurungan pengganti
denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya
berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa HARUN ,S.Pdi tersebut , tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam
dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa HARUN, S.Pdi tersebut, terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-
sama” sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HARUN ,S.Pdi oleh karena
itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar
Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 219
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan uang
penitipan yang dititipkan oleh keluarga Terdakwa sesuai dengan surat Slip
Setor Bank BRI dengan nomor: 0228-01-001029-30-8 pada Kanca Rantau
Perapat dengan nama BPN 075 KEJARI RANTAU PERAPAT sebesar Rp
66.000.000.- (enam puluh enam juta rupiah) guna dikembalikan kepada
Terdakwa/Keluarganya.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
8. Menetapkan barang bukti berupa:
1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang di tandatangani Yusnidar
Asli;
2. Berita Acara Nomor: 18 /BA/2013;
3. Berita Acara Nomor: 63/BA/VI/2013;
4. Surat Nomor: 715/ Seskab-002/VI/2013;
5. Surat Nomor: 302/SET/KPU-LBU/II/2013;
6. Surat Nomor: 224/Seskab-002/IV/2013;
7. Surat Keputusan Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara Nomor:
0001/Kpts/Seskab-002.670920/i/2013;
8. Surat Keputusan Sekretaris KPU Provini Sumatera Utara Nomor:
1056/Kpts/Sesprov.002/2012;
9. Laporan Pengelolaan dan pertanggung jawaban pengguna anggaran
penyelenggara pemilukada pada KPU Kab. Labuhanbatu Utara;
10. Kumpulan Tanda terima;
11. Surat Pernyataan ADIYONO;
12. Surat Pernyataan TANTA EDISON;
13. Rekap Kebutuhan biaya KPU Sumut dalam rangka Pemilu kepala
daerah Prov. Sumatera Utara bulan Oktober 2012;
14. Rekap Kebutuhan biaya KPU Sumut dalam rangka Pemilu kepala
daerah Prov. Sumatera Utara bulan Nopember 2012;
15. Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak Asli;
16. Buku Kas Umum;
17. Kumpulan Tanda Terima dan kwitansai;
18. Rekap Kebutuhan biaya KPU Sumut dalam rangka Pemilu kepala
daerah Prov. Sumatera Utara bulan Januari s/d Mei 2013;
19. Surat pernyataan An. ZUFRI;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 220
20. Surat Keputsan Sekretaris KPU Kab. Labuhanbatu Utara Nomor: 001
/Kpts/Seskab-002.670920/I/2014;
21. Surat Keputusan KPU Prov. Sumatera Utara Nomor: 18/Kpts/KPU-
Prov-002/20013;
22. Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 274/192.a/
TAPEM/2012;
23. Surat keputusan sekretaris KPU Kab. Labuhanbatu Utara Nomor:
0030/Seskab-002/X/2012
24. Surat Nomor: 981/SesProv-002/IV/2013;
25. Surat Nomor: 2104/SesProv-002/V/2013;
26. Rekap Kebutuhan biaya KPU Sumut dalam rangka Pemilu kepala
daerah Prov. Sumatera Utara bulan Oktober 2012;
27. Rekap Kebutuhan biaya KPU Sumut dalam rangka Pemilu kepala
daerah Prov. Sumatera Utara bulan Nopember s/d Desember 2012;
28. Buku Asli dan Laporan Keuangan Asli Kwitansi Asli Honor Sekretaris
Seluruhnya;
29. Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Nopember 212;
30. Kumpulan Kwitansi K.Selatan;
31. Kartu kendali rincian pengeluaran dana Pilgubsu 2013;
32. Keputasan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor:
274/192.a/TAPEM/2012;
33. Surat Keputusan Sekretaris KPU Kab. Labuhanbatu Utara Nomor:
0030/Seskab-002/X/2012;
34. Surat-surat masuk bendahara Pilgubsu yang poto copy;
35. Kumpulan Surat Keluar;
36. Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 44 tahun
2007;
37. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor: 57 tahun 2009
38. Kumpulan kwitansi;
39. Buku pembantu perhitungan kas;
40. Kwitansi Tanda-Terima Kec. Kualuh Hilir;
41. Kwitansi Tanda-Terima Kec. NA IX-X;
42. Kwitansi Tanda-Terima Kec. AEK NATAS;
43. Kwitansi Tanda-Terima Kec. MARBAU;
44. Kwitansi Tanda-Terima Kec. Kualuh HULU;
45. Kwitansi Tanda-Terima Kec. LEIDONG;
46. Kwitansi Tanda-Terima Kec. AEK KUO;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 221
47. Laporan Pertangungjawaban Kec. Kualuh Hulu bulan Oktober 2012,
Nopember 2012 s/d Desember 2012, Januari 2013 s/d Maret 2013.
48. Foto copy Buku Kas Umum Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Propinsi Sumatera Utara tahun 2013 Tahun Anggaran 2012
bulan Oktober 2012 Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanabatu
Utara;
49. Foto copy Buku Kas Umum Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Propinsi Sumatera Utara tahun 2013 Tahun Anggaran 2012
bulan Nopember dan Desember 2012 Kecamatan Marbau Kabupaten
Labuhanabatu Utara;
50. Foto copy Buku Kas Umum Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Propinsi Sumatera Utara tahun 2013 Tahun Anggaran 2012
bulan Januari2013 Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanabatu
Utara;
51. Foto copy Buku Kas Umum Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Propinsi Sumatera Utara tahun 2013 Tahun Anggaran 2012
bulan April 2013 Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanabatu Utara;
52. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bulan
Oktober 2012 Kecamatan NA. IX-X Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Kabupaten Labuhan Batu
Utara
53. Foto copy 2 (dua) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bulan
November 2012 Kecamatan NA. IX-X Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Kabupaten Labuhan Batu
Utara
54. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bulan
Desember 2012 Kecamatan NA. IX-X Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Kabupaten Labuhan Batu
Utara
55. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bulan
Januari 2013 Kecamatan NA. IX-X Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Kabupaten Labuhan Batu
Utara
56. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bulan
Februari 2013 Kecamatan NA. IX-X Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Kabupaten Labuhan Batu
Utara
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 222
57. Foto copy 2 (dua) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bulan
Maret 2013 Kecamatan NA. IX-X Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Kabupaten Labuhan Batu
Utara
58. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bulan
April 2013 Kecamatan NA. IX-X Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Kabupaten Labuhan Batu
Utara
59. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Na IX-X Kab.
Labuhanbatu Utara bulan Oktober 2012 Pemilihan Umum Gubernur
dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;
60. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Na IX-X Kab.
Labuhanbatu Utara bulan Desember 2012 Pemilihan Umum Gubernur
dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;
61. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Na IX-X Kab.
Labuhanbatu Utara bulan Februari 2013 Pemilihan Umum Gubernur
dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;
62. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Na IX-X Kab.
Labuhanbatu Utara bulan Maret 2013 Pemilihan Umum Gubernur dan
Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;
63. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Na IX-X Kab.
Labuhanbatu Utara bulan Mei 2013 Pemilihan Umum Gubernur dan
Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;
64. Kwitansi tanda terima uang titipan PUMK NA IX-X sebsar Rp.
16.109.070,- (enam belas juta seratus sembilan ribu tujuh puluh
rupiah) yang di tandatangni oleh Yusnidar tertanggal 20 Mei 2013 ;
65. Surat Keterangan Kronologis Pemotongan Dana PPK Kec. NA IX-X
dari TANTA EDISON SEMBIRING bin TRAMEHULI SEMBIRING
MELIALA tertanggal 14 Nopember 2014 ;
66. Foto copy 2 (dua) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan
Oktober 2012 Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu Pemilu Gubernur dan
Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013
67. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan
November s/d Desember 2012 Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu
Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013
68. Foto copy 2 (dua) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan
Januari s/d Maret 2013 (Jilid I) Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu
Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 223
69. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan
Januari s/d Maret 2013 (Jilid II) Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu
Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013
70. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan
Januari s/d Maret 2013 (Jilid III) Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu
Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013
71. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan
Januari s/d Maret 2013 (Jilid IV) Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu
Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013
72. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan
Januari s/d Maret 2013 (Jilid V) Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu
Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013
73. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan April
2013 (Jilid II) Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu Pemilu Gubernur dan
Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 201;
74. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Kualuh Hulu Kab.
Labuhanbatu Utara bulan Oktober 2012 Pemilihan Umum Gubernur
dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;
75. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Kualuh Hulu Kab.
Labuhanbatu Utara bulan Nopember s/d Desember 2012 Pemilihan
Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun
2013 ;
76. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Kualuh Hulu Kab.
Labuhanbatu Utara bulan Januari s/d Maret 2013 Pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;
77. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Kualuh Hulu Kab.
Labuhanbatu Utara bulan April s/d Mei 2013 Pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;
78. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh YUSNIDAR tentang
penerimaan titipan uang setoran uang pajak sebesar Rp. 38.000.000,-
(tiga puluh juta rupaih), dan uang pengembalian yang tidak dapat di
kembalikan (dana PLN dan SPPD) sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta
rupiah) yang di tujuhkan kepada PUMK Kualuh Hulu tanin olehnggal
23 mei 2013 ditandatangi oleh YUSNIDAR ;
79. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia
Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, bulan
Oktober 2012, Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 224
80. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia
Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, bulan
Nopember 2012, Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;
81. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia
Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, bulan
Desember 2012, Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;
82. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia
Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, bulan
Januari 2013, Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;
83. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia
Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, bulan
Pebruari 2013, Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;
84. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia
Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, bulan
Maret 2013, Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;
85. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia
Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, bulan April
2013, Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;
86. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia
Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, Dalam
Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi
Sumatera Utara Tahun 2013 ;
87. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Oktober 2012, Kecamatan
Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara
Tahun 2013 ;
88. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Nopember 2012, Kecamatan
Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara
Tahun 2013 ;
89. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Desember 2012, Kecamatan
Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 225
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara
Tahun 2013 ;
90. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Januari dan Februari 2013,
Kecamatan Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera
Utara Tahun 2013 ;
91. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Maret 2013, Kecamatan Kualuh
Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun
2013 ;
92. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Kualuh Selatan
Kab. Labuhanbatu Utara bulan Oktober 2012 s/d Maret 2013
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera
Utara Tahun 2013 ;
93. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Oktober 2012, Kecamatan
Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun
2013 ;
94. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Desember 2012, Kecamatan
Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun
2013 ;
95. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Februari 2013, Kecamatan
Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun
2013 ;
96. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Maret 2013, Kecamatan Kualuh
Hilir Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;
97. Laporan Pertanggung Jawaban bulan April 2013, Kecamatan Kualuh
Hilir Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;
98. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Kualuh Hilir Bulan Oktober
tahun 2012 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi
Sumatera Utara Tahun 2013;
99. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Kualuh Hilir Bulan November
tahun 2012 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi
Sumatera Utara Tahun 2013;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 226
100. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Kualuh Hilir Bulan Desember
2012 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi
Sumatera Utara Tahun 2013;
101. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Kualuh Hilir Bulan Februari
2013 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi
Sumatera Utara Tahun 2013;
102. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Kualuh Hilir Bulan Maret 2013
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera
Utara Tahun 2013;
103. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Kualuh Hilir Bulan Mei 2013
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera
Utara Tahun 2013;
104. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Kualuh Selatan
Kab. Labuhanbatu Utara bulan Oktober 2012, Nopember s/d
Desember 2012, Februari s/d Maret 2013 Pemilihan Umum Gubernur
dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;
105. 1. (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor: 02/SPP/PPKD/2013 tanggal 06 Februari 2013;
106. 1. (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun
Anggaran 2013 Nomor: 02/SPM/PPKD/2013 tanggal 06 Februari 2013;
107. 1. (satu) lembar foto copy surat pengantar Surat Permintaan
Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor:
02/SPP/PPKD/2013 tanggal 05 Februari 2013;
108. 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan
Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor:
02/SPP/PPKD/2013 tanggal 05 Februari 2013;
109. 1 (satu) lembar foto copy Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat
Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD
Nomor: 02/SPP/PPKD/2013 tanggal 05 Februari 2013;
110. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor: /Sesprov-002/I/2013 tanggal
Januari 2013 perihal Permohonan Pencairan Lanjutan Biaya
Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera
Utara Tahun 2013;
111. 1 (satu) lembar foto copy Pakta Integritas Penggunaan Hibah Dalam
Bentuk Uang tanggal Januari 2013 ditandatangani oleh Penerima
Hibah IRHAM BUANA NASUTION, SH.,M.Hum;
112. 1 (satu) bundel foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dengan Komisi Pemilihan Umum
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 227
Provinsi Sumatera Utara Tentang Belanja Hibah Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara
Tahun 2013 Nomor: 900 – 509 dan Nomor: 166/KPU PROV-
002/I/2013 tanggal 21 Januari 2013.
113. Rekening Koran Giro Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera
Utara Nomor Rekening 100 01.02.022602-2 Periode 01 September
2012 sampai dengan 10 September 2013 (fotocopy);
114. Surat Setoran dari KPU Provinsi Sumatera Utara ke Rekening KPU
Labuhanbatu Utara Nomor 211.01.02.000055.0 sebesar Rp.
1.233.243.167,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus
empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) tanggal 24
September 2012 (asli);
115. Surat Setoran dari KPU Provinsi Sumatera Utara ke Rekening KPU
Labuhanbatu Utara Nomor 211.01.02.000055.0 sebesar Rp.
1.060.602.000,- (satu milyar enam puluh juta enam ratus dua ribu
rupiah) tanggal 03 Desember 2012 (asli);
116. Surat Setoran dari KPU Provinsi Sumatera Utara ke Rekening KPU
Labuhanbatu Utara Nomor 211.01.02.000055.0 sebesar Rp.
4.964.173.239,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh empat juta
seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah)
tanggal 07 Perbuari 2013 (asli);
117. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera
Utara Tentang Belanja Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (fotocopy);
118. Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor :
1053/Kpts/KPU Prov-002/2012 Tentang Pengangkatan bendahara dan
Atasan Langsung Bendahara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan
Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di lingkungan KPU
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 dan 2013 tanggal 31
Agustus 2012 (fotocopy);
119. Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor :
1056/Kpts/Sesprov.002/2012 Tentang Pengangkatan bendahara dan
Atasan Langsung Bendahara Pembantu di KPU Kabupaten/Kota Se-
Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di lingkungan KPU Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 dan 2013 tanggal 31 Agustus
2012 (fotocopy);
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 228
120. Surat Keputusan Gubernur Sunmatera Utara Nomor:
188.44/589/KPTS/2012 Tentang Standar Honorarium, Uang lembur,
Perjalanan Dinas dan Standar Satuan Harga Atas Barang/Jasa
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Utara Tahun 2013 tanggal 21 September 2012 (fotocopy);
121. Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Rangka
Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 Sebesar Rp. 1.233.243.167,-
(satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga
ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) bulan September 2012
(fotocopy);
122. Rincian Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2013;
123. Rincian Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2013;
124. Lampiran BAST dari KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara ke PPK;
125. Rincian Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2013;
126. Rincian Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2013;
127. Surat Nomor : 3124/Sesprov-002/IX/2013;
128. Harga satuan jasa dan barang;
129. SPT No. 317/SPT/IX/2013;
130. Lembar Komfirmasi;
131. DPT No : 139/BA/IX/2013;
132. KAK/TOR Tahun Ajaran 2013;
133. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 06 Desember
2013;
134. Surat Nomor : B47/KPU/XII/2013;
135. Usul revisi DIPA;
136. SK Nomor : 0002/Kpts/Seskab-002.670920/I/2013;
137. SK Nomor : 0003/Kpts/Seskab-002.670920/I/2013;
138. SK Nomor : 0003/Kpts/Seskab-002.670920/I/2013;
139. SK Nomor : 0012/Kpts/Seskab-002.670920/I/2013;
140. Rencana Anggaran Biaya tahun 2013;
141. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2013 dan
Laporan Capaian Kinerja Penganggaran Tahun Anggaran 2013 dan
Ikhtisar Kontrak hasil Optimalisasi tahun Anggaran 2013;
142. Surat Nomor : 1396/SJ/VIII/2014;
143. Laporan Realisai Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2013;
144. Ringkasan Kontrak “ CV BAKTEE MAS “;
145. Laporan Realisasi Anggaran Belanja tahun Anggaran 2013;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 229
146. Ikhtisar Kontrak Optimalisasi Tahun Anggaran Sumber Dana Rupiah
Murni;
147. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2013’;
148. Buku Kas Umum Bendahara PUMK Kualuh Leidong Periode 01
Februari s/d 28 Februari 2013;
149. Buku Kas Umum Bendahara PUMK Kualuh Leidong Periode 01
Desember 2012 s/d 31 Desember 2012;
150. Buku Kas Umum Bendahara PUMK Kualuh Leidong Periode 01
Nopember 2012 s/d 30 Nopember 2012;
151. Buku Kas Umum Bendahara PUMK Kualuh Leidong Periode 01
Nopember 2012 s/d 30 Nopember 2012;
152. Buku Kas Umum Bendahara PUMK Kualuh Leidong Periode 01 Maret
s/d 31 Maret 2013;
153. Buku Kas Umum Bendahara PUMK Kualuh Leidong Periode 01 Mei
s/d 31 Mei 2013;
154. LPJ Honorarium PPK dan Sekreteraiat Kualuh Leidong Nopember –
Desember 2012;
155. LPJ Penggunaan Dana PPS Bulan januari – Maret 2013 Desa Teluk
Pulai Dalam;
156. LPJ Penggunaan Dana PPS Bulan januari – maret 2013 Desa
Simandullang;
157. LPJ Penggunaan Dana PPS Bulan Januari – Maret 2013 Desa
Pangkalan Lunang;
158. LPJ Penggunaan dana PPS Bulan Januari – Maret 2013 Desa Air
Hitam;
159. LPJ Penggunaan Dana PPS Bulan Januari – Maret 2013 Desa Kelapa
Sebatang;
160. LPJ Penggunaan Dana PPS Bulan Januari – Maret 2013 Desa Teluk
Pulai Luar;
161. LPJ Penggunaan Dana PPS Bulan Januari – Maret 2013 Kel T.
Ledong;
162. LPJ Penggunaan Dana PPK dan PPS Bulan April 2013 Kec Kualuh
Ledong;
163. LPJ Honorarium PPK dan Sekretariat Bulan Pebruari – Maret 2013
Kec K. Ledong;
164. LPJ Rapat Kerja/Rakor/Bimbingan Teknis Bulan Januari 2013 Kec K.
Ledong;
165. LPJ Perjalanan Dinas Bulan Januari 2013 Kec K. Ledong;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 230
166. LPJ Honorarium PPK dan Sekretariat Bulan Januari 2013 Kec K.
Ledong;
167. LPJ Honorarium PPK dan Sekretariat Bulan Oktober 2012
168. Slip Penyetoran (transfer) uang sebesar Rp 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) ke Rekening Nomor : 3534-01-00554-50-6 An.
YUSNIDAR tanggal 09 Januari 2013 (asli)
169. Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp 10.045.000,- (sepeluh juta
empat puluh lima ribu rupiah pembayaran pajak PPK, PPS, KPPS,
Linmas dari Adiyono bendahara PP Kualuh Leidong ke Sekretaris PPK
Kualuh Leidong Haidir Siregar tanggal 26 Maret 2013 (asli);
170. POK TA 2013;
171. Skep No 001/Kpts/Seskab.002.670920/I/2013;
172. Laporan Rekonsiliasi Realisasi Pengguna Anggaran Satker melalui
KPPN Bulan Desember 2013;
173. Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan TA 2013
No : DIPA-076.01.2.670920/2013;
174. Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan TA 2013
No : DIPA-076.01.2.670920/2013 Revisi 01,02,03;
175. Konfirmasi data Dipa petikan TA 2013 S-398-WPB.02/KP.0720/2013;
176. Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satker TA 2013;
177. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /SET/KPU-
LBU/SPTB/X/2013 (tanpa tanda tangan);
178. Rincian GU dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor:
/SET/KPU-LBU/SPTB/VIII/2013 (tanpa tanda tangan);
179. LPBH Uang Lembur dan Pengadaan Barang/jasa KPU Kab.Labura
248. 1 (satu) set kwitansi uang lembur PPK dan secretariat PPK bulan
Maret 2013;
249. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) BULAN MARET 2013
NO
NOMOR, TANGGAL, MASA PAJAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA
NOMOR KODE AKUN PAJAK, NOMOR JENIS SETORAN, TANGGAL, URAIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
JUMLAH
1. No: 21457-
02/13/003300,
Tanggal 17-05-
2013,
Masa Pajak 03-
03-2013
No. Kode Akun Pajak:411211,
Nomor Jenis Setoran: 900,
Masa Pajak Bulan Maret, PPn
atas pembayaran ATK bulan
Maet 2013 Sekretariat KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara
dalam rangka Pilgubsu Tahun
2013
Rp 681.818,-
2. No: 21457-
02/13/003299,
Tanggal 17-05-
2013,
Masa Pajak 03-
No. Kode Akun Pajak: 411122,
Nomor Jenis Setoran:900,
Masa Pajak Bulan Maret ,PPh
pasal 22 atas Pembayaran
Bulan Maret 2013 Sekretariat
Rp 102.272,-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 235
03-2013 KPU Labura Pilgubsu 2013
3. No: 21457-
02/13/003298,
Tanggal 17-05-
2013,
Masa Pajak 03-
03-2013
No. Kode Akun Pajak : 411211,
Nomor Jenis Setoran:900,
Masa Pajak Bulan Maret, PPn
atas pembayaran Honorarium
pmemerikan & penerima
barang Logistik Bulan Februari
2013 Pilgubsu
Rp 27.500,-
4. No: 21457-
02/13/003301,
Tanggal 17-05-
2013, Masa Pajak
03-03-2013
No. Kode Akun Pajak : 411121,
Nomor Jenis Setoran: 900,
Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPh Pasal 21 atas
Pembayaran sortir/ Pelipatan
Surat Suara dalam rangka
Pemilu Gubernur & Wakil
Gubernur Sumut 2013
Rp 168.750,-
5. No: 21457-
02/13/003302,
Tanggal 17-05-
2013, Masa Pajak
03-03-2013
No. Kode Akun Pajak: 411211,
Nomor Jenis Setoran: 900,
Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPn atas Pembayaran
Pengadaan & Pemasangan
spanduk rekapitulasi
penghitungan suara Pilgubsu
2013 untuk 8 PPK Cv. Pandu
Surya Utama
Rp
2.475.000,-
6. No:21457-
02/13/003303,
Tanggal 17-05-
2013, Masa Pajak
03-03-2013
No. Kode Akun Pajak 411122
Nomor Jenis Setoran: 402,
Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPh Pasal 22 Atas
Pembayaran pengadaan &
pemasangan spanduk
Rekapitulasi penghitungan
suara Pilgubsu 2013 untuk 8
PPK Se-Labura Cv. Pandu
Surya Utama
Rp 371.250.-
7. No:21457 -
02/13/003304,
No. Kode Akun Pajak 411211
Nomor Jenis Setoran: 900,
Rp.370.454,-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 236
Tanggal 17-05-
2013, Masa Pajak
03-03-2013
Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPn atas Pembayaran
spanduk & poster pasangan
calon Gubenur&Wakil gubernur
2013 kepada Cv. Pandu Surya
Utama
8. No:21457 -
02/13/003305,
Tanggal 17-05-
2013, Masa Pajak
03-03-2013
No. Kode Akun Pajak 411122
Nomor Jenis Setoran: 900,
Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPn Pasal 22 atas
Pembayaran spanduk & poster
pasangan calon
Gubenur&Wakil gubernur 2013
kepada Cv. Pandu Surya
Utama
Rp. 55.568,-
9. No: 21457-
02/13/003308,
Tanggal 17-05-
2013, Masa Pajak
03-03-2013
No. Kode Akun Pajak : 411121,
Nomor Jenis Setoran:900,
Masa Pajak Bulan Maret, PPh
Pasal 21 atas pembayaran
Honorarium kelompok kerja
rekapitulasi penghitungan
perolehan suara Pilgubsu 2013
bulan Maret 2013
Rp. 190.000,-
10. No: 21457-
02/13/003307,
Tanggal 17-05-
2013, Masa Pajak
03-03-2013
No. Kode Akun Pajak : 411121,
Nomor Jenis Setoran:402,
Masa Pajak Bulan Maret, PPh
Pasal 21 atas pembayaran
Honorarium (Bulan Maret 2013)
KPU Labura dalam rangka
Pemilu Gubernur & wakil
Gubernur 2013
Rp 525.000,-
11. No: 21457-
02/13/003286,
Tanggal 17-05-
2013, Masa Pajak
03-03-2013
No. Kode Akun Pajak : 411121,
Nomor Jenis Setoran: 402,
Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPh Pasal 21 atas
Pembayaran Honorarium
sekretariat (Bulan Maret 2013
Rp 600.000,-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 237
KPU Labura dibayarkan Honor
Tenaga Pelaksana (Bulan
Maret) KPU Labura
12. No: 21457-
02/13/003289,
Tanggal 17-05-
2013, Masa Pajak
03-03-2013
No. Kode Akun Pajak: 411121,
Nomor Jenis Setoran: 402,
Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPh Pasal 21 atas pembayaran
Honorarium Tenaga Pelaksana
(Bulan Maret 2013) KPU
Labura
Rp 50.000,-
13. No:21457-
02/13/003291,
Tanggal 17-05-
2013, Masa Pajak
03-03-2013
No. Kode Akun Pajak 411211
Nomor Jenis Setoran: 900,
Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPn Atas pembayaran
pendistribusian Logistik Pemilu
Gubernur & Wakil Gubernur
2013. Sdr Tosip Tanjung (CV.
Tunggal Perkasa) tanggal 18
Februari 2013
Rp
3.272.000.-
14. No:21457 -
02/13/003294,
Tanggal 17-05-
2013, Masa Pajak
03-03-2013
No. Kode Akun Pajak 411124
Nomor Jenis Setoran: 104,
Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPh Pasal 23 atas
Pembayaran pendistribusian
Logistik Pilgubsu 2013 Sdr.
Tosip Tanjung (CV. Tunggal
Perkasa) Tanggal 18 Februari
2013
Rp.654.400,-
15. No: 21457-
02/13/003297,
Tanggal 17-05-
2013, Masa Pajak
03-03-2013
No. Kode Akun Pajak 411211
Nomor Jenis Setoran: 900,
Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPn atas Pembayaran Service
Gedung Rapat Pleno terbuka
Rekapitulasi suara Pilgubsu
tahun 2013 tanggal 12 Maret
2013
Rp 200.000,-
16. No: 21457- No. Kode Akun Pajak 411122 Rp 200.000,-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 238
02/13/003287,
Tanggal 17-05-
2013, Masa Pajak
03-03-2013
Nomor Jenis Setoran: 900,
Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPn Pasal 22 atas
Pembayaran Service Gedung
Rapat Pleno terbuka
Rekapitulasi suara Pilgubsu
tahun 2013 tanggal 12 Maret
2013
17. No: 21457-
02/13/137003288,
Tanggal 17-05-
2013, Masa Pajak
03-03-2013
No. Kode Akun Pajak: 411122,
Nomor Jenis Setoran:900,
Masa Pajak Bulan Maret ,PPh
Pasal 32 Atas Pembayaran
makan-minum Rapat Pleno
terbuka Rekapitulasi suara
Pilgubsu tahun 2013 tanggal 12
Maret 2013
Rp 300.000,-
18. No: 21457-
02/13/003290,
Tanggal 17-05-
2013, Masa Pajak
03-03-2013
No. Kode Akun Pajak : 411121,
Nomor Jenis Setoran:402,
Masa Pajak Bulan Maret, PPh
Pasal 21 atas pembayaran
Honor Narasumber Kegiatan
Bimtek KPU dengan PPk
dalam Pilgubsu
Rp 50.000-
19. No: 21457-
02/13/003306,
Tanggal 17-05-
2013, Masa Pajak
03-03-2013
No.Kode Akun Pajak : 411121,
Nomor Jenis Setoran: 402,
Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPh Pasal 21 atas
Pembayaran Honor
Narasumber kegiatan Raker
KPU dengan PPK dalam
Pilgubsu Tahun 2013
Rp 50.000,-
20. No: 21457-
02/13/003284,
Tanggal 17-05-
2013, Masa Pajak
03-03-2013
No. Kode Akun Pajak: 411121,
Nomor Jenis Setoran: 402,
Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPn Pasal 21 Atas
Pembayaran Kelompok Kerja
Bimtek/Simulasi
Rp 465.000,-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 239
penyelenggaraaan Pemilihan
Kepala Daerah & Wakil Kepala
Daerah 2013
JUMLAH Rp 10.809.012,-
250. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) BULAN FEBRUARI 2013
NO
NOMOR, TANGGAL, MASA PAJAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA
NOMOR KODE AKUN PAJAK, NOMOR JENIS SETORAN, TANGGAL, URAIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
JUMLAH
1. No:21457-
02/13/003310,
Tanggal 17-05-
2013, Masa Pajak
02-02-2013
No. Kode Akun Pajak 411121
Nomor Jenis Setoran: 402,
Masa Pajak Bulan Februari
2013, PPh Pasal 21 Atas
Pembayaran Honorarium
Kelompok Kerja Sosialisasi
untuk Bulan Desember 2013 &
Februari 2013
Rp 540.000.-
2. No:21457 -
02/13/003309,
Tanggal 17-05-
2013, Masa Pajak
02-02-2013
No. Kode Akun Pajak 411211
Nomor Jenis Setoran: 900,
Masa Pajak Bulan Februari
2013, PPn atas Pembayaran
Biaya Sewa Gedung pelipatan
suara & penyimpanan Logistik
Rp 909.090,-
3. No:21457 -
02/13/003311,
Tanggal 17-05-
2013, Masa Pajak
02-02-2013
No. Kode Akun Pajak 411128
Nomor Jenis Setoran: 403,
Masa Pajak Bulan Februari
2013, PPn Pasal 4 ayat 2 atas
Pembayaran biaya sewa
gudang pelipatan suara &
penyimpanan Logistik
Rp 909.090,-
4. No: 21457-
02/13/003314,
Tanggal 17-05-
No. Kode Akun Pajak : 411121,
Nomor Jenis Setoran:402,
Masa Pajak Bulan Februari,
Rp 395.000,-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 240
2013, Masa Pajak
02-02-2013
PPh Pasal 21 atas pembayaran
Honorarium kelompok kerja
Logistik untuk Bulan Februari &
Maret 2013
5. No: 21457-
02/13/003313,
Tanggal 17-05-
2013, Masa Pajak
02-02-2013
No. Kode Akun Pajak : 411121,
Nomor Jenis Setoran:402,
Masa Pajak Bulan Februari,
PPh Pasal 21 atas pembayaran
Honorarium KPU Kabupaten
Labura Bulan Februari 2013
Rp 525.000,-
6. No: 21457-
02/13/003212,
Tanggal 17-05-
2013, Masa Pajak
02-02-2013
No. Kode Akun Pajak : 411121,
Nomor Jenis Setoran: 402,
Masa Pajak Bulan Februari
2013, PPh Pasal 21 atas
Pembayaran Honorarium
sekretariat KPU Labura Bulan
Februari 2013
Rp 600.000,-
7. No: 21457-
02/13/003315,
Tanggal 17-05-
2013, Masa Pajak
02-02-2013
No. Kode Akun Pajak: 411121,
Nomor Jenis Setoran: 402,
Masa Pajak Bulan Februari
2013, PPh Pasal 21 atas
pembayaran Honorarium
Tenaga Pelaksana KPU Bulan
Februari 2013
Rp 50.000,-
8. No:21457-
02/13/003316,
Tanggal 17-05-
2013, Masa Pajak
02-02-2013
No. Kode Akun Pajak 411211
Nomor Jenis Setoran: 900,
Masa Pajak Bulan Februari
2013, PPn Atas pembayaran
ATK KPU Labura
Rp 681.818,-
9. No:21457 -
02/13/003317,
Tanggal 17-05-
2013, Masa Pajak
02-02-2013
No. Kode Akun Pajak 411122
Nomor Jenis Setoran: 900,
Masa Pajak Bulan Februari
2013, PPh Pasal 22 atas ATK
KPU Kabupaten Labura
Rp 102.272,-
10. No:21457 -
02/13/003318,
No. Kode Akun Pajak 41122
Nomor Jenis Setoran: 900,
Rp 90.909,-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 241
Tanggal 17-05-
2013, Masa Pajak
02-02-2013
Masa Pajak Bulan Februari
2013, PPh Pasal 22 atas biaya
poto copy KPU Labura Bulan
Februari 2013
11. No: 21457-
02/13/00322,
Tanggal 17-05-
2013, Masa Pajak
02-02-2013
No. Kode Akun Pajak:411121,
Nomor Jenis Setoran: 402,
Masa Pajak Bulan Februari,
PPn atas biaya Narasumber
dalam Rangka Soasialisasi
Pilgubsu Tahun 2013
Rp
1.700.000,-
12. No: 21457-
02/13/003321,
Tanggal 17-05-
2013, Masa Pajak
02-02-2013
No. Kode Akun Pajak: 411124,
Nomor Jenis Setoran:104,
Masa Pajak Bulan
Februari,PPh pasal 23 biaya
snack dalam Rangka Sosialisai
Pilgubsu Tahun 2013
Rp 267.273,-
13. No: 21457-
02/13/003320,
Tanggal 17-05-
2013, Masa Pajak
02-02-2013
No. Kode Akun Pajak : 411122,
Nomor Jenis Setoran:900,
Masa Pajak Bulan Februari,
PPh pasal 22 biaya cetak
bahan dalam rangka ssoialisasi
Pilgubsu tahun 2013 di
sekolah-sekolah Kabupaten
Labura
Rp 52.364,-
14. No: 21457-
02/13/003319,
Tanggal 17-05-
2013, Masa Pajak
02-02-2013
No. Kode Akun Pajak : 411211,
Nomor Jenis Setoran: 900,
Masa Pajak Bulan Februari
2013, PPn biaya cetak bahan-
bahan sosialisai Pilgubsi tahun
2013 di sekolah-sekolah
Kabupaten Labura
Rp 394.091,-
JUMLAH Rp 7.216.907,
251. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) BULAN JANUARI 2013
NO.
NOMOR, TANGGAL,
NOMOR KODE AKUN PAJAK, KODE JENIS
JUMLAH
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 242
MASA PAJAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA
SETORAN, TANGGAL, URAIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
1. No: 21457-
02/13/003111,
Tanggal 16-05-
2013, Masa Pajak
01-01-2013
No. Kode Akun Pajak: 411121,
Kode Jenis Setoran: 402, Masa
Pajak Bulan Januari, Disetor
PPh Pasal 21 Biaya
Honorarium Kelompok Kerja
Pemutakhiran Data
Rp 360.000,-
2. No: 21457-
02/13/003157,
Tanggal 16-05-
2013, Masa Pajak
11-11-2013
No. Kode Akun Pajak: 411211,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan November, Disetor
PPn Pemasang Spanduk
sekretariat KPU Labuhanbatu
Utara dalam rangka Pemilu
Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Utara Tahun 2013
Rp 327.273
3. No: 21457-
02/13/003113,
Tanggal 16-05-
2013, Masa Pajak
01-01-2013
No. Kode Akun Pajak: 411122,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan Januari, Disetor
PPh Pasal 22 atas biaya
pemasangan spanduk KPU
Labuhanbatu Utara
Rp 49.091,-
4. No: 21457-
02/13/003114,
Tanggal 16-05-
2013, Masa Pajak
01-01-2013
No. Kode Akun Pajak: 411121,
Kode Jenis Setoran: 402, Masa
Pajak Bulan Januari, Disetor
PPh Pasal 21 Atas Honorarium
Anggota KPU Kabupaten
Labuhanbatu Utara Untuk
Bulan Januari 2013
Rp 525.000,-
5. No: 21457-
02/13/003115,
Tanggal 16-05-
2013, Masa Pajak
01-01-2013
No. Kode Akun Pajak: 411121,
Kode Jenis Setoran: 402, Masa
Pajak Bulan Januari, Disetor
PPh Pasal 21 Atas
Pembayaran Honorarium
Rp 600.000,-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 243
Sekretariat KPU Kabupaten
Labuhanbatu Utara Untuk
Bulan Januari 2103
6. No: 21457-
02/13/003116,
Tanggal 16-05-
2013, Masa Pajak
01-01-2013
No. Kode Akun Pajak: 411121,
Kode Jenis Setoran: 402, Masa
Pajak Bulan Januari, Disetor
PPh Pasal 21 Atas
Pembayaran Honorarium
Tenaga Pelaksana KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara
Untuk Bulan Januari 2013
Rp 50.000,-
7. No: 21457-
02/13/003153,
Tanggal 16-05-
2013, Masa Pajak
11-11-2012
No. Kode Akun Pajak: 411211,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan November, Disetor
PPn ATK Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Labuhanbatu Utara
dalam Rangka Pemilu
Gubernur Dan Wakil Gubernur
Sumut 2013
Rp 681.818,-
8. No: 21457-
02/13/003118,
Tanggal 16-05-
2013, Masa Pajak
01-01-2013
No. Kode Akun Pajak: 411122,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan Januari, Disetor
PPh Pasal 22 Atas Biaya ATK
Kabupaten Labuhanbatu Utara
Rp 102.272,-
9. No: 21457-
02/13/003154,
Tanggal 16-05-
2013, Masa Pajak
11-11-2012
No. Kode Akun Pajak: 411211,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan November, PPN
Biaya Photo Copy Sekretariat
KPU Kabupaten Labuhanbatu
Utara
Rp 90.909
JUMLAH Rp 2.786.363,
252. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) BULAN DESEMBER 2012
NO.
NOMOR, TANGGAL,
NOMOR KODE AKUN PAJAK, KODE JENIS
JUMLAH
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 244
MASA PAJAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA
SETORAN, MASA PAJAK, URAIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
1. No: 21457-
02/13/003121,
Tanggal 16-05-
2013, Masa Pajak
12-12-2012
No. Kode Akun Pajak: 411121,
Kode Jenis Setoran: 402, Masa
Pajak Bulan Desember 2012,
Disetor PPh Pasal 21
Honorarium Sekretariat (Bulan
November) KPU Kabupaten
Labuhanbatu Utara dalam
Rangka Pemilu Gubernur Dan
Wakil Gubernur 2013
Rp 525.000,-
2. No: 21457-
02/13/003120,
Tanggal 16-05-
2013, Masa Pajak
12-12-2012
No. Kode Akun Pajak: 411121,
Kode Jenis Setoran: 402, Masa
Pajak Bulan Desember 2012,
Disetor PPh Pasal 21
Honorarium Sekretariat (Bulan
November) KPU Kabupaten
Labuhanbatu Utara dalam
Rangka Pemilu Gubernur Dan
Wakil Gubernur 2013
Rp 600.000,-
3. No: 21457-
02/13/003140,
Tanggal 16-05-
2013, Masa Pajak
12-12-2012
No. Kode Akun Pajak: 411121,
Kode Jenis Setoran: 402, Masa
Pajak Bulan Desember 2012,
Disetor PPh Pasal 21
Honorarium Kelompok kerja
Penyusunan Daftar Wilayah
Dan Pembentukan Badan
Penyelenggara PPK, PPS, dan
KPPS Kabupaten Labuhanbatu
Utara Pilgubsu 2013
Rp 335.000,-
4. No: 21457-
02/13/003139,
Tanggal 16-05-
2013, Masa Pajak
12-12-2012
No. Kode Akun Pajak: 411121,
Kode Jenis Setoran: 402, Masa
Pajak Bulan Desember 2012,
Disetor PPh Pasal 21 Uang
Lembur KPU Kabupaten
Rp 93.500,-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 245
Labuhanbatu Utara Bulan
Oktober 2012
5. No: 21457-
02/13/003138,
Tanggal 16-05-
2013, Masa Pajak
12-12-2012
No. Kode Akun Pajak: 411121,
Kode Jenis Setoran: 402, Masa
Pajak Bulan Desember 2012,
Disetor PPh Pasal 21 Uang
Lembur KPU Kabupaten
Labuhanbatu Utara Bulan
November 2012
Rp 76.500,-
6. No: 21457-
02/13/003137,
Tanggal 16-05-
2013, Masa Pajak
12-12-2012
No. Kode Akun Pajak: 411121,
Kode Jenis Setoran: 402, Masa
Pajak Bulan Desember 2012,
Disetor PPh Pasal 21 Uang
Lembur KPU Kabupaten
Labuhanbatu Utara Bulan
Desember 2012
Rp 93.500,-
7. No: 21457-
02/13/003119,
Tanggal 16-05-
2013, Masa Pajak
12-12-2012
No. Kode Akun Pajak: 411124,
Kode Jenis Setoran: 104, Masa
Pajak Bulan Desember 2012,
Disetor PPh Pasal 23 Nasi
kotak dalam Rangka Rapat
Kerja/ Rakor/ BIMTEK KPU
dengan PPK
Rp 27.927,-
8. No: 21457-
02/13/003135,
Tanggal 16-05-
2013, Masa Pajak
12-12-2012
No. Kode Akun Pajak: 411211,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan Desember 2012,
Disetor PPn ATK KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara
(Bulan Desember)
Rp 681.818,-
9. No: 21457-
02/13/003127,
Tanggal 16-05-
2013, Masa Pajak
12-12-2012
No. Kode Akun Pajak: 411122,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan Desember 2012,
Disetor PPh Pasal 22 ATK KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara
(Bulan Desember)
Rp 102.273,-
10. No: 21457-
02/13/003126,
No. Kode Akun Pajak: 411211,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Rp 90.909,-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 246
Tanggal 16-05-
2013, Masa Pajak
12-12-2012
Pajak Bulan Desember 2012,
Disetor PPn, Biaya Photo Copy
KPU Kabupaten Labuhanbatu
Utara Untuk Bulan Desember
2012
11. No: 21457-
02/13/003125,
Tanggal 16-05-
2013, Masa Pajak
12-12-2012
No. Kode Akun Pajak: 411211,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan Desember 2012,
Disetor PPn Pengetikan Daftar
Pemilih (DPS, DPSHP, DPT)
Kepada H. Rori Syahputra
Tambunan (UD. Indah Colour)
Rp
2.311.641,-
12. No: 21457-
02/13/003124,
Tanggal 16-05-
2013, Masa Pajak
12-12-2012
No. Kode Akun Pajak: 411122,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan Desember 2012,
Disetor PPh Pasal 22
Pengetikan Daftar Pemilih
(DPS, DPSHP, DPT) Kepada
H. Rori Syahputra Tambunan
(UD. Indah Colour)
Rp 346.746,-
13. No: 21457-
02/13/003123,
Tanggal 16-05-
2013, Masa Pajak
12-12-2012
No. Kode Akun Pajak: 411211,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan Desember 2012,
Disetor PPn Photo Copy Daftar
Pemilih Tetap (DPT) Kepada H.
Rory Syahputra Tambunan
(UD. Indah Colour)
Rp 430.073,-
14. No: 21457-
02/13/003122,
Tanggal 16-05-
2013, Masa Pajak
12-12-2012
No. Kode Akun Pajak: 411122,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan Desember 2012,
Disetor PPh Pasal 22 Photo
Copy Daftar Pemilih Tetap
(DPT) Kepada H. Rory
Syahputra Tambunan (UD.
Indah Colour)
Rp 64.511,-
15. No: 21457-
02/13/003142,
No. Kode Akun Pajak: 411121,
Kode Jenis Setoran: 402, Masa
Rp 525.000,-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 247
Tanggal 16-05-
2013, Masa Pajak
12-12-2013
Pajak Bulan Desember 2012,
Disetor PPh Pasal 21
Honorarium (Bulan Desember)
KPU Kabupaten Labuhanbatu
Utara dalam Rangka Pemilu
Gubernur Dan Wakil Gubernur
Sumatera Utara 2013
16. No: 21457-
02/13/003141,
Tanggal 16-05-
2013, Masa Pajak
12-12-2012
No. Kode Akun Pajak: 411121,
Kode Jenis Setoran: 402, Masa
Pajak Bulan Desember 2012,
Disetor PPh Pasal 21
Honorarium Sekretariat KPU
Bulan Desember Kabupaten
Labuhanbatu Utara dalam
Rangka Pemilu Gubernur Dan
Wakil Gubernur Sumut 2013
Rp 600.000,-
17. No: 21457-
02/13/003136,
Tanggal 16-05-
2013, Masa Pajak
12-12-2012
No. Kode Akun Pajak: 411124,
Kode Jenis Setoran: 104, Masa
Pajak Bulan Desember 2012,
Disetor PPh Pasal 23 Nasi
Kotak dalam Rangka Rapat
Kerja/ Rakor/ BIMTEK KPU
Dengan PPK
Rp 27.927,-
JUMLAH Rp 6.932.325,
253. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) BULAN NOVEMBER 2012
NO.
NOMOR, TANGGAL, MASA PAJAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA
NOMOR KODE AKUN PAJAK, KODE JENIS SETORAN, MASA PAJAK, URAIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
JUMLAH
1. No: 21457-
02/13/003117,
Tanggal 16-05-
No. Kode Akun Pajak: 411211,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan Januari, PPn Atas
Rp 681.818,-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 248
2013, Masa Pajak
01-01-2013
Biaya ATK KPU Labuhanbatu
Utara
2. No: 21457-
02/13/003110,
Tanggal 16-05-
2013, Masa Pajak
01-01-2013
No. Kode Akun Pajak: 411211,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan Januari, PPn Atas
Biaya Photo Copy KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara
Rp 90.909,-
3. No: 21457-
02/13/003152,
Tanggal 16-05-
2013, Masa Pajak
11-11-2012
No. Kode Akun Pajak: 411122,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan November, Disetor
PPh Pasal 22 ATK Sekretaris
KPU Kabupaten Labuhanbatu
Utara dalam Rangka Pemilu
Gubernur Dan Wakil Gubernur
Sumatera Utara 2013
Rp 102.273,-
4. No: 21457-
02/13/003159,
Tanggal 16-05-
2013, Masa Pajak
11-11-2012
No. Kode Akun Pajak: 411211,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan November, Disetor
PPn Dokumentasi Dan
Publikasi Sekretariat KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara
dalam Rangka Pemilu
Gubernur Dan Wakil Gubernur
Sumut 2013
Rp 272.727,-
5. No: 21457-
02/13/003158,
Tanggal 16-05-
2013, Masa Pajak
11-11-2012
No. Kode Akun Pajak: 411122,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan November, Disetor
PPh Pasal 22 Dokumentasi
Dan Publikasi Sekretariat KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara
dalam Rangka Pemilu
Gubernur Dan Wakil Gubernur
Sumut 2013
Rp 40.909,-
6. No: 21457-
02/13/003112,
Tanggal 16-05-
No. Kode Akun Pajak: 411211,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan Januari, PPh
Rp 327.273,-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 249
2013, Masa Pajak
01-01-2013
Pemasangan Spanduk KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara
7. No: 21457-
02/13/003156,
Tanggal 16-05-
2013, Masa Pajak
11-11-2013
No. Kode Akun Pajak: 411121,
Kode Jenis Setoran: 402, Masa
Pajak Bulan November, Disetor
PPh Pasal 21 Pemasangan
Spanduk Sekretariat KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara
dalam Rangka Pemilu
Gubernur Dan Wakil Gubernur
Sumut Tahun 2013
Rp 49.091,-
8. No: 21457-
02/13/003155,
Tanggal 16-05-
2013, Masa Pajak
11-11-2012
No. Kode Akun Pajak: 411211,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan November, Disetor
PPn Penggandaan Model A
KWK Data Pemilih KPU dalam
Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2013
Rp 700.418,-
9. No: 21457-
02/13/003151,
Tanggal 16-05-
2013, Masa Pajak
11-11-2012
No. Kode Akun Pajak: 411211,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan November, PPn
Biaya Penggandaan Model A
KWK Data Pemilih Tahun 2013
Rp 105.063,-
JUMLAH Rp 2.370.481,
254. JUMLAH PEMBAYARAN PPn MARET 2013
NO
NOMOR, TANGGAL, MASA PAJAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA
NOMOR KODE AKUN PAJAK, NOMOR JENIS SETORAN, TANGGAL, URAIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
JUMLAH
1. No: 21457-
02/13/003300,
Tanggal 17-05-
No. Kode Akun Pajak:411211,
Nomor Jenis Setoran: 900,
Masa Pajak Bulan Maret, PPn
Rp 681.818,-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 250
2013,
Masa Pajak 03-
03-2013
atas pembayaran ATK bulan
Maet 2013 Sekretariat KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara
dalam rangka Pilgubsu Tahun
2013
2. No: 21457-
02/13/003298,
Tanggal 17-05-
2013,
Masa Pajak 03-
03-2013
No. Kode Akun Pajak : 411211,
Nomor Jenis Setoran:900,
Masa Pajak Bulan Maret, PPn
atas pembayaran Honorarium
pmemerikan & penerima
barang Logistik Bulan Februari
2013 Pilgubsu
Rp 27.500,-
3. No: 21457-
02/13/003302,
Tanggal 17-05-
2013, Masa Pajak
03-03-2013
No. Kode Akun Pajak: 411211,
Nomor Jenis Setoran: 900,
Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPn atas Pembayaran
Pengadaan & Pemasangan
spanduk rekapitulasi
penghitungan suara Pilgubsu
2013 untuk 8 PPK Cv. Pandu
Surya Utama
Rp
2.475.000,-
4. No:21457 -
02/13/003304,
Tanggal 17-05-
2013, Masa Pajak
03-03-2013
No. Kode Akun Pajak 411211
Nomor Jenis Setoran: 900,
Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPn atas Pembayaran
spanduk & poster pasangan
calon Gubenur&Wakil gubernur
2013 kepada Cv. Pandu Surya
Utama
Rp.370.454,-
5. No:21457 -
02/13/003305,
Tanggal 17-05-
2013, Masa Pajak
03-03-2013
No. Kode Akun Pajak 411122
Nomor Jenis Setoran: 900,
Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPn Pasal 22 atas
Pembayaran spanduk & poster
pasangan calon
Gubenur&Wakil gubernur 2013
kepada Cv. Pandu Surya
Rp. 55.568,-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 251
Utama
6. No:21457-
02/13/003291,
Tanggal 17-05-
2013, Masa Pajak
03-03-2013
No. Kode Akun Pajak 411211
Nomor Jenis Setoran: 900,
Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPn Atas pembayaran
pendistribusian Logistik Pemilu
Gubernur & Wakil Gubernur
2013. Sdr Tosip Tanjung (CV.
Tunggal Perkasa) tanggal 18
Februari 2013
Rp
3.272.000.
7. No: 21457-
02/13/003297,
Tanggal 17-05-
2013, Masa Pajak
03-03-2013
No. Kode Akun Pajak 411211
Nomor Jenis Setoran: 900,
Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPn atas Pembayaran Service
Gedung Rapat Pleno terbuka
Rekapitulasi suara Pilgubsu
tahun 2013 tanggal 12 Maret
2013
Rp 200.000,-
8. No: 21457-
02/13/003287,
Tanggal 17-05-
2013, Masa Pajak
03-03-2013
No. Kode Akun Pajak 411122
Nomor Jenis Setoran: 900,
Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPn Pasal 22 atas
Pembayaran Service Gedung
Rapat Pleno terbuka
Rekapitulasi suara Pilgubsu
tahun 2013 tanggal 12 Maret
2013
Rp 200.000,-
9. No: 21457-
02/13/003284,
Tanggal 17-05-
2013, Masa Pajak
03-03-2013
No. Kode Akun Pajak: 411121,
Nomor Jenis Setoran: 402,
Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPn Pasal 21 Atas
Pembayaran Kelompok Kerja
Bimtek/Simulasi
penyelenggaraaan Pemilihan
Kepala Daerah & Wakil Kepala
Daerah 2013
Rp 465.000,-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 252
JUMLAH Rp 7.747.340,
255. JUMLAH PEMBAYARAN PPh MARET 2013
NO
NOMOR, TANGGAL, MASA PAJAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA
NOMOR KODE AKUN PAJAK, NOMOR JENIS SETORAN, TANGGAL, URAIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
JUMLAH
1. No: 21457-
02/13/003299,
Tanggal 17-05-2013,
Masa Pajak 03-03-
2013
No. Kode Akun Pajak: 411122,
Nomor Jenis Setoran:900,
Masa Pajak Bulan Maret ,PPh
pasal 22 atas Pembayaran
Bulan Maret 2013 Sekretariat
KPU Labura Pilgubsu 2013
Rp 102.272,-
2. No: 21457-
02/13/003301,
Tanggal 17-05-2013,
Masa Pajak 03-03-
2013
No. Kode Akun Pajak : 411121,
Nomor Jenis Setoran: 900,
Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPh Pasal 21 atas
Pembayaran sortir/ Pelipatan
Surat Suara dalam rangka
Pemilu Gubernur & Wakil
Gubernur Sumut 2013
Rp 168.750,-
3. No:21457-
02/13/003303,
Tanggal 17-05-2013,
Masa Pajak 03-03-
2013
No. Kode Akun Pajak 411122
Nomor Jenis Setoran: 402,
Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPh Pasal 22 Atas
Pembayaran pengadaan &
pemasangan spanduk
Rekapitulasi penghitungan
suara Pilgubsu 2013 untuk 8
PPK Se-Labura Cv. Pandu
Surya Utama
Rp 371.250.-
4. No: 21457-
02/13/003308,
Tanggal 17-05-2013,
Masa Pajak 03-03-
No. Kode Akun Pajak : 411121,
Nomor Jenis Setoran:900,
Masa Pajak Bulan Maret, PPh
Pasal 21 atas pembayaran
Rp. 190.000,-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 253
2013 Honorarium kelompok kerja
rekapitulasi penghitungan
perolehan suara Pilgubsu 2013
bulan Maret 2013
5. No: 21457-
02/13/003307,
Tanggal 17-05-2013,
Masa Pajak 03-03-
2013
No. Kode Akun Pajak : 411121,
Nomor Jenis Setoran:402,
Masa Pajak Bulan Maret, PPh
Pasal 21 atas pembayaran
Honorarium (Bulan Maret 2013)
KPU Labura dalam rangka
Pemilu Gubernur & wakil
Gubernur 2013
Rp 525.000,-
6. No: 21457-
02/13/003286,
Tanggal 17-05-2013,
Masa Pajak 03-03-
2013
No. Kode Akun Pajak : 411121,
Nomor Jenis Setoran: 402,
Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPh Pasal 21 atas
Pembayaran Honorarium
sekretariat (Bulan Maret 2013
KPU Labura dibayarkan Honor
Tenaga Pelaksana (Bulan
Maret) KPU Labura
Rp 600.000,-
7. No: 21457-
02/13/003289,
Tanggal 17-05-2013,
Masa Pajak 03-03-
2013
No. Kode Akun Pajak: 411121,
Nomor Jenis Setoran: 402,
Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPh Pasal 21 atas pembayaran
Honorarium Tenaga Pelaksana
(Bulan Maret 2013) KPU
Labura
Rp 50.000,-
8. No:21457 -
02/13/003294,
Tanggal 17-05-2013,
Masa Pajak 03-03-
2013
No. Kode Akun Pajak 411124
Nomor Jenis Setoran: 104,
Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPh Pasal 23 atas
Pembayaran pendistribusian
Logistik Pilgubsu 2013 Sdr.
Tosip Tanjung (CV. Tunggal
Perkasa) Tanggal 18 Februari
2013
Rp.654.400,-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 254
9. No: 21457-
02/13/137003288,
Tanggal 17-05-2013,
Masa Pajak 03-03-
2013
No. Kode Akun Pajak: 411122,
Nomor Jenis Setoran:900,
Masa Pajak Bulan Maret ,PPh
Pasal 32 Atas Pembayaran
makan-minum Rapat Pleno
terbuka Rekapitulasi suara
Pilgubsu tahun 2013 tanggal 12
Maret 2013
Rp 300.000,-
1
0.
No: 21457-
02/13/003290,
Tanggal 17-05-2013,
Masa Pajak 03-03-
2013
No. Kode Akun Pajak : 411121,
Nomor Jenis Setoran:402,
Masa Pajak Bulan Maret, PPh
Pasal 21 atas pembayaran
Honor Narasumber Kegiatan
Bimtek KPU dengan PPk
dalam Pilgubsu
Rp 50.000-
1
1.
No: 21457-
02/13/003306,
Tanggal 17-05-2013,
Masa Pajak 03-03-
2013
No.Kode Akun Pajak : 411121,
Nomor Jenis Setoran: 402,
Masa Pajak Bulan Maret 2013,
PPh Pasal 21 atas
Pembayaran Honor
Narasumber kegiatan Raker
KPU dengan PPK dalam
Pilgubsu Tahun 2013
Rp 50.000,-
JUMLAH Rp 3.061.672,
256. JUMLAH PEMBAYARAN PPn FEBRUARI 2013
NO
NOMOR, TANGGAL, MASA PAJAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA
NOMOR KODE AKUN PAJAK, NOMOR JENIS SETORAN, TANGGAL, URAIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
JUMLAH
1.
No:21457 -
02/13/003309,
Tanggal 17-05-2013,
Masa Pajak 02-02-
2013
No. Kode Akun Pajak 411211
Nomor Jenis Setoran: 900,
Masa Pajak Bulan Februari
2013, PPn atas Pembayaran
Biaya Sewa Gedung pelipatan
Rp 909.090,-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 255
suara & penyimpanan Logistik
2.
No:21457 -
02/13/003311,
Tanggal 17-05-2013,
Masa Pajak 02-02-
2013
No. Kode Akun Pajak 411128
Nomor Jenis Setoran: 403,
Masa Pajak Bulan Februari
2013, PPn Pasal 4 ayat 2 atas
Pembayaran biaya sewa
gudang pelipatan suara &
penyimpanan Logistik
Rp 909.090,-
3.
No:21457-
02/13/003316,
Tanggal 17-05-2013,
Masa Pajak 02-02-
2013
No. Kode Akun Pajak 411211
Nomor Jenis Setoran: 900,
Masa Pajak Bulan Februari
2013, PPn Atas pembayaran
ATK KPU Labura
Rp 681.818,-
4.
No: 21457-
02/13/00322,
Tanggal 17-05-2013,
Masa Pajak 02-02-
2013
No. Kode Akun Pajak:411121,
Nomor Jenis Setoran: 402,
Masa Pajak Bulan Februari,
PPn atas biaya Narasumber
dalam Rangka Soasialisasi
Pilgubsu Tahun 2013
Rp 1.700.000,-
5.
No: 21457-
02/13/003319,
Tanggal 17-05-2013,
Masa Pajak 02-02-
2013
No. Kode Akun Pajak : 411211,
Nomor Jenis Setoran: 900,
Masa Pajak Bulan Februari
2013, PPn biaya cetak bahan-
bahan sosialisai Pilgubsi tahun
2013 di sekolah-sekolah
Kabupaten Labura
Rp 394.091,-
JUMLAH Rp 4.594.089,
257. JUMLAH PEMBAYARAN PPh FEBRUARI 2013
NO
NOMOR, TANGGAL, MASA PAJAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA
NOMOR KODE AKUN PAJAK, NOMOR JENIS SETORAN, TANGGAL, URAIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
JUMLAH
1. No:21457-
02/13/003310,
No. Kode Akun Pajak 411121
Nomor Jenis Setoran: 402,
Rp 540.000.-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 256
Tanggal 17-05-2013,
Masa Pajak 02-02-
2013
Masa Pajak Bulan Februari
2013, PPh Pasal 21 Atas
Pembayaran Honorarium
Kelompok Kerja Sosialisasi
untuk Bulan Desember 2013 &
Februari 2013
2. No: 21457-
02/13/003314,
Tanggal 17-05-2013,
Masa Pajak 02-02-
2013
No. Kode Akun Pajak : 411121,
Nomor Jenis Setoran:402,
Masa Pajak Bulan Februari,
PPh Pasal 21 atas pembayaran
Honorarium kelompok kerja
Logistik untuk Bulan Februari &
Maret 2013
Rp 395.000,-
3. No: 21457-
02/13/003313,
Tanggal 17-05-2013,
Masa Pajak 02-02-
2013
No. Kode Akun Pajak : 411121,
Nomor Jenis Setoran:402,
Masa Pajak Bulan Februari,
PPh Pasal 21 atas pembayaran
Honorarium KPU Kabupaten
Labura Bulan Februari 2013
Rp 525.000,-
4. No: 21457-
02/13/003212,
Tanggal 17-05-2013,
Masa Pajak 02-02-
2013
No. Kode Akun Pajak : 411121,
Nomor Jenis Setoran: 402,
Masa Pajak Bulan Februari
2013, PPh Pasal 21 atas
Pembayaran Honorarium
sekretariat KPU Labura Bulan
Februari 2013
Rp 600.000,-
5. No: 21457-
02/13/003315,
Tanggal 17-05-2013,
Masa Pajak 02-02-
2013
No. Kode Akun Pajak: 411121,
Nomor Jenis Setoran: 402,
Masa Pajak Bulan Februari
2013, PPh Pasal 21 atas
pembayaran Honorarium
Tenaga Pelaksana KPU Bulan
Februari 2013
Rp 50.000,-
6. No:21457 -
02/13/003317,
Tanggal 17-05-2013,
Masa Pajak 02-02-
No. Kode Akun Pajak 411122
Nomor Jenis Setoran: 900,
Masa Pajak Bulan Februari
2013, PPh Pasal 22 atas ATK
Rp 102.272,-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 257
2013 KPU Kabupaten Labura
7. No:21457 -
02/13/003318,
Tanggal 17-05-2013,
Masa Pajak 02-02-
2013
No. Kode Akun Pajak 41122
Nomor Jenis Setoran: 900,
Masa Pajak Bulan Februari
2013, PPh Pasal 22 atas biaya
poto copy KPU Labura Bulan
Februari 2013
Rp 90.909,-
8. No: 21457-
02/13/003321,
Tanggal 17-05-2013,
Masa Pajak 02-02-
2013
No. Kode Akun Pajak: 411124,
Nomor Jenis Setoran:104,
Masa Pajak Bulan
Februari,PPh pasal 23 biaya
snack dalam Rangka Sosialisai
Pilgubsu Tahun 2013
Rp 267.273,-
9. No: 21457-
02/13/003320,
Tanggal 17-05-2013,
Masa Pajak 02-02-
2013
No. Kode Akun Pajak : 411122,
Nomor Jenis Setoran:900,
Masa Pajak Bulan Februari,
PPh pasal 22 biaya cetak
bahan dalam rangka ssoialisasi
Pilgubsu tahun 2013 di
sekolah-sekolah Kabupaten
Labura
Rp 52.364,-
JUMLAH Rp 2.622.818,
258. JUMLAH PEMBAYARAN PPn JANUARI 2013
NO.
NOMOR, TANGGAL, MASA PAJAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA
NOMOR KODE AKUN PAJAK, KODE JENIS SETORAN, TANGGAL, URAIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
JUMLAH
1. No: 21457-
02/13/003157,
Tanggal 16-05-2013,
Masa Pajak 11-11-
2013
No. Kode Akun Pajak: 411211,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan November, Disetor
PPn Pemasang Spanduk
sekretariat KPU Labuhanbatu
Utara dalam rangka Pemilu
Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Utara Tahun 2013
Rp 327.273
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 258
2. No: 21457-
02/13/003153,
Tanggal 16-05-2013,
Masa Pajak 11-11-
2012
No. Kode Akun Pajak: 411211,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan November, Disetor
PPn ATK Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Labuhanbatu Utara
dalam Rangka Pemilu
Gubernur Dan Wakil Gubernur
Sumut 2013
Rp 681.818,-
3. No: 21457-
02/13/003154,
Tanggal 16-05-2013,
Masa Pajak 11-11-
2012
No. Kode Akun Pajak: 411211,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan November, PPn
Biaya Photo Copy Sekretariat
KPU Kabupaten Labuhanbatu
Utara
Rp 90.909
JUMLAH Rp 1.100.000,
259. JUMLAH PEMBAYARAN PPh JANUARI 2013
NO.
NOMOR, TANGGAL, MASA PAJAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA
NOMOR KODE AKUN PAJAK, KODE JENIS SETORAN, TANGGAL, URAIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
JUMLAH
1. No: 21457-
02/13/003111,
Tanggal 16-05-2013,
Masa Pajak 01-01-
2013
No. Kode Akun Pajak: 411121,
Kode Jenis Setoran: 402, Masa
Pajak Bulan Januari, Disetor
PPh Pasal 21 Biaya
Honorarium Kelompok Kerja
Pemutakhiran Data
Rp 360.000,-
2. No: 21457-
02/13/003113,
Tanggal 16-05-2013,
Masa Pajak 01-01-
2013
No. Kode Akun Pajak: 411122,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan Januari, Disetor
PPh Pasal 22 atas biaya
pemasangan spanduk KPU
Labuhanbatu Utara
Rp 49.091,-
3. No: 21457-
02/13/003114,
No. Kode Akun Pajak: 411121,
Kode Jenis Setoran: 402, Masa
Rp 525.000,-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 259
Tanggal 16-05-2013,
Masa Pajak 01-01-
2013
Pajak Bulan Januari, Disetor
PPh Pasal 21 Atas Honorarium
Anggota KPU Kabupaten
Labuhanbatu Utara Untuk
Bulan Januari 2013
4. No: 21457-
02/13/003115,
Tanggal 16-05-2013,
Masa Pajak 01-01-
2013
No. Kode Akun Pajak: 411121,
Kode Jenis Setoran: 402, Masa
Pajak Bulan Januari, Disetor
PPh Pasal 21 Atas
Pembayaran Honorarium
Sekretariat KPU Kabupaten
Labuhanbatu Utara Untuk
Bulan Januari 2103
Rp 600.000,-
5. No: 21457-
02/13/003116,
Tanggal 16-05-2013,
Masa Pajak 01-01-
2013
No. Kode Akun Pajak: 411121,
Kode Jenis Setoran: 402, Masa
Pajak Bulan Januari, Disetor
PPh Pasal 21 Atas
Pembayaran Honorarium
Tenaga Pelaksana KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara
Untuk Bulan Januari 2013
Rp 50.000,-
6. No: 21457-
02/13/003118,
Tanggal 16-05-2013,
Masa Pajak 01-01-
2013
No. Kode Akun Pajak: 411122,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan Januari, Disetor
PPh Pasal 22 Atas Biaya ATK
Kabupaten Labuhanbatu Utara
Rp 102.272,-
JUMLAH Rp 1.686.363,
260. JUMLAH PEMBAYARAN PPn DESEMBER 2012
NO.
NOMOR, TANGGAL, MASA PAJAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA
NOMOR KODE AKUN PAJAK, KODE JENIS SETORAN, MASA PAJAK, URAIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
JUMLAH
1. No: 21457-
02/13/003135,
Tanggal 16-05-2013,
No. Kode Akun Pajak: 411211,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan Desember 2012,
Rp 681.818,-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 260
Masa Pajak 12-12-
2012
Disetor PPn ATK KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara
(Bulan Desember)
2. No: 21457-
02/13/003126,
Tanggal 16-05-2013,
Masa Pajak 12-12-
2012
No. Kode Akun Pajak: 411211,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan Desember 2012,
Disetor PPn, Biaya Photo Copy
KPU Kabupaten Labuhanbatu
Utara Untuk Bulan Desember
2012
Rp 90.909,-
3. No: 21457-
02/13/003125,
Tanggal 16-05-2013,
Masa Pajak 12-12-
2012
No. Kode Akun Pajak: 411211,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan Desember 2012,
Disetor PPn Pengetikan Daftar
Pemilih (DPS, DPSHP, DPT)
Kepada H. Rori Syahputra
Tambunan (UD. Indah Colour)
Rp 2.311.641,-
4. No: 21457-
02/13/003123,
Tanggal 16-05-2013,
Masa Pajak 12-12-
2012
No. Kode Akun Pajak: 411211,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan Desember 2012,
Disetor PPn Photo Copy Daftar
Pemilih Tetap (DPT) Kepada H.
Rory Syahputra Tambunan
(UD. Indah Colour)
Rp 430.073,-
JUMLAH Rp 3.514.441,
261. JUMLAH PEMBAYARAN PPh DESEMBER 2012
NO
NOMOR, TANGGAL, MASA PAJAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA
NOMOR KODE AKUN PAJAK, KODE JENIS SETORAN, MASA PAJAK, URAIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
JUMLAH
1. No: 21457-
02/13/003121,
Tanggal 16-05-2013,
Masa Pajak 12-12-
No. Kode Akun Pajak: 411121,
Kode Jenis Setoran: 402, Masa
Pajak Bulan Desember 2012,
Disetor PPh Pasal 21
Rp 525.000,-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 261
2012 Honorarium Sekretariat (Bulan
November) KPU Kabupaten
Labuhanbatu Utara dalam
Rangka Pemilu Gubernur Dan
Wakil Gubernur 2013
2. No: 21457-
02/13/003120,
Tanggal 16-05-2013,
Masa Pajak 12-12-
2012
No. Kode Akun Pajak: 411121,
Kode Jenis Setoran: 402, Masa
Pajak Bulan Desember 2012,
Disetor PPh Pasal 21
Honorarium Sekretariat (Bulan
November) KPU Kabupaten
Labuhanbatu Utara dalam
Rangka Pemilu Gubernur Dan
Wakil Gubernur 2013
Rp 600.000,-
3. No: 21457-
02/13/003140,
Tanggal 16-05-2013,
Masa Pajak 12-12-
2012
No. Kode Akun Pajak: 411121,
Kode Jenis Setoran: 402, Masa
Pajak Bulan Desember 2012,
Disetor PPh Pasal 21
Honorarium Kelompok kerja
Penyusunan Daftar Wilayah
Dan Pembentukan Badan
Penyelenggara PPK, PPS, dan
KPPS Kabupaten Labuhanbatu
Utara Pilgubsu 2013
Rp 335.000,-
4. No: 21457-
02/13/003139,
Tanggal 16-05-2013,
Masa Pajak 12-12-
2012
No. Kode Akun Pajak: 411121,
Kode Jenis Setoran: 402, Masa
Pajak Bulan Desember 2012,
Disetor PPh Pasal 21 Uang
Lembur KPU Kabupaten
Labuhanbatu Utara Bulan
Oktober 2012
Rp 93.500,-
5. No: 21457-
02/13/003138,
Tanggal 16-05-2013,
Masa Pajak 12-12-
2012
No. Kode Akun Pajak: 411121,
Kode Jenis Setoran: 402, Masa
Pajak Bulan Desember 2012,
Disetor PPh Pasal 21 Uang
Lembur KPU Kabupaten
Labuhanbatu Utara Bulan
Rp 76.500,-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 262
November 2012
6. No: 21457-
02/13/003137,
Tanggal 16-05-2013,
Masa Pajak 12-12-
2012
No. Kode Akun Pajak: 411121,
Kode Jenis Setoran: 402, Masa
Pajak Bulan Desember 2012,
Disetor PPh Pasal 21 Uang
Lembur KPU Kabupaten
Labuhanbatu Utara Bulan
Desember 2012
Rp 93.500,-
7. No: 21457-
02/13/003119,
Tanggal 16-05-2013,
Masa Pajak 12-12-
2012
No. Kode Akun Pajak: 411124,
Kode Jenis Setoran: 104, Masa
Pajak Bulan Desember 2012,
Disetor PPh Pasal 23 Nasi
kotak dalam Rangka Rapat
Kerja/ Rakor/ BIMTEK KPU
dengan PPK
Rp 27.927,-
8. No: 21457-
02/13/003127,
Tanggal 16-05-2013,
Masa Pajak 12-12-
2012
No. Kode Akun Pajak: 411122,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan Desember 2012,
Disetor PPh Pasal 22 ATK KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara
(Bulan Desember)
Rp 102.273,-
9. No: 21457-
02/13/003124,
Tanggal 16-05-2013,
Masa Pajak 12-12-
2012
No. Kode Akun Pajak: 411122,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan Desember 2012,
Disetor PPh Pasal 22
Pengetikan Daftar Pemilih
(DPS, DPSHP, DPT) Kepada
H. Rori Syahputra Tambunan
(UD. Indah Colour)
Rp 346.746,-
1
0.
No: 21457-
02/13/003122,
Tanggal 16-05-2013,
Masa Pajak 12-12-
2012
No. Kode Akun Pajak: 411122,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan Desember 2012,
Disetor PPh Pasal 22 Photo
Copy Daftar Pemilih Tetap
(DPT) Kepada H. Rory
Syahputra Tambunan (UD.
Indah Colour)
Rp 64.511,-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 263
1
1.
No: 21457-
02/13/003142,
Tanggal 16-05-2013,
Masa Pajak 12-12-
2013
No. Kode Akun Pajak: 411121,
Kode Jenis Setoran: 402, Masa
Pajak Bulan Desember 2012,
Disetor PPh Pasal 21
Honorarium (Bulan Desember)
KPU Kabupaten Labuhanbatu
Utara dalam Rangka Pemilu
Gubernur Dan Wakil Gubernur
Sumatera Utara 2013
Rp 525.000,-
1
2.
No: 21457-
02/13/003141,
Tanggal 16-05-2013,
Masa Pajak 12-12-
2012
No. Kode Akun Pajak: 411121,
Kode Jenis Setoran: 402, Masa
Pajak Bulan Desember 2012,
Disetor PPh Pasal 21
Honorarium Sekretariat KPU
Bulan Desember Kabupaten
Labuhanbatu Utara dalam
Rangka Pemilu Gubernur Dan
Wakil Gubernur Sumut 2013
Rp 600.000,-
1
3.
No: 21457-
02/13/003136,
Tanggal 16-05-2013,
Masa Pajak 12-12-
2012
No. Kode Akun Pajak: 411124,
Kode Jenis Setoran: 104, Masa
Pajak Bulan Desember 2012,
Disetor PPh Pasal 23 Nasi
Kotak dalam Rangka Rapat
Kerja/ Rakor/ BIMTEK KPU
Dengan PPK
Rp 27.927,-
JUMLAH Rp 3.417.884,
262. JUMLAH PEMBAYARAN PPn NOVEMBER 2012
NO.
NOMOR, TANGGAL, MASA PAJAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA
NOMOR KODE AKUN PAJAK, KODE JENIS SETORAN, MASA PAJAK, URAIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
JUMLAH
1. No: 21457-
02/13/003117,
Tanggal 16-05-2013,
Masa Pajak 01-01-
No. Kode Akun Pajak: 411211,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan Januari, PPn Atas
Biaya ATK KPU Labuhanbatu
Rp 681.818,-
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 264
2013 Utara
2. No: 21457-
02/13/003110,
Tanggal 16-05-2013,
Masa Pajak 01-01-
2013
No. Kode Akun Pajak: 411211,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan Januari, PPn Atas
Biaya Photo Copy KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara
Rp 90.909,-
3. No: 21457-
02/13/003159,
Tanggal 16-05-2013,
Masa Pajak 11-11-
2012
No. Kode Akun Pajak: 411211,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan November, Disetor
PPn Dokumentasi Dan
Publikasi Sekretariat KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara
dalam Rangka Pemilu
Gubernur Dan Wakil Gubernur
Sumut 2013
Rp 272.727,-
4. No: 21457-
02/13/003155,
Tanggal 16-05-2013,
Masa Pajak 11-11-
2012
No. Kode Akun Pajak: 411211,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan November, Disetor
PPn Penggandaan Model A
KWK Data Pemilih KPU dalam
Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2013
Rp 700.418,-
5. No: 21457-
02/13/003151,
Tanggal 16-05-2013,
Masa Pajak 11-11-
2012
No. Kode Akun Pajak: 411211,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan November, PPn
Biaya Penggandaan Model A
KWK Data Pemilih Tahun 2013
Rp 105.063,-
JUMLAH Rp 1.850.935,
263. JUMLAH PEMBAYARAN PPh NOVEMBER 2012
NO.
NOMOR, TANGGAL, MASA PAJAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA
NOMOR KODE AKUN PAJAK, KODE JENIS SETORAN, MASA PAJAK, URAIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
JUMLAH
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 265
1. No: 21457-
02/13/003152,
Tanggal 16-05-2013,
Masa Pajak 11-11-
2012
No. Kode Akun Pajak: 411122,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan November, Disetor
PPh Pasal 22 ATK Sekretaris
KPU Kabupaten Labuhanbatu
Utara dalam Rangka Pemilu
Gubernur Dan Wakil Gubernur
Sumatera Utara 2013
Rp 102.273,-
2. No: 21457-
02/13/003158,
Tanggal 16-05-2013,
Masa Pajak 11-11-
2012
No. Kode Akun Pajak: 411122,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan November, Disetor
PPh Pasal 22 Dokumentasi
Dan Publikasi Sekretariat KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara
dalam Rangka Pemilu
Gubernur Dan Wakil Gubernur
Sumut 2013
Rp 40.909,-
3. No: 21457-
02/13/003112,
Tanggal 16-05-2013,
Masa Pajak 01-01-
2013
No. Kode Akun Pajak: 411211,
Kode Jenis Setoran: 900, Masa
Pajak Bulan Januari, PPh
Pemasangan Spanduk KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara
Rp 327.273,-
4. No: 21457-
02/13/003156,
Tanggal 16-05-2013,
Masa Pajak 11-11-
2013
No. Kode Akun Pajak: 411121,
Kode Jenis Setoran: 402, Masa
Pajak Bulan November, Disetor
PPh Pasal 21 Pemasangan
Spanduk Sekretariat KPU
Kabupaten Labuhanbatu Utara
dalam Rangka Pemilu
Gubernur Dan Wakil Gubernur
Sumut Tahun 2013
Rp 49.091,-
JUMLAH Rp 519.546,- 264. 1 (satu) unit CPU merk Leonovo Kode 3100102001110;
265. 1 (satu) unit CPU merk Leonovo Kode 187575RP4R8YMGDM;
266. 1 (satu) unit Laptop merk Acer SNID 33703733366 Dengan Chaarger;
267. 1 (satu) unit Laptop merk Leonovo S/N CB15877818 Dengan
Chaarger;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN halaman 266
268. 1 (satu) unit Hard Disc Eksternal 500GB S/N: 2GHWP R3H;
269. 1 (satu) unit Labtop merk Toshiba Serial No : 6A3456789Q. Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Yafit Ham, M.Pd ;
9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua
tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,-(dua ribu
lima ratus rupiah.).
Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Mejelis Hakim pada hari
Kamis tanggal 24 Nopember 2016 oleh kami: CICUT SUTIARSO sebagai Ketua
Majelis, AGUSTINUS SILALAHI, SH. MH Hakim Tinggi dan DR. MANGASA
MANURUNG, SH.MKn Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing
sebagai hakim anggota. Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Medan tanggal 10 Nopember 2016 No: 317/Pen.Pid.Sus.TPK/2016/PT-Mdn
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari
Jumat tanggal 2 Desember 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim
anggota, serta TAHI PURBA, SH Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tidak
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penasihat hukumnya;