P U T U S A N · 2015-04-02 · Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 86/Pdt/2015/PT.Bdg. P U T U S A N Nomor 86/Pdt/2015/PT.Bdg. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 86/Pdt/2015/PT.Bdg.

P U T U S A N

Nomor 86/Pdt/2015/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara antara: ------------------------------------------------------------------

dr. S U R A D I : Partikulir, bertempat tinggal di Kampung Nyencle, Rt.02,

Rw.01, Cilangkap-Cimanggis, Depok-Jawa Barat, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus, tertanggal memberi Kuasa kepada

OTTO de RUITER, SH. Advokat & Konsultan Hukum,

berkedudukan Kantor pada Law Firm : OTTO de RUITER &

PARTNERS di Menara BCA Grand Indonesia 50/F, Jalan

M.H.Thamrin Nomor : 1 Jakarta Pusat (Head Office) dan di

Jalan Muh.Yamin No.27 Makasar (Branch Office), pada

tanggal 22 Februari 2013 Penggugat meninggal dunia,

selanjutnya ahli waris dr Suradi yang bernama FINA KRISTI

dan KARUNDRA KRISTI, keduanya mahasiswa, tinggal di

Telaga Permai No 1 RT 01 RW 019 Kelurahan Cilangkap

Kecamatan Tapos Kota Depok yang merupakan anak kandung

dari Alm. dr Suradi pada tanggal 20 Maret 2013 memberikan

kuasa kepada OTTO de RUITER, SH untuk melanjutkan

gugatan semula untuk selanjutnya disebut sebagai

Pembanding semula Penggugat ;------------------------------------

L a w a n

1. DWIANA PERLA, Isteri dari Almarhum Mochamad Jamhari, dari dan

sebagai demikian selaku Ahli Waris Mochamad Jamhari dan

selaku Wali dari anak-anaknya yang belum dewasa, bertempat

tinggal di Jalan Johar baru V Nomor : 17, Rt.01, Rw.011,

Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru-Jakarta Pusat,

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding- I semula

Tergugat - I;------------------------------------------------------------------

2. Ny.WIDANINGSIH, bertempat tinggal di Perumahan Griya Telaga Permai,

Blok D 3, Nomor : 1, Rt.05, Rw.19, Jalan Raya Bogor Km.40,2,


Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos-Depok, untuk

selanjutnya disebut sebagai Terbanding- II Tergugat - II;-------

3. Dokter Gigi DJUFRI DJAMAAN : bertempat tinggal di Jalan Pondok Kopi

2/10, Rt.006, Rw.009, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan

Duren Sawit-Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai

Terbanding- III semula Tergugat - III;--------------------------------

4. Ny.BETTY ERITA SIMANJUNTAK, bertempat tinggal di Lembah Hijau

Goble C-8/09, Rt.06, Rw.13, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan

Cimanggis, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai

Terbanding- IV semula Tergugat - IV;-------------------------------

5. SUWANDI SISWANTO, bertempat tinggal di Jalan Korma Blok O Nomor :

13, Rt.03, Rw.13, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji,

Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding- V

semula Tergugat - V;------------------------------------------------------

6. ADIT HINANTO, bertempat tinggal di Jalan Korma Blok O Nomor : 13, Rt.03,

Rw.13, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok,

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding- VI semula

Tergugat - VI;

7. SYAMSUL FARYETI, SH. Notaris dan PPAT, berkedudukan di Jalan Raya

Bogor, Km.30, Nomor : 28, Cimanggis-Kota Depok, untuk

selanjutnya disebut sebagai Terbanding- VII semula

Tergugat - VII;--------------------------------------------------------------

8. Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, berkedudukan di Kompleks

Sub.Perkantoran Kota Depok, Jalan Boulevard Kota Kembang,

Sektor Anggrek Kota Kembang-Depok, untuk selanjutnya

disebut sebagai Terbanding- VIII semula Tergugat VIII;-------

Pengadilan Tinggi tersebut; ----------------------------------------------------------

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini; --------------------------------------------------------------------------------

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 30

Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok

pada tanggal 27 Nopember 2012 dibawah register No. 171 / PDT. G / 2012 /

PN. DPK. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-------------------------------


1). Bahwa Penggugat adalah Pemilik tanah yang terletak di Kelurahan

Cilangkap, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, setempat dikenal sebagai

tanah ber- Sertipikat Nomor : 50/Kel.Cilangkap, seluas : 1.555 m2; keduanya

dahulu tercatat atas nama Penggugat, untuk selanjutnya disebut sebagai

Obyek Sengketa;-------------------------------------------------------------------------------

2). Bahwa pada awal tahun 2001, Penggugat akan berangkat ke Amerika

Serikat, Almarhum Mochamad Jamhari (suami Tergugat – 1) meminjam

kedua Sertifipat Obyek Sengketa tersebut kepada Tergugat – II dengan

alasan bahwa di atas obyek sengketa dimaksud akan dibangunin rumah

kontrakan;---------------------------------------------------------------------------------------

3). Bahwa namun demikian, ternyata pada tahun 2002 Obyek Sengketa telah

dijual oleh suami Tergugat – I tersebut, masing-masing kepada :-----------------

- Tergugat – III pada tanggal 3 April 2002 seluas : 1.555 m2 berdasarkan

Akta Jual Beli Nomor : 250/2002 di hadapan Tergugat – VII;--------------------

- Tergugat – IV pada tanggal 4 April 2002 seluas : 187 m2 berdasarkan Akta

Jual Beli Nomor : 263/2002 di hadapan Tergugat – VII;---------------------------

- Tergugat – V yang bertindak selaku Wali dari Tergugat – V pada tanggal 4

April 2002 seluas : 170 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 264/2002 di

hadapan Tergugat – VII;-------------------------------------------------------------------

- Dirinya sendiri in casu Almarhum Mochamad Jamhari suami Tergugat – I

pada tanggal 6 Mei 2002 seluas : 250 m2 berdasarkan Akta Jual Beli

Nomor : 353/2002 di hadapan Tergugat – VII;---------------------------------------

4). Bahwa ternyata transaksi jual beli atas Obyek Sengketa tersebut dibuat

secara melawan hukum, karena seakan-akan transaksi tersebut dilakukan

oleh Penggugat dengan persetujuan Tergugat – II, padahal dilakukan sendiri

oleh Suami Tergugat – I bersama-sama dengan Para Tergugat lainnya tanpa

kehadiran Penggugat maupun Tergugat – II karena pada saat itu Penggugat

dan Tergugat – II masih berada di Amerika Serikat;----------------------------------

5). Bahwa atas perbuatan yang memalsukan tanda tangan Penggugat dan

Isterinya tersebut, Penggugat telah pernah mengajukan Laporan Resmi ke

Pihak Kepolisian Republik Indonesia in casu Polres Kota Depok berdasarkan

Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan Nomor : STPLP / 2810 / K /

XI / 2010 / Resta Depok tertanggal 18 Nopember 2010, namun karena

Almarhum Mochamad Jamhari selaku Terlapor telah meninggal dunia maka

sampai dengan saat ini Penggugat belum mendapatkan kepastian

pengaduan dimaksud;-----------------------------------------------------------------------


6). Bahwa dengan demikian semua transaksi jual beli dimaksud adalah melaan

hukum dan melawan hak, karena dilakukan bukan olehPengugat yang

merupakan Pemilik Sah atas Obyek Sengketa, dan olehkarenanya semua

Akta Jual Beli atas Obyek atas Obyek Sengketa dimaksud haru dinyatkan

tidak sah dan harus dibatalkan, demikian pula apabila telah terbit Sertipikat

yang didasarkan pada Akta-akta Jual Beli tersebut yang tercatat atas nama

Suami Tergugat-I dan atau Tergugat-I, III, IV, V dan VI, maka Sertipikat atas

Obyek Sengketa tersebut harus dinyatakan tidak mengikat di atas Obyek

Sengketa;---------------------------------------------------------------------------------------

7). Bahwa oleh karena perbautan transaksi atas Obyek Sengketa adalah

perbuatan melawan hukum, maka apabila Tergugat-VIII telah melakukan

pemecahan dan tau balik nama ke atas nama Tergugat-Tergugat lainnya

atas Sertipikat Nomor :50 dan 51/Cilangkap tersebut, adalah berdasar

menurut hukum apabila Tergugat-VIII diperintahkan untuk mencoret nama-

nama Tergugat-Tergugat lainnya tersebut dan mencatat kembali nama

Penggugat di dalamnya;----------------------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil hukum kami tersebut di atas,

maka dengan segala kerendahan hati kami mohon kiranya Majelis Hakim

Yang Mulia berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara

ini, dengan amar putusan sebagaimana kami mohonkan berikut ini :------------

1). Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;----------------------------

2). Menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah atas tanah Obyek Sengketa;-

3). Menyatakan Perbuatan Suami Tergugat- I yang menjual Obyek Sengketa

kepada :-------------------------------------------------------------------------------------

- Tergugat-III pada tanggal 3 April 2002 seluas : 1.555 m2 berdasarkan

Akta Jual Beli Nomor : 250/2002 di hadapan Tergugat-VII;---------------

- Tergugat-IV pada tanggal 4 April 2002 seluas : 187 m2 berdasasrkan

Akta Jual Beli Nomor : 263 / 2002 di hadapan Tergugat- VII;

- Tergugat-V yang bertindak selaku Wali dari Tergugat-VI pada tanggal

4 April 2002 seluas : 170 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor:

264 / 2002 di hadapan Tergugat-VII;--------------------------------------------

- Dirinya sendiri in casu Almarhum Mochamad Jamhari suami

Tergugat-I pada tanggal 6 Mei 2002 seluas : 250 m2 berdasarkan

Akta Jual Beli Nomor : 353/2002 di hadapan Tergugat-VII;--------------

Adalah perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum;-------------------


4). Membatalkan Akta Jual Beli Nomor : 250/2002, tertanggal 3 April 2002, Akta

Jual Beli Nomor : 263/2002, tertanggal 4 April 2002, Akta Jual Beli Nomor

264/2002, tertanggal 4 April 2002 dan Akta Jual Beli Nomor : 353/2002

tertanggal 6 Mei 2002 yang dibuat di hadapan Tergugat-VII;-----------------------

5). Menyatakan tidak mengikat semua tindakan tergugat-VIII yang memecahkan

dan atau membalik nama Sertipikat Obyek Sengketa kepada Tergugat-I, III,

IV, V dan VI;-------------------------------------------------------------------------------------

6). Memerintah Tergugat-VII untuk mencatat kembali nama Penggugat di atas

Sertipikat atas Obyek Sengketa;----------------------------------------------------------

7). Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;----------------------

Dan atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon

Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).------------------------------------

Menimbang, bahwa Tergugat II atas Gugatan Penggugat tersebut

mengajukan Jawaban tertanggal 16 Mei 2013 dan telah mengemukakan hal-

hal sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------------------

1. Mengenai obyek sengketa, benar adalah milik sah dari Penggugat yang

merupakan harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan antara

Penggugat dengan Tergugat – II, dan memang benar sejak diperoleh

tercatat atas nama Penggugat;------------------------------------------------------------

2. Benar pada awal tahun 2001, Penggugat berangkant ke Amerika Serikat dan

beberapa bulan kemudian Tergugat – II menyusul kesana untuk menemani

Penggugat, dan benar Almarhum Mochamad Jambari (anak mantu Tergugat

– II) membujuk Tergugat II agar Sertipikat Obyek Sengketa dipinjamkan

kepadanya dengan tujuan untuk membangun rumah-rumah kontrakan

seperti yang ada di sekitar obyek sengketa milik orang lain;-----------------------

3. Ternyata tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan kepada Penggugat

maupun Tergugat – II, Alm.Mochamad Jamhari menjual obyek sengketa

kepada Tergugat – III, IV, V dan VI dan melakukan suatu “rekayasa” seakan-

seakan Penggugat dan Tergugat – II padahal pada waktu transaksi

dimaksud sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Obyek Sengketa,

Penggugat dan Tergugat II masih berada di Amerika Serikat;---------------------

4. Atas perbuatan Alm.Mochamad jamhari bersama-sama dengan Tergugat

lainnya tersebut, Penggugat telah melaporkan adanya pemalsuan tanda

tangan kepada Kepolisian RI dan Tergugat – II, juga telah menjadi saksi


didalamnya, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminologi,

ternyata tanda tangan Penggugat tidak sesuai dengan tanda tangan yang

ada di dalam Akta Jual Beli;---------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan

Tergugat VI atas Gugatan Penggugat tersebut mengajukan Jawaban yang

diajukan pada persidangan tanggal 30 Mei 2013 dan telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-------------------------------------------

DALAM EKSEPSI:---------------------------------------------------------------------------------

A. Gugatan PENGGUGAT Prematur:------------------------------------------------------

1. Bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang

secara tegas diakui kebenarannya.-------------------------------------------------

2. Bahwa gugatan PENGGUGAT terlalu dini diajukan (premature). Secara

eksplisit, PENGGUGAT telah menuduh PARA TERGUGAT telah

melakukan perbuatan melawan hukum melaksanakan jual beli Obyek

Sengketa dengan didasarkan atas dalil adanya pemalsuan tanda tangan

yang dilakukan oleh almarhum suami TERGUGAT I dan PARA

TERGUGAT sebagaimana dalil angka 4 dan 5 gugatan.-----------------------

3. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam hal terjadi

pemalsuan tanda tangan sehingga jual beli tanah batal demi hukum,

hendaklah hal tersebut dibuktikan terlebih dahulu melalui pemeriksaan

dari laboratorium kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan

tanda tangan dipalsukan.--------------------------------------------------------------

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Agustus 2002 No. 753

K/Pdt/2000 menyatakan :--------------------------------------------------------------

“Peralihan hak atas tanah dinyatakan cacat hukum karena

pemalsuan tanda tangan sehingga batal demi hukum jual beli tanah

harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologi

atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda tangan

dipalsukan.-------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan hal tersebut, gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan

ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet

Onvankelijkverklaard). Bagaimana mungkin PENGGUGAT meyakini telah

terjadi tindakan melawan hukum pemalsuan tanda tangan yang dilakukan

oleh almarhum suami TERGUGAT I, sedangkan bukti otentik atas hasil


penelitian/pemeriksaan pemalsuan tanda tangannya itu sendiri tidak ada

dan tidak ada Putusan pidana atas pemalsuan tanda tangan yang

dituduhkan ?------------------------------------------------------------------------------

B. Gugatan gugur karena PENGGUGAT telah meninggal dunia.----------------

4. Bahwa pada saat proses mediasi, pada tanggal 27 Pebruari 2013, PARA

TERGUGAT mendapat khabar dari kuasa hukum PENGGUGAT, bahwa

PENGGUGAT principal (pemberi kuasa) telah meninggal dunia. Dan, hal

tersebut telah pula disampaikan oleh PARA TERGUGAT kepada Hakim

Mediator dan Panitera Perkara yang ternyata Panitera Perkara telah

mendapat khabar serupa dari kuasa Penggugat. Berdasarkan ketentuan

Pasal 1813 KUH Perdata, maka pemberian kuasa berakhir dengan

meninggalnya pemberi kuasa. Dengan meninggalnya PENGGUGAT

principal, maka secara otomatis gugatan PENGGUGAT demi hukum

menjadi gugur. Oleh karenanya, gugatan ini seharusnya dinyatakan

gugur dengan telah meninggalnya PENGGUGAT principal.-------------------

C. Gugatan didasarkan atas itikad tidak baik dan telah lewat waktu

(daluarsa);-------------------------------------------------------------------------------------

5. Bahwa gugatan PENGGUGAT didasarkan atas itikad tidak baik (bad

faith) karena baru diajukan saat ini padahal peristiwa hukum jual beli dan

penerbitan sertipikatnya telah terjadi hampir 11 tahun lalu. Menjadi

pertanyaan, mengapa PENGGUGAT mengajukan gugatan baru pada

saat ini ? Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 24

Tahun 1997 tentang adanya daluwarsa mengajukan keberatan atau

gugatan apabila telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak sertipikat

diterbitkan,dan karena gugatan PENGGUGAT diajukan dalam tenggang

waktu setelah 11 tahun sejak diterbitkan sertipikat, maka gugatan harus

dinyatakan daluarsa.--------------------------------------------------------------------

Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 berbunyi sbb.

“ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara

sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah

tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak

lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi

menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun

sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara

tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang


bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan

mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut. “----------

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan haruslah dinyatakan

ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on

vankelijk verklaard).-----------------------------------------------------------------------

D. Gugatan Kurang Pihak.-------------------------------------------------------------------

6. Bahwa PENGGUGAT tidak menggugat ahli waris almarhum TERGUGAT

I yang telah dewasa, yang telah cakap secara hukum namun hanya

menggugat TERGUGAT I selaku isteri almarhum oleh karenanya

gugatan ini menjadi kurang pihak. Oleh karena gugatan ini kurang pihak,

maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijk

verklaard). -----------------------------------------------------------------------------------

Yurisprudensi MA-RI No. 546. K/Pdt/1984, tanggal 26 September 1985 :

Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Pengadilan

seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya

istrinya;-------------------------------------------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA:------------------------------------------------------------------

1. Bahwa dalil-dalil yang tercantum dalam eksepsi mohon dijadikan satu

kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil

Jawaban dalam Pokok Perkara.------------------------------------------------------------

2. Bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang

secara tegas kami akui kebenarannya.-------------------------------------------------

3. Bahwa sesuai pengakuan PENGGUGAT, PENGGUGAT semula adalah

pemilik atas tanah yang terletak di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan

Cimanggis,Kota Depok setempat dikenal sebagai tanah bersertipikat Nomor

: 50/Kel. Cilangkap, seluas 812 m2 dan tanah sertipikat Nomor :

51/Kel.Cilangkap seluas 1.555 m2 yang keduanya tercatat atas nama

PENGGUGAT (obyek sengketa).----------------------------------------------------------

4. Bahwa atas tanah milik PENGGUGAT aquo, telah dilakukan jual beli secara

sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di hadapan

TERGUGAT VII sbb, :-----------------------------------------------------------------------

a. Dengan TERGUGAT III, pada tanggal 3 April 2002 seluas 1.555 m2

berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 250/2002, yang diikuti dengan balik

nama sertipikat menjadi atas nama TERGUGAT III, sertipikat Nomor :


51/Kel.Cilangkap seluas 1.555 m2, Gambar Situasi Tanggal 26-7-1984

No. 2756/1984.-----------------------------------------------------------------------------

b. Dengan TERGUGAT IV pada tanggal 4 April 2002 seluas 187 m2

berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 263/2002, yang kemudian diterbitkan

Sertipikat Hak Milik No. 00372/Kel. Cilangkap, Kecamatan Cimanggis,

Depok, Surat Ukur Tanggal 17-06-2002 No. 253/Cilangkap/2002, seluas

187 m2 yang merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor :

50/Kel. Cilangkap.------------------------------------------------------------------------

c. Dengan TERGUGAT V yang bertindak selaku Wali dari TERGUGAT VI

pada tangal 4 April 2002 seluas 170 m2 berdasarkan Akta Jual Beli

Nomor 264/2002 yang kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.

00373/Kel. Cilangkap, seluas 170 m2, Surat Ukur Tanggal 17-06-2002

No. 252/Cilangkap/2002, yang merupakan pecahan dari Sertipikat Hak

Milik Nomor : 50/Kel. Cilangkap.-------------------------------------------------------

5. Bahwa sepanjang jual beli yang dilakukan dengan PARA TERGUGAT,

telah dilakukan di hadapan TERGUGAT VII selaku Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT) secara sah dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan

yang berlaku. Dengan dilakukannya jual beli di hadapan TERGUGAT VII

selaku PPAT, maka dipenuhi syarat terang, yaitu perbuatan tersebut bukan

merupakan perbuatan hukum yang gelap yang dilakukan secara sembunyi-

sembunyi. Akta jual beli yang ditandatangani para pihak membuktikan telah

terjadi pemindahan hak dari penjual kepada pembelinya. Akta tersebut juga

menyatakan, bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum pemindahan

hak untuk selama-lamanya. Oleh karena perbuatan hukum yang dilakukan

merupakan perbuatan hukum pemindahan hak, maka akta tersebut

membuktikan bahwa penerima hak (pembeli) sudah menjadi pemegang

haknya yang baru.----------------------------------------------------------------------------

6. Bahwa PARA TERGUGAT adalah pihak yang beritikad baik dan telah

membeli sesuai dengan prosedur dan ketentuan undang-undang. Menurut

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tgl. 26 Desember 1958 No. 251

K/Sip/1958, menyatakan, pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik

harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah;----

7. Bahwa dalil angka 2 dan 3 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa

Almarhum Mochamad Jamhari (suami Tergugat I) meminjam kedua

Sertipikat kepada Tergugat II dengan alasan bahwa diatas obyek sengketa

dimaksud akan dibangunin rumah kontrakan, namun kemudian ternyata


menjualnya, adalah dalil yang tidak benar dan amat tidak masuk akal.

Penggugat telah “BERBOHONG” dan mengingkari fakta yang ada.

Penggugat telah menghadap langsung kepada Tergugat VII selaku Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT) beserta Tergugat II (isterinya) dan

menandatangani akta jual beli atas obyek sengketa untuk dijual kepada

TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI. Jadi,

jual beli dilakukan langsung oleh PENGGUGAT principal kepada PARA

TERGUGAT, tanpa melalui Almarhum Mochamad Jamhari (suami

Tergugat I);---------------------------------------------------------------------------------------

Alasan dipinjam dan akan dibangunin rumah kontrakan adalah alasan yang

aneh dan tidak masuk akal. Untuk membangun rumah kontrakan, tidak

diperlukan sertipikat dan bagaimana mungkin untuk tanah seluas 2.367 m2

(812 m2 + 1.555 m2) akan dibangun kontrakan, padahal situasi pada waktu

itu (tahun 2002) masih sepi.-----------------------------------------------------------------

8. Bahwa kami menolak dalil 4 dan 5 gugatan PENGGUGAT yang menyatakan

bahwa jual beli yang dilakukan terhadap obyek sengketa dilakukan secara

melawan hukum karena dilakukan sendiri oleh almarhum suami TERGUGAT

I dan PARA TERGUGAT tanpa kehadiran PENGGUGAT maupun

TERGUGAT II dan dengan alasan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT II

pada saat itu sedang berada di Amerika Serikat. PENGGUGAT menuduh

almarhum suami TERGUGAT I telah melakukan pemalsuan tanda tangan.

Dalil ini sama sekali tidak benar, karena jual beli telah dilakukan secara sah

dan sesuai peraturan perundang-undangan. PENGGUGAT dan TERGUGAT

II (isterinya) selaku penjual telah menghadap TERGUGAT VII untuk

membuat akta jual beli. Artinya, jual beli dilakukan secara langsung oleh

PENGGUGAT dengan persetujuan isterinya (TERGUGAT II) tanpa melalui

kuasa menjual oleh almarhum suami TERGUGAT I. PENGGUGAT telah

berbohong dan mengingkari fakta yang ada bahwa PENGGUGAT bersama

TERGUGAT II (isterinya) telah menghadap TERGUGAT VII selaku Pejabat

Pembuat Akta Tanah untuk membuat dan melaksanakan akta jual beli

dengan PARA TERGUGAT. Kami mensomir PENGGUGAT untuk

membuktikan dalil yang diajukan.---------------------------------------------------------

9. Bahwa gugatan PENGGUGAT didasarkan atas itikad tidak baik (bad faith)

dan gugatan ini hanya pura-pura saja, dengan cara menempatkan isteri

PENGGUGAT sebagai TERGUGAT II dan kuasa insidentil TERGUGAT II

adalah juga masih anak alm. PENGGUGAT, yang nota bene tahu persis


pelaksanaan jual belinya. Demikian juga TERGUGAT I, selaku isteri

almarhum Mochamad Jamhari, PARA TERGUGAT meyakini telah

dipengaruhi oleh PENGGUGAT untuk tidak hadir dalam persidangan ini.

Lagi pula, kami tidak meyakini TERGUGAT II menggunakan alamat yang

benar. PENGGUGAT telah membuat dalil-dalil yang tidak benar dan telah

berbohong di hadapan persidangan ini oleh karenanya PARA TERGUGAT

telah berniat melaporkan PENGGUGAT ke pihak kepolisian jika saja yang

bersangkutan masih hidup saat ini karena telah membuat keterangan palsu.

10. Bahwa PARA TERGUGAT merasa dirugikan dengan adanya gugatan

PENGGUGAT. TERGUGAT III khususnya merasa dibohongi oleh

PENGGUGAT. Tidak hanya kali ini saja TERGUGAT III telah dirugikan oleh

PENGGUGAT. Setidaknya telah 2 (dua) kali PENGGUGAT telah

membohongi TERGUGAT III. Pertama, adalah pada waktu TERGUGAT III

selaku Developer Perumahan Griya Telaga Permai membeli tanah seluas

lebih kurang 15 ha di Cilangkap, Cimanggis (sekarang Tapos), Depok dari

PENGGUGAT pada tahun 1999 PENGGUGAT telah menjual tanah yg

ternyata sebagian adalah bukan miliknya namun diakui seolah-olah sebagai

miliknya. Kedua, PENGGUGAT juga pernah memalsu tanda tangan isteri

pertama dan anak-anaknya dari isteri pertama (Ny. Oemijati) dan

menjualnya kepada TERGUGAT III. Sekarang PENGGUGAT telah kembali

"berbohong" dengan mengingkari akta jual beli. Padahal, PENGGUGAT dan

TERGUGAT II (isterinya) jelas-jelas telah menghadap kepada TERGUGAT

VII untuk proses pembuatan akta jual beli.---------------------------------------------

11. Bahwa terkait dengan dalil PENGGUGAT pada angka 5, yang mendalilkan

adanya pemalsuan tanda tangan PENGGUGAT dan isterinya (TERGUGAT

II) oleh almarhum suami TERGUGAT I, haruslah dikesampingkan, karena

sebagaimana telah dikemukakan dalam eksepsi, dugaan pemalsuan tanda

tangan tersebut, haruslah dibuktikan terlebih dahulu melalui proses

pengadilan. Selain hal tersebut, dalil PENGGUGAT tentang adanya

pemalsuan tanda tangan, juga tidak relevan karena jual beli yang dilakukan

adalah LANGSUNG, PENGGUGAT dan TERGUGAT II (isterinya)

menghadap TERGUGAT VII selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

tanpa melalui kuasa menjual melalui (suami TERGUGAT I).-----------------------

12. Bahwa oleh karena proses jual beli yang dilakukan terhadap obyek sengketa

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang2an dan dilakukan secara

sah, serta dilakukan langsung dimana Pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT


II menghadap dan membubuhkan tanda tangan pada akta jual beli yg

diterbitkan oleh TERGUGAT VII, tanpa melalui kuasa menjual kepada

almarhum suami TERGUGAT I, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim

mengesampingkan dalil angka 6 dan 7 gugatan PENGGUGAT yang

mempersoalkan jual beli terhadap obyek sengketa dilakukan secara

melawan hukum karena bukan dilakukan oleh PENGGUGAT.--------------------

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami memohon kepada

Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk memberikan

Putusan yang amarnya sbb. :-------------------------------------------------------------------

PRIMAIR :-------------------------------------------------------------------------------------------

DALAM EKSEPSI:-------------------------------------------------------------------------------

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT III, TERGUGAT IV,

TERGUGAT V dan TERGUGAT VI.-------------------------------------------------------

2. Menolak gugatan PENGGUGAT atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan

PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet on vankelijk velkraad);------------------

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;----------------------

DALAM POKOK PERKARA:-------------------------------------------------------------------

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Jawaban TERGUGAT III, TERGUGAT

IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI.--------------------------------------------------

2. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya.-----------------------------------------

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;---------------------

SUBSIDAIR :----------------------------------------------------------------------------------------

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);--------------------------------

Menimbang, bahwa Tergugat VII atas Gugatan Penggugat tersebut

mengajukan Jawaban yang diajukan pada persidangan tanggal 30 Mei 2013

dan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :--------------------------------------

I. DALAM EKSEPSI:----------------------------------------------------------------------------

1. Bahwa TERGUGAT VII menyatakan menolak tegas dalil-dalil yang

dikemukakan PENGGUGAT kecuali apa yang diakuinya secara tegas-

tegas kebenarnnya;----------------------------------------------------------------------

2. Bahwa setelah membca secara cermat Surat Gugatan PENGGUGAT

tertanggal 27 November 2012, maka menurut hemat kami selaku

TERGUGAT VII, gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini harus


dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vantkelijke verklaard) atau

dinyatakan DITOLAK karena banyak mengandung cacat yuridis,

berdasarkan alasan dan argument-argument, sebagai berikut:---------------

A. Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan gugur karena

PENGGUGAT telah meninggal dunia.----------------------------------------

1) Bahwa pada dalam proses mediasi melalui Hakim Mediator yang

ditunjuk oleh Majelis Hakim, PENGGUGAT dihadapan Hakim

Mediator menyampaikan bahwa dr.SURADI selaku

PENGGUGAT PRINSIPAL telah meninggal dunia di Amerika

Serikat tempat domisili PENGGUGAT PRINSIPAL;-----------------

2) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1813 KUHPerdata,

pemberian kuasa dari PRINSIPAL kepada Penerima Kuasa

dinyatakan berakhir dengan meninggalnya Pemberi Kuasa.-------

3) Bahwa oleh karena PENGGUGAT PRINSIPAL telah meninggal

dunia yang menyebabkan pada berakhirnya Kuasa kepada

Penerima Kuasa, maka secara hukum Gugatan PENGGUGAT

telah GUGUR, dan oleh karena itu beralasan hukum untuk

dinyatakan DITOLAK;----------------------------------------------------------

B. Gugatan PENGGUGAT Prematur:---------------------------------------------

1) Bahwa dalam uraian Gugatannya pada point 4 dan 5,

PENGGUGAT mendalilkan bahwa telah terjadi pemalsuan tanda

tangan yang dilakukan oleh Almarhum Mochammad Djamhari

(Suami TERGUGAT I) dalam Akta Jual Beli dalam Jual Beli Objek

Sengketa, dan atas perbuatan ini PENGGUGAT telah melaporkan

Almarhum Mochammad Djamhari (Suami TERGUGAT I) kepada

Pihak Kepolisian sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan

Laporan/Pengaduan No.STPLP/2810/K/XI/2010/ Resta Depok

tertanggal 18 November 2010;-----------------------------------------------

2) Bahwa hingga saat diajukannya Gugatan ini oleh PENGGUGAT,

belum ada keputusan hukum atas Laporan Pemalsuan tersebut;---

3) Bahwa Gugatan Pembatalan Hak atas Tanah yang didasarkan

atas alasan terjadinya pemalsuan tandatangan haruslah

didasarkan atas adanya putusan pidana yang menyatakan

pemalsuan tanda tangan tersebut atau dibuktikan melalui

pemeriksaan dari laboratorium kriminologi. Hal ini sesuai dengan


Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Agustus 2002

No.753 K/Pdt/2000 menyatakan bahwa :----------------------------------

“Peralihan hak atas tanah dinyatakan cacat hukum karena

pemalsuan tanda tangan sehingga batal demi hukum jual beli

tanah harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari laboratorium

kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda

tangan dipalsukan”.-----------------------------------------------------------

4) Bahwa oleh karena hingga saat ini tidak pernah putusan hukum

adanya putusan pidana yang menyatakan pemalsuan tanda

tangan tersebut atau dibuktikan melalui pemeriksaan dari

laboratorium kriminologi, maka Gugatan PENGGUGAT harusnya

dinyatakan PREMATUR dan oleh karena itu berasalan hukum

untuk dinyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima

(niet onvantkelijke verklaard);----------------------------------------------

C. Gugatan PENGGUGAT telah Daluwarsa;------------------------------------

1) Bahwa Jual Beli tanah Objek Sengketa antara dr.SURADI dengan

TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V selaku wali

dari TERGUGAT VI dilakukan pada bulan April 2002 atau telah

berlangsung selama kurang lebih 11 tahun;-------------------------------

2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan

Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

dinyatakan bahwa :-------------------------------------------------------------

“Dalam hal atas suatu bidang sudah diterbitkan sertipikat secara

sah atas nama orang atau badan hukumyang memperoleh tanah

tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya,

maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu, tidak

dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam

waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak

mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat

dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak

mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tahan

atau penerbitan sertifikat tersebut”.------------------------------------------

Maka berdasarkan ketentuan tersebut, Gugatan PENGGUGAT

dapat dikwalifikasi sebagai Gugatan yang Daluarsa karena

diajukan melebihi bata waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan


pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997

Tentang Pendaftaran Tanah.-------------------------------------------------

3) Bahwa oleh karena, Gugatan PENGGUGAT telah melewati batas

waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan

Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka

sudah sepantasnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak

dapat diterima atau dinyatakan DITOLAK;-----------------------------

D. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)---------------------

1) Bahwa dalam uraian Gugatan pada point 1 halaman 1,

PENGGUGAT menguraikan bahwa :---------------------------------------

DWIANA PERLA, Isteri dari Almarhum Mochammad Jamhari, dari

dan sebagai demikian selaku ahli waris Almarhum Mochammad

Jamhari dan selaku wali dari anak-anaknya yang belum dewasa

………….. dst

2) Bahwa dari uraian tersebut, secara JELAS dan NYATA

PENGUGAT menyatakan bahwa ahli waris dari Almarhum

Mochammad Jamhari adalah Istri dan anak-anaknya, akan tetapi

PENGGUGAT tidak menjelaskan dan tidak menguraikan siapakah

anak-anak dari Almarhum Mochammad Jamhari tersebut.------------

3) Bahwa dengan fakta pengakuan dari PENGGUGAT tentang

adanya anak-anak Almarhum Mochammad Jamhari, maka secara

hukum anak-anak tersebut haruslah diuraikan identitas dari anak-

anak tersebut dan juga harus ditarik sebagai Pihak dalam perkara

ini sehingga jelas dan terang pihak-pihak yang menjadi

TERGUGAT dalam perkara ini;-----------------------------------------------

4) Bahwa tidak disebutkannya identitas anak-anak dari Almarhum

Mochammad Jamhari selaku ahli waris dari Almarhum

Mochammad Jamhari dan tidak diikutsertakannya anak-anak

Almarhum Mochammad Jamhari tersebut seagai PIHAK dalam

perkara ini menjadikan Gugatan PENGGUGAT tidak JELAS dan

KURANG PIHAK. Oleh karena gugatan ini kurang pihak, maka

gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on

vankelijk verklaard).--------------------------------------------------------

5) Bahwa keharusan menarik semua ahli waris dalam gugatan ini

sejalan dengan Yurisprudensi MA-RI No.546. K/Pdt/1984, tanggal


26 September 1985 yang menyatakan : Gugatan tidak dapat

diterima karena dalam perkara ini Pengadilan seharusnya

menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya istrinya;------

6) Bahwa berdasarkan argument dan pertimbangan yuridis tersebut

diatas, maka TERGUGAT VII mohon agar Gugatan PENGGUGAT

dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA atau setidak-tidaknya

dinyatakan DITOLAK.

II. DALAM POKOK PERKARA:---------------------------------------------------------------

1. Bahwa TERGUGAT VII menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh

PENGGUGAT kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas

kebenarannya;---------------------------------------------------------------------------

2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi, secara

mutatis mutandis mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan telah

tercantum dalam pokok perkara ini;--------------------------------------------------

3. Bahwa tanah yang terletak dan dikenal dengan Kelurahan Cilangkap,

Kecamatan Cimanggis, Kota Depok dengan Sertifikat Hak Milik Nomor.

50/Kel. Cilangkap, seluas 812 m2 atas nama dr.SURADI dan Sertifikat

Hak Milik Nomor : 51/Kel.Cilangkap seluas 1.555 m2 dr.SURADI telah

dilakukan peralihan Hak melalui Jual Beli dari dr. SURADI kepada

Drg.Djufri Djamaan (TERGUGAT III), Ny.Betty Erita Simanjutak

(TERGUGAT IV), dan Suwadi Siswanto (TERGUGAT V) selaku wali dari

Adit Hinanto (TERGUGAT VI), jual beli tanah tersebut dilakukan

dihadapat TERGUGAT VII sesuai dengan Akta-Akta Jual Beli sebagai

berikut :---------------------------------------------------------------------------------------

a. Dengan TERGUGAT III, pada tanggal 3 April 2002 seluas 1.555 m2

berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 250/2002, yang diikuti dengan

balik nama Sertifikat menjadi atas nama TERGUGAT III, Sertifikat

Nomor : 51/Kel.Cilangkap seluas 1.555 m2, Gambar Situasi Tanggal

26-7-1984 No.2756/1984.-----------------------------------------------------------

b. Dengan TERGUGAT IV pada tanggal 4 April 2002 seluas 187 m2

berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 263 / 2002, yang kemudian

diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 00372 / Kel Cilangkap, Kecamatan

Cimanggis, Depok, Surat Ukur Tanggal 17-06-2002 No. 253 /

Cilangkap / 2002, seluas 187 m2 yang merupakan pecahan dari

Sertifikat Hak Milik Nomor : 50/Kel. Cilangkap.--------------------------------


c. Dengan TERGUGAT V yang bertindak selaku Wali dari TERGUGAT

VI pada tanggal 4 April 2002 selaku 170 m2 berdasarkan Akta Jual

Beli Nomor 264/2002 yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik

No.00373/Kel.Cilangkap, seluas 170 m2, Surat Ukur Tanggal 17-06-

2002 No.252/Cilangkap/2002, yang merupakan pecahan dari

Sertifikat Hak Milik Nomor : 50/Kel.Cilangkap.-------------------------------

4. Bahwa JUAL BELI antara dr.SURADI dengan Drg.Djufri Djamaan

(TERGUGAT III), Ny. Betty Erita Simanjuntak (TERGUGAT IV), dan

Suwadi Siswanto (TERGUGAT V) selaku wali dari Adit Hinanto

(TERGUGAT VI) atas tanah Objek Sengketa dilakukan secara langsung

oleh pihak PENJUAL yaitu dr.SURADI tanpa melalui Kuasa dan

dilakukan dihadapan TERGUGAT VII selaku Pejabat Pembuata Akta

Tanah secara sah dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan

yang berlaku.-----------------------------------------------------------------------------

5. Bahwa oleh karena Jual Beli Tanah Objek Sengketa dilakukan di

hadapan TERGUGAT VII selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka

transaksi jual beli tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku.-------------------------------------------------------------------------------------

6. Bahwa Akta Jual Beli yang ditandatangani oleh PENJUAL dan

PEMBELLI dihadapat TERGUGAT VII selaku Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT) telah membuktikan bahwa telah terjadi pemindahan hak

dari penjual kepada pembelinya. Akta tersebut juga menyatkan, bahwa

benar telah dilakukan perbuatan hukum pemindahan hak untuk selama-

lamanya. Oleh karena perubuatan hukum yang dilakukan merupakan

perbuatan hukum pemindahan hak, maka akta Jual Beli tersebut menjadi

bukti otentik bahwa penerima hak (pembeli) sudah menjadi pemegang

hak yang baru atas tanah Objek Jual Beli. Disamping itu, Tanah atas

tanah tersebut juga telah dilakukan balik nama dan dilakukan pemecahan

Sertifikat ke atas nama masing-masing PEMBELI;-------------------------------

7. Bahwa oleh karena Jual Beli atas tanah Objek Sengketa dilakukan oleh

PIHAK PENJUAL dan PEMBELI secara langsung dengan itikad bai

dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (TERGUGAT VII) dan telah

dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan undang-undang yang

berlaku, sehingga secara hukum tidak ada alasan yang menjadi dasar

dibatalkannya Jual Beli tersebut. Hal ini sejalan degan ketentuan dalam


Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 Desember 1958 No.251

K/Sip/1958, menyatakan bahwa:------------------------------------------------------

“pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi

dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah”;--------------

8. Bahwa TERGUGAT VII menyatakan menolak tegas dalis PENGGUGAT

pada point 2, 3 dan 4 yang menyatakan bahwa Almarhum Mochammad

Jamhari (suami Tergugat I) meminjam kedua Sertifikat kepada Tergugat

II dengan alasan bahwa diatas obyek sengketa dimaksud akan

dibangunin rumah kontrakan, namun kemudian ternyata menjualnya

serta dilakukan secara melawan hukum karena dilakukan sendiri oleh

almarhum suami TERGUGAT I dan PARA TERGUGAT tanpa kehadiran

PENGGUGAT maupun TERGUGAT II. Dalil tersebut adalah tidak benar

dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Jual tanah

obyek sengketa senyata nyata dan jelas dilaksanakan secara langsung

oleh dr.SURADI selaku PENJUAL dan PARA PEMBELI dihadapan

TERGUGAT VII selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;--------------------------

9. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada poin 5, yang menyatakan

bahwa adanya pemalsuan tanda tangan PENGGUGAT dan Isterinya

(TERGUGAT II) oleh Almarhum Suami TERGUGAT I, hal tersebut adalah

tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Terlebih lagi

hingga saat ini tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan

bahwa telah terjadi pemalsuan tanda tangan sebagaimana yang

didalilkan oleh PENGGUGAT. Dan TERGUGAT VII mensomer

PENGGUGAT untuk membuktikan adanya putusan pengadilan yang

menyatakan tanda tangan tersebut palsu;-----------------------------------------

10. Bahwa oleh karena proses jual beli tanah atas objek sengketa dilakukan

secara SAH dan sesuai dengan peraturan hukumyang berlaku, maka

dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada point 6 dan 7

dalam gugatannya berdasar hukum untuk DIKESAMPING;-------------------

Berdasarkan uraian argument-argument tersebut diatas, maka

TERGUGAT VII mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk

memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:--------------------------------------------------------------------------

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT VII untuk seluruhnya;------


2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ( Niet on vankelijk

velkraad ) atau setidak-tidaknya dinyatakan DITOLAK;----------------------------

DALAM POKOK PERKARA:-------------------------------------------------------------------

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya Jawaban TERGUGAT VII;-------------

2. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;------------------------------------------

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;----------------------

SUBSIDAIR:-----------------------------------------------------------------------------------------

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, TERGUGAT VII mohon agar

diputus dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);--------------------------------------

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban Tergugat II, Tergugat III,

Tergugat IV. Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut Penggugat

melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik tertanggal 24 Juni 2013, dan atas

Replik Penggugat tersebut Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI

dan Tergugat VII mengajukan Duplik tertanggal 05 September 2013 sedangkan

Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan Dupliknya;--------------------------------

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang keadaan duduk perkaranya

sebagaimana tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok

tanggal 09 Juni 2014, Nomor 171 / Pdt.G / 2012 / PN.Dpk, yang amar

selengkapnya berbunyi sebagai berikut : ----------------------------------------------------

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI ;--------------------------------------------------------------------------------

- Menolak eksepsi Tergugat III, IV,V,VI dan Tergugat VII untuk seluruhnya;------

DALAM POKOK PERKARA :------------------------------------------------------------------

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----------------------------------

- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sebahagian dari sertifikat Hak Milik

Nomor : 50/Cilangkap atas nama dr Suradi;---------------------------------------------

- Menyatakan akta jual beli Nomor: 353/2002 tertanggal 6 Mei 2002 antara dr

Suradi sebagai penjual dengan Ir M.Jamhari sebagai pembeli tidak

mempunyai kekuatan hukum ;-------------------------------------------------------------

- Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

sebesar Rp 4..866.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu

rupiah);-------------------------------------------------------------------------------------------

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; -------------------------


Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 171 / Pdt.G /

2012 / PN.Dpk. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Depok,

yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Juli 2014, Pembanding, semula

Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut

di atas; ---------------------------------------------------------------------------------------------

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh

Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, yang menyatakan bahwa

permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut

kepada :--------------------------------------------------------------------------------------------

Terbanding I semula Tergugat- I, pada tanggal 15 Desember 2014; ----------------

Terbanding.II semula Tergugat- II, pada tanggal 26 Nopember 2014;---------------

Terbanding.III semula Tergugat- III, pada tanggal 20 Nopember 2014;-------------

Terbanding.IV semula Tergugat- IV, pada tanggal 11 Desember 2014;-------------

Terbanding.V semula Tergugat- V, pada tanggal 3 Desember 2014;----------------

Terbanding.VI semula Tergugat- VI, pada tanggal 3 Desember 2014;--------------

Terbanding.VII semula Tergugat- VII, pada tanggal 11 Desember 2014;-----------

Terbanding.VIII semula Tergugat- VIII, pada tanggal 20 Nopember 2014;---------

Membaca, memori banding dari Pembanding semula Penggugat

bertanggal 17 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Depok tanggal 17 Oktober 2014 dan salinan resmi memori banding tersebut

oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, telah diberitahukan dan

diserahkan dengan seksama kepada:-------------------------------------------------------

Terbanding I semula Tergugat- I, pada tanggal 28 Januari 2015;---------------------

Terbanding.II semula Tergugat- II, pada tanggal 26 Nopember 2014 ;--------------

Terbanding.III semula Tergugat- III, pada tanggal 20 Nopember 2014;--------------


Terbanding.V semula Tergugat- V, pada tanggal 3 Desember 2014;----------------

Terbanding.VI semula Tergugat- VI, pada tanggal 3 Desember 2014; -------------

Terbanding.VII semula Tergugat- VII, pada tanggal 11 Desember 2014;----------

Terbanding.VIII semula Tergugat- VIII, pada tanggal 20 Nopember 2014;--------

Membaca, kontra memori banding dari Terbanding-III semula Tergugat

III, Terbanding-IV semula Tergugat IV , Terbanding-V semula Tergugat V ,

Terbanding-VI semula Tergugat VI, bertanggal 16 Januari 2015 yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 Januari 2015, yang diajukan

oleh kuasa Hukumnya yang bernama M.Sholeh Amin. S.H., M.Hum. dan Iim


Abdul Halim . S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Desember

2014 salinan resmi kontra memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti

pada Pengadilan Negeri Depok, telah diberitahukan dan diserahkan dengan

seksama kepada Pembanding semula Penggugat, melalui Delegasi Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Januari 2015 surat Nomor: W11.U21/ 222

/ HT.01.10/1/2015; ---------------------------------------------------------------------------------

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage)

yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, yang

menyatakan bahwa telah memberitahukan dan memberi kesempatan kepada: -

Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 15 Desember 2014;----------------

Terbanding I semula Tergugat- I, pada tanggal 15 Desember 2014;----------------

Terbanding.II semula Tergugat- II, pada tanggal 26 Nopember 2014 ;--------------

Terbanding.III semula Tergugat- III, pada tanggal 20 Nopember 2014;--------------


Terbanding.V semula Tergugat- V, pada tanggal 3 Desember 2014;--------------

Terbanding.VI semula Tergugat- VI, pada tanggal 3 Desember 2014; -------------

Terbanding.VII semula Tergugat- VII, pada tanggal 11 Desember 2014;----------

Terbanding.VIII semula Tergugat- VIII, pada tanggal 20 Nopember 2014;--------

untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak dalam tenggang waktu 14 (empat

belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung,

terhitung setelah tanggal pemberitahuan tersebut; ---------------------------------------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor:

171/Pdt.G/2012/PN.Dpk, di ucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 9 Juni 2014

dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat III, IV, V,

VI dan kuasa Hkum Tergugat VII, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat,

Tergugat II dan Tergugat VIII, kemudian kuasa Hukum Penggugat OTTO de

RUITER. S.H. pada tanggal 23 Juli 2014 mengajukan permohonan banding

dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Depok, selanjutnya Majelis Hakim

tingkat banding berpendapat bahwa permohonan banding dari kuasa Hukum

Penggugat tersebut, masih dalam tenggang waktu dan telah menurut tata cara

yang di tentukan dalam pasal 190 ayat ( I ) Reglement Indonesia yang di

baharuai, Juncto pasal 7 ayat ( I ) Undang – undang Nomor: 20 Tahun 1947


tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dengan demikian pengajuan

permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima;--------------------------

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori

bandingnya tertanggal 17 Oktober 2014 yang di terima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 17 Oktober 2014 telah mengajukan

alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ---------------------------------

- Bahwa putusan Judex Facti PN adalah putusan yang kurang cukup

dipertimbangkan ( Onveoldoende Gemotiverd ) dan karenanya beralasan

menurut hukum untuk di batalkan;----------------------------------------------------------

- Bahwa Judex Factie PN mendasarkan putusannya pada satu pertimbangan

yang sangat dangkal, bahwa didalam pertimbangan hukumnya yang menolak

gugatan pembanding sebagian;-------------------------------------------------------------

- Bahwa para saksi dengan tegas dan jelas menerangkan, bahwa almarhum

Suradi dan Isterinya ic. Terbanding –II telah berangkat keluar dari indonesia

sejak tahun 2001, dan didalam P.23, terungkap fakta bahwa baru tanggal 03

dan 04 Mei 2005, Terbanding –II keluar dari Amerika dan menuju ke

Singapore;---------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa dengan demikian keterangan saksi Djubaedi yang menyatakan

pernah bertemu dengan Pembanding dan Terbanding- II di Singapore dan

bertemu dengan suami Terbanding I ic , alm Moch Jamhari dan Tergugat-III

untuk membicarakan mengenai objek sengketa yang dijual tanpa

sepengetahuan pemiliknya ic, Pembanding dan Terbanding – II , sehingga

oleh karena objek sengeketa tidak dijual oleh pemiliknya ic, Dr. Suradi, maka

seharusnya peralihan hak atas objek sengeketa adalah tidak sah;---------------

- Bahwa pada saat terjadinya peralihan hak atas objek sengeketa pembanding

sedang berada di Amerika Serikat dan baru kembali ke Indonesia pada tahun

2010, vide kepada: Terbanding-III pada tanggal 3 April 2002 seluas : 1.555

m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor:250/2002, Terbanding IV pada tanggal

: 4 April 2002 seluas:187 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 263/2002,

Tergugat- V yang bertindak selaku Wali dari Terbanding- V pada tanggal: 4

April 2002 seluas: 170 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 264/2002 dan

kepada suami Terguigat-I in casu Almarhum Mochamad Jamhari pada

tanggal 6 Mei 2002 seluas : 250 m2 berdasarkan Akta Jual Beli

Nomor:353/2002, dengan demikian adalah suatu yang tidak mungkin dapat

terjadi transaksi peralihan dilakukan oleh pembanding sementara Ia dan


Isterinya Terbanding-II sedang berada di Amerika , sehingga beralasan

menurut hukum keempat Akta Jual Beli atas tanah sengketa dinyatakan

tidak sah dan bukannya hanya Akta Jual Beli Nomor: 353/2002;------------------

- Bahwa didalam hukum peralihan hak, tanggal yang tertera didalam Akta

merupakan tanggal ditandatanganinya Akta dimaksud, sehingga apapun

alasan dari Tergugat – III, IV, V, VI dan VII adalah alasan yang tidak boleh

diterima dan menjadi dasar untuk mengesahkan Jual Beli yang tidak pernah

dilakukan oleh Pembanding dan Terbanding- II, karenanya sangat beralasan

hukum kiranya Majelis Hakim Tinggi untuk membatalkan putusan Judex Facti

PN;------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa didalam pertimbangan hukumnya halaman 22 sampai halaman 23

Judex Facti telah memberikan pertimbangan hukum yang salah atas

keberadaan bukti surat T.VII-1, T.VII-2 dan T.VII-3 dengan cara mengutip

kata-kata didalam ketiga Akta Jual Beli dimaksud dan secara sekonyong-

konyong menyatakan bahwa pembanding dan Terbanding- II sendiri hadir di

depan Terbanding- VII selaku PPAT dan menandatangani Akta-akta

dimaksud dan tanpa mempedulikan bukti lainnya yang diajukan oleh

Pembanding;------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa adalah suatu yang sangat naif apabila Judex Facti PN telah

menyatakan dalam pertimbangan hukumnya Terbanding, III, IV, V dan VI

adalah pemilik atas tanah sengketa, minimal dengan menunjukan bukti

Sertifikat Hak atas tanah didalam persidangan, apabila Para Tergugat tidak

dapat mengajukan saksi yang dapat membantah keterangan para saksi yang

diajukan oleh Pembanding, dengan demikian Judex Facti PN telah

melakukan kekeliruan fatal dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti surat

baik yang diajukan oleh Pembanding , yang diajukan oleh Tergugat- VII an

sich sehingga menurut hukum putusan Judex Facti patut dan berdasar untuk

dibatalkan;--------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa yang menjual objek sengeketa bukanlah Pembanding dan

Terbanding- II, melainkan alm M.Jamhari tanpa sepengetahuan dan

persetujuan dari Pembanding dan Terbanding- II, bahwa pada kenyataannya

Terbanding- I, III, IV, V dan VI selaku pembeli atas objek sengketa tidak

pernah melakukan upaya keberatan dan atau hukum apapun baik perdata

maupun pidana atas adanya tindakan dr. Suardi yang menyuruh menanam

pohon Jati atas objek sengketa sampai hari ini;----------------------------------------


Berdasarkan pada keberatan-keberatan kami tersebut diatas, maka dengan

segala kerendahan hati kami mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia,

berkenan memeriksa, mengadili sendiri dan memutuskan perkara ini

sebagaimana kami mohonkan berikut ini:------------------------------------------------

MENGADILI;

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding;-----------------

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 171 / Pdt. G/ 2012/

PN. Dpk;-------------------------------------------------------------------------------------------

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;---------------------------------

- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa;---------

- Menyatakan perbuatan suami Tergugat-I yang menjual objek sengeketa

kepada:------------------------------------------------------------------------------------------ -

- Tergugat-III pada tanggal 3 April 2002 seluas: 1.555 m2 berdasarkan Akta

Jual Beli Nomor: 250/2002 di hadapan Tergugat- VII;-----------------------------

- Tergugat-IV pada tanggal 4 April 2002 seluas: 187 m2 berdasarkan Akta

Jual Beli Nomor: 263/2002 di hadapan Tergugat- VII;-----------------------------

- Tergugat-V yang bertindak selaku wali dari Tergugat- V pada tanggal 4

April 2002 seluas: 170 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 264/2002 di

hadapan Tergugat- VII;---------------------------------------------------------------------

- Dirinya sendiri in casu Almarhum Mochamad Jamhari Suami Tergugat- I

pada tanggal 6 Mei 2002 seluas : 250 m2 berdasarkan Akta Jual Beli

Nomor: 353/2002 di hadapan Tergugat- VII;-----------------------------------------

adalah perbuatan melawan Hak dan Melawan Hukum;---------------------------

- Membatalkan Akta Jual Beli Nomor: 250/2002, tanggal 3 April 2002, Akta

Jual Beli Nomor: 263/2002, tanggal 4 April 2002, Akta Jual Beli Nomor:

264/2002, tanggal 4 April 2002, Akta Jual Beli Nomor: 353/2002, tanggal 6

Mei 2002, yang dibuat dihadapan Tergugat- VII;---------------------------------------

- Menyatakan tidak mengikat semua tindakan Tergugat –VIII yang

memecahkan dan atau membalik nama Sertifikat objek sengketa kepada

Tergugat- I, III, IV, V, dan VI;-----------------------------------------------------------------

- Memerintahkan Tergugat- VII untuk mencatat kembali nama Penggugat di

atas Sertifikat atas objek sengketa;--------------------------------------------------------


- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----------------------

Menimbang, bahwa dalam rangka menanggapi Memori Banding dari

Pembanding semula Penggugat tersebut di atas, pihak Terbanding III semula

Tergugat- III, Terbanding IV semula Tergugat- IV, Terbanding- V semula

Tergugat- V, Terbanding VI semula Tergugat- VI, berdasarkan surat kuasa

khusus tertanggal 31 Desember 2014 dengan melalui kuasa hukumnya di dalam

Kontra Memori Bandingnya tertanggal 16 Januari 2015 yang di terima di

Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 16 Januari 2015 telah mengemukakan

hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : ------------------------------------------

- Bahwa Judex Facti, telah tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum

atas terjadinya jual beli tanah yang telah dilakukan secara sah dan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan antara Para Tergugat/Para

Terbanding dan Tergugat – VII/Terbanding- VII selaku Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT);---------------------------------------------------------------------------

- Saksi – saksi dan bukti- bukti yang diajukan Pembanding/Penggugat sama

sekali tidak ada relevansinya dengan proses terjadinya jual beli tanah yang

dilakukan antara Para Tergugat dengan Penggugat yang dilakukan

dihadapan Tergugat- VII, yakni:-----------------------------------------------------

- Dengan Terbanding- III/Tergugat- III, pada tanggal 3 April 2002 seluas

1.555 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 250/2002, yang diikuti balik

nama sertipikat menjadi atas nama Terbanding III/Tergugat III, Sertifikat

Nomor: 51/Kel. Cilangkap seluas 1.555 m2 Gambar Situasi Tanggal 26-

7-1984 No:2756/184;---------------------------------------------------------------------

- Dengan Terbanding- IV/Tergugat- IV, pada tanggal 4 April 2002 seluas

187 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 263/2002, yang kemudian

diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00372/ Kel Cilangkap, Kecamatan

Cimanggis Depok, Surat Ukur tanggal 17-06-2002 Nomor:

253/Cilangkap/2002, seluas 187 m2 yang merupakan pecahan dari

Sertifikat Hak Milik Nomor: 50/Kel.Cilangkap; -------------------------------------

- Dengan Terbanding-V/Tergugat- V, yang bertindak selaku Wali dari

Terbanding VI/Tergugat VI pada tanggal 4 April 2002 seluas 170 m2

berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 264/2002, tanggal 4 April 2002

seluas 170 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 264/2002 yang

kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00373/ Kel Cilangkap,

seluas 170 m2, Surat Ukur tanggal 17-06-2002 Nomor:


252/Cilangkap/2002, yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik

Nomor: 50/Kel.Cilangkap; --------------------------------------------------------------

- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, tidak ada satupun yang

mengetahui dan menyaksikan proces terjadinya Jual Beli yang dilakukan

antara Para Tergugat dengan Penggugat, justru saksi para Tergugat yang

mengetahui dan menyaksikan sendiri proses terjadinya jual Beli tanah

anatara Penggugat dengan Para Tergugat;---------------------------------------------

- Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti yang menilai Akta Jual Beli

Nomor: 353/2002 tanggal 6 Mei 2002, tidak sah dan tidak mempunyai

kekuatan hukum berdasarkan prasangkaan, bahwa tandatangan pembeli

dengan tanda tangan IR. M. Jamhari berada dan adanya bantahan dari

Tergugat I bahwa semasa hidupnya IR. M. Jamhari tidak pernah membeli

objek sengketa serta secara realita baik M.Jamhari maupun Tergugat I tidak

pernah menguasai objek sengketa, adalah pertimbangan yang tidak tepat;----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan hal ini kami memohon kepada

yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bandung untuk menerima dalil-

dalil Kontra Memori Banding Terbanding III, IV, V dan Terbanding VI dan

selanjutnya dengan mengadili sendiri memutuskan;--------------------------------------

- Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil Kontra Memori Banding

Terbanding III, IV, V dan Terbanding VI seluruhnya;---------------------------------

- Menolak permohonan banding Pembanding;------------------------------------------

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok No: 171 / Pdt. G/ 2012 / PN.

Dpk tanggal 9 Juni 2014;-------------------------------------------------------------------

Atau, jika Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono );------------------------------------------------

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari

dengan seksama berkas perkaranya, baik dari dalil-dalil gugatan Para

Penggugat, jawaban Para Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan para pihak ke

muka persidangan Pengadilan Negeri, fakta-fakta yang terungkap di Pengadilan

Tingkat Pertama, berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama,

pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama,

alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding, semula Penggugat di

dalam memori bandingnya, serta tanggapan Terbanding III semula Tergugat III,

Terbanding- IV semula Tergugat- IV, Terbanding- V semulka Tergugat- V dan

Terbanding- VI semula Tergugat- VI di dalam kontra memori bandingnya,


Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan

Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar serta dapat

disetujui, selanjutnya segala pertimbangan tersebut diambil alih Pengadilan

Tinggi untuk dijadikan dasar dan pertimbangannya sendiri dalam memutus

perkara ini pada tingkat banding; -------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding dari Pembanding, semula

Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan tersebut harus ditolak

sebab substansi yang dikemukakan dalam memori banding tersebut sudah

dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi tidak

menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi; ------------------

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara sidang, hari Kamis tanggal 24

Juli 2014 saat putusan diucapkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang

terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 Juni 2014, tercatat yang hadir

dipersidangan adalah: Majelis Hakim terdiri dari: M. Pandji Santoso, SH., MH.

selaku Hakim Ketua, Sapto Supriono, SH., MH. dan Rina Zain, SH. masing-

masing sebagai Hakim Anggota, Agus Wawan,SH. sebagai Panitera Pengganti,

Fitri, S.H.Kuasa pihak Tergugat-III, IV, V, VI, dan Yasir Arafat, SH. Kuasa pihak

Tergugat VII, maka yang tertulis diakhir dari naskah putusan yaitu halaman 26

( dua puluh enam ) dihadiri kuasa hukum Tergugat- I, kuasa hukum Tergugat-

III, IV, V, VI dan kuasa hukum Tergugat-VII, tanpa dihadiri Penggugat,

Tergugat-II dan Tergugat- VIII:-------------------------------------------- ---------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas,

putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 9 Juni 2014, Nomor 171 / Pdt.G /

2012 / PN.Dpk, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan; ---------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding,

putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, hal mana berarti Pembanding,

semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka sesuai pasal 181

ayat (1) HIR, Pembanding, semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya akan ditentukan dalam

amar putusan di bawah ini; ----------------------------------------------------------------------

Memperhatikan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.20 tahun 1947

tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto pasal 181 ayat (1) HIR,

juncto Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; ------


M E N G A D I L I:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;--------

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 9 Juni 2014, Nomor:

171 / Pdt.G / 2012 /PN.Dpk. yang dimohonkan banding tersebut;---------------

- Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar biaya yang

timbul dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding sebesar

Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);--------------------------------------

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: Rabu tanggal: 23 Maret 2015 oleh

Kami : KAREL TUPPU, S.H., M. H. sebagai Hakim Ketua Majelis , dengan

H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H. dan H, EDWARMAN S.H. masing - masing

sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi Bandung Nomor 86/Pen.Pdt/2015/PT.Bdg, tanggal 26 Februari 2015,

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan

putusan tersebut pada hari : Senin tanggal : 30 Maret 2015 diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi

Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh AGUS SUHENDAR, S.H. Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak

yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya. ----------------------------------------------

Hakim Anggota: Hakim Ketua Majelis,

Ttd Ttd

H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H. KAREL TUPPU,S.H.,MH.

Ttd

H, EDWARMAN S.H. Panitera Pengganti,

Ttd

AGUS SUHENDAR, S.H.


Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai ..............………… Rp. 6.000,-

2. Biaya Redaksi putusan ……….. Rp. 5.000,-

3. Biaya Pemberkasan …………….Rp.139.000,-

Jumlah ……………………………….Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

P U T U S A N · 2015-04-02 · Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 86/Pdt/2015/PT.Bdg. P U T U S A N Nomor 86/Pdt/2015/PT.Bdg. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan

Documents