-
TATA RUANG PERTANAHANMEDIA INFORMASI BIDANG TATA RUANG DAN
PERTANAHAN
REDAKSI:| Penanggung Jawab : Direktur Tata Ruang dan Pertanahan
|
| Tim Redaksi : Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan | Editor :
Astri Yulianti, Santi Yulianti, Gina Puspitasari | Desain Tata
Letak : Indra Ade Saputra dan Astri Yulianti |
Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 - 2019
PERPRES NO 179 TAHUN 2014halaman 3
RAPAT ESELON II BKPRNhalaman 4
RESENSI BUKU: GERAKAN KOTA HIJAUhalaman 4
EDISI 2/ FEBRUARI 2015
Pada tanggal 8 Januari 2015, Presiden Joko Widodo telah
menandatangani Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
RPJMN 2015-2019 merupakan visi, misi, dan agenda Presiden Joko
Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.
RPJMN 2015 - 2019 disusun berdasarkan konsep Nawacita yang
dipadukan dengan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015 2019 yang disusun
Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2014 dan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, sesuai
amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
Sebelum ditetapkan menjadi RPJMN 2015 2019, Kementerian
PPN/Bappenas telah menggelar Musyawarah Rencana
Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, yang
menghasilkan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015-2019. Selain itu, dilaksanakan pula
Musrenbang Regional di lima wilayah yakni: Belitung (wilayah
Sumatera), Tarakan (wilayah Kalimantan), Palu (wilayah Sulawesi),
Ambon (wilayah Maluku dan Papua), kemudian Lombok (wilayah Jawa,
Bali, dan Nusa Tenggara), dengan maksud menjaring masukan dari
seluruh daerah.
RPJMN berfungsi untuk menjadi pedoman Kementerian/Lembaga dalam
menyusun rencana strategis, bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM
Daerah, menjadi pedoman pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja
Pemerintah (RKP), dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi
RPJM Nasional. Menurut Perpres No 2 Tahun 2015 tersebut, RPJMN juga
dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pelaksanaan pembangunan nasional.
Berdasarkan lampiran Perpres tersebut, pemerintah akan
memrioritaskan pembangunan nasional untuk mencapai kedaulatan
pangan, ketersediaan energi dan pengelolaan sumber daya maritim
serta kelautan dalam lima tahun ke depan. Pemerintah juga
berkomitmen mengarahkan pembangunan untuk mencapai peningkatan
kesejahteraan
berkelanjutan, dengan mendorong warga Indonesia memiliki jiwa
gotong royong, dan harmonis dalam kehidupan antarkelompok
sosial.
Sementara itu, untuk rencana detail tata ruang yang disusun oleh
pemerintah pusat dan daerah saat ini belum didukung citra satelit
beresolusi tinggi. Hanya 3,5 persen wilayah yang punya citra
satelit resolusi tinggi. Dari 1,9 juta kilometer persegi (km2) luas
wilayah Indonesia, hanya 68.000 km2 yang punya citra resolusi
tinggi di bawah 60 sentimeter. Dari 1,9 juta km2 setelah dikurangi
kawasan hutan, data yang jadi prioritas pencitraan resolusi tinggi
seluas 500.000 km2. Untuk mendapat citra resolusi tinggi bagi
daerah prioritas seluas 500.000 km2 butuh dana 5 juta euro atau 9
juta dollar AS atau Rp 112,5 miliar.
Tahun ini, DPD menargetkan untuk membahas 12 RUU. DPD
menyebutkan bahwa sebagai program strategis lembaga bidang
legislasi, DPD memutuskan 16 RUU yang menjadi perhatian mereka.
Dari 16 RUU, hanya 2 RUU yang menjadi program legislasi nasional
(prolegnas) prioritas, yaitu RUU Pertanahan, termasuk substansi RUU
Pengadilan Agraria yang diputus DPD periode lalu, dan RUU
Pengelolaan Daerah Perbatasan. [AY]
NEWSLETTER
KILAS BALIK: DINAMIKA ISU TATA RUANG DAN PERTANAHAN
KONSINYASI DIT. TATA RUANG DAN PERTANAHAN .... HAL 2
Buku I RPJMN 2015 - 2019
-
Penyediaan tanah menjadi faktor penting dalam pembangunan
infrastruktur di Indonesia. Dengan kemunculan konflik lahan yang
menghambat penyediaan tanah, membuat ide pembentukan Bank Tanah
mencuat ke permukaan. Hal itulah yang kemudian dibahas dalam Focus
Group Discussion Urban Land Policy, yang diadakan oleh Direktorat
Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas, di Hotel
Ambhara, Jakarta (8/7).
FGD Urban Land Policy dilaksanakan dalam rangka penyusunan
Roadmap Housing Policy Reform sebagai masukan bagi penyusunan RPJMN
2015-2019 Bidang Perumahan dan Permukiman. Pada FGD ini turut hadir
pula Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, Badan
Pertanahan Nasional, Kementerian Perumahan Rakyat, HUD,
Jakarta, Kamis (15/01). Sebagai upaya meningkatkan kualitas
perencanaan tata ruang nasional, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerja sama dengan
Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) untuk melakukan sertifikasi perencana
dalam kegiatan perencanaan di wilayah Kementerian ATR/BPN.
Kementerian ATR/BPN dan IAP menandatangani Nota kesepahaman
(memorandum of understanding/MoU) sebagai langkah awal meningkatkan
kompetensi, kualitas produk perencanaan sekaligus pembinaan profesi
perencana.
Dalam sambutannya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
Ferry Mursyidan Baldan mengungkapkan bahwa pengelolaan tata ruang
sebaiknya terpadu mencakup darat, laut, udara dan bawah tanah. Maka
dari itu, perencanaan tata ruang yang visioner merupakan
keniscayaan. Peningkatan kompetensi perencana ruang (konsultan dan
staf pemerintah) menjadi salah satu persyaratan bagi peningkatan
kualitas produk rencana tata ruang, dan pengendalian ruang, ujarnya
menambahkan.
Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Bernadus
Djonoputro, menjelaskan, ke depan hendaknya dapat lebih diarahkan
pada perencanaan ruang
Indonesia yang inovatif, mumpuni, berpihak pada kebutuhan
masyarakat dan tata ruang menjadi panglima pembangunan. [OM]
Seminar Planning Outlook:Sertifikasi Perencana oleh IAP bersama
Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan
memberi-kan sambutan pada seminar Planning Outlook (15/1). Sumber:
Dokumentasi TRP.
Konsinyering Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan:
Jakarta, Selasa (9/01). Dalam rangka evaluasi pelaksanaan
kegiatan Tahun 2014 dan pembahasan Rencana Kerja Tahun 2015,
Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas
menyelenggarakan konsinyasi yang bertempat di Ruang Rapat SS-4 dan
SG-3, di Gedung Bappenas, Jakarta, pada 8 9 Januari 2015.
Pada kesempatan tersebut, paparan disampaikan oleh tiga sub
bidang dan dua sekretariat yang berada di bawah koordinasi
Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, yakni: 1) Subdit Tata Ruang,
2) Subdit Pertanahan, 3) Subdit Informasi dan Sosialisasi
(Infosos), 4) Sekretariat BKPRN, dan 5) Sekretariat RAN.
Pada Tahun 2014, Subdit Tata Ruang telah menyusun penulisan
naskah RPJMN 2015 2019 dan RKP 2015 bidang tata ruang. Selain itu,
dilaksanakan pula pembahasan Renja K/L 2015, pembahasan RKA K/L
2015, dan penyusunan kuesioner profil penataan ruang daerah.
Tidak jauh berbeda, Subdit Pertanahan pun telah menyusun
penulisan naskah RPJMN 2015 2019 dan RKP 2015 bidang pertanahan
2015-2019,
pembahasan RKA K/L 2015, penyusunan Lampid (lampiran pidato
Presiden), penyepakatan target sertipikasi tanah lintas K/L TA
2015, dan terakhir, penyusunan kajian pembentukan Bank Tanah.
Sementara untuk pencapaian Subdit Infosos tahun 2014, antara
lain: sosialisasi hasil kajian kebijakan bidang tata ruang dan
pertanahan, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan
pembangunan nasional bidang informasi tata ruang dan pertanahan
(penggunaan naskah dinas), serta inventarisasi dan analisa
kebijakan melalui penggunaan sistem Knowledge Management (Manajemen
Pengetahuan). Pada tahun ini pula, Sekretariat BKPRN telah menyusun
rekomendasi integrasi RZWP-3-K ke dalam RTRW dalam bentuk SE
Mendagri dan protokol serta roadmap penyusunan RDTR periode
2015-2019 sebagai bahan identifikasi kebutuhan peta skala besar
(1:5.000). Beriringan dengan kedua hal tersebut, Sekretariat BKPRN
menginisiasi penyusunan regulasi pengelolaan ruang udara nasional,
diseminasi KLHS dalam forum BKPRN, serta memasilitasi pembahasan
penyelesaian Raperda RTRW Prov. Kalimantan Selatan.
Sekretariat RAN telah menyusun peta dasar pertanahan dan cakupan
bidang tanah bersertipikasi berdasarkan data per Juni
2014, dan peta jalan pembentukan kamar khusus pertanahan pada
pengadilan negeri. Sepanjang tahun ini pula, Sekretariat RAN telah
menyelenggarakan kegiatan pilot project redistribusi dan access
reform di Prov. Bangka Belitung dan Prov. Jawa Tengah.
Hasil Evaluasi
Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, diusulkan agar
kegiatan evaluasi RKP 2014 diselesaikan pada Semester I tahun 2015,
sementara kegiatan pemantauan RKP 2015 dilaksanakan pada
pertengahan tahun (Juli-Agustus 2015) karena kebutuhan akan masukan
data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Penyusunan buku
profil tata ruang dan pertanahan disusun untuk mempermudah
pemantauan dan evaluasi RPJMN 2015-2019. Buku profil disusun
setidaknya 3 (tiga) kali dalam periode 2015-2019, yaitu: i) Buku
profil pertama pada tahun 2015 (benchmark); ii) Buku profil kedua
pada tahun 2017 (mid term review); dan iii) Buku profil ketiga pada
tahun 2019 (evaluasi RPJMN/benchmark periode berikutnya).
Pelaksanaan Knowledge Management (KM) di Direktorat Tata Ruang dan
Pertanahan akan dilanjutkan pada tahun 2015. Selain itu,
pelaksanaan KM akan diperluas pada lingkup Kedeputian Pengembangan
Regional dan Otonomi Daerah, dengan Direktorat Tata Ruang dan
Pertanahan sebagai koordinator.
Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dan
Sekretariat Reforma Agraria Nasional (RAN) perlu melakukan
inventarisasi tugas dan fungsi agar tidak tumpang tindih dengan
Kementerian ATR/BPN dan melakukan penyesuaian terhadap rencana
kerja tahun 2015.
Rencana Kerja Tahun 2015
Secara garis besar, fokus kegiatan Direktorat Tata Ruang dan
Pertanahan pada tahun 2015 meliputi: i) Sosialisasi RPJMN
2015-2019; ii) Penyusunan RKP 2016 bidang tata ruang dan
pertanahan; iii) Sinkronisasi rencana tata ruang dan rencana
pembangunan; iv) Fasilitasi Pelaksanaan sertipikasi tanah lintas
K/L; v) Pelaksanaan pilot project redistribusi tanah dan access
reform; vi) Peningkatan dan pengembangan wawasan penataan ruang;
dan vii) Pengembangan sistem informasi tata ruang dan pertanahan.
[ZH/OC/CP/GP]
POTRET KEGIATAN:
Santi Yulianti (kiri) selaku Kasubdit Informasi dan Sosialisasi
sedang menyampaikan paparan mengenai evaluasi dan rencana kerja
Subdit Infosos (8/1). Sumber: Dokumentasi TRP.
Evaluasi Kegiatan Tahun 2014 dan Pembahasan Rencana Kegiatan
Tahun 2015
2
-
Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014:Rencana Tata Ruang
Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pada tanggal 8 Desember 2014 lalu, Presiden Joko Widodo telah
menetapkan Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 Tentang Kawasan
Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perpres No.
179/2014 ini merupakan amanat Pasal 123 ayat (4) PP Nomor 26 Tahun
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, bahwa penetapan
Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN), termasuk
9 KSN RTR Kawasan Perbatasan Negara ditetapkan dengan Perpres.
Kesembilan KSN tersebut meliputi RTR Kawasan Perbatasan Negara
di 1) Kalimantan, 2) Nusa Tenggara Timur, 3) Papua, 4) Maluku
Utara-Papua Barat, 5) Maluku, 6) Aceh-Sumatera Utara, 7)
Riau-Kepulauan Riau, 8) Sulawesi Utara-Gorontalo-Sulawesi, dan 9)
Kawasan Perbatasan yang berhadapan dengan Laut Lepas.
Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara dilaksanakan oleh
menteri/pimpinan instansi Pemerintah terkait, termasuk badan yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan batas
wilayah negara dan kawasan perbatasan, Gubernur, Bupati, dan
pimpinan badan/lembaga sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ruang Lingkup PengaturanPada Peraturan Presiden ini ruang
lingkup pengaturannya, mencakup beberapa hal sebagai berikut: a)
peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan
Perbatasan Negara; b) tujuan, kebijakan, dan strategi penataan
ruang Kawasan Perbatasan Negara; c) rencana struktur ruang Kawasan
Perbatasan Negara; d) rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara;
e) arahan pemanfaatan ruang
Kawasan Perbatasan Negara; f) arahan pengendalian pemanfaatan
ruang Kawasan Perbatasan; g) pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara;
dan h) peran masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perbatasan
Negara.
Kawasan Perbatasan Negara di NTTDeliniasi (wilayah) pengaturan
Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi NTT mencakup kawasan
perbatasan di darat dan laut. Kawasan perbatasan darat meliputi
kawasan yang berada di kecamatan pada sisi dalam sepanjang batas
wilayah Negara Indonesia dengan Negara Timor Leste. Kawasan
perbatasan laut meliputi kawasan sisi dalam garis batas yurisdiksi,
garis batas Laut Teritorial Indonesia dalam hal tidak ada batas
yurisdiksi, dan/atau Garis Batas Klaim Maksimum dalam hal garis
batas negara belum disepakati dengan Negara Timor Leste dan Negara
Australia, hingga garis pantai termasuk: 1) kecamatan yang memiliki
garis pantai tersebut; atau 2) seluruh kecamatan pada gugus
kepulauan, atau hingga perairan dengan jarak 24 mil laut dari garis
pangkal kepulauan.
Selain itu, kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut
tersebut meliputi pula Pusat Kawasan Strategis nasional (PKSN)
dan/atau kawasan perkotaan yang mendukung fungsi kawasan perbatasan
Negara Provinsi NTT.PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan
untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Salah satu
fungsi PKSN adalah sebagai pusat kegiatan pertahanan dan keamanan
negara dan pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan
keamanan (Custom, Immigration, Quarantine, and Security/CIQS).Di
kawasan perbatasan negara di Provinsi NTT ditetapkan 3 (tiga) PKSN,
yaitu PKSN
Kalabahi di Kabupaten Alor, PKSN Atambua di Kabupaten Belu, dan
PKSN Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara.
Tujuan Penataan Ruang di Kawasan PerbatasanTujuan penataan Ruang
Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi NTT adalah untuk mewujudkan
kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara (security) yang
menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban Wilayah Negara yang
berbatasan dengan Negara Timor Leste dan negara Australia; kawasan
berfungsi lindung yang lestari (sustainability); dan kawasan budi
daya ekonomi perbatasan yang mandiri dan berdaya saing
(prosperity).
Rencana Struktur Ruang Kawasan PerbatasanRencana struktur ruang
terdiri atas rencana sistem pusat permukiman perbatasan negara dan
rencana sistem jaringan prasarana (transportasi, energi,
telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana permukiman).
Sementara untuk rencana pola ruang terdiri atas Kawasan Lindung dan
Kawasan Budi Daya (Zona Budi Daya dan Zona Perairan).
Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan PerbatasanAdapun
arahan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perbatasan meliputi:
i) arahan peraturan zonasi; ii) arahan perizinan; iii) arahan
pemberian insentif dan disinsentif; serta iv) arahan pengenaan
sanksi.
Sumber: Perpres No. 179/2014 tentang RTR Kawasan
Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur
WAWASAN
LINK TERKAITDirektorat Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas
Portal Tata Ruang dan PertanahanSekretariat BKPRN
Potret Kegiatan TRPKonsinyasi Direktorat Tata Ruang dan
PertanahanSeminar Planning OutlookRapat Eselon II BKPRN
Ilustrasi Gerbang Perbatasan di Wilayah Indonesia
3
http://www.bappenas.go.id/unit-kerja/deputi-bidang-pengembangan-regional-dan-otonomi-daerah/direktorat-tata-ruang-dan-pertanahan/?&kid=1394762669http://www.bappenas.go.id/unit-kerja/deputi-bidang-pengembangan-regional-dan-otonomi-daerah/direktorat-tata-ruang-dan-pertanahan/?&kid=1394762669http://www.tataruangpertanahan.comhttp://www.bkprn.orghttp://www.trp.or.id/detailberita/349/Kegiatan-Evaluasi-Kegiatan-Tahun-2014-dan-Pembahasan-Rencana-Kegiatan-Tahun-2015.htmlhttp://www.trp.or.id/detailberita/349/Kegiatan-Evaluasi-Kegiatan-Tahun-2014-dan-Pembahasan-Rencana-Kegiatan-Tahun-2015.htmlhttp://www.bkprn.org/depan.php?cat=3&&id=337
-
The Awesome and Advanced Indonesia
Gerakan Kota HijauGerakan kota hijau adalah gerakan penataan
ulang kehidupan warga dan kota. Gerakan kota hijau bertujuan untuk
menghadapi perubahan iklim dengan melakukan antisipasi, adaptasi,
dan mitigasi kota. Kota Hijau adalah kota yang sehat dan
bersahabat. Kota diisi oleh orang-orang atau penduduk yang aktif
dan bersahabat dengan lingkungan. Lebih dari itu, kota hijau dengan
visinya yang lebih luas dan komprehensif, yaitu Kota yang Ramah
Lingkungan, memiliki misi antara lain memanfaatkan secara
efektif dan efisien sumberdaya air dan energi, mengurangi limbah,
menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan
lingkungan, dan mensinergikan lingkungan alami dan buatan,
berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan baik secara lingkungan,
sosial dan ekonomi secara seimbang. Buku ini membahas mengenai
pembangunan kota hijau, apa itu kota hijau, mengapa pembangunan
kota hijau perlu dilakukan, siapa yang melakukan, kapan pembangunan
perlu dilakukan, bagaimana melakukan kota hijau, perencanaan dan
perancangan berkelanjutan, ruang hijau
terbuka, transportasi ramah lingkungan, dan lain sebagainya.
Terdapat delapan atribut untuk mewujudkan kota hijau yaitu: a)
peruntukan lahan dan tata ruang yang bertujuan untuk menciptakan
ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; b) rencana
pengembangan ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota dan daerah
resapan air; c) pengembangan transportasi berbasis jaringan dan
penggunaan transportasi bukan kendaraan bermotor, dan transportasi
massal; d) penerapan bangunan hijau; e) peran serta masyarakat; f)
pemanfaatan dan pengembangan energi terbarukan; g) pengelolaan
sampah ramah lingkungan; serta h) pengelolaan air yang
berkelanjutan. [AY]
Judul Buku: Gerakan Kota HijauPenyusun: Nirwono JogaPenerbit :
PT. Gramedia PustakaJumlah halaman: 294Ukuran: 21 cm x 14 cm
DIREKTORAT TATA RUANG DAN PERTANAHAN,BAPPENASJalan Taman
Suropati No. 2AGedung Madiun Lt. 3
T : 021 392 7412F : 021 392 6601E : [email protected]:
www.trp.or.idPortal : www.tataruangpertanahan.com
Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi kami:
RESENSI BUKU:
Jakarta, 21 Januari 2014. Dalam rangka evaluasi pelaksanaan
tugas BKPRN selama 5 tahun terakhir, Kementerian PPN/Bappenas
selaku Sekretariat BKPRN menyelenggarakan rapat koordinasi tingkat
Eselon II, untuk mengonfirmasi laporan kegiatan BKPRN 2009 2014
sekaligus menjaring masukan dan perbaikan dari seluruh perwakilan
anggota BKPRN yang terkait.
Penyusunan laporan BKPRN tersebut sesuai dengan amanat
penyusunan laporan pada Keppres No. 4 Tahun 2009 tentang
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) Pasal 10, yang
menyebutkan BKPRN melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden
secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
Selanjutnya, Kementerian Perekonomian selaku Ketua BKPRN akan
melaporkan pelaksanaan tugas BKPRN secara tertulis kepada Presiden,
hal ini sesuai dengan Permenko No. Per-02/M.EKON/10/2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja BKPRN Pasal 6 Ketua BKPRN melaporkan
pelaksanaan tugas BKPRN secara tertulis kepada Presiden secara
berkala setiap 6 (enam) bulan. Laporan Kegiatan BKPRN Semester 2
Tahun 2014 membahas kegiatan BKPRN periode tahun 2009 2014 yang
mengacu kepada: (i) Pelaksanaan Agenda Kerja BKPRN sejak tahun 2009
hingga 2014; (ii) Laporan semester kepada Presiden; dan (iii)
Penugasan lain sesuai dengan isu penataan ruang yang
berkembang.
Adapun beberapa hal yang dibahas dalam laporan tersebut
meliputi: (i) Struktur, Capaian, dan Tantangan; (ii) Fasilitasi
Penyelesaian
Peraturan Perundangan Bidang Penataan Ruang; (iii) Penguatan
Kelembagaan Penataan Ruang Nasional dan Daerah; (iv) Pendayagunaan
Penataan Ruang Nasional dan Daerah; serta (v) Penyelesaian sengketa
dan konflik pemanfaatan ruang.
Kelembagaan BKPRN
Kehadiran Kementerian Agraria dan Tata Ruang di akhir tahun 2014
telah memberi warna baru bagi bidang tata ruang dan menjadikan
kehadiran BKPRN sebagai badan koordinasi yang harus kembali
dipertimbangkan.
Namun demikian, pada perkembangannya ke depan, perlu
dipertimbangkan pula apakah kemudian Kementerian Agraria dan Tata
Ruang dapat mengemban secara utuh tugas dan fungsi BKPRN, sehingga
keduanya dapat saling melengkapi dan mendukung satu sama lain.
Dengan demikian, penyelesaian konflik dan sengketa dalam
pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang dapat diselesaikan
dengan baik. [AY]
Rapat Eselon II BKPRNFinalisasi Laporan BKPRN Periode Tahun 2009
2014
Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP (kiri), Dr. Ir. Oswar Mungkasa,
MURP (tengah), dan Abdullah Kamarzuki (kanan) bertindak sebagai
pimpinan rapat. Sumber: Dokumentasi TRP
4