-
TATA RUANG PERTANAHANMEDIA INFORMASI BIDANG TATA RUANG DAN
PERTANAHAN
REDAKSI:| Penanggung Jawab : Direktur Tata Ruang dan Pertanahan
|
| Tim Redaksi : Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan | Editor :
Rini Aditya Dewi, Santi Yulianti, Gina Puspitasari | Desain Tata
Letak : Rini Aditya dan Indra Ade |
Berlomba Demi Pangripta Nusantara
PERATURAN MENDAGRI, MENHUT, MENPU, DAN KEPALA BPN NO.79/2014
TENTANG PENYELESAIAN
PENGUASAAN TANAH DI HUTANhalaman 3
BIMTEK PENYUSUNAN RZWP3Khalaman 4
RESENSI BUKU: WARISAN GEOLOGI SUMATRAhalaman 4
EDISI 4/ APRIL 2015
Salah satu langkah untuk meningkatkan mutu rencana pembangunan
adalah dengan memberikan penghargaan kepada daerah yang berhasil
menyusun dokumen rencana pembangunan yang baik. Implementasi dari
visi peningkatan itu melalui pemberian penghargaan Anugerah
Pangripta Nusantara (APN).
Penghargaan ini dimulai sejak 2012 dan diselenggarakan setahun
sekali. Penyerahan piala APN tahun ini dilakukan saat pembukaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2015
yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada
Rabu (29/4).
Dampak penghargaan APN bagi provinsi dan kabupaten/kota adalah
mendorong setiap daerah untuk menyiapkan dokumen rencana
pembangunan yang lebih baik dan bermutu.
Panitia penyelenggara APN Tahun 2015 ini adalah Direktorat Tata
Ruang dan Pertanahan Bappenas, yang mempunyai tugas
mengoordinasikan kegiatan, mulai dari pembentukan panitia sampai
proses penilaian serta pengumuman para pemenang APN.
Penjurian dilakukan oleh tim penilai pusat yang terdiri atas
tiga tim penilai,
yaitu Tim Penilai Utama (TPU) yang diketuai oleh Direktur Tata
Ruang dan Pertanahan Bappenas, Oswar Mungkasa; Tim Penilai
Independen (TPI) yang diketuai oleh Prof. Herman Haeruman, serta
Tim Penilai Teknis yang terdiri atas PNS Perencana Pertama dan
Perencana Muda Bappenas.
Mekanisme penilaian:
Tahap I: penilaian dokumen tingkat provinsi oleh tim penilai
pusat. Sementara itu penilaian dokumen tingkat kabupaten/kota
dilakukan oleh tim penilai provinsi.
Tahap II: proses verifikasi provinsi ke kabupaten/kota. Setelah
ada kabupaten/kota yang menjadi pemenang, tiap provinsi mengirimkan
satu wakil (kabupaten/kota pemenang) untuk dinilai oleh tim penilai
pusat. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada APN 2015 ini khusus
untuk penilaian kabupaten/kota dilakukan ulang oleh Tim Penilai
Teknis di tingkat pusat (bobot penilaian dimulai dari 0%).
Tahap III: proses wawancara dan presentasi bagi provinsi,
sedangkan bagi kabupaten/kota dilakukan proses ulang penilaian
dokumen perencanaan daerah oleh tim penilai pusat. Di tingkat
provinsi, hanya melalui tiga tahap saja.
Tahap IV: proses wawancara dan presentasi bagi kabupaten/kota
yang dilakukan oleh tim penilai pusat yang diwakilkan Tim Penilai
Independen (TPI).
Kriteria penilaian provinsi dan kabupaten/kota pada tahap I
meliputi keterkaitan, konsistensi, kelengkapan, keterukuran dan
kedalaman dokumen perencanaan daerah. Kriteria penilaian tahap II,
yang dinilai adalah proses perencanaan dari atas ke bawah,
teknokratik, politik dan inovasi daerah tersebut. Sedangkan pada
tahap terakhir, penilaiannya adalah wawancara dan presentasi yang
disajikan oleh para
Kepala Bappeda.
Perbedaan mendasar proses penilaian APN 2015 dengan tahun-tahun
sebelumnya adalah pada tahun ini kabupaten/kota di tahap ketiga
akan dinilai ulang oleh tim penilai pusat tanpa menyertakan bobot
penilaian dari tim penilai provinsi (bobot penilaian dimulai dari
0%).
Menurut Oswar Mungkasa selaku ketua Tim Penilai Utama, perbedaan
ini dilakukan agar penilaian bersifat lebih fair. Karena ada
kemungkinan timbul keberpihakan provinsi terhadap kabupaten/kota
yang dipilih sebagai pemenang agar mendapatkan bobot nilai yang
besar dari tim penilai provinsi. Untuk mencegah hal itu, maka
dibuatlah modifikasi sistem penilaian bagi kabupaten/kota.
Dalam kategori provinsi, APN 2015 kali ini terdapat penghargaan
khusus yaitu penghargaan bagi provinsi yang memiliki peningkatan
kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). [RA]
DAFTAR NAMA PEMENANG ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA 2015:Kategori
Provinsi:Terbaik I : D.I YogyakartaTerbaik II : Kalimantan
TimurTerbaik III : Jawa BaratHarapan I : Jawa TimurHarapan II :
AcehHarapan III : Sulawesi UtaraPenghargaan Peningkatan Kualitas
RKPD : Kalimantan Selatan
Kategori Kabupaten/Kota:Terbaik I : Aceh BaratTerbaik II :
SlemanTerbaik III : Muara EnimHarapan I : Lombok UtaraHarapan II :
SiakHarapan III : Banyuwangi
NEWSLETTER
KILAS BALIK: DINAMIKA ISU TATA RUANG DAN PERTANAHAN
MUSRENBANGNAS 2015 DIHARAPKAN DAPAT MEMPERCEPATPEMBANGUNAN
NASIONAL.... HAL 2
Kepala Bappenas Andrinof Chaniago memberikan piala APN kepada
para pemenang. Sumber: Dokumentasi TRP
-
Penyediaan tanah menjadi faktor penting dalam pembangunan
infrastruktur di Indonesia. Dengan kemunculan konflik lahan yang
menghambat penyediaan tanah, membuat ide pembentukan Bank Tanah
mencuat ke permukaan. Hal itulah yang kemudian dibahas dalam Focus
Group Discussion Urban Land Policy, yang diadakan oleh Direktorat
Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas, di Hotel
Palembang, (8/4). Pada tanggal 8 April 2015 Direktur Tata Ruang
dan Pertanahan, Oswar Mungkasa, menghadiri Rapat Kerja Reguler yang
diadakan oleh Bappeda Provinsi se-Sumatera Selatan.
Dalam acara tersebut Oswar Mungkasa
menyampaikan paparan tentang penggunaan Knowledge Management
(KM) di Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan. Bappenas. Dalam
paparannya Oswar menjelaskan tentang pengertian data, informasi dan
pengetahuan. Oswar juga menambahkan betapa besarnya kerugian yang
disebabkan hilangnya pengetahuan.
Selama ini kita telah mengeluarkan investasi yang cukup besar
terhadap peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik lewat
pelatihan, sekolah ataupun lainnya. Namun jika tidak di kelola
dengan baik, maka ketika orang tersebut pindah maka pengetahuan
yang dimiliki akan ikut pergi bersama orang tersebut, demikian
ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut dijelaskan beberapa hal mendasar
terkait KM (i) knowledge management bukan sekedar sistem informasi
tetapi merupakan upaya meningkatkan kebiasaan saling berbagi; (ii)
tidak selalu dibutuhkan sistem on-line tetapi bisa juga
memanfaatkan jaringan internal (dalam satu kantor); (iii) proses
menjadi suatu
keniscayaan dalam upaya mengembangan KM.
Keterlibatan aktif para pelaku menjadi kunci. Disamping tentunya
komitmen dan dukungan pimpinan, dibutuhkan juga adanya champion
yang mengawal dan menjadi pendukung utama proses KM; (iv) KM tidak
membutuhkan biaya yang besar.
KM TRP mulai dikenali oleh berbagai pihak. Untuk itu, menjadi
tugas kita bersama agar tetap dapat memelihara dan memanfaatkan KM
TRP sebagai salah satu contoh pemanfaatan KM di Indonesia.
Oswar juga menambahkan bahwa knowledge management bukanlah
masalah IT, melainkan bagaimana merubah perilaku seseorang agar
menjadi mau berbagi pengetahuan yang dimilikinya dengan orang
lain.
Dan di akhir acara tampak para kepala Bappeda yang berminat
mengembangkan KM, tiga diantaranya yaitu Bappeda Sumsel, Bappeda
Muara Enim, dan Bappeda Banyu Asin. [OM, IAS]
Sosialisasi Knowledge Management di Bappeda se-Sumatera
Selatan
Oswar Mungkasa, Direktur TRP, menjelaskan manfaat Knowledge
Management kepada kepala Bappeda se-Sumatera Selatan.Sumber:
Dokumentasi TRP
Musrenbangnas 2015
Jakarta, (29/4). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas Andrinof Chaniago membuka acara Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2015 di Hotel Bidakara,
Jakarta, pada Rabu (29/4).
Musrenbangnas tahun ini mengangkat tema Mempercepat Pembangunan
Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang
Berkualitas.
Musrenbangnas hari ini adalah puncak dari proses yang panjang,
melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari desa, kecamatan,
kabupaten/kota sampai provinsi. Selama tujuh hari penuh secara
dialogis dan konsentrasi kita mendukung sembilan agenda prioritas
Nawacita dan tujuh misi pembangunan, kata Andrinof.
Sinergi antarsektor penting dalam mendukung terwujudnya target
prioritas demi mewujudkan visi dan misi yang diusung pemerintahan
Joko Widodo-Jusuf
Kalla melalui Nawacita dan Agenda Trisakti.
Forum Musrenbangnas tahun 2015 merupakan ajang perbaikan dan
penyempurnaan perencanaan pembangunan agar beragam program yang
menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga dan pemerintah pusat dan
daerah semakin sinkron dan sinergis.
Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016,
Bappenas berkeinginan untuk menyelaraskan perencananaan percepatan
pembangunan nasional dari berbagai aspek, baik jenjang pemerintah
maupun kelompok dalam masyarakat.
Target utama RKP 2016 ialah terwujudnya pembangunan nasional
yang berkualitas yang dicerminkan oleh sumber pertumbuhan yang
merata secara kewilayahan dengan melibatkan pelaku ekonomi yang
terdistribusi luas.
Yang terpenting adalah hasilnya dapat
dinikmati oleh masyarakat luas dalam bentuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Ada tiga dimensi pembangunan yang akan difokuskan, yang pertama
adalah dimensi pembangunan manusia dan masyarakat yang di dalamnya
mengurus soal pendidikan, kesehatan dan revolusi mental.
Sementara dimensi prioritas kedua adalah kedaulatan pangan,
energi, maritim dan pariwisata. Dan yang terakhir dimensi priorotas
yang ketiga adalah pemerataan dan kewilayahan.
Acara ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden
Jusuf Kalla. Selain itu hadir pula seluruh jajaran Menteri Kabinet
Kerja, para Gubernur, Bupati dan Walikota, serta para Kepala Badan
di tingkat pusat, dan daerah. [RA]
POTRET KEGIATAN:
Musrenbangnas 2015 Diharapkan Dapat Mempercepat Pembangunan
Nasional
Kepala Bappenas Andrinof Chaniago memberikan penjelasaan saat
membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional
(Musrenbangnas) 2015 di Hotel Bidakara, Jakarta (29/4). Sumber:
Dokumentasi Bappenas
2
-
Ilustrasi Masyarakat Adat Papua saat Berkunjung ke DPR RI dan
Hutan Adat Papua. Sumber: istimewa
Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam
Kawasan Hutan
Sengketa konflik antara masyarakat adat dan pengusaha atau
pemerintah masih terus berlangsung seiring dengan pembangunan dan
alih fungsi hutan adat ke industri.
Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ada
sejumlah akar permasalahan yang mengakibatkan belum terpenuhinya
hak warga negara masyarakat adat. Pertama, terkait dengan
teritorialisasi hutan oleh negara. Negara masih berpandangan hutan
merupakan warisan kolonial. Sehingga wilayah yang tidak
bersertifikat dianggap sebagai milik negara. Padahal hampir 33 ribu
desa di Indonesia sebanyak 40% berada di kawasan hutan.
Kedua, adanya persepsi komodifikasi alam. Maksudnya alam dalam
hal ini hutan diposisikan hanya sebagai barang komoditi yang
diperjualbelikan untuk memenuhi kebutuhan pasar global.
Komodifikasi ini secara tidak langsung menafikkan keberadaan
masyarakat adat yang hidup di dalam kawasan hutan. Padahal,
penguasaan hutan oleh negara harus memperhatikan dan menghormati
hak-hak atas tanah masyarakat. Maka dari itu pengukuhan Kawasan
Hutan harus segera dituntaskan untuk menghasilkan Kawasan Hutan
yang berkepastian hukum dan berkeadilan.
Pada 11 Maret 2013 telah ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama
(NKB) tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia oleh 12
Kementerian/Lembaga Negara.
Di dalam NKB ini belum tercantum ketentuan yang mengatur tata
cara penyelesaian penguasaan/hak-hak atas tanah yang berada di
dalam kawasan hutan, sehingga lahirlah Peraturan Bersama Mendagri,
Menhut, MenPU, dan Kepala BPN No. 79 Tahun 2014.
Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan pemerintah
untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Di dalam
hutan, pasti ada
pemiliknya dan pemilik dari isi hutan tersebut harus melewati
proses IP4T.
Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan
Tanah (IP4T) adalah kegiatan pendataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan, dan pemanfatan tanah, yang diolah dengan sistem
informasi geografis sehingga menghasilkan peta dan informasi
mengenai penguasaan tanah oleh pemohon.
Pemohon yang dimaksud bisa orang perorangan, pemerintah, badan
sosial/keagamaan, dan masyarakat hukum adat yang memiliki bukti
hak/penguasaan atas tanah.
Pemerintah mempunyai dua kategori pemberian hak tanah, yaitu
penegasan hak dan pengakuan hak. Penegasan hak adalah proses
pemberian hak atas tanah yang alat bukti tertulisnya lengkap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997; dan yang alat
buktinya tidak lengkap tetapi ada keterangan saksi maupun
pernyataan yang bersangkutan yang tercantum dalam Pasal 60 ayat (3)
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997.
Sementara itu, pengakuan hak adalah proses pemberian hak atas
tanah yang alat bukti kepemilikannya tidak ada tapi telah
dibuktikan kenyataan penguasaan fisiknya selama 20 (dua puluh)
tahun yang termaktub dalam Pasal 61 Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997.
TATA CARA PENYELESAIAN HAK ULAYAT DAN PENGUASAAN TANAH DALAM
KAWASAN HUTANDalam rangka penyelesaian hak ulayat dan penguasaan
tanah yang berada di dalam kawasan hutan yang terletak di lintas
kabupaten/kota, Gubernur membentuk Tim IP4T.Tim IP4T terdiri
atas:1. Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional sebagai ketua
tim;2. Unsur Dinas Provinsi yang menangani
urusan di bidang Kehutanan sebagai sekretaris tim;
3. Unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan sebagai anggota;
4. Unsur Dinas/Badan Provinsi yang menangani urusan di bidang
tata ruang sebagai anggota;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota terkait sebagai
anggota;
6. Camat setempat atau pejabat sebagai anggota;
7. Lurah/Kepala Desa setempat sebagai anggota.
Tugas pokok Tim IP4T adalah(i) menganalisa data yuridis dan data
fisik bidang-bidang tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan; (ii)
menerbitkan rekomendasi dengan melampirkan Peta IP4T Non Kadastral
dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) yang
ditandatangani oleh masing-masing pemohon.
Dari hasil pengolahan data yuridis dan data fisik bidang-bidang
tanah akan diputuskan bagi pemohon yang sudah menguasai dan
menggunakan bidang tanah tersebut selama 20 (dua puluh) tahun atau
lebih secara berturut-turut, dapat diteruskan permohonannya melalui
penegasan hak.
Tanah yang dikuasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun dapat
diberikan hak atas tanah dalam rangka reforma agraria sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
Pelaksanaan IP4T dalam satu kawasan dilaksanakan sesuai dengan
standar prosedur operasional dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan
dan hasilnya disampaikan ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. [RA]
Sumber: Peraturan Bersama Mendagri, Menhut, Menteri PU, Kepala
BPN No.79 Tahun 2014
WAWASAN
LINK TERKAITDirektorat Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas
Portal Tata Ruang dan PertanahanSekretariat BKPRN
Potret Kegiatan TRPMusrenbangnas 2015Sosialisasi Knowledge
Management di Bappeda SumselBimtek Penyusunan RZWP3K 3
-
The Awesome and Advanced Indonesia
Warisan Geologi Sumatra
Indonesia dikenal sebagai wilayah kepulauan yang mempunyai
tatanan geologi dan geomorfologi yang unik dan rumit. Kondisi ini
sudah diuraikan oleh para peneliti terdahulu dengan berbagai
pendekatan konsep keilmuan geologi. Selama jutaan tahun sejarah
pembentukan bumi, kepulauan Indonesia sering mengalami perubahan
bentuk.
Bentuk yang sekarang ini diakibatkan oleh kejadian-kejadian
sejak 86 juta tahun yang lalu. Keragaman geologi yang bernilai
warisan geologi di Indonesia itu banyak dan tersebar luas di tanah
air.
Di Pulau Sumatera, kita dapat menyaksikan riak biru Lut Tawar di
Aceh, pelangi senja Danau Kaldera Toba, lembayung Danau Maninjau,
dan kemilau emas Danau Singkarak. Ada pula warisan berupa Fosil
Flora di Jambi dan Kompleks Tektono-Vulkano Kerinci.
Melalui Buku setebal 260 halaman ini kita diperkenalkan cara
memanfaatkan keragaman dan warisan geologi tersebut
untuk memberdayakan masyarakat sekitar melalui pengembangan
Taman Bumi Dunia (geopark) yang digagas UNESCO.
Banyak negara di dunia berhasil mengembangkan dan menikmati
nilai ekonomi dari penerapan taman bumi terhadap sumber daya
alamnya.
Buku ini memberikan inspirasi kepada para pembaca untuk terus
berupaya mengungkap lebih banyak lagi khazanah geologi Indonesia
dan memanfaatkannya untuk kemakmuran bangsa dan negara. [RA]
Judul Buku : Warisan Geologi SumatraPenyusun : Oki Oktariadi dan
Rudy SuhendarPenerbit : Badan Geologi Kementerian ESDMJumlah
halaman: 260
DIREKTORAT TATA RUANG DAN PERTANAHAN,BAPPENASJalan Taman
Suropati No. 2AGedung Madiun Lt. 3
T : 021 392 7412F : 021 392 6601E : [email protected]:
www.trp.or.idPortal : www.tataruangpertanahan.com
Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi kami:
RESENSI BUKU:
Bimbingan Teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisirdan Pulau-Pulau
Kecil (RZWP3K)
Oswar Mungkasa menjadi salah satu pembicara dalam Bimtek
Penyusunan RZWP3K di Hotel AstonCengkareng (27/4). Sumber:
Dokumentasi TRP
KERAGAMAN GEOLOGI INDONESIA
Jakarta, (27/4). Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Oswar
Mungkasa, menjadi salah satu pembicara dalam acara Bimbingan Teknis
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di
Hotel Aston Cengkareng, Jakarta, pada Senin (27/4).
Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemerintah
pusat maupun daerah terkait penyusunan RZWP3K sebagai instrumen
pengelolaan laut berkelanjutan.
RZWP3K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah
pesisir dan pulau-pulau.
Perlunya RZWP3K karena ada beberapa permasalahan yang terjadi di
wilayah laut, yaitu:1. Jumlah Penduduk Miskin 28,07 Juta,
25,14% bermukim di wilayah pesisir;2. Kesenjangan antarwilayah
Kawasan
Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia;
3. Ruang interaksi banyak sektor sensitif terhadap interaksi,
khususnya aspek lingkungan over fhising; Illegal, Unreported,
Unregulated (IUU) Fishing; dan Perbatasan Laut;
4. Rendahnya produktifitas dan daya saing produk kelautan;
5. Bencana alam dan perubahan iklim pada kawasan laut.
Adanya penetapan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
menyebabkan urusan kelautan menjadi kewenangan Pemda Provinsi,
sehingga hal ini akan berimplikasi pada proses perizinan
pengelolaan kawasan laut yang tadinya menjadi kewenangan Pemda
Kota/Kabupaten.
RZWP3K dilakukan dengan tujuan:
1) Melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada
daya dukung lingkungan dan kearifan lokal; 2) Memanfaatkan potensi
sumber daya dan/atau kegiatan di wilayah laut yang berskala
nasional dan internasional; dan 3) Mengembangkan kawasan potensial
menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi dan jasa.
Kedudukan RZWP3K di dalam tata ruang akan diserasikan,
diselaraskan dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) provinsi atau kabupaten/kota.
Integrasi dalam penataan ruang laut dan penataan ruang darat
dilakukan dengan cara: (i) Wilayah daratan kecamatan pesisir
mengikuti RTRW; (ii) Wilayah perairan wilayah kecamatan pesisir
mengikuti ketentuan RZWP3K; (iii) Wilayah pulau-pulau kecil sebagai
satu kesatuan ekosistem dengan matra laut mengikuti RZWP3K.
Selain itu, proses integrasi juga dilakukan dengan adanya proses
tanggapan/saran yang dimohonkan kepada Gubernur dan Menteri
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). [EY, RA]
4