-
TATA RUANG PERTANAHANMEDIA INFORMASI BIDANG TATA RUANG DAN
PERTANAHAN
T: 021 392 7412 E: [email protected]
WWW.TATARUANGPERTANAHAN.COM
Dinamika Isu Tata Ruang dan Pertanahan
RAPAT KERJA REGIONAL I BKPRN TAHUN 2014halaman 2
SEMINAR IRSA 2014 halaman 2
RESENSI BUKU: PERENCANAAN TATA RUANG KAWASAN
STRATEGIS NASIONALhalaman 4
EDISI 6/ JULI 2014
ISU PERTANAHAN:
Visi misi kedua capres-cawapres sama-sama membawa Indonesia
untuk berdaulat pangan. Agar bisa berdaulat pangan, pertama-tama
petani sebagai pelaku utama harus berdaulat. Namun pada
kenyataannya, kondisi petani saat ini masih memprihatinkan. Masih
banyak petani yang memperoleh pendapatan di bawah garis kemiskinan.
Hal ini diperparah dengan kepemilikan lahan yang tumpang tindih,
sehingga lahan yang menjadi sumber pendapatan mereka menghilang dan
dengan mudah dialihfungsikan.Pada Tahun 2006, Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono berjanji membagikan 8,15 juta hektar lahan untuk
rakyat. Namun hal ini tidak juga dapat terealisasikan, janji
tinggal janji. Land reform dilakukan setelah UU Pokok Agraria (UU
No 5/1960) disahkan bersamaan lahirnya UU No. 56 Prp/1960 tentang
Penetapan Luas Tanah
Pertanian. Secara ekonomi, yang ditopang program penunjang,
seperti fasilitas kredit, penyuluhan, latihan, pendidikan,
teknologi, pemasaran, manajemen dan infrastruktur, akan membuat
rakyat lebih berdaya.Isu lain yang berkembang adalah maraknya
sengketa lahan di beberapa tempat dan mengakibatkan beberapa warga
terluka akibat konflik lahan yang terjadi.
Selain itu, Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat
Adat harus segera disahkan, sebagai upaya agar negara hadir di
tengah masyarakat hukum adat. Kementerian Kehutanan didukung para
pemangku kepentingan membuat terobosan kebijakan guna mempercepat
sertifikasi kayu rakyat sebagai salah satu sumber bahan baku
industri yang lestari. Pemilik hutan rakyat cukup membuat
pernyataan kelestarian sumber bahan baku sendiri yang akan
dievaluasi industri penampung secara periodik. Sertifikat
kelestarian produk berbahan baku kayu membuka akses pasar lebih
luas sehingga minat investasi hutan tanaman, terutama berbasis
rakyat, meningkat.
ISU TATA RUANG:
Sistem transportasi umum yang terintegrasi menjadi salah satu
isu di Bulan Juni 2014. Menurut Dr. Roland Busch, CEO Infrastucture
and Cities Sector
Siemens, transportasi publik masa depan mau tidak mau
memanfaatkan kemajuan teknologi. Kota-kota di dunia tidak lagi
sekadar mengandalkan sistem transportasi berbasis jalan dan rel
manual, bukan pula sekadar berbasis rel elektrik yang bisa bekerja
secara otomatis, tetapi juga tersedianya model bangunan
infrastruktur jalan dan rel yang terintegrasi secara canggih dan
pintar dengan perangkat teknologi informasi.
Dengan meningkatnya laju demografi di kota metropolitan seperti
Jakarta, maka beban kota untuk membangun transportasi publik yang
baik akan semakin tinggi. Salah satu transportasi publik yang
digagas oleh pemda DKI Jakarta adalah MRT (Mass Rapid Transit) yang
saat ini tengah mulai dilakukan pembangunan fisik. Namun
pembangunannya masih terkendala koordinasi antarlembaga.Sementara
itu, arsitektur dan perencanaan kota menjadi wacana menarik dalam
pembangunan kota di masa depan. Keduanya menjadi hal yang tidak
dapat dipisahkan.
Arsitektur menjadi bagian penting dalam perencanaan kota guna
mendukung terciptanya wajah kota dan kenyamanan di dalamnya.
Munculnya berbagai kota kreatif menjadi bukti bahwa arsitektur
memiliki peranan yang sangat penting.
NEWSLETTER
KILAS BALIK:
INDONESIA TERLETAK DI DAERAH KHATULISTIWA ... HAL 3
Ilustrasi Ketahanan Pangan
-
Dalam rangka berbagi hasil penelitian dan mendiskusikan topik
terkini tentang aspek regional dari berbagai isu, Direktorat Tata
Ruang dan Pertanahan, Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas mengikuti konferensi Indonesian Regional Science
Association (IRSA) ke-12 yang mengangkat tema Political Economy of
Regional Development in Indonesia, pada tanggal 2-3 Juni 2014 di
Hotel Aryaduta, Makasar.
Konferensi ini merupakan acara tahunan IRSA yang menjadi tempat
bagi para ilmuwan regional dan peneliti dari berbagai disiplin ilmu
yang berbeda dari Indonesia dan luar Indonesia untuk berbagi hasil
penelitian dan berdiskusi tentang aspek regional. Pada konferensi
IRSA ke-12 ini turut hadir pula
Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Sekretaris Kabinet,
Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas
Sebelas Maret, dan Universitas Hasanuddin Makasar.
Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Perencanaan
Pem-bangunan Nasional/Bappenas hadir pada hari ke-2 dan secara
paralel mempresentasikan dua makalah yaitu: (i) Background Study of
The National Medium Term Development Plan 2015-2019 oleh Kasubdit
Pertanahan, Uke Mohammad Hussein, SSi., MPP.; dan (ii) Spatial
Planning Policy: Third National Medium Term Development Plans
Background Study oleh Aswicaksana ST, MT, MSc. (UK/IK/AS/TRP)
SUmberSumber: Dokumentasi TRP
RAPAT KERJA REGIONAL I BKPRN TAHUN 2014
Bandung, (23/6), Penyelenggaraan Penataan Ruang menjadi salah
satu bidang penting yang memberikan pengaruh ke berbagai sektor.
Dalam pelaksanaanya banyak faktor yang menjadi perhatian, seperti
kelembagaan dan isu konflik yang terjadi di daerah. Hal ini
disampaikan pada Rapat Kerja Regional I Badan Koordinasi Penataan
Ruang Nasional di Hotel Green Universal, Bandung.
Rapat kerja yang dibuka oleh Dirjen Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri, DR. Muh. Marwan, M.Si, ini menghadirkan
tiga narasumber, yaitu Deputi Bidang Pengembangan Regional dan
Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas, Imron Bulkin; Direktur
Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam
Negeri, Edi Sugiharto, SH, M.Si, dan Direktur Perkotaan,
Ditjen Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum, Dadang
Rukmana.
Dalam rapat ini, pembahasan lebih detail dilakukan dalam Sidang
Komisi I dan Sidang Komisi II. Pembahasan isu strategis pada Sidang
Komisi didasarkan pada kesepakatan forum BKPRN sebelumnya yaitu
Rakernas BKPRN 2013 dan Rakornas BKPRD 2014 serta beberapa usulan
lainnya sehingga BKPRN dapat mendetailkan langkah tindak lanjut
yang dibutuhkan terkait beberapa isu tersebut.
Pada rapat ini pula, diusulkan untuk menyusun Kepmen tentang
pedoman integrasi RPJPD dan RPJMD dengan RTRW. Namun demikian dalam
perintegrasiannya perlu berhati-hati karena RPJPD dan RPJMD
bersifat non-spasial sementara RTRW bersifat spasial.
Integrasi RPJPD dan RPJMD dengan RTRW terkendala perihal
periodisasi/masa berlaku yang berbeda-beda. Untuk sementara waktu,
periodisasi rencana tata ruang mengacu pada RPJMN.
Selain itu, dibahas pula mengenai penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota, penyusunan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), pengintegrasian Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam RTRW, dan percepatan
penyelesaian penetapan Kawasan Strategis Nasional (KSN). Di masa
mendatang diharapkan penyelenggaraan tata ruang dapat lebih optimal
dan dapat diaplikasikan dengan baik di seluruh wilayah Indonesia,
baik di setiap provinsi maupun kabupaten/kota. (ZH/OC/CP/CR/AY)
POTRET KEGIATAN:
SEMINAR IRSA 2014Sosialisasi Kajian Background Study RPJMN
Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
Sumber: Dokumentasi TRP
Penyelarasan Kebijakan Penataan Ruang Nasional dan Daerah
2
-
Tinjauan Kebencanaan dalam Perencanaan Tata Ruang
Secara geografis Indonesia terletak di daerah khatulistiwa
dengan morfologi yang beragam dari daratan hingga pegunungan
tinggi. Keragaman morfologi ini banyak dipengaruhi oleh faktor
geologi terutama dengan adanya aktivitas pergerakan lempeng
tektonik aktif di sekitar perairan Indonesia diantaranya adalah
lempeng Eurasia, Australia dan lempeng Dasar Samudera Pasifik.
Pergerakan lempeng-lempeng tektonik tersebut menyebabkan
terbentuknya jalur gempa bumi, rangkaian gunung api aktif serta
patahan-patahan geologi yang merupakan zona rawan bencana gempa
bumi dan tanah longsor. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi
negara kepulauan yang memiliki potensi tinggi dalam hal
kebencanaan.
Melalui berbagai pengalaman bencana yang pernah terjadi di
Indonesia, seperti gempa bumi di Yogya, tsunami Aceh, meletusnya
Gunung Sinabung, dan bencana lainnya, paradigma kebijakan dalam
penanggulangan bencanan nasional mengalami pergeseran pendekatan,
yaitu dari responsif menjadi pencegahan, sektoral menjadi
multi-sektoral, inisiatif pemerintah menjadi tanggung jawab
bersama, sentralisasi menjadi desentralisasi, dan tanggap darurat
menjadi pengurangan risiko bencana. Saat ini, beberapa isu
strategis yang dihadapi dalam pengurangan risiko bencana, yakni
bencana akibat faktor geologi, perubahan iklim global, bertambahnya
degradasi lingkungan, dan pesatnya laju demografi.
Kebijakan, strategi, program, dan kegiatan dalam penanggulangan
bencana telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional
(RPJMN) periode 2010 2014 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
tahunan. Arahan kebijakan penanggulangan bencana pada RPJMN 2010
2014 ditekankan pada peningkatan pengurangan risiko bencana dan
penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana.
Tata Ruang sebagai Alat Pengurangan Risiko Bencana
UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi
acuan bagi upaya penanggulangan bencana di Indonesia.
Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas tiga tahap,
yang meliputi tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
Penyelenggaraan untuk ketiga tahap tersebut harus dilakukan secara
terintegrasi. Pada pasal 35 dan 36 mengamanatkan agar setiap daerah
mempunyai perencanaan penanggulangan bencana yang menjadi acuan
dalam upaya penanggulangan bencana.
Hyogo Framework for Action (Kerangka Aksi Hyogo), yang
diputuskan pada Konferensi Pengurangan Resiko Bencana Dunia di Kobe
pada tahun 2005, mengamanatkan perencanaan guna lahan (land use
planning) atau perencanaan tata ruang sebagai salah satu alat untuk
pengurangan resiko bencana. Peran perencanaan tata ruang dalam
pengurangan resiko bencana telah banyak diusulkan dalam praktik
perencanaan baik di negara-negara maju maupun negara-negara
berkembang.
Perencanaan ruang (spatial plan) memiliki tujuan untuk
menghasilkan penggunaan ruang yang efisien, termasuk di
antaranya
menimimalisir risiko bencana. Indonesia sebagai negara yang
sering mengalami bencana, baik karena faktor geografis atau
peningkatan paparan (exposure) terhadap bencana karena pembangunan
atau urbanisasi, memerlukan upaya-upaya untuk mengurangi besarnya
resiko bencana.
Perencanaan tata ruang sebagai suatu bentuk intervensi
pembangunan yang multidimensi memungkinkan berbagai bentuk kegiatan
mitigasi resiko bencana untuk diintegrasikan, baik yang bersifat
fisik (struktural) maupun non fisik (non struktural). Dalam
menentukan bentuk kegiatan mitigasi yang akan digunakan akan
bergantung kepada jenis bencana dan tujuan kegiatan tersebut.
Memasukkan upaya pengurangan risiko bencana ke dalam proses
penataan ruang, yang meliputi proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, harus
menjadi prioritas Pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan
terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, khususnya masyarakat
miskin dan rentan, serta berpihak pada upaya pelestarian lingkungan
hidup.
Mendorong perencanaan wilayah dan tata ruang yang peka terhadap
bencana merupakan arahan kebijakan penanggulangan bencana dari
RPJMN 2010 2014. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah
dengan percepatan pemulihan wilayah pasca bencana yang berbasis
pengurangan risiko bencana.
(dari berbagai sumber)
WAWASAN
LINK TERKAITDirektorat Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas
Portal Tata Ruang dan PertanahanSekretariat BKPRN
Potret Kegiatan TRPRapat Kerja Regional I BKPRN Tahun
2014Seminar IRSA 2014Lokakarya Kajian Materi Teknis SC-DRR
Ilustrasi Bencana Gunung Meletus (sumber photo:
news.okezone.com)
3
-
Penanggung Jawab : Direktur Tata Ruang dan Pertanahan
Tim Redaksi: Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan
Editor : Astri, Gina, Santi
Layout: Indra dan Astri
Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional
Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
telah memasukkan substansi tata ruang sebagai salah satu komponen
penting yang membutuhkan perhatian. Selain itu, dalam UU Nomor 26
Tahun 2007, telah diamanatkan pula tentang penataan ruang
yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan
keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan. Kawasan
Strategis Nasional (KSN) ialah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan. Hal ini karena secara nasional KSN berpengaruh
sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan
negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk
wilayah di dalamnya yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Di dalam
PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(RTRWN), ditetapkan 76 KSN yang memiliki kepentingan ekonomi,
lingkungan hidup, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan
teknologi tinggi, serta pertahanan dan keamanan. Namun
hingga saat ini baru tersusun 5 (lima) PP terkait dengan KSN,
yaitu Sarbagita, Mamminasata, Mebidangro, BBK, dan
Jabodetabekpunjur. Buku ini memuat hasil kajian Kementerian
PPN/Bappenas dalam menguji coba kehandalan RTR KSN sebagai
instrumen mitigasi bencana. KSN yang diambil sebagai objek
pengujian adalah KSN Jabodetabekpunjur. Tujuan utama kajian adalah
untuk menyediakan perspektif mitigasi bencana pada KSN
Jabodetabekpunjur sehingga dapat tergambarkan tingkat risiko
bencana dan dapat dirumuskan rekomendasi strategi manajemen risiko
dengan perspektif mitigasi bencana.
Judul Buku:Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategi
NasionalPenyusun: Bappenas dan SC-DRR Phase IIPenerbit : Bappenas
dan SC-DRR Phase IIJumlah halaman: 212
DIREKTORAT TATA RUANG DAN PERTANAHAN,BAPPENASJalan Taman
Suropati No. 2AGedung Madiun Lt. 3
T : 021 392 7412F : 021 392 6601E : [email protected]:
www.trp.or.id
Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi kami:
RESENSI BUKU:
Melanjutkan rangkaian kegiatan dari Focus Group Discussion yang
telah dilakukan sebelumnya di Jakarta, (10/6), Direktorat Tata
Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan
Lokakarya dengan tema Materi Teknis Revisi Pedoman Penyusunan
Rencana Tata Ruang Berdasarkan Perspektif Pengurangan Risiko
Bencana. Lokakarya yang dilakukan pada tanggal 30 Juni 2014 di
Hotel Akmani ini bertujuan untuk
mendiseminasi materi teknis revisi pedoman penyusunan RTR
berdasarkan perspektif PRB dan membangun komitmen perlunya
pengarusutamaan PRB ke dalam RTR dan perumusan rencana tindak
lanjut hasil kajian dan lokakarya.
Pada sambutannya, Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal,
Ir. R. Aryawan Soetiarso Poetro, MSi, menjelaskan proyek Safer
Communities through Disaster Risk Reduction (SC-DRR) di Kementerian
PPN/Bappenas yang telah dimulai sejak tahun 2003. Proyek ini
merupakan kerjasama antara UNDP, BNPB, dan Kementerian
PPN/Bappenas. Aryawan memaparkan pula bahwa proyek SC-DRR ini
dilakukan oleh dua Direktorat di Kementerian PPN/Bappenas, yakni
Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal dan Direktorat Tata
Ruang dan Pertanahan.
Pada lokakarya ini, Gita Chandrika selaku tenaga ahli kajian
dari SC-DRR, menyampaikan Materi teknis yang meliputi: 1) kedudukan
materi teknis; 2) integrasi dokumen/proses
dalam pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam RTRW
Provinsi dan RTR KSN; 3) koordinasi kelembagaan; 4) keterkaitan
KLHS dan kajian risiko bencana dalam rencana tata ruang; dan 5)
penyepakatan rencana tindak lanjut. Hadir pula Eka Aurihan,
Kasubdit Pengaturan Dit. Binda II Kementerian PU, yang menjelaskan
standar Perencanaan Tata Ruang di Kawasan Rawan Bencana yang tengah
dalam proses penyempurnaan, Ridwan dari BNPB, dan Tavip dari Ditjen
Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, menjelaskan penguatan
kelembagaan.
Secara umum, baik K/L maupun pemerintah daerah mendukung
pengarusutamaan PRB ke dalam RTR, namun harus dimuat ke dalam 1
(satu) pedoman saja. Mengingat selain kajian ini, Kementerian
Pekerjaan Umum sudah membuat legal drafting penyusunan RTR di
kawasan rawan bencana, dan Kementerian Dalam Negeri bekerjasama
dengan Badan Geologi sedang menyusun pedoman serupa untuk
penerapannya ke daerah. (GP/AY)
Lokakarya Kajian Materi Teknis SC-DRR Pentingnya Satu Pedoman
Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana
Sumber: Dokumentasi TRP
Tinjauan Kebencanaan: Studi Kasus Penataan Ruang Kawasan
Jabodetabekpunjur
4