BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Indonesia adalah salah satu Negara di dunia yang menerapkan sistem politik demokrasi. Demokrasi di Indonesia ini, mempunyai sebuah slogan yang cukup singkat, akan tetapi mempunyai makna yang cukup dalam. Slogan yang dimaksud adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bercermin dari slogan tersebut, dapatlah kita ketahui bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia ini adalah demokrasi keterwakilan, yang mana salah satu contoh pengejawantahan daripada demokrasi ini adalah adanya pesta demokrasi, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu). Salah satu pemilu yang krusial atau penting dalam katatanegaraan Indonesia adalah pemilu untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen, yang biasa kita kenal dengan sebutan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam pemilu ini, rakyat dapat mencalonkan dirinya untuk menjadi peserta pemilu tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian daripada itu, yang berperan dalam hal memilih, juga rakyat. Rakyatlah yang memilih para wakilnya yang akan duduk dalam parlemen. Setelah terpilih menjadi anggota parlemen, para konstituen tersebut pada hakikatnya adalah bekerja untuk rakyat 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah salah satu Negara di dunia yang menerapkan sistem
politik demokrasi. Demokrasi di Indonesia ini, mempunyai sebuah slogan
yang cukup singkat, akan tetapi mempunyai makna yang cukup dalam. Slogan
yang dimaksud adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bercermin
dari slogan tersebut, dapatlah kita ketahui bahwa demokrasi yang diterapkan
di Indonesia ini adalah demokrasi keterwakilan, yang mana salah satu contoh
pengejawantahan daripada demokrasi ini adalah adanya pesta demokrasi, yaitu
Pemilihan Umum (Pemilu). Salah satu pemilu yang krusial atau penting dalam
katatanegaraan Indonesia adalah pemilu untuk memilih wakil rakyat yang
akan duduk dalam parlemen, yang biasa kita kenal dengan sebutan Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam pemilu ini, rakyat dapat
mencalonkan dirinya untuk menjadi peserta pemilu tersebut sesuai dengan
ketentuan yang ada. Kemudian daripada itu, yang berperan dalam hal memilih,
juga rakyat. Rakyatlah yang memilih para wakilnya yang akan duduk dalam
parlemen. Setelah terpilih menjadi anggota parlemen, para konstituen tersebut
pada hakikatnya adalah bekerja untuk rakyat secara menyeluruh. Itulah yang
dinamakan dengan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Akan tetapi, dewasa ini tidak sedikit para anggota parlemen yang
“melupakan” rakyatnya ketika mereka telah duduk enak di kursi “empuk”.
Mereka sibuk dengan urusan pribadi mereka masing-masing, mengutamakan
kepentingan golongan, dan berpikir bagaimana caranya mengembalikan modal
mereka ketika kampanye. Fenomena ini sudah tidak aneh lagi bagi bangsa
Indonesia. Para elite politik saat ini, sudah tidak lagi pada bingkai kesatuan,
akan tetapi berada pada bingkai kekuasaan yang melingkarinya. Seperti
misalnya, adanya sengketa hasil pemilu, black campaign ketika kampanye dan
sebagainya, yang penting bisa mendapatkan kekuasaan. Semboyan Bhinneka
Tunggal Ika pun telah luntur dalam dirinya. Ini hanya sebagai refresh, karena
yang akan dibahas bukan mengenai masalah ini.
1
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa
dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilinungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan
serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari definisi diatas, telah
jelas bahwa salah satu ketentuan pasal dalam UU tersebut, telah melanggar
HAM.1
Singkatnya, jika kita merujuk pada pengertian HAM di atas, serta
merujuk pada UUD 1945, dapat dikatakan bahwa ketentuan pasal dalam UU
No. 12 tahun 2003 telah melanggar HAM, khususnya dalam bidang politik.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana hak pilih pasif warga negara dalam sudut pandang HAM?
2. Apa pengertian dari HAM?
3. Bagaimana perkembangan HAM?
4. Apa saja macam-macam dari HAM?
5. Bagaimana pelaksanaan HAM dalam Islam?
6. Bagaimana bentuk dari pelanggaran HAM dan pengadilan HAM?
7. Bagaimana HAM di Indonesia?
C. Tujuan
1. Mengetahui hak pilih pasif warga negara dalam sudut pandang HAM
2. Mengetahui pengertian dari HAM
3. Memahami perkembangan HAM
4. Mengetahui macam-macam HAM
5. Memahami pelaksanaan HAM di Indonesia
6. Mengetahui bentuk pelanggaran HAM dan Pengadilan HAM
7. Mengetahui HAM di Indonesia
1 Pasal 1 angka 1 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.
2
BAB II
PEMBAHASAN
A. Hak Pilih Pasif Warga Negara dalam Sudut Pandang HAM
Secara umum, seperti yang telah ditulis sebelumnya, yang dimaksud
dengan Hak Asasi Manusia berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM
adalah, seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilinungi oleh Negara, hukum,
pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia. Disini dapat kita lihat bahwa, inti daripada HAM itu sendiri
adalah hak mendasar (fundamental) yang tidak boleh dikurangi sedikitpun.
Lalu dimana letak hak pilih pasif (hak dipilih) warga Negara?
Hak pilih pasif adalah salah satu contoh hak konstitusional warga
Negara dalam bidang politik yang juga merupakan bagian daripada HAM.
Jadi, hak pilih pasif seorang warga Negara, sudah seharusnya untuk dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah.
Mengenai perlindungan hak pilih pasif itu juga, telah diatur dan dilindungi
oleh UUD 1945 negara Republik Indonsia, yaitu pada ketentuan pasal 28C
Menurut catatan Bagir Manan, masa gemilang sejarah HAM
Indonesia pada masa ini tercermin pada lima indicator HAM:
- Munculnya partai-partai politik dengan beragam ideology
- Adanya kebebasan pers
- Pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas, dan demokratis
- Control parlemen atas eksekutif
- Perdebatan HAM secara bebas dan demokratis
c) Periode 1959-1966
Periode ini merupakan masa berakhirnya Demokrasi Liberal,
digantikan oleh system demokrasi terpimpin yang terpusat pada
kekuasaan Presiden Soekarno.Melalui system demokrasi terpimpin
kekuasaan terpusat di tangan presiden.Presiden tidak dapat dikontrol
oleh parlemen, sebaliknya parlemen dikendalikan oleh
6
presiden.Kekuasaan presiden bersifat absolut, bahkan dinobatkan
sebagai Presiden RI seumur hidup.Akibat langsung dari model
pemerintahan yang sngat individual ini adalah pemasungan hak-hak
asasi warga Negara.Semua pandangan politik masyarakat diarahkan
harus sejalan dengan kebijakan pemerintah yang otoriter. Dalam dunia
seni misalnya, atas nama revolusi pemerintahan Presiden Soekarno
menjadi lembaga kebudayaan rakyat yang berafilasi kepada PKI
sebagai satu-satunya lembaga seni yang diakui. Sebaliknya lembaga
selain Lekra dianggap anti pemerintah atau kontra-revolusi.
d) Periode 1966-1998
Diantara butir penolakan pemerintah Orde Baru terhadap konsep
universal HAM adalah:
- HAM adalah produk pemikiran barat yang tidak sesuai dengan
nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila
- Bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM
sebagaimana tertuang dalam rumusan UUD 1945 yang lahir lebih
dulu dibandingkan dengan Deklarasi Universal HAM
- Isu HAM sering kali digunakan oleh Negara-negara barat untuk
memojokkan Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.
e) Periode pasca orde baru
Kesungguhan pemerintahan B.J. Habibie dalam perbaikan
pelaksanaan HAM ditunjukkandengan pencanangan program HAM
yang dikenal dengan istilah Rencana Aksi Nasional HAM, pada
Agustus 1998. Agenda HAM ini bersandarkan pada empat pilar, yaitu:
(1) Persiapan pengesahan perangkat Internasional di bidang HAM; (2)
Dimensi informasi dan pendidikan bidang HAM; (3) Penentuan skala
prioritas pelaksanaan HAM; (4) Pelaksanaan isi perangkat
Internasional di bidang HAM yang telah diratifikasi melalui
perundang-undangan nasional.
Komitmen pemerintah terhadap penegakan HAM juga
ditunjukkan dengan pengesahan UU tentang HAM, pembentukan
Kantor Menteri Negara Urusan HAM yang kemudian digabung dengan
7
Departemen Hukum dan Perundang-undanganmenjadi Departemen
Kehakiman dan HAM, penambahan pasal-pasal khusus tentang HAM
dalam Amandemen UUD 1945, penerbitan inpres tentang
pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, pengesahan
UU tentang pengadilan HAM. Pada tahun 2001, Indonesia juga
menandatangani dua protocol hak anak, yakni protocol yang terkait
dengan larangan perdagangan, prostitusi,dan pornografi anak.
Menyusul kemudian, pada tahun yang sama pemerintah membuat
beberapa pengesahan UU di antaranya tentang perlindungan anak,
pengesahan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan
penerbitan keppres tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM
Indonesia tahun 2004-2009.3
D. Macam-macam Hak Asasi Manusia
Menurut Deklarasi Universal Ham (DUHAM), terdapat (5) jenis hak
asasi yang dimiliki oleh setiap individu: hak personal (hak jaminan kebutuhan
pribadi); hak legal (hak jaminan perlindungan hukum); hak sipil dan politik;
hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang
kehidupan); dan hak ekonomi, sosial, dan budaya.
Menurut Pasal 3-21 DUHAM, hak personal, hak legal, hak sipil, dan
politik meliputi:4
1. Hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi.2. Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan.3. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam,
tak berperikemanusiaan ataupun merendahkan derajat kemanusiaan.4. Hak untuk memperoleh pengakuan hukum dimana saja secara pribadi.5. Hak untuk pengampunan hukum secara efektif.6. Hak bebas dari penangkapan, penahanan, atau pembuangan yang
sewenang-wenang.7. Hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak.8. Hak untuk praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah.9. Hak bebas dari campur tangan yang sewenag-wenang terhadap kekuasaan
pribadi, keluarga, tempat tinggal, maupun surat-surat.10. Hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik.
4 Jimly Assadiqhi. Pengantar Ilmu hokum Tata Negara, Jakarta. 2010. Halm. 52
8
11. Hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu.12. Hak bergerak.13. Hak memperoleh suaka.14. Hak atas satu kebangsaan.15. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga.16. Hak untuk mempunyai hak milik.17. Hak bebas berpikir, berkesadaran, dan beragama.18. Hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat.19. Hak untuk menghimpun dan berserikat.20. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang
sama terhadap pelayanan masyarakat.21.Adapun hak susistansi, hak ekonomi, sosial, dan budaya meliputi:
1. Hak atas jaminan sosial.2. Hak untuk bekerja.3. Hak atas hasil kerja.4. Hak bergabung dan berserikat.5. Hak atas istirahat.6. Hak hidup dan kesehatan yang layak.7. Hak pendidikan.8. Hak berpartisipasi dalam kehidupan yang berkenudayaan.
E. Pelaksanaan HAM dalam Islam
Islam adalah agama universal yang mengajarkan keadilan bagi semua
manusia tanpa pandang bulu.Sebagai agama kemanusiaan Islam meletakkan
manusia pada posisi yang sangat mulia.Manusia digambarkan oleh Al-Qr’an
sebagai makhluk yang paling sempurna dan harus dimuliakan. Bersandar dari
pandangan kitab suci ini, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi
manusia dalam islam tidak lain merupakan tuntutan dari ajaran islam yang
wajib dilakukan oleh setiap pemeluknya. Dalam Islam, sebagaimana
dinyatakan oleh Abu A’la al-Maududi, HAM adalah hak kodrati yang
dianugerahkan Allah SWT kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut
atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apa pun. Hak-hak yang diberikan
Allah itu bersifat permanen dan kekal.
Wacana HAM bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah peradaban
islam. Para ahli mengatakan wacana HAM dalam islam jauh lebih awal
dibandingkan dengan konsep HAM yang muncul di barat. Terdapat tiga
bentuk HAM dalam Islam.Pertama, hak dasar (hak daruri), sesuatu dianggap
hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia
9
sengsara, tetapi juga hilang eksistensinya.Bahkan hilang harkat
kemanusiaanya.Contoh sederhana hak ini diantaranya adalah hak untuk hidup,
ha katas keamanan, dan hak untuk memiliki harta benda.Kedua, hak sekunder,
yakni hak-hak yang apabila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-
hak dasarnya sebagai manusia. Misalnya, jika seseorang kehilangan haknya
untuk memperoleh sandang pangan yang layak, maka akan berakibat
hilangnya hak hidup. Ketiga, hak tersier, yakni hak yang tingkatannya lebih
rendah dari hak primer dan sekunder.
Konsep Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama Islam ,
Al-Qur’an dan hadits. Sedangkan implementasi HAM dapat dirujuk pada
praktik kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW., yang dikenal dengan
sebutan sunnah (tradisi) Nabi Muhammad. Tonggak sejarah peradaban islam
sebagai agama HAM adalah lahirnay deklarasi Nabi Muhammad di Madinah
yang biasa dikenal dengan Piagam Madinah.
Terdapat 2 prinsip pokok HAM dalam Piagam Madinah.Pertama, semua
pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku
bangsa.Kedua, hubungan antar komunitas muslim dengan nonmuslim
didasarkan pada prinsip-prinsip:
1. Berinteraksi secara baik dengan sesame tengga
2. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama
3. Membela mereka yang teraniaya
4. Saling menasehati
5. Menghormati kebebasan beragama
Pandangan inklusif kemanusiaan Piagam Madinah kemudian menjadi
semangat deklarasi HAM Islam di Kairo, deklarasi ini dikenal dengan nama
Deklarasi Kairo yang lahir pada 5 Agustus 1990. Selain sebagai agama yang
sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan gender dan kebebasan
berkeyakinan, islam sangat mengecam segala perbuatan manusia yang
merusak ekosistem bumi atau lingkungan hidup. Bumi dan segala isinya
adalah titipan Allah kepada umat manusia yang harus dipelihara kelestarian
dan kemanfaatannya bagi kesejahteraan hidup manusia.Sejalan dengan
pandangan ini, munculnya isu-isu tentang HAM dan lingkungan
10
hidup.Hubungan antara HAM dengan lingkungan hidup adalah bahwa
kerusakan suatu ekosistem bumu dapat mengancam kelangsungan hidup suatu
kelompok masyarakat.Penggundulan hutan, kawasan dataran tinggi, dan hutan
lindung yang dilindungi undang-undang di suatu kawasan dapat berakibat
pada bencana alam banjir dan longsoryang sangat merugikan.
Terkait dengan itu, tindakan merusak kelestarian lingkungan hidup
merupakan bagian dari pelanggaran HAM.Sayangnya, masih banyak pihak
yang kurang menyadari bahwa perusakan alam, penggundulan hutan dan
industrialisasi dalam skala besar misalnya, dapat berakibat pada perubahan
iklim dan cuaca dalam skala luas yang melampaui batas-batas Negara.
Perubahan iklim yang disebabkan industrialisasi di Negara-negara maju,
misalnya, akan sangat berpengaruh.5
F. Implementasi Hak Asasi Manusia
1. Pelanggaran HAM secara Dominan oleh Negara
Persoalan klasik dalam implementasi HAM adalah masalah
pelanggaran yang secara dominan dilakukan oleh negara, yang mestinya
justru bertugas untuk melindunginya. Misalnya di Perancis, "Pernyataan
hak-hak asasi manusia dan warga negara" (Declaration des droits de
l'homme et du citoyen), merupakan reaksi keras terhadap kesewenang-
wenangan Raja. Dewasa ini diberbagai belahan dunia, khususnya di
negara-negara dunia ketiga tampak jelas bahwa pelanggaran HAM
banyak dilakukan oleh para penguasa.
Richard Falk, salah seorang pemerhati HAM mengembangkan suatu
skala guna mengukur derajat keseriusan pelanggaran hak – hak asasi
manusia. Hasilnya adalah disusunnya kategori – kategori pelanggaran hak
– hak asasi manusia yang dianggap kejam, yaitu :
a. Pembunuhan besar – besaran (genocide).
b. Rasialisme resmi.
c. Terorisme resmi berskala besar.
d. Pemerintahan totaliter.
5 Agus Purwanto. Pendidikan Kewarganegaraan. 2001
11
e. Penolakan secara sadar untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan dasar
manusia.
f. Perusakan kualitas lingkungan (esocide).
g. Kejahatan – kejahatan perang.
Akhir – akhir ini di dunia Internasional maupun di Indonesia,
dihadapkan banyak pelanggaran hak asasi manusia dalam wujud teror.
Leiden & Schmit, mengartikan teror sebagai tindakan berasal dari suatu
kekecewaan atau keputusasaan, biasanya disertai dengan ancaman –
ancaman tak berkemanusiaan dan tak mengenal belas kasihan terhadap
kehidupan dan barang – barang dilakukan dengan cara-cara melanggar
hukum. Teror dapat dalam bentuk pembunuhan, penculikan, sabotase,
subversiv, penyebaran desas – desus, pelanggaran peraturan hukum, main
hakim sendiri, pembajakan dan penyanderaan. Teror dapat dilakukan oleh
pemerintah mapun oleh masyarakat (oposan).
Teror merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang kejam
(berat), karena menimbulkan ketakutan sehingga rasa aman sebagai hak
setiap orang tidak lagi dapat dirasakan . Dalam kondisi ketakutan maka
seseorang/masyarakat sulit untuk melakukan hak atau kebebasan yang
lain, sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam upaya mengembangkan
kehidupan yang lebih maju dan bermartabat.
Penggolongan pelanggaran HAM di atas merupakan contoh
pelanggaran HAM berat. Disamping pelanggaran HAM berat juga dikenal
pelanggaran HAM tidak berat, misalnya antara lain: pemukulan,
penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk
mengekspresikan pendapatnya.
2. Kontradiksi antara Universalisme dan Partikularisme
Persoalan lain yang selalu muncul dalam implementasi HAM adalah
kontradiksi antara universalisme dan partikularisme. Di negara dunia
ketiga ada kecenderungan pemerintahnya menganut partikularisme
dengan alasan bahwa HAM harus dipandang dari beragam perspektif,
karena masyarakat dunia juga beragam. Departemen Luar Negeri
Indonesia menyatakan:
12
Umat manusia telah hidup dan sedang hidup dalam masyarakat
yang berbeda-beda, yang terorganisasi berdasarkan cara hidup yang
berlainan, dipandu oleh sejarah dan pengalaman yang berbeda-beda, dan
didorong oleh oleh kebutuhan-kebutuhan kondisi politik, ekonomi, sosial
dan keamanan khusus mereka sendiri. Berangkat dari adanya kenyataan
ini, tentu saja tidak ada pemecahan tunggal bagi masalah implementasi
untuk semua negara di sepanjang masa .... Implementasi hak asasi
manusia seharusnya diserahkankepada yuridiksi nasional, karena setiap
bangsa mengerti dan menyadari masalah-masalahnya sendiri secara
lebih baik.
Selanjutnya Departemen Luar Negeri RI dalam rangka membela
RI di berbagai forum internasional, mengajukan prinsip-prinsip HAM,
yakni universalitas, pembangunan nasional, kesatuan hak asasi manusia,
obyektivitas atau nonselektivitas, keseimbangan, kompetensi nasional,
dan negara hukum.
Manusia hidup dalam pelbagai masyarakat yang berlainan dengan
nilai-nilai sosial dan budaya yang berbeda memang tak diragukan lagi.
Meskipun demikian, manusia adalah manusia dengan semua hak
manusiawi dasar yang melekat padanya karena kemanusiaanya.
Sehingga tentunya tidak dapat dibenarkan karena alasan perbedaan
sosial budaya kemudian dalam implementasi HAM, justru secara
substansi merupakan pelanggaran HAM.
3. Dikotomi Individualisme dan Kolektivisme
Dikotomi individualisme dan kolektivisme, mestinya tidak
dipandang secara kontradiktif, karena hal itu merupakan fakta sosial dan
masing-masing memiliki tempatnya, bahkan ada hak-hak yang memiliki
dimensi individual dan kolektif. Seperti dinyatakan Theodore C.Van
Boven seorang ahli HAM terkemuka dari Belanda,ia menyatakan :
Jika diadakan pembedaan antara hak-hak individu dan hak-hak
kelompok, maka perbedaan ini janganlah dipandang dalam peristilahan
kontradiksi. Hal ini tidak mengurangi fakta bahwa hak-hak tertentu
bercirikan perorangan, seperti hak privasi, kebebasan berpikir dan
13
kemerdekaan suara hati, maupun hak-hak kebebasan pribadi dan
keamanan diri, sementara hak-hak yang lain pada hakikatnya adalah hak-
hak kolektif, seperti hak ekonomi dan hak sosial. Ada juga hak-hak yang
memiliki segi individual dan kolektif. Hak kebebasan beragama dan
kebebasan mengemukakan gagasan termasuk hak yang bercirikan
demikian ini.6
Dengan demikian pada hakekatnya konsep dan implementasi HAM
bersifat universal. Pandangan yang mengkontradiksikan antara
individualisme dan kolektivisme, dinilai kurang tepat karena hal itu
merupakan kenyataan sosial dan manusiawi.
G. Pelanggaran HAM dan Pengadilan HAM
Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok
orang termasuk aparat Negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau
kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau
mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-
Undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh
penyelesaian hukum yang berlaku (UU No. 26/2000 tentang pengadilan
HAM). Sedangkan bentuk pelanggaran HAM ringan selain dari kedua bentuk
pelanggaran HAM berat itu.
Sebagai salah satu upaya untuk memenuhi rasa keadilan, maka
pengadilan atas pelanggaran HAM kategori berat, seperti genosida dan
kejahatan terhadap kemanusiaan diberlakukan asas retroaktif. Dengan
demikian, pelanggaran HAM kategori berat dapat diadili dengan membentuk
Pengadilan HAM ad hoc. Pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) dengan keputusan Presiden dan berada di
lingkungan Pengadilan Umum.
Berdasarkan UU No. 26/2000, Pengadilan HAM merupakan pengadilan
khusus yang berada dibawah peradilan umum dan merupakan lex specialis
dari Kitab Undang Hukum Pidana. Pengadilan ini dikatakan khusus karena
6 Azra, Azyumardi. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. 2003. Halm. 76
14
dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan
istilah Pengadilan HAM dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili
kejahatan-kejahatan tertentu. Kejahatan-kejahatan yang merupakan yurisdiksi
pengadilan HAM ini adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap
kemanusiaan yang keduanya merupakan pelanggaran HAM yang berat.
Penamaan Pengadilan HAM yang mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan
dan kejahatan genosida ini dianggap tidak tepat, karena Pelanggaran HAM
yang berat dengan dua jenis kejahatan tersebut adalah kejahatan yang
merupakan bagian dari hukum pidana internasional (international crimes)
sehingga yang digunakan adalah seharusnya terminologi “pengadilan pidana.”
Selain pengadilan HAM ad hoc, dibentuk juga Komisi Kebenaran dan
Rekonsilasi (KKR). Komisi ini dibentuk sebagai lembaga ekstrayudisial yang
bertugas untuk menegakan kebenaran untuk mengungkap penyalahgunaan
kekuasaan dan pelanggaran HAM pada masa lampau, melaksanakan
rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.
Upaya mengungkap pelanggaran HAM dapat juga melibatkan peran
serta masyarakat umum. Kepedulian warga negara terhadap pelanggaran
HAM dapat dilakukan melalui upaya-upaya pengembangan komunitas HAM
atau penyelenggaraan tribunal (forum kesaksian untuk mengungkap dan
menginvestigasi sebuah kasus secara mendalam) tentang pelanggaran HAM
Pelanggaran HAM sering terjadi pada semua aspek kehidupan, sebut
saja salah satu contoh kekerasan terhadap perempuan. Hal ini bukanlah satu
hal yang asing dikalangan rakyat Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan
masih terus berlangsung dalam bentuk yang bervariasi bahkan menimbulkan
dampak yang cukup kompleks. “Yang merasakan kekerasan itu bukan hanya
isteri atau perempuan yang terluka, tetapi juga anak-anak yang hidup dan
menyaksikan kekerasan dilingkungannya”. Ia juga menambahkan, anak
dimungkinkan meniru terhadap apa yang mereka lihat, sehingga
menganggapnya bahkan menyesuaikan perbedaan. Karena itu, kekerasan
terhadap perempuan baik yang bersifat publik maupun domestik harus
secepatnya dicegah.
15
Dari fakta dan paparan contoh-contoh pelanggaran HAM di atas dapat
diketahui hahwa HAM di Indonesia masih sangat memperiatinkan. HAM yang
diseru-serukan sebagai Hak Asasi Manusia yang paling mendasarpun hanya
menjadi sebuah wacana dalam suatu teks dan implementasinya pun
(pengamalannya) tidak ada. banyak HAM yang secara terang-terangan
dilanggar seakan-akan hal tersebut adalah sesuatu yang legal.
Sangat minimnya penegakan HAM di Indonesia bisa disebabkan oleh
beberapa faktor, antara lain :
1. Telah terjadi krisis moral di Indonesia
2. Aparat hukum yang berlaku sewenang-wenang
3. Kurang adanya penegakan hukum yang benar.
Banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi, hal itu bisa disebabkan oleh
beberapa faktor seperti yang telah diuraikan di atas. Maka untuk dapat
menegakkan HAM di Indonesia perlu :
1. Kesadaran rasa kemanusiaan yang tinggi
2. Aparat hukum yang bersih, dan tidak sewenang-wenang
3. Sanksi yangtegas bagi para pelanggara HAM
4. Penanaman nilai-ilai keagamaan pada masyarakat7
H. Analisis HAM di Indonesia
Hak asasi Indonesia dimasukan dalam UUD 1945 meskipun tidak secar
rinci. Hal ini disebabkan ada dua pandangan pemikiran yang berbeda, yaitu
prof: Dr.Soepomo dan Ir. Soekarno di satu sisi dan Drs. Mohammad Hatta di
sisi lain. Soepomo mendukung gagasan tentang negara Integral. UUD 1945
disusun dalam waktu yang sangat singkat menjelang akhir pendudukan jepang
dan selam pendudukan tersebut Indonesia tertutup dari dunia luar. UUD 1945
diundangkan sebelum pernyataan dunia tentang HAM. Konstitusi RIS (1949)
DAN UUDS (1950) makin banyak mencantumkan HAM didalamnya
sebagaimana yang telah diputuskan PBB. Meskipun UUD 1945 merupakan
komitmen yang sangat mendasar terhadap HAM. Perjuangaan dalam
menegakan HAM merupakan tugas dan kewajiban negara.
Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini yang membahas mengenai “Hak Asasi Manusia”.
Dengan pembuatan karya tulis/makalah ini kami menyadari dan mengakui masih banyak terdapat kekurangan dalam pembuatan makalah ini, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Karena itulah kami mengharapkan adanya keritikan dan saran-saran perbaikan dari para pembaca demi kesempurnaan makalah ini.
Demikianlah, kepada Allah jua kami memohon ampun dan kepada Allah SWT jualah kita berharap, semoga makalah ini bermanfaat khususnya bagi diri kami sendiri dan bagi pembaca sekalian umumnya.
Bengkulu, Mei 2014
Penulis
20ii
DAFTAR ISI
Halaman judul....................................................................................... iKata Pengantar...................................................................................... iiDaftar Isi .............................................................................................. iii
Bab I Pendahuluan................................................................................ 1A. Latar Belakang..................................................................................... 1B. Rumusan Masalah............................................................................... 3C. Tujuan.................................................................................................. 3
Bab II Pembahasan............................................................................... 4A. Hak Pilih Pasif Warga Negara dalam Hukum HAM............................ 4B. Pengertian HAM................................................................................... 5C. Perkembangan HAM............................................................................ 6D. Macam-macam HAM........................................................................... 9E. Pelaksanaan HAM dalam Islam........................................................... 11F. Implementasi HAM.............................................................................. 13G. Pelanggaran HAM dan Pengadilan HAM............................................ 14H. Analisis HAM di Indonesia.................................................................. 16
Bab III Penutup..................................................................................... 18A. Kesimpulan........................................................................................... 18B. Saran..................................................................................................... 18
DAFTAR PUSTAKA
21iii
MAKALAH CIVIC EDUCATION
“Hak Asasi Manusia”
Disusun Oleh : Ranci Presti
Diajukan sebagai tugas individu MID Semester
Dosen Pembimbing : Edi Riyanto, S.Hi.,MH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM PRODI PERBANKAN SYARIAH (II D)