BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Bank sentral di suatu negara, pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Keberadaan Bank Sentral yang independen di Indonesia merupakan suatu prasyarat untuk dapat dilakukannya pengendalian moneter yang efektif dan efisien. Bank Sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi. Bank Sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali, dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Apabila jumlah uang yang beredar terlalu banyak maka Bank Sentral dengan menggunakan 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Bank sentral di suatu negara, pada umumnya adalah sebuah instansi
yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut.
Bank Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas
sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Keberadaan Bank
Sentral yang independen di Indonesia merupakan suatu prasyarat untuk dapat
dilakukannya pengendalian moneter yang efektif dan efisien.
Bank Sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk
menjaga stabilitas harga yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi.
Bank Sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali, dengan mengontrol
keseimbangan jumlah uang dan barang. Apabila jumlah uang yang beredar
terlalu banyak maka Bank Sentral dengan menggunakan instrumen antara lain
namun tidak terbatas pada base money, suku bunga, giro wajib minimum
mencoba menyesuaikan jumlah uang beredar sehingga tidak berlebihan dan
cukup untuk menggerakkan roda perekonomian (low/zero inflation), dengan
mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Apabila jumlah uang yang
beredar terlalu banyak maka bank sentral dengan menggunakan instrumen dan
otoritas yang dimilikinya.
Di Indonesia, fungsi Bank Sentral diselenggarakan oleh Bank
Indonesia. Sebagai lembaga independen, Bank Indonesia memiliki otonomi
1
penuh dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk menjamin indepedensi tersebut,
kedudukan Bank Indonesia berada diluar Pemerintah. Undang-Undang Dasar
1945 hasil amandemen telah menempatkan kedudukan Bank Sentral sebagai
suatu lembaga Negara yang keberadaan dan independensi Bank Indonesia
tersebut dibentuk dengan Undang-undang. Keberadaan ini membuktikan
bahwa Negara sangat membutuhkan suatu Bank Sentral yang eksistensinya
diatur dalam suatu konstitusi, sedangkan susunan, kedudukan, kewenangan,
tanggungjawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.
Sebagai mahasiswa ekonomi, perlu kiranya untuk dapat mengetahui
seluk beluk Bank Indonesia sebagai bank sentral di negara Indonesia, dalam
hal ini kami tim penulis pada akhirnya membuat makalah dengan judul
"BANK INDONESIA: Peranan dan Tugasnya Sebagai Bank Sentral Republik
Indonesia".
1.2 Batasan Masalah
Batasan masalah pada makalah ini merujuk pada:
1. Sejarah Bank Indonesia
2. Status dan kedudukan Bank Indonesia
3. Visi dan misi Bank Indonesia
4. Tujuan dan tugas Bank Indonesia
5. Kebijakan moneter
6. Peran Bank Indonesia dalam stabilitas keuangan
7. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran
2
8. Akuntabilitas Bank Indonesia
1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan wawasan bagi
mahasiswa, khususnya jurusan ekonomi mengenai seluk-beluk Bank Indonesia.
Makalah ini juga disusun dengan tujuan memenuhi nilai tugas kelompok mata
kuliah Ekonomi Moneter di PERBANAS Institute.
3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Sejarah Bank Indonesia
Pada 1828 De Javasche Bank didirikan oleh Pemerintah Hindia
Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan
uang. Tahun 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan
pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi De Javasche Bank
sebagai bank sentral, dengan tiga tugas utama di bidang moneter, perbankan,
dan sistem pembayaran. Di samping itu, Bank Indonesia diberi tugas penting
lain dalam hubungannya dengan Pemerintah dan melanjutkan fungsi bank
komersial yang dilakukan oleh DJB sebelumnya.
Pada tahun 1968 diterbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang
mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah
dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Selain tiga tugas
pokok bank sentral, Bank Indonesia juga bertugas membantu Pemerintah
sebagai agen pembangunan mendorong kelancaran produksi dan
pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf
hidup rakyat.
Tahun 1999 merupakan Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia,
sesuai dengan UU No.23/1999 yang menetapkan tujuan tunggal Bank
Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
4
Pada tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen
dengan fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan
wewenang Bank Indonesia, termasuk penguatan governance. Pada tahun
2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang No.2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga
stabilitas sistem keuangan. Amandemen dimaksudkan untuk meningkatkan
ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui
peningkatan akses perbankan terhadap Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek
dari Bank Indonesia.
2.2 Status dan Kedudukan Bank Indonesia
2.2.1 Sebagai Lembaga Negara yang Independen
Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral
yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai
ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank
Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6/ 2009.
Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu
lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain,
kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.
5
Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan
dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan
dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri
pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban
untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari
pihak manapun juga.
Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank
Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas
moneter secara lebih efektif dan efisien.
2.2.2 Sebagai Badan Hukum
Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun
badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan
hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan
hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat
seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai
badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas
nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.
2.3 Visi dan Misi Bank Indonesia
2.3.1 Visi
Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil
6
2.3.2 Misi
1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi
kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas.
2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien
serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk
mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat
berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang
berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas
sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan
kepentingan nasional.
4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia
yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta
melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka
melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.
2.3.3 Nilai-Nilai Strategis
Trust and Integrity – Professionalism – Excellence – Public Interest –
Coordination and Teamwork
2.3.4 Sasaran Strategis
Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Nilai-nilai Strategis tersebut,
Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis jangka menengah panjang,
yaitu :
7
1. Memperkuat pengendalian inflasi dari sisi permintaan dan penawaran
2. Menjaga stabilitas nilai tukar
3. Mendorong pasar keuangan yang dalam dan efisienMenjaga SSK yang
didukung dengan penguatan surveillance SP
4. Mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis
5. Memelihara SP yang aman, efisien, dan lancar
6. Memperkuat pengelolaan keuangan BI yang akuntabel
7. Mewujudkan proses kerja efektif dan efisien dengan dukungan SI,
kultur, dan governance
8. Mempercepat ketersediaan SDM yang kompeten
9. Memperkuat aliansi strategis dan meningkatkan persepsi positif BI
10. Memantapkan kelancaran transisi pengalihan fungsi pengawasan bank
ke OJK
2.4 Tujuan dan Tugas Bank Indonesia
2.4.1 Tujuan Utama
Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia
mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara
kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek,
yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan
terhadap mata uang negara lain.
Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi,
sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah
8
terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini
dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank
Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai
atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan
mudah.
2.4.2 Tiga Pilar Tunggal
Dalam rangka mencapai tujuan untuk mencapai dan memelihara
kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang
merupakan 3 bidang utama tugas Bank Indonesia yaitu :
1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,
3. Mengatur dan mengawasi bank.
Agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah
tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien, maka ketiga tugas
tersebut harus diintegrasikan.
9
2.4.2.1 Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter
Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan
nilai rupiah, Pasal 10 UU‐BI menegaskan bahwa Bank Indonesia
memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui
penetapan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi
serta melakukan pengendalian moneter melalui berbagai cara antara lain :
Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta
asing
Penetapan tingkat diskonto;
Penetapan cadangan wajib minimum;
Pengaturan kredit atau pembiayaan
Cara-cara pengendalian moneter tersebut dapat dilaksanakan juga
berdasarkan prinsip syariah. Sasaran laju inflasi ditetapkan oleh Bank
perkembangan dan prospek ekonomi makro. Penetapan sasaran laju
Indonesia atas dasar tahun kalender dengan memperhatikan inflasi tersebut
terutama dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan harga yang
secara langsung dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Sasaran laju inflasi
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tersebut dapat berbeda dengan
asumsi laju inflasi yang dibuat oleh Pemerintah dalam rangka penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang didasarkan pada tahun
fiskal.
10
2.4.2.2 Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran
Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga
kelancaran sistem pembayaran diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal
23 UU-BI. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk melaksanakan dan
memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem
pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk
menyampaikan laporan kegiatannya serta menetapkan penggunaan alat
pembayaran.
Persetujuan terhadap penyelenggaraan jasa sistem pembayaran
dimaksudkan agar penyelenggaraan jasa sistem pembayaran oleh pihak
lain memenuhi persyaratan, khususnya persyaratan keamanan dan
efisiensi. Kewajiban penyampaian laporan berlaku bagi setiap
penyelenggara jasa sistem pembayaran. Hal ini dimaksudkan agar Bank
Indonesia dapat memantau penyelenggaraan sistem pembayaran.
Penetapan alat pembayaran dimaksudkan agar alat pembayaran
yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi
pengguna. Termasuk dalam wewenang ini adalah membatasi penggunaan
alat pembayaran tertentu dalam rangka prinsip kehati-hatian. Dalam
rangka pelaksanaan kewenangan tersebut di atas, Bank Indonesia dapat
melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara jasa.
11
2.4.2.3 Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank
Pengaturan dan Pengawasan Bank merupakan salah satu tugas
Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UU‐BI. Dalam
rangka melaksanakan tugas ini, Bank Indonesia menetapkan peraturan,
memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha
tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan
sanksi terhadap bank (Pasal. 24). Selain itu, Bank Indonesia
berwenang menetapkan ketentuan‐ketentuan perbankan yang memuat
prinsip kehati‐hatian (Pasal. 25).
Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, Bank
Indonesia:
Memberikan dan mencabut izin usaha bank
Memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor
bank
Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank
Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan‐kegiatan
usaha tertentu (Pasal. 26)
Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi
pengawasan langsung dan tidak langsung (Pasal. 27). Bank Indonesia
berwenang mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan,
dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia, dimana hal ini dapat dilakukan terhadap perusahaan induk,
12
perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank apabila
diperlukan (Pasal. 28). Pemeriksaan terhadap bank dilakukan secara
berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan dan dapat dilakukan
terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak
terafiliasi dari bank apabila diperlukan. Bank dan pihak lain tersebut
wajib memberikan kepada pemeriksa:
Keterangan dan data yang diminta;
Kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana
fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; hal‐hal lain yang
diperlukan seperti salinan dokumen yang diperlukan dan lain‐lain
(Pasal. 29).
Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas
nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaaan terhadap bank
(Pasal. 30) Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk
menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi
tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia transaksi tersebut
diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan (Pasal. 31).
Dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian Bank Indonesia
membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan/atau
membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan
yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat
13
melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang‐undang tentang
Perbankan yang berlaku (Pasal. 33).
Pengaturan dan pengawasan bank oleh BI meliputi wewenang
sebagai berikut:
1. Kewenangan memberikan izin (right to license), yaitu kewenangan
untuk menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank.
Cakupan pemberian izin oleh BI meliputi pemberian izin dan
pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan
dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan
dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk
menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
2. Kewenangan untuk mengatur (right to regulate), yaitu kewenangan
untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan
kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang
mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
3. Kewenangan untuk mengawasi (right to control), yaitu kewenangan
melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (on-site
supervision) dan pengawasan tidak langsung (off-site supervision).
Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan
pemeriksaan khusus,yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran
tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat
kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk
mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang
14
membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung
yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala
yang disampaikan bank,laporan hasil pemeriksaan dan informasi
lainnya. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan BI dapat
melakukan pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lain yang
meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak
terafiliasi dan debitur bank. BI dapat menugasi pihak lain untuk dan
atas nama BI melaksanakan tugas pemeriksaan.
4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction),
yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau
tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur
pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang
sehat.
2.5 Kebijakan Moneter
2.5.1 Otoritas moneter
Otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang
untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan
memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang
menentukan biaya dan persediaan uang. Umumnya otoritas moneter
adalah bank sentral, meskipun kadang kala lembaga eksekutif pemerintah
mempunyai hak tertinggi untuk menetapkan kebijakan moneter dengan
15
cara mengendalikan bank sentral. Ada berbagai jenis otoritas moneter
lainnya, seperti dibentuknya satu bank sentral untuk beberapa negara,
terdapatnya suatu dewan yang mengontrol jumlah uang yang beredar
terhadap mata uang lain, dan juga diperbolehkannya beberapa entitas
untuk mencetak uang kertas ataupun uang logam.
2.5.2 Jenis-jenis Kebijakan Moneter
Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur
dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar.
Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: