2014 DI SUSUN OLEH AYU ANGGRAINI MAKALAH EKONOMI
2
KETENAGAKERJAAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
A.Angkatan kerja, Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, dan pengangguran.
Jumlah penduduk yang selalu meningkat menjadikan jumlah angkatan kerja
juga meningkat. Peningkatan tenaga kerja yang tidak diimbangi peningkatan kesempatan kerja akan menimbulkan pengangguran.
1.ANGKATAN KERJA Angkatan kerja atau Labour Force adalah jumlah penduduk dengan usia
produktif, yaitu 15-64 tahun yang sedang bekerja ataupun mencari pekerjaan. Usia produktif tersebut dapat digoklongkan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah penduduk dengan usia produktif yang
tidak bersedia bekerja. Ukuran besarnya angkatan kerja bergantung pada besarnya jumlah penduduk yang mencari pekerjaan. Perkembangan angkatan kerja di
Indonesia selalu berfluktuasi, misalnya tahun 2008-2009 atas hasil survei angkatan kerja yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik, bahwa pada tahun 2009 jumlah angkatan kerja 113.833 jiwa, meningkat sebesar 1.886 juta jiwa atau 1,68 %
dibandingkan tahun 2008. Peningkatan jumlah angkatan kerja di perkotaan pada tahun 2008 berjumlah 47,439 juta menjadi sebesar 48,353 juta pada tahun 2009.
Adapun di pedesaan terjadi pertambahan sebesar 973,475 ribu atau 1,51 %. Jumlah angkatan kerja laki-laki meningkat dari sebesar 69,144 juta menjadi
sebesar 70,40 juta atau 1,83 %. Sedangkan angkatan kerja perempuan terjadi
peningkatan dari 42,803 juta atau 38,23 % menjadi 43,424 juta atau 38,15 %. Jumlah angkata kerja perempuan secara angka terjadi peningkatan, namun secara
persentase relatif terhadi penurunan sebesar 0,08 %. Penurunan jumlah angkatan kerja perempuan disebabkan meningkatnya jumlah angkatan kerja perempuan yang memutuskan untuk tidak lagi bekerja atau mengurus rumah tangga, sehingga masuk
ke dalam kategori bukan angkatan kerja dan kemungkinan meningkatnya penduduk usia kerja yang bersekolah sehingga masuk ke dalam kelompok bukan angkatan
kerja. Pada tahun 2010, jumlah angkatan kerja Indonesia telah mencapai 116,528 juta. Angka tersebut terdiri atas 71,882 juta atau 61,7 % angkatan kerja laki-laki dan 44,646 juta angkatan kerja perempuan.
Tabel 1.1
Angkatan kerja menurut lokasi dan jenis kelamin tahun 2008 dan tahun 2009
2008 % 2009 % 2008-2009
Jumlah keseluruhan
111.947.265 113.833.280 1.886.015
Lokasi - Kota - Desa
47.439.003 64.508.262
42,38 57,62
48.351.273 65.482.007
42,48 57,52
912.270 973.745
Jenis
kelamin - Laki-Laki
- perempuan
69.144.337
42.802.928
61,77
38,23
70.409.087
43.424.193
61,85
38,15
1.264.750
621.265
3
Jumlah angkatan kerja tersebut setiap tahun berubah sehingga pada tahun 2010, jumlah angkatan kerja dapat disajikan dalam tabel berikut ini.
Tabel 1.2 Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Desa dan kota Tahun 2010
Pendidikan Desa Kota Jumlah
≤ SD 41.728.092 14.945.442 56.673.534
SMP 12.499.260 9.796.780 22.296.040
SMA 9.898.050 18.236.663 28.134.713
Diploma/Akademi 1.178.713 2.288.236 3.466.949
Universitas 1.533.690 4.422.620 5.956.310
Jumlah 66.837.805 49.689.741 116.527.546
Apabila dilihat dari latarbelakang pendidikan, jumlah angkatan kerja yang berlatar pendidikan SD ke bawah menurun 702.859 orang atau 1,22%, yakni sebesar 48,64% dari seluruh angkatan kerja pada tahun 2010, padaha tahun sebelumnya mencapai
49,66 persen. Adapun angkatan kerja berpendidikan SMP dan SMA mengalami peningkatan masing0masing 0,17% dan 0,61% pada tahun 2010. Persentase jumlah
angkatan kerja berpendidikan tinggi yakni lulusan diploma dan univesitas tahun 2010 sebanyak 2,98% untuk diploma dan 5,11% untuk perguruan tiinggi.
Tabel 1.3 Angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan
Tahun 2008, 2009, dan 2010
Pendidikan 2008 % 2009 % 2010 %
≤ SD 57.980.920 1,79 57.376.393 50,40 56.673.534 48,64
SMP 21.013.179 18,77 21.161.650 18,59 22.296.040 19,13
SMA 24.965.718 22,30 26.702.299 23,46 28.134.713 24,14
Diploma/akademi 3.234.551 2,89 3.229.916 2,84 3.466.949 2,98
Universitas 4.752.897 4,25 5.363.022 4,71 5.956.310 5,11
Jumlah 111.947.265 100 113.833.280 100 116.572.546 100
2.TENAGA KERJA.
Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupin masyarakat. Secara umum, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, seperti anak sekolah, mahasiswa, dan para ibu yang mengurus rumah tangga. Jumlah tenaga kerja Indonesia mengalami
kecenderungan terus mengalami peningkatan. Misalnya, pada periode 2008-2009 jumah yang bekerja meningkat sebesar 2.317.913 orang, yakni sebesar 102,55 juta orang pada tahun 2008, menjadi berjumlah 104,870 juta orang pada tahun 2009.
Peningkatan jumlah orang yang bekerja tersebut tertutama terjadi di pedesaan, yakni sebesar 1,370 juta orang.
Sementara itu, jumlah orang yang bekerja di perkotaan meningkat sebesar 947,510 ribu orang. Peningkatan jumlah yang bekerja pada sektor informal yakni sebesar 4,953 juta orang pada periode tahun 2008-2009, sebaliknya jumlah orang
yang bekerja pada sektor formal berkurang 2,635 juta orang. Tenaga kerja menurut jenis kelamin, jumlah perempuan yang bekerja meningkat sebesar 1,094 juta orang.
Status pekerjaan di pedesaan identik dengan sektor pertanian dengan jumlah jam kerja tidak terbatas serta status pekerjaan informal. Pada sektor formal, banyak pekerja yang berasal dari pedesaan, sehingga ketika terkena pemutusan hubungan
kerja (PHK) pada umumnya kembali ke pedesaan.
4
Tabel 1.4 Orang yang bekerja menurut Lokasi, Jenis Kelamin, dan Status
Tahun 2008-2009
2008 % 2009 % 2008-2009
Yang bekerja
102.552.750 104.870.663 2.317.913
Lokasi
-Kota -Desa
42.251.347 60.301.403
41,2% 58,8%
43.198.857 61.671.806
41,2% 58,8
947.510 1370.403
Jenis
Kelamin -laki-laki -perempuan
63.899.278 38.653.472
62,3% 37,75
65.122.526 39.748.137
62,1%
37,9 %
1.223.248 1.094.665
Status -Informal -Formal
69.735.870 32.816.880
68,4% 31,6%
74.688.886 30.181.777
71,2% 28,85
4.953.016
(2.635.103)
Orang yang bekerja sangat depengaruhi oleh perkembangan penduduk dan investasi. Berikut data orang yang bekerje menurut pendidikan dan jenis kelamin
pada tahun 2010.
Tabel 1.5
Penduduk yang Bekerja menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2010
Pendidikan Jenis Kelamin jumlah
Laki-laki Perempuan
≤ SD SMP
SMA Diploma/Akedemi Universitas Jumlah
32.835.728 13.176.365
17.018.015 1.419.828 3.012.287
67.462.223
21.677.141 7.458.226
7.772.383 1.603.899 2.233.895
40.745.544
54.512.869 20.634.591
24.790.398 3.023.727 5.246.182
108.207.767
Untuk mengetahui banyaknya jumlah angkatan kerja yang dapat diserap oleh pasar kerja, biasanya dipakai suatu ukuran yang dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Besarnya TPAK dapat dihitung menggunakan rumus berikut :
TPAK dinyatakan dalam ukuran persen. Untuk kepentingan analisis lebih lanjut,
TPAK dapat dipilah berdasarkan kepentingannya. Misalnya, berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, dan lapangan pekerjaan.
TPAK=
5
3.KESEMPATAN KERJA.
Kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan tenega kerja, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan pekerjaan yang siap
diisi oleh penawar kerja (Pencari Kerja). Oleh karena itu terjadi hubungan antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Di Indonesia, jumlah penduduk yang besar mengakibatkan kelebihan tenaga kerja
(penawaran kerja yang berlebih) yang tidak sesuai dengan permintaannya. Kesempatan kerja yang tidak seimbang dengan angkatan kerja (pencari kerja)
menyebabkan terjadinya pengangguran. Jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja berfluktuasi, misalnya angkatan
kerja di Iindonesia pada tahun 2010 sebesar 116,5 juta orang. Mereka ini didominasi
oleh angkatan kerja usia sekolah (15-24 tahun). Pada sisi lain, 56,73 juta orang hanya berpendidikan SD ke bawah. Hali ini berarti bahwa kualitas angkatan kerja di
Indonesia masih rendah. Sekitar 44,33% kesempatan kerja berada di sektor pertanian, yang hingga saat ini tingkat produktifitasnya masih tergolong rendah. Selanjutnya, 63,79 juta dari kesempatan kerja yang tersedia tersebut berstatus
informal. Ciri lain dari kesempatan kerja Indonesia adalah ddominannya lulusan pendidikan SMP ke bawah. Ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja di Indonesia
mempunyai perssyaratan kerja yang rendah dan emmberikan imbalan yang kurang layak. Implikasinya adalah produktivitas tenaga kerja rendah.
4.PENGANGGURAN. Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang aktif
mencari pekerjaan. Pengangguran akan merugikan negara dan memberatkan keluarga karena kebutuhannya menjadi beban keluarga yang sudah bekerja. Indikator tingkat beban ini disebut dependency ratio, yaitu dihitung dengan cara :
Makin tinggi tingat Dependency Ratio (DR) maka makin buruk tingkat beban yang harus ditanggung setiap penduduk produktif.
Di dalam ilmu ekonomi, pengangguran ada beberapa jenis, antara lain sebagai berikut :
1. Pengagguran siklis, adalah pengangguran yang disebabkan oleh merosotnya perekonomian atau resesi ekonomi di suatu negara.
2. Pengangguran struktual, adalah pengangguran yang terjadi karena tidak
sesuainya jenis pekerjaan yang diminta dengan yang ditawarkan. 3. Pengangguran teknologi, adalh pengangguran yang disebabkan oleh adanya
modernisasi dalam berproduksi. 4. Pengangguran musiman, adalah pengangguran yang terhjadi karena
pergantian musim. Biasanya terjadi di daerah pertanian.
5. Pengangguran friksional, adalah pengangguran yang terjadi karena adanya pergeseran antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Misalnya,
tenaga kerja yang keluar dari pekerjaan karena ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.
6. Pengangguran terbuka, adalah pengangguran yang terjadi karena kesepatan
kerja lebih sedikit jika dibandingkan dengan angkatan kerja. Tingginya angka pengangguran yang terjadi di suatu negara dapat dihitung menggunakan rumus berikut
Angka Pengangguran = X 100%
Dependency Ratio (DR) =
6
B.Upaya Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Kualitas tenaga kerja menyangkut sumber daya manusia (SDM). Sumber
daya manusia (SDM) adalah unsur yang paling terpenting jika dibandingakn dengan
unsur non SDM (modal, mesin, material, metode, pasar, dan informasi). Besarnya mdal, canggihnya teknologi, banyeknya material, banyaknya metode yang
digunakan, luasnya oasar yang tersedia, dan lengkapnya sumber informasi tidak akan bernilai tanpa adanya peran dari SDM. Masalah kualitas tenaga kerja didik hanya mencakup masalah pengetahuan dan
kemampuan, tetapi juga sikap manusianya. Rendahnya kualitas tenaga kerja akan menurunkan produktivitas dan daya saing suatu produk.
Gizi dan kesehatan mempunyai pengaruh secara tidak langsung terhadap kualitas tenaga kerja. Peningkatan gizi dan kesehatan dapat mendukung ketahanan fisik dan semangat kerja serta meningkatkan kecerdasan dan daya serap dalam menerima
pengetahuan baru. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dapat ditempuh melalui pendidikan formal dan nonformal.
1.Pendidikan Formal.
Pendidikan formal ditempuh melalui jalur formal, baik umum maupun kejuruan
melalui bebagai jenjang pendidikan. Misalnya, SD, SMP, SMA, dan SMK, serta perguruan tinggi.
2.Pendidikan Nonformal.
Pendidikan nonformal dapat ditempuh dengan berbagai cara, seperti latihan
kerja, magang, serta model simbiose mutualistis.
a.Pelatihan Kerja Pelatihan kerja merupakan proses pengembangan keahlian dan keterampilan
kerja menjadi lebih propesionla di bidang tertentu yang dikaitkan langsung dengan
persyaratan kerja dan pekarjaannya. Sistem latihan kerja di tingkat nasional sudah dikembangkan oleh Departemen tanaga kerja dengan mendirikan Balai Latihan Kerja
(BLK) di tingkat kota dan kabupaten. b.Magang.
Sistem magang juga dikenal dengan pendidikan Sistem Ganda (PSG) atau Link and Match (keterkaitan dan kesepadanan). Sistem tersebut merupakan suatu
sistem penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja. Megang dilakukan secara tersrah untuk
mencapai suatu tingkat pendidikan keahlian tertentu. Harapan adanya magang adalah setelah lulus siswa dapat menjadi tenaga kerja yang siap pakai.
c.Simbiose Mutualistis.
Simbiose Mutualistis dapat memberikan manfaat secara proporsional kepada
semua pihak yang terkait. Pihak-pihak tersebut, antara lain siawa atau mahasiswa yang sedang menjalani kegiatan, siswa atau mahasiswa yang akan mengukiti
kegiatan berikutnya, intitisi pendidikan serta peusahaan yang menjadi mitra kerja.
C.Pengertian dan Tujuan Pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan setiap bangsa, termasuk Indonesia sangat
ditentuka oleh kualitas penduduknya. Penduduk dalam hal ini adalah jumlah dan mutu angkatan kerjanya.
1.Pengertian Pembangunan.
Di Indonesia, kata pembangunan diartikan sebagi usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali, kemajuan yang dimaksud adalah kemajuan materil. Pembangunan sering diartikan sebagai kemajuan yang dicapai
7
oleh masyarakat di bidang ekonomi. Beberapa pendapat mengenai pengertian pembangunan ekonomi dikemukakan oleh beberapa pakar, antara lain sebagai berikut :
a.Sumitro Djojohadikusumo. 1) Pembangunan ekonomi adalah usaha memperbesar pendapatan perkapita
dan menaikkan produktivitas per kapita dengan jalan menambah peralatan modal dan skill.
2) Pembangunan ekonomi adalh usaha menambah peralatan modal dan skill
agar satu sama lainnya membawa pendapatan perkapita yang lebih besar dan produktivitas per kapita yang lebih tinggi.
b.Irawan dan Suparmoko.
Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup
bangsa dan seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita.
c.Michael P.Todaro. Pembangunan ekonomi adalah suatu usaha untuk menciptakan dan
mempertahankan kenaikan pendapatan nasional bruto atau GNP (Gross National
Product) suatu negara. Indeks ekonomi lain yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan perkapita
(Income per capita) atau GNP per kapita.
d.G.M Meier dan Re.Baidwin.
Pembangunan ekonomi adalh suatu proses meningkatnya pendapatan riil suatu perekonomian dalam waktu yang panjang.
Keberhasilan suatu pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UU’45 ditentukan oleh
beberapa hal, antara lain sebagai berikut : 1. Kemandirian bangsa untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasionla
secara berkesinambungan dengan bertumpu pada kekuatan rakyat. 2. Partisipasi masyarakat secara optimal dalam program pembiayaan pembanguna
nasionla melalui mekanisme pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja
negara (APBN) yang dapat dipertanggungjawabkan. 3. Kepastian hukum kepada pemodal dan komitmen pemerintah untuk mengelola
sektor keuangan yang transparan, profesional, dan bertanggungjawab. Dalam konteks kemandirian bangsa, potensi yang tersedia di dalam negeri harus
dioptimalkan penggunaannya untuk melaksanakn kegiatan ekonomi dan membiayai kegiatan pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah perlu diberi
ruang untuk meningkatkan akses yang dapat menggali potensi sumber pembiayaan pembangunan dan memperkuat basis pemodal domestik. Pembiayaan tersebut akan terjamin keamanannya apabila mobilisasi dan dana massyarakat disertai dengan
bekerjanya sistem keuangan, meliputi sistem perbankan, pasar uang, dan pasar modal yang efisien. Terciptanya keragaman dalam mobilisasi dana dapat
menghasilkan sistem keuangan yang kuat dan memberikan alternatif investasi bagi para pemodal. Strategi pembangunan yang berorientasi ke dalam negeri harus tercermin dalam
program industrialisasi yang menggunakan bahan-bahan mentah dan faktor produksi dalam negeri. Program industrialisasi daerah harus ditopang dengan bahan-bahan
mentah dan faktor produksi yang terdapat di berbagai daerah di seluruh negara. Dengan demikian, perekonomian akan berakar di dalam negeri, nilai tambah ekonomi Akan tercipta di dalam negeri dan dinikmati oleh para pelaku ekonomi di
dalam negeri. Selanjutnya, hal itu akan memperkukuh daya beli dan pasar dalam negeri, ini berarti membina keterkaitan sektor pertanian dengan sektor industri dan
sektor-sektor lain dalam ekonomi. Pada gilirannya akan memperluas kesempatan kerja, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan masyarakat meningkat. Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses yang mencakup berbagai
perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan instruksi-
8
instruksi nasional. Selain itu, pembangunan ekonomi juga tetap mengejar pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Jadi, pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu
masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan untuk bergerak maj menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih baik, secara spiritual dan material.
2.Tujuan Pembangunan Ekonomi Indonesia.
Pembangunan ekonomi Indonesia yang dilakukan secara berkesinambungan
untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UU’45. Salah satu bidang yang mempunyai peran cukup penting bagi
terwujudnya hal tersebut adalah bidang ekonomi. Pemerataan pembangunan bagi bangsa Indonesia sudah lama dinantikan serta diinginkan oleh Indonesia. Harapan yang ingin dijadikan kenyataan tersebut dapat
diwujudkan melalui pembangunan ekonomi. Olej karena itu, pembangunan nasional ditujukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sebagaimana diketahui dalam beberapa hal, masyarakat mempunyai potensi untuk menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi terutama dalam bidang pertanian, perikanan darat dan laut, serta perkebunan. Namun, bidang-bidang tersebut secara
substansial belum tergarap secara optimal dan terpadu. Pembangunan merupakan kenyataan sekaligus tekad suatu masyarakat untuk
berupaya keras melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, dan institusional demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Adapun tujuan pembangunan ekonomi, antara lain sebagai berikut :
a.Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
Kecukupan bukan hanya menyangkut makanan, melainkan mewakili semua hal yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan. Fungsi dasar semua kegiatan
ekonomi pada hakikatnya adalah untuk menyediakan sebanyak mungkin perangkat dan bekal guna menghindari segala kesengsaraan. Keberhasilan pembangunan
ekonomi merupakan prasyarat bagi membaiknya kualitas kehidupan. Tanpa adanya kemajuan ekonomi secara berkesinambungan maka realisasi potensi manusia, baik individu maupun masyarakat tidak berlangsung. Setiap orang harus memiliki
kecakapan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Dengan demikian, kenaikan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan secara mutlak, perluasan lapangan
kerja, dan pemerataan pendapatan merupajkan hal yang harus ada atau harus tercipta bagi pembangunan ekonomi.
b.Peningkatan Standar Hidup. Peningkatan standar hidup tidak hanya berupa peningkatan pendapatan,
tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Semanya tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil tetapi juga
menumbuhkan jati diri bangsa.
c.Perluasan Pilihan-Pilihan Ekonomis dan Sosial (Kemampuan Untuk memilih).
Nilai universal yang terkandung dalam makna pembangunan adalah konsep
kemerdekaan manusia. Kemerdekaan meliputi kemampuan untuk memilih, misalnya untuk memilih merasakan kenikmatan yang lebih besar serta bervariasi serta memilih
lebih banyak barang dan jasa. Selain pilihan ekonomi juga terdapat kemerdekaan dalam memilh komponen sosial, seperti kebebasan politik, keamanan diri pribadi, kepastian hukum, kemerdekaan berekspresi, partisipasi politik, dan persamaan
kesempatan.
3.Tantangan Dalam Pembangunan.
Pembangunan menimbulkan perubahan pada ekonomi dan masyarakat.
Suatu pembangunan yang berkelanjutan dalam pengertian fisik secara teoritik dapat
9
ditelusuri. Akan tetapi, keberlanjutan fisik tidak mungkin dicapai jika kebijaksanaan pembangunan memberikan perhatian pada berubahnya akses ke sumber daya serta berubahnya disstribusi biaya dan keuntungan.
Pembangunan ekonomi yang memasukkan lebih banyak dimensi, perlu dgunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Dalam jangka panjang pembangunan
harus mempertimbangkan kepentingan antargenerasi yang dikenal dengan model pembangunan ekonomi berkelanutan (sustainable development). Pembangunan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan maayarakat, akhirnya
dapat menjadi bumerang jika ongkos harus dibayar mahal oleh generasi mendatang. Hal tersebut disebabkan oleh rusaknya lingkungan hidup dan sosial. Generasi
mendatang memiliki hak dan kewajiban sama seperti generasi sekarang. Pilar-pilar pembangunan berkelanjutan dengan tujuan sosial, ekonomi, dan lingkingan dapat dilihat pada segitiga berikut.
Ekonomi
Pertumbuhan, stabiitas, efisiensi
Sosial Lingkungan (kemiskinan, jati diri, budaya) (Sanitasi, polusi, lestari)
Gambar 1.1 Pilar-pilar pembangunan berkalanjutan
Pendapatan nasional yang sebagian besar berasal dari penerimaan-penerimaan di
dalam negeri merupakan sasaran perencanaan nasional supaya suatu negara itu tidak terlampau terpengaruh oleh ketidakstabilan perekonomian internasional.
Indonesia mempunyai potensi untuk dapat meaksanakan ini dan mencapai sasarannya. Pembangunan ekonomi tanpa utang adalah pembangunan yang berprinsip pada
kemandirian sosial. Namun, tanpa utang tidak harus diartikan secara harfiah utang
yang sama sekali nol. Pembangunan tanpa utang lebih merupakan proses
perubahan substansial untuk melepaskan ketergantungan pada utang
D.Proses Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan keadaan yang menunjukan adanya
peningkatan produk domestik bruto suatu negara atau masyarakat. Dalam pertumbuhan ekonomi, kenaikan jumlah penduduk tidak diperhatikan. Oleh karena
itu pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai keadaan yang menunjukan adanya kenaikan PDB suatu negara tanpa memerhatikan tingkat pertumbuhan penduduk. Berikut dijelaskan tentang teori tentang proses pertumbuhan ekonomi.
1.Teori Pertumbuhan Historis.
Teori pertumbuhan historis menyoroti pertumbuhan yang didasarkan atas proses atau tahap-tahap yang dilalui dalam mencapai tingkatan yang lebih tinggi.
Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah sebagai berikut :
10
a.teori W.W Rostow Rostow membagi tahap-tahap pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :
1) Perekonomian Tradisional
Kegiatan ekonomi dijalankan secara tradisi dan teknik yang digunakan merupakan warisan dari pendahulunya.
2) Perekonomian transisi
Pada masa transisi telah timbul adanya pemikiran tentang kegiatan yang digunakan
untuk meningkatkan kesejahteraan. Pada masa ini mulai terjadi pergeseran dari sektor pertanian ke industri dan perdagangan.
3) Perekonomian Lepas Landas
Perekonomian lepas landas ditandai dengan kegiatan ekonomi yang telah berjalan
terus menerus. Oleh karena itu, pada masa ini muncul orang-orang yang profesional, peran sektor industri dan jasa makin dominan, serta makin pedulinya masyarakat
terhadap kelestarian lingkungan.
4) Perekonomian konsumsi melimpah
Pada masa ini orang sudah mulai berfikir tentang cara meningkatkan arti kehidupan.
b.teori Karl Bucher pendistibusian barang dari produsen kepada konsumen merupakan dasar bagi Karl Bucher dalam membagi tahap-tahap pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai berikut :
1) Rumah Tangga Tertutup Pada tahap rumah tangga tertutup, perorangan ataupun kelompok masyarakat
menghasilkan sendiri barang kebutuhannya serta belum ada pertukaran dengan lingkungan lain, peradaban teknik produksinya yang digunakan juga masih sederhana.
2) Rumah Tangga Kota
Perekonomian kota terdiri dari suatu kota dengan desa lainnya yang terjalin hubungan perdagangan.
3) Rumah Tangga bangsa Rumah tangga bangsa meliputi kesatuan dari desa dan kota dalam suatu negara
atau bangsa. Kegiatan produksi tidak lagi berdasrkan atas pesanan, tetapi sudah ditunjukan untuk pasar.
4) Rumah Tangga Dunia Teknologi yang makin maju mendorong terciptanya hubungan dengan negara lain
makin mudah. Banyak negara industri yang memperoleh bahan baku dan menjual produknya ke negara berkembang.
c.teori Friederich List List membagi pertumbuhan ekonomi berdasarkan atas tahap-tahap dalam
mencapai tingkatan yang lebih tinggi, yaiutu sebagai berikut : 1) Berburu dan Mengembara
Kehidupan pada masa ini masih sangat sederhana, mereka sangat bergantung pada
alam, kebutuhan mereka langsung diambil dari alam.
2) Beternak dan Bertani Semakin lama berkembangnya manusia, mereka mulai bercocok tanam dan memelihara hewan-hewan hasil buruan. Walaupun demikia, kegiatn produksi mulai
dilaksanakan.
3) Bertani dan Kerajinan Peradaban manusia yang makin maju mendorong manusia untuk menciptakan sesuatu yang baru untuk memudahkan dalam kehidupannya. Mereka mulai
menciptakan alat-alat rumah tangga, dan lain-lain.
11
4) Kerajinan, Industri, dan Perdagangan
Barang-barang hasil produksi mendorong manusia untuk melakukan kegiatan jual
beli. Akan tetapi, makin banyaknya barang-barang yang dihasilkan mendorong munculnya pedagang.
d.teori Bruno Hildebrand 1) Pertukaran In Natura (Barter)
perekonomian pada masa in natura masih bercorak kekeluargaan dan masih terbatas pada lingkup terbatas.
2)Pertukaran Dengan Uang karene kegiatan barter sudah mulai tidak efektif lagi, maka muncullah uang yang
digunakan sebagai alat tukar. Dengan uang manusia semakin mydah melakukan pertukaran.
3)Pertukaran Dengan Kredit Semakin majunya perdadaban, kegiatan jual bei tidak hanya dilakukian secara tunai
tetapi juga dilakukan secara kredit untuk mempermudah manusia dalam memiliki suatu barang.
2.Teori Pertumbuhan Klasik Teori pertumbuhan klasik menyoroti pertumbuhan berdasarkan faktor-faktor
yang mempengaruhinya. Tokoh yang termasuk dalam teori ini, adalah sebagai berikut :
a.Teori Adam Smith Adam Smith menganjurkan agar pemerintah tidak ikut campur tangan dalam
masalah ekonomi.Campur tangan pemerintah yang berlebihan menyebabakan penyimpangan pasar dan ketidakseimbangan perekonomian.
b.Teori David Ricardo Asumsi yang mendasari teori David Ricardo tentang pertumbuhan, meliputi
jumlah tanah terbatas, jumlah tenaga kerja bergantung pada upah, penyediaan modal bergantung pada keuntungan yang diterima, teknologi selalu berkembang, serta sektor pertanian yang dominan.
3.Teori Pertumbuhan neonklasik Robert M. Solow mengatakan bahwa output merupakan hasil dari dua input, yaitu modal dan tenaga kerja. Dalam rangka menghasilkan output dia berasumsi sebagai
berikut : 1. Adanya kecenderungan menabung dari masyarakat dan tabungan seluruhnya
diinvestasikan.
2. Penduduk atau tenaga kerja tumbuh dengan laju tertentu. 3. Dalam rangka menghsilkan output digunakan rumus :
Keterangan :
Q = Output F = fungsi
K = kapital (modal) L = labour (tenaga kerja) Dari rumus tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah output yang akan dihasilkan
bergantung pada modal dan tenaga kerja yang digunakan.
Q = f(k x 1)
12
D.Pengangguran dan Dampaknya terhadap Pembangunan Ekonomi Setiap orang tentu tidak ingin menjadi seorang penganggur. Dalam dunia
perekonomian ada beberapa jenis pengangguran dan dampaknya bagi laju
pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai berikut :
1.jenis Pengangguran Salah satu faktor penting yang menentukan tingkat kemakmuran suatu rakyat
adalah tingkat pendapatan. Tingginya tingkat pengengguran akan mengurangi pendapatan masyarakat, sehingga dengan adanya pengangguran kemakmuran rakyat akan berkurang. Beberapa jenis pengangguran antara lain sebagai berikut :
a.Pengangguran Siklis/Konjungtural
pengangguran siklis adalah pengangguran yang disebabkan oleh adanya siklus konjungtur akibat gelombang kehidupan perekonomian.
b.Pengangguran Struktual pengangguran Struktual adalah pengangguran yang terjadi karena
ketidaksesuaian struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan dan keterampilan, jenis kelamin, pekerjaan, industri, geografis, serta informasi dengan struktur permintaan tenaga kerja.
c.Pengangguran Teknologi
pengangguran teknologi adalah pengangguran yang disebabkan karena beralihnya tenaga manual dengan tenaga permesinan sehingga tidak dibutuhkan lagi tenaga manusia untuk menyelesaikan suatu proses produksi.
d.Pengangguran Musiman
pengangguran Musiman terjadi karena pergantian musim e.Pengangguran Friksional
pengangguran friksional adalah pengangguran yang bersifat sementara (jangka pendek) karena adanya pergeseran antara permintaan dan penawaran tenaga kerja.
Yang termasuk dalam pengangguran friksionla antara lain sebagai berikut : 1. Tenaga kerja yang ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. 2. Tenaga kerja yang tidak bekerja pada waktu proses seleksi untuk mengisi
pekerjaan. 3. Pekerja yang sedang menunggu panggilan kerja.
f.Pengangguran terbuka
Pengangguran terbuka disini dimaksudkan bahwa penagguran ini benar-benar
tidak bekerja karena kesempatan kerja yeg lebigh sedikit dibandingkan dengan angkatan kerja. Jumlah penganggur di Indonesia setiap tahun mengalami
penigkatan seiring bertambahnya penduduk dan angkatan kerja serta tidak seimbangnya jumlah lapangan kerja dengan peningkatan tersebut.
2.Sebab-sebab Terjadinya Pengangguran Secara umum, penyebab penagguran terjadi karena beberapa faktor, yaitu
sebagai berikut :
a.Tidak Ada lowongan pekerjaan jika suatu perusahaan sudah tidak membutuhkan tenaga kerja, maka perusahaan tersebut akan memberikan informasi bahwa tidak ada lowongan pekerjaan Krena
semua lowongan sudah terpenuhi.
b.Tidak memenuhi persyaratan persyaratan bagi pancari kerja sangat beragam, tergantung pada perusahaan yang mesyaratkan. Setiap lowongan mempunyai sifat pekerjaaan yang berbeda-beda dan
membutuhkan kemapua serta keterampilan tertentu.
13
KEUANGAN NEGARA
c.Tidak ada kecocokan upah setiap perusahaan yang setu dengan yang lainnya akan bebeda dalm pemberian
upah. Dengan kondisi tersebut tidak semua pencari kerja bersedia menerima upah yang telah ditentukan oleh perusahaan.
d.Informasi Tidak Lengkap. Makin terbatasnya informasi bagi pencari kerja maka akan mengakibatjan pencari
kerja sulit memperoleh pekerjaan.
e.Tejadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadinya PHK disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : 1. perusahaan menutup atau mengurangi usahanya sebagai akibat kritis ekonomi
atau keamanan yang kurang kondusif. 2. Peraturan yang menghambat investasi.
3. Hambatan dalam proses ekspor maupun impor.
3.Dampak Penagguran bagi Pembangunan Ekonomi Masalah ketenagakerjaan di Indonesia saat ini sudah mencapai kondisi yang memprihatinkan. Banyaknya pengangguran juga akan menyebabkan bebban
keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, serta menghambat pembangunan dalam jangka
panjang. Pengangguran yang besar menunjukkan tingkat produkitivitas masyarakatnya rendah. Rendahnya tingkat produktivitas masyarakat mengakibatkan tingkat
pendapatan yang diterima juga rendah. Tingkat pendapatan masyarakat yeng rendah mengakibatkan tingkat konsimsi dan tabungan yang rendah pula.
A.APBN dan APBD Dalam rangka mencapai sasaran seperti yang diharapkan, diperlukan
peraturan mengenai penerimaan dan pengeluaran uang negara. Oleh karena itu, setiap awal periode disusun APBN ataupun APBD yang digunakan sebagai
pedoman dalam mengatur keuanagn dan daerah. 1.PENGERTIAN APBN DAN APBD
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan suatu daftar sistematis yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1
tahun. Periode APBN untuk Indonesia dimulai bulan Januari dan berakhir 31 Desember. Pada masa orde baru, APBN Indonesia mulai 1 April sampai 31 Maret. Pengertian APBN sama dengan APBD hanya lingkupnya di tingkat daerah baik
tingkat 1 maupun tingkat 2. APBN sebagai salah satu alat pengaman perekonomian sosial, harus senantiasa
dijaga keseimbangannya antara tujuan untuk mengamankan kesinambungan fiskal dan tujuan untuk mendorong perekonomian. 2.FUNGSI APBN DAN APBD
Fungsi APBN dan APBD pada dasarnya sama. Pebedaannya terletak pada
lingkup pelaksanaannya. Fungsi APBN dan APBD antara lain, sebagai berikut :
a.Fungsi Alokasi
APBN merupakan rencana penerimaan dan belanja yang akan dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus membagi-bagikan pendapatan yang
telah diterima ke pos-pos belanja yang telah ditetapkan ke dalam APBN.
14
b.Fungsi Perencanaan anggaran dana menjadi pedoman untuk melaksanakan kegiatan. Dengan anggaran
dana yang ada pemerintah dapat membuat rencana-rencana untuk menciptakan dan meningkatkan kemakmuran rakyat.
c.Fungsi Distribusi pendapatan negara yang diterima tidak semuanya dibelanjakan untuk membangun
sarana dan prasarana umum. Sebagian akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk dana pengsiun dan pemberian subsidi.
d.Fungsi Stabilitasi anggaran pemerintah akan menjadi alat untuk memelihara dan selalu
mengupayakan keseimbangan pokok perekonomian.
e.Fungsi Pengawasan anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
3.TUJUAN APBN DAN APBD
Tujuan penyusunan APBN adalh untuk mengatur penerimaan dan pembelanjaan negara agar mencapai sasaran yang ditetapkan. Adapun tujuan APBD adalah untuk mengatur penerimaan dan pembelanjaan daerah agar mencapai sasaran yang
ditetapkan.
B.Sumber Pendapatan Negara dan Daerah pendapatan negara mempunyai peran yang sangat besar dalam meningkatkan
kemampuan keuangan negara. 1).Sumber Pendapatan Negara
berikut ini akan dijelaskan sumber penerimaan negara, yaitu sebagai berikut : a.Penerimaan Perpajakan
Dalam pelaksanaannya, secara umum penmerintah telah berhasil mendorong peningkatan penerimaan perpajakan. Ada beberapa macam pajak, seperti pajak
penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan jasa, dan pajak atas penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, serta berbagai
bentuk pajak lainnya. Berbagai macam pajak yang dijadikan sebagai sumber penerimaan dalam APBN, antara lain sebagai berikut :
1) Penerimaan Pajak Dalam Negeri Pajak dalam negeri terdiri atas PPh, PPN, dan PPnBM, PBB dan BPHTB, cukai serta
pajak lainnya. Salah satu jenis penerimaan pajak yang memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan pajak dalam negeri adalah penerimaan PPh.
2) Pajak Perdagangan Internasional Pajak perdagangan Internasional terdiri atas bea masuk dan pajak ekspor. Kedua
pajak tersebut dipungut atas kegiatan transaksi perdagangan luar negeri, yaiutu kegiatan ekspor dan impor.
b.Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam struktur pendapatan negara, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga
saat ini masih didominasi oleh penerimaan yang berasal dari sumber daya alam (SDA), terutama minyak bumi dan gas. Secara rinci, penerimaan negara bukan pajak
(PNBP) antara lain sebagai berikut :
15
1.Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) Penerimaan SDA merupakan sumber andalan bagi penerimaan negara bukan pajak
(PNBP). Sektor migas memberikan kontribusi yang cukup besar, baik terhadap PNBP maupun terhadap pendapatan negara.
2.Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Salah satu komponen penerimaan negara bukan pajak juga cukup signifikan dalam
memberikan kontribusi dalam penerimaan negara bukan pajak adalah penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN.
3.Hibah Penerimaan hibah berasal dari sumbangan atau donasi (grant) dari beberapa negara dan lembaga internasional tanpa ada kewajiban mengembalikan.
4.Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan negara bukan pajak lainnya diperoleh dari penerimaan yang berasal dari
berbagai pungutan. 2).Sumber Penerimaan Daerah
pemberlakuan UU mengenai otonomi daerah menjadikan daerah memiliki hak untuk mengatur daerahnya sendiri. Demikian pule dengan masalah keuangan, setiap
daerah diberi hak untuk mengatur keuangannya sendiri.
a.Pendapatan Asli Daerah pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b.Dana Perimbangan dana perimbangan adalah dana yang berasal dari sumber pendaapatan dan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
c.Lain-lain Pendapatan sumber pendapatan daerah yang lain adalah hibah dan pendapatan dana darurat.hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari dalam negeri atau pun
luar negeri yang tidak perlu membayar kembali. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, ataupun krisis keuangan.
C.Belanja Negara dan Daerah Anggaran belanja mempunyai peranan yang cukup strategis dalam mencapai sasaran utama.
1.Belanja Negara a.Belanja Pemerintah Pusat
1.Pengeluaran Rutin Bentuk-bentuk pengeluaran rutin pemerintah antara klain sebagai berikut :
1. Belanja pegawai, yaitu untuk membayar gaji pegawai negeri, tunjangan pensiun,
dan pengeluaran untuk pegawai lainnya. 2. Belanja barang, yaitu pengeluaran untuk membeli segala macam barang,
peralatan dan perlengkapan yang diperlukan. 3. Pembayaran bunga utang dan cicilan. 4. Subsidi, yaitu pengeluaran negara untuk subsidi BBM dan non-BBM.
16
2.Pengeluaran Pembangunan. Rincian belanja pemerintah pusat menurut fungsinya terdiri atas beberapa
subfungsi. Subfungsi tersebut merupakan kumpulan dari program yang akan
dilaksanakan oleh kementrian negara dalam rangka melaksanakan tiga agenda pokok pembangunan yaitu :
1. Mempercepat penyelesaian reformasi. 2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat 3. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI.
b.Belanja Untuk Daerah 1.Dana Bagi Hasil (DBH)
Dana bagi hasil merupakan bagian daerah yang bersumber dari penerimaan
yang dihasilkan oleh daerah. Baik penerimaan hasil perpajakan maupun penerimaan SDA.
a.Dana Bagi Hasil Perpajakan dana ini meliputi bagi hasl atas penerimaan PPh,PBB,dan BPHTB.
B.Dana Bagi Hasil SDA dana ini meliputi pertambangan umum, kehutanan, pertambangan migas, dan
perikanan. 2.Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum diberikan kepada daerah dengan tujuan terutama untuk mengatasi kesenjangan horizontal antardaerah.
3.Dana Alokasi Khusus (DAK) DAK dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus dengan
memprihatinkan ketersediaan dana dari APBN.
c.Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Dana alokasi khusus dan penyesuaian dialokasikan ke daerah sejak tahun 2002.
Transfer ke daerah tersebut dilakukan dengan tujuan antara lain sebagi berikut : 1. memberikan kepastian terhadap penerimaan dan Cash flow APBD. 2. Meningkatkan realisasi penyaluran dana transfer ke daerha berdasarkan pegu
alokasi dan realisasi penerimaan negara. 3. Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.
4. Emningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana transfer ke daerah. 5. Mendorong percepatan penyelesaian Perda APBD.
2.Belanja Daerah
a.Belanja Rutin belanja rutin daerah berkaitan dengan berbagai pengeluaran yang dilakukan oleh
pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan.
b.Belanja Pembangunan setiap tahun, suatu daerah akan melaksanakan berbagai pembangunan atau proyek tertentu. Oleh karena itu, diperlukan anggaran tertentu untuk melaksanakan program
tersebut.
D.Kebijakan Fiskal Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengatur
penerimaan dan pengeluaran negara. Hal tersebut ditujukan untuk menciptakan kondisi perekonomian yang stabil.
1.Penstabil Otomatik Penstabil otomotik adalah bentuk sistem kabijakan fiskal yang berlaku secara otomatik dan cenderung menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi.
17
2.Kebijakan Fiskal Diskresioner Kebijakan fiskal diskresioner adalah langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam
bidang pengeluaran pemerintah dn perpajakan. Hel tersebut dilakukan untuk membuatperubahan atsa sistem yang ada dan untuk mengatasi masalah ekonomi
yang dihadapi.
E.Pengaruh APBN dan APBD terhadap Perekonomian APBN dan APBD akan berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara
atau daerah. Pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan kegiatan pemerintahan
lainnya akan sangat tergantung pada anggaran yang telah ditetapkan. APBN dan APBD sebagai instrumen yang berperan untuk mewujudkan aspirasi rakyat
mencerminkan kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah serta menunjukkan arah dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. Produktivitas dan pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh APBN dan APBD.
F.Kebijakan Anggaran Kebijakan yang ditempuh dalam emmenuhi kegiatan pembiayaan anggaran pada dasarnya dititikberatkan pada tiga strategi pokok, yaitu :
a. Peningkatan sumber pembiayaan dalam negeri. b. Penurunan stock utang secara bertahap. c. Pemenuhan kewajiban pembayaran utang secara tepat waktu.
1.kebijakan Anggaran Defisit (Pendapatan < Pengeluaran) Kebijakan anggaran defisit adalah kebijakan anggaran yang menunjukkan pendapatan pemerintah lebih kecil dibandingkan dengan pegeluaran pemerintah
dalam satu tahun anggaran.
2.Kebijakan Anggaran Berimbang (Pendapatan = Pengeluaran) Kebijakan anggaran berimbang adalah kebijakan anggaran yang menunjukkan
pendapatan pemerintah sama besar dengan pengeluarannya dalam satu tahun anggaran.
3.Kebijakan Anggaran Surplus (Pendapatan > Pengeluaran) kebijakan anggaran surplus adalah kebijakan anggaran yang menunjukkan
pendapatan pemerintah lebih besar dibanding dengan pengeluarannya dalam satu tahun anggaran.
BURSA EFEK INDONESIA
A.Pendahuluan Pasar uang dan pasar modal merupakan pasar dana yang memegang peran
penting dalam sistem ekonomi. Pasar modal dibentuk untuk mendanai investasi jangka panjang yang dilakukan oleh perusahaan, pemerintah, dan household. Pasar
modal pada hakikatnya tidak berbeda dengan pasar uang. Pasar modal mempertemukan penjual dan pembeli dana. Jika pasar uang merupakan tempat untuk mmeperdagangkan surat berharga jangka pendek, ppasar modal (capital
market) merupakan pasar surat berharga jangka panjang.
B.Jenis Surat Berharga dan Pasar Modal Surat-surat berharga yang diperjualbeliakn di bursa efek, antara lain sebagai berikut :
1. Saham biasa (common stocks), yaitu surat tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan.
18
2. Saham Preferen (preferred stocks), yaitu saham yang memiliki karakteristik sebagai berikut :
a. Memiliki hak paling dahulu memperoleh dividen.
b. Tidak memiliki hak suara.
c. Kemungkinan dapat memperoleh tambahan dari pembagian laba perusahaan.
3.Obligasi (bond), adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak yang dilakukan oleh pemberi dana (dalam hal ini pemodal) dengan yang diberi dana.
1. Right, adalah surat berharga yang memberikan hak bagi pemodal untuk membeli saham baru yang dikeluarkan emiten.
2. Warrant, adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang
sudah ditentukan. 3. Reksadana (mutual fund) adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat
pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka.
C.Pihak yang terkait dalam Perdagangan Efek 1.Pelaku Pasar Modal Cotoh para pelaku pasar modal adalah :
1. Emiten, adalah pihak yang menawarkan efek untuk dijual atau diperdagangkan.
2. Perusahaan efek, adalah perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dari
Bapepam untuk menjalankan suatu kegiatan. 3. Perusahaan Publik, adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh lebih dari
100 orang pemegang saham. 4. Reksadana (investment fund),adalah emitmen yang kegiatan utamanya
melakukan investasi.
2.lembaga Penunjang Pasar Modal
Adapun lembaga penunjang pasar modal antara lain sebagai berikut : 1. Biro Administrasi Efek (BAE), adalah badan yang berfungsi melaksanakan
kegiatan administrasi efek. 2. Bank kunstodian, adalah lembaga yang berfungsi melakukan
penyimpanan dan pengamanan fisik dokumen efek. 3. Wali Amanat, adalah institusi yang memiliki peran sama dengan manajer
inventasi.
4. Penasihat Investasi, adalah institusi yang memiliki peran sama dengan manajer minventasi. Penasihat inventasi hanya memberikan nasihat
investasi. 5. Pemeringkat Efek (rating agancies), adalah pihak yang berfungsi
memberikan opini secara independen, jujur, tentang risiko suatu efek.
3.Profesi Penunjang Pasar Modal. Tanggungjawab utama profesi penunjang pasar modal adalah membantu
emitmen dalam proses go-public. Beberapa profesi penunjang pasar modal antara
lain sebagai berikut : 1.Akuntan Akuntan perusahaan mempunyai sifat yang khusus. Akuntan dituntut untuk memiliki
pengetahuan apabila hendak memberikan jasanya kepada perusahaan efek.
2.Konsultan Hukum Konsultan hukum yang terdaftar di Bapepam harus memiliki keahlian dan memahami peraturan perundang-undangan di pasar modal.
3.Penilai (Appraiser)
Jasa penilai mempunyai peranan penting dalam menentukan nilai wajar atas suatu aktiva dalam proses go-public dan proses akusisi emitmen.
19
4.Notaris Peranan notaris di pasar modal terutama hubungan dengan penyusunan anggaran
dasar para pelaku pasar modal serta penyusunan kontrak-kontrak penting.
D.Prosedur Pencatatan dan Transaksi Efek Dengan memperhatikan bentuk pasar maka kerja pasar modal sangat
ditentukan oleh jumlah dan kualitas para analisis. Hal itu disebabkan para analisis sangat berhati-hati dalam menetapkan harga saham. Tahap awal bagi perusahaan akan menjual saham-sahamnya di pasar modal adalah melakukan emisi atau
pencatatan efek. Transaksi efek diawali dengan pesanan untuk harga tertentu.
E.Jenis Perdagangan Efek 1.Pasar Perdana Pasar perdana dalah pasar yang memperdagangkan efek-efek untuk pertama kalinya, seebelum dicatatkan di bursa efek.
2.Pasar Sekunder Pasar sekunder adalah pasar yang menunjukkan efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan.
F.Beberapa Hal Yang Berkaitan Dengan Bursa Efek 1.Indeks harga Saham Indeks harga saham adalah indikator harga dari seluruh saham yang tercatat di bursa efek. Indeks ini biasanya menunjukkan kondisi pasar modal dan kondisi
perekonomian sebuah negara secara umum.
2.Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Pasar Modal Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal yaitu :
a.Penawaran sekuritas hal ini berarti harus banyak perusahaan yang bersedia menerbitkan sekuritas (surat berharga) di pasar modal.
b.Permintaan sekuritas
hal ini berarti bahwa harus terdapat anggota masyarakat yang memiliki jumlah dana yang cukup besar untuk dipergunakan membeli surat yang ditawarkan.
c.Masalah Hukun dan Peraturan pembelian sekuritas pada dasarnya menagndalkan diri pada informasi yang
disediakan oleh perusahaan yang menerbitkan sekuritas. d.Lembaga Pengatur dan Pengawas Pasar Modal
mereka sangat berparan dalam mengawasi dan mengatur terselenggraanya pasar modal.
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
A.Pengertian Perdagangan Internasional Perdagangan internasionla adalah suatu kegiatan pertukaran barang dan jasa antara
satu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Perdagangan internasional dapat digolongkan menjadi dua kegiatan ekonomi, baik yang dulakukan perorangan maupun badan usaha.
20
B.Manfaat Perdagangan Internasional Perdagangan internasionla mempunyai manfaat antara lain sebagai berikut :
1. Terjadi spesialisasi produksi bagi tiap-tiap negara 2. Memperbanyak jenis barang 3. Memperluas pasar hasil produksi
4. Meningkatkan teknologi 5. Meningkatkan devisa
C.Faktor Pendorong Perdagangan Internasional Beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional adalah : 1. Keinginan suatu negara untuk memperoleh suatu barang atau sumber daya yang
tidak dapat dihasilkan di dalam negeri.
2. Keinginan suatu negara untuk mendapatkan barang yang sebenarnya dapat dihasilkan di dalam negeri, tetapi kualitasnya belum memenuhi syarat.
3. Keingunan suat negara untuk mendapatkan teknologi yang lebih modern dalam rangka memberdayakan sumber daya alam di daam negeri.
4. Keinginan suatu negara untuk meningkatkan penerimaannya, yaitu memperoleh
devisa. 5. Memperluas pasar produk yang dihasilkan di dalam negeri.
6. Perbedaan kemampuan negara untuk mengolah sumber daya ekonomi.
D.Konsep Keunggulan Absolut (mutlak) dan Komparatif 1.Keunggulan Absolut (mutlak) Dasar pemikiran teori ini adalah suatu negara akan melakukan perdagangan apabila setiap negara memperoleh keuntungan mutlak dari perdagangan. Dengan demikian suatu negara akan mengekspor suatu barang jika negara tersebut dapat
membuatnya secara lebih murah dibandingkan negara yang lain.
2.Keunggulan Komparatif Perdagangan internasional akan terjadi dan menguntungkan jika setiap negara yang
terlibat memiliki keunggulan mutla yang berbeda-beda. Jika hanya satu negara yang memiliki keunggulan absolut untuk barang yang dihasilkan.
E.Kebijakan Dalam Perdagangan Internasional 1.Tarif Tarif adalah pembebanan pajak terhadao barang yang melewati batas suatu negara. Tarif dapat dikenakan terhadap barang impor ataupun ekspor.
2.Kuota Kuota adalah pembatasan jumlah barang yang boleh masuk (kuota impor) dan jumlah barang yang boleh keluar (kuota ekspor).
3.Larangan Ekspor Larangan ekspor adalah kebijakan pemerintah dalam perdagangan internasional yang tidak membolehkan ekspor barang dari dalam ke luar wilayah pabean suatu
negara.
4.Larangan Impor Larangan impor adalah suatu kebijakan pemerintah dalam perdagangan dengan
cara melarang membeli barang dari luar negeri untuk melindungi dan mengembangkan industri dalam negeri.
5.subsidi Subsdi adalah alokasi angggaran yang diberikan kepada perusahaan yang
memproduksi, menjual, mengekspor, ataupun mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.