LaporanAkuntabilitasKinerja - lpmpjabar.go.id · 11. IKK.11. Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP, target 60%, realisasinya adalah 100 % 12.

Kementerian Pendidikan dan KebudayaanDirektorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

lpmp jawa barat

Laporan Akuntabilitas Kinerja

Laporan kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat Tahun

2018 menyajikan tingkat pencapaian dua Sasaran Strategis atau Sasaran Kegiatan

dengan 14 Indikator Kinerja sasaran Kegiatan (IKK 1 – 12 adalah Penjaminan Mutu

Pendidikan, dan IKK 13 dan 14 pada Tata kelola Lembaga) sebagaimana ditetapkan

dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018. Uraian tingkat ketercapaian dan

ketidakcapaian indikator lebih detail diuraikan pada Bab III.

Secara umum, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut.

1. IKK.1. SD yang telah dipetakan mutunya, target 100%, realisasinya adalah

99,23%

2. IKK.2. SD yang meningkat indeks efektivitasnya, target 75%, realisasinya

adalah 79,57%

3. IKK.3. SMP yang telah dipetakan mutunya, target 100%, realisasinya adalah

96,15%

4. IKK.4. SMP yang meningkat indeks efektivitasnya, target 80%, realisasinya

adalah 70,11%

5. IKK.5. SMA yang telah dipetakan mutunya, target 100%, realisasinya adalah

96,78%

6. IKK.6. SMA yang meningkat indeks efektivitasnya, target 80%, realisasinya

adalah 75,67%

7. IKK.7. SMK yang telah dipetakan mutunya, target 90%, realisasinya adalah

93,64%

8. IKK.8. SMK yang meningkat indeks efektivitasnya, target 70%, realisasinya

adalah 59,34%

9. IKK.9. Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian

SNP, target 60%, realisasinya adalah 100 %

10. IKK.10. Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam

pencapaian SNP, target 60%, realisasinya adalah 100 %

11. IKK.11. Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam


12. IKK.12. Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam


13. IKK.13. Pesentase Data pendidikan dasar dan menengah akurat,

berkelanjutan, dan terbarukan, target 92%, realisasinya melebihi 92%.

14. IKK.14. Nilai SAKIP LPMP Jawa Barat pada tahun 2018, target 78, realisasinya

adalah 70,14.

Sehingga bisa terlihat seperti grafik di bawah ini :

Grafik Capaian Kinerja, dan Tren Capaian dari Tahun-tahun Sebelumnya

LPMP Jawa Barat

10

0 75

10

0 80

10

0 80

90 7

0 60

60

60

60

92 7

8

99

,23 79

,57

96

,15 7

0,1

1

96

,78 7

5,6

7

93

,64

59

,34

10

0

10

0

10

0

10

0 92 7

0,1

4

0

20

40

60

80

100

120

IKK 1 IKK 2 IKK 3 IKK 4 IKK 5 IKK 6 IKK 7 IKK 8 IKK 9 IKK 10 IKK 11 IKK 12 IKK 13 IKK 14

Capaian IKK

Target Realisasi

Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target

antara lain:

1. Tidak terpenuhinya jumlah peserta kegiatan, dibandingkan dengan jumlah

peserta yang di tetapkan dikarenakan ada beberapa peserta yang mengikuti

kegiatan lain yang waktunya bersamaan

2. Tidak tercapainya pemetaan mutu pendidikan untuk jenjang SD, SMP dan SMA

sampai 100% dikarenakan ada beberapa sekolah yang sudah tidak beroperasi

dan mengalami penggabungan serta ada sekolah yang baru berdiri.

3. Data Raport Mutu Sekolah yang jenjang SMP, SMA dan SMK yang belum

mencapai target yang diharapkan

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan

dilakukan ke depan antara lain :

1. Lebih meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan atau pihak terkait

dalam melakukan kegiatan sehingga kehadiran peserta bisa di optimalkan.

2. Melakukan koordinasi yang optimal dengan dinas pendidikan khususnya para

pengawas sekolah dalam pemutakhiran dan pengiriman data sekolah melalui

aplikasi Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP)

3. Lebih meningkatkan koordinasi dengan Satgas Pusat SPMP agar data

pemetaan mutu bisa di analisis secepatnya sehingga tidak menghambat

analisis yang akan dilakukan oleh LPMP Jawa Barat.

4. Mengoptimalkan sumberdaya yang ada di internal LPMP Jawa Barat dalam

mewujudkan sistem akuntabilitas lintas seksi/subbag/urusan.

76,28 76,86

88,6

40

60

80

100

2016 2017 2018

Trend IKK per Tahun

i

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Lembaga Penjaminan Mutu PendidikanJawa Barat (LPMP Jawa Barat) berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2018 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun. Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis atau sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja LPMP Jawa Barat tahun 2018. LPMP Jawa Barat pada tahun 2018 menetapkan dua sasaran kerja , dan 14 indikator kinerja. Secara umum LPMP Jawa Barat telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Permasalahan tersebut diantaranya ; 1. Ada beberapa kegiatan di mana jumlah peserta kegiatan tidak terpenuhi,

dibandingkan dengan jumlah peserta yang di rencanakan. 2. Tidak tercapainya pemetaan mutu pendidikan untuk jenjang SD, SMP dan

SMA sampai 100% dikarenakan ada beberapa sekolah yang sudah tidak beroperasi dan mengalami penggabungan serta ada sekolah yang baru berdiri.

3. Data Raport Mutu Sekolah yang jenjang SMP, SMA dan SMK yang belum mencapai target yang diharapkan.

Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan. Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan LPMP Jawa Barat pada tahun 2018. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan

ii

program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang. Akhir kata, saya sampaikan ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja LPMP Jawa Barat pada tahun 2018.

Bandung Barat, 10 Januari 2018 Kepala LPMP Jawa Barat, Ibno Subandi R, SH, MM NIP. 196410141992031003

iii

Kata Pengantar ......................................................... i Daftar Isi ......................................................... iii Daftar Tabel ......................................................... iv Daftar Grafik ......................................................... vi Daftar Gambar ......................................................... ix Daftar Singkatan ......................................................... x BAB I Pendahuluan ......................................................... 1 A. Gambaran Umum ......................................................... 1 B. Dasar Hukum ......................................................... 3 C. Tugas dan Fungsi serta Struktur

Organisasi .........................................................

4 D. Isu-Isu Strategis/Permasalahan ......................................................... 7

BAB II Perencanaan Kinerja ......................................................... 10 A. Visi dan Misi LPMP Jawa Barat ......................................................... 10 B. Perjanjian Kinerja LPMP Jawa

Barat .........................................................

12 C. Rencana Aksi Pelaksanaan

Perjanjian Kinerja .........................................................

20

BAB III Akuntabilitas Kinerja ......................................................... 26 A. Capaian Kinerja LPMP Jawa

Barat .........................................................

26 B. Realisasi Anggaran ......................................................... 103

BAB IV Penutup ......................................................... 107 Lampiran-Lampiran:

Dokumen Perjanjian Kinerja Lembaga Tahun 2017

Dokumen Pengukuran Kinerja

iv

1.1. Data Pegawai Berdasarkan Golongan .........................................................

6

1.2. Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan .........................................................

7

2.1. Tujuan Strategis LPMP Jawa Barat .........................................................

11

2.2. IKK LPMP Jawa Barat ......................................................... 11 2.3. Pentahapan Rencana

Strategis LPMP Jawa Barat 2015-2019 .........................................................

13 2.4. Perjanjian Kinerja LPMP

Jawa Barat Tahun 2018 .........................................................

14 2.5. Perjanjian Kinerja LPMPJawa

Barat Tahun2 018 Revisi 1 .........................................................

17 2.6. Rencana Kinerja Tahunan

LPMP Jawa Barat .........................................................

21 3.1. Pengukuran Kinerja ......................................................... 37 3.2. Persentase Capaian Per

Kategori di Provinsi Jawa Barat Jenjang SD .........................................................

44 3.3. Capaian 8 SNP Jenjang SD

Berdasarkan Hasil Raport Mutu Tahun 2016 – 2018 .........................................................

45 3.4. Capaian Per Kategori di

Provinsi Jawa Barat Jenjang SMP .........................................................

49 3.5. Capaian 8 SNP Jenjang SMP


51 3.6. Capaian per Kategori di

Provinsi Jawa Barat Jenjang SMA .........................................................

54 3.7. Capaian 8 SNP Jenjang SMA

Berdasarkan Hasil Raport Mutu Tahun 2016 – 2018

.........................................................

55

v

3.8. Capaian Per Kategori di ProvinsI Jawa Barat Jenjang SMK .........................................................

59 3.9. Capaian 8 SNP Jenjang SMK


60 3.10. Jumlah Sekolah yang

Dibimtek dan Didampingi dalam Implementasi Kurikulum 2013 tahun 2015 s.d. 2018 .........................................................

65 3.11. Perbandingan Jumlah Data

Sekolah Tahun 2017 dan Tahun 2018 .........................................................

92 3.12. Data Pendidik dan Tenaga

Pendidikan di Jawa Barat .........................................................

94 3.13. Rekap Data Peserta Didik

Tahun 2017 dan Tahun 2018 di Jawa Barat .........................................................

97 3.14. Approval Pengajuan NUPTK

Tahun 2017 dan Tahun 2018 .........................................................

98 3.15. Alokasi Anggaran LPMP

Jawa Barat Tahun 2018 .........................................................

105

vi

3.1. Persentase SD yang Dipetakan Mutu Pendidikannya .........................................................

28

3.2. Indeks Efektifitas SD menuju SNP 4 .........................................................

29

3.3. Persentase SMP yang Dipetakan Mutu Pendidikannya .........................................................

29

3.4. Indeks Efektifitas SMP menuju SNP 4 .........................................................

30

3.5. Persentase SMA yang Dipetakan Mutu Pendidikannya .........................................................

31

3.6. Indeks Efektifitas SMA menuju SNP 4 .........................................................

31

3.7. Persentase SMK yang Dipetakan Mutu Pendidikannya .........................................................

32

3.8. Indeks Efektifitas SMK menuju SNP 4 .........................................................

33

3.9. Persentase SD yang Disupervisi dan Fasilitasi Dalam Pencapaian SNP .........................................................

34 3.10. Persentase SMP yang

Disupervisi dan Fasilitasi Dalam Pencapaian SNP .........................................................

34 3.11. Persentase SMA yang


35 3.12. Persentase SMK yang


36 3.13. Target Nilai SAKIP LPMP Jawa

Barat .........................................................

36 3.14. Capaian 8 SNP Jenjang SD


45 3.15. Capaian Per Kategori di Provinsi

Jawa Barat Jenjang SMP .........................................................

50

vii

3.16. Capaian 8 SNP Jenjang SMA Berdasarkan Hasil Raport Mutu Tahun 2016 – 2018

.........................................................

56 3.17. Capaian 8 SNP Jenjang SMK


61 3.18. Sekolah Pelaksana Kurikulum

2013 .........................................................

66 3.19. Aspek Kegiatan Pembelajaran

Jenjang SD .........................................................

68 3.20. Aspek Kegiatan Telaah RPP

Jenjang SD .........................................................


Jenjang SMP .........................................................


Jenjang SMP .........................................................


Jenjang SMA .........................................................


Jenjang SMA .........................................................


Jenjang SMK .........................................................


Jenjang SMK .........................................................

90 3.27. Perbandingan Jumlah Sekolah

Negeri dan Swasta Pada Tahun 2017 dan 2018 .........................................................

92 3.28. Penerapan Kurikulum di Satuan

Pendidikan Pada Tahun 2017 dan 2018 .........................................................

93 3.29. Data Akreditasi Tahun 2017 dan

2018 .........................................................

94 3.30. Data Guru Berdasarkan

Kualifikasi Pendidikan di Tahun 2017 .........................................................

96 3.31. Data Guru Berdasarkan

Kualifikasi Pendidikan di Tahun 2018 .........................................................

96 3.32. Data Peserta Didik Tahun 2017

dan Tahun 2018 di Jawa Barat .........................................................

98 3.33. Persentase Alokasi Anggaran

LPMP Jawa Barat Tahun 2018 .........................................................

104

viii

3.34. Daya Serap Anggaran LPMP Jawa Barat .........................................................

106

4.1. Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan .........................................................

107

ix

1.1. Susunan Organisasi LPMP Jawa Barat .........................................................

5

3.1. Dokumentasi Bimtek Dapodik Tingkat Propinsi .........................................................

43

3.2. Dokumentasi Bimbingan Teknis Pengawas .........................................................

48

3.3. Dokumentasi Pendampingan Sekolah Model .........................................................

65

3.4. Dokumentasi Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 .........................................................

72 3.5. Dokumentasi Bimbingan

Teknis SPMI (Sekolah Model) .........................................................

75 3.6. Dokumentasi Asistensi

Bantuan Pemerintah .........................................................

91 3.7. Dokumentasi Workshop

Penyusunan Program LPMP Jawa Barat .........................................................

100 3.8. Dokumentasi Pendampingan

Tata Kelola Dalam Rangka Pembahasan dan Persiapan Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2019 .........................................................

101 3.9. Dokumentasi Rakor

Penyusunan Renstra LPMP Jawa Barat .........................................................

101 3.10. Dokumentasi Workshop

Penyusunan CaLK dan LAKIP .........................................................

102 3.11. Dokumentasi Penilaian

SAKIP oleh TIM Evaluasi SAKIP LPMP Jawa Barat .........................................................

103

x

Kemdikbud : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Permendikbud RI : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia

Renstra : Rencana Strategik

Dapodik : Data Pokok Pendidikan

LAKIP : Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah

DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

IKK : Indikator Kinerja Kegiatan

Ditjen : Direktorat Jenderal

Dikdasmen : Pendidikan Dasar dan Menengah

BNSP : Badan Standar Nasional Pendidikan

UPT Pusat : Unit Pelaksana Teknis Pusat

LPMP : Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

PMS : Pemetaan Mutu dan Supervisi

FPMP : Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan

SI : Sistem Informasi

SNP : Standar Nasional Pendidikan

SD : Sekolah Dasar

SDR : Sekolah Dasar Rujukan

SMP : Sekolah Menengah Pertama

SMA : Sekolah Menengah Atas

SMK : Sekolah Menengah Kejuruan

Monev : Monitoring dan Evaluasi

Bimtek : Bimbingan Teknis

IHT : Inhouse Training

SPMP : Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

SPMI : Sistem Penjaminan Mutu Internal

SPME : Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Aplikasi PMP : Aplikasi Penjaminan Mutu Pendidikan

1

A. Gambaran Umum

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan

bangsa. Selain itu, Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah

mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mendukung terwujudnya pendidikan

yang bermutu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 maka

pemerintah membentuk Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang

berkedudukan di setiap Provinsi di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

LembagaPenjaminanMutuPendidikan (LPMP) adalah unit pelaksana teknis

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan

demikian, LPMP merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

LPMP memiliki sejarah panjang dan pada periode pemerintahan yang berbeda,

berada di bawah naungan Eselon I yang berbeda pula. Balai Penataran Guru

Bandung pada awal berdirinya diatur oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0116/O/1977 tanggal 23 April 1977

tentang Tata Kerja Balai Penataran Guru dan Tenaga Teknis Regional. Selanjutnya

melalui Keputusan Mendikbud Nomor 0181/O/1979 tanggal 20 Agustus 1979

Balai Penataran Guru dan Tenaga Teknis Regional diubah menjadi Balai Penataran

Guru. Struktur organisasi BPG saat itu diatur menurut Keputusan Mendikbud

2

Nomor 0203/O/1978 tanggal 23 Juli 1978, yang susunan organisasinya belum

mencerminkan lembaga penataran karena belum tampak adanya tenaga

fungsional. Dalam perkembangan selanjutnya, fungsi dan peranan BPG Bandung

semakin meningkat setelah terbit Keputusan Mendikbud Nomor 024/O/1991

tenggal 2 Mei 1991 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Penataran

Guru yang didalamnya memuat pula jabatan struktural dan fungsionalnya dalam

BPG.

Selanjutnya Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Barat dibentuk berdasarkan

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/O/2003 tanggal 4 Juli 2003

sebagai lembaga yang bertujuan agar pelaksanaan pendidikan di Jawa Barat sesuai

dengan standar, norma, kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah

pusat. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat dibentuk

berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 07 tahun 2007. Sebelum

keputusan tersebut terbit bernama Balai Penataran Guru (BPG) Bandung dan

Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Barat (LPMP) Jawa Barat. Secara

geografis LPMP Jawa Barat berlokasi di Jl. Raya Batujajar Km. 2 No. 90 Padalarang

- Bandung Barat dengan areal tanah seluas 25.480 m2.

Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat terhadap

peningkatan mutu pendidikan, pemerintah melalui Departemen Pendidikan

Nasional melakukan restrukturisasi dan refungsionalisasi BPG Bandung dan

Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Barat menjadi Lembaga Penjaminan

Mutu Pendidikan Jawa Barat. Pembentukan LPMP Jawa Barat ini bertujuan agar

pelaksanaan pendidikan di Jawa Barat sesuai dengan standar, norma, kriteria dan

prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lembaga Penjaminan Mutu

Pendidikan Jawa Barat merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat di bawah

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.Tugas sebagai lembaga penjaminan mutu

pendidikan mulai terlihat nyata ketika LPMP berada di bawah Badan

3

Pengembangan Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Penjaminan

Mutu Pendidikan (BPSDMPK dan PMP) pada periode Pemerintahan 2010 – 2014.

Keberadaan LPMP pada tahun 2015 berubah menjadi UPT yang berada di bawah

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dimana peran LPMP Jawa

Barat semakin dipertegas untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar

dan pendidikan menengah di ProvinsiJawa Barat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, LPMP Jawa Barat harus menyusun dan menyajikan

laporan kinerja sebagai salah satubentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

dan fungsinya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 18 ayat

(1),LPMP Jawa Barat wajib menyusun dan menyajikan laporan pelaksanaan kinerja

atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah

dialokasikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP).

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

PemerintahPermendikbud No.11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015,

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

(LPMP);

4

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 tahun 2018

tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2018

tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu

Pendidikan Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan,

Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Daerah Khusus

Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali,

Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa

Selatan, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi

Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua;

7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

Jawa Barat Nomor SP DIPA- 023.03.2.419517/2018, tanggal 5 Desember

2017.

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Tugas Pokok dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai dengan

Permendikbud No. 14 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga

Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), menyatakan bahwa LPMP memiliki

tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di

Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam

melaksanakan tugasnya LPMP menyelenggarakan fungsi:

1. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;

2. Pengembangan dan pengelolaan system informasi mutu pendidikan dasar

dan pendidikan menengah;

3. Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam

pencapaian standar nasional pendidikan;

5

4. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar

dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;

5. Pelaksanaan kerjasama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan

6. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

Menurut Permendikbud No. 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

LPMP, susunan organisasi LPMP terdiri dari:

1. Kepala;

2. Subbagian Umum;

3. Seksi Sistem Informasi;

4. Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi;

5. Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan; dan

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut ini adalah struktur organisasi LPMP Jawa Barat sebagaimana yang yang

tercantum dalam Permendikbud No 14 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja LPMP.

Sumber : Permendikbud No 14 tahun 2015 tentang Organisasidan Tata Kerja LPMP

Gambar 1.1. Susunan Organisasi LPMP Jawa Barat

6

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya LPMP Jawa Barat memiliki SDM

sebanyak 144 orang, yang terdiri dari Pejabat Struktural (Administrator

danPengawas) sejumlah 5 orang, Fungsional sejumlah 44 orang dan

Pelaksanasejumlah 95 orang. Pengelompokan berdasarkan pangkat, golongan

dan jenjang pendidikan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.1.

Data Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan Pangkat Jumlah

Pegawai

I/a Juru Muda 0

I/b Juru Muda Tk. I 0

I/c Juru 1

I/d Juru Tk. I 0

II/a Pengatur Muda 3

II/b Pengatur Muda Tk. I 1

II/c Pengatur 2

II/d Pengatur Tk. I 8

III/a Penata Muda 10

III/b Penata Muda Tk. I 24

III/c Penata 20

III/d Penata Tk. I 44

IV/a Pembina 20

IV/b Pembina Tk. I 5

IV/c Pembina Utama Muda 3

IV/d Pembina Utama Muda Tk. I 3

IV/e 0

Jumlah 144 Sumber : Data Kepegawaian LPMP Jawa Barat Bulan JuLi 2018

7

Tabel 1.2. Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang)

SD/sederajat 0

SMP/sederajat 0

SMA/sederajat 20

D-1 0

D-2 0

D-3 4

D4/S-1 42

S-2 64

S-3 14

Tingkat Pendidikan 144 Sumber: Data Kepegawaian LPMP Jawa Barat Bulan Juli 2018

D. Isu-Isu Strategis/Permasalahan

Permasalahan yang seringkali terjadi dalam pelaksanaan penjaminan mutu

pendidikan di Provinsi Jawa Barat adalah Belum optimalnya sekolah dalam

mengirimkan data sekolah ke aplikasi Pemetaan Mutu Pendidikan sehingga

capaian pemetaan mutunya masih di bawah 80% pengiriman data sekolah,

Sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan kualitasnya masih belum

memenuhi SNP, begitu pula dengan komponen lain dalam pendidikan yang

masih jauh dari Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan kualitas sumber daya

pendidikan di Jawa Barat masih belum memenuhi standar kompetensi

Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK). Berdasarkan hasil pemetaaan mutu

satuan pendidikan pada tahun 2017, rata-rata satuan pendidikan jenjang SD,

SMP, SMA dan SMK di Provinsi Jawa Barat berada pada kategori menuju SNP

4 baru 57% dari seluruh Sekolah yang ada di Jawa Barat.

Permasalahan lainnya yang masih terjadi adalah mutu satuan pendidikan di

Provinsi Jawa Barat belum merata. Terdapat kesenjangan antara mutu

pendidikan di perkotaan dengan perdesaan atau daerah

8

perbatasan/terpencil. Masih kurangnya konsistensi dan keberlanjutan dari

setiap inovasi program pendidikan yang diberlakukan serta lemahnya uraian

tugas dan kewenangan dari setiap institusi pendidikan di Provinsi Jawa Barat

yang memiliki otoritas terkait upaya penjaminan mutu pendidikan.

Untuk menjawab permasalahan pendidikan di Provinsi Jawa Barat, dan

melaksanakan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi sesuai dengan tugas

dan fungsi LPMP, maka LPMP Jawa Barat telah menyusun Rencana Strategis

2015-2019. Berdasarkan Renstra tahun 2015-2019, Provinsi Jawa Barat

menyelengarakan program dan kegiatan penguatan daya saing pada tingkat

nasional dan melanjutkan target periode sebelumnya yang belum selesai,

yaitu sertifikasi pendidik, penguatan kompetensi kepala sekolah dan

pengawas, serta pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan melalui proses

pemetaan mutu satuan pendidikan, supervisi peta mutu satuan pendidikan

dan fasilitasi peningkatan mutu standar satuan pendidikan untuk mencapai

SNP. Fasilitasi peningkatan mutu standar satuan pendidikan lebih difokuskan

pada implementasi kurikulum ke seluruh jenjang pendidikan secara bertahap.

Implementasi kurikulum minimal akan meningkatkan standar isi, standar

proses, standar penilaian, standar PTK dan standar kompetensi lulusan di

tingkat Provinsi Jawa Barat.

Sistem Penjaminan mutu yang merupakan sistem tentu membutuhkan uraian

struktur dan mekanisme yang dapat diterjemahkan dengan jelas dan

sistematis. Sistem penjaminan mutu juga membutuhkan instrumen yang

tepat, obyektif, relevan, dan komprehensif, sehingga kegiatan penjaminan

mutu yang dilakukan terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk

menjadikannya sebagai bangunan manajemen pendidikan yang kokoh,

penjaminan mutu pendidikan mesti dikonstruksikan dalam paradigma yang

9

jelas, kuat, dan rasional, sehingga dapat memberikan hasil yang positif dalam

meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Jawa Barat.

Salah satu upaya LPMP Jawa Barat dalam melaporkan pencapaian target

kinerja yang telah ditetapkan adalah dengan menyusun Laporan Akuntabilitas

Kinerja yang bertujuan memberikan penjelasan mengenai :

1. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dari sasaran kegiatan LPMP

Jawa Barat selama satu tahun;

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kegiatan dan

upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;

3. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga

Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat sebagai Unit Pelaksana Teknis

(UPT) dibawah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja LPMP Jawa Barat tahun 2018 ini

disusun untuk memenuhi kewajiban dalam penyampaian laporan kinerja

Lembaga. Hal ini sebagai perwujudan sistem tata kelola yang handal dalam

menjamin terselenggaranya layanan prima, karena penyusunan laporan

kinerja lembaga secara tertib, handal, dan akurat merupakan hal penting yang

harus dipenuhi.

10

BAB IIPerencanaan Kinerja

A. Visi dan Misi LPMP Jawa Barat

Mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun

2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun

2015, LPMP Jawa Barat telah menetapkan visi yang akan dicapai selama 5

tahun kedepan.

Visi LPMP Jawa Barat Tahun 2015 – 2019 adalah :

Sebagai upaya mencapai Visi yang ditetapkan tersebut, LPMP Jawa Barat

menjalankan 2 misi yaitu :

1. Mewujudkan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sesuai

SNP;

2. Memperkuat tata kelola yang mendukung penjaminan mutu

pendidikandan pelibatan publik.

Adapun tujuan strategis yang akan dicapai selama 5 tahun kedepan sebanyak

dua tujuan strategis, yaitu :

“Terwujudnya Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Jawa Barat yang Bermutu Guna Membentuk Insan Pendidikan

Berkarakter Berlandaskan Gotong Royong”

11

Tabel 2.1. Tujuan Strategis LPMP Jawa Barat

Kode Tujuan Strategis

T1 Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di wilayah Provinsi Jawa Barat

T2 Peningkatan Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel yang mendukung Penjaminan Mutu satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Jawa Barat

Guna mencapai tujuan strategis tersebut, LPMP Jawa Barat menetapkan

sasaran strategis meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh

jenjang pendidikan dengan mengacu pada 14 (empat belas) indikator kinerja

kegiatan (IKK).

Tabel 2.2. IKK LPMP Jawa Barat

KODE Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

IKK 1 Persentase satuan pendidikan jenjang SD yang telah dipetakan mutunya

IKK 2 Persentase satuan pendidikan jenjang SD yang meningkat indeks efektivitasnya

IKK 3 Persentase satuan pendidikan jenjang SMP yang telah dipetakan mutunya

IKK 4 Persentase satuan pendidikan jenjang SMP yang meningkat indeks efektivitasnya

IKK 5 Persentase satuan pendidikan jenjang SMA yang telah dipetakan mutunya

IKK 6

Persentase satuan pendidikan jenjang SMA yang meningkat indeks efektivitasnya

IKK 7 Persentase satuan pendidikan jenjang SMK yang telah dipetakan mutunya

IKK 8 Persentase satuan pendidikan jenjang SMK yang meningkat indeks efektivitasnya

IKK 9

Persentase satuan pendidikan jenjang SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

IKK 10 Persentase satuan pendidikan jenjang SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

12

KODE Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

IKK 11 Persentase satuan pendidikan jenjang SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

IKK 12 Persentase satuan pendidikan jenjang SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

IKK 13 Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan

IKK 14 Nilai minimal SAKIP LPMP

Demi mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan diperlukan penerapan tata

nilai yang sesuai bagi seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tujuh tata

nilai yang menjadi dasar bagi seluruh pegawai dilingkungan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan antara lain : memiliki integritas, kreatif dan

inovatif, inisiatif, pembelajar, menjunjung meritokrasi, terlibat aktif, dan tanpa

pamrih.

B. Perjanjian Kinerja LPMP Jawa Barat

Mengacu pada Rencana Strategis tahun 2015-2019, LPMP Jawa Barat

membuat Perjanjian Kinerja tahun 2018. Perjanjian Kinerja menyajikan

target-target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2018. Target kinerja

tersebut merupakan tahapan pencapaian kinerja yang akan dicapai selama

lima tahun kedepan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan,

setiap target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dilakukan

pengukuran kinerja secara periodik dan pada akhir tahun capaian kinerjanya

disajikan dalam laporan kinerja tahunan.

Perjanjian Kinerja LPMP Jawa Barat disusun berdasarkan DIPA LPMP Jawa

Barat Tahun 2018 dan dibuat selaras dengan Rencana Strategis LPMP Jawa

Barat tahun 2015-2019, dengan sasaran strategis meningkatnya penjaminan

mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan. Renstra LPMP disusun

dengan mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan

13

Menengah Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, sebagaimana terlihat

pada tabel pentahapan Rencana Strategis (Renstra) dibawah ini :

Tabel 2.3. Pentahapan Rencana Strategis LPMP Jawa Barat 2015-2019

5630 Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Untuk

Seluruh Jenjang Pendidikan

SK .3.5630.1

Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan

Satuan Baseline

Target

2015 2016 2017 2018 2019

IKK.3.5630.1.1

Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalampencapaian SNP

% 0 16,80 25,00 40,00 60,00 80,00

IKK.3.5630.1.2

Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalampencapaian SNP

% 0 16,80 25,00 40,00 60,00 80,00

IKK.3.5630.1.3

Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalampencapaian SNP

% 0 16,80 25,00 40,00 60,00 80,00

IKK.3.5630.1.4

Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalampencapaian SNP

% 0 16,80 25,00 40,00 60,00 80,00

IKK.3.5630.1.5

Kegiatan yang mendapat dukungan manajemen dan layanan teknis LPMP

Keg 33 33 33 34 34 34

SK .3.5630.2

Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjangpendidikan

IKK.3.5630.2.1 SD yang telah dipetakan mutunya

% 90,5 90,2 100 100 100 100

IKK.3.5630.2.2 SD yang meningkat indeks efektivitasnya

% 0 5 15 40 75 95

IKK.3.5630.2.3 SMP yang telah dipetakan mutunya

% 71,48 71,5 100 100 100 100

IKK. 3.5630.2.4 SMP yang meningkat indeks efektivitasnya

% 0 20 35 60 80 95

IKK.3.5630.2.5 SMA yang telah dipetakan mutunya

% 71,41 71,4 100 100 100 100

IKK.3.5630.2.6 SMA yang meningkat indeks efektivitasnya

% 0 20 35 60 80 95

IKK.3.5630.2.7 SMK yang telah dipetakan mutunya

% 59,6 59,6 65 80 90 100

IKK.3.5630.2.8 SMK yang meningkat indeks efektivitasnya

% 0 10 25 45 70 95

Tata kelola LPMP Jawa Barath yang baik

IKP.3.8.1

Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan

% 80 85 87 89 92 95

IKP.3.8.2

Nilai Minimal SAKIP LPMP Jawa Barat sebesar 75 (sangat baik) padatahun 2019

Nilai 70 72 73 75 78 80

14

Berdasarkan pentahapan Renstra LPMP Jawa Barat tahun 2015-2019 dan

DIPA LPMP Jawa Barat nomor SP DIPA-023.03.2.419517/2018, tanggal 5

Desember 2017, disusunlah Perjanjian Kinerja antara Kepala LPMP Jawa Barat

dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk

melaksanakan program yang telah tertuang dalam DIPA LPMP Jawa Barat.

Berikut ini tabel Perjanjian Kinerja LPMP Jawa Barat Tahun 2018 :

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja LPMP Jawa Barat Tahun 2018

Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Anggaran

I. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan

1. SD yang telah dipetakan mutunya

100%

4.866.209.657

2. Persentase SD yang meningkat indeks efektifvitasnya

5 %

Output : - Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Propinsi Jawa Barat (SD)

14.900

sekolah

3. SMP yang telah dipetakan mutunya

100 %

2.920.705.568

4. Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya

10 %

Output : - Satuan Pendidikan

yang dipetakan mutunya di Propinsi Jawa Barat (SMP)

8.943 sekolah

5. SMA yang telah dipetakan mutunya

100%

976.181.253

6. Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya

5 %

- Output : Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Propinsi Jawa Barat (SMA)

2.989 sekolah

15


7. SMK yang telah dipetakan mutunya

100%

973.568.523

8. Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya

5 %


yang dipetakan mutunya di Propinsi Jawa Barat (SMK)

2.981 sekolah

9. SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

5 %

Output :

- Satuan Pendidikan yang difasilitasi melalui 8 SNP (SD)

1.320 sekolah

5.926.099.500

- Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SD)

7.968 sekolah 36.775.550.000

10. SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

7%

Output :

- Satuan Pendidikan yang difasilitasi melalui 8 SNP (SMP)

792 sekolah 3.555.659.700

- Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMP)

2.029 sekolah 17.863.360.000

11. SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

7%

16


Output :

- Satuan Pendidikan yang difasilitasi melalui 8 SNP (SMA)

264 sekolah 1.185.219.900

- Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMA)

632 sekolah 7.513.160.000

12. SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

7 %

Output :

- Satuan Pendidikan yang difasilitasi melalui 8 SNP (SMK)

264 sekolah

118.521.990

- Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMK)

1.143 sekolah

12.785.920.000

II. Meningkatnya Tata Kelola LPMP

13. Data pendidikan handal, akurat dan terbarukan

99

681.970.000

14. Nilai SAKIP LPMP Jawa Barat minimal 75

76 538.600.000

Jumlah alokasi anggaran dalam Perjanjian Kinerja LPMP Jawa Barat pada

tahun 2018 adalah sebesar Rp. 96.680.726.091,- (Sembilan Puluh Enam Milyar

Enam Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan

Puluh Satu Rupiah). Jumlah tersebut berasal dari DIPA LPMP Jawa Barat tahun

2018 yang seluruhnya berjumlah Rp. 137.038.571.000,- (Seratus Tiga Puluh

Tujuh Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu

Rupiah). Sedangkan sisa anggaran yang tidak tercantum dalam Perjanjian

Kinerja sejumlah Rp. 40.357.844.909 meliputi anggaran layanan internal dan

layanan perkantoran.

17

Pada bulan Oktober 2018 telah dilaksanakan kegiatan review renstra LPMP

Jawa Barat untuk periode 2015-2019. Disepakati bahwa ada sejumlah target

yang berubah disesuaikan dengan renstra Kementerian Pendidikan dan

kebudayaan sehingga berpengaruh terhadap target dan anggaran dalam

pencapaian renstra LPMP Jawa Barat. Perubahan anggaran terjadi juga karena

ada pengalihan anggaran ke output lain yaitu untuk pembebasan lahan akses

tanah. Hal ini juga berpengaruh terhadap perjanjian kinerja antara Kepala

LPMP Jawa Barat dengan Dirjen Dikdasmen sebagaimana terlihat pada tabel

2.5.

Tabel 2.5.

Perjanjian Kinerja LPMPJawa Barat Tahun2 018 Revisi 1

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Anggaran



100%

5.416.070.407


75%

Output : - Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Propinsi Jawa Barat (SD)

19.556

sekolah


100%

1.422.978.613


80%


yang dipetakan mutunya di Propinsi Jawa Barat (SMP)

5.138

sekolah


100%

438.968.685


80%

- Output : Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di

1585

sekolah

18


Propinsi Jawa Barat (SMA)


90%

717.305.295


70%


yang dipetakan mutunya di Propinsi Jawa Barat (SMK)

2590

sekolah


60%

Output :


1572 sekolah 7.090.569.455


7599 sekolah 32.618.965.000


60%

Output :


684 Sekolah 3.085.209.610


2367 sekolah 18.762.024.000

19



60%

Output :


184 Sekolah 829.939.427


596 sekolah 7.393.443.000


Output :


186 sekolah 838.960.508


1308 sekolah 13.819.191.000



92 432.120.000

14. Nilai SAKIP LPMP Jawa Barat

78 1.273.051.000

Jumlah alokasi anggaran dalam Perjanjian Kinerja LPMPJawa Barat pada

tahun 2018 Revisi 1 adalah sebesar Rp. 94.138.796.000,- (Sembilan Puluh

Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh

Enam Ribu Rupiah). Jumlah tersebut berasal dari DIPA LPMP Jawa Barat tahun

2018 yang seluruhnya berjumlah Rp. 137.038.571.000,- (Seratus Tiga Puluh

Tujuh Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu

20

Rupiah). Sedangkan sisa anggaran yang tidak tercantum dalam Perjanjian

Kinerja sejumlah Rp. 42.899.775.000,- (Empat Puluh Dua Milyar Delapan

Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu

Rupiah) meliputi anggaran layanan internal dan layanan perkantoran.

C. Rencana Aksi Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

Untuk merealisasikan pencapaian Perjanjian Kinerja antara Kepala LPMP Jawa

Barat dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah

tertuang dalam DIPA LPMP Jawa Barat, maka disusunlah perencanaan aksi

pelaksanaan Perjanjian Kinerja berdasarkan sasaran kegiatan. Perencanaan

aksi ini disusun dengan maksud untuk memastikan pencapaian sasaran

kegiatan yang tertuang dan Perjanjian kinerja yang dibagi dalam 4 triwulan dan

dirinci dalam kegiatan yang terdapat dalam DIPA LPMP Jawa Barat

sebagaimana pada tabel berikut :

21

Tabel 2.6. Rencana Kinerja Tahunan LPMP Jawa Barat

Sasran Strategis Indikator Kinerja Target

(%) Program Kegiatan

Indikator Kinerja

Kegiatan Target Anggaran


SD yang telah dipetakan mutunya

100 Program Pendidikan Dasar dan Menengah

Sekolah yang Terverifikasi Data Mutunya

Jumlah sekolah yang terverifikasi mutunya

19556 sekolah

5.416.070.407 SD yang meningkat

indeks efektivitasnya 75 Jumlah

sekolah yang meningkat indeks efektifitasnya

14667 sekolah

SMP yang telah dipetakan mutunya

100 Jumlah sekolah yang terverifikasi mutunya

5138 sekolah

1.422.978.612

SMP yang meningkat indeks efektivitasnya

80 Jumlah sekolah yang meningkat indeks efektifitasnya

4110 sekolah

22



Indikator Kinerja


SMA yang telah dipetakan mutunya


1585 sekolah

438.968.684 SMA yang meningkat



1268 sekolah

SMK yang telah dipetakan mutunya


2590 sekolah

717.305.295 SMK yang meningkat



1813 sekolah


Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP


Satuan Pendidikan yang Telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP

Jumlah sekolah yang di fasilitasi program SPMI dan Implementasi K13

1572 Sekolah SPMI dan 7599 Sekolah Dasar K13

7.090.569.455 (SPMI) dan

32.618.965,000 (K13)

23



Indikator Kinerja


Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

60 Jumlah sekolah yang di fasilitasi program SPMI dan Implementasi K13

684 Sekolah SPMI dan 2367 SMP K13

3.085,209,610 (SPMI) dan

18.762.024.000 (K13)

Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP


184 Sekolah SPMI dan 596 SMA K13

829.939,427 (SPMI) dan 7.393.443.000

(K13)

Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP


186 Sekolah SPMI dan 1308 SMK K13

838,960,508 (SPMI) dan 13.819.191.000

(K13)

Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas

Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan


Layanan Dukungan Manajemen

Data yang terbarukan dari Dapodik

1 Komponen

432.120.000

24



Indikator Kinerja


teknis lainnya melalui peningkatan tata kelola

Nilai Minimal SAKIP LPMP Jawa Barat sebesar 78 tahun 2019

78

Skor yang diperoleh dalam SAKIP

6 Komponen

1.273.051.000

25

Selain menyusun rencana aksi sebagaimana tabel diatas, untuk mendukung

tercapainya Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, LPMP Jawa Barat juga

melakukan upaya–upaya sebagai berikut :

1. Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

Barat yang terdiri dari 27 Kabupaten/Kota dan instansi pendidikan lainnya

untuk bekerjasama dalam mensukseskan program penjaminan mutu

pendidikan di Provinsi Jawa Barat.

2. Memfasilitasi pengawas sekolah jenjang SD, SMP, SMA dan SMK dan

operator data di Dinas pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam

pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan di 27 Kabupaten/Kota

3. Melakukan pengolahan dan analisa data hasil pemetaan mutu satuan

pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, SMK sehingga diperoleh peta mutu

satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA dan SMK.

4. Melakukan supervisi dan fasilitasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan

di satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA dan SMK dalam pencapaian 8

standar nasional pendidikan.

5. Melakukan evaluasi hasil penjaminan mutu pendidikan yang telah dilakukan

sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan untuk program

penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Jawa Barat.

26

BAB IIIAkuntabilitas Kinerja

Setiap target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja perlu diketahui

tingkat pencapaiannya pada akhir tahun. Sesuai target kinerja yang telah

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018, LPMP Jawa Barat berupaya

mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk

pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) dari setiap

target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan

uraian dan analisis capaian kinerja yang lengkap dan dapat

dipertanggungjawabkan. Berikut ini disajikan uraian tingkat ketercapaian dari

seluruh sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya serta realisasi anggaran

yang digunakan dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

A. Capaian Kinerja LPMP Jawa Barat

Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2018, LPMP Jawa Barat menetapkan satu

sasaran kegiatan dan 14 indikator kinerja kegiatan untuk dicapai. Untuk

mengetahui tingkat ketercapaian yang dihasilkan, maka perlu dilakukan suatu

pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan bagian dari sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan sumber data dalam

penyusunan laporan akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan

dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi yang dicapai

pada masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil yang

27

diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi menunjukkan capaian

kinerja yang dihasilkan.

Berikut tingkat ketercapaian sasaran kegiatan LPMP Jawa Barat yaitu

meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan

beserta uraian dan hasil pengukuran kinerja dari sasaran kegiatan dan 14

indikator kinerja kegiatan yang mendukung pelaksanaan sasaran kegiatan

yang telah ditetapkan.

1. SK.1

“Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan diseluruh Jenjang Pendidikan”


merupakan sasaran kegiatan LPMP Jawa Barat sebagai pelaksanaan tugas

dan fungsi LPMP sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal

Pendidikan Dasar dan Menengah. Tingkat capaian sasaran kegiatan

tersebut didukung melalui ketercapaian 14 indikator kinerja kegiatan tahun

2018, yang secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun

sebelumnya, dengan capaian sebagai berikut :

1) Persentase SD yang dipetakan mutu pendidikannya meningkat sebesar

3,62 % dari 95,61 % pada tahun 2017 menjadi 99,23 % pada tahun

2018 atau sejumlah 19.405 Sekolah dari total 19.556 Sekolah. (Data

PMP Dikdasmen Kemdikbud, 2018). Sedangkan apabila mengacu

kepada target kinerja LPMP Jawa Barat tahun 2018 sebesar 100 %

maka ada 0,77 % atau 151 sekolah yang belum terpetakan mutunya.

28

Grafik 3.1 Persentase SD yang Dipetakan Mutu Pendidikannya

2) Persentase SD yang meningkat indeks efektifitasnya sebesar 75 %,

Berdasarkan data pencapaian SNP Provinsi Jawa Barat yang bersumber

pada data PMP Dikdasmen Kemdibud per tanggal 28 November 2018,

Jumlah persentase capaian sekolah dasar yang meningkat indeks

efektivitasnya untuk kategori sekolah yang menuju SNP 4

menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dari 13,47 % pada tahun

2016, menjadi 77,44 % pada tahun 2017 dan 79,57 % pada tahun 2018

dari total 19.556 Sekolahyang menunjukkan terlampauinya target

indikator kinerja sebesar 75 %.

18.697

19.405

95,61%

99,23%

100%

93,00%

94,00%

95,00%

96,00%

97,00%

98,00%

99,00%

100,00%

101,00%

2017 2018

18.200

18.400

18.600

18.800

19.000

19.200

19.400

19.600

Persentase SD yang Dipetakan Mutu Pendidikannya

Jumlah Sekolah Presentase Target

29

Grafik 3.2. Indeks Efektifitas SD menuju SNP 4

3) Persentase SMP yang dipetakan mutu pendidikannya meningkat

sebesar 20 % dari 76,15 % pada tahun 2017 menjadi 96,15 % pada

tahun 2018 atau sejumlah 4.940 Sekolah dari total 5.138 Sekolah(Data




Grafik 3.3. Persentase SMP yang Dipetakan Mutu Pendidikannya

2.634

15.144 15.561

13,47%

77,44% 79,57%

75%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2016 2017 2018

-

5.000

10.000

15.000

20.000

Indeks Efektifitas SD menuju SNP 4

Menuju SNP 4 Presentase Target

3.913 4.940

76,15%96,15%

100%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

2017 2018

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Persentase SMP yang DipetakanMutu Pendidikannya


30

4) Persentase SMP yang meningkat indeks efektifitasnya, Berdasarkan

data pencapaian SNP Provinsi Jawa Barat yang bersumber pada data

PMP Dikdasmen Kemdibud per tanggal 28 November 2018untuk

persentase capaian sekolah menengah pertama yang meningkat

indeks efektivitasnya untuk kategori sekolah yang menuju SNP 4



walaupun belum memenuhi target indikator kinerja sebesar 80%.

Grafik 3.4. Indeks Efektifitas SMP menuju SNP 4

5) Persentase SMA yang dipetakan mutu pendidikannya meningkat

sebesar 24,86 % dari 71,92 % pada tahun 2017 menjadi 96,78 % pada

tahun 2018 atau sejumlah 1.534 Sekolah dari total 1.585 Sekolah (Data




484 2.891 3.602 9,42%

56,26%70,11%

80%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2016 2017 2018

-

1.000

2.000

3.000

4.000

Indeks Efektifitas SMP menuju SNP 4


31

Grafik 3.5. Persentase SMA yang Dipetakan Mutu Pendidikannya

6) Persentase SMA yang meningkat indeks efektifitasnya sebesar 80 %.


pada data PMP Dikdasmen Kemdibud per tanggal 28 November 2018.

Jumlah persentase capaian sekolah menengah atas yang meningkat




walaupun belum memenuhi target indikator kinerja sebesar 80 %.

Grafik 3.6. Indeks Efektifitas SMA menuju SNP 4

1.140 1.534

71,92% 96,78%

100%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

2017 2018

-

500

1.000

1.500

2.000

Persentase SMA yang Dipetakan

Mutu Pendidikannya


787 2.912 3.888

15,31% 56,67%75,67%

80%

0,00%

50,00%

100,00%

2016 2017 2018

-

2.000

4.000

6.000

Indeks Efektif itas SMA menuju SNP 4


32

7) Persentase SMK yang dipetakan mutu pendidikannya meningkat

sebesar 25,57 % dari 68,07 % pada tahun 2017 menjadi 93,64 % pada

tahun 2018 atau sejumlah 2.695 Sekolah dari total 2.878 Sekolah.

(Data PMP Dikdasmen Kemdikbud, 2018). Sedangkan apabila mengacu


(2.590 sekolah) maka ada target pemetaan mutu jenjang SMK tercapai

bahkan melebihi target.

Grafik 3.7. Persentase SMK yang Dipetakan Mutu Pendidikannya

8) Persentase SMK yang meningkat indeks efektifitasnya sebesar 70 %.


pada data PMP Dikdasmen Kemdibud per tanggal 28 November 2018

Jumlah persentase capaian sekolah menengah kejuruan yang

meningkat indeks efektivitasnya untuk kategori sekolah yang menuju

SNP 4 menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dari 3,35 % pada

tahun 2016, menjadi 42,09 % pada tahun 2017 dan 59,34 % pada

tahun 2018 walaupun belum memenuhi target indikator kinerja

sebesar 70 %.

1.959 2.695

68,07%

93,64%90%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2017 2018

-

1.000

2.000

3.000

Persentase SMK yang DipetakanMutu Pendidikannya


33

Grafik 3.8. Indeks Efektifitas SMK menuju SNP 4

9) Persentase SD yang disupervisi dan fasilitasi dalam rangka pencapaian

SNP dilakukan dengan kegiatan Sekolah Model dan Implementasi

Kurikulum 2013. Kegiatan Sekolah Model dilakukan dengan kegiatan

pendampingan ke sekolah sejumlah sudah seratus 100% (1572

sekolah). Sedangkan Sekolah Dasaryang terfasilitasi capaian SNP nya

melalui Implementasi Kurikulum 2013 melalui serangkaian kegiatan

penyegaran Instruktur Kabupaten/Kota, Bimtek Guru Sasaran dan

Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 ke 7.599 Sekolah Dasar

atau 100 % tercapai.

172 2.163 3.049

3,35%

42,09%

59,34%

70%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

2016 2017 2018

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Indeks Efektifitas SMK menuju SNP 4


34

Grafik 3.9. Persentase SD yang Disupervisi dan Fasilitasi Dalam Pencapaian SNP

10) Persentase SMP yang disupervisi dan fasilitasi dalam rangka

pencapaian SNP, Jumlah sekolah menengah pertama yang telah

disupervisi melalui program pendampingan sekolah model dan

implementasi Kurikulum 2013. Kegiatan sekolah model dalam

pencapaian standar nasional pendidikan telah tercapai 100% (684

SMP) di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dan Pendampingan

Implementasi Kurikulum 2013 sebanyak 100% (2367) sekolah.

Grafik 3.10. Persentase SMP yang Disupervisi dan Fasilitasi Dalam Pencapaian SNP

1572

7599

100%

100%

Sekolah Model Sekolah Sasaran Kur.2013

0

2000

4000

6000

8000

Persentase SD yang Disupervis i dan Fasi l itas i Dalam Pencapaian SNP

Jumlah Sekolah

684

2367

100%

100%

Sekolah Model Sekolah Sasaran Kur.2013

0

500

1000

1500

2000

2500

Persentase SMP yang Disupervis i dan Fasi l itas i Dalam Pencapaian SNP

Jumlah Sekolah

35

11) Persentase SMA yang disupervisi dan fasilitasi dalam rangka

pencapaian SNP, melalui program pendampingan sekolah model dan

Implementasi Kurikulum 2013. Kegiatan sekolah model melalui

kegiatan Evaluasi Sekolah Model dan Pendampingan Sekolah model

dalam pencapaian standar nasional pendidikan telah tercapai 100%

(184 SMA) dasar) dan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013

melalui Penyegaran Instruktur Kabupaten/kota, Bimtek Guru Sasaran

dan Pendampingan Implementasi K13 sebanyak 100% (596) Sekolah.

Grafik 3.11. Persentase SMA yang Disupervisi dan Fasilitasi Dalam Pencapaian SNP

12) Persentase SMK yang disupervisi dan fasilitasi dalam rangka

pencapaian SNP melalui program pendampingan sekolah model telah

tercapai 100% (186 SMK) di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dan

Implementasi Kurikulum 2013 yang dimulai dari penyegaran Instruktur

Kabupaten/Kota, Bimtek Guru Sasaran dan Pendampingan

Implementasi Kurikulum 2013 sebanyak 100% (1308) Sekolah.

184

596

100%

100%

Sekolah Model Sekolah Sasaran Kur. 2013

0

100

200

300

400

500

600

700

Persentase SMA yang Disupervisi dan Fasil itasi Dalam Pencapaian SNP

Jumlah Sekolah

36

Grafik 3.12. Persentase SMK yang Disupervisi dan Fasilitasi Dalam Pencapaian SNP

13) Pesentase Data pendidikan dasar dan menengah akurat,

berkelanjutan, dan terbarukan diperoleh dengan melakukan kegiatan

penyusunan profil mutu pendidikan.

14) Nilai SAKIP LPMP Jawa Barat pada tahun 2017 sebesar 59,10 dan target

Nilai SAKIP LPMP Jawa Barat tahun 2018 sebesar 78.

Grafik 3.13. Target Nilai SAKIP LPMP Jawa Barat

Berikut ini adalah tabel pengukuran kinerja LPMP Jawa Barat tahun 2018 yang menggambarkan tingkat ketercapaian indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran kegiatan.

186

1308

100%

100%

Sekolah Model Sekolah SasaranKur. 2013

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Persentase SMK yang Disupervis i dan Fas i l i tas i Dalam Pencapaian SNP

Jumlah Sekolah

59,10

78,00

2017 2018

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Target Nilai SAKIP LPMP Jawa Barat

Nilai Sakip

37

Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Anggaran Realisasi Target

Renstra 2018

Capaian Renstra

2019 Target % Anggaran %



19556 sekolah

5.416.070.407

19405 99,23%

5.228.955.172

97%

100% 99%


75% 79,57 106% 75% 141%

Output :

- Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Propinsi Jawa Barat (SD)

19556 sekolah


5138 sekolah

1.422.978.613

4940 96,15%

1.396.236.895

99%

100% 96%


80% 70% 88% 80% 110%

Output :

- Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Propinsi Jawa Barat (SMP)

5138 sekolah


1585 sekolah

438.968.685

1534 96.78%

426.124.247 98%

100% 97%


80% 75,67 94,58% 80% 118%

38


Renstra 2018

Capaian Renstra


Output :

- Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Propinsi Jawa Barat (SMA)

1585 sekolah


2590

717.305.295

2695 104,05%

776.516.776 108%

90% 116%


70% 59% 85% 70% 121%

Output :

- Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Propinsi Jawa Barat (SMK)

2590 Sekolah


60% 100% 100% 0%

Output :


1572 7.090.569.455 1572 100% 6.970.016.640 98% 60% 167%


7599 32.618.965.000 7599 100% 32.447.262.655 99% 100% 100%


60% 100%

39


Renstra 2018

Capaian Renstra


Output :


684 3.085.209.610 684 100% 3.020.340.544 98% 60% 167%


2367 18.762.024.000 2367 100% 18.704.867.000 100% 60% 167%


60% 100%


184 829.939.427 184 100% 813.168.608 98% 60% 167%


596 7.393.443.000 596 100% 7.384.966.000 100% 60% 167%


60% 100% 100%

Output :


186 838.960.508 186 100% 813.168.608 97% 60% 167%

40


Renstra 2018

Capaian Renstra



1308 13.819.191.000 1308 100% 13.807.586.000 100% 60% 167%



92 432.120.000 92 100% 203.935.000 47% 92 100%

14. Nilai SAKIP LPMP Jawa Barat minimal 75

78 1.273.051.000 70,14 90% 1.185.243.750 93% 78 115%

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja di atas, LPMP Jawa Barat mempunyai satu sasaran kegiatan dan 14 indikator kinerja,

dengan masing-masing target yang telah ditetapkan dan realisasi yang hingga Nopember 2018 secara umum ada peningkatan

dari tahun sebelumnya walaupun tidak mencapai target sesuai realisasi tahun 2018. Berikut dijelaskan hasil pengukuran kinerja

berupa tingkat ketercapaian duabelas indikator kinerja LPMP Jawa Barat selama tahun 2018.

41

Adapun penjelasan lebih lengkap dari pencapaian 14 IKK di atas adalah

sebagai berikut :

2. IKK1.1

“Persentase SD yang Telah Dipetakan Mutunya”

Pemetaan mutu satuan pendidikan jenjang SD ini telah terlaksana melalui

beberapa kegiatan yaitu:

1. Rakor dan sosialisasi penjaminan mutu pendidikan, dengan target 158

orang, realisasi 144 orang, capaian 92 %.

2. Bimbingan teknis fasilitator daerah pengumpulan data, dengan target

58 orang, realisasi 59 orang, capaian 100,02 %.

3. Bimbingan teknis pengawas,target 2862 orang, realisasi 2731 orang,

capaian 95,34 %.

4. Verifikasi dan validasi dengan target 280 sekolah dengan capaian 100

%.

5. Penyusunan peta mutu dan pengolahan data mutu, bentuk

kegiatannya adalah workshop penyusunan desain analisis mutu dan

workshop penyusunan template laporan akhir sistem penjaminan

mutu pendidikan dengan target 101 orang, realisasi 100 orang, capaian

99,09%.

6. Analisis data mutu dengan target 90 orang, realisasi 90 orang, capaian

100%

7. Penyusunan rekomendasi peningkatan mutu dengan target 144 orang,

realisasi 144 orang, capaian 100% .

8. Diseminasi pemetaan mutu dengan target 270 orang, realisasi 270

orang, capaian 100%.

42

Data Persentase SD yang dipetakan mutu pendidikannya meningkat

sebesar 4,38 % dari 95,61 % pada tahun 2017 menjadi 99,23 % pada tahun

2018 atau sejumlah 19.405 Sekolah dari total 19.556 Sekolah (Data PMP

Dikdasmen Kemdikbud, 2018). Sedangkan apabila mengacu kepada

target kinerja LPMP Jawa Barat tahun 2018 sebesar 100 % maka ada 0,77

% atau 151 sekolah yang belum terpetakan mutunya, hal tersebut

disebabkan oleh kendala terkait dengan belum terpahaminya kebijakan,

keterbatasan sumberdaya manusia termasuk komiten dan kompetensi di

satuan pendidikan, keterbatasan sarana dan prasarana termasuk sistem

jaringan terutama sekolah-sekolah di wilayah pelosok, perubahan

kebijakan di daerah seperti penggabungan sekolah (merger) dan lain

sebagainya. Data total jumlah SD di Jawa Barat antara baseline pada

rencana kerja (termasuk target kinerja) tahun 2018 dengan total SD pada

data PMP Dikdasmen Kemdikbud juga mengalami selisih sejumlah 53

sekolah, hal ini dapat disebabkan adanya kebijakan penggabungan

(merger) sekolah atau sudah tidak beroperasinya sekolah terutama

swasta, dan lain sebagainya. Menyikapi hal tersebut maka LPMP Jawa

Barat akan melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Pendidikan

Kabupaten terkait dengan adanya selisih data satuan pendidikan

sehingga diperoleh data yang akurat.

Langkah dan strategi yang telah diupayakan LPMP Jawa Barat dalam

pemetaan mutu pendidikan diantaranya: (1) menyosialisasikan kebijakan

dan program pemetaan mutu oleh satuan pendidikan melalui

pembentukan fasilitator daerah; (2) melakukan bimbingan teknis

terhadap unsur pimpinan dinas pendidikan, pengawas dan operator

sekolah dalam melaksanakan SPMP Dikdasmen terutama terkait dengan

mekanisme pemetaan mutu; (3) melakukan supervisi terhadap satuan

pendidikan; (4) koordinasi dengan tim pengembang penjaminan mutu

43

pendidikan Ditjen Dikdasmen; (5) melakukan analisis dan evaluasi

terhadap pelaksanaan pemetaan mutu satuan pendidikan di Provinsi

Jawa Barat.

Gambar 3.1 Dokumentasi Bimtek Dapodik Tingkat Propinsi

3. IKK 1.2

“Persentase SD yang Meningkat Indeks Efektifitasnya”.

Keberhasilan satuan pendidikan dalam meningkatkan indeks

efektifitasnya dilihat dari capaian satuan pendidikan menuju SNP, yang

dapat diketahui apabila satuan pendidikan melakukan pemetaan mutu

melalui aplikasi PMP. Berdasarkan hasil Pemetaan mutu terdapat 4

kategori capaian menuju SNP yang disajikan dalam bentuk kategori I-V

yaitu :

I. Menuju SNP level 1 : skor < 2,04

II. Menuju SNP level 2 : 2,04<skor <3,70

III. Menuju SNP level 3 : 3,70 <skor < 5,06

IV. Menuju SNP level 4 : 5,06 <skor < 6,66

V. SNP : 6,66 <skor <7,00

44



untuk data capaian per kategori diperoleh infomasi sebagai berikut:

Tabel 3.2.

Persentase Capaian Per Kategori di Provinsi Jawa Barat Jenjang SD

Ketegori Tahun

2016 % 2017 % 2018 %

Menuju SNP 1 1959 9.93 1349 6.77 253 1.56

Menuju SNP 2 725 3.68 316 1.59 823 5.08

Menuju SNP 3 14380 72.92 2829 14.20 2232 13.78

Menuju SNP 4 2657 13.47 15425 77.44 12884 79.57

SNP - - - - - -

Jumlah data yang diolah 19,721 100 19,919 100 16,192 100

Jumlah persentase capaian sekolah dasar yang meningkat indeks

efektivitasnya untuk kategori sekolah yang menuju SNP 4 menunjukkan

kenaikan yang cukup signifikan dari 13,47 % pada tahun 2016, menjadi

77,44 % pada tahun 2017 dan 79,57 % pada tahun 2018 yang

menunjukkan terlampauinya target indikator kinerja sebesar 75 %.

Peningkatan yang signifikan pada jumlah sekolah yang menuju SNP 4

pada tahun 2017 dan tahun 2018 tidak lepas dari strategi LPMP Jawa

Barat dalam melibatkan dan memberdayakan peran Pengawas Sekolah

dalam melakukan supervisi ke sekolah-sekolah binaannya serta

pendampingan-pendampingan yang dilakukan secara langsung oleh

LPMP Jawa Barat.

Adapun capaian setiap standar untuk jenjang sekolah dasar pada tahun

2016-2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

45

Tabel 3.3. Capaian 8 SNP Jenjang SD Berdasarkan Hasil Raport Mutu

Tahun 2016 – 2018

No Standar 2016 2017 2018

1 Standar Kompetensi Lulusan 5.55 5.71 5.89

2 Standar Isi 5.04 5.46 5.61

3 Standar Proses 5.25 6.20 6.26

4 Standar Penilaian Pendidikan 4.55 6.03 5.85

5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

3.61 4.05 3.72

6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

4.38 4.03 3.79

7 Standar Pengelolaan Pendidikan 4.73 5.47 5.12

8 Standar Pembiayaan 4.13 5.58 5.84

Berdasarkan table capaian 8 SNP Jenjang SD berdasarkan hasil raport

mutu tahun 2016 – 2018 sebagai berikut :

Grafik 3.14. Capaian 8 SNP Jenjang SD Berdasarkan Hasil Raport Mutu

Tahun 2016 – 2018

46

Berdasarkan data tersebut capaian terendah pada tahun 2016 yaitu pada

standar pendidik dan tenaga kependidikan 3,61 dan pada tahun 2017 pada

standar sarana dan prasarana 4,03 sedangkan pada tahun 2018 pada standar

pendidik dan tenaga kependidikan 3,72. Hal tersebut pada umumnya

disebabkan oleh masih belum sinerginya peran dan kebijakan antara

Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam implementasi Sistem

Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) Dikdasmen khususnya terkait dengan

peran SPME Pemerintah Daerah dalam mendukung peningkatan mutu

satuan pendidikan melalui SPMI yang dilakukan oleh sekolah terutama yang

terkait dengan indikator-indikator mutu dalam standar manajerial khususnya

terkait dengan standar sarana dan prasarana serta serta pendidik dan tenaga

kependidikan, belum terpahaminya kebijakan SPMP Dikdasmen secara

komprehensif oleh para pengambil keputusan baik di tingkat Pemerintah

Daerah maupun di tingkat satuan pendidikan, instrumen pemetaan yang

masih belum efektif, keterbatasan kemampuan sekolah dalam peningkatan

sumberdaya, dan lain sebagainya.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas, LPMP Jawa Barat

terus berupaya melakukan berbagai strategi diantaranya dengan melakukan

pendekatan secara intensif terhadap Pemerintah Daerah, melakukan

bimbingan teknis terhadap TPMPD dan TPMPS, melakukan analisis terhadap

pelaksanaan SPMI di satuan pendidikan.

47

4. IKK 1.3

“Persentase SMP yang Telah Dipetakan Mutunya”

Pemetaan mutu satuan pendidikan jenjang SMP ini telah terlaksana melalui

beberapa kegiatan yaitu :

1. Rakor dan sosialisasi penjaminan mutu pendidikan, dengan target

158 orang, realisasi 144 orang, capaian 92 %.

2. Bimbingan teknis fasilitator daerah pengumpulan data, dengan

target 58 orang, realisasi 59 orang, capaian 100,02 %.

3. Bimbingan teknis pengawas,target 2862 orang, realisasi 2731

orang, capaian 95,34 %.

4. Verifikasi dan validasi dengan target 280 sekolah dengan capaian

100 %.




mutu pendidikan dengan target 101 orang, realisasi 100 orang,

capaian 99,09%.

6. Analisis data mutu dengan target 90 orang, realisasi 90 orang,

capaian 100%

7. Penyusunan rekomendasi peningkatan mutu dengan target 144

orang, realisasi 144 orang, capaian 100% .



Persentase SMP yang dipetakan mutu pendidikannya meningkat sebesar

20 % dari 76,15 % pada tahun 2017 menjadi 96,15 % pada tahun 2018

atau sejumlah 4.940 Sekolah dari total 5.138 Sekolah (Data PMP

48

Dikdasmen Kemdikbud, 2018). Sedangkan apabila mengacu kepada

target kinerja LPMP Jawa Barat tahun 2018 sebesar 100 % maka ada

3,85 % atau 198 sekolah yang belum terpetakan mutunya, hal tersebut

juga disebabkan oleh kendala terkait dengan sumberdaya manusia di

satuan pendidikan, keterbatasan sarana dan prasarana termasuk sistem

jaringan terutama sekolah-sekolah di wilayah pelosok (SMP satu atap),

perubahan kebijakan di daerah dan lain sebagainya. Data total jumlah

SMP di Jawa Barat antara baseline pada rencana kerja (termasuk target

kinerja) tahun 2018 dengan total SMP pada data PMP Dikdasmen

Kemdikbud juga mengalami selisih sejumlah 98 sekolah, hal ini dapat

disebabkan adanya kebijakan di daerah atau sudah tidak beroperasinya

sekolah khususnya sekolah swasta, dan lain sebagainya.

Gambar 3.2. Dokumentasi Bimbingan Teknis Pengawas

49

5. IKK 1.4

“Persentase SMP yang Meningkat Indeks Efektifitasnya”.

Keberhasilan satuan pendidikan dalam meningkatkan indeks efektifitasnya

dilihat dari capaian satuan pendidikan menuju SNP, yang dapat diketahui

apabila satuan pendidikan melakukan pemetaan mutu melalui aplikasi

PMP. Berdasarkan hasil Pemetaan mutu terdapat 4 kategori capaian

menuju SNP yang disajikan dalam bentuk kategori I-V yaitu :


II. Menuju SNP level 2 : 2,04 < skor < 3,70

III. Menuju SNP level 3 : 3,70 < skor < 5,06

IV. Menuju SNP level 4 : 5,06 < skor < 6,66

V. SNP : 6,66 < skor < 7,00

Pada tahun 2018, pengukuran peningkatan indeks efektifikas dilakukan

dengan cara melihat perbandingan capaian satuan pendidikan menuju SNP

tahun 2018 dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2017.




Tabel 3.4. Capaian Per Kategori di Provinsi Jawa Barat

Jenjang SMP

Ketegori Tahun

2016 % 2017 % 2018 %

Menuju SNP 1 1708 35.52 1365 26.76 54 1.31

Menuju SNP 2 465 9.67 107 2.10 184 4.47

Menuju SNP 3 2182 45.38 759 14.88 991 24.10

Menuju SNP 4 453 9.42 2870 56.26 2883 70.11

SNP

Jumlah Data yang Diolah 4,808 100 5,101 100 4,112 100

50

Grafik 3.15. Capaian Per Kategori di Provinsi Jawa Barat

Jenjang SMP

Jumlah persentase capaian sekolah menengah pertama yang meningkat


menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dari 9,42 % pada tahun 2016,

menjadi 56,26 % pada tahun 2017 dan 70,11 % pada tahun 2018 walaupun

belum memenuhi target indikator kinerja sebesar 80 %.

Peningkatan yang signifikan pada jumlah sekolah yang menuju SNP 4 juga

tidak lepas dari strategi LPMP Jawa Barat dalam melibatkan dan

memberdayakan peran Pengawas Sekolah dalam melakukan supervisi ke

sekolah-sekolah binaannya serta pendampingan-pendampingan yang

dilakukan secara langsung oleh LPMP Jawa Barat. Adapun terkait dengan

belum tercapainya target kinerja dengan selisih 5,89% atau 242 sekolah

LPMP Jawa Barat akan terus berupaya meningkatkan program supervisi

terhadap satuan pendidikan, meningkatkan koordinasi dengan Dinas

Pendidikan dalam upaya peningkatan mutu, pemberdayaan TPMPD dan

pengawas sekolah dan lain sebagainya.

51

Adapun capaian setiap standar untuk jenjang sekolah menengah pertama

pada tahun 2016-2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5

Capaian 8 SNP Jenjang SMP Berdasarkan Hasil Raport Mutu Tahun 2016 – 2018

No Standar 2016 2017 2018


2 Standar Isi 4.65 4.48 5.67



5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

3.18 3.68 2.93

6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

4.53 3.79 3.95

7 Standar Pengelolaan Pendidikan

4.31 4.22 5.06



standar pendidik dan tenaga kependidikan 3,61 dan standar pembiayaan

3,91 sedangkan pada tahun 2017 capaian terendah pada standar pendidik

dan tenaga kependidikan 3,68 serta standar sarana dan prasarana 3,79,

adapun pada tahun 2018 pada standar pendidik dan tenaga kependidikan

2,93. Hal tersebut pada umumnya disebabkan oleh masih belum sinerginya

peran dan kebijakan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam

implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) Dikdasmen

khususnya terkait dengan peran SPME Pemerintah Daerah dalam

mendukung peningkatan mutu satuan pendidikan melalui SPMI yang

dilakukan oleh sekolah terutama yang terkait dengan indikator-indikator

mutu dalam standar manajerial khususnya terkait dengan standar sarana

dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar

pembiayaan, belum terpahaminya kebijakan SPMP Dikdasmen secara

52








bimbingan teknis terhadap TPMPD dan TPMPS, melakukan analisis

terhadap pelaksanaan SPMI di satuan pendidikan.

6. IKSS 1.5

“Persentase SMA yang Telah Dipetakan Mutunya”

Pemetaan mutu satuan pendidikan jenjang SMA ini telah terlaksana melalui









100 %.





capaian 99,09%.

53


capaian 100%





Persentase SMA yang dipetakan mutu pendidikannya meningkat sebesar

24,86 % dari 71,92 % pada tahun 2017 menjadi 96,78 % pada tahun 2018

atau sejumlah 1.534 Sekolah dari total 1.585 Sekolah.(Data PMP

Dikdasmen Kemdikbud, 2018). Sedangkan apabila mengacu kepada target

kinerja LPMP Jawa Barat tahun 2018 sebesar 100 % maka ada 3,22 % atau

51 sekolah yang belum terpetakan mutunya, hal tersebut juga disebabkan

oleh kendala terkait dengan sumberdaya manusia di satuan pendidikan,

keterbatasan sarana dan prasarana termasuk sistem jaringan terutama

sekolah-sekolah di wilayah pelosok, perubahan kebijakan di daerah, dan

lain sebagainya. Data total jumlah SMA di Jawa Barat antara baseline pada

rencana kerja (termasuk target kinerja) tahun 2018 dengan total SMA pada


sekolah, hal ini dapat disebabkan adanya kebijakan di daerah atau sekolah-

sekolah yang sudah tidak beroperasi khususnya sekolah swasta, dan lain

sebagainya.

7. IKK 1.6

“Persentase SMA yang Meningkat Indeks Efektifitasnya”




54







V. SNP : 6,66 < skor < 7,00

Pada tahun 2018, pengukuran peningkatan indeks efektifikas dilakukan

dengan cara melihat perbandingan capaian satuan pendidikan menuju SNP

tahun 2018 dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2017.




Tabel 3.6.

Capaian per Kategori di Provinsi Jawa Barat Jenjang SMA

Ketegori Tahun

2016 % 2017 % 2018 %

Menuju SNP 1 490 33.79 411 26.15 17 1.33

Menuju SNP 2 213 14.69 51 3.24 34 2.66

Menuju SNP 3 525 36.21 282 17.94 260 20.34

Menuju SNP 4 222 15.31 828 52.67 967 75.67

SNP


Jumlah persentase capaian sekolah menengah atas yang meningkat indeks

efektivitasnya untuk kategori sekolah yang menuju SNP 4 menunjukkan

kenaikan yang cukup signifikan dari 15,31 % pada tahun 2016, menjadi

52,67 % pada tahun 2017 dan 75,67 % pada tahun 2018 walaupun belum

memenuhi target indikator kinerja sebesar 80 %.

55






belum tercapainya target kinerja dengan selisih 0,33 % atau 4 sekolah, LPMP

Jawa Barat akan terus berupaya meningkatkan program supervisi terhadap

satuan pendidikan, meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan

dalam upaya peningkatan mutu, pemberdayaan TPMPD dan pengawas

sekolah dan lain sebagainya.

Adapun capaian setiap standar untuk jenjang sekolah menengah atas pada

tahun 2016-2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7.

Capaian 8 SNP Jenjang SMA Berdasarkan Hasil Raport Mutu Tahun 2016 – 2018

No Standar 2016 2017 2018


2 Standar Isi 4.74 4.33 5.43



5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3.35 3.68 3.08

6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 4.73 3.94 4.37



56

Grafik 3.16. Capaian 8 SNP Jenjang SMA Berdasarkan Hasil Raport Mutu

Tahun 2016 – 2018















57










8. IKSS 1.7

“Persentase SMK yang Telah Dipetakan Mutunya”

Pemetaan mutu satuan pendidikan jenjang SMK ini telah terlaksana melalui









100 %.





capaian 99,09%.

58


capaian 100%





Persentase SMK yang dipetakan mutu pendidikannya meningkat sebesar

25,57 % dari 68,07 % pada tahun 2017 menjadi 93,64 % pada tahun 2018

atau sejumlah 2.695 Sekolah dari total 2.878 Sekolah. (Data PMP

Dikdasmen Kemdikbud, 2018). Sedangkan apabila mengacu kepada target

kinerja LPMP Jawa Barat tahun 2018 sebesar 100 % maka ada 6,36 % atau

183 sekolah yang belum terpetakan mutunya, hal tersebut juga disebabkan

oleh kendala terkait dengan sumberdaya manusia di satuan pendidikan,

keterbatasan sarana dan prasarana termasuk sistem jaringan terutama

sekolah-sekolah di wilayah pelosok, perubahan kebijakan di daerah, dan

lain sebagainya. Data total jumlah SMK di Jawa Barat antara baseline pada

rencana kerja (termasuk target kinerja) tahun 2018 dengan total SMK pada


sekolah, hal ini dapat disebabkan adanya kebijakan di daerah atau sekolah-

sekolah yang sudah tidak beroperasi khususnya sekolah swasta, dan lain

sebagainya.

9. IKK 1.8

“Persentase SMK yang Meningkat Indeks Efektifitasnya”




59







V. SNP : 6,66 < skor < 7,00




Tabel 3.8. Capaian Per Kategori di ProvinsI Jawa Barat

Jenjang SMK

Ketegori Tahun

2016 % 2017 % 2018 %

Menuju SNP 1 1116 42.96 882 30.81 39 1.72

Menuju SNP 2 420 16.17 82 2.86 95 4.19

Menuju SNP 3 975 37.53 694 24.24 787 34.75

Menuju SNP 4 87 3.35 1205 42.09 1344 59.34

SNP


Jumlah persentase capaian sekolah menengah kejuruan yang meningkat


menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dari 3,35 % pada tahun 2016,

menjadi 42,09 % pada tahun 2017 dan 59,34 % pada tahun 2018 walaupun

belum memenuhi target indikator kinerja sebesar 70 %.



60




belum tercapainya target kinerja dengan selisih 16,66 % atau 378 sekolah,

LPMP Jawa Barat akan terus berupaya meningkatkan program supervisi

terhadap satuan pendidikan, meningkatkan koordinasi dengan Dinas

Pendidikan dalam upaya peningkatan mutu, pemberdayaan TPMPD dan

pengawas sekolah dan lain sebagainya.

Adapun capaian setiap standar untuk jenjang sekolah menengah kejuruan

pada tahun 2016-2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9.

Capaian 8 SNP Jenjang SMK Berdasarkan Hasil Raport Mutu Tahun 2016 – 2018

No Standar 2016 2017 2018


2 Standar Isi 4.73 4.12 5.45



5 Standar Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

2.78 2.92 2.70

6 Standar Sarana dan Prasarana

Pendidikan

3.67 2.85 2.88



61

Grafik 3.17. Capaian 8 SNP Jenjang SMK Berdasarkan Hasil Raport Mutu

Tahun 2016 – 2018















62










10. IKK 1.9

“Persentase SD yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam Pencapaian SNP”

Prosentase SD yang telah disupervisi dan fasilitasi dalam pencapaian SNP

diperoleh melalui tahapan proses pendampingan sekolah model dan

implementasi kurikulum 2013.

Pelaksanaan kegiatan melalui output satuan pendidikan difasilitasi

berdasarkan 8 SNP dengan sekolah model antara lain:

1. Bimbingan Teknis SPMI, bentuk kegiatannya adalah Workshop

Evaluasi Sekolah Model SPMI dengan target 810 orang, realisasi 810


2. Pendampingan Sekolah Model tahap 1 dengan target 1572 sekolah,

realisasi 1572 sekolah, capaian 100% dan Pendampingan Sekolah

Model Tahap 2 dengan target 1572 sekolah, realisasi 1572 sekolah,

capaian 100%. Dalam pelaksanaan kegiatannya, setiap sekolah model

didampingi oleh fasilitator daerah atau fasda yang telah diberi

pelatihan oleh LPMP Jawa Barat.

3. Monitoring dan Evaluasi, dengan target 262 Sekolah Model, realisasi

262 sekolah, capaian 100%. Hasil yang didapat dari kegiatan ini adalah

63

data capaian indikator keberhasilan implementasi SPMI di sekolah

model, progress pelaksanaan siklus SPMI di sekolah model serta

evaluasi tentang kualitas layanan pendampingan fasilitator daerah

pada saat pendampingan SPMI.

4. Bimbingan Teknis Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD)

dengan target 160 orang, realisasi 156 orang, capaian 98 %. Sasaran

dari kegiatan ini adalah unsur pejabat daerah, tokoh masyarakat serta

praktisi pendidikan di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa

Barat.

5. Diseminasi dan Seminar Hasil SPMI dengan target 30 orang , realisasi

30 orang, capaian 100%. Hasil dari kegiatan ini adalah

tersosialisasikannya evaluasi hasil pendampingan sekolah model SPMI

tahun 2018 dan terdiseminasikannya pengalaman terbaik

implementasi SPMI di sekolah model.

Jumlah sekolah dasar yang telah disupervisi melalui program

pendampingan sekolah model maupun monitoring sekolah model dalam

pencapaian standar nasional pendidikan telah tercapai 100% (1572 SD) di

27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Strategi yang dilakukan oleh LPMP Jawa Barat dalam supervisi yaitu melalui

kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh Fasilitator Daerah yang

pada umumnya terdiri dari para Pengawas Pembina di sekolah-sekolah

model. Pada kegiatan pendampingan ini, setiap tim penjaminan mutu

pendidikan sekolah (TPMPS) baik dari sekolah model maupun sekolah

imbas yang dibentuk sesuai dengan Permendikbud No. 28 Tahun 2016

tentang SPMP Dikdasmen, mendapatkan pendampingan mengenai

mekanisme pelaksanaan siklus SPMI mulai dari tahap pemetaan mutu,

perencanaan peningkatan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu,

64

monitoring dan evaluasi, serta penetapan strategi berdasarkan hasil

monitoring dan evaluasi. Masing-masing tahapan tersebut menghasilkan

produk (output) dalam bentuk: Peta Mutu Sekolah (dokumen EDS dan

analisisnya) untuk pemetaan mutu; Renstra sekolah, RKS/RKAS untuk

perencanaan peningkatan mutu; Laporan Kegiatan/dokumen pelaksanaan

kegiatan untuk pemenuhan mutu; Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

untuk tahapan monitoring dan evaluasi; serta dokumen analisis

ketercapaian dan penetapan rencana peningkatan mutu selanjutnya. Pada

kegiatan pendampingan sekolah model, LPMP Jawa Barat juga

menambahkan program inovasi berupa penulisan best practices dari setiap

TPMPS terkait dengan pelaksanaan SPMI di sekolah masing-masing dan

melakukan penilaian terhadap best pratices tersebut untuk dipilih yang

terbaik dari setiap kabupaten/kota dan sampai dengan tingkat provinsi

untuk kemudian di seminarkan.

Supervisi lainnnya yang dilakukan oleh LPMP Jawa Barat dalam fasilitas

pencapaian SNP terhadap sekolah model dan sekolah imbas yaitu dengan

menugaskan petugas-petugas penjaminan mutu untuk memantau

pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh Fasda SPMI (Pengawas

Sekolah) sekaligus melaporkan data ketercapaiannya melalui aplikasi SP3K

yang dientry oleh setiap petugas LPMP Jabar. Selain itu bentuk supervisi

juga dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi dimana setiap

petugas dari LPMP melihat outcome/dampak/manfaat dari kegiatan

pendampingan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

65

Gambar 3.3. Dokumentasi Pendampingan Sekolah Model

Sedangkan fasilitasi pencapaian SNP melalui Implementasi kurikulum 2013

jenjang SD dilakukan secara bertahap, dimulai pada tahun 2015 sebagai

tahap rintisan dengan sekolah sasaran sejumlah 6% pada kelas 1 dan kelas

4. Kemudian tahun 2016 pelaksana implementasi kurikulum 2013 sebanyak

19%. Pada tahun 2017 jumlah sekolah sasaran kurikulum 2013 bertambah

35% menjadi 60% pada kelas 1 dan 4, dan pada tahun 2018 memasuki

tahap implementasi lanjutan dengan tambahan sekolah sasaran sejumlah

40%, sehingga pada tahun 2018/2019 diharapkan seluruh satuan

pendidikan di Jawa Bara sudah mengimplementasikan kurikulum 2013

sebanyak 100%. Pada tahun 2018, sekolah yang dibimtek dan didampingi

dalam implementasi kurikulum 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Jumlah Sekolah yang Dibimtek dan

Didampingi dalam Implementasi Kurikulum 2013 tahun 2015 s.d. 2018

No. Jenjang 2015 2016 2017 2018 (Pendampingan)

Jumlah Keseluruhan

1. SD 512 5.000 7.142 7.599 20.253 2. SMP 244 920 1.700 2.367 5.231 3. SMA 355 213 422 596 1.586 4. SMK 444 635 828 1.308 3.215 Jumlah 1.555 6.768 10.092 11.870 30.285

66

Grafik 3.18. Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013

Pelaksanaan kegiatan melalui output satuan pendidikan yang

melaksanakan kurikulum antara lain:

1. Rapat Koordinasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), peserta yang

diundang sebanyak 163 orang sedangkan yang hadir sebesar 155

orang (95,09%). Unsur yang hadir dalam kegiatan ini adalah Tim

Asistensi PPK Provinsi, Unsur pejabat struktural Dinas Pendidikan

Provinsi dan Kab./Kota, dan Koordinator Pengawas setiap jenjang

pendidikan (SD, SMP, dan SMA/SMK). Hasil dari kegiatan adalah

Rencana tindak lanjut implementasi penguatan pendidikan karakter di

setiap kab./kota.

2. Rapat koordinasi awal Kurikulum 2013 tahun 2018, unsur peserta

adalah pejabat struktural Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab./Kota.

Peserta yang hadir sebanyak 100% (178 orang). Hasil dari kegiatan ini

512

5000

71427599

244920

1700 2367

355 213 422 596444 635828 1308

2015 2016 2017 2018

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013

SD SMP SMA SMK

67

adalah : 1) Data nama instruktur kabupaten/kota tahun 2018 yang

akan mengikuti Bimtek Penyegaran tahun 2018; 2) Data sekolah Induk

klaster penerima bantuan pemerintah pendampingan kurikulum

2013, 3) Jadwal kegiatan Pendampingan Kurikulum 2013 tahun 2018.

3. Penyegaran Instruktur Kurikulum 2013 tahun 2018 Tingkat

Kabupaten/Kota jenjang SD, target peserta 3.078 orang, sedangkan

realisasi 2.999, capaian 97%. Hasil dari kegiatan bimtek penyegaran

instruktur kurikuluam 2013 tingkat kabupaten/kota adalah

tersedianya instruktur kurikulum 2013 tingkat kabupaten/kota yang

mampu mengintegrasikan materi kurikulum 2013 dengan penguatan

pendidikan karakter dan literasi, dan mampu melaksanakan

pendampingan kurikulum 2013 di sekolah sasaran.

4. Asistensi dana bantuan pemerintah pendampingan Kurikulum 2013

jenjang SD, target sekolah induk klaster jenjang SD sebanyak 755

sekolah induk kluster dari 7599 sekolah yang implementasi kurikulum

2013 dengan peserta 2 orang per sekolah menjadi 1.510 peserta.

Realisasi peserta sebanyak 1.510 orang, capaian 100%. Kegiatan ini

memfasilitasi sekolah untuk membuat rencana anggaran biaya (RAB)

pelaksanaan pendampingan implementasi kurikulum 2013 serta

penandatangan kesepahaman kerja (MoU) antara Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) LPMP Jawa Barat dengan kepala sekolah induk

klaster.

5. Pendampingan Kurikulum 2013 di sekolah induk klaster jenjang SD,

target 298 petugas LPMP, realisasi 298 orang petugas, capaian 100%,

dengan jumlah guru yang didampingi sebanyak 16.735 orang.

Adapaun dampak yang dirasakan dari kegiatan pendampingan ini adalah

meningkatnya kompetensi guru dalam implementasi kurikulum dalam

praktek pembelajaran dan pembuatan administrasi pembelajaran.

68

Adapun evaluasinya berdasarkan laporan pengamatan langsung oleh

Instruktur Kabupaten/ Kota yang melakukan pendampingan langsung ke

kelas dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pengamatan Praktek Pembelajaran jenjang SD sebagai berikut:

Grafik 3.19. Aspek Kegiatan Pembelajaran Jenjang SD

Berdasarkan grafik diatas, dari jumlah 16.735 guru yang didampingi,

prosentase guru yang melakukan aspek-aspek dalam pendahuluan

sebesar 88,28%, guru yang melakukan aspek-aspek pada kegiatan inti

sebesar 86,15%, guru yang melakukan aspek-aspek pada penilaian

sebesar 86%, dan guru yang melakukan aspek-aspek pada kegiatan

penutup pembelajaran sebesar 86,21%.

88,28% 86,51% 86,64% 86,22%

11

,72

%

13

,49

%

13

,36

%

13

,78

%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Pendahuluan Kegiatan Inti Penilaian Penutup

Aspek Kegiatan Pembelajaran Jenjang SD

SD Ya SD Tidak

69

Hasil telaah RPP jenjang SD sebagai berikut:

Grafik 3.20. Aspek Kegiatan Telaah RPP Jenjang SD

Berdasarkan grafik di atas, dari jumlah 16.735 guru yang didampingi,

dalam menyusun RPP sebesar 96,05% guru menuliskan identitas

sekolah, sebesar 93,27% guru menuliskan kompetensi inti, sebesar

91,73% guru merumuskan tujuan, sebesar 87,21% guru merumuskan

kompetensi dasar, sebesar 85,5% guru merumuskan indikator, sebesar

88% guru menuliskan materi pembelajaran, sebsar 89% guru

mencantumkan aspek-aspek yang harus ada dalam kegiatan

pendahuluan, sebesar 91,96% guru mencantumkan aspek-aspek yang

harus ada dalam kegiatan inti, sebesar 89,78% guru mencantumkan

aspek-aspek yang harus ada dalam kegiatan penutup, sebesar 88,27%

guru mencantumkan aspek-aspek penilaian, dan 90,30% guru

mencantumkan media/alat, bahan dan sumber belajar.

96

,05

%

93

,27

%

91

,73

%

87

,21

%

85

,51

%

88

,49

%

89

,10

%

91

,96

%

89

,78

%

88

,27

%

90

,30

%

3,9

5%

6,7

3%

8,2

7%

12

,79

%

14

,49

%

11

,51

%

10

,90

%

8,0

4%

10

,22

%

11

,73

%

9,7

0%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Aspek Kegiatan Telaah RPP Jenjang SD SD Ya SD Tidak

70

6. Sosialisasi Implementasi Kurikulum 2013 untuk seluruh jenjang

pendidikan SD dan SMP berupa program Pendidikan Penguatan

Karakter (PPK) dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Workshop Persiapan Program Penguatan Pendidikan Karakter,

dengan target peserta 40 orang peserta, realisasi 40 orang peserta,

capaian 100%. Hasil dicapai adalah desain induk program PPK tahun

2019, Instrumen Training Needs Analysis (TNA), dan instrumen

evaluasi PPK (bagi sekolah piloting PPK)

b. Training Needs Analysis (TNA), dilaksanakan di 72 sekolah (jenjang

SD dan SMP) dengan jumlah petugas 54 orang, dan jumlah sasaran

responden sebanyak 414 orang (terdiri dari tim asistensi PPK

Kab./Kota, kepala sekolah, guru, dan komite sekolah).

Berdasarkanhasil analisis kebutuhan dari kedua jenjang SD dan SMP

yang dikunjungi, maka untuk sekolah-sekolah di Jawa Barat,

umumnya membutuhkan program-program penguatan karakter

(PPK), antara lain:

1) Sosialisasi dan pendampingan Program Jabar Masagi

2) Pelatihan bagi Pengawas/ Kepsek/ Guru mengenai pembiasaan

dalam menumbuhkan karakter (PPK) Jabar Masagi

3) Pendampingan dalam mengimplementasikan PPK Jabar Masagi

di setiap sekolah

4) Pendampingan dalam mengembangkan budaya daerah (Sunda)

5) Pelibatan orang tua dan masyarakat dalam setiap program

sekolah

6) Kerjasama dengan kementerian agama untuk membina akhlaq

siswa

c. Evaluasi Program PPK, dilaksanakan di 15 SD dan 38 SMP piloting

program PPK pada 20 kabupaten/kota se-Jawa Barat, dengan

petugas evaluasi sejumlah 106 orang, peserta sejumlah 454

71

peserta (terdiri dari unsur Tim Asistensi PPK kab./kota, Pengawas

sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, komite sekolah/orangtua

siswa, dan tenaga kependidikan).

Hasil Evaluasi PPK jenjang SD dan SMP sebagai berikut:

1) Secara umum PPK sudah sangat istimewa dan menjadi budaya

sekolah;

2) Tim assistensi dan pengawas pembina belum terlihat

perannya, hasil wawancara hanya menunjukkan opini terhadap

setiap pertanyaan dalam instrumen, belum sampai pada real

activity yang sudah dikerjakan oleh tim assistensi dan

pengawas pembina. Disamping itu hasil wawancara

menggambarkan bahwa lingkungan sangat potensial untuk

mendukung program PPK tetapi hal ini belum dimanfaatkan

secara maksimal; dan

3) Konfirmasi jawaban responden berdasarkan hasil observasi

lingkungan menunjukkan bahwa pada dasarnya sekolah sudah

menjalankan program PPK dengan baik.

d. Pelaporan Dana Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum

2013 jenjang SD, target sekolah induk klaster jenjang SD sebanyak

755 sekolah dengan peserta 2 orang per sekolah menjadi 1.510

peserta. Realisasi sebanyak 1.510 orang, capaian 100%. Kegiatan ini

menghasilkan laporan penggunaan dana bantuan pemerintah

pendampingan kurikulum setiap sekolah induk klaster

pendampingan.

72

Gambar 3.4. Dokumentasi Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013

11. IKK 1.10

“Persentase SMP yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi Dalam Pencapaian SNP

Jumlah sekolah menengah pertama yang telah disupervisi melalui program


pencapaian standar nasional pendidikan telah tercapai 100% (792 SMP) di










73


























berdasarkan 8 SNP antara lain:

74




2. Pendampingan Sekolah Model Tahap 1 dengan target 684 sekolah,

realisasi 684 sekolah, capaian 100% dan Pendampingan Sekolah Model

Tahap 2 dengan target 684 sekolah, realisasi 684 sekolah, capaian

100%. Dalam pelaksanaan kegiatannya, setiap sekolah model



3. Monitoring dan Evaluasi, dengan target 116 Sekolah Model, realisasi

116 sekolah, capaian 100%. Hasil yang didapat dari kegiatan ini adalah

data capaian indikator keberhasilan implementasi SPMI di sekolah

model, progress pelaksanaan siklus SPMI di sekolah model serta

evaluasi tentang kualitas layanan pendampingan fasilitator daerah

pada saat pendampingan SPMI.

4. Bimbingan Teknis Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah ( TPMPD

) dengan target 160 orang, realisasi 156 orang, capaian 98 %. Sasaran

dari kegiatan ini adalah unsur pejabat daerah, tokoh masyarakat, serta

praktisi dunia pendidikan di masing-masing kabupaten/kota di

Provinsi Jawa Barat.

5. Diseminasi dan Seminar Hasil SPMI dengan target 27 orang , realisasi

27 Orang, capaian 100%. Hasil dari kegiatan ini adalah

tersosialisasikannya evaluasi hasil pendampingan sekolah model SPMI

tahun 2018 dan terdiseminasikannya pengalaman terbaik

implementasi SPMI di sekolah model.

75

Gambar 3.5. Dokumentasi Bimbingan Teknis SPMI (Sekolah Model)

Sedangkan fasilitasi SNP melalui Implementasi kurikulum 2013 jenjang SMP

dilakukan secara bertahap, dimulai pada tahun 2015 sebagai tahap rintisan

dengan sekolah sasaran yang berlanjut hingga tahun 2018.

Sasaran sekolah Jenjang SMP adalah Guru Kelas VII dengan 10 Mata

pelajaran, sejumlah 2.356 SMP yang ada di Jawa Barat.

Untuk mendukung ketercapaian indikator kinerja tersebut, LPMP Jawa

Barat melakukan fasilitasi dan supervisi kepada satuan pendidikan melalui

output satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum dan satuan

pendidikan difasilitasi berdasarkan 8 SNP, dengan komponen kegeiatan

sebagai berikut:


Kabupaten/Kota jenjang SMP, target peserta 3.270 orang, sedangkan

realisasi 3.222 orang, capaian 98,53%. Hasil dari kegiatan bimtek

penyegaran instruktur kurikuluam 2013 tingkat kabupaten/kota

adalah tersedianya instruktur kurikulum 2013 tingkat kabupaten/kota

yang mampu mengintegrasikan materi kurikulum 2013 dengan

76

penguatan pendidikan karakter dan literasi, dan mampu

melaksanakan pendampingan kurikulum 2013 di sekolah sasaran.


jenjang SMP diberikan ke 327 sekolah induk kluster dari 2367 sekolah

yang implementasi kurikulum 2013 dengan peserta 2 orang per

sekolah menjadi 654 peserta. Realisasi sebanyak 654 orang, capaian

100%. Kegiatan ini memfasilitasi sekolah untuk membuat rencana

anggaran biaya (RAB) pelaksanaan pendampingan implementasi

kurikulum 2013 serta penandatangan kesepahaman kerja (MoU)

antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LPMP Jawa Barat dengan

kepala sekolah induk klaster.

3. Pendampingan Kurikulum 2013 di sekolah induk klaster jenjang SMP,

target 149 petugas LPMP, realisasi 149 orang petugas, capaian 100%,,


Adapun dampak yang dirasakan dari kegiatan pendampingan ini adalah






77

Hasil Pengamatan Praktek Pembelajaran jenjang SMP sebagai berikut:

Grafik 3.21. Aspek Kegiatan Pembelajaran Jenjang SMP





sebesar 83,36%, dan guru yang melakukan aspek-aspek pada kegiatan


84,53% 81,73% 83,36% 82,77%

15

,47

%

18

,27

%

16

,64

%

17

,23

%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%


Aspek Kegiatan Pembelajaran Jenjang SMP

SMP Ya SMP Tidak

78

Hasil telaah RPP jenjang SMP sebagai berikut:

Grafik 3.22. Aspek Kegiatan Telaah RPP Jenjang SMP





kompetensi dasar, sebesar 70,54% guru merumuskan indikator,

sebesar 90% guru menuliskan materi pembelajaran, sebsar 88% guru

mencantumkan aspek-aspek yang harus ada dalam kegiatan


harus ada dalam kegiatan inti, sebesar 91,38% guru mencantumkan

aspek-aspek yang harus ada dalam kegiatan penutup , sebesar 89,34%



97

,60

%

94

,70

%

90

,73

% 71

,53

%

70

,54

%

90

,46

%

88

,86

%

94

,52

%

91

,38

%

89

,34

%

91

,45

%

2,4

0%

5,3

0%

9,2

7%

28

,47

%

29

,46

% 9,5

4%

11

,14

%

5,4

8%

8,6

2%

10

,66

%

8,5

5%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Aspek Kegiatan Telaah RPP Jenjang SMP

SMP Ya SMP Tidak

79

4. Pelaporan Dana Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013

jenjang SMP, target sekolah induk klaster jenjang SMP sebanyak 327

sekolah dengan peserta 2 orang per sekolah menjadi 654 peserta.

Realisasi sebanyak 654 orang, capaian 100%. Kegiatan ini


pendampingan kurikulum setiap sekolah induk klaster pendampingan.

12. IKK 1.11

Persentase SMA yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam Pencapaian SNP Jumlah sekolah menengah atas yang telah disupervisi melalui program


pencapaian standar nasional pendidikan telah tercapai 100% (184 SMK)

dasar) di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
















80




















1. Bimbingan Teknis SPMI, bentuk kegiatannya adalah Workshop Evaluasi

Sekolah Model SPMI dengan target 81 orang, realisasi 81 orang,

capaian 100%.







81

3. Monitoring dan Evaluasi, dengan target 31 Sekolah Model, realisasi 31

sekolah, capaian 100%. Hasil yang didapat dari kegiatan ini adalah data

capaian indikator keberhasilan implementasi SPMI di sekolah model,

progress pelaksanaan siklus SPMI di sekolah model serta evaluasi

tentang kualitas layanan pendampingan fasilitator daerah pada saat

pendampingan SPMI.

4. Bimbingan Teknis Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah ( TPMPD )



praktisi dunia usaha dan dunia industri di masing-masing

kabupaten/kota dan Cabang Dinas Wilayah di Provinsi Jawa Barat.

5. Diseminasi dan Seminar Hasil SPMI dengan target 21 , Realisasi 21

Orang, capaian 100%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersosialisasikannya

evaluasi hasil pendampingan sekolah model SPMI tahun 2018 dan

terdiseminasikannya pengalaman terbaik implementasi SPMI di

sekolah model.

Sedangkan fasilitasi SNP melalui Implementasi kurikulum 2013 jenjang SMA



Sasaran sekolah Jenjang SMA adalah Guru Kelas X dengan 15 Mata

pelajaran, sejumlah 605 SMA yang ada di Jawa Barat.




pendidikan difasilitasi berdasarkan 8 SNP, dengan komponen kegeiatan

sebagai berikut:

82


Kabupaten/Kota jenjang SMA, target peserta 1.425 orang, sedangkan








jenjang SMA, target sekolah induk klaster jenjang SMA sebanyak 95

sekolah induk klister dari 596 sekolah yang implementasi kurikulum

2013 dengan peserta 2 orang per sekolah menjadi 190 peserta.

Realisasi sebanyak 190 orang, capaian 100%. Kegiatan ini memfasilitasi

sekolah untuk membuat rencana anggaran biaya (RAB) pelaksanaan

pendampingan implementasi kurikulum 2013 serta penandatangan

kesepahaman kerja (MoU) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

LPMP Jawa Barat dengan kepala sekolah induk klaster.

3. Pendampingan Kurikulum 2013 di sekolah induk klaster jenjang SMA,









83

Hasil Pengamatan Praktek Pembelajaran jenjang SMA sebagai berikut:

Grafik 3.23. Aspek Kegiatan Pembelajaran Jenjang SMA







86,17% 83,67% 85,92% 84,53%

13

,83

%

16

,33

%

14

,08

%

15

,47

%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%


Aspek Kegiatan Pembelajaran Jenjang SMA

SMA Ya SMA Tidak

84

Hasil telaah RPP jenjang SMA sebagai berikut:

Grafik 3.24. Aspek Kegiatan Telaah RPP Jenjang SMA






sebesar 87,26% guru menuliskan materi pembelajaran, sebsar 89,38%

guru mencantumkan aspek-aspek yang harus ada dalam kegiatan


harus ada dalam kegiatan inti, sebesar 90.74% guru mencantumkan

aspek-aspek yang harus ada dalam kegiatan penutup, sebesar 88,90%


mencantumkan media/alat, bahan dan sumber belajar


jenjang SMA, target sekolah induk klaster jenjang SMA sebanyak 95


97

,36

%

93

,22

%

89

,54

%

74

,38

%

72

,83

%

87

,26

%

89

,38

%

93

,64

%

90

,74

%

88

,90

%

90

,90

%

2,6

4%

6,7

8%

10

,46

%

25

,62

%

27

,17

%

12

,74

%

10

,62

%

6,3

6%

9,2

6%

11

,10

%

9,1

0%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Aspek Kegiatan Telaah RPP Jenjang SMA SMA Ya SMA Tidak

85




13. IKK 1.12

“Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

Jumlah sekolah menengah kejuruan yang telah disupervisi melalui program


pencapaian standar nasional pendidikan telah tercapai 100% (186 SMK) di




















86


























3. Monitoring dan Evaluasi, dengan target 31 Sekolah Model, realisasi 31

sekolah, capaian 100%. Hasil yang didapat dari kegiatan ini adalah data

capaian indikator keberhasilan implementasi SPMI di sekolah model,

progress pelaksanaan siklus SPMI di sekolah model serta evaluasi

87

tentang kualitas layanan pendampingan fasilitator daerah pada saat

pendampingan SPMI.

4. Bimbingan Teknis Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD)



praktisi dunia usaha dan dunia industri di masing-masing

kabupaten/kota dan Cabang Dinas Wilayah di Provinsi Jawa Barat.

5. Diseminasi dan Seminar Hasil SPMI dengan target 21 , Realisasi 21

Orang, capaian 100%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersosialisasikannya

evaluasi hasil pendampingan sekolah model SPMI tahun 2018 dan

terdiseminasikannya pengalaman terbaik implementasi SPMI di

sekolah model.

6. Diseminasi Pemetaan Mutu dengan target 27 orang, Realisasi 27 orang,

capaian 100%. Hasil dari kegiatan ini adalah ter-sosialisasikannya hasil

penyusunan analisis peta mutu dan rekomendasi peningkatan mutu

pendidikan tahun 2018.

Sedangkan fasilitasi SNP melalui Implementasi kurikulum 2013 jenjang SMK



Sasaran sekolah Jenjang SMK adalah Guru Kelas X dengan 11 Mata

pelajaran, sejumlah 1.309 SMK yang ada di Jawa Barat.




pendidikan difasilitasi berdasarkan 8 SNP, dengan komponen kegiatan

sebagai berikut:

88


Kabupaten/Kota jenjang SMK, target peserta 1.991 orang, sedangkan








jenjang SMK, target sekolah induk klaster jenjang SMK sebanyak 180

sekolah induk klister dari 1308 sekolah yang implementasi kurikulum

2013 dengan peserta 2 orang per sekolah menjadi 360 peserta.

Realisasi sebanyak 360 orang, capaian 100%. Kegiatan ini memfasilitasi

sekolah untuk membuat rencana anggaran biaya (RAB) pelaksanaan

pendampingan implementasi kurikulum 2013 serta penandatangan

kesepahaman kerja (MoU) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

LPMP Jawa Barat dengan kepala sekolah induk klaster.

3. Pendampingan Kurikulum 2013 di sekolah induk klaster jenjang SMK,





praktek pembelajaran dan pembuatan administrasi pembelajaran. Adapun

evaluasinya berdasarkan laporan pengamatan langsung oleh Instruktur

Kabupaten/ Kota yang melakukan pendampingan langsung ke kelas

dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pengamatan Praktek Pembelajaran jenjang SMK sebagai berikut:

89

Grafik 3.25. Aspek Kegiatan Pembelajaran Jenjang SMK







86,99% 85,02% 86,95% 86,14%

13

,01

%

14

,98

%

13

,05

%

13

,86

%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%


Aspek Kegiatan Pembelajaran Jenjang SMK

SMK Ya SMK Tidak

90

Hasil telaah RPP jenjang SMK sebagai berikut:

Grafik 3.26. Aspek Kegiatan Telaah RPP Jenjang SMK






sebesar 88,91% guru menuliskan materi pembelajaran, sebsar 88,59%

guru mencantumkan aspek-aspek yang harus ada dalam kegiatan


harus ada dalam kegiatan inti, sebesar 90.14% guru mencantumkan

aspek-aspek yang harus ada dalam kegiatan penutup , sebesar 85,49%



95

,59

%

89

,68

%

88

,53

%

73

,52

%

73

,29

%

88

,91

%

88

,59

%

91

,97

%

90

,14

%

85

,49

%

90

,30

%

4,4

1%

10

,32

%

11

,47

%

26

,48

%

26

,71

%

11

,09

%

11

,41

%

8,0

3%

9,8

6%

14

,51

%

9,7

0%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Aspek Kegiatan Telaah RPP Jenjang SMK SMK Ya SMK Tidak

91


jenjang SMK, target sekolah induk klaster jenjang SMK sebanyak 180





Gambar 3.6. Dokumentasi Asistensi Bantuan Pemerintah

14. IKK 1.13

“Data Pendidikan Handal, Akurat dan Terbarukan”

Untuk memunculkan data pendidikan handal, akurat dan terbarukan, maka

LPMP Jawa Barat melakukan Workshop Penyusunan Profil Mutu dengan

mengundang perwakilan Operator Dapodik Kab/Kota/Provinsi dan staf

LPMP Jawa Barat. Tujuan salah satu dari kegiatan ini untuk mengetahui data

pendidikan yang sudah terbarukan atau uptodate meliputi data Satuan

Pendidikan, data Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Data Peserta Didik,

dan Verval NUPTK. Untuk mengukur tingkat keterbaruan dari data-data

92

tersebut di perlukan data pembanding atau kondisi data di tahun

sebelumnya (tahun 2017). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

a. Data Satuan Pendidikan

Secara umum jumlah data Satuan Pendidikan di Jawa Barat dari tahun

2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan kurang lebih 94 sekolah

atau 0,3% dari total data sekolah di tahun 2017 seperti diperlihatkan

pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.11. Perbandingan Jumlah Data Sekolah Tahun 2017 dan Tahun 2018

Tahun Jenjang Jumlah

SD SMP SMA SMK SLB

2017 19.650 5.282 1.623 2.927 380 29.862

2018 19.670 5.313 1.641 2.949 383 29.956

Selisih 20 31 18 22 3 94

Dari tabel diatas terlihat bahwa kenaikan jumlah sekolah paling

banyak ada pada jenjang SMP yaitu sebanyak 31 sekolah, kemudian

diikuti oleh jenjang SMK, SD, SMA dan SLB. Jika di lihat dari status

sekolah, perbedaan data di tahun 2017 dan tahun 2018, diperlihatkan

pada grafik berikut ini.

Grafik 3.27. Perbandingan Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta

Pada Tahun 2017 dan 2018

93

Seperti pada gambar di atas terlihat bahwa jumlah sekolah Negeri

pada tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan, sedangkan pada

sekolah swasta terjadi sebaliknya. Penurunan jumlah sekolah Negeri

kemungkinan disebabkan banyaknya sekolah yang mengalami merger

atau penonaktifan.

Untuk melihat keterbaruan data Satuan Pendidikan lainnya seperti

data penerapan Kurikulum, dan data Akreditasi dapat dijelaskan

sebagai berikut :

1) Data Penerapan Kurikulum di Tingkat Satuan Pendidikan

Penerapan Kurikulum di tingkat Satuan Pendidikan yang tadinya

menggunakan KTSP menjadi Kurikulum 2013 mengalami

peningkatan yang cukup signifikan. Ini sejalan dengan kebijakan

pemerintah, yang mengharuskan semua Satuan Pendidikan di

Tahun 2019 menggunakan Kurikulum 2013. Peningkatan tersebut

dapat diperlihatkan pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.28. Penerapan Kurikulum di Satuan Pendidikan

Pada Tahun 2017 dan 2018

94

2) Data Akreditasi

Dilihat dari hasil Akreditasi di tahun 2017 dan 2018 terdapat

kenaikan pada akreditasi dengan kriteria A, yaitu sebanyak 2.067

atau kurang lebih 25%, hal ini secara otomatis menurunkan jumlah

Satuan Pendidikan yang memiliki akreditasi dengan kriteria B dan

C. Namun hal sebaliknya terjadi pada Satuan Pendidikan yang

belum terakreditasi yang mengalami penurunan dari tahun 2017 ke

2018.

Grafik 3.29.

Data Akreditasi Tahun 2017 dan 2018

b. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Data Pendidik dan Tenaga Pendidikan di Jawa Barat tahun 2018

secara garis besar di perlihatkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.12. Data Pendidik dan Tenaga Pendidikan di Jawa Barat

No Kab/Kota Tenaga

Kependidikan Tenaga

Pendidik Jumlah

1 Kab. Bandung 4.192 27.300 31.492

2 Kab. Bandung Barat 2.109 13.540 15.649

3 Kab. Bekasi 3.617 24.752 28.369

4 Kab. Bogor 4.632 37.796 42.428

2017 2018

A 8.254 10.321

B 15.902 14.219

C 950 572

Belum 4.756 4.844

Tidak 0 0

02.0004.0006.0008.000

10.00012.00014.00016.00018.000

A

B

C

Belum

Tidak

95

No Kab/Kota Tenaga

Kependidikan Tenaga

Pendidik Jumlah

5 Kab. Ciamis 1.434 11.939 13.373

6 Kab. Cianjur 2.532 21.604 24.136

7 Kab. Cirebon 2.759 17.992 20.751

8 Kab. Garut 3.060 24.914 27.974

9 Kab. Indramayu 2.600 15.597 18.197

10 Kab. Karawang 2.003 17.128 19.131

11 Kab. Kuningan 2.148 11.771 13.919

12 Kab. Majalengka 1.456 11.679 13.135

13 Kab. Pangandaran 699 4.480 5.179

14 Kab. Purwakarta 1.716 8.674 10.390

15 Kab. Subang 1.996 15.003 16.999

16 Kab. Sukabumi 2.233 18.030 20.263

17 Kab. Sumedang 2.131 12.332 14.463

18 Kab. Tasikmalaya 1.966 17.292 19.258

19 Kota Bandung 4.870 24.485 29.355

20 Kota Banjar 384 2.315 2.699

21 Kota Bekasi 3.689 22.272 25.961

22 Kota Bogor 1.834 10.240 12.074

23 Kota Cimahi 1.012 4.733 5.745

24 Kota Cirebon 1.091 4.666 5.757

25 Kota Depok 1.612 13.037 14.649

26 Kota Sukabumi 844 3.808 4.652

27 Kota Tasikmalaya 923 7.263 8.186

Jumlah 59.542 404.642 464.184

Tenaga Kependidikan di Jawa Barat pada tahun 2018 berjumlah

464.184 orang, dengan rincian Tenaga Pendidik sejumlah 404.642

orang dan Tenaga Kependidikan lainnya berjumlah 59.542 orang.

Jika dilihat dari status kepegawaian, data Tenaga Pendidik tahun 2017

dan tahun 2018 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

96

Grafik 3.30 Data Guru Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan di Tahun 2017

Grafik 3.31 Data Guru Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan di Tahun 2018

Jika dilihat pada kedua grafik diatas, Pendidik dengan kualifikasi S1

mengalami peningkatan di tahun 2018 sebanyak 0,18%, sedangkan

kualifikasi S2 meningkat sebanyak 0,04%. Sehingga 97,59% tenaga

Pendidik di Jawa Barat telah memiliki kualifikasi pendidikan D4/S1

atau lebih.

97

c. Data Peserta Didik

Peserta didik di Jawa Barat pada tahun 2018 secara total mengalami

kenaikan sebesar 0,65% dibandingkan dengan tahun 2017. Jumlah

kenaikan tersebut terlihat jelas pada posisi peserta didik di kelas I SD.

Tabel 3.13. Rekap Data Peserta Didik Tahun 2017 dan

Tahun 2018 di Jawa Barat

Kelas Tahun 2017 Tahun 2018

I 761.143 765.276

II 750.232 752.459

III 745.618 747.495

IV 748.798 743.727

V 765.374 748.310

VI 731.481 754.093

VII 596.261 599.713

VIII 609.028 596.001

IX 582.736 585.440

X 631.766 625.776

XI 592.241 623.479

XII 524.237 550.101

Jumlah 8.038.915 8.091.870

Memperhatikan tabel diatas, dapat dilihat bahwa ada penurunan

jumlah peserta didik di tahun 2017 ke tahun 2018 mulai kelas I sampai

dengan kelas XII. Contoh : di tahun 2017 jumlah peserta didik di kelas

I berjumlah 761.143, namun di tahun 2018 ketika peserta didik naik

ke kelas II jumlahnya berubah (berkurang) menjadi 751.459 dan

seterusnya. Hal ini kemungkinan terjadi karena beberapa hal seperti

adanya peserta didik yang tidak naik kelas atau dropout.

98

Grafik 3.32. Data Peserta Didik Tahun 2017 dan

Tahun 2018 di Jawa Barat

d. Data Approval NUPTK

Approval pengajuan NUPTK pada tahun 2017 dan tahun 2018

diperlihatkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.14. Approval Pengajuan NUPTK Tahun 2017 dan Tahun 2018

Jenjang 2017 2018 Proses Approval NUPTK

2017 - 2018

SD 3.423 234 3.189

SMP 2.516 212 2.304

SMA 1.185 112 1.073

SMK 3.497 184 3.313

SLB 331 92 239

Jumlah 10.952 834 10.118

Dari total pengajuan NUPTK pada tahun 2017 sebanyak 10.952 ajuan,

telah dilakukan approval oleh LPMP Jawa Barat sebanyak 10.118 ajuan

atau 92,4%. Ada beberapa hal yang menyebabkan masih adanya

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Tahun 2017 761.1 750.2 745.6 748.7 765.3 731.4 596.2 609.0 582.7 631.7 592.2 524.2

Tahun 2018 765.2 752.4 747.4 743.7 748.3 754.0 599.7 596.0 585.4 625.7 623.4 550.1

76

1.1

43

75

0.2

32

74

5.6

18

74

8.7

98

76

5.3

74

73

1.4

81

59

6.2

61

60

9.0

28

58

2.7

36

63

1.7

66

59

2.2

41

52

4.2

37

76

5.2

76

75

2.4

59

74

7.4

95

74

3.7

27

74

8.3

10

75

4.0

93 59

9.7

13

59

6.0

01

58

5.4

40

62

5.7

76

62

3.4

79

55

0.1

01

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

99

pengajuan yang belum di approval oleh LPMP sampai akhir tahun

2018, diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Adanya pengajuan baru di akhir tahun 2018

2) Pengajuan yang pernah di tolak untuk perbaikan data di awal

tahun 2018, telah melakukan pengiriman ulang kekurangan berkas

di akhir tahun 2018.

Dari penjelasan data-data di atas dapat diambil kesimpulan :

1) Pendataan Satuan Pendidikan secara kualitas data telah

mengalami kenaikan yang cukup signifikan, seperti terlihat pada

data status penerapan Kurikulum sudah 100% di update menjadi

berstatus Kurikulum 2013.

2) Jika dilihat dari kualifikasi akademik di tahun 2018, sebanyak

97,19% guru di Jawa Barat telah memiliki kualifikasi >= D4/S1

3) Approval NUPTK mencapai 92,4% yang dilakukan sejak akhir 2017

sampai dengan akhir tahun 2018.

15. IKK 1.14

“Nilai SAKIP LPMP Jawa Barat minimal 78”

Berangkat dari nilai SAKIP LPMP Jawa Barat yang diperoleh di tahun 2017,

maka LPMP Jawa Barat berkomitmen untuk meningkatkan nilai SAKIP nya

pada tahun 2018. Hal ini ditunjang dengan melakukan beberapa kegiatan

yang dapat mendukung untuk terwujudnya kenaikan nilai SAKIP tahun

2018, diantaranya dengan melakukan kegiatan :

a. Workshop Penyusunan Program LPMP Jawa Barat Tanggal 22 s.d. 24

Januari 2018 bertempat di LPMP Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh

Kasi, Kasubbag, Tenaga Fungsional tertentu serta perwakilan staf dari

subbag dan seksi dengan tujuan untuk menyesuaikan jadwal kegiatan

100

yang akan dilakukan oleh LPMP Jawa Barat pada tahun 2018 serta

mengevaluasi permasalahan yang menghambat kesuksesan program

pada tahun 2017. Kegiatan ini diikuti oleh 32 orang peserta, 2 orang

narasumber.

Gambar 3.7. Dokumen Workshop Penyusunan Program LPMP Jawa Barat

b. Pendampingan Tata Kelola Dalam Rangka Pembahasan dan Persiapan

Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2019 oleh Inspektorat Jenderal

Kemendikbud di LPMP Jawa Barat tanggal 7-10 Oktober 2018.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan penyusunan RKA-K/L

tahun 2019 bersama tim inspektorat jenderal, sehingga bisa langsung

berkonsultasi dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan

dengan anggaran dan kebijakan. Kegiatan ini diikuti oleh 20 orang

peserta dari LPMP, dan dipandu oleh 3 orang narasumber dari

Inspektorat Jenderal Kemendikbud.

101

Gambar 3.8. Dokumentasi Pendampingan Tata Kelola Dalam Rangka Pembahasan dan

Persiapan Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2019

c. Rakor Penyusunan Renstra LPMP Jawa Barat di Hotel Gumilang

Regency Kota Bandung Tanggal 9-11 Oktober 2018 dengan tujuan

untuk mereviu Renstra dan merevisinya sesuai dengan kondisi terbaru

saat ini. Kegiatan ini masih dilanjutkan dengan finalisasi Renstra oleh

tim penyusun bersama dengan para pejabat di LPMP Jawa Barat.

Kegiatan ini diikuti oleh 25 orang peserta,1 orang fasilitator dan 2

orang narasumber dari Jakarta.

Gambar 3.9. Dokumentasi Rakor Penyusunan Renstra LPMP Jawa Barat

102

d. Workshop Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) di Hotel Sukajadi

Kota Bandung Tanggal 26 s.d. 29 November 2018 dengan melibatkan

perwakilan dari semua seksi dan subbag untuk bersama-sama

melengkapi data dan penjelasan kegiatan yang dibutuhkan dalam

penyusunan LAKIP. Kegiatan ini juga bertujuan untuk melakukan

evaluasi terhadap LAKIP yang telah di susun. Kegiatan ini diikuti oleh 24

orang peserta, 1 orang narasumber dari Biro Keuangan kemdikbud.

Gambar 3.10. Dokumentasi Workshop Penyusunan CaLK dan LAKIP

Selain kegiatan di atas, maka LPMP Jawa Barat mengoptimalkan

komponen-komponen pendukung lainya yang di Layanan Dukungan

Manajemen seperti penyusunan pelaksanaan pemantauan dan

evaluasi setiap bulannya, pengelolaan ketatausahaan, pelayanan

umum dan perlengkapan serta layanan kemitraan di bidang

penjaminan mutu pendidikan, sehingga diharapkan setelah melalui

kegiatan-kegiatan tersebut, dapat memperbaiki SAKIP LPMP Jawa Barat

di tahun 2018 sehingga dapat meningkatkan nilai yang signifikan sesuai

harapan.

103

Maka berdasarkan hasil evaluasi Tim Evaluasi SAKIP LPMP Jawa Barat

dengan berpedoman kepada penilaian SAKIP dan menggunakan kertas

kerja evaluasi (KKE) diperoleh nilai akhir 70,14.

Gambar 3.11 Dokumentasi Penilaian SAKIP oleh TIM Evaluasi SAKIP LPMP Jawa Barat

B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran LPMP Jawa Barat pada tahun 2018 sebesar Rp.

137.038.571.000,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Tiga Puluh Delapan Juta

Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah), dari total anggaran tersebut telah

terealisasikan sebanyak 134.237.585.896 (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar

Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan

Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah). sehingga persentase daya serap LPMP

Jawa Barat untuk tahun 2018 adalah sebesar 97,96 %.

Pagu sebesar tersebut dilaksanakan untuk membiayai pencapaian sasaran

strategis dengan 14 indikator kinerjanya, yang terbagi 6 output yaitu :

1). Satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya;

2). Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP;

104

3). Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013,

4). Layanan dukungan manajemen eselon 1;

5). Layanan overhead;

6). Layanan Perkantoran.

Grafik dibawah ini menyajikan persentase alokasi anggaran untuk masing-

masing output dalam DIPA LPMP Jawa Barat.

Grafik 3.33. Persentase Alokasi Anggaran LPMP Jawa Barat Tahun 2018

Alokasi terbesar masing-masing digunakan untuk membiayai pelaksanaan

fasilitasi satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 sebesar 53%,

sedangkan untuk membiayai pelaksanaan fasilitasi satuan pendidikan

berdasarkan 8 SNP (melalui sekolah model) sebesar 9 % dan untuk

pelaksanaan pemetaan mutu satuan pendidikan sebesar 6 %. Sisanya

merupakan dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis yang

meliputi layanan perkantoran sebesar 18 %, layanan internal (overhead)

sebesar 13 % dan layanan dukungan manajemen eselon I sebesar 1 %. Berikut

tabel alokasi anggaran tahun 2018 pada 6 output LPMP Jawa Barat.

7.995.323.00011.844.679.000

72.593.623.000

1.705.171.000

17.817.289.000

25.082.486.000

Output Anggaran

1 SATUAN PENDIDIKAN YANG TERPETAKAN MUTU PENDIDIKANNYA

2 SATUAN PENDIDIKAN YANG TELAH DIFASILITASI BERDASARKAN 8 SNP

3 SATUAN PENDIDIKAN YANG MELAKSANAKAN KURIKULUM 2013

4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN

5 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)

6 LAYANAN PERKANTORAN

105

Tabel 3.15. Alokasi Anggaran LPMP Jawa Barat Tahun 2018

Output Nama Output Target Alokasi Anggaran

5630.001

Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya

29,157 7,995,323,000.

5630.003

Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP

2,626 11,844,679,000.

5630.006

Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013

11,892 72,593,623,000.

5630.950

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

12 1,705,171,000.

5630.951

Layanan Internal (Overhead)

4 17,817,289,000.

5630.994

Layanan Perkantoran 12 25,082,486,000.

Jumlah 137.038.571.000

Berdasarkan tabel diatas, dari total pagu anggaran tahun 2018 sebesar Rp.

137.038.571.000,-(seratus tiga puluh tujuh milyar tiga puluh delapan juta lima

ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dari total anggaran tersebut telah

terealisasikan sebanyak Rp. 134.237.585.896 (Seratus Tiga Puluh Empat

Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu

Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) sehingga persentase daya serap

LPMP Jawa Barat sebesar 97,96 %. Berikut grafik daya serap anggaran tahun

2018 pada enam output yang dilaksanakan oleh empat Seksi/Subbag di LPMP

Jawa Barat.

106

Grafik 3.34. Daya Serap Anggaran LPMP Jawa Barat

1.4

45

7.6

71

21

.80

5

27

.13

7

36

.71

5

69

.99

8

93

.28

7

99

.49

5

10

1.1

54

10

8.0

62

11

2.9

50

13

4.2

38

0,57 5,10

15

,14

19

,80

26

,79

51

,08

68

,07

72

,60

73

,81

78

,86

82

,42

97

,96

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec

PER

SEN

TASE

(%)

SER

AP

AN

( RP

. JU

TA)

BULAN

Serapan Anggaran LPMP Jawa Barat 2018

Penyerapan Bulanan (Rp Juta) Penyerapan Kumulatif

107

BAB IVPenutup

Selama tahun 2018, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat

berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target

yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja

keuangan.

Grafik 4.1 Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara

lain:

1. Tidak terpenuhinya jumlah peserta kegiatan, dibandingkan dengan jumlah

peserta yang di tetapkan.

2. Tidak tercapainya pemetaan mutu pendidikan untuk jenjang SD, SMP dan SMA

sampai 100%.

3. Data Raport Mutu Sekolah yang jenjang SMP, SMA dan SMK yang belum

mencapai target yang diharapkan.

50,00%50,00%

Capaian Indikator KInerja

Capaian >100 Capaian<100

137.038.571.000

134.237.585.896

130.000.000.000

132.000.000.000

134.000.000.000

136.000.000.000

138.000.000.000

Pagu Realisasi

Kinerja Keuangan

108

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan

dilakukan ke depan antara lain :

1. Lebih meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan atau pihak terkait

2. Lebih meningkatkan koordinasi dengan Satgas Pusat SPMP agar data

pemetaan mutu bisa di analisis secepatnya sehingga tidak menghambat

analisis yang akan dilakukan oleh LPMP Jawa Barat.

3. Mengoptimalkan sumberdaya yang ada di internal LPMP Jawa Barat dalam

mewujudkan sistem akuntabilitas lintas seksi/subbag/urusan

LaporanAkuntabilitasKinerja - lpmpjabar.go.id · 11. IKK.11. Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP, target 60%, realisasinya adalah 100 % 12.

Documents