1 . BAGIAN I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan DPR RI No.1/DPRRI/I/2014-2019 tentang Tata Tertib, maka Komisi VII DPR-RI dalam Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2014 - 2015 telah membentuk 3 (dua) Tim Kunjungan Kerja (Kunker), yaitu ke Provinsi Maluku, Propinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu tujuan Kunker Masa Reses Komisi VII DPR RI, diantaranya pertama banyaknya isu strategis yang perlu segera diselesaikan terutama kaitanya dengan penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara. Hal ini menunjukkan masih lemahnya tata kelola perijinan pertambangan di Indonesia. Kedua, persoalan optimalisasi penerimaan negara sub sektor Mineral dan Batubara yang perlu segera ditindaklanjuti agar PNBP sub sektor Mineral dan Batubara meningkat. Ketiga, perlu segera dilakukan sistem informasi Mineral dan Batubara yang terintegrasi secara Nasional antara Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Walikota dan seluruh instansi terkait. Kelima, provinsi Kalimantan Selatan merupakan daerah yang kaya akan sumber daya mineral dan Batubara sebagai energi primer PLTU, namun kondisi kelistrikan di Kalimantan Selatan masih defisit, akibatnya sering terjadi pemadaman listrik. 1.2. DASAR KUNJUNGAN Dasar Hukum dari pelaksanaan Kunker Masa Reses adalah Hasil Keputusan Rapat Komisi VII DPR RI tentang Agenda agenda kerja Masa Persidangan III Tahun Sidang 2014-2015 dan merujuk pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/I/2014 tentang Tata Tertib DPR RI.
12
Embed
BAGIAN I PENDAHULUAN 1.1. LATAR · PDF filepenataan Izin Usaha Pertambangan ... PLTU, namun kondisi ... Namun, dalam realisasinya pembangunan pembangkit mengalami
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
.
BAGIAN I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai dengan
ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan DPR RI No.1/DPRRI/I/2014-2019
tentang Tata Tertib, maka Komisi VII DPR-RI dalam Reses Masa
Persidangan III Tahun Sidang 2014 - 2015 telah membentuk 3 (dua) Tim
Kunjungan Kerja (Kunker), yaitu ke Provinsi Maluku, Propinsi Sulawesi
Utara dan Provinsi Kalimantan Selatan.
Pemilihan provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu tujuan
Kunker Masa Reses Komisi VII DPR RI, diantaranya pertama banyaknya
isu strategis yang perlu segera diselesaikan terutama kaitanya dengan
penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara. Hal ini
menunjukkan masih lemahnya tata kelola perijinan pertambangan di
Indonesia. Kedua, persoalan optimalisasi penerimaan negara sub sektor
Mineral dan Batubara yang perlu segera ditindaklanjuti agar PNBP sub
sektor Mineral dan Batubara meningkat. Ketiga, perlu segera dilakukan
sistem informasi Mineral dan Batubara yang terintegrasi secara Nasional
antara Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Walikota dan seluruh
instansi terkait. Kelima, provinsi Kalimantan Selatan merupakan daerah
yang kaya akan sumber daya mineral dan Batubara sebagai energi primer
PLTU, namun kondisi kelistrikan di Kalimantan Selatan masih defisit,
akibatnya sering terjadi pemadaman listrik.
1.2. DASAR KUNJUNGAN
Dasar Hukum dari pelaksanaan Kunker Masa Reses adalah Hasil
Keputusan Rapat Komisi VII DPR RI tentang Agenda agenda kerja Masa
Persidangan III Tahun Sidang 2014-2015 dan merujuk pada Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/I/2014
tentang Tata Tertib DPR RI.
2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN
Maksud diadakannya Kunker Masa Reses Komisi VII DPR RI ke
Provinsi Kalimantan Selatan adalah untuk menyerap aspirasi dan melihat
secara langsung perkembangan di daerah khususnya pengelolaan Energi
dan Sumber Daya Mineral, Ketenagalistrikan, Lingkungan Hidup serta
Riset dan Teknologi.
Adapun tujuan Kunker ini adalah sebagai berikut:
a. Mendapatkan informasi up to date dan melihat secara langsung
perkembangan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral,
Ketenagalistrikan, Lingkungan Hidup serta Riset dan Teknologi..
b. Mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi di Provinsi Kalimantan
Selatan khususnya di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral,
Ketenagalistrikan, Lingkungan Hidup serta Riset dan Teknologi.
c. Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam mengatasi
berbagai persoalan Energi, Ketenaglistrikan dan Lingkungan yang
dihadapi oleh masyarakat di Kalimantan Selatan.
1.4. AGENDA PERTEMUAN DALAM KUNJUNGAN
Agenda pertemuan Kunker ke Provinsi Kalimantan Selatan adalah:
1. Pertemuan dengan Gubernur, DPRD, Dinas Pertambangan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Direktur Utama PT PLN