LAPORAN KINERJAsakip.sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2019/09/LKjIP...perencanaan dan realisasinya dengan berorientasi pada hasil ( result oriented ). Penyelarasan dilakukan mulai

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2018 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN SAMPANG

LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2018 i

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan

rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Badan

Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten

Sampang dapat disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas

kinerja yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun untuk memenuhi ketentuan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir kata, terima kasih atas dukungan semua pihak dan semoga LKjIP

BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2018 ini bermanfaat dan dapat dijadikan

parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2018

dan dijadikan sebagai bahan saran dan masukan untuk penyempurnaan dan

meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan di masa mendatang.

Sampang, 28 Februari 2019 Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMPANG

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos. MM. Pembina Utama Muda

NIP. 19660711 198809 1 001

LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2018 ii

Daftar Isi

KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 2

1.3. GAMBARAN UMUM BKPSDM KABUPATEN SAMPANG 3

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA 14

2.1. RENCANA STRATEGIS BKPSDM TAHUN 2013-2018 14

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17

3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 17

3.2. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 29

3.3. PRESTASI DAN PENGHARGAAN 35

BAB IV PENUTUP 37

4.1. SIMPULAN 37

4.2. SARAN 38

LAMPIRAN :

- MATRIKS RENSTRA BKPSDM KAB. SAMPANG TAHUN 2013-2018

- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018

LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2018 1

Bab I Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG Setiap pelaksanaan urusan kepemerintahan akan selalu dikaitkan dengan

pengelolaan kepemerintahan yang baik (good governance) dengan tiga pilar

utama yaitu, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Azas Akuntabilitas

merupakan salah satu azas dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana azas

tersebut memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan

mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah

(SAKIP). Subtansi dari SAKIP itu sendiri adalah menyelaraskan antara produk

perencanaan dan realisasinya dengan berorientasi pada hasil (result oriented).

Penyelarasan dilakukan mulai dengan penyusunan Rencana Strategis dalam

jangka menengah (5 tahun), Rencana Kerja Tahunan / Penetapan Kinerja yang

merupakan kontrak kerja serta laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud

akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan

melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah yang merupakan aturan pelaksanaan dan Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Sampang sebagai Lembaga Teknis Daerah berbentuk

badan yang merupakan unsur staf yang menyelenggarakan fungsi-fungsi

administratif sekaligus menyusun konsep-konsep, gagasan-gagasan dan

terobosan - terobosan (technostructure) di bidang kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diemban

harus mampu mewujudkan pengelolaan manajemen kepegawaian dari mulai

pengadaan sampai dengan pemberhentian pegawai secara optimal dalam upaya


mewujudkan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang berkompeten dan

professional sebagai motor penggerak sistem organisasi pemerintahan Kabupaten

Sampang dalam mewujudkan visi “Mewujudkan Birokrasi Sehat, Masyarakat Kuat, dan Lingkungan Bersahabat, demi Tercapainya Kabupaten Sampang yang Bermartabat" khususnya mendukung misi 1 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional”

Target kinerja yang harus dicapai Badan Kepegawaian Dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sampang Tahun

2018, yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah dituangkan

dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013–2018 dan Rencana

Kerja (Renja) Tahun 2018. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk

mendorong Instansi Pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas

dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan

umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan

kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjiP

didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing- masing unit

satuan kerja yang ada di lingkungan BKPSDM Kabupaten Sampang dengan

mengetengahkan evaluasi keberhasilan dan kegagalan pada capaian kinerja

tahun dimaksud.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2018

dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi BKPSDM

Kabupaten Sampang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses

pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang adalah sebagai

sarana bagi BKPSDM Kabupaten Sampang dalam menyampaikan

pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Bupati, DPRD dan

masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan

sumber daya yang telah dipercayakan kepada BKPSDM Kabupaten Sampang.

Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKjIP diharapkan dapat

bermanfaat dalam rangka :


1. Mendorong BKPSDM Kabupaten Sampang untuk dapat melaksanakan tugas

umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang

didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan

yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di

Kabupaten Sampang ;

2. Menjadikan BKPSDM Kabupaten Sampang yang akuntabel, sehingga dapat

berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat

dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif ;

3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan

dalam rangka meningkatkan kinerja BKPSDM Kabupaten Sampang guna

membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik ;

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kabupaten Sampang terhadap

penyelenggaraan pelayanan BKPSDM Kabupaten Sampang.

1.3. GAMBARAN UMUM 1.3.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang

ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 65 Tahun 2017 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang,

BKPSDM mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kepegawaian, pendidikan

dan pelatihan serta tugas pembantuan

Dalam melaksanakan tugasnya, BKPSDM mempunyai fungsi sebagai

berikut :

a. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pendidikan dan

pelatihan ;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pendidikan dan

pelatihan

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis

bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan;


d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan

pemerintah daerah bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan ;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

BKPSDM dipimpin oleh seorang kepala dengan tugas memimpin,

melakukan koordinasi, pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan

BKPSDM.

Dalam melaksanakan tugasnya kepala BKPSDM dibantu oleh unsur-unsur

sebagai berikut :

1. Sekretariat Tugas : melaksanakan penyusunan rencana, urusan kepegawaian, keuangan,

surat menyurat, perlengkapan dan laporan

Fungsi :

a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;

b. pengelolaan administrasi keuangan;

c. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;

d. pengelolaan administrasi perlengkapan;

e. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;

f. pembinaan organisasi dan tatalaksana Badan;

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Badan;

h. pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;

i. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran,

pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;

j. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya

manusia;

k. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);

l. pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan

pemeliharaannya (“maintenance”);

m. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan

pembangunan daerah;

n. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2. Bidang Informasi dan Pembinaan Aparatur


Tugas : merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan

dan mengevaluasi kegiatan perencanaan, pengadaan,

pengembangan sistem informasi, pembinaan dan penegakan disiplin

ASN

Fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan formasi, pengadaan, sistem

informasi dan pembinaan disiplin ASN;

b. pelaksanaan penerimaan ASN dan pendidikan kedinasan;

c. perencanaan dan penyelenggaraan pengelolaan data dan sistem informasi

kepegawaian;

d. pelaksanaan koordinasi pengolahan data, pembangunan, pengembangan

sistem informasi manajemen ASN di lingkungan pemerintah kabupaten;

e. pelaksanaan pembinaan formasi, pengadaan ASN, pengembangan sistem

informasi dan penegakan disiplin ASN; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Bidang Mutasi Tugas : melaksanakan, merencanakan dan menyusun petunjuk teknis

pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan, perpindahan antar

kabupaten/provinsi, administrasi kepangkatan, pemberian pensiun

serta peningkatan kesejahteraan kepada pegawai

Fungsi :

a. perencanaan dan penyelenggaraan serta penghimpunan peraturan

perundang-undangan dalam bidang kepegawaian baik jabatan pimpinan

tinggi, administrasi maupun fungsional;

b. perencanaan dan penyelenggaraan mutasi dalam jabatan pimpinan tinggi,

administrasi maupun fungsional;

c. perencanaan dan penyelenggaraan seleksi jabatan untuk jabatan pimpinan

tinggi;

d. perencanaan dan penyelenggaraan kenaikan pangkat Jabatan Pimpinan

Tinggi, administrator, pengawas maupun fungsional;

e. perencanaan dan penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian

jabatan pimpinan tinggi, administrasi maupun fungsional;


f. penyelenggaraan dan penghimpunan pemberian pensiun bagi jabatan

pimpinan tinggi, administrasi maupun fungsional;

g. perencanaan dan penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan pegawai;

dan

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karir Aparatur Tugas : merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan

dan mengevaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur serta

pengembangan karir.

Fungsi :

a. perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur;

b. perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan

bagi calon ASN;

c. perencanaan dan penyelenggaraan pemberian rekomendasi seleksi dan

penugasan tugas belajar pegawai;

d. perencanaan dan penyelenggaraan pemberian rekomendasi seleksi dan

penugasan ijin belajar pegawai;

e. perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan karir;

f. pelaksanaan koordinasi pendidikan dan pelatihan aparatur serta

pengembangan karier pegawai ASN;

g. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3.2. STRUKTUR ORGANISASI Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang

diamanatkan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 65 Tahun 2017 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang,

maka dalam pelaksanaannya kedudukan BKPSDM sebagai unsur penunjang

Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang

bersifat spesifik di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sampang melalui Sekretaris

Daerah.

Struktur organisasi BKPSDM Kabupaten Sampang terdiri dari:


1. Kepala Badan;

2. Sekretariat;

3. Bidang Informasi Dan Pembinaan Aparatur;

4. Bidang Mutasi; dan

5. Bidang Pendidikan, Pelatihan Dan Pengembangan Karir.

Selanjutnya agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas, tentang

struktur organisasi BKPSDM Kabupaten Sampang maka dapat dilihat dalam

bagan berikut :


Bagan 1.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Dan PengembanganSumber Daya Manusia Kabupaten Sampang

BIDANG INFORMASI DAN PEMBINAAN APARATUR

BIDANG MUTASI

BIDANG DIKLAT DAN PENGEMBANGAN KARIR

SUBID MUTASI FUNGSIONAL

SUBID KEPANGKATAN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR

SUBID MUTASI STRUKTURAL

SUBID DIKLAT FUNGSIONAL

SUBID PENGEMBANGAN KARIR APARATUR

SUBID DIKLAT STRUKTURAL

SUBID PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

SUBID PEMBINAAN APARATUR

SUBID FORMASI DAN PENGADAAN

SUBAG UMUM

SUBAG KEUANGAN DAN PROGRAM

SEKRETARIAT

KEPALA BADAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL


1.3.3. SUMBER DAYA APARATUR Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut

diatas, potensi yang diharapkan mendukung tugas pokok BKPSDM Kabupaten

Sampang adalah meliputi :

a. Aparatur sebagai manajer (pemikir, perencana, pelayan dan penggerak) yang

menjadi kekuatan pendorong yang utama.

b. Hubungan kerja / koordinasi yang harmonis antara bagian-bagian yang berada

di bawahnya.

Berdasarkan data 31 Desember 2018, sumber daya manusia (pegawai)

yang mendukung tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Sampang adalah

sejumlah 43 orang. Komposisi kepegawaian terdiri dari 42 orang Pegawai Negeri

Sipil dan 1 orang Honorer Daerah.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai BKPSDM Kab. Sampang Berdasarkan Golongan

Tahun 2018

No. GOLONGAN Jumlah 1 Honorer Daerah 1 2 I - 3 II 3 4 III 34 5 IV 5 Total 43

Sumber : Subag Umum BKPSDM Kabupaten Sampang, Desember 2018

Pada tabel di atas dapat dilihat jumlah pegawai BKPSDM Kabupaten

Sampang berdasarkan golongan menunjukkan bahwa pegawai dengan

golongan III merupakan golongan pegawai terbanyak, yaitu 34 orang (79,07%),

golongan IV sebanyak 5 orang (11,63%), golongan II sebanyak 3 orang (6,98%)

dan honorer daerah sebanyak 1 orang (2,32%). Hal ini menunjukkan bahwa

struktur pegawai di BKPSDM Kabupaten Sampang jika dilihat dari aspek

golongan pegawai, tidak menunjukkan struktur piramida, melainkan

menggelembung di tengah (yakni Golongan III sebesar 79,07%) yang dapat

diasumsikan bahwa sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi yang

menjalankan fungsi manajemen SDM aparatur.


Tabel 1.2 Jumlah Pegawai BKPSDM Kab. Sampang Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun 2018

No. JENIS KELAMIN Jumlah %

1 Laki-laki 26 60,47%

2 Perempuan 17 39,53%

Total 43 100% Sumber : Subag Umum BKPSDM Kabupaten Sampang, Desember 2018

Bila dikaitkan dengan isu pengarusutamaan gender (gender

mainstream), maka perbandingan jumlah pegawai laki-laki dengan perempuan

di lingkungan BKPSDM Kabupaten Sampang menunjukkan angka yang cukup

proporsional, yakni 26 orang pegawai laki-laki (60,47%) dan 17 orang pegawai

perempuan (39,53%).

Gambaran mengenai pegawai yang ada, berdasarkan tingkat

pendidikan, jabatan struktural dan fungsional dapat dilihat pada tabel di bawah

ini.

Tabel 1.2 Daftar Pegawai Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Jabatan

Tahun 2018

No Jabatan Pendidikan terakhir (sesuai SK Pegawai) Jumlah

SMP SMA DIPLOMA S-1 S-2 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kepala Badan Sekretaris/Kabid Kasubag/Kasubid Staf JFT Honorer

- - - - - -

- - - 4 - 1

- - - - 1 -

- 2 4 11 5 -

- 2 7 5 1 -

0 4 11 20 7 1

Total 0 5 1 22 15 43 Sumber : Subag Umum BKPSDM Kab. Sampang, Desember 2018

Secara umum kondisi pegawai BKPSDM Kabupaten Sampang rata-rata

memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan

dari jumlah pegawai lulusan Sarjana merupakan jumlah terbanyak, yaitu

sebanyak 22 orang (51,16%). Selanjutnya, Lulusan Pasca Sarjana (S2)

sebanyak 15 orang (34,88%), Diploma sebanyak 1 orang (2,36%) dan SMA

sebanyak 5 orang (11,63%). Dengan kata lain bahwa pengetahuan,


kemampuan dan kompetensi yang dimiliki PNS di lingkungan BKPSDM

Kabupaten Sampang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah

cukup baik dan potensial.

Sedangkan berdasarkan klasifikasi jabatan, terdiri dari : pejabat

struktural eselon II.b sebanyak 0 orang, eselon III.a sebanyak 1 orang, eselon

III.b sebanyak 3 orang, eselon IV.a sebanyak 11 orang, staf/fungsional umum

sebanyak 20 orang, jabatan fungsional analis kepegawaian sebanyak 1 orang,

jabatan fungsional arsiparis sebanyak 3 orang dan jabatan fungsional pranata

komputer sebanyak 3 orang serta honorer daerah sebanyak 1 orang.

1.3.4. SARANA DAN PRASARANA Untuk kelancaran dalam melaksanakan program dan kegiatan agar

dapat selesai tepat waktu serta mencapai hasil sesuai dengan tujuan, sasaran

dan target yang telah ditetapkan, perlu didukung dengan adanya sarana dan

prasarana yang memadai secara kualitas dan kuantitas. Adapun fasilitas yang

digunakan oleh BKPSDM Kabupaten Sampang yang tercatat sampai dengan

Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana BKPSDM Kabupaten Sampang

Tahun 2018

No. Uraian Jumlah Keterangan (1) (2) (3) (4) 1. Tanah Tanah 1.123 m2

2. Peralatan dan Mesin

Kendaraan Dinas - Kendaraan Dinas Roda Empat - Kendaraan Dinas Roda Dua

22 unit 4 unit 18 unit

Papan Pengumuman 2 unit Meja Kerja 32 unit Kursi Pejabat 14 unit Kursi Tunggu 3 dudukan 2 unit PC Komputer 7 unit Pesawat Telepon 1 unit Laptop 21 unit AC 21 unit Mesin Faximile 1 unit Mesin PABX 2 unit 1 unit rusak Scanner 5 unit Printer 27 unit


No. Uraian Jumlah Keterangan (1) (2) (3) (4)

Transmitter wireless 1 unit Menara LAN 1 unit Server 4 unit UPS 7 unit Lemari brankas 1 unit Mesin penghancur kertas 5 unit Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 2 unit Kamera 1 unit 1 unit rusak Filling Cabinet 2 unit Hard Disk 5 unit Lemari Arsip 7 unit Proyektor 4 unit Finger Print 1 unit

3. Gedung dan Bangunan Gedung Kantor 1 unit

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Jaringan Distribusi 1 unit

5. Aset Tetap Lainnya Buku Himpunan Pajak 1 unit Buku Bacaan Ekonomi 1 unit Buku Bacaan Hukum 1 unit

Sumber : Buku Inventaris BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018

1.3.5. ISU-ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI PERANGKAT DAERAH Isu-isu strategis yang dihadapi oleh BKPSDM Kabupaten Sampang

saat ini adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Masih tingginya tingkat pelanggaran disiplin pegawai;

3. Penataan dan pendistribusian aparatur yang belum optimal sesuai

kebutuhan formasi dan kompetensi;

4. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya aparatur sesuai kebutuhan;

5. Masih rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi

kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur;

6. Masih adanya data kepegawaian yang belum akurat; dan

7. Masih adanya beberapa pelayanan kepegawaian yang kurang

berorientasi pada kepuasan masyarakat.


1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2018 disusun

dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Gambaran Umum

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2013 -2018

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2018

3.2 Realisasi Anggaran

3.3 Prestasi dan Penghargaan

BAB IV PENUTUP


Bab II Perencanaan Kinerja

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kerja

merupakan terjemahan dari Rencana Strategis dan langkah awal yang harus

dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan

strategis lokal, nasional dan global.

Penyusunan LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2018 ini

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013-2018 Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Sampang merupakan dokumen yang disusun melalui

proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi

dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber

daya manusia aparatur yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Sampang. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang yang ditetapkan untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013 – 2018.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola

pertanggungjawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Sampang dibuat pada masa jabatannya. Dengan demikian

penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel, dalam arti


sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator, program dan kegiatan yang telah

ditetapkan.

Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 merupakan salah satu

pendukung RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018, karena BKPSDM

mempunyai tupoksi sebagai perangkat daerah yang mengelola kepegawaian,

pendidikan dan pelatihan sehingga ada keterkaitan dengan Misi-1 RPJMD

Kabupaten Sampang yaitu ““Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

dan professional”.

Adapun tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2013-

2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDM Kabupaten Sampang

Tahun 2013 - 2018

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN REALISASI TARGET

2013 2014 2015 2016 2017 2018 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Mewujudkan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi

Meningkatnya ASN yang berkompeten dan profesional

Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensi

n/a n/a n/a n/a 66.38% 70%

Persentase aparatur yang mengikuti diklat minimal 20 JP per tahun

2.93% 0.98% 1.46% 1.23% 1.85% 3%

Persentase aparatur yang melakukan indisipliner

0.23% 0.32% 0.47% 0.767% 0.51% 0.30%

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 Perjanjian Kinerja yang dimaksud dalam Peraturan Menteri PAN dan

RB Nomor 53 Tahun 2014 merupakan komitmen bersama yang ditetapkan


dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah dirumuskan, sehingga dapat

memberikan arah yang tepat bagi BKPSDM Kabupaten Sampang dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya. Penjabaran Perjanjian Kinerja tersebut

dinyatakan dalam bentuk tujuan dan sasaran sebagai implementasi dari

pernyataan visi serta misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu lima tahun yang dilaksanakan dalam bentuk program-program dan

kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan setiap tahunnya selama periode Renstra

SKPD. Program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut mengacu pada

indikator capaian sasaran yang ditetapkan dengan target-target kinerja kegiatan

yang akan dicapai.

Selanjutnya program dan kegiatan tersebut dievaluasi setiap tahunnya

untuk mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat

dicapai oleh BKPSDM Kabupaten Sampang. Adapun target Perjanjian Kinerja

Perubahan BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel

di bawah ini : Tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Sampang

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 1. Meningkatnya ASN yang

berkompeten dan profesional

Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensi 70%


1.54%

Persentase aparatur yang melakukan indisipliner 0.3%


Bab III Akuntabilitas Kinerja

LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang tidak terlepas dari rangkaian

mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan

Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian Kinerja

(PK) BKPSDM Kabupaten Sampang pun tidak terlepas dari pelaksanaan

pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating dari berbagai piranti

perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada

saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan

seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya

terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti

pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah

kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan,

program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti

perencanaan yang telah dibuat. 3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja

dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yaitu

membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja

sasaran dan didukung dengan data-data yang terkait dengan sasaran strategis

serta peraturan perundangan-undangan.

Terdapat skala capaian kinerja untuk menentukan kategori capaian

pengukuran kinerja, sebagai berikut :

a) Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala

yang digunakan sebagai berikut :


RENTANG CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN Lebih dari 100 % Sangat Baik

75% - 100% Baik 50%-75% Cukup

Di bawah 50% Kurang

b) Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala

yang digunakan sebagai berikut :

RENTANG CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN Lebih dari 100 % Kurang

75% - 100% Cukup 50%-75% Baik

Di bawah 50% Sangat Baik

Hasil pengukuran kinerja BKPSDM Kabupaten Sampang dapat

disajikan dalam bentuk tabel Capaian Kinerja BKPSDM Kabupaten Sampang

Tahun 2018 yang disusun berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja,

satuan, target, realisasi, dan capaian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2018

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Meningkatnya

ASN yang berkompeten dan professional


% 70 67,18 95.97%


% 1,54 1,45 94,16%


% 0,3 0,42 71,43%

Dari tabel 3.1 di atas mengenai pengukuran capaian kinerja dapat

dilihat bahwa sasaran BKPSDM Kabupaten Sampang secara umum berhasil

dicapai.

Oleh karena itu terhadap berbagai capaian kinerja yang tercapai atau

tidak tercapai, BKPSDM Kabupaten Sampang harus melakukan langkah konkrit


untuk menganalisis dan mengevaluasi agar dilakukan perbaikan di tahun-tahun

berikutnya.

Capaian kinerja beserta analisis BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun

2018 disajikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja (1) : Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensi

Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi diamanatkan

oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(ASN) yang bertujuan untuk menempatkan SDM yang tepat sesuai dengan

minat dan kemampuannya yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja, melalui proses promosi dan rotasi secara fair dan objektif.

Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi berpengaruh

terhadap peningkatan prestasi kerja dan kinerja pegawai yang merupakan

faktor penting dalam organisasi karena dapat berimplikasi terhadap pencapaian

visi, misi, sasaran dan tujuan organisasi pemerintahan. Dampak dari

penempatan pegawai pada suatu posisi tanpa memperhatikan kompetensi yang

bersangkutan akan menghasilkan suatu kinerja yang hasilnya tidak akan

mencapai sasaran yang diinginkan dan bahkan pada akhirnya bisa menjadi

kontra produktif.

Pada tahun 2018 target kinerja jabatan yang diisi sesuai dengan

kompetensi adalah sebesar 70% dengan asumsi jabatan yang sudah sesuai

dengan kompetensi terdiri dari :

1. Pejabat pimpinan tinggi pratama sebanyak 27 orang, terdiri dari :

a. Pejabat eselon II.a sebanyak 1 orang;

b. Pejabat eselon II.b sebanyak 26 orang.

2. Pejabat administrator yang telah mengikuti Uji Kompetensi sampai dengan

tahun 2018 sebanyak 138 orang, yang dinyatakan memenuhi syarat

(sampai tahun 2017) adalah 39 orang, Uji Kompetensi yang dilaksanakan

pada tahun 2018 BKPSDM Kabupaten Sampang bekerja sama dengan

Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, sehingga hasil Uji Kompetensi tersebut

dikonversi sesuai assessment Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa

Timur dan didapatkan hasil yang memenuhi syarat sebanyak 39 orang,


sehingga diperoleh total jumlah pejabat administrator yang memenuhi

kompetensi sebanyak 78 orang; dan

3. Pejabat fungsional tertentu yang sudah diangkat sebanyak 4.561 orang

Sedangkan yang belum atau tidak sesuai kompetensi terdiri dari :

1. Pejabat administrator yang telah mengikuti Uji Kompetensi tetapi belum

memenuhi syarat kompetensi.

2. Pejabat administrator belum mengikuti Uji Kompetensi;

3. Pengawas (seluruhnya belum melaksanakan Uji Kompetensi)

4. Jabatan fungsional umum; dan

5. Jabatan fungsional tertentu yang belum diangkat.

sehingga capaian kinerjanya sebesar 95,97% seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5 Analisis Capaian Indikator Kinerja (1)

NO. PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN JUMLAH (1) (2) (3) 1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang memenuhi syarat kompetensi 27

2. Jabatan Administrator yang memenuhi syarat kompetensi 78

3. Jabatan Fungsional Tertentu yang sudah diangkat 4.561

4. PNS Kabupaten Sampang (31 Desember 2018) 6.946

Target 70%

Realisasi = (1+2+3)/4 x 100% 67,18%

Capaian = (Realisasi/Target) x 100% 95,97%

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

a. Adanya dukungan Pemerintah Pusat baik Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi ASN dan BKN untuk

kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Adapun faktor penghambat pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

a. Belum adanya Assessment Center Pemerintah Kabupaten Sampang,

sehingga assessment kompetensi hanya dapat dilaksanakan dengan

bekerja sama dengan pihak lain, yaitu Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Jawa Timur ;

b. Dana yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan penilaian kompetensi

keseluruhan, dana yang ada baru dapat digunakan untuk pelaksanaan uji

kompetensi secara bertahap ;


Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh BKPSDM

Kabupaten Sampang untuk meningkatkan capaian kinerja persentase

penempatan aparatur sesuai dengan kompetensi antara lain :

a. Penyusunan dan penetapan nama-nama jabatan fungsional umum dan

uraian tugasnya; dan

b. Pelaksanaan uji kompetensi untuk seluruh jabatan.

Indikator Kinerja (2) : Persentase aparatur yang mengikuti diklat minimal 20 JP per tahun

Diklat merupakan program pendidikan dan pelatihan berbasis

kompetensi yang memiliki kurikulum sesuai dengan kebutuhan pemenuhan

kompetensi SDM, baik berupa hard maupun soft competencies.

Kompetensi Manajerial (managerial competence) adalah karakteristik

yang mendasari individu dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja

unggul dalam jabatan tertentu. Kompetensi manajerial meliputi kemampuan

menerapkan konsep dan teknik perencanaan, pengorganisasian, pengendalian

dan evaluasi kinerja unit organisasi, juga kemampuan dalam melaksanakan

prinsip good governance dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan

termasuk bagaimana mendayagunakan kemanfaatan sumber daya

pembangunan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Tabel 3.6 Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tahun 2018

NO. JENIS DIKLAT JUMLAH PESERTA TEMPAT METODE

WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER DANA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Diklat Pim Tk.II 2 orang Badan Diklat Prov. Jatim

Pola pengiriman peserta

10 April – 25 Agustus 2018

APBD Kab. Sampang

2. Diklat Pim Tk. III 9 orang Badan Diklat Prov. Jatim

Pola pengiriman peserta

19 Maret – 28 Juni 2018

APBD Kab. Sampang

3. Diklat Pim Tk. IV 30 orang Hotel PKPRI Trunojoyo Sampang

Pola penyelenggaraan diklat (kemitraan dengan Badan Diklat Prov. Jatim)

20 Maret – 11 Juli 2018

APBD Kab. Sampang

JUMLAH 41 orang


Kompetensi Teknik (technical competence) yaitu kompetensi mengenai

bidang yang menjadi tugas pokok organisasi. Definisi yang sama dimuat dalam

PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa

kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang

dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang

teknis jabatan .

Tabel 3.7 Pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional Tahun 2018

NO. JENIS DIKLAT JUMLAH PESERTA TEMPAT METODE

WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER DANA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.

Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

30 orang Hotel PKPRI Trunojoyo Sampang

Pola penyelenggaraan diklat (kerja sama dengan Badan Diklat Prov Jatim)

24 – 28 September 2018

APBD Kab.

Sampang

2. Diklat Perawat 30 orang Hotel PKPRI Trunojoyo Sampang

Pola penyelenggaraan diklat (kerja sama dengan Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Jatim)

26 – 30 November 2018

APBD Kab.

Sampang

JUMLAH 60 orang

Jumlah aparatur yang mengikuti diklat minimal 20 JP per tahun

merupakan penjumlahan jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan,

Diklat Teknis dan Fungsional pada tahun 2018, dengan capaian sebagaimana

dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


NO. KEGIATAN DIKLAT TAHUN 2018 JUMLAH (1) (2) (3) 1. Diklat Kepemimpinan Tingkat II 2

2. Diklat Kepemimpinan Tingkat III 9

3. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 30

4. Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 30

5. Diklat Perawat 30

Jumlah 101


NO. KEGIATAN DIKLAT TAHUN 2018 JUMLAH (1) (2) (3) 7. PNS Kabupaten Sampang 6.946

Target 1,54%

Realisasi = (1+2+3+4+5+6)/7 x 100% 1,45%

Capaian = (Realisasi/Target) x 100% 94,16%

Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain :

1. Kesanggupan lembaga penyelenggara dalam rangka pelaksanaan

pendidikan dan pelatihan; 2. Ketersediaan fasilitator penyelenggaraan dalam rangka pelaksanaan

pendidikan dan pelatihan. Sedangkan faktor penghambat pencapaian kinerja adalah sebagai

berikut :

1. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan diklat; 2. Keterbatasan anggaran dalam menunjang kegiatan diklat yang bersifat

teknis dan fungsional. Untuk meningkatkan kinerja indikator ini di masa yang akan datang

dapat dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Melaksanakan diklat yang penunjukan peserta berdasarkan analisis

kebutuhan diklat sesuai dengan kompetensi yang ingin ditingkatkan; 2. Menciptakan kerja sama yang baik antara peserta diklat, panitia

penyelenggara dan widyaiswara.

Indikator Kinerja (3) : Persentase aparatur yang melakukan indisipliner

Sesuai amanat PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai, maka

BKPSDM Kabupaten Sampang sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk

melaksanakan pembinaan pegawai, berorientasi pada upaya untuk

meningkatkan kepatuhan dan kesadaran PNS terhadap peraturan disiplin

dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan pelaksanaan

kepemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pengukuran persentase

penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS.

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS

yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin


PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja sebagaimana

yang diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Kasus

pelanggaran disiplin pada tahun 2018 sebanyak 29 kasus dan seluruhnya

sudah ditangani sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3 Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Kasus Disiplin PNS

Tahun 2013-2018 NO. JENIS HUKUMAN DISIPLIN TAHUN KET 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (7) (8)

Tingkat Hukuman Disiplin

a. - Ringan 13 4 25 30 14 4

Teguran lisan - - 5 26 1 1

- Teguran tertulis 2 2 15 3 3 1

- Pernyataan tidak puas secara tertulis 11 2 5 1 10 2

b. - Sedang 1 8 8 9 8 8

- Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun - 1 4 2 6 2

- Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun - 2 2 - 2 4

- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun 1 5 2 7 - 2

c. - Berat 7 14 6 16 15 17

- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun 4 8 5 9 9 8

- Pemindahan dalam rangka

penurunan jabatan setingkat lebih rendah

- 1 - - - 1

- Pembebasan dari jabatan - 1 - - - -

- Pemberhentian dengan hormat

tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

2 2 - 6 3 2

- Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS 1 2 1 1 3 2

- Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan

- - - - - 4

TOTAL 21 26 39 55 37 29


Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa selama 4 tahun (dari tahun

2013-2016) trend kasus pelanggaran disiplin mengalami kenaikan, tetapi mulai

tahun 2017 menurun menjadi 37 kasus dan menurun lagi menjadi 29 kasus.

Tetapi jika dianalisis lebih dalam lagi dapat dilihat bahwa hukuman disiplin berat

tetap lebih banyak daripada hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin

ringan. Hal ini menunjukkan bahwa PNS yang melakukan pelanggaran disiplin

adalah benar-benar parah yaitu tidak masuk kerja dalam waktu yang lama,

korupsi, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan narkotika, melakukan

pernikahan kedua diluar ketentuan Pemerintah dan tidak melaporkan

pernikahan kedua dan ketiga dengan wanita lain tanpa mendapatkan izin dari

pejabat yg berwenang


NO. URAIAN HUKUMAN DISIPLIN JUMLAH (1) (2) (3) 1. Hukuman Disiplin Ringan 4

2. Hukuman Disiplin Sedang 8

3. Hukuman Disiplin Berat 17

Jumlah 29

4. PNS Kabupaten Sampang 6.946

Target 0,30%

Realisasi = (1+2+3)/4 x 100% 0,42%

Capaian = (Target/Realisasi) x 100%*) 71,43% Keterangan : *) Indikator kinerja (3) Persentase aparatur yang melakukan tindakan indisip liner menggunakan perbandingan berbalik nilai untuk mengetahui hasil capaiannya

Pada tahun 2018 upaya yang dilakukan BKPSDM Kabupaten Sampang

dalam rangka menurunkan kasus pelanggaran disiplin PNS adalah sebagai

berikut :

1. Sosialisasi, pembinaan dan monitoring disiplin di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Sampang, mulai dari perangkat daerah hingga sekolah-sekolah;

2. Sidak setelah Cuti Hari Raya Idul Fitri ke seluruh perangkat daerah dan

kecamatan di Pemerintah Kabupaten Sampang;

3. Mengadakan konseling kasus kepegawaian bekerjasama dengan lembaga

konseling yaitu Eviera Permata Consulting.


Faktor pendukung pencapaian kinerja tersebut antara lain :

a. Sosialisasi PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;

b. Pola kepemimpinan atasan yang diharapkan mampu mendorong, membina

dan mengembangkan disiplin serta produktivitas kerja karyawannya

Adapun kendala pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

a. Masih kurangnya kesadaran ASN untuk melaksanakan ketentuan jam kerja

sesuai ketentuan yang berlaku;

b. Belum tersosialisasinya secara merata regulasi yang mengatur disiplin

kehadiran terhadap jajaran PNS.

Solusi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang adalah

sebagai berikut :

a. Peningkatan pengawasan dan pengendalian atasan langsung dan pimpinan

perangkat daerah;

b. Implementasi absensi online dan dijadikan sebagai salah satu dasar

pemberian Tambahan Penghasilan PNS (TPP)

Oleh karena itu pada tahun-tahun berikutnya perlu lebih ditingkatkan

pembinaan terhadap PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang

melalui upaya-upaya yang lebih nyata terutama pada sosialisasi dan

penegakan aturan disiplin PNS hingga ke tingkat sekolah, monitoring dan

evaluasi terhadap tingkat kehadiran pegawai, melakukan sidak pada hari-hari

tertentu dan meningkatkan pembinaan secara intensif. Jika realisasi tahun 2018 dibandingkan dengan realisasi tahun 2017,

maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.13 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET 2018

REALISASI

TAHUN 2017

TAHUN 2018

(1) (2) (3) (4) (5)

Meningkatnya ASN yang berkompeten dan professional


70% 66.38% 67,18%


1,54% 1.85% 1,45%


0,3% 0.51% 0,42%


Jika realisasi kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan target akhir

Renstra (Tahun 2018), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.14

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET AKHIR

RENSTRA (TAHUN

2018)

REALISASI TINGKAT KEMAJUAN

(1) (2) (3) (4) (5)



70% 67,18% 95.97%


1,54% 1,45% 94,16%


0,3% 0,42% 71,43%

Dari tabel 3.14 diatas dapat dijelaskan untuk tingkat kemajuan dari

akhir Renstra tahun 2018 dapat diperoleh hasil rata-rata baik.

Tabel 3.15

Alokasi per Sasaran Pembangunan (Cost per outcomes)

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) % ANGGARAN (1) (2) (3) (4)

Meningkatnya ASN yang berkompeten dan professional


2.635.975.500,00 35,17%


2.325.494.500,00 31,02%


685.714.000,00 9,16%

Dapat dijelaskan dari tabel diatas untuk persentase capaian anggaran

dapat dihitung melalui anggaran pada masing - masing indikator kinerja dibagi

dengan jumlah total belanja langsung, yaitu Rp.7.496.119.039,00 (termasuk

anggaran Sekretariat / Program Adum). Jadi kesimpulannya dapat diketahui


persentase alokasi per sasaran pembangunan atau cost per outcome dari

masing-masing sasaran strategis.

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target

telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi

efektivitasnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang

digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja organisasi dimana dengan

anggaran di bawah 100% dapat menghasilkan kinerja 100% atau lebih seperti

dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.16 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

KINERJA BIAYA TARGET REALISASI % ANGGARAN REALISASI %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Meningkatnya ASN yang berkompeten dan profesional


70% 67.18% 95.97% 2.635.975.500,00 1,995,206,583 75,61%


1.54% 1.45% 94.16% 2.325.494.500,00

1,767,820,120

76,02%


0.3% 0.42% 71.43% 685.714.000,00 429,986,155 62,71%

JUMLAH

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator

yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/

input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk

mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu

juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk

mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang

efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang

tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan

anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang

baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang

efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.


Tabel 3.17 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya ASN yang berkompeten dan profesional


95,97% 75,61% 20,36%


94,16% 76,02% 18,14%


71,43% 62,71% 8,72%

Dari tabel 3.17 di atas, pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun

2018 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih

kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum,

pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien

karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga

lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

3.2. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 Berdasarkan alokasi anggaran BKPSDM Kabupaten Sampang tahun

2018, anggaran, anggaran perubahan dan realisasi anggaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja BKPSDM Kab. Sampang

Tahun Anggaran 2018

NO KODE UNIT NAMA KEGIATAN ANGGARAN ANGGARAN PERUBAHAN REALISASI %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) A BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,595,234,350 3,031,073,642 2,800,070,694 92.38%

Belanja Pegawai 3,595,234,350 3,031,073,642 2,800,070,694 92.38% B BELANJA LANGSUNG 9,646,633,000 9,593,633,000 7,496,119,039 78.14%

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 501,506,000 550,206,000 470,785,492 85.57%

1 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18,480,000 18,480,000 15,068,611 81.54%



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100,200,000 100,200,000 85,921,775 85.75%

3 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

9,800,000 9,800,000 6,417,600 65.49%

4 08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 81,000,000 81,000,000 67,885,700 83.81%

5 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 51,330,000 51,330,000 43,086,300 83.94%

6 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 48,125,000 48,125,000 47,393,000 98.48%

7 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

8,616,000 8,616,000 5,134,500 59.59%

8 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11,300,000 11,300,000 8,275,000 73.23%

9 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3,600,000 3,600,000 2,900,000 80.56%

10 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 15,700,000 15,700,000 10,967,200 69.85%

11 18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 131,835,000 180,535,000 158,872,806 88.00%

12 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

14,000,000 14,000,000 14,000,000 100.00%

13 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 7,520,000 7,520,000 4,863,000 64.67%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,277,705,000 3,277,705,000 2,751,071,993 83.93%

14 11 Pengadaan Komputer 14,600,000 14,600,000 14,567,300 99.78% 15 12 Pengadaan Peralatan Kantor 53,750,000 53,750,000 52,750,000 98.14%

16 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 29,655,000 29,655,000 13,483,200 45.47%

17 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 138,000,000 138,000,000 72,541,918 52.57%

18 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler 4,250,000 4,250,000 750,000 17.65%

19 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

11,300,000 11,300,000 11,135,500 98.54%

20 31 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 3,026,150,000 3,026,150,000 2,585,844,075 85.45%

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

53,975,000 89,775,000 55,741,546 62.09%

21 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 53,975,000 89,775,000 55,741,546 62.09%

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian

25,763,000 25,763,000 25,507,150 99.01%



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Kinerja dan Keuangan

22 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

9,815,000 9,815,000 9,792,100 99.77%

23 02 Penyusunan Laporan Semesteran 2,977,500 2,977,500 2,855,700 95.91%

24 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2,992,000 2,992,000 2,892,500 96.67%

25 05 Penyusunan Renja, RKA & DPA SKPD 9,978,500 9,978,500 9,966,850 99.88%

15 Program Pendidikan Kedinasan 1,534,644,500 1,314,829,500 1,208,643,059 91.92%

26 01 Pendidikan Penjenjangan Struktural 1,493,062,500 1,298,747,500 1,203,753,628 92.69%

27 02 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah

41,582,000 16,082,000 4,889,431 30.40%

16 Program Pendidikan dan Pelatihan Fungsional 568,775,000 568,775,000 261,202,500 45.92%

28 01 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme 405,770,000 405,770,000 216,662,500 53.40%

29 02 Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan 163,005,000 163,005,000 44,540,000 27.32%

17 Program Pengembangan Aparatur 441,890,000 441,890,000 297,974,561 67.43%

30 01 Penyusunan Pengembangan Karir ASN 247,445,000 247,445,000 214,964,200 86.87%

31 07 Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar 42,872,500 42,872,500 15,050,900 35.11%

32 11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 151,572,500 151,572,500 67,959,461 44.84%

18 Program Mutasi Kepegawaian 975,052,000 875,952,000 498,100,091 56.86%

33 01 Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Pindah Pegawai 187,065,000 187,065,000 184,989,202 98.89%

34 02 Penataan Pegawai dalam Jabatan 680,935,000 580,935,000 205,973,685 35.46%

35 03 Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Pegawai 107,052,000 107,952,000 107,137,204 99.25%

19 Program Penyusunan Data Pegawai 1,613,178,500 1,763,023,500 1,497,106,492 84.92%

36 01 Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

297,517,500 304,702,500 281,337,119 92.33%

37 02 Pengelolaan Data Kepegawaian 128,953,000 283,823,000 262,371,944 92.44% 38 04 Fasilitasi Identitas Kepegawaian 35,320,000 40,765,000 36,785,500 90.24% 39 05 Penyusunan Perencanaan dan 59,758,500 68,948,500 32,990,990 47.85%



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Formasi Kepegawaian

40 06 Seleksi Penerimaan Calon ASN 1,091,629,500 1,064,784,500 883,620,939 82.99%

20 Program Pembinaan Aparatur 180,506,000 212,076,000 139,169,355 65.62%

41 02 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS 144,511,000 170,681,000 115,980,990 67.95%

42 03 Sosialisasi dan Laporan Pajak Perorangan (LP2P) PNS dan LHKPN

35,995,000 41,395,000 23,188,365 56.02%

21 Program Penguatan Kelembagaan KORPRI 473,638,000 473,638,000 290,816,800 61.40%

43 01 Pembinaan Jiwa KORPRI 167,667,500 167,667,500 89,010,800 53.09% 44 02 Pembinaan Birokrasi Profesional 123,741,500 123,741,500 59,990,500 48.48%

45 03 Pengembangan Kreatifitas Anggota KORPRI 182,229,000 182,229,000 141,815,500 77.82%

JUMLAH 13,241,867,350 12,624,706,642 10,296,189,733 81.56%

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa selama tahun 2018

pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok

dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai BKPSDM

Kabupaten Sampang, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten Sampang melalui DPA BKPSDM Kabupaten

Sampang (setelah perubahan) dengan total nilai keseluruhan anggaran sebesar

Rp.12.624.706.642,00 sedangkan realisasi anggaran BKPSDM Kabupaten Sampang mencapai Rp.10.296.189.733,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 81,56%, dengan demikian dapat dikatakan bahwa serapan anggaran tahun 2018 cukup baik.

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja dan akuntabilitas keuangan di

atas dapat diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

capaian kinerja 0% dikarenakan sampai dengan akhir Desember 2018

tahap Seleksi Penerimaan Calon PNS Tahun 2018 masih belum ditetapkan

pengumuman kelulusan sehingga pengiriman peserta Diklat Prajabatan

bagi Calon PNS baru bisa dilaksanakan pada tahun 2019.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan

realisasi kinerja hanya sebesar 28,57% karena pelaksanaan diklat


fungsional dilaksanakan oleh instansi pembina jabatan fungsional

tertentu/pusat sehingga daerah hanya mengirim peserta sesuai dengan

formasi yang tersedia/permintaan pusat.

3. Kegiatan Penyusunan Pengembangan Karir ASN, indikator kinerja jumlah

peserta yang mengikuti Uji Kompetensi capaian kinerja hanya sebesar

86,67%. Hal ini disebabkan dari target 45 orang peserta Uji Kompetensi

untuk Pejabat Administrator, hanya diikuti oleh 39 orang pejabat

Administrator karena beberapa pejabat calon peserta Uji Kompetensi dari

instansi Kecamatan sedang sibuk melakukan persiapan Pemilihan Suara

Ulang (PSU) dan anggaran belanja perjalanan dinas dari OPD sudah habis,

sehingga tidak dapat mengirim peserta.

4. Kegiatan Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar dengan

indikator kinerja Jumlah PNS yang mengikuti seleksi tugas belajar target 10

orang, realisasi hanya 6 orang sehingga capaian hanya sebesar 60%. Hal

ini disebabkan karena kurangnya minat PNS untuk mengikuti Tugas

Belajar.

5. Pada kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

rendahnya realisasi kinerja dikarenakan dari target 15 orang Tugas Belajar

S2 dan 4 orang Tugas Belajar S1 hanya terealisasi 4 orang Tugas Belajar

S2 dan 1 orang Tugas Belajar S1. Hal ini disebabkan pada tahun 2018

tidak ada peserta dari Kabupaten Sampang yang lulus penerimaan Praja

IPDN, sedangkan untuk tugas belajar S2 ada 3 (tiga) orang dokter yang

belum menyelesaikan perkuliahan sampai melewati batas waktu yang

ditentukan dan 2 (dua) orang dokter sudah beberapa tahun terakhir tidak

melaporkan hasil studinya.

6. Kegiatan Fasilitasi Identitas Kepegawaian dengan indikator Jumlah

identitas kepegawaian yang diproses target 500 dokumen, realisasi

sebanyak 425 dokumen, sehingga capaian sebesar 85%. Hal ini

disesuaikan dengan usulan PNS ang mengajukan pembuatan Kartu

Pegawai, Kartu Suami, Kartu Istri dan Taspen.

7. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon ASN dengan indikator kinerja

Persentase peserta yang lulus Seleksi Penerimaan CPNS sesuai formasi

target 100%, realisasi sebesar 77,89% sehingga capaian hanya sebesar


77,89%. Hal ini dikarenakan pada Seleksi Penerimaan Calon PNS Tahun

2018 dari 285 formasi yang ada, peserta yag lulus hanya 222 formasi.

8. Kegiatan Penataan Pegawai dalam Jabatan, pada indikator kinerja Jumlah

pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui seleksi Terbuka dari

target 4 jabatan, realisasi 0 jabatan sehingga capaian 0%. Hal ini

disebabkan karena pada tahun 2018 masa jabatan Bupati habis dan dijabat

oleh Pj. Bupati sehingga tidak dapat melaksanakan Seleksi Terbuka

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Sedangkan pada indikator kinerja

Jumlah pelaksanaan pelantikan jabatan struktural dari target 4 kali hanya

terealisasi 1 kali dikarenakan masa transisi jabatan Bupati – Wakil Bupati

dan pada saat Bupati dijabat oleh Pj. Bupati untuk pelaksanaan mutasi dan

rotasi ASN harus melalui proses ijin ke Kementerian Dalam Negeri.

9. Kegiatan Pembinaan Jiwa KORPRI, realisasi kinerja yang rendah yaitu

sebagai berikut :

a. Indikator kinerja jumlah peserta pelatihan kewirausahaan, target 45 orang

dan realisasi 0 orang, sehingga capaian 0% dikarenakan sulitnya mencari

narasumber pelatihan hantaran yang bersertifikat sehingga pelatihan

kewirausahaan KORPRI tidak dapat dilaksanakan.

b. Indikator kinerja jumlah penanganan kasus hukum oleh LKBH, target 4

kasus dan realisasi 0, sehingga capaian 0% kasus dikarenakan tidak ada

pengaduan kasus hukum yang menimpa anggota KORPRI Kabupaten

Sampang.

c. Indikator kinerja uumlah peserta Bimbingan Belajar putra/putri Anggota

KORPRI, target 18 orang dan realisasi 12 orang sehingga capaian hanya

66,67% dikarenakan terbatasnya jumlah peserta.

10. Kegiatan Pembinaan Birokrasi Profesional, pada indikator kinerja Jumlah

peserta pembinaan KORPRI dari target 42 OPD, realisasi 12 OPD

sehingga capaian hanya sebesar 28,57%. Hal ini disebabkan karena jadwal

pembinaan keliling KORPRI bersamaan dengan jadwal Pemilihan Suara

Bupati - Wakil Bupati Sampang, sehingga hanya dilaksanakan di 6 OPD

dan 6 kecamatan.

11. Kegiatan Pengembangan Kreatifitas Anggota KORPRI, pada indikator

kinerja Jumlah peserta Rapat Kerja Dewan Pengurus KORPRI dari target

42 OPD, realisasi 0 OPD. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 tidak


dilaksanakan Rapat Kerja Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sampang

dan sesuai arahan dari Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten bahwa Rapat

Kerja Dewan Pengurus KORPRI akan dilaksanakan kemudian.

Adapun upaya yang harus dilakukan BKPSDM Kabupaten Sampang

untuk meningkatkan kinerja program dan kegiatan pada tahun mendatang,

antara lain sebagai berikut :

1. Merencanakan anggaran dan target kinerja dengan lebih seksama serta

melakukan rasionalisasi anggaran kembali terhadap kegiatan-kegiatan

yang realisasi penyerapan anggarannya rendah namun kalau dilihat dari

target kinerja tercapai.

2. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan instansi pembina jabatan

fungsional tertentu tentang kuota pelaksanaan diklat jabatan fungsional

tertentu.

3. Mensosialisasikan dengan baik kepada seluruh PNS di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Sampang tentang program bantuan tugas belajar

dari Kementerian, BAPPENAS dan lembaga lain yang memberi bantuan

tugas belajar bagi PNS.

4. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dengan perangkat daerah terkait,

melakukan sosialisasi PP 53 Tahun 2010 dan pembinaan disiplin hingga ke

sekolah-sekolah, termasuk tentang pemeriksaan kesehatan bagi PNS yang

tidak cakap jasmani/rohani.

3.3. PRESTASI DAN PENGHARGAAN Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BKPSDM Kabupaten

Sampang senantiasa berupaya mengerahkan sumber daya dan potensi

aparatur yang dimiliki untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara

optimal. Adapun prestasi dan penghargaan yang diraih pada tahun 2018 adalah

sebagai berikut :


Tabel 3.19 Prestasi dan Penghargaan yang Diraih BKPSDM Kabupaten Sampang

Tahun 2018

NO. NAMA KEGIATAN TINGKAT KEGIATAN PRESTASI KET

(1) (2) (3) (4) (5) 1. Kantor Regional II

BKN Award Tahun 2018

Jawa Timur Kategori Informasi Kepegawaian Terbaik

Kanreg II BKN Award 2018

Kategori Informasi Kepegawaian Terbaik


Bab IV Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BKPSDM Kabupaten

Sampang Tahun 2018 ini disusun sebagai salah satu bentuk

pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja dan evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun.

LKjIP ini juga menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan

kinerja yang dialami oleh BKPSDM Kabupaten Sampang pada tahun 2018.

Dengan tersusunnya LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2018

ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja BKPSDM Kabupaten

Sampang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak

lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun

Kabupaten Sampang.

4.1 SIMPULAN Dari hasil analisis kinerja BKPSDM Kabupaten Sampang diperoleh

kesimpulan :

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BKPSDM Kabupaten Sampang

telah berusaha memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan

harapan masyarakat ataupun aparatur melalui program dan kegiatannya

secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Hal ini terlihat dari pencapaian kinerja secara umum termasuk

dalam kategori baik. Namun realisasi kinerja untuk beberapa kegiatan belum terpenuhi secara memadai.

2. Anggaran sebagai pendukung dalam kegiatan sebagaimana diprogramkan

dalam merealisasikan kebijakan dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai

dengan yang dianggarkan. Dalam menggunakan anggaran BKPSDM

Kabupaten Sampang juga menerapkan prinsip efisien dan efektif sesuai

dengan kebutuhan yang terlihat dari capaian realisasi keuangan dari masing-


masing kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis serta

indikator kinerja yang direncanakan rata-rata disesuaikan dengan kebutuhan

tanpa harus mencapai 100% sehingga dana yang masih tersisa dari

anggaran yang direncanakan dapat dikembalikan ke kas daerah. Realisasi

penyerapan anggaran pada tahun 2018 sebesar 81,56% atau terserap

Rp.10.296.189.733,00 dari total anggaran sebesar Rp.12.624.706.642,00

4.2. SARAN Dari uraian capaian kinerja BKPSDM Kabupaten Sampang pada tahun

2018 dapat dilihat bahwa BKPSDM Kabupaten Sampang dalam melaksanakan

program dan kegiatannya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan telah

berupaya dengan baik.

Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai diharapkan dapat

dipertahankan dan ditingkatkan, sementara untuk target kinerja yang belum

atau tidak tercapai perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari semua

pihak.

Hambatan dan kendala yang ditemui berdasarkan evaluasi yang

dilakukan akan dijadikan sebagai faktor utama dalam perbaikan kinerja

kedepan khususnya yang bersifat internal di BKPSDM Kabupaten Sampang.

Namun untuk faktor penghambat yang bersifat eksternal akan dilakukan upaya

lebih lanjut dalam bentuk koordinasi yang bersifat intens.

Sampang, 29 Februari 2019 Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMPANG


NIP. 19660711 198809 1 001

Lampiran LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2018

Lampiran 1

Matriks Renstra BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2013-2018


MATRIKS PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2013 – 2018 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMPANG

1. INSTANSI : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang

2. TUJUAN : Mewujudkan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi

3. TUGAS : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang

kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan serta tugas pembantuan.

4. FUNGSI : a. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan ;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan

pendidikan dan pelatihan;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah bidang

kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan ;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya


No. SASARAN INDIKATOR SASARAN REALISASI KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

TARGET KINERJA SASARAN

PADA TAHUN KE-

SUMBER DATA / PENANGGUNG

JAWAB

2013 2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.



n/a n/a n/a n/a 66.38 70 Bidang Mutasi


2.93 0.98 1.46 1.23 1.85 3 Bidang Diklat dan Pengembangan

Karir


0.23 0.32 0.47 0.767 0.51 0.30 Bidang Informasi dan Pembinaan

Aparatur


Lampiran 2

Perjanjian Kinerja Tahun 2018


Lampiran 3

Pengukuran Kinerja Tahun 2018


PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMPANG

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI TAHUN 2017 TAHUN 2018

KET TARGET REALISASI CAPAIAN

1. Meningkatnya ASN yang berkompeten dan profesional

1.1 Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensi

% 66.38 70 67.18 95.97

1.2 Persentase aparatur yang mengikuti diklat minimal 20 JP per tahun

% 1.85 1.54 1.45 94.16

1.3 Persentase aparatur yang melakukan indisipliner

% 0.51 0.3 0.42 71.43

Sampang, 29 Februari 2019

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN SAMPANG


NIP. 19660711 198809 1 001

LAPORAN KINERJAsakip.sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2019/09/LKjIP...perencanaan dan realisasinya dengan berorientasi pada hasil ( result oriented ). Penyelarasan dilakukan mulai

Documents