Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - soppengkab.go.id · kegiatan. dan dari hasil pengukuran terhadap capaian kinerja ... 5 Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan (S 5) 6 penerapan

Laporan Kinerja Instansi PemerintahKabupaten Soppeng Tahun 2017

Kata Pengantar i

KATA PENGANTAR

Syukur yang tak terhingga marilah senantiasa

kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya,

sehingga Pemerintah Kabupaten Soppeng dapat

menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun

2017, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini

disusun sebagai salah satu instrument dalam

upaya untuk mewujudkan percepatan reformasi birokrasi di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng dan sebagai media

pertanggungjawaban serta sarana informasi Pemerintah Kabupaten

Soppeng dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pada

umumnya. sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor

28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Secara garis besar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2017 ini berisi informasi tentang perencanaan dan capaian

kinerja tahun kedua periode 2016-2021 sebagaimana tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

Disamping memuat keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai

tujuan dan sasaran strategis, laporan ini juga memuat aspek


Kata Pengantar ii

keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara dana

yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima

masyarakat.

Secara substantif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Soppeng merupakan sarana pelaporan kinerja dalam

rangka mengimplementasikan sistem pemerintahan, pelaksanaan

kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi

dan visi Pemerintah Kabupaten Soppeng dan juga sebagai perwujudan

penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta

menciptakan Clean Goverment dan Good Governance. Hasil

pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Kabupaten Soppeng tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras

semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah

baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun

pengawasannya.

Dan akhir kata, mudah-mudahan Laporan Kinerja ini dapat

bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi maupun evaluasi

kinerja Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Watansoppeng, 19 Maret 2018


Ikhtisar Eksekutif iii

RINGKASAN EKSEKUTIFUntuk mewujudkan pencapaian Visi “ Pemerintahan Yang

Melayani dan Lebih Baik” sebagaimana telah ditetapkan dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No.1 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, Pemerintah Kabupaten

Soppeng pada tahun 2016 telah melaksanakan berbagai program

dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2016

yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2016.

Pencapaian Visi pembangunan daerah tersebut ditopang 9

(Sembilan) Misi, dengan 19 Tujuan dan 36 Sasaran yang selanjutnya

dijabarkan kedalam program dan kegiatan yang pelaksanaannya

setiap tahun sampai akhir periode RPJMD tahun 2021.

Dan sebagai wujud implementasi pelaksanaan asas umum

penyelenggaraan Negara dalam bentuk Akuntabilitas Kinerja

dengan prinsip dasar good and clean government, maka pemerintah

Kabupaten Soppeng juga wajib mempertanggungjawabkan

penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip tata kelola

kepemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (results

oriented government) sesuai dengan kewenangannya. Untuk

mewujudkan Akuntabilitas kinerja tersebut dalam dokumen

perencanaan lima tahunan setidaknya telah termuat visi, misi,

tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas

atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran

hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran terukur, dapat diuji

dan diandalkan.

Untuk memenuhi aspek sebagaimana tersebut di atas maka

pada tahun 2017 yang merupakan tahun kedua RPJMD Tahun

2016-2021 dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis

yang telah ditetapkan telah terlaksana berbagai program dan

kegiatan. dan dari hasil pengukuran terhadap capaian kinerja

menunjukkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Soppeng


Ikhtisar Eksekutif iv

telah berhasil mencapai sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan

berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 52 indikator

sasaran, yang tergambar pada tabel berikut :

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

(%)PredikatKinerja

1 2 3 4 5 6 71 Meningkatnya pendapatan

petani tanaman pangan,petani perkebunan,peternak, pembudidayaikan dan nelayan (S1)

1

PDRB/kapitapetani, peternak,

pembudidayaikan dan nelayan

(Rp)

10.522.500 10.233.192 97,25 SangatTinggi

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1 97,25 SangatTinggi

2 Meningkatnya kapasitasjaringan irigasi dalammendukung peningkatanproduksi pertanian (S2)

2 Cakupan layananirigasi (%) 74,85% 74,85% 100,00 Sangat

Tinggi


3 Meningkatnya kegiatanpengolahan hasil dariproduk pertanian,perkebunan, peternakandan perikanan (S3)

3

jumlah unit usahadalam

pengolahan hasilpertanian,

perkebunan,peternakan dan

perikanan

113 114 100,88 Tinggi

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 3 125,66 Tinggi

4 Meningkatnya aksesmasyarakat atas layananpendidikan (S4)

4 APM SD dansederajat; 85% 90,36% 106,31 Sangat

Tinggi

5 APM SMP dansederajat; 64% 78,39% 122,48 Sangat

Tinggi


5 Meningkatnya kualitaspelayanan pendidikan (S5)

6

penerapanmanajemen

berbasis sekolah(MBS) kualifikasi

baik

35 144 411,43 SangatTinggi


6 Meningkatnyakemampuan literasimasyarakat (S6)

7 Angka melekhuruf 97% 99,63% 103,24 Sangat

Tinggi


Ikhtisar Eksekutif v


(%)PredikatKinerja

1 2 3 4 5 6 77 Berkembangnya pelayanan

berbasis teknologiinformasi dan keterbukaaninformasipembangunan(IT) (S7)

8

Adanya inovasiberbasis IT dan

SDM padapelayanan PTSPsecara kontinyu

0 Ada 100 SangatTinggi


8 Meningkatnya kemudahanmasyarakat dalampengurusan administrasikependudukan dan catatansipil (S8)

9Persentase

kepemilikan kartukeluarga (KK),

78,64% 99,26% 126,22 SangatTinggi

10 Rasio BayiBerAkta Kelahiran 86,80% 94,46% 108,82 Sangat

Tinggi


9 Meningkatnya jangkauandan kualitas penangananbencana kebakaran danbencana lainnya (S9)

11

Persentasebencana

kebakaran yangtertangani

dengan baik

100% 100% 100,00 SangatTinggi

12

Persentasebencana lainnyayang tertangani

dengan baik



10 Berkurangnya gangguanketenteraman danketertiban dalammasyarakat (S10)

13 Persentasepenyelesaian K3 87% 33,75% 38,79 Sangat

Rendah

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 10 38,79 SangatRendah

11 Meningkatnya kesadaranmasyarakat terhadapbahaya penyalahgunaannarkoba (S11)

14

Persentasemasyarakat yang

tidakmenyalahgunaka

n narkoba

100% 99,98% 99,98 SangatTinggi


12 Meningkatnya jumlahkunjungan wisatawan(S12) 15

PersentasePeningkatan

jumlah kunjunganwisatawan

4,42% 2,58% 58,37 Rendah

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 12 58,37 Rendah


Ikhtisar Eksekutif vi


(%)PredikatKinerja

1 2 3 4 5 6 713 Meningkatnya apresiasi

kebudayaan danketahanan budaya daerahdalam menghadapidinamika kebudayaanglobal (S13)

16

Jumlah Situscagar budaya

Kabupaten yangterdaftar sebagai

situs cagarbudaya nasional



14 Meningkatnya kapasitasdan kualitas infrastrukturtransportasi dalammendukunginterkoneksitas wilayahdan membuka lokasiterpencil (S14)

17Porsi panjang

jalan kabupatenkualitas baik (km)

570.3 km(62.3%)

399,575Km

(44.45%)70,06 Sedang

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 14 70,06 Sedang15 Meningkatnya kapasitas

dan kualitas infrastrukturperhubungan dalammendukung mobilitasmanusia, barang dan jasa(S15)

18

Rasio jumlahkendaraan

dengan panjangjalan

0,04 0,02 50,00 SangatRendah


16 Meningkatnya kapasitasdan kualitas infrastrukturperumahan danpemukiman dalammendukung kehidupanmasyarakat yang bersihdan sehat (S16)

19Persentase rumah

mengakses airbersih;

97,5 90,03 92,34 Tinggi

20Persentasepemukiman

kumuh0,013 0,00063 195,15 Sangat

Tinggi


17 Meningkatnya kepatuhanterhadap rencana tataruang wilayah dalammenjaga keseimbanganfungsi antara kawasanperlindungan dan kawasanbudidaya (S17)

21 kepatuhanterhadap RTRW 36% 98,84% 274,56 Sangat

Tinggi


18 Meningkatnya kinerja ASNsesuai kompetensi dalamtugas dan fungsinya padastruktur organisasi (S18)

22

Persentase PNSyang ditempatkan

sesuai dengankompetensinya

99,49% 76,45% 76,84 Tinggi


Ikhtisar Eksekutif vii


(%)PredikatKinerja

1 2 3 4 5 6 7

23

Persentase PNSyang mengikuti

diklat teknik tugasdan fungsi

17,86% 9,83% 55,04 Sedang

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 18 65,94 Sedang

19 Meningkatnya penerapanprinsip akuntabilitas,transparansi, partisipasi,efektivitas, dan efisiensidalam perencanaan,penganggaran danpertanggungan kinerja(S19)

24 Opini laporankeuangan; WTP Proses

Audit - -

25Tingkat

AkuntabilitasKinerja;

C CC 100,00 SangatTinggi

26Penjabaran

Program RPJMDkedalam RKPD


27Ratio Temuan

BPK yangditindaklanjuti


Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 19 - -20 Meningkatnya kepuasan

masyarakat atas pelayanankecamatan dan kelurahanserta berkembangnyakemandirian desa (S20)

28

Keterbukaaninformasi dan

komunikasipelayanan

Kecamatan, desa/kelurahan; (%)


29 Desa Mandiri 6,12% 6,12% 100,00 SangatTinggi


21 Meningkatnyaketerpenuhan sarana-prasarana sertaketenagaan medic/nonmedic dalam pelayanankesehatan (S21)

30 CakupanPuskesmas 212,5 212,5 100,00 Sangat

Tinggi

31Cakupan

PembantuPukesmas

62,86 62,86 100,00 SangatTinggi

32

Rasio tenagadokter terhadap

jumlah pendudukpada satuan

wilayah

0,294 0,298 101,36 SangatRendah

33

Rasio tenagaparamedic

terhadap jumlahpenduduk padasatuan wilayah




Ikhtisar Eksekutif viii


(%)PredikatKinerja

1 2 3 4 5 6 722 Meningkatnya kualitas

pelayanan rumah sakit(S22) 34

Indeks kepuasanmasyarakat ataslayanan rumah

sakit



23 Meningkatnyaketerpenuhan saranaibadah, penyelenggarakegiatan ibadah, dansituasi kondusif bagikerukunan ummat (S23)

35Rasio rumah

ibadah/ jumlahpenduduk;

2,06% 1,94% 94,17 SangatTinggi

36

Persentasepenyelenggara

kegiatan ibadah(imam masjid dan

guru mengaji)yang difasilitasi



24 Meningkatnya kegiatankepemudaan dan olah ragadaerah (S24) 37

Persentaseorganisasi

kepemudaanyang aktif;


38Persentase

cabang olah ragayang aktif



25 Meningkatnya kapasitaspengarusutamaan genderdalam pembangunan (S25) 39

Persentasepartisipasi

perempuan dilembaga

pemerintah

11,15% 8,86% 79,46 Tinggi

40


perempuan diorganisasi sosialkemyarakatan



26 Meningkatnyakeswadayaan danpartisipasi masyarakatdalam pembangunandaerah (S26)

41

SwadayaMasyarakat

terhadapProgram

pemberdayaanmasyarakat




Ikhtisar Eksekutif ix


(%)PredikatKinerja

1 2 3 4 5 6 7

27 Meningkatnya produksiberas (S27) 42 jumlah produksi

beras (ton) 201.329 195.804 97,26 SangatTinggi


28 Meningkatnya kelestariansumberdaya alam (S28) 43

Tingkatpengurangan

emisi gas rumahkaca



29 Terpeliharanya kualitaslingkungan hidup (S29) 44

Tingkatpengendalianpencemaranlingkungan

18.41%(Udara)

15%(Udara) 81,48 Tinggi

18.41%(Air) 24% (Air) 130,36 Sangat

Tinggi24.55%

(TutupanHutan)

48,35%(Tutupan

Hutan196,95 Sangat

Tinggi


30 Terpeliharanya kebersihandan Keindahan perkotaan(S30)

45Cakupan volume

sampah yangtertangani (%)

25,49% 29,67% 116,40 SangatTinggi


31 Berkurangnya pendudukmiskin (S31) 46 Angka Kemiskinan 8,14% 8,29% 98,16 Sangat

Tinggi


32 Meningkatnya cakupanpelayanan penyandangmasalah kesejahteraansosial (S32)

47 Persentase PMKSyang tertangani 100% 99,33% 99,33 Sangat

Tinggi


33 Meningkatnya jumlahinvestor yang tertarikberinvestasi (S33)

48jumlah rencana

investasi (JumlahMOU)

35 11 31,43 SangatRendah


34 Meningkatnya jumlahtenaga kerjaberkompetensi cukupuntuk terserap dalamlapangan kerja (S34)

49 Tingkat PartisipasiAngkatan Kerja 72% 88,85% 123,40 Sangat

Tinggi


Ikhtisar Eksekutif x


(%)PredikatKinerja

1 2 3 4 5 6 7


35 Meningkatnya daya saingproduk koperasi, UKM,industri kecil dan industryrumah tangga dalamperdagangan (S35)

50

Jumlah JenisProduk Spesifik

lokal dari industridaerah yang

berdaya saingpada pasar

6 6 100 SangatTinggi

51

Jumlah JenisProduk Koperasi,usaha kecil dan

usaha menengahspesifik lokaldaerah yang

bersaing dalampasar regional



36 Meningkatnya kapasitassarana/ prasaranaperdagangan bagi pelakuindustri kecil dan rumahtangga, koperasi, sertausaha kecil dan menengah(S36)

52

Jumlahsarana/prasaranapasar tradisional

yang efektifmenunjang

perdaganganproduk spesifik

lokal industri kecildan rumah tangga

serta koperasidan UKM



Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat :

27 (dua puluh tujuh) sasaran yang capaian kinerjanya, sama atau

lebih besar dari target dengan skala nilai 91 > persen dengan

predikat kinerja Sangat Tinggi ;

2 (dua) sasaran yang capaian kinerjanya dibawah target dengan

skala nilai 76< 90 dengan predikat kinerja tinggi; 2 (dua) sasaran yang capaian kinerjanya dibawah target dengan

skala nilai 66< 75 dengan predikat kinerja sedang;


Ikhtisar Eksekutif xi

1 (satu) sasaran yang capaian kinerjanya dibawah target dengan

skala nilai 51< 65 dengan predikat kinerja rendah;

3 (tiga) Sasaran yang capaian kinerjanya dibawah target dengan

skala nilai < 50 dengan predikat kinerja sangat rendah;

dan 1 (satu) sasaran yang rata-rata capaian kinerjanya belum

dapat diukur karena masih ada indikator pencapaian belum dapat

dihitung/tersedia.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang

Pemerintah Kabupaten Soppeng telah menetapkan beberapa strategi,

antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan dengan

memperhatikan sumber daya yang ada dan koordinasi dengan pihak

pihak terkait; mendorong upaya peningkatan profesionalisme aparatur

pemerintah daerah dan memperkuat fungsi pengawasan internal; dan

mengembangkan sistem informasi pengumpulan data kinerja dalam

rangka penyempurnaan penetapan indikator kinerja.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan motivasi

terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang

lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab

dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean

government) menuju pemerintahan yang baik (good governance).



Daftar isi xii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………… i

RINGKASAN EKSEKUTIF …………………………………………. iii

DAFTAR ISI ………………………………………………………….. xii

DAFTAR LAMPIRAN………………………………………............ xiii

DAFTAR TABEL …………………………………………………...... xiv

DAFTAR GRAFIK ………………………………………............... xxi

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang.................................................

1.1.1 Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kab.Soppeng ……………………………………

1.1.2 Sumber Daya Aparatur Pemerintah

Kab. Soppeng …………………………...........

1.1.3 Sarana dan Prasarana .........………………..

1.1.4 Aspek Demografi …………………................

1.1.5 Pertumbuhan Ekonomi/PDRB .................

1.1.6 PDRB Per Kapita .....................................

1.1.7 Kemiskinan …………….………………..........

1.1.8 Kesejahteraan Sosial ...............................

1.2 Permasalahan dan Isu Strategis .………….……..

1.2.1 Permasalahan Pembangunan Daerah ......

1.2.2 Isu Strategis Daerah ………………………….

I-1

I-2

I-7

I-7

I-8

I-10

I-13

I-15

I-16

I-17

I.17

I-26

BAB II PERENCANAAN KINERJA ……………………………… II-1

2.1 Perencanaan Kinerja Tahun 2017 ………........... II-1

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA …………………………… III-1

3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten

Soppenng ………………………..….…................

3.2 Realisasi Anggaran ..........................................

III-1

III-114

BAB IV PENUTUP ………………….................................... IV-1


Daftar isi xiii

LAMPIRAN :Lampiran I Perjanjian Kinerja Perubahan

Lampiran II Matriks Pengukuran Kinerja

Lampiran III Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Kab.Soppeng Tahun 2017


Daftar isi xiv

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 1.1

Tabel 1.2

Tabel 1.3

Tabel 1.4

Tabel 1.5

Tabel 1.6

Tabel 1.7

Tabel 2.1

Tabel 3.1

Tabel 3.2

Tabel 3.3

Tabel 3.4

Tabel 3.5

Tabel 3.6

Neraca Kabupaten Soppeng per 31 Desember2016 (Unaudited)………………………………………

Rata – rata Kepadatan Penduduk MenurutKecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2016

Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur diKabupaten Soppeng Tahun 2016…………………..

Distribusi PDRB atas Dasar Harga BerlakuKabupaten Soppeng Tahun 2011-2016 (dalampersen)………………………………………….PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku danHarga Konstan 2011 Kabupaten Soppeng 2011-2015……………………………………………………….

Garis Kemiskinan dan Jumlah PendudukMiskin Kab. Soppeng Tahun 2011-2016 ......

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun2011-2015 Kab. Soppeng.............................

Perjanjian Kinerja Kabupaten Soppeng Tahun2017………………………………………………………

Skala Nilai Peringkat Kerja…………………………..

Capaian Kinerja dan Predikat KInerja SasaranTahun 2017……………………………………………

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1:PDRB/kapita petani, peternak,pembudidayaikan dan nelayan ………………………………………

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran :Meningkatnya pendapatan petani tanamanpangan, petani perkebunan, peternak,pembudidaya ikan dan nelayan ……………….…

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2 :Cakupan Layanan Irigasi ……………………………

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran :Meningkatnya Kapasitas Jaringan Irigasi dalammendukung Peningkatan Produksi Pertanian ....

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3 :

I-8

I-9

I-10

I-13

I-14

I-13

I-17

II-2

III-1

III-2

III-9

III-10

III-12

III-14


Daftar isi xv

Tabel 3.7

Tabel 3.8

Tabel 3.9

Tabel 3.10

Tabel 3.11

Tabel 3.12

Tabel 3.13

Tabel 3.14

Tabel 3.15

Tabel 3.16

Tabel 3.17

Tabel 3.18

Tabel 3.19

Tabel 3.20

Jumlah Unit usaha dalam pengolahan hasilpertanian, perkebunan, peternakan danPerikanan ……………………………………………..…

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran :Meningkatnya kegiatan pengolahan hasilproduk pertanian, perkebunan, peternakan, danperikanan ……………………………………….....

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4 :APM SD dan Sederajat, APM SMP dan Sederajat

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran :Meningkatnya Akses masyarakat atas layananpendidikan……………………………………………….

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5 :Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)Kualifikasi baik………………………………………..

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran :Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan …

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 6

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran :Meningkatnya Kemampuan Literasi Masyarakat

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran I :Adanya Inovasi Berbasis IT dan SDM padaPelayanan PTSP secara Kontinyu …………………

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran :Berkembangnya Pelayanan Berbasis TeknologiInformasi dan Keterbukaan InformasiPembangunan (IT) ………………………………...

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 8 :Persentase KepemilikanKartu Keluarga (KK),Rasio Bayi Ber Akta Kelahiran ………..……………

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran:Meningkatnya Kemudahan Masyarakat dalamPengurusan Administrasi Kependudukan danCatatan Sipil ..………….………………………………

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 9 :Persentase Bencana Kebakaran yang tertanganidengan baik ……………………………….……………

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran:Meningkatnya Jangkauan dan KualitasPenanganan Bencana Kebakaran dan BencanaLainnya ……….………………………………………….

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 10 :

III-15

III-17

III-18

III-20

III-21

III-23

III-24

III-25

III-27

III-29

III-31

III-32

III-34

III-35


Daftar isi xvi

Tabel 3.21

Tabel 3.22

Tabel 3.23

Tabel 3.24

Tabel 3.25

Tabel 3.26

Tabel 3.27

Tabel 3.28

Tabel 3.29

Tabel 3.30

Tabel 3.31

Tabel 3.32

Tabel 3.33

Tabel 3.34

Tabel 3.35

Persentase Penyelesaian K3 …………………………

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran :Berkurangnya gangguan Ketenteraman dalamketertiban dalam masyarakat ………………………

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 11:Persentase Masyarakat yang tidakmenyalahgunakan Narkoba ………………………...

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran :Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadapBahaya Penyalahgunaan Narkoba ……………..

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 12 :Persentase Peningkatan Jumlah KunjunganWisatawan ……………………………………………

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran :Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 13 :Jumlah Situs Cagar Budaya Kabupaten yangterdaftar sebagai situs Cagar Budaya Nasional…

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran :Meningkatnya Apresiasi Kebudayaan danKetahanan Budaya Daerah dalam menghadapidinamika kebudayaan global………………………

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 14 :Porsi Panjang Jalan ……...…………………………

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran :Meningkatnya Kapasitas dan KualitasInfrastruktur Transportasi dalam mendukunginterkoneksitas Wilayah dan membuka lokasi..

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 15 :Rasio Jumlah Kendaraan dengan Panjang Jalan

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran ………..

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 16 :Persentase Pemukiman ………………………………

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran :Meningkatnya Kapasitas dan KualitasInfrastruktur Perumahan dan Pemukimandalam mendukung kehidupan masyarakat yangbersih dan sehat……………………………………..…

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 17 :Kepatuhan terhadap RTRW ………………………...

III-36

III-37

III-38

III-40

III-41

III-43

III-44

III-45

III-46

III-48

III-49

III-50

III-52

III-53

III-55


Daftar isi xvii

Tabel 3.36

Tabel 3.37

Tabel 3.38

Tabel 3.39

Tabel 3.40

Tabel 3.41

Tabel 3.42

Tabel 3.43

Tabel 3.44

Tabel 3.45

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran :Meningkatnya Kepatuhan terhadap RencanaTata Ruang Wilayah dalam menjagakeseimbangan fungsi antara kawasanperlindungan dan kawasan Budidaya2015……………………………...

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasasaran18 : Persentase PNS yang ditempatkan sesuaidengan Kompetensinya, Persentase PNS yangmengikuti Diklat Teknik Tugas dan Fungsi

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran :Meningkatnya Kinerja ASN sesuai Kompetensidalam Tugas dan Fungsinya pada StrukturOrganisasi ……………………………………………….

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 19 :Opini Laporan Keuangan; Tingkat AkuntabilitasKinerja; Penjabaran Program RPJMD kedalamRKPD; Rasio Temuan BPK yang ditindaklanjuti..

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran :Meningkatnya Penerapan Prinsip Akuntabilitas,Transpransi, Partisipasi, Efektivitas, danEfisiensi dalam Perencanaan, Penganggaran danPertanggungan Kinerja ……………………………….

Hasil Pengukuran Capaian Kienerja Sasaran 20: Keterbukaan Informasi dan KomunikasiPelayanan Kecamatan, Desa/Kelurahan(Persen)……………………………………………………

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran :Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atasPelayanan Kecamatan dan Kelurahan sertaberkembangnya Kemandirian Desa………………..

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 21 :Cakupan Puskesmas; Cakupan PuskesmasPembantu; Rasio Tenaga Dokter terhadapJumlah Penduduk pada satuan wilayah; RasioTenaga Paramedis terhadap jumlah pendudukpada satuan wilayah ………………………………….

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran :Meningkatnya Keterpenuhan Sarana Prasaranaserta Ketenagaan medic/Non Medic dalampelayanan kesehatan …………………………………

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 22 :Indeks Kepuasan Masyarakat atas LayananRumah Sakit ……………………………………………

III-56

III-57

III-58

III-60

III-62

III-65

III-66

III-68

III-71

III-72


Daftar isi xviii

Tabel 3.46

Tabel 3.47

Tabel 3.48

Tabel 3.49

Tabel 3.50

Tabel 3.51

Tabel 3.52

Tabel 3.53

Tabel 3.54

Tabel 3.55

Tabel 3.56

Tabel 3.57

Tabel 3.58

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran :Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 23 :Rasio Rumah Ibadah/Jumlah Penduduk;Persentase Penyelenggara Kegiatan Ibadah(Imam Masjid dan Guru Mengaji) yangdifasilitasi ……………………………………………….

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran :Meningkatnya Keterpenuhan Sarana Ibadah,Penyelenggara Kegiatan Ibadah, dan SituasiKondusuf bagi Kerukunan Umat…………………..

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 24 :Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif;Persentase Cabang Olah Raga yang Aktif ……….

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran :Meningkatnya Kegiatan Kepemudaan dan OlahRaga Daerah……………………………………………

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 25 :Persentase Partisipasi Perempuan di LembagaPemerintah; Persentase Partisipasi Perempuandi Organisasi Sosial Kemasyarakatan ……………

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran :Meningkatnya Kapasitas PengarusutamaanGender dalam Pembangunan………………………

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 26 :Swadaya Masyarakat terhadap ProgramPemberdayaan Masyarakat …………………………

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran :Meningkatnya Keswadayaan dan partisipasiMasyarakat dalam Pembangunan Daerah ………

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 27 :Jumlah Produksi Beras (ton)………………………..

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran :Meningkatnya Produksi Beras …………………….

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 28 :Tingkat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca …

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran :Meningkatnya Kelestarian Sumberdaya Alam ….

III-74

III-75

III-76

III-78

III-79

III-81

III-83

III-84

III-85

III-87

III-88

III-89

III-91


Daftar isi xix

Tabel 3.59

Tabel 3.60

Tabel 3.61

Tabel 3.62

Tabel 3.63

Tabel 3.64

Tabel 3.65

Tabel 3.66

Tabel 3.67

Table 3.68

Tabel 3.69

Tabel 3.70

Tabel 3.71

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 29 :Tingkat Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran :Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup ……

Hasil Pengukuran capaian Kinerja Sasaran 30 :Cakupan Volume Sampah yang tertangani ……..

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran :Terpeliharanya Kebersihan dan KeindahanPerkotaan………………………………………………..

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 31 :Angka Kemiskinan …………………………………..

Analisis Efesiensi Pengguna Anggaran :Berkurangnya Penduduk Miskin ………………….

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 32 :Persentase PMKS yang tertangani ………………

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran :Meningkatnya Cakupan Pelayanan PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial………………………

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 33 :Jumlah Rencana Investasi (Jumlah MoU)……….

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran :Meningkatnya Jumlah Investor yang tertarikberinvestasi ……………………………………………..

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 34 :Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ………………

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran :Meningkatnya Jumlah Tenaga KerjaBerkompetensi cukup untuk terserap dalamLapangan Kerja…………………………………………

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 35 :Jumlah Jenis Produk spesifik Lokal dariIndustri Daerah yang Berdaya Saing padaPasar; Jumlah jenis Produk Koperasi UsahaKecil dan Usaha Menengah Spesfiik Lokaldaerah yang bersaing dalam Pasar regional……..

III-92

III-94

III-95

III-96

III-97

III-99

III-100

III-102

III-103

III-104

III-105

III-106

III-107


Daftar isi xx

Tabel 3.72

Tabel 3.73

Tabel 3.74

Tabel 3.75

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran :meningkatnya daya saing produk Koperasi,UKM, Industri Kecil dan Industri RumahTangga dalam Perdagangan………………………….

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 36 :Jumlah Sarana/Prasarana pasar Tradisionalyang efektif menunjang Perdagangan ProdukSpesifik local Industri Kecil dan Rumah Tanggaserta Koperasi dan UKM……………………………..

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran :Meningkatnya Kapasitas Sarana/PrasaranaPerdagangan bagi Pelaku Industri Kecil danRumah Tangga, Koperasi serta Usaha Kecil danMenengah ……………………………………………….

Alokasi dan Realisasi Belanja untu PencapaianSasaran…………………………………………………..

III-110

III-112

III-113

III-115


Daftar isi xxi

DAFTAR GRAFIK

Hal.

Grafik I.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng

Tahun 2010-2016 (dalam persen)…………………. I-12


BAB I Pendahuluan I-1

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangPembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari

pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan

harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian

masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam

perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus

memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu

kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial,

budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk

mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti

oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good

Governance). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah

keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan

visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita–cita

masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik.

Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan

terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil

guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata

kepemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan



nepotisme. sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil

guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN.

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban menuju

good governance dan clean government itulah maka Pemerintah

Kabupaten Soppeng berusaha menyajikan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk

tahun 2017. Laporan ini disusun didasarkan atas Peraturan

Menteri Negara Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten Soppeng

Tahun 2017 ini disusun dalam empat bab masing-masing Bab I

merupakan Pendahuluan, Bab II berisi Perencanaan Kinerja, Bab

III berisi Capaian Kinerja dan Bab IV adalah Penutup.

Materi yang disajikan pada laporan ini didasarkan pada

dokumen RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017 dan

pengukuran kinerjanya didasarkan atas data dan kenyataan dari

berbagai program serta sektor/sub sektor yang dihasilkan oleh

Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Soppeng selama tahun 2017.

1.1.1 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab.SoppengOrganisasi perangkat daerah sebagai wadah

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan

kemasyarakatan haruslah kokoh. Struktur organisasi

Pemerintah Kabupaten Soppeng mengacu pada Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Susunan Perangkat Daerah tersebut ditetapkan melalui

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2016



tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Soppeng.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi

kepemerintahan, Pemerintah Kabupaten Soppeng telah

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, yaitu;

Peraturan Bupati Soppeng Nomor 42 Tahun 2016, tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta

Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng;



Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng;



Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng;



Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng;



Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng;



Tata Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Soppeng;



Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng;



Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Soppeng;





Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng;



Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Soppeng;



Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Soppeng;



Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng;



Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Soppeng;



Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran Kabupaten Soppeng;



Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Soppeng;



Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Soppeng;





Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Soppeng;



Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Soppeng;



Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah Kabupaten Soppeng;



Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng;



Tata Kerja Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Soppeng;



Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng;



Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Soppeng;



Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten

Soppeng;





Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Soppeng;



Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Soppeng;



Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Soppeng;



Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Soppeng;



Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Soppeng;



Tata Kerja Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Soppeng;



Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Soppeng;



Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Soppeng;



1.1.2 Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Soppeng

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,

Pemerintah Kabupaten Soppeng didukung oleh sumber daya

aparatur yang cukup memadai.

Berdasarkan Data Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Soppeng, Tahun 2017 jumlah Aparatur Sipil Negara (Pegawai

Negeri Sipil) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Soppeng sebanyak 5.300 orang yang terdiri dari 2.117 PNS Laki-

Laki dan 3.183 PNS Perempuan yang tersebar pada berbagai unit

kerja. Komposisi PNS berdasarkan golongan terdiri dari: PNS

golongan I sebanyak 46 orang, PNS Golongan II sebanyak 525

orang, PNS golongan III sebanyak 2.779 orang, dan PNS

Golongan IV sebanyak 1.950 orang. Sedangkan pejabat

struktural mulai dari eselon tertinggi yaitu Eselon IIa sebanyak 1

orang, Eselon IIb sebanyak 26 orang, Eselon IIIa sebanyak 46

orang dan Eselon eselon IIIb sebanyak 94 orang, Eselon IVa

sebanyak 439 orang dan Eselon IVb sebanyak 135 orang dan

Jumlah pejabat fungsional di Kabupaten Soppeng pada bulan

Desember 2017 adalah sebanyak 4.559 orang.

1.1.3 Sarana dan PrasaranaUntuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi pemerintahan, maka ketersediaan sarana dan

prasarana yang memadai sangat diperlukan. Berdasarkan Data

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31

Desember 2017 (Neraca) Kekayaan Daerah Kabupaten Soppeng

Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikit :



Tabel 1.1Neraca Kabupaten Soppeng

per 31 Desember 2017 (Unaudited)Aset Nilai (Rp.)

I Aset Tetap 1.885.216.723.932,76

Tanah 549.503.340.153,21

Peralatan Mesin 338.887.729,460.49

Gedung Bangunan 680.289.927.029,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.161.253.190.849,96

Aset Tetap Lainnya 13.207.948.750,60

Konstruksi Dalam Pekerjaan 20.916.134.663,40

Akumulasi Penyusutan (878.841.546.973,90)

II Aset Lainnya 22.651.338.339,23

Aset Tidak Berwujud 1.857.302.500

Aset Lain-Lain 20.664.403.043,60

Akumulasi Penyusutan Aset Lain (10.703.749.204,37)

TOTAL ASET (I+II) 2.098.780.366.998,02

Sumber Data :BPKD Kab.Soppeng

Nilai Aset Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2017

berdasarkan Laporan Keuangan Kabupaten Soppeng 2017 Un

audited BPK RI adalah Rp. 2.098.780.366.998,02

1.1.4 Aspek DemokrafisBerdasarkan data KTP-El Dinas Kependudukan, Catatan

Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlah penduduk

Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir mengalami

peningkatan. Jumlah penduduk pada tahun 2017 sebesar

241.430 jiwa terdiri dari 116.441 jiwa penduduk laki-laki dan

124.983 jiwa penduduk perempuan atau 48,23% penduduk laki-

laki dan 51,77% penduduk perempuan. Sedangkan penyebaran

penduduk Kabupaten Soppeng tahun 2017 di dominasi

Kecamatan Marioriwawo sebanyak 20,96 % yang merupakan

kecamatan dengan jumlah desa dan kelurahan terbanyak.

Sebaran terbanyak kedua sebesar 20,13 % berada di Kecamatan



Lalabata yang merupakan ibu kota Kabupaten atau pusat

pemerintahan. Sedangkan distribusi penduduk yang paling

rendah di Kecamatan Citta sebesar 3,45 %. Dengan luas wilayah

sebesar 1.500 Km², kepadatan penduduk Kabupaten Soppeng

pada tahun 2017 sebesar 161 jiwa/Km². Kecamatan Liliriaja

merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk

tertinggi sebesar 297 jiwa/Km², sementara kepadatan terendah

berada di Kecamatan Marioriawa dengan tingkat kepadatan

penduduk sebesar 92 jiwa/Km². Rata-rata kepadatan Penduduk

Kab. Soppeng Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2

Rata – rata Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan diKabupaten Soppeng Tahun 2017

KecamatanLuas PendudukArea Laki-Laki Perempuan Jumlah

Marioriwawo 300 24.658 25.938 50.596Liliriaja 96 13.588 14.886 28.474Lilirilau 187 18.738 20.674 39.412Lalabata 278 23.804 24.785 48.589Marioriawa 320 14.348 15.189 29.537Donri-Donri 222 11.832 12.969 24.801Ganra 57 5.519 6.182 11.701Citta 40 3.960 4.360 8.320

TOTAL 1.500 116.447 124.983 241.430Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil

Potensi tenaga kerja dapat dicermati dari komposisi

penduduk menurut umur karena umur seseorang sangat

mempengaruhi kemampuan fisiknya sehingga akan menetukan

produktivitasnya. Penduduk dengan usia yang sangat mudah

(umur 0-14 tahun) umumnya belum produktif karena selain

kemampuan fisiknya yang masih kurang, juga karena mereka

pada umumnya masih sekolah dan belum bekerja. Begitu pula

penduduk yang berusia lanjut (umur 60 tahun keatas),

produktivitasnya sudah menurun dan bahkan sebagian dari



mereka sudah tidak bekerja lagi. Bila di hitung jumlah

penduduk pada kelompok usia produktif (15-59 tahun) yaitu

sebesar 153.245 jiwa maka dapat diketahui bahwa pada

umumnya penduduk Kabupten Soppeng masih dalam usia

produktif. Jumlah penduduk menurut kelompok umur di

Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3Jumlah penduduk menurut kelompok umur di

Kabupaten Soppeng Tahun 2017

GolonganUmur

Jumlah Penduduk Laki-Laki+PerempuanLaki-Laki Perempuan

1 2 3 40 – 4 6.755 6.209 12.9645 – 9 8.912 8.414 17.326

10 – 14 9.964 9.284 19.24815 – 19 11.056 10.550 21.60620 – 24 9.812 9.331 19.14325 – 29 7.820 7.867 15.68730 – 34 7.641 7.712 15.35335 – 39 8.190 8.640 16.83040 – 44 8.190 8.964 17.15445 – 49 9.022 9.829 18.85150 – 54 6.861 8.084 14.94555 – 59 5.932 7.744 13.67660 – 64 4.760 6.111 10.87165 – 69 4.075 5.300 9.37570 – 74 3.064 4.328 7.392

75+ 4.393 6.616 11.009Jumlah 116.447 124.983 241.430

Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil

1.1.5 Pertumbuhan Ekonomi/PDRBSalah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan

ekonomi suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Indikator ini

mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu



perekonomian, dan memberikan indikasi keberhasilan aktivitas

perekonomian yang terjadi pada suatu periode di suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang

dihasilkan suatu daerah pada tahun tertentu dibandingkan dengan

nilai PDRB tahun sebelumnya. Nilai PDRB yang digunakan

merupakan pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang

diukur merupakan pertumbuhan ekonomi

Perekonomian Soppeng pada tahun 2016 mengalami percepatan

dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju

pertumbuhan PDRB Soppeng tahun 2016 mencapai 8,24 persen

per tahun, sedangkan tahun 2015 sebesar 5,10 persen per tahun.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa

keuangan dan asuransi sebesar 11,54 persen. Sedangkan seluruh

lapangan usaha ekonomi PDRB lain pada tahun 2016 mencatat

pertumbuhan yang positif.

Adapun lapangan usaha lainnya berturut-turut mencatat

pertumbuhan yang positif, diantaranya lapangan usaha jasa

pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 11,48 persen dan

terendah adalah jasa perusahaan, administrasi pemerintahan,

pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 0,55% .

Perekonomian Kabupaten Soppeng selama lima tahun terakhir

tumbuh positif dengan besaran yang cukup fluktuatif seperti

terlihat pada grafik dibawah ini. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Soppeng ini dipengaruhi oleh peranan sektor pertanian

yang memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten

Soppeng. Atau dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Soppeng tergantung pada pertumbuhan sektor pertanian.



Grafik I.1:Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng

Tahun 2011-2016 (dalam persen)

6,93 7,23 6,9

5,1

8,24

0

2

4

6

8

10

Pertumbuhan Ekonomi

PertumbuhanEkonomi

6,93 7,23 6,9 5,1 8,24

2012 2013 2014 2015 2016

Sumber: BPS Kab.Soppeng Tahun 2017

Selain laju pertumbuhan ekonomi, hal lain yang dapat diperoleh

dari hasil perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku adalah

terkait struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Soppeng

dimana pada tahun 2016 tidak mengalami pergeseran dari

lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ke lapangan

usaha ekonomi lainnya hal ini terlihat dari peran masing-masing

lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Soppeng.

Sumbangan terbesar pada tahun 2016, sama seperti tahun-tahun

sebelumnya yag dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian,

kehutanan, dan perikanan, kemudian konstruksi, perdagangan

besar eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, kemudian

konstruksi dan industri pengolahan. Sementara peranan lapangan

usaha lainnya di bawah 7 persen, sebagaimana dapat dilihat pada

tabel berikut ini :



Tabel I.4

Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten SoppengTahun 2012-2016 (dalam persen)

Lapangan Usaha2012 2013 2014 2015 2016

% % % % %

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 30.07 30.07 30.33 28.41 30.20

Pertambangan & Penggalian 3.22 3.45 3.91 4.19 4.57

Industri Pengolahan 9.07 9.48 10.16 10.65 10.37

Pengadaan Listrik, dan Gas 0.11 0.09 0.09 0.08 0.08

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,,

Limbah dan Daur Ulang

0.06 0.06 0.05 0.05 0.04

Konstruksi 12.99 13.36 12.92 12.91 12.12

Perdagangan Besar dan Eceran,

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

13.52 13.01 12.26 12.61 12.55

Transportasi dan Pergudangan 2.62 2.68 2.95 3.46 3.35

Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum

1.57 1.53 1.54 1.52 1.43

Informasi dan Komunikasi 3.26 3.26 2.88 2.72 2.75

Jasa Keuangan dan Asuransi 3.40 3.45 3.44 3.43 3.49

Real Estat 5.04 5.26 5.44 5.62 5.60

Jasa Perusahaan 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

Administasi Pemerintahan, Pertahanan

dan Jaminan Sosial Wajib

7.65 7.15 7.02 7.32 6.57

Jasa Pendidikan 4.88 4.66 4.51 4.51 4.34

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.68 1.61 1.62 1.63 1.62

Jasa Lainnya 0.66 0.66 0.67 0.71 0.71

PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

* Sumber : BPS Kab. Soppeng

1.1.6 PDRB PerKapita

Peningkatan pendapatan masyarakat merupakan salah

satu sasaran pemerintah dalam melaksanakan program

pembangunan, baik sebagai pendukung maupun yang langsung

dirasakan oleh masyarakat sebagai peningkatan kesejahteraan.

Salah satu indicator pengukuran tingkat kesejahteraan



penduduk suatu wilayah adalah PDRB per kapita. Besaran

PDRB per kapita memberikan gambaran rata-rata pendapatan

yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun

disuatu wilayah.

Tabel I.5PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Soppeng

Tahun 2012-2016

TahunPDRB per kapita

(1)

2012 21,15

2013 23,95

2014 27,35

2015*) 30,20

2016**) 35,07

Sumber: Buku Indikator Ekonomi Kab.Soppeng

Selama periode 2012-2016 PDRB perkapita Kabupaten

Soppeng terus mengalami peningkatan. PDRB perkapita

Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 ADHB telah mencapai

Rp.35.070.000,- meningkat dibanding tahun 2015 sebesar

30.200.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2016

tiap penduduk diwilayah Kabupaten Soppeng mampu memberikan

kontribusi nilai tambah secara ekonomi sebesar 35,07 juta rupiah.

Meskipun demikian pada kenyataannya kenaikan PDRB

perkapita menunjukkan adanya peningkatan harga barang dan

jasa terutama yang dikonsumsi oleh public, baik secara langsung

maupun tidak langsung kenaikan harga barang-barang dan jasa

tersebut pasti dirasakan masyarakat sehingga mengakibatkan

perlunya kemampuan yang lebih terutama dari sisi ekonomi untuk

memenuhi kebutuhan hidup.



1.1.7 KemiskinanKemiskinan merupakan masalah pembangunan

kesejahteraan sosial masyarakat yang berkaitan dengan berbagai

bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran,

keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu

kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang

penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi

prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang/rumah

tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan

maupun non makanan. Kemiskinan dapat dilihat dari dua ukuran

makro yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Akan

tetapi dalam tulisan ini hanya menyajikan data kemiskinan absolut

yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Data statistik absolut adalah data kemiskinan yang

merefleksikan suatu standar seperti kebutuhan pokok minimal.

Kemiskinan absolut diukur berdasarkan indikator bersifat uang

(garis kemiskinan) dengan pendekatan kebutuhan dasar.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis

Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan

(GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita

per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai

penduduk miskin.

Tabel 1.6Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten

Soppeng Tahun 2014-2016

IndikatorKemiskinan 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4)Garis Kemiskinan 207.084 213.164 220.192Jumlah PendudukMiskin 19.780 18.880 19.120Sumber : Badan Pusat Statstik



Selama kurun waktu 2014-2016, Garis Kemiskinan

Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan. Meningkatnya

pengeluaran penduduk membuat Garis Kemiskinan juga

meningkat. Pada tahun 2016 nilai Garis Kemiskinan Kabupaten

Soppeng mencapai 220.192 rupiah, meningkat dibandingkan

tahun 2014 yang hanya 207.084 rupiah dan tahun 2015 yang

hanya mencapai 213.164 rupiah.

Penduduk miskin di Kabupaten Soppeng pada tahun 2014

berjumlah 19.780 orang. Kemudian pada tahun 2015, jumlah

penduduk miskin mengalami penurunan yaitu 18.880 orang dan

tahun 2016 meningkat menjadi 19.120 orang. Peningkatan jumlah

penduduk miskin ini disebabkan karena kurang meratanya

pengeluaran di Kabupaten Soppeng pada tahun 2016.

Kompleksitas masalah kemiskinan ini tentu tidak bisa dijawab

melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi

kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang

bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak

bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan

pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan

mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan

lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja inilah yang akan

menggerus tingkat pengangguran di Kabupaten Soppeng.

Pengangguran mempengaruhi daya beli masyarakat dikarenakan

dengan tidak adanya pekerjaan yang dimiliki maka tidak ada pula

pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut

yang menyebabkan kemiskinan pada masyarakat.

1.1.8 Kesejahteraan SosialPembangunan daerah dibidang kesejahteraan sosial berkaitan

dengan kualitas manusia di Kabupaten Soppeng yang tercermin

dari aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Aspek

pendidikan diukur dari Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata



Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka

Partisipasi Murni (APM). Aspek kesehatan diukur dari angka

kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), dan balita gizi

buruk. Aspek ekonomi diukur dari tingkat daya beli dan

kesempatan kerja/penduduk yang bekerja.

Angka capaian IPM Kabupaten Soppeng dari tahun ke tahun

selalu meningkat. Peningkatan IPM ini disebabkan karena mulai

membaiknya pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan dan

komponen daya beli.

Tabel- 1.7Indeks Pembangunan Manusi (IPM)

Tahun 2012-2016 Kab. Soppeng

Komponen 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6Angka Harapan Hidup(tahun) 68.26 68.37 68.42 68.52 68.62Harapan Lama Sekolah 11.39 11.42 11.45 11.81 12.20Rata-rata Lama Sekolah(tahun) 6.81 6.93 7.04 7.05 7.06Pengeluaran per Kapitadisesuaikan (000Rp ppp) 643.20 646.38 654.81 608.03IPM 64.05 64.43 64.74 65.33 69.95IPM Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 yang sebesar 69,95

poin lebih tinggi dibanding tahun 2915 yang baru mencapai

65,33. Peningkatan nilai IPM tersebut dapat menjadi masukan

bagi Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas

pembangunan manusia.

1.2. Permasalahan Dan Isu Strategis

1.2.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap

Expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini

dengan yang direncanakan serta apa yang ingin dicapai di masa

Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2015



yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Perbedaan dimaksud dilihat dari kesenjangan pencapaain

daerah, maupun dengan pencapaian provinsi dan nasional.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah

adalah untuk mengidentifikasi berbagai factor yang mempengaruhi

keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa

lalu.Permasalahan pembangunan daerah yang diidentifikasi dan

dianalisis berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut :`

A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Pertumbuhan Ekonomi masih didonimasi oleh oleh faktor

konsumsi dari pada investasi meneybabkan pertumbuhan yang

tidak berkualitas

Kurangnya lapangan kerja baru

AHH dan Rata-Rata Lama Sekolah masih Rendah di bawah Sul-

Sel dan Nasional

Masih Tinggi Angka Putus sekolah, dan masih banyak yang tidak

bersekolah

B. Aspek Pelayanan Umum Urusan Wajib berkaitan dengan pelayanan dasar

Akses, layanan, ketersediaan sarana dan prasarana

pendidikan masih terbatas pada beberapa wilayah

Masih belum tingginya kesadaran ibu hamil terhadap

Tingginya estimasi jumlah sasaran ibu hamil

Adanya Ibu hamil yang tidak merampungkan standar

minimum empat kali kunjungan

Tingginya estimasi jumlah sasaran ibu hamil dengan

komplikasi, tetapi secara riil semua ibu hamil dengan

komplikasi kebidanan ditangani oleh tenaga kesehatan yang

berkompeten

komplikasi ditangani oleh tenaga kesehatan yang kompteten

kurangnya jumlah kelahiran



Tingginya estimasi jumlah sasaran anak balita

Masih banyak orang tua yang tidak lagi membawa anaknya ke

sarana pelayanan kesehatan untuk dipantau

pertumbuhannya apabila sudah lebih dari usia satu tahun

Tingginya estimasi jumlah penduduk ≤ 15 tahun

Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk

memeriksakan diri di sarana pelayanan kesehatan (malu akan

stigma sebagai penderita TB)

Jumlah balita kurang karena tingginya akseptor KB

jumlah posyandu yang masih kurang

Maskin yang menggunakan sarana pelayanan kesehatan

kurang karena adanya kegiatan preventif dan promotif di

masyarakat

Kurangnya pasien maskin yang dirujuk

Tidak ada penambahan rumah sakit dalam waktu 5 tahun

terakhir di sisi lain jumlah penduduk semakin bertambah

Penambahan dokter belum sesuai kebutuhan

batas sertfikasi diperhatikan

Mamperhatikan kompetensi untuk tenaga tim

penanggulangan

Jumlah dokter spesialis belum memenuhi standard rumah

sakit

Urusan Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

rendahnya skill akibat dari belum terbinanya bursa kerja

khusus yang ada di institusi pendidikan/ balai kerja

Masih terbatasnya informasi pasar kerja, diantaranya

disebabkan informasi lowongan/ kesempatan kerja oleh

perusahaan tidak terbuka

Kurangnya kegiatan job canvasing (mencari lowongan

pekerjaan ke perusahaan)

Kurangnya partisipasi perusahaan dalam wajib lapor



lowongan pekerjaan

Kurangnya partisipasi pencari kerja yang telah

ditempatkan/ telah mendapatkan kerja yang melaporkan

diri ke dinas tenaga kerja

Kasus KDRT yang semakin tinggi di masyarakat

disebabkan tingkat pengetahuan masyarakat akan KDRT

yang semakin meningkat, karena banyaknya sosialisasi

KDRT yang dilaksanakan di masyarakat baik dari BPPKB

sendiri maupun oleh lembaga-lembaga lain yang peduli

masalah KDRT

Kasus KDRT sebenarnya banyak terjadi di mayarakat sejak

dulu tapi yang melapor hanya sedikit namun dengan

meningkatnya pengetahuan mayarakat tentang prosedur

pelaporan KDRT maka angka KDRT kelihatannya semakin

tinggi

dalam penyusunan regulasi ketahanan pangan secara

umum belum ada permasalahan yang ditemukan, akan

tetapi apabila ditelaah secara spesifik masih ada arah

kebijakan ketahanan pangan yang masih perlu dibuatkan

regulasi hukum seperti diversifikasi dan keamanan pangan

adanya penurunan produksi dan produktifitas pangan

utama dalam hal ini padi yang diakibatkan oleh cuaca

ekstrim serta bencana kekeringan (puso)

adanya surplus ketersediaan pangan tertentu terhadap

kebutuhan konsumsi masyarakat sebesar 93.891,92 ton

berdasarkan analisis ratio ketersediaan neraca bahan

makanan sehingga pencapaian ketersediaan energi dan

protein melebihi target SPM kabupaten

belum maksimalnya koordinasi dan sinergitas tentang

pemahaman pengisian gudang cadangan pangan

pemerintah



pemantauan ketersediaan informasi pasokan yang

dilaksanakan meliputi 9 jenis komoditi, 4 lokasi dan waktu

melebihi target yang ingin dicapai

harga komoditi sembilan bahan pokok cukup terjangkau

kecuali harga bawang merah dan cabai yang mengalami

fluktuasi pada hari-hari tertentu serta pasokan selalu

tersedia baik produksi daerah maupun dari daerah

tetangga

skor PPH yang ingin dicapai sebesar 81 sementara

realisasinya sebesar 87.65 sehingga pola konsumsi kita

secara kualitas sudah melebihi target skor PPH Kabupaten

ditemukan adanya beberapa jenis pangan yang

mengandung bahan kimia berbahaya bagi kesehatan yang

beredar dipasaran seperti buah-buahan dan ikan kering

yang beredar mengandung formalin dan pestisida

berdasarkan uji residu dan uji laboratorium

belum adanya indukasi gejala kerawanan pangan di kab.

Soppeng

Pensertifikatan tidak bisa dilaksanakan dikarenakan

adanya perubahan sistem pensertifikatan oleh kantor

pertanahan Kabupaten Soppeng dari pendaftaran tanah

secara sistimatik menjadi secara sporadis dimana setiap

SKPD mengajukan sendiri asset yang akan disertifikat

Pesatnya laju pertambahan dan aktivitas penduduk belum

didukung oleh keberadaan sarana persampahan berupa

TPS serta institusi pengelola yang memadai

Tempat pembuangan sampah (TPS) masih kurang

Tidak adanya data luas wilayah rawan longsor dan sumber

mata air sehingga tidak ada nilai pembagi luasan untuk

menghitung persentase penghijauan rawan longsor dan

sumber mata air



Masih adanya penduduk yang belum melaksanakan

perekaman

Adanya penduduk yang terdaftar di data base tetapi tidak

tinggal di Soppeng

Masih ada Sebagian Posyandu Yang Belum memiliki kader

yang terlatih serta sarana dan prasarana yang layak

khususnya di daerah Desa/Kelurahan terpencil

Jumlah Penumpang semakin meningkat setiap tahun

sebanyak 22 koperasi selama 3 tahun berturut-turut tidak

melaksanakan RAT

Rendahnya peran aparat kecamatan dan desa/kelurahan

dalam pembinaan Koperasi

Kurangnya regulasi sektor ekonomi untuk mendorong

kegiatan usaha koperasi

tidak adanya pendataan UMKM secara intensif

Masih perlu dukungan infrastruktur dan regulasi

Sarana dan infrastruktur daerah

Informasi peluang dan potensi investasi Soppeng yangmasih kurang


Kurangnya sosialisasi kepemudaan dalam berorganisasi 1.) Terbatasnya kegiatan olah raga hanya pada tingkat

pelajar, 2). Belum optimalnya ketersediaan sarana dan

prasarana kegiatan

sarana dan prasarana masih kurang dan kurang

terpelihara

budaya adalah kearifan lokal yang kadang berbenturan

dengan agama

Pattaungeng, Pesta nelayan, maccera tampareng

ditentukan oleh kondisi alam seperti disaat air sedang



pasang

budaya ini memerlukan perlakuan khusus atau kehati

hatian agar tidak berbenturan dengan agama

ada beberapa kawasan cagar budaya yang beum dipelihara

secara optimal

Masih kurangnya minat baca masyarakat yang disebabkan

oleh rendahnya budaya membaca masyarakat

Ketersediaan dan kapasitas sumberdaya manusia pengelola

arsip belum memadai,

Belum optimalnya pembinaan kearsipan di SKPD yang di

sebabkan oleh kurangnya Tenaga Fungsional Kearsipan

(Arsiparis

Urusan Pilihan produksi menurun yang diakibatkan oleh kemarau panjang

sehingga tidak ada produksi selama 6 bulan

tidak ada kegiatan restoking sejak tahun 2014

konsumsi menurun yang diakibatkan oleh banyaknya

alternatif makanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Optimalisasi kinerja dalam pembinaan kelompok nelayan

seluruhnya belum mencapai target karena pada saat kondisi

cuaca yang tidak mendukung (musim kemarau), sebagian

kelompok nelayan beralih profesi (berdagang, buruh kasar dll)

produksi menurun yang diakibatkan oleh kemarau panjang

sehingga tidak ada produksi selama 6 bulan

tidak ada kegiatan restoking sejak tahun 2014

sarana dan prasarana untuk pengembangan objek wisata

belum optimal

sumberdaya pengelola dan instansi pengelola belum memadai



Terjadinya perubahan iklim (el nino) menyebabkan erjadinya

bencana kekeringan yang menyebabkan areal pertanaman

padi mengalami puso ±9.852 hektar, kerusakan ringan ± 15

hektar, sedang ±122,96 hektar dan berat ± 618,59 hektar.

Masih terbatasnya ketersediaan dan penggunaan benih

bermutu yang bersertifikat di tingkat kelompok tani

Tingkatpemupukan belum sesuai rekomendasi teknis dan

ketersediaan pupuk bersubsidi masih terbatas

Terjadinya perubahan iklim (el nino) menyebabkan terjadinya

kekeringan hingga puso seluas 907 hektar

Terjadinya perubahan iklim menyebabkan terjadinya

kekeringan (puso) seluas 98 hektar

Masih terbatasnya ketersediaan penggunaan benih bermutu

bersertifikat di tingkat kelompok tani

Penggunaan benih masih dominan menggunakan benih

asalan, cenderung turun temurun

Pemeliharaan tanaman tidak dilakukan secara insentif

karena hanya dianggap tanaman sela antara dua musim

tanam

target binaan kelompok tani sebanyak 650 klp dengan

realisasi binaan 689 klp dimana pertumbuhan dan

pemekaran kelompok tani yang melebihi target akibat luas

potensi yang terlalu besar untuk satu kelompok serta

efektifitas pengelolaan manajemen kelompok yang terlalu

banyak anggotanya

Masih rendahnya pengetahuan peternak tentang inseminasi

buatan

Kurangnya petugas inseminator

Masih banyaknya kelahiran ternak sapi hasil IB yang belum

terlapor

masih adanya pengusaha tambang untuk mendapatkan IUP



Operasi produksi yang sesuai

kurangnya kesadaran dari pengusaha

adanya adaptasi pencatatan statistik nasional dengan

melakukan perubahan tahun dasar dari tahun dasar 2000 ke

tahun dasar 2010

kurangnya kesadaran pedagang akan undang-undang

perlindungan konsumen

diharapkan adanya bantuan pemerintah dalam bentuk

peralatan untuk perkembangan industry

diharapkan adanya pendataan secara kontinyu agar

didapatkan hasil berupa profil usaha mikro khususna

industri rumah tangga setiap tahunnya

tidak adanya pendataan terkait jumlah industri termasuk

jumlah produksi di kab. Soppeng setiap tahunnya. Data yang

diperoleh hanya bersumber dari jumlah usaha industri yang

mengurus izin usaha melalui KPT dan dinas Koperindag

pelaku usaha / perajin membutuhkan peralatan namun

terkendala oleh tidak adanya proposal yang dibuat untuk

mendapatkan bantuan tersebut

Sejak tahun 2000 tidak ada lagi transmigrasi swakarsa

mandiri

Aspek Daya Saing Daerah Pengeluaran Perkapita 654.820 rupiah lebih rendah

dibandingkan pengeluaran perkapita provinsi Sulawesi

Selatan yang sebesar 677.300 rupiah

kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/

dijual petani masih lebih rendah dibandingkan produk yang

dibutuhkan oleh petani baik untuk proses produksi maupun

untuk konsumsi rumah tangga

Masih kurangnya infrastuktur wialyah dalam kondisi yang



memadai

Daerah yang permukaan rendah menjadi daerah yang rawan

bencana banjir

Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan tingkat

kepadatan penduduk di kota meningkat

Masih terjadinya alih fungsi lahan persawahan menjadi

permukiman

Masih terbatasnya debit ar PAM untuk mensuplay

kebutuhan penduduk

Kuatnya faktor ekternal daerah mempengaruh kriminalitas

Masih adanya masyarakat yang menyampaikan aspirasinya

melalui demonstrasi


Sarana dan infrastruktur daerah belum memadai

Informasi peluang dan potensi investasi Soppeng yang masih

kurang

1.2.2 Isu Strategis Daerah.

Pada pembahasan issu strategis daerah ini merupakan

analisa dari permasalahan pembangunan yang telah diuraikan

pada sub bahasan permasahan pembangunan. Adapun daftar

issu strategis secara keseluruhan disajikan dengan pendekatan

urusan pemerintahan menurut UU 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Pendekatan urusan akan lebih

mempermudah didalam menentukan stakeholder terkait dalam

menentukan kebijakan yang akan dilakukan menghadapi issu

strategis tersebut.



No Isu Strategis

Urusan wajib Pelayanan dasar

1 Pendidikan;

Akses layanan PAUD masih terbatas pada beberapawilayah

Belum optimalnya aksesibilitas pendidikan

Masih kurangnya minat melanjutkan ke perguruan tinggi.

Masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakatdalam penyelenggaraan pendidikan yang menyebabkanbanyaknya anak putus sekolah

Rendahnya Ekonomi keluarga

2 Kesehatan;

Terbatasnya sumberdaya kesehatan (Dokter spesialis, danParamedis),

Masih terbatasnya jumlah sarana prasarana kesehatan

Pelaksanaan SOP belum optimal

Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan PerilakuHidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih kurang;

Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kesehatanibu dan anak

Masih adanya ibu hamil yang melahirkan bukan dipuskesmas/ sarana kesehatan lainnya.

3 Pekerjaan umum dan penataan ruang;

Kondisi jalan, jembatan, prasarana dan sarana irigasidalam kondisi baik masih rendah.

Aksesibilitas transportasi belum merata

Drainase jalan tidak berfungsi dengan optimal

Belum optimalnya pelaksanaan Perda RTRW

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam



No Isu Strategispemeliharaan sarana dan prasarana

Masih rendahnya bangunan ber IMB

4 Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

Belum memadainya sarana dan prasarana dasarpermukiman dimana masih ada RT belum memenuhilayanan sanitasi

Belum memadainya sarana dan prasarana dasarpermukiman dimana masih ada RT yang belum menikmatiair bersih

Belum semua kecamatan memiliki RDTR

5 Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindunganmasyarakat

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerahlayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) masihrendah (12,5%) disebabkan jarak tempu Rescue centerdari wilayah kebakaran

Kepatuhan masyarakat masih kurang dalam mematuhiperaturan

Masih rendanya ratio jumlah polisi Pamong Praja terhadapjumlah penduduk

Semakin meningkatnya pengguna narkoba

Pengaruh Globalisasi (Informasi kekerasan)

6 Sosial

Masih cukup tingginya angka kemiskinan danpengangguran

Masih ada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) yang belum tertangani

Belum adanya fasilitasi pemerintah terhadap keluargakematian

Belum adanya fasliltas perumahan bagi imam masjid dan



No Isu Strategisguru mengaji

Beras untuk masyarakat miskin belum bebas biaya

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1 Tenaga kerja;

Masih rendahnya skill tenaga kerja terhadap kebutuhanpasar

Masih terbatasnya lapangan kerja

Masih terbatasnya informasi pasar kerja, diantaranyadisebabkan informasi lowongan/ kesempatan kerja olehperusahaan tidak terbuka

Kurangnya partisipasi perusahaan dalam wajib laporlowongan pekerjaan

2 Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;

Persentase perempuan di lembaga peemerintah masihrendah

Kasus KDRT yang semakin tinggi di masyarakat

Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaangender dan anak

Tingginya pengaruh negatif media terhadap pembentukankepribadian anak

3 Pangan;

belum maksimalnya koordinasi dan sinergitas tentangpemahaman pengisian gudang cadangan pangan pemerinta

Regulasi ketahanan pangan secara umum belum ada yangdisusun pemerintah daerah secara spesifik

Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal,

penurunan produksi dan produktifitas pangan utamadalam hal ini padi yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim



No Isu Strategisserta bencanA kekeringan (puso).

4 Pertanahan;

Rendahnya lahan yang bersertifikat

5 Lingkungan hidup;

Masi banyaknya sampah yang tidak tertangani

Kesadaran masyarakat dan swasta dalam pengelolaanlingkungan hidup masih kurang;

Tidak adanya data luas wilayah rawan longsor dan sumbermata air sehingga tidak ada nilai pembagi luasan untukmenghitung persentase penghijauan rawan longsor dansumber mata air

Dampak pemanasan global semakin meningkat

6 Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat dalamtertib administrasi kependudukan.

7 Pemberdayaan masyarakat dan Desa;

Keterbatasan infrastrukur wilayah perdesaan

Ketidakberdayaan masyarakat disebabkan Faktor ekonomi,rendahnya kapasitas SDM, dan terbatasnya Aksesinformasi, sarana, modal, pasar dan pelayanan

Masih kurangnya insentif kader posyandu

8 Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

Masih lemahnya pengetahuan masyarakat terhadapkesehatan reproduksi

9 Perhubungan;

Belum meratanya aksesibilitas pelayanan transportasi

Administrasi sarana transportasi belum optimal



No Isu Strategis

10 Komunikasi dan informatika;

Belum optimalnya implementasi e-government pada setiapSKPD

Pengembangan teknologi informasi sampai kepemerintahan desa belum optimal

Belum tersedianya stasiun TV local

11 Koperasi, usaha kecil, dan menengah

Pembangunan kemitraan dan pemasaran serta Inovasi danadopsi teknologi dalam rangka pengembangan disainproduk masih kurang

masih ada koperasi selama 3 tahun berturut-turut tidakmelaksanakan RAT

12 Penanaman modal;

Kondisi infrastruktur yang mendukung Iklim investasibelum optimal

Rendahnya penanaman modal

13 Kepemudaan dan olah raga;

Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengembanganpemuda dan olah raga,

Masih kurangnya pembinaan dan peningkatan prestasiolahraga

Masih lemahnya pembinaan pemuda

Pengaruh globalisasi terhadap karakter pemuda

14 Statistik;

Masih terbatasnya kualitas SDM dalam pengelolaan datadan statistik.



No Isu Strategis

15 Persandian;

Belum menjadi prioritas pemerintah daerah

16 Kebudayaan;

Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya

belum tersedianya sarana penyelenggaraan seni danbudaya

Kuatnya pengaruh budaya dari luar

17 Perpustakaan

Masih rendahnya pengunjung perpustakaan sebagai akibatrendahnya minat baca masyarakat

Koleksi perpustakaan masih kurang

18 Kearsipan

SDM Kearsipan belum optimal

Belum terlaksananya kearsipan melalui system elektronik.

Urusan Pilihan

1 Kelautan dan perikanan;

Rendahnya produksi perikanan

Terbatasnya infastruktur/sarpras dari perikanan budidaya,tangkap dan pengelolaan hasil perikanan

kelompok nelayan beralih profesi (berdagang, buruh kasa)

2 Pariwisata;

Masih adanya keterbatasan sarana dan prasaranapariwisata

Berkuranganya pengunjung objek wisata

Masih kurangnya partisipasi mayarakat dalampengembangan pariwisata,



No Isu Strategis

3 Pertanian;

Penurunan produktifitas hasil pertanian

Pengelolaan Jaringan Air Irigasi untuk Pertanian masihkurang

Masih terbatasnya ketersediaan dan penggunaan benihbermutu yang bersertifikat di tingkat kelompok tani

Masih kurangnya pengetahuan Petani ternak

Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;

Kurangnya petugas inseminator

Biaya produksi tidak sebanding dengan harga jual, sertabelum optimalnya manajemen agribisnis.

Masih terbatasnya akases petani terhadap ketersediaanpupuk

Masih terbatasnya ketersediaan bibit ikan bagi petani

Masih tinggi sistem sistem petik jual yang menyebabkannilai tambah produksi pertanian rendah

4 Kehutanan;

Masih adanya kerusakan kawasan Hutan

5 Energi dan sumberdaya mineral;

masih adanya penambang tanpa izin

Potensi energy terbarukan belum di manfaatkan.

6 Perdagangan;

Kesiapan produk lokal menghadapi Masyarakat EkonomiAsean

Pemasaran produk lokal masih kurang

Belum optimalnya perlindungan konsumen



No Isu Strategis

7 Perindustrian;

Masih rendahnya daya saing produk UMKM di pasarnasional,

Industri berbasis sumberdaya lokal belum berkembangsecara merata

Masih lemahnya pembinaan bagi pelaku UMKM,

8 Transmigrasi

Sarana dan prasarana wilayah yang belum memadai

Pemanfaatn lahan kritis belum optimal

SDM peserta transmigrasi yang renda

9 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, dan Kepegawaian

Belum terkoordinasinya dengan baik kegiatan kepaladaerah dengan warga masyarakat dalam penyebarluasaninformasi pembangunan

Pelayanan perizinan belum bisa diakses melalui TI di luararea KPT

Masih lemahnya penegakan kedisiplinan PNS

Belum optimlanya pencegahan dan pemberantasan korupsidaerah

Belum diterapkannya system renumerasi PNS

Masih adanya aparat desa dan kelurahan yang belummemiliki kendaraan operasional

Akses pemberiaan bantuan hukum bagi masyarakat miskinbelum terjangkau


BAB II Perjanjian Kinerja II-1

BAB IIPERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja Tahun 2017

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja

tahunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan

diwujudkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam suatu tahun

tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka

Intensifikasi, pencegahan korupsi; Peningkatan kualitas pelayanan

publik; Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang

efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini

lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu

program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi

serta menggambarkan isu strategik yang sedang dihadapi organisasi.

Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Pemerintah Kabupaten

Soppeng Tahun 2016 merupakan sasaran dan target kinerja yang

sepenuhnya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan Peraturan Bupati

Soppeng Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja

Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021,

Keputusan Bupati Soppeng Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 dan Keputusan Bupati

Soppeng Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2017.

Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus

dicapai selama tahun 2017. Target Kinerja pada tingkat sasaran

strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan



organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi

komitmen bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk mencapainya

dalam Tahun 2017

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 disusun berdasarkan pada

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah

Kabupaten Soppeng sebagai berikut:

Tabel 2.1Perjanjian Kinerja Kabupaten Soppeng Tahun 2017

VISI :PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN LEBIH BAIK

No. Misi Sasaran Strategis IndikatorKinerja

TargetKinerja

1 2 3 4 51 Memantapkanarah kebijakanpertanian yangmelayani danpro-petani (M1)Meningkatnyapendapatan petanitanaman pangan,petani perkebunan,peternak,pembudidaya ikandan nelayan (S1)

PDRB/kapitapetani, peternak,pembudidayaikan dan nelayan(Rp) 10.522.500Meningkatnyakapasitas jaringanirigasi dalammendukungpeningkatanproduksi pertanian(S2)

Cakupan layananirigasi (%)74,85%

Meningkatnyakegiatan pengolahanhasil dari produkpertanian,perkebunan,peternakan danperikanan (S3)

jumlah unit usahadalampengolahan hasilpertanian,perkebunan,peternakan danperikanan113




TargetKinerja

1 2 3 4 52 Mewujudkanpendidikanunggul yangmurah danberkeadilan bagisemua warga(M2)

Meningkatnya aksesmasyarakat ataslayanan pendidikan(S4)APM SD dansederajat; 85%APM SMP dansederajat; 64%Meningkatnyakualitas pelayananpendidikan (S5) penerapanmanajemenberbasis sekolah(MBS) kualifikasibaik 35

Meningkatnyakemampuan literasimasyarakat (S6) Angka melekhuruf 96,5%3 MenjadikanKabupatenSoppeng yanglebih baik dalampelayananpublik (M3)Berkembangnyapelayanan berbasisteknologi informasidan keterbukaaninformasipembangunan(IT)(S7)

Adanya inovasiberbasis IT danSDM padapelayanan PTSPsecara kontinyu 0Meningkatnyakemudahanmasyarakat dalampengurusanadministrasikependudukan dancatatan sipil (S8)

Persentasekepemilikankartu keluarga(KK), 78,64%Rasio BayiBerAktaKelahiran 86,8%Meningkatnyajangkauan dankualitas penangananbencana kebakarandan bencana lainnya(S9)Persentasebencanakebakaran yangtertanganidengan baik 100%Persentasebencana lainnyayang tertanganidengan baik 100%

Berkurangnyagangguanketenteraman danketertiban dalammasyarakat (S10) Persentasepenyelesaian K3 87%




TargetKinerja

1 2 3 4 5Meningkatnyakesadaranmasyarakat terhadapbahayapenyalahgunaannarkoba (S11)Persentasemasyarakat yangtidakmenyalahgunakan narkoba 100%

4 Menatakepariwisataandan sistemtransportasiyang mulus dannyaman (M4)Meningkatnyajumlah kunjunganwisatawan (S12) PersentasePeningkatanjumlahkunjunganwisatawan 4,42%Meningkatnyaapresiasikebudayaan danketahanan budayadaerah dalammenghadapidinamikakebudayaan global(S13)

Jumlah Situscagar budayaKabupaten yangterdaftar sebagaisitus cagarbudaya nasional 31Meningkatnyakapasitas dankualitasinfrastrukturtransportasi dalammendukunginterkoneksitaswilayah danmembuka lokasiterpencil (S14)

Porsi panjangjalan kabupatenkualitas baik(km) 570,3 km(62,3%)Meningkatnyakapasitas dankualitasinfrastrukturperhubungan dalammendukungmobilitas manusia,barang dan jasa(S15)

Rasio jumlahkendaraandengan panjangjalan 0,04

Meningkatnyakapasitas dankualitas Persentaserumahmengakses air 97,5



infrastrukturperumahan danpemukiman dalammendukungkehidupanmasyarakat yangbersih dan sehat(S16)

bersih;Persentasepemukimankumuh 0,013

Meningkatnyakepatuhan terhadaprencana tata ruangwilayah dalammenjagakeseimbangan fungsiantara kawasanperlindungan dankawasan budidaya(S17)kepatuhanterhadap RTRW 36%

5 Menciptakantata kelolapemerintahanyang baik danbersih bebaskorupsi (M5)Meningkatnyakinerja ASN sesuaikompetensi dalamtugas dan fungsinyapada strukturorganisasi (S18)

Persentase PNSyangditempatkansesuai dengankompetensinya 99,49%Persentase PNSyang mengikutidiklat tekniktugas dan fungsi 17,86%

Meningkatnyapenerapan prinsipakuntabilitas,transparansi,partisipasi,efektivitas, danefisiensi dalamperencanaan,penganggaran danpertanggungankinerja (S19)

Opini laporankeuangan; WTPTingkatAkuntabilitasKinerja; CPenjabaranProgram RPJMDkedalam RKPD 100%Ratio TemuanBPK yangditindaklanjuti 45%Meningkatnyakepuasanmasyarakat ataspelayanankecamatan dankelurahan sertaberkembangnyakemandirian desa(S20)

Keterbukaaninformasi dankomunikasipelayananKecamatan, desa/kelurahan; (%)70%

Desa Mandiri 6,12%




TargetKinerja

1 2 3 4 56 Menjaminketersediaansistempelayanankesehatanunggul danmurah (M6)

Meningkatnyaketerpenuhansarana-prasaranaserta ketenagaanmedic/non medicdalam pelayanankesehatan (S21)

CakupanPuskesmas 212,5CakupanPembantuPukesmas 62,86Rasio tenagadokter terhadapjumlah pendudukpada satuanwilayah 0,294Rasio tenagaparamedicterhadap jumlahpenduduk padasatuan wilayah 1,5

Meningkatnyakualitas pelayananrumah sakit (S22) Indeks kepuasanmasyarakat ataslayanan rumahsakit 80%7 Mendorongpeningkatankehidupanberagama sertapartisipasipemuda danperempuandalampembangunan(M7)

Meningkatnyaketerpenuhan saranaibadah,penyelenggarakegiatan ibadah, dansituasi kondusif bagikerukunan ummat(S23)

Rasio rumahibadah/ jumlahpenduduk; 2,06%Persentasepenyelenggarakegiatan ibadah(imam masjiddan gurumengaji) yangdifasilitasi100%

Meningkatnyakegiatankepemudaan danolah raga daerah(S24)Persentaseorganisasikepemudaanyang aktif; 100%Persentasecabang olah ragayang aktif 100%Meningkatnyakapasitaspengarusutamaangender dalampembangunan (S25)Persentasepartisipasiperempuan dilembagapemerintah 11,15%



Persentasepartisipasiperempuan diorganisasi sosialkemyarakatan 22%Meningkatnyakeswadayaan danpartisipasimasyarakat dalampembangunandaerah (S26)

SwadayaMasyarakatterhadapProgrampemberdayaanmasyarakat20%

8 MenjadikanKabupatenSoppeng sebagaipilar utamapembangunanSulawesi Selatan(M8)

Meningkatnyaproduksi beras (S27) jumlah produksiberas (ton) 201.329Meningkatnyakelestariansumberdaya alam(S28)Tingkatpenguranganemisi gas rumahkaca 2%

Terpeliharanyakualitas lingkunganhidup (S29) Tingkatpengendalianpencemaranlingkungan 18,41%(Udara)18,41%(Air)24,55%(TutupanHutan)Terpeliharanyakebersihan danKeindahanperkotaan (S30)Cakupan volumesampah yangtertangani (%) 25,49%

Berkurangnyapenduduk miskin(S31) AngkaKemiskinan 8,14%Meningkatnyacakupan pelayananpenyandang masalahkesejahteraan sosial(S32)Persentase PMKSyang tertangani 100%

9 MenjadikanKabupatenSoppeng sebagaidaerah yangMeningkatnyajumlah investor yangtertarik berinvestasi(S33)

jumlah rencanainvestasi (JumlahMOU) 35



nyaman danterdepan dalaminvestasi (M9) Meningkatnyajumlah tenaga kerjaberkompetensicukup untukterserap dalamlapangan kerja (S34)TingkatPartisipasiAngkatan Kerja 72%

Meningkatnya dayasaing produkkoperasi, UKM,industri kecil danindustry rumahtangga dalamperdagangan (S35)

Jumlah JenisProduk Spesifiklokal dariindustri daerahyang berdayasaing pada pasar6

Jumlah JenisProduk Koperasi,usaha kecil danusaha menengahspesifik lokaldaerah yangbersaing dalampasar regional36

Meningkatnyakapasitas sarana/prasaranaperdagangan bagipelaku industri kecildan rumah tangga,koperasi, serta usahakecil dan menengah(S36)

Jumlahsarana/prasarana pasartradisional yangefektifmenunjangperdaganganproduk spesifiklokal industrikecil dan rumahtangga sertakoperasi danUKM

17

No. Program Anggaran

1 Program Peningkatan Produksi, produktivitas danMutu hasil Tanaman Pangan 1.535.881.050,00

2 Program penyediaan dan PengembanganSarana/Prasarana Pertanian/Perkebunan 19.300.570.414,00

3 Program Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama71.460.000,00

4 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan5.636.121.000,00



No Program Anggaran

5 Program Pengembangan Budidaya Perikanan danPerikanan Tangkap 2.768.276.000,00

6 Program Pengembangan dan Pengelolaan JaringanIrigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 19.361.976.937,00

7 Program Rehabilitasi/pemeliharaan danpembangunan embung/cekdam 157.500.000,00

8 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing,Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian 228.425.000,00

9 Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun7.845.934.000,00

10 Program Pendidikan Anak Usia Dini1.486.733.665,00

11 Program Pendidikan Gratis3.333.467.627,00

12 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan855.955.000,00

13 Program Peningkatan Layanan Pendidikan2.393.900.000,00

14 Program Pendidikan Non Formal434.712.000,00

15 Program Pengembangan Budaya Baca dan PembinaanPerpustakaan 399.052.989,00

16 Program Peningkatan Kapasitas PenyelenggaraanPelayanan Perizinan dan Non Perizinan 364.575.000,00

17 Program Optimalisasi Pemanfaatan TeknologiInformasi 1.081.000.000,00

18 Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika683.039.000,00

19 Program Peningkatan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintahan Kecamatan 483.500.000,00

20 Program Peningkatan Kedinasan KDH/WKDH4.526.700.000,00

21 Program Penataan Administrasi Kependudukan1.259.704.750,00

22 Program Tanggap Darurat dan Logistik831.849.650,00

23 Program Peningkatan Kapasitas Keamanan danKetertiban 3.813.724.646,00

24 Program Koordinasi dan Fasilitasi kesejahteraanrakyat keagamaan dan dan penanggulanganNarkoba 1.586.207.450,00



No Program Anggaran

25 Program Pengembangan Destinasi dan PemasaranPariwisata 2.784.660.000,00

26 Program Pengelolaan dan PengembanganKeragaman & Kekayaan Budaya 1.288.870.000,00

27 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan danPembangunan Jalan 167.137.212.743,0

028 Program Pelayanan Angkutan

360.800.000,0029 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitasi LLAJ 317.532.452,0030 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Limbah 6.390.719.500,0031 Program Pengembangan Perumahan

277.800.000,0032 Program Penerangan Jalan

1.209.400.000,0033 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

7.300.000,0034 Program Penguatan Kelembagaan Daerah

173.647.375,0035 Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur

77.080.000,0036 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2.090.521.000,0037 Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan

Pembangunan 443.855.000,0038 Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah 2.744.082.700,0039 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

dan Profesionalisme 1.705.878.996,0040 Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN) 162.500.000,0041 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa 224.082.000,0042 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana Kesehatan 26.737.610.263,0043 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.018.847.675,0044 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah

Sakit 88.650.000,00



No Program Anggaran

45 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan danMasyarakat Desa/Kelurahan 2.617.116.300,00

46 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan650.925.000,00

47 Program Peningkatan Upaya PertumbuhanKewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 98.300.000,00

48 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga1.631.779.000,00

49 Program Pemberdayaan Perempuan dan KeseteraanGender 148.655.500,00

50 Program Peningkatan Kualitas Keluarga danPerlindungan Anak 240.733.400,00

51 Pogram Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat danKelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan 318.304.000,00

52 Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan816.590.000,00

53 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber DayaAlam 504.477.500,00

54 Program Pengendalian Pencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup 321.840.500,00

55 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan 2.308.088.000,00

56 Program Pembangunan, Penataan dan PemeliharaanTaman Kota 4.970.000.000,00

57 Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar PendudukMiskin 446.220.000,00

58 Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan36.930.182.796,00

59 Program Pemberian Pertimbangan, pendapat danpendampingan hukum keluarga miskin 53.025.000,00

60 Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin260.714.764,00

61 Program Perlindungan dan Pemberian Jaminan Sosial1.166.824.275,00

62 Program Rehabilitasi Sosial115.077.720,00

63 Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi167.679.350,00

64 Program Peningkatan Kualitas dan ProduktifitasTenaga Kerja 228.930.450,00



No Program Anggaran

65 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi24.185.000,00

66 Program Pengembangan dan PeningkatanKemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah 1.924.669.500,00

67 Program pembangunan dan Pengelolaan SaranaDistribusi Perdagangan 1.363.918.000,00

Muatan secara lengkap dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Pemerintah Kabupaten Soppeng disajikan dalam lampiran 1


BAB III Akuntabilitas Kinerja III-1

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten SoppengAkuntabilitas kinerja adalah perwujudan dari kewajiban

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan

kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

dalam bentuk pertanggungjawaban berupa laporan kinerja (LKj) yang

disusun secara periodik. Laporan Kinerja tersebut sekaligus bentuk

pertanggungjawaban secara transparan mengenai keberhasilan atau

kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak

yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Keberhasilan sasaran yang didukung oleh program dan kegiatan

dilakukan melalui pengukuran keberhasilan setiap indikator dengan

membandingkan antara target dan realisasi. Keberhasilan pencapaian

sasaran digolongkan sesuai tabel berikut:

Tabel 3.1Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. Interval NilaiRealisasi Kinerja

Kriteria PenilaianRealisasi Kinerja

1 91> Sangat Tinggi2 76 < 90 Tinggi3 66 < 75 Sedang4 51<65 Rendah5 < 50 Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Secara umum Pemerintah Kabupaten Soppeng telah dapat

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

Untuk tahun 2017 telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun

2017 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017 mencakup 36 (tiga

puluh enam) sasaran dengan 52 (lima puluh dua) indikator kinerja.



Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam matrik sebagai

berikut :

Tabel 3.2Capaian Kinerja dan Predikat Kinerja Sasaran Tahun 2017


(%)PredikatKinerja

1 2 3 4 5 6 71 Meningkatnya pendapatan

petani tanaman pangan,petani perkebunan,peternak, pembudidayaikan dan nelayan (S1)

1

PDRB/kapitapetani, peternak,

pembudidayaikan dan nelayan

(Rp)

10.522.500 10.233.192 97,25 SangatTinggi


2 Meningkatnya kapasitasjaringan irigasi dalammendukung peningkatanproduksi pertanian (S2)

2 Cakupan layananirigasi (%) 74,85% 74,85% 100,00 Sangat

Tinggi


3 Meningkatnya kegiatanpengolahan hasil dariproduk pertanian,perkebunan, peternakandan perikanan (S3)

3

jumlah unit usahadalam

pengolahan hasilpertanian,

perkebunan,peternakan dan

perikanan

113 114 100,88 Tinggi


4 Meningkatnya aksesmasyarakat atas layananpendidikan (S4)

4 APM SD dansederajat; 85% 90,36% 106,31 Sangat

Tinggi

5 APM SMP dansederajat; 64% 78,39% 122,48 Sangat

Tinggi


5 Meningkatnya kualitaspelayanan pendidikan (S5)

6

penerapanmanajemen

berbasis sekolah(MBS) kualifikasi

baik



6 Meningkatnyakemampuan literasimasyarakat (S6)

7 Angka melekhuruf 96,5% 99,63% 103,24 Sangat

Tinggi




(%)PredikatKinerja

1 2 3 4 5 6 77 Berkembangnya pelayanan

berbasis teknologiinformasi dan keterbukaaninformasipembangunan(IT) (S7)

8

Adanya inovasiberbasis IT dan

SDM padapelayanan PTSPsecara kontinyu

0 Ada 100 SangatTinggi


8 Meningkatnya kemudahanmasyarakat dalampengurusan administrasikependudukan dan catatansipil (S8)

9Persentase

kepemilikan kartukeluarga (KK),

78,64% 99,26% 126,22 SangatTinggi

10 Rasio BayiBerAkta Kelahiran 86,80% 94,46% 108,82 Sangat

Tinggi


9 Meningkatnya jangkauandan kualitas penangananbencana kebakaran danbencana lainnya (S9)

11

Persentasebencana

kebakaran yangtertangani

dengan baik


12

Persentasebencana lainnyayang tertangani

dengan baik



10 Berkurangnya gangguanketenteraman danketertiban dalammasyarakat (S10)

13 Persentasepenyelesaian K3 87% 33,75% 38,79 Sangat

Rendah


11 Meningkatnya kesadaranmasyarakat terhadapbahaya penyalahgunaannarkoba (S11)

14

Persentasemasyarakat yang

tidakmenyalahgunaka

n narkoba



12 Meningkatnya jumlahkunjungan wisatawan(S12) 15


jumlah kunjunganwisatawan

4,42% 2,58% 58,37 Rendah

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 12 58,37 Rendah




(%)PredikatKinerja

1 2 3 4 5 6 713 Meningkatnya apresiasi

kebudayaan danketahanan budaya daerahdalam menghadapidinamika kebudayaanglobal (S13)

16

Jumlah Situscagar budaya

Kabupaten yangterdaftar sebagai

situs cagarbudaya nasional



14 Meningkatnya kapasitasdan kualitas infrastrukturtransportasi dalammendukunginterkoneksitas wilayahdan membuka lokasiterpencil (S14)

17Porsi panjang

jalan kabupatenkualitas baik (km)

570.3 km(62.3%)

399,575Km

(44.45%)70,06 Sedang

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 14 70,06 Sedang15 Meningkatnya kapasitas

dan kualitas infrastrukturperhubungan dalammendukung mobilitasmanusia, barang dan jasa(S15)

18

Rasio jumlahkendaraan

dengan panjangjalan



16 Meningkatnya kapasitasdan kualitas infrastrukturperumahan danpemukiman dalammendukung kehidupanmasyarakat yang bersihdan sehat (S16)

19Persentase rumah

mengakses airbersih;

97,5 90,03 92,34 Tinggi

20Persentasepemukiman

kumuh0,013 0,00063 195,15 Sangat

Tinggi


17 Meningkatnya kepatuhanterhadap rencana tataruang wilayah dalammenjaga keseimbanganfungsi antara kawasanperlindungan dan kawasanbudidaya (S17)

21 kepatuhanterhadap RTRW 36% 98,84% 274,56 Sangat

Tinggi


18 Meningkatnya kinerja ASNsesuai kompetensi dalamtugas dan fungsinya padastruktur organisasi (S18)

22

Persentase PNSyang ditempatkan

sesuai dengankompetensinya

99,49% 76,45% 76,84 Tinggi




(%)PredikatKinerja

1 2 3 4 5 6 7

23

Persentase PNSyang mengikuti

diklat teknik tugasdan fungsi

17,86% 9,83% 55,04 Sedang

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 18 65,94 Sedang

19 Meningkatnya penerapanprinsip akuntabilitas,transparansi, partisipasi,efektivitas, dan efisiensidalam perencanaan,penganggaran danpertanggungan kinerja(S19)

24 Opini laporankeuangan; WTP Proses

Audit - -

25Tingkat

AkuntabilitasKinerja;

C CC 100,00 SangatTinggi

26Penjabaran

Program RPJMDkedalam RKPD


27Ratio Temuan

BPK yangditindaklanjuti


Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 19 - -20 Meningkatnya kepuasan

masyarakat atas pelayanankecamatan dan kelurahanserta berkembangnyakemandirian desa (S20)

28

Keterbukaaninformasi dan

komunikasipelayanan

Kecamatan, desa/kelurahan; (%)


29 Desa Mandiri 6,12% 6,12% 100,00 SangatTinggi


21 Meningkatnyaketerpenuhan sarana-prasarana sertaketenagaan medic/nonmedic dalam pelayanankesehatan (S21)

30 CakupanPuskesmas 212,5 212,5 100,00 Sangat

Tinggi

31Cakupan

PembantuPukesmas

62,86 62,86 100,00 SangatTinggi

32

Rasio tenagadokter terhadap

jumlah pendudukpada satuan

wilayah

0,294 0,298 101,36 SangatRendah

33

Rasio tenagaparamedic

terhadap jumlahpenduduk padasatuan wilayah






(%)PredikatKinerja

1 2 3 4 5 6 722 Meningkatnya kualitas

pelayanan rumah sakit(S22) 34

Indeks kepuasanmasyarakat ataslayanan rumah

sakit



23 Meningkatnyaketerpenuhan saranaibadah, penyelenggarakegiatan ibadah, dansituasi kondusif bagikerukunan ummat (S23)

35Rasio rumah

ibadah/ jumlahpenduduk;

2,06% 1,94% 94,17 SangatTinggi

36

Persentasepenyelenggara

kegiatan ibadah(imam masjid dan

guru mengaji)yang difasilitasi



24 Meningkatnya kegiatankepemudaan dan olah ragadaerah (S24) 37

Persentaseorganisasi

kepemudaanyang aktif;


38Persentase

cabang olah ragayang aktif



25 Meningkatnya kapasitaspengarusutamaan genderdalam pembangunan (S25) 39


perempuan dilembaga

pemerintah

11,15% 8,86% 79,46 Tinggi

40


perempuan diorganisasi sosialkemyarakatan



26 Meningkatnyakeswadayaan danpartisipasi masyarakatdalam pembangunandaerah (S26)

41

SwadayaMasyarakat

terhadapProgram

pemberdayaanmasyarakat






(%)PredikatKinerja

1 2 3 4 5 6 7

27 Meningkatnya produksiberas (S27) 42 jumlah produksi

beras (ton) 201.329 195.804 97,26 SangatTinggi


28 Meningkatnya kelestariansumberdaya alam (S28) 43

Tingkatpengurangan

emisi gas rumahkaca



29 Terpeliharanya kualitaslingkungan hidup (S29) 44

Tingkatpengendalianpencemaranlingkungan

18.41%(Udara)

15%(Udara) 81,48 Tinggi

18.41%(Air) 24% (Air) 130,36 Sangat

Tinggi24.55%

(TutupanHutan)

48,35%(Tutupan

Hutan196,95 Sangat

Tinggi


30 Terpeliharanya kebersihandan Keindahan perkotaan(S30)

45Cakupan volume

sampah yangtertangani (%)

25,49% 29,67% 116,40 SangatTinggi


31 Berkurangnya pendudukmiskin (S31) 46 Angka Kemiskinan 8,14% 8,29% 98,16 Sangat

Tinggi


32 Meningkatnya cakupanpelayanan penyandangmasalah kesejahteraansosial (S32)

47 Persentase PMKSyang tertangani 100% 99,33% 99,33 Sangat

Tinggi


33 Meningkatnya jumlahinvestor yang tertarikberinvestasi (S33)

48jumlah rencana

investasi (JumlahMOU)

35 11 31,43 SangatRendah


34 Meningkatnya jumlahtenaga kerjaberkompetensi cukupuntuk terserap dalamlapangan kerja (S34)

49 Tingkat PartisipasiAngkatan Kerja 72% 88,85% 123,40 Sangat

Tinggi




(%)PredikatKinerja

1 2 3 4 5 6 7


35 Meningkatnya daya saingproduk koperasi, UKM,industri kecil dan industryrumah tangga dalamperdagangan (S35)

50

Jumlah JenisProduk Spesifik

lokal dari industridaerah yang

berdaya saingpada pasar


51

Jumlah JenisProduk Koperasi,usaha kecil dan

usaha menengahspesifik lokaldaerah yang

bersaing dalampasar regional



36 Meningkatnya kapasitassarana/ prasaranaperdagangan bagi pelakuindustri kecil dan rumahtangga, koperasi, sertausaha kecil dan menengah(S36)

52

Jumlahsarana/prasaranapasar tradisional

yang efektifmenunjang

perdaganganproduk spesifik

lokal industri kecildan rumah tangga

serta koperasidan UKM



Analisis terhadap Capaian kinerja masing-masing sasaran yang

diukur dari tingkat capaian indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1Meningkatnya pendapatan petani tanaman pangan, petaniperkebunan, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan

Untuk mewujudkan pencapaian Misi (1) memantapkan arahkebijakan pertanian yang melayani dan pro petani dan juga

untuk mencapai tujuan (1). Meningkatkan kesejahteraan pelaku utama



pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan nelayan, salah satu

diantaranya melalui sasaran meningkatnya pendapatan petani

tanaman pangan, petani perkebunan, peternak, pembudidaya ikan dan

nelayan. Untuk mengukur sasaran strategis pertama yang terdiri 1

indikator sasaran yaitu: PDRB/kapita petani, peternak, pembudidaya

ikan dan nelayan dengan rata-rata capaian kinerja 97,25 % dengan

predikat sangat tinggi . Berikut Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

sasaran pada tabel berikut :

Tabel 3.3Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No. Indikator KinerjaKondisi

Awal2015

Tahun 2016

Tahun 2017 TargetAkhir

KinerjaRPJMD

2021 (Rp)

Target(Rp)

Realisasi (Rp)Capai

an(%)

1 PDRB/kapitapetani, peternak,pembudidaya ikandan nelayan (Rp)

9.027.500 9.288.570,37 10.522.500 10.233.192,19 97.25 13.512.500

Rata-Rata Capaian Sasaran 1 97.25

PDRB/ kapita petani, peternak, pembudidaya ikan dannelayanPada tahun 2017 total PDRB per kapita petani, peternak,

pembudidaya ikan dan nelayan adalah sebesar Rp 10.233.192,-

sedikit lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar Rp

10.522.500,- atau 97,25 persen, dan lebih tinggi dibanding tahun

2016 yaitu sebesar Rp 9.288.570,37,-. Nilai tersebut merupakan

data nilai PDRB hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,

peternakan, kehutanan dan perikanan tahun 2017 senilai

2.470.599.590.180,76 kemudian dibagi dengan jumlah penduduk

tahun 2017 yaitu 241.430 jiwa. Nilai tersebut menggambarkan

besaran nilai (kontribusi) sektor pertanian dan kehutanan terhadap

total PDRB per kapita Kab.Soppeng.

Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja adalah:



Pencapaian jumlah produksi masing-masing komoditi pada

sektor pertanian, perikanan, kehutanan ;

Kualitas/mutu produk yang dihasilkan mempengaruhi

nilai/harga jual komoditi di tingkat petani;

Sub Sektor Tanaman Pangan mengalami Peningkatan, kontribusi

utama dari tanaman padi, sedangkan sub sektor Hortikultura,

peternakan dan perkebunan mengalami penurunan. Terutama

tanaman kakao yang cukup signifikan menurun.

Hambatan/permasalahan :

Serangan hama/penyakit pada tanaman;

Metode budidaya petani yang belum menerapkan secara optimal

pemupukan berimbang dan

Faktor lainnya yang pengaruh langsung pada tingkat capaian

produksi terutama alih fungsi lahan dan ketersediaan air irigasi

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah :

Optimalisasi pengamatan Dini Hama/Penyakit Tanaman oleh

petugas lapangan serta pemberantasan missal tim pengendali

hama/penyakit ketika positif terjadinya serangan hama/penyakit

Optimalisasi penyuluhan teknologi budidaya yang bisa

memberikan dampak langsung pada peningkatan produksi;

Peningkatan upaya konservasi lahan dan air; serta

Pengendalian alih fungsi lahan pertanian;

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat

pada tabel berikut :

Tabel 3.4Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran

No. Sasaran Anggaran RealisasiSerapan

Anggaran(%)

Rata-ratacapaiankinerjasasaran

(%)

Ket. (%serapan <% capaiankinerja =efesien)

1

Meningkatnyapendapatan petanitanaman pangan,

petani perkebunan,peternak,

29.312.308.464 28.533.546.923 97,34 97,25Tidak

Efesien0,09%



pembudidaya ikandan nelayan

m

Untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya pendapatan

petani tanaman pangan, petani perkebunan, peternak,

pembudidaya ikan dan nelayan dilaksanakan melalui (1). Program

peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman

pangan dengan kegiatan berupa penyediaan sarana produksi,

sertifikat bibit unggul pertanian, penyusunan Rencana Definitf

Kebutuhan (RDKK) Pupuk Bersubsidi, Pembinaan penyaluran

pupuk bersubsidi, peningkatan produksi dan produktifitas tanaman

serelia, peningkatan produksi dan produktifitas tanaman aneka

kacang dan umbi, pengembangan pertanian pada lahan kering,

penanganan pasca panen, perlindungan tanaman untuk

peningkatan pengamanan produksi tanaman pangan, penyusunan

data base potensi produk pangan; (2). Program penyediaan

pengembangan sarana/prasarana pertanian/perkebunan dengan

kegiatan berupa pengelolaan air irigasi untuk pertanian,

peningkatan pengelolaan lahan, pengadaan sarana dan prasarana

teknologi pertanian tepat waktu, pengelolaan sumber-sumber air

untuk pertanian, koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan

infrastruktur pertanian dan perdesaan, Water Resource dan

Irrigation Sektor Management (WISMP), pembinaan dan

pengembangan kelembagaan P3A/GP3A, pengembangan jalan

produksi, konservasi air dan antisipasi anomali iklim; (3). Program

Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dengan kegiatan berupa

pendidikan petani dan pelaku agribisnis, peningkatan kemampuan

lembaga petani dan KTNA, Pekan Nasional Kelompok Tani Andalan;

(4). Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan

kegiatan berupa pembibitan dan perawatan ternak, pengadaan

sarana dan prasarana peternakan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan dana bergulir; dan program pengembangan budidaya



perikanan dan perikanan tangkap dengan kegiatan berupa

pengembangan perikanan (Bibit Ikan Unggul Air Tawar), pengadaan

sarana dan prasarana pengembangan perikanan (DAK),

pengembangan usaha mina pedesaan perikanan budidaya (PUMP-

PB) dan pengelolaan pemasaran hasil perikanan (PUMP-PPHP),

pembinaan dan pengawasan danau tempe dan pengukuran luasan

lahan tappareng salaE. dengan total anggaran yang dialokasikan

dalam APBD Tahun 2017 sebesar Rp 29.312.308.464 terealisasi

sebesar Rp 28.533.546.923 atau 97,34 %, bila dibandingkan dengan

rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 97,25 % sedikit

lebih rendah dari persentase serapan anggaran hal ini

menunjukkan efesiensinya penggunaan sumber daya (anggaran).

Sasaran 2Meningkatnya kapasitas jaringan irigasi dalam mendukungproduksi pertanian

Untuk mewujudkan pencapaian Misi (1) memantapkan arahkebijakan pertanian yang melayani dan pro petani dan tujuan

meningkatkan kesejahteraan pelaku utama pertanian, perkebunan,

peternakan dan perikanan salah satu diantaranya melalui sasaran

meningkatnya kapasitas jaringan irigasi dalam mendukung produksi

pertanian. Untuk mengukur sasaran strategis kedua dengan 1

indikator yaitu Cakupan Layanan Irigasi dengan rata-rata capaian

kinerja 100 persen dengan predikat sangat tinggi . Berikut Hasil

Pengukuran Capaian Kinerja sasaran pada tabel berikut :


No. Indikator Kinerja

KondisiAwal2015(%)

Tahun2016


KinerjaRPJMD

2021 (%)

Target(%)

Realisasi(%)

Capaian(%)

1Cakupan Layanan

Irigasi 68,73 72,88 74,85 74,85 100,00 84,37

Rata-Rata Capaian Sasaran 2 100.00



Cakupan Layanan IrigasiPenyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan

waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah

irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan

kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya,

Kinerja jaringan irigasi dinilai dari kemampuan jaringan untuk

membawa sejumlah air dari sumbernya ke petak sawah sesuai

waktu dan tempat berdasarkan rencana tata tanam yang telah

ditetapkan. Pada tahun 2017 Cakupan Layanan Irigasi adalah

74,85 persen atau 7.235 Ha dari luas seluruh lahan 9.666 Ha

sesuai dengan target yang ditetapkan dan lebih tinggi dibanding

tahun 2016 sebesar 72,88 persen, namun masih lebih rendah

dibandingkan target pada akhir periode RPJMD sebesar 84,37 %.

Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran

adalah :

Meningkatnya kesadaran & partisipasi petani

Meningkatnya SDM pengetahuan petugas/ operator

Peran aktif masyarakat dalam peningkatan kinerja jaringan

irigasi

Dukungan dari pemerintah terhadap sarana & prasarana irigasi


Masih banyaknya saluran irigasi yang rusak

Berkurangnya volume/debit dari sumber-sumber air


Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana jaringan

irigasi

Mengoptimalkan fungsi dari sumber air yaitu bendung, mata air

maupun bangunan lainnya







Anggaran(%)


(%)


1

Meningkatnyakapasitas jaringan

irigasi dalammendukungpeningkatan

produksi pertanian

19.519.476.937 18.937.273.934 97,02 100,00 Efesien2,98 %

Untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kapasitas

jaringan irigasi dalam mendukung peningkatan produksi pertanian

dilaksanakan melalui (1). Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya dengan

kegiatan berupa pembangunan pintu air, Rehabilitasi/pemeliharaan

jaringan irigasi, pembangunan jaringan irigasi, pengelolalaan irigasi

secara partisipatif, pengadaan peralatan penunjang operasi,

pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pemberdayaan petani

pemakai air dan penyusunan sistem informasi data base irigasi dan

(2). Program Rehabilitasi/pemeliharaan dan pembangunan

embun/cekdam dengan kegiatan berupa pembangunan dan

pemeliharaan embun/cekdam dengan total anggaran yang

dialokasikan dalam APBD Tahun 2017 sebesar Rp

19.519.476.937,- terealisasi sebesar Rp 18.937.273.934,- atau

97,02 persen, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja

sasaran yang mencapai 100 persen lebih tinggi dari persentase

serapan anggaran hal ini menunjukkan adanya efesiensi

penggunaan sumber daya (anggaran).



Sasaran 3Meningkatnya kegiatan pengolahan hasil produk pertanian,perkebunan, peternakan, dan perikanan

Untuk mewujudkan pencapaian Misi (1) memantapkan arahkebijakan pertanian yang melayani dan pro petani dan tujuan (1)

meningkatkan kesejahteraan pelaku utama pertanian, perkebunan,

peternakan, perikanan dan nelayan salah satu diantaranya melalui

sasaran meningkatnya kegiatan pengolahan hasil produk pertanian,

perkebunan, peternakan, dan perikanan. Untuk mengukur sasaran

strategis ketiga tersebut terdapat 1 indikator sasaran yaitu: Jumlah

unit usaha dalam pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan

dan perikanan dengan rata-rata capaian kinerja 100,88 % dengan

predikat sangat tinggi . Berikut Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

sasaran pada tabel berikut :Tabel 3.7

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3


KondisiAwal2015(Unit)

Tahun2016


KinerjaRPJMD

2021(Unit)

Target(Unit)

Realisasi(Unit)

Capaian (%)

1 Jumlah unit usaha dalampengolahan hasil pertanian,perkebunan, peternakandan perikanan

103 124 113 114 100,88 128

Rata-Rata Capaian Sasaran 3 100,88

Jumlah unit usaha dalam pengolahan hasil pertanian,perkebunan, peternakan dan perikananPada tahun 2017 Jumlah unit usaha dalam pengolahan hasil

pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan adalah 114 unit,

lebih tinggi dari target sebanyak 113 unit dengan capaian kinerja

100,88 %. Jumlah kelompok/unit usaha pengolahan tersebut terdiri

dari Usaha Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura 43



unit, pengolahan hasil ternak 27 kelompok, pengolahan hasil

perkebunan 29 kelompok dan hasil perikanan 15 kelompok. Jumlah

unit usaha tersebut meningkat dibanding tahun 2016 yaitu

sebanyak 105 unit. Sementara itu bila dibandingkan dengan target

akhir periode RPJMD Tahun 2021 sebanyak 128 unit, hal ini berarti

jumlah unit usaha dalam pengolahan hasil pertanian, perkebunan,

peternakan dan perikanan pada tahun 2017 masih perlu

ditingkatkan.

Faktor yang berpengaruh terdapat pencapaian kinerja sasaran

adalah :

Perkembangan Ilmu dan Pengetahuan masyarakat dalam hal

teknologi pengolahan hasil pertanian yang bisa menjadi pemicu

dasar utama masyarakat untuk membentuk kelompok/unit

usaha pengolahan hasil pertanian;

Dukungan sumber daya yang memadai (luas lahan pertanian,

potensi perikanan dan peternakan)

Penduduk Kabupaten Soppeng sebagian besar bekerja disektor

pertanian;

Sektor Pertanian merupakan Sektor Unggulan dan menjadi

prioritas pembangunan Kab. Soppeng

Hambatan/Permasalahan

Belum optimalnya fasilitasi kegiatan terkait pengolahan hasil

pada bidang terkait;

Rendahnya mutu/kualitas produk olahan yang dihasilkan

sehingga daya saing produk juga rendah dipasaran;

Rendahnya minat masyarakat dalam berwirausaha terkait

pengolahan hasil pertanian


Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pelatihan, bimbingan

teknologi pengolahan hasil pada daerah basis produksi komodi;



Pembinaan dan pendampingan intensif serta fasilitasi peralatan

teknologi pengolahan dalam peningkatan daya saing produk

olahan;

Penyuluhan kepada masyarakat basis produksi komoditi

mengenai potensi berwirausaha terkait pengolahan hasil

pertanian.





Anggaran(%)


(%)


1 meningkatnya kegiatanpengolahan hasilproduk pertanian,perkebunan,peternakan, danperikanan

228.425.000 215.500.000 94.34 100,88 Efesien6,54%

Adapun Program yang mendukung pencapaian sasaran

meningkatnya kegiatan pengolahan hasil produk pertanian,

perkebunan, peternakan, dan perikanan adalah Program

Peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu dan pemasaran hasil

pertanian, dengan kegiatan berupa penanganan pengolahan hasil

pertanian, pengembangan teknologi pasca panen dan pengolahan

hasil pertanian dengan total anggaran yang dialokasikan dalam

APBD Tahun 2017 sebesar Rp 228.425.000,- terelisasi sebesar Rp

215.485.000 atau 94,34 %, bila dibandingkan dengan rata-rata

capaian kinerja sasaran yang mencapai 100,88 % jauh lebih tinggi

dari persentase serapan anggaran hal ini menunjukkan adanya

efesiensi penggunaan sumber daya (anggaran).konsekonser

Sasaran 4Meningkatnya akses masyarakat atas layanan pendidikan



Untuk mewujudkan pencapaian Misi (2) Mewujudkanpendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semuawarga dan tujuan (2) meningkatnya akses masyarakat atas layanan

pendidikan salah satu diantaranyan melalui sasaran meningkatnya

akses masyarakat atas layanan pendidikan. Untuk mengukur sasaran

strategis keempat tersebut terdapat 2 indikator kinerja sasaran yaitu:

(1). APM SD dan sederajat dan (2). APM SMP dan sederajat. dengan

rata-rata capaian kinerja 114,40 % dengan predikat sangat tinggi .

Berikut Hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran pada tabel berikut :



KondisiAwal2015(%)

Tahun2016(%)


KinerjaRPJMD

2021 (%)

Target(%)

Realisasi (%)

Capaian(%)

1 APM SD dan sederajat 81,70 84,86 85 90,36 106,31 93

2. APM SMP dan sederajat 57,90 69,01 64 78,39 122,48 80Rata-Rata Capaian Sasaran 4 114,40

APM SD dan sederajatPada tahun 2017 Angka Partisipasi Murni jenjang Sekolah Dasar

(SD) dan sederajat adalah 90,36 persen, lebih tinggi dari target

sebesar 85 persen dan juga lebih tinggi dibanding kondisi tahun

2016 sebesar 84,86 persen. Angka ini didapat dari jumlah

penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah pada jejang SD dan

sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7-12 tahun,

dimana pada tahun 2017 Penduduk usia 7-12 tahun yang

bersekolah pada jenjang SD dan sederajat sebanyak 19.517 orang

atau 90,36 persen dari jumlah penduduk pada usia tersebut

sebanyak 21.599. Bila dibandingkan dengan target akhir periode

RPJMD Tahun 2021 sebesar 93 persen maka Angka Partisipasi

Murni pada jenjang Sekolah Dasar dan sederajat masih perlu



ditingkatkan dan jika dibanding target Nasional tahun 2017 sebesar

82,88 persen maka pada jenjang ini Kabupaten soppeng telah

melampaui target yang telah ditetapkan.

APM SMP dan sederajat

Selanjutnya untuk Indikator Kinerja Angka Partisipasi Murni pada

jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat pada tahun

2017 mencapai angka 78,39 persen lebih tinggi dari target sebesar

64 persen dan realisasi tahun 2016 sebesar 69,01 persen, dan juga

lebih tinggi dari target Nasional yaitu 73,03 persen. Angka ini

didapat dari jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah

dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun, dimana pada

tahun 2017 jumlah siswa/bersekolah usia 13-15 tahun sebanyak

9.913 orang atau 78,39 persen dari penduduk usia 13-15 sebanyak

12.646 orang. Sementara itu, jika dibanding dengan target akhir

periode RPJMD Tahun 2021 sebesar 80 persen, maka Angka

Partisipasi Murni pada jenjang SMP dan sederajat masih perlu

ditingkatkan.


adalah :

Kesadaran masyarakat (orang tua) siswa terhadap program

pendidikan dasar, wajib belajar Sembilan tahun;

Adanya Program Pendidikan Gratis dan dukungan pemerintah

pusat melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) ;

Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dasar yang

memadai;

Dukungan anggaran yang memadai di bidang pendidikan


Masih ada orang tua yang cenderung untuk mempekerjakan

anak usia sekolah;

Masih ada orang tua yang menyekolahkan anak pada usia 6

tahun, sehingga tidak masuk dalam kategori usia 7-12 tahun,

dan dengan demikian juga berdampak pada jenjang selanjutnya;



Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah

Semakin meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program

pendidikan dasar, wajib belajar sembilan tahun;

Memberi akses yang luas terhadap layanan pendidikan,

khususnya kepada penduduk usia sekolah yang kurang mampu;

Meningkatkan pendidikan luar sekolah/dikmas




No. Sasaran Anggaran RealisasiSerapanAnggara

n (%)


(%)


1 Meningkatnyaakses masyarakatatas layananpendidikan

12.666.135.292 12.638.622.595 99.78 114,40 Efesien14.61%


meningkatnya akses masyarakat atas layanan pendidikan adalah

(1). Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun dengan kegiatan

berupa Pembangunan, Pengadaan, dan perbaikan sarana dan

prasarana/infrastruktur pendidikan tingkat SD; Pembangunan,

Pengadaan, dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur

pendidikan tingkat SMP; Pembangunan, Pengadaan, dan perbaikan

sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan pada sekolah

swasta; Pembangunan, Pengadaan, dan perbaikan sarana dan

prasarana/infrastruktur pendidikan tingkat SD (DAK); dan ;

Pembangunan, Pengadaan, dan perbaikan sarana dan

prasarana/infrastruktur pendidikan tingkat SMP (DAK); (2).

Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan kegiatan berupa

pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana

infrastruktur PAUD negeri; pembangunan, pengadaan dan



perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur PAUD swasta;

Sosialisasi PAUD dan deteksi tumbuh kembang anak;

pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran

pendidikan anak usia dini; pembinaan lembaga penyelenggara

PAUD, pemberian insentif bagi guru PAUD; penyelenggaraan

pendidikan anak usia dini dan lomba apresiasi Gebyar PAUD (3).

Program Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar dengan kegiatan

berupa Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pendidikan Gratis

(APBD Kab) pendidikan gratis pendidikan dasar (APBD Kab) dan

dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2017

sebesar Rp 12.666.135.292,- terelisasi sebesar Rp 12.638.622.595

atau 99,78 persen, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian

kinerja sasaran yang mencapai 114,40 persen lebih tinggi dari

persentase serapan anggaran hal ini menunjukkan adanya efesiensi


Sasaran 5Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan

Untuk mewujudkan pencapaian Misi (2) Mewujudkanpendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semuawarga dan tujuan (2) meningkatkan derajat pendidikan masyarakat

salah satu diantaranyan melalui sasaran meningkatnya kualitas

pelayanan pendidikan. Untuk mengukur sasaran strategis kelima

tersebut terdapat 1 indikator kinerja sasaran yaitu: Penerapan

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) kualifikasi baik dengan rata-rata

capaian kinerja 411,43 % dengan predikat sangat tinggi . Berikut Hasil




Awal2015

Tahun2016


RPJMD2021Target Realisasi Capaian

(%)1 Penerapan Manajemen

Berbasis Sekolah (MBS) 17 56 35 144 411,43 56Sekolah



kualifikasi baik


Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) kualifikasi baikAkreditasi sekolah merupakan salah satu tolok ukur suatu sekolah

yang telah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Pada

tahun 2017 jumlah Sekolah yang telah terakreditasi dengan

kualifikasi baik adalah 144 sekolah, lebih tinggi dari target

sebanyak 35 sekolah, dengan capaian kinerja 411,43 persen.

Kualifikasi baik diperuntukkan bagi sekolah yang telah terakreditasi

dengan nilai “A”. sampai dengan tahun 2017 dari 341 Sekolah

Jenjang Pendidikan Dasar, yang telah terakreditasi dengan

kualifikasi A sebanyak 144 sekolah, dengan rincian SD 112 sekolah

dari 252 sekolah; MI 4 sekolah dari 20 sekolah; untuk jenjang SMP

25 sekolah dari 38 sekolah dan MTs sebanyak 3 sekolah dari 31

sekolah. Bila dibandingkan kondisi tahun 2016 jumlah Sekolah

terakreditasi lebih tinggi dibanding tahun 2017 dan target akhir

periode RPJMD Tahun 2021 sebanyak 56 Sekolah, dan untuk

menuntaskan Sekolah yang belum terakreditasi dengan kualifikasi

“A” maka tetap harus dilakukan perbaikan manajamen di sekolah-

sekolah .

Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja

sasaran adalah :

Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan, di

dukung dengan kegiatan peningkatan sarana prasarana

pendidikan negeri/swasta;

Semakin membaiknya Manajemen pengelolaan sekolah

Hambatan/Masalah

Masih banyak sekolah yang belum terakreditasi


Peningkatan pembinaan Majemen Berbasis Sekolah khususnya

pada sekolah-sekolah yang belum terakreditasi







Anggaran(%)


(%)


1 Meningkatnyakualitas pelayananpendidikan

3.249.855.000 2.737.669.000 84,24 120,00 Efesien327,19%


meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan adalah (1). Program

Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan kegiatan berupa

Monitoring, evaluasi dan pelaporan, Monitoring dan Evaluasi

penyaluran BOS; pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen

sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah;

penyediaan barang cetakan sekolah; fasilitasi pelaksanaan

akreditasi sekolah; penyusunan profil pendidikan dan

penyelenggaraan ujian nasional/ujian sekolah (2). Program

Peningkatan Layanan Pendidikan dengan kegiatan berupa

pemberian beasiswa, bagi Siswa Berprestasi dan Siswa Kurang

Mampu, pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan

mahasiswa kurang mampu, dan pelaksanaan bimbingan belajar

bagi siswa dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD

Tahun 2017 sebesar Rp 3.249.855.000,- terealisasi sebesar Rp

2.737.669.000,- atau 84,24 persen, bila dibandingkan dengan rata-

rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 325,71 persen yang

lebih tinggi dari persentase serapan anggaran hal ini menunjukkan

adanya efesiensi penggunaan sumber daya (anggaran).

Sasaran 6Meningkatnya Kemampuan Literasi masyarakat



Untuk mewujudkan pencapaian Misi (2) Mewujudkanpendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semuawarga dan tujuan meningkatkan derajat pendidikan masyarakat salah

satu diantaranya melalui sasaran meningkatnya kemampuan literasi

masyarakat. Untuk mengukur sasaran strategis ke-6 tersebut terdapat

1 indikator kinerja yaitu Angka Melek Huruf. dengan rata-rata capaian

kinerja 103,24% dengan predikat sangat tinggi. Berikut Hasil



No. Indikator KinerjaKondisi Awal2015

Tahun2016


RPJMD2021 (%)

Target(%)

Realisasi(%)

Capaian(%)

1 Angka Melek Huruf 95,88 99,70 96,5 99,63 103,24 98


Angka Melek HurufAngka melek huruf di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 telah

mencapai 99,64 persen lebih tinggi dari target sebesar 96,5 persen.

Persentase, Angka Melek Huruf tersebut dihitung dari jumlah

penduduk melek huruf usia 15 tahun ke atas dibagi dengan jumlah

penduduk usia 15 tahun ke atas. Pada tahun 2017 penduduk usia

15 tahun ke atas yang melek huruf sebanyak 197.290 atau 99,65

persen dari 197.997 penduduk usia 15 tahun ke atas atau dengan

kata lain masih ada 707 penduduk usia 15 ke atas yang tuna

aksara. Dibanding tahun 2016 yang lalu angka melek huruf

mencapai 99,70 persen dan untuk akhir periode RPJMD Tahun

2021 yang ditargetkan sebesar 98 persen, maka capaian kinerja

pada tahun 2017 sebesar 99.64persen telah melampaui target pada

akhir periode RPJMD dan juga telah melampaui target nasional

sebesar 96,51%


sasaran adalah :



Berkembangnya PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

untuk melaksanakan pendidikan yang tidak terakomodir pada

Pendidikan Formal (Drop Out); dan

Pembinaan Pemerintah terhadap Pendidikan Non Formal


Masih ada penduduk usia sekolah yang tidak terakomodir (drop

out) pada jenjang pendidikan formal;

Belum maksimalnya fungsi dan peran perpustakaan sebagai

media pembelajaran masyarakat

Strategi Pemecahan Masalah

Lebih meningkatkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;

Meningkatkan pembinaan terhadap non formal

Meminimalisir jumlah siswa/penduduk usia sekolah yang tidak

terakomodir pada jenjang pendidikan formal;

Meningkatkan fungsi dan peran Perpustakaan sebagai salah satu

media pembelajaran bagi masyarakat


pada tabel berikut :Tabel 3.14

Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran


Anggaran(%)

Rata-rata

capaiankinerjasasaran

(%)

Ket. (%serapan < %

capaiankinerja =efesien)

1 MeningkatnyakemampuanLiterasimasyarakat

833.764.989 809.040.132 97,03 103,24 Efesien6,75%

Program yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya

derajat pendidikan masyarakat adalah (1). Program Pendidikan

Non Formal dengan kegiatan berupa Peningkatan Kapasitas

Penyelenggara dan Tutor Keaksaraan; Pengembangan Pendidikan

keaksaraan; Sosialisasi program pendidikan masyarakat dan



kelembagaan; peningkatan peran serta Hak Aksara International;

Pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra;

penyelenggaraan paket A setara SD; penyelenggaraan paket B

setara SMP dan penyelenggaraan Paket C setara SMA (2).

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan dengan kegiatan berupa pemasyarakatan minat

dan kebiasaan membaca untuk medorong terwujudnya

masyarakat pembelajar, pengembangan minat dan budaya baca;

supervisi, pembinaan khusus dan stimulasi pada perpustakaan

umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan

perpustakaan masyarakat, publikasi dan sosialisasi minat dan

budaya baca, penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum

daerah, pengembangan potensi dan bakat pidato bagi siswa

sekolah, pengembangan minat dan bakat pada bidang

pengetahuan umum, lomba perpustakaan desa/kelurahan dan

penyusunan strategi peningkatan kualitas pelayanan

perpustakaan dengan total anggaran yang dialokasikan dalam

APBD Tahun 2017 sebesar Rp 399.052.989,- terealisasi sebesar

Rp 379.905.132 atau 95,20 persen, bila dibandingkan dengan

rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 103,24 persen

lebih tinggi dari persentase serapan anggaran hal ini

menunjukkan adanya efesiensi penggunaan sumber daya

(anggaran).

Sasaran 7Berkembangnya pelayanan berbasis Teknologi Informasi danketerbukaan informasi pembangunan (IT)

Untuk mewujudkan pencapaian Misi (3) MenjadikanKabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan Publik dan

tujuan 3 meningkatnya kualitas pelayanan public salah satu

diantaranya melalui sasaran berkembangnya pelayanan berbasis

teknologi informasi dan keterbukaan informasi pembangunan. Untuk

mengukur sasaran strategis ke-7 dengan indikator kinerja yaitu adanya



inovasi berbasis IT dan SDM pada pelayanan PTSP secara kontinyu

dengan rata-rata capaian kinerja 100 % dengan predikat sangat tinggi.

Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersebut disajikan



No. Indikator KinerjaKondisi Awal2015

Tahun2016

Tahun 2017 Target AkhirRPJMD2021Target Realisasi Capaian

(%)1

Adanya InovasiBerbasis IT dan SDMpada pelayanan PTSP

secara kontinyuNA ADA 0 ADA 100

2 (websiteyang

berinteraksidengan

masyarakatdan SMART

PTSP)Rata-Rata Capaian Sasaran 7 100

Adanya Inovasi Berbasis IT dan SDM pada pelayanan PTSPsecara kontinyuPada tahun 2017 tidak ada target untuk adanya inovasi yang

dikembangkan di PTSP tetapi dalam rangka percepatan pelayanan

perizinan maka ditahun 2017 terdapat 1 (satu) Inovasi yang

berbasis IT pada pelayanan PTSP yang dikembangkan yaitu layanan

informasi online yang berbasis android yang selanjutnya disebut

Layanan Sistem Informasi Data dan Elektronik yang disingkat “LaSide” untuk mempermudah masyarakat dan mempersingkat waktu

penerbitan izin. Pada tahun 2016 Inovasi yang dikembangkan

terkait dengan pelayanan perizinan yaitu Inovasi berbasis SDM

dimana Tim Teknis berkantor di Kantor Pelayanan Terpadu hal ini

didasarkan pada asumsi bahwa salah satu factor yang mendukung

keberhasilan penerbitan izin tepat waktu adalah kinerja tim teknis.

Terkait dengan target pada akhir periode RPJMD sebanyak 2 inovasi

yang berbasis IT dan SDM dalam bentuk Website yang berinteraksi

dengan masyarakat dan SMART PTSP, maka dengan demikian

masih perlu 1 Inovasi untuk memenuhi target yang ditetapkan.



Ket. Foto : Launching Inovasi Pelayanan “La SIDE” DPM PTSP

Faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian target

kinerja sasaran :

Penyederhanaan perizinan dengan memangkas birokrasi;

Penyederhanaan persyaratan dan waktu pelayanan perizinan;

Tim Teknis berkantor di Kantor PTSP;

Memberi layanan dengan sistem antrian secara elektronik;

Adanya SOP dan SPP pelayanan perizinan

Hambatan/Permasalahan :

Masih adanya anggapan di masyarakat bahwa pengurusan izin

dianggap, sulit, berbelit - belit, kurang ramah, kurang adanya

kejelasan, kurang transparansi persyaratannya, proses

penyelesaiannya lama, biaya mahal dan tidak ada kepastian

serta tidak dipertanggungjawabkan pada publik;

Secara teknis maupun secara administratif masih ada beberapa

perusahaan, yang belum memenuhi persyaratan.

Solusi/ Alternatif penyelesaian masalah :

Sosialisasi secara kontinyu terkait proses pengurusan perizinan;

Memaksimalkan pelayanan, melalui aplikasi berbasis IT yang

telah ada







Anggaran(%)


(%)


1 BerkembangnyaPelayanan BerbasisTeknologi Informasidan keterbukaaninformasipembangunan (IT)

7.138.814.000 6.398.852.300 89,63 100 Efesien10,37%

Adapun Program yang mendukung pencapaian sasaran 7)

berkembangnya pelayanan berbasis teknologi informasi dan

keterbukaan informasi pembangunan adalah (1). Program

Peningkatan Kapasitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan

Non Perizinan dengan kegiatan berupa penyusunan kebijakan

system dan prosedur pelayanan public, sosialisasi dan

penyebarluasan informasi pelayanan publik, fasilitasi dan

koordinasi pengelolaan perizinan dan non perizinan, penyusunan

dan pengelolaan data informasi pelayanan,survey indeks kepuasan

masyarakat, pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

pelayanan, penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan

bagi masyarakat dan monitoring dan evaluasi (2). Program

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan kegiatan

berupa pembangunan sarana jaringan komunikasi dan informasi,

penyediaan akses internet, (3). Program Pengembangan

Komunikasi, dan Informatika dengan kegiatan berupa

penyusunan kajian di Bidang Telekomukasi, komunikasi dan

informatika, pengelolaan dan pemutakhiran informasi situs Web

Pemerintah, pengelolaan layanan Soppeng command Center,

pengawasan dan site audit menara telekomukasi dan

pengembangan dan penguatan layanan media center; (4). Program

Peningkatan Kapasitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan

dengan kegiatan berupa Bupati menyapa dan Penyuluhan



Kantibmas yang dilaksanakan di 8 Kecamatan (5). Program

peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah dengan kegiatan berupa Dialog/audiensi dengan tokoh-

tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan

masyarakat, penerimaan kunjungan kerja Pejabat

Negara/Departemen/Non Departemen/Luar Negeri, Kunjungan

kerja.Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Koord.

dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya dan

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta

kedinasan lainnya dengan total anggaran yang dialokasikan dalam

APBD Tahun 2017 sebesar Rp 7.138.814.000,- terealisasi sebesar

Rp 6.398.852.300,- atau 89,63 persen, bila dibandingkan dengan

rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 100 persen lebih

tinggi dari persentase serapan anggaran hal ini menunjukkan


Sasaran 8Meningkatnya Kemudahan masyarakat dalam pengurusanadministrasi kependudukan dan catatan sipil


tujuan meningkatkan kualitas pelayanan public salah satu diantaranya

melalui sasaran meningkatnya kemudahan masyarakat dalam

pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Untuk

mengukur sasaran strategis ke-8 tersebut dengan 2 indikator kinerja

yaitu (1). Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK); (2). Rasio Bayi

ber Akta Kelahiran dengan rata-rata capaian kinerja 117,52 persen,

dengan predikat sangat tinggi. Berikut hasil Pengukuran Capaian

Kinerja sasaran pada tabel berikut :





KondisiAwal2015(%)

Tahun

2016


RPJMD2021 (%)

Target(%)

Realisasi(%)

Capaian(%)

1 Persentase kepemilikanKartu Keluarga (KK) 73,25 83,46 78,64 99,26 126,22 91,15

2 Rasio Bayi Ber AktaKelahiran 85,2 93,63 86,80 94,46 108,82 95


Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)Pada tahun 2017 jumlah Kepala Keluarga yang telah memiliki Kartu

Keluarga adalah 72.935 atau 99,26 persen dari total jumlah kepala

keluarga sebanyak 73.476 dibanding tahun 2016 yang lalu

persentase kepemilikan Kartu Keluarga baru mencapai 83,46

persen, berarti ada peningkatan sekitar 15,80 persen. Sementara

bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD sebesar

91,15 persen, hal ini berarti kepemilikan KK melampaui target

akhir periode RPJMD. Peningkatan persentase kepemilikan KK di

tahun 2017 terjadi karena semakin gencarnya sosialisasi terkait

perekaman KTP elektronik secara keliling, disamping itu Dinas

Kependudukan & Pencatatan Sipil melakukan pelayanan dengan

model kunjungan disetiap Kecamatan bahkan dari rumah ke

rumah, dan sekolah untuk melayani penduduk yang belum

melakukan perekaman termasuk penduduk yang memiliki

keterbatasan karena sakit keras, cacat tubuh dan lansia.

Ratio Bayi ber Akta KelahiranPada tahun 2017 ratio bayi yang ber akta kelahiran adalah 94,46

persen dan bila ratio bayi dihitung dari jumlah bayi berakte

kelahiran per 1000 kelahiran maka terdapat 944 bayi diantaranya

telah ber akte, lebih tinggi dari target sebesar 86,80 persen dan

meningkat dibanding kondisi tahun 2016 yaitu sebesar 85,2

persen. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir pada



tahun 2021 sebesar 95 persen, hal ini berarti ratio bayi ber akte

kelahiran masih perlu ditingkatkan.


sasaran adalah :

Komitmen Pemerintah daerah untuk mendukung program

pemerintah pusat terkait kewajiban warga negara untuk memiliki

dokumen kependudukan

Adanya pelayanan keliling dan perangkat pendukung

Hambatan/permasalahan:

Belum semua penduduk terekam dalam data kependudukan

Masih ada orang tua yang belum paham/tidak memperhatikan

kepemilikan akte kelahiran;


Melakukan kunjungan ke kecamatan dan bahkan kunjungan

dari rumah ke rumah dan sekolah untuk melakukan

perekaman;

Sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan

dokumen kependudukan dan catatan sipil





Anggaran(%)


(%)

Ket. (%serapan < %


1 MeningkatnyaKemudahanmasyarakat dalamPengurusanadministrasikependudukan danCatatan Sipil

1.259.704.750 1.209.199.298 95,99 117,34 Efesien4,53%


meningkatnya kemudahan masyarakat dalam pengurusan



administrasi kependudukan dan catatan sipil adalah (1). Program

Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan berupa

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun,

updating dan pemeliharaan); pengolahan dalam penyusunan

laporan informasi kependudukan, peningkatan pelayanan public

dalam pelayanan pencatatan sipil, pengembangan data base

kependudukan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, peningkatan

pelayanan public pada pelayanan pendaftaran penduduk

penerapan sistem manajemen pelayanan administrasi

kependudukan berstandar ISO. dengan total anggaran yang


1.259.704.750,- terealisasi sebesar Rp 1.209.199.298,- atau 95,99

persen, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja

sasaran yang mencapai 117,52 persen lebih tinggi dari persentase



Sasaran 9Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Penanganan bencanaKebakaran dan Bencana Lainnya


tujuan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum salah satu

diantaranya melalui sasaran meningkatnya jangkauan dan kualitas

penanganan bencana kebakaran dan bencana lainnya. Untuk

mengukur sasaran strategis ke-9 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja

yaitu (1). Persentase bencana kebakaran yang tertangani dengan baik

dan (2). Persentase bencana lainnya yang tertangani dengan baik

dengan rata-rata capaian kinerja 100 persen dengan predikat sangat

tinggi. Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersaji pada

tabel berikut :





KondisiAwal2015(%)

Tahun2016


RPJMD2021

Target(%)

Realisasi(%)

Capaian(%)

1 Persentase BencanaKebakaran yang

tertangani dengan baik 100 100 100 100 100 100

2 Persentase BencanaLainnya yang tertangani

dengan baik100 100 100 100 100 100

Rata-Rata Capaian Sasaran 9 100

Persentase Bencana Kebakaran yang tertangani dengan baikSepanjang tahun 2017 jumlah bencana kebakaran di Wilayah

Kab.Soppeng adalah 28 kejadian dan secara keseluruhan tertangani

dengan baik atau 100 persen. Bencana kebakaran tersebar di 8

Kecamatan dan sejumlah desa/kelurahan. Demikian besar dampak

yang diakibatkan oleh bencana kebakaran baik materi maupun jiwa

sehingga sampai akhir periode RPJMD Tahun 2021 setiap tahun

ditargetkan 100 persen.

Persentase Bencana Lainnya yang tertangani dengan baikSelain bencana kebakaran bencana lainnya yang terjadi sepanjang

tahun 2017 adalah banjir, angin, tanah longsor dan bencana

lainnya dengan jumlah sebanyak 27 kali dan secara keseluruhan

bencana tersebut dapat tertangani dengan baik.

Faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian target

kinerja sasaran adalah :

Tersedianya pos Damkar, Armada dan Personil Damkar yang

cukup ;

Koordinasi yang baik antara TRC BPBD, Tagana, dan SAR, untuk

penanganan bencana secara cepat dan tepat.


Belum semua kecamatan tersedia Pos Damkar

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah:



Membuat Pos Damkar disetiap kecamatan

Penambahan Armada Damkar dan Personil Damkar





Anggaran(%)


(%)


1 Meningkatnyajangkauan dankualitaspenangananbencana kebakarandan bencanalainnya.

831.849.650 730.271.750 87,79 100 Efesien12,21%


meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan bencana

kebakaran dan bencana lainnya adalah (1). Program Tanggap

Darurat dan Logistik dengan kegiatan berupa penyediaan

peralatan dan logistik bencana, penanganan darurat bencana dan

pemberdayaan TRC. total anggaran yang dialokasikan dalam


Rp 730.271.750,- atau 87,79 persen, bila dibandingkan dengan




Sasaran 10Berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban dalamMasyarakat.



diantaranya melalui sasaran berkurangnya gangguan ketenteraman



dan ketertiban dalam masyarakat. Untuk mengukur sasaran strategis

ke-10 dengan 1 indikator kinerja sasaran yaitu persentase

penyelesaian K3, dengan rata-rata capaian kinerja 38,79 persen

dengan predikat sangat rendah. Berikut hasil Pengukuran Capaian

Kinerja sasaran tersaji pada tabel berikut :



KondisiAwal2015(%)

Tahun2016


RPJMD2021(%)

Target(%)

Realisasi(%)

Capaian(%)

1 Persentase Penyelesaian K3 84 87,85 87 33,75 38,79 95


Persentase Penyelesaian K.3Berdasarkan data Rekapitulasi Laporan gangguan Ketenteraman

dan Ketertiban Umum sepanjang tahun 2017 jumlah kejadian

terkait Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan (K3) adalah

sebanyak 883 kasus dan dapat terselesaikan sebanyak 298 kasus

(33,79%). Jenis Gangguan tersebut berupa Kejahatan, Pelanggaran

Perda, Bencana Alam, dan Kecelakaan, dan yang paling banyak

adalah Gangguan Kejahatan seperti penganiayaan, pencurian,

penipuan, pengrusakan, narkoba, penggelapan, curanmor,

penyerobotan tanah, KDRT dan beberapa jenis kejahatan lainnya.

Persentase penyelesaian Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan

(K3) sebesar 33,79 persen tersebut lebih rendah dari target sebesar

87 persen dengan capaian kinerja 38,79 persen, turun dibanding

tahun 2016 dengan realisasi sebesar 87,85 persen dan juga lebih

rendah dari target akhir periode RPJMD Tahun 2021 yang

ditargetkan sebesar 95 persen, maka persentase kasus K3 yang

terselesaikan masih perlu ditingkatkan.


sasaran adalah :



Koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Pihak

Kepolisian, TNI;

Permasalahan/Hambatan :

Masih tingginya angka gangguan ketentraman, ketertiban dan

keamanan

Dalam hal penegakan Perda PPNS belum terberdayakan karena

minim jumlah penyidik

Solusi/Alternatif pemecahan masalah :

Pendekatan persuasive, dalam bentuk sosialisasi kepada seluruh

lapisan masyarakat terkait dengan pentingnya menjaga

ketenteraman dan ketertiban;

Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan

pihak kepolisian dan TNI dalam hal penanganan gangguan.

Jumlah penyidik PNS ditambah dan diberdayakan secara

maksimal untuk penanganan pelanggaran Perda.





Anggaran(%)


(%)


1 BerkurangnyagangguanKetenteraman danKetertiban dalamMasyarakat.

3.813.724.646 3.743.021.925 98,15 33,79Tidak

Efesien58,44%


Berkurangnya gangguan Ketenteraman dan Ketertiban dalam

Masyarakat adalah (1). Program Peningkatan Kapasitas,

Keamanan dan Ketertiban dengan kegiatan berupa penyiapan

tenaga kerja pengendalian keamanan kenyamanan lingkungan,

pengendalian keamanan lingkungan, dan penegakan dan



pengawasan peraturan daerah. dengan total anggaran yang

dialokasikan dalam APBD Tahun 2017 sebesar Rp 3.813.724.646,-

terealisasi sebesar Rp 3.743.021.925 atau 98,15 persen, bila

dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang

mencapai 33,79 persen lebih rendah dari persentase serapan

anggaran hal ini menunjukkan tidak efesiensinya penggunaan

sumber daya (anggaran).

Sasaran 11Meningkatnya kesadaran Masyarakat terhadap bahayaPenyalahgunaan Narkoba



diantaranya melalui sasaran meningkatnya kesadaran masyarakat

terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Untuk mengukur sasaran

strategis ke-11 dengan 1 indikator kinerja yaitu persentase masyarakat

yang tidak menyalahgunakan narkoba dengan rata-rata capaian

kinerja sebesar 99,98 persen dan predikat sangat tinggi . Berikut hasil

Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersaji pada tabel berikut :



KondisiAwal2015(%)

Tahun2016


RPJMD2021(%)

Target(%)

Realisasi(%)

Capaian(%)

1 Persentase Masyarakat yangtidak menyalahgunakan

Narkoba 100 99,97 100 99,98 99,98 100 %


Persentase Masyarakat yang tidak menyalahgunakan narkobaPada tahun 2017 realisasi persentase masyarakat yang tidak

menyalahgunakan narkoba sebesar 99,98 persen dihitung dari

jumlah penduduk yang tidak tidak terkibat dalam penyalagunaan



narkoba sebanyak 241.385 dibagi dengan jumlah penduduk

sebanyak 241.430 jiwa, hal ini berarti target kinerja tidak terpenuhi

dikarenakan masih adanya masyarakat yang tersandung masalah

penyalahgunaan narkoba sebanyak 45 orang. Untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba telah

terlaksana Pembekalan Penggiat Anti Narkoba. dimana kegiatan ini

merupakan bagian dari sistem Pencegahan, Pemberantasan,

Penyalahgunaan Narkoba(P4GN). Sosialisasi pencegahan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

(P4GN) di yang berpusat dibeberapa titik.

Ket.Foto : Talk Show P4GN

Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran

adalah :

Komitmen pemerintah daerah bersama elemen masyarakat

melawan narkoba;

Dukungan kepada penegak hukum untuk memberi hukuman

yang seberat-beratnya kepada pengedar ataupun bandar narkoba


Peredaran narkoba tidak hanya diperkotaan, tetapi telah masuk

ke wilayah perdesaan;

Kab.Soppeng menjadi target pemasaran Narkoba dari daerah lain

Solusi/alternative pemecahan masalah :

Menambah intensitas pelaksanaan penyuluhan bahaya dampak

penyalahgunaan narkoba



Memberi Himbauan kepada Masyarakat untuk menjaga

lingkungan mulai dari keluarga, tempat tinggal, sekolah, tempat

bekerja agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba,




No. Sasaran Anggaran Realisasi

SerapanAnggara

n (%)

Rata-rata


(%)


1 MeningkatnyaKesadaranMasyarakatterhadap bahayapenyalahgunaanNarkoba

1.586.207.450 1.353.264.950 85,31 99,98 Efesien14,67%


meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya

penyalahgunaan narkoba (1). Program Koordinasi dan Fasilitasi di

Kesra, Keagamaan dan Penanggulangan Narkoba dengan kegiatan

salah satunya berupa Fasilitasi Penanganan Narkoba melalui

Sistem Pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan Narkoba

(P4GN) dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD


1.353.264.950,- atau 85,31 persen, bila dibandingkan dengan




(anggaran).



Sasaran 12Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan

Untuk mewujudkan pencapaian Misi (4) MenataKepariwisataan dan Sistem Transportasi yang Mulus danNyaman dan tujuan meningkatkan daya tarik pariwisata, daya tarik

keunikan daerah salah satu diantaranya melalui sasaran

meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Untuk mengukur sasaran

ke-12 dengan 1 indikator yaitu persentase peningkatan jumlah

kunjungan wisatawan dengan rata-rata capaian kinerja 58,37 persen

dengan predikat rendah . Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja




KondisiAwal2015(%)

Tahun2016


RPJMD2021

Target(%)

Realisasi(%)

Capaian(%)

1


Jumlah KunjunganWisatawan

-30,86 15,20 4,42 2,58 58,37 6,01


Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan WisatawanPada tahun 2017, persentase peningkatan jumlah kunjungan

wisatawan adalah 2,58 persen dihitung dari jumlah peningkatan

kunjungan wisatawan pada tahun 2017 dibanding tahun 2016.

Pada tahun 2017 jumlah wisatawan yang berkunjung di

Kab.Soppeng adalah 224.018 orang meningkat 5.631 atau 2,58

persen dibanding tahun 2016 sebanyak 218.387 orang. Sementara

bila dibanding target akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 6,01

persen, maka peningkatan sebesar 2,58 persen di tahun 2017 masih

perlu ditingkatkan.



Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran

adalah

Komitemen pemerintah daerah membangun potensi pariwisata di

Kab.Soppeng.

Meningkatnya animo wisatawan local maupun luar daerah untuk

berkunjung ke Kab.Soppeng seiring gencarnya promosi dengan

tagline “ayo ke soppeng”

Pembangunan ulang Taman Kota yang kemudian menjadi Taman

Kalong dan Villa Yuliana;

Ket. Foto : Objek Wisata “Taman Kalong”


Masih banyak objek wisata unggulan yang belum maksimal

pengelolaannya (perbaikan sarana prasarana pendukung);

Promosi masih skala lokal


Perbaikan sarana prasarana pendukung kepariwisataan



Memanfaatkan adanya kerjasama pemerintah daerah dengan

PATA Indonesia dalam bidang promosi ke dunia internasional.





Anggaran(%)


(%)


1 MeningkatnyaJumlah KunjunganWisatawan

2.784.660.000 2.784.106.650 98,98 58,37 Efesien41,41%


meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan adalah (1). Program

Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata dengan

kegiatan berupa pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di

dalam dan di luar daerah, pengembangan Sumber Daya Manusia

dan Profesionalisme Bidang Pariwisata, pengembangan zona

kreatif bagi insan kreatif, pengembangan objek pariwisata

unggulan dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD


2.784.106.650 atau 98,98 persen, bila dibandingkan dengan



menunjukkan tidak efesiensinya penggunaan sumber daya

(anggaran).

Sasaran 13Meningkatnya Apresiasi Kebudayaan dan Ketahanan BudayaDaerah dalam Menghadapi Dinamika Kebudayaan Global

Untuk mewujudkan pencapaian Misi (4) MenataKepariwisataan dan Sistem Transportasi yang Mulus danNyaman dan tujuan meningkatnya daya tarik pariwisata dan daya

tarik keunikan daerah salah satu diantaranya melalui sasaran

meningkatnya apresiasi kebudayaan dan ketahanan budaya daerah



dalam menghadapi dinamika kebudayaan local. Untuk mengukur

sasaran strategis ke-13 dengan 1 indikator kinerja yaitu jumlah situs

budaya kabupaten yang terdaftar sebagai situs cagar budaya nasional

dengan rata-rata capaian kinerja 93,55 persen dengan predikat sangat

tinggi, Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran pada tabel

berikut :



Awal2015

Tahun2016


RPJMD2021

(buah)

Target(buah)

Realisasi(buah)

Capaian(%)

1 Jumlah Situs Cagar BudayaKabupaten yang terdaftarsebagai situs cagar budaya

nasional

30 29 31 29 93,55 34


Jumlah Situs Cagar Budaya Kabupaten yang terdaftar sebagaisitus cagar budaya nasionalPada tahun 2017 jumlah situs cagar budaya yang terdaftar dalam

Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya ada sebanyak 29 situs

dari 42 situs yang ada, kondisi ini sama dengan tahun 2016

(koreksi data penentuan kondisi awal dalam RPJMD sebanyak 30

situs). Hal ini berarti masih ada 13 situs cagar budaya yang ada di

Kabupaten Soppeng belum terdaftar. Sementara bila dibanding

target pada akhir periode RPJMD sebanyak 34 situs yang terdaftar,

sehingga dengan demikian diupayakan pada tahun 2021 dari 13

situs yang belum terdaftar 5 diantaranya dapat terdaftar pada

system registrasi nasional cagar budaya sebagai situs cagar budaya

nasional.


sasaran adalah :

Target didasarkan pada kondisi awal tahun 2015 sebanyak 30

situs terdaftar, sementara data ada yang pada tahun 2015

jumlah situs yang terdaftar sebanyak 29 buah ;



Untuk menentukan sebuah situs menjadi situs cagar budaya

nasional bukan kewenangan daerah melainkan kewenangan

pemerintah pusat

Permasalahan/hambatan :

Belum adanya penambahan jumlah situs cagar budaya yang

lestarikan

Belum adanya database untuk survey terhadap jumlah situs

cagar budaya yang ada;


Melakukan pengusulan untuk persetujuan penambahan

jumlah situs cagar budaya yang dilestarikan

Perlu adanya data base untuk survey jumlah situs cagar

budaya.





Anggaran(%)


(%)


1 MeningkatnyaApresiasi kebudayaandan ketahananbudaya daerah dalammenghadapi dinamikakebudayaan global

1.288.870.000 1.288.532.000 99,97 93,55Tidak

Efesien3,31%


meningkatnya apresiasi kebudayaan dan ketahanan budaya

daerah dalam menghadapi dinamika kebudayaan global adalah

(1). Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman dan

Kekayaan Budaya dengan kegiatan berupa

Pelestarian/Aktualisasi Adat Budaya Daerah; Pengelolaan dan

Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala,

Museum dan Peninggalan Bawah Air; Pengembangan Kesenian

dan Kebudayaan Daerah dan Pelaksanaan Festival Budaya



Daerah dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD


1.288.532.000 atau 96,97 persen, bila dibandingkan dengan



menunjukkan adanya tidak efesiensinya penggunaan sumber

daya (anggaran).

Sasaran 14Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur transportasidalam mendukung interkoneksitas wilayah dan membuka lokasiterpencil

Untuk mewujudkan pencapaian Misi (4) MenataKepariwisataan dan Sistem Transportasi yang Mulus danNyaman dan tujuan meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah

salah satu diantaranya melalui sasaran meningkatnya kapasitas dan

kualitas infrastruktur transportasi dalam mendukung interkoneksitas

wilayah dan membuka lokasi terpencil. Untuk mengukur sasaran

strategis ke-14 dengan 1 indikator yaitu porsi panjang jalan kabupaten

kualitas baik (km) dengan rata-rata capaian kinerja 70,06 persen

dengan predikat kinerja sangat tinggi. Berikut hasil Pengukuran

Capaian Kinerja sasaran tersaji pada tabel berikut :



Awal2015

Tahun2016 Tahun 2017 Target

AkhirRPJMD

2021Target Realisasi Capaian(%)

1 Porsi panjang jalanKabupaten Kualitas

Baik (Km)

451,16km

(49,32%)

496,072km

(54,23%)570,3 Km(62,3%)

399,575km

(54,23%)70,06 749,58 Km

(81,24%)


Porsi Panjang Jalan Kabupaten Kualitas Baik (Km)Jalan merupakan infrastruktur yang penting untuk

menghubungkan satu daerah ke daerah lain atau satu pusat



perekonomian ke pusat perekonomian lainnya. Ketersediaan

infrastruktur jalan yang baik akan melancarkan penyaluran barang

serta mobilitas manusia atau tenaga kerja, hubungan antara desa

dan kota juga dibantu oleh ketersediaan infrastruktur jalan. Porsi

Panjang Jalan Kabupaten Kualitas Baik pada tahun 2017 adalah

399,575 km (44,45%) dari total panjang jalan kabupaten yaitu

989,882 Jalan berkondisi baik/mantap meliputi jalan kondisi baik

289,860 Km (32,247%) dan jalan kondisi sedang 109,715 Km

(12,206%). Panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2017 lebih

rendah dari kondisi tahun 2016 yaitu 496,079 Km (54,23%). Hal ini

disebabkan karena :

Adanya pengalihan status jalan menjadi Jalan Provinsi sebanyak

2 (dua) ruas yaitu (1). Ruas Lajoa-Citta dan Ruas Lawo-

Takkalasi dengan panjang keseluruhan 38,4 km.

Data panjang jalan tahun 2016 masih menggunakan data tahun

2012 sehingga di tahun 2017 dilakukan survey ulang kondisi

jalan dan hasilnya adalah panjang jalan kondisi mantap

mengalami perubahan.

Sementara itu bila dibandingkan dengan target akhir periode

RPJMD Tahun 2021 sebanyak 749,58 Km (81,24%), hal ini berarti

kondisi pada tahun 2017 masih jauh dari target


sasaran adalah :

Dana yang diperuntukkan dalam menunjang pencapaian kinerja

memadai

Faktor SDM yang ada dapat diberdayakan dengan baik

Peran serta stakeholder untuk diajak kerjasama dan saling

menunjang,

Saran untuk peningkatan kinerja :

Penambahan anggaran ditingkatkan

Sebaiknya dukungan tidak hanya dari pemerintah tapi juga

kalangan lainnya ikut menentukan kegiatan di daerah ini







n (%)


(%)

Ket. (%serapan

< %capaiankinerja =efesien)

1 MeningkatnyaKapasitas danKualitasInfrastrukturtransportasi dalammendukunginterkoneksitaswilayah danmembuka lokasiterpencil

167.137.212.743 166.652.437.561 99,71 70,06Tidak

Efesien2,52%


meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur transportasi

dalam mendukung interkoneksitas wilayah dan membuka lokasi

terpencil adalah (1). Program Rehabilitasi/Pemeliharaan dan

Pembangunan Jalan dengan kegiatan berupa Pembangunan Jalan,

Peningkatan Jalan, Pembangunan/Rehabilitasi Jalan (DAK),

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Pembangunan Jalan (TMMD

Kab.Soppeng), Pembangunan Jalan (Karya Bakti TNI dengan total

anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2017 sebesar Rp


99,71 persen, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja

sasaran yang mencapai 70,06 persen lebih rendah dari persentase

serapan anggaran hal ini menunjukkan tidak efesiennya


Sasaran 15Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Perhubungandalam mendukung mobilitas manusia, barang dan Jasa



Untuk mewujudkan pencapaian Misi (4) MenataKepariwisataan dan Sistem Transportasi yang Mulus danNyaman dan tujuan meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah


kualitas infrastruktur perhubungan dalam mendukung mobilitas

manusia, barang dan jasa. Untuk mengukur sasaran strategi ke-15

dengan 1 indikator yaitu Rasio jumlah kendaraan dengan panjang jalan

dengan rata-rata capaian kinerja 50 persen dengan predikat kinerja

sedang. Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersaji pada

tabel berikut :



Awal2105

Tahun2016


RPJMD2021Target Realisasi Capaia

n (%)1 Rasio Jumlah Kendaraan

dengan Panjang Jalan 0,04 0,03 0,04 0,02 50 0,05


Ratio Jumlah Kendaraan dengan Panjang JalanHasil pengukuran kinerja terhadap sasaran (15) meningkatnya

kapasitas dan kualitas infrastruktur perhubungan dalam

mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa dengan indikator

ratio jumlah kendaraan dengan panjang jalan menunjukkan bahwa

pada tahun 2017 ratio jumlah kendaraan dengan panjang jalan

adalah 1:44 atau persentase 0,02 dihitung dari panjang jalan

898,456 km dibanding jumlah kendaraan sebanyak 39.736 turun

dibanding tahun 2016 dimana ratio jumlah kendaraan dengan

panjang jalan adalah 1:35 atau dengan persentase 0,03 dihitung

dari panjang jalan 1.035,969 km dibanding jumlah kendaraan

sebanyak 36.210. ratio 1:44 berarti bahwa setiap 1 km panjang

jalan dapat diakses kendaraan baik kendaraan roda 4 maupun roda

2 sebanyak 44 kendaraan.




adalah:

Perubahan data panjang jalan Kabupaten.

Besarnya Anggaran yang dibutuhkan untuk penambahan

panjang jalan ;

Hambatan/Permasalahan:

Penambahan panjang jalan setiap tahun tidak signifikan

Pertumbuhan jumlah kendaraan cukup besar

Solusi/Alternatif pemecahan masalah

Pembatasan umur kendaraan yang bisa dioperasikan;

Sosialisasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan moda

angkutan umum





Anggaran(%)


(%)


1 Meningkatnyakapasitas dan KualitasInfrastrukturPerhubungan danmendukung mobilitasmanusia, barang danJasa

678.332.452 666.704.500 98,29 50Tidak

Efesien48,29%


meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perhubungan

dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa adalah (1).

Program (1). Program Pelayanan Angkutan dengan kegiatan

berupa penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk

meningkatkan keselamatan penumpang, peningkatan disiplin

masyarakat menggunakan angkutan, kegiatan uji kelayakan



sarana transportasi guna keselamatan penumpang,

sosialisasi/pemyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan dan

pemilihan dan pemberian penghargaan sopir kendaraan angkutan

teladan, monitoring dan evaluasi pelayanan angkutan dan

monitoring dan pengawasan bengkel kendaraan bermotor; (2).

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

LLAJ dengan kegiatan berupa rehabilitasi/pemeliharaan terminal

dan rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu dengan total


678.332.452,- terealisasi sebesar Rp 666.704.500,- atau 98,29


sasaran yang mencapai 50 persen lebih rendah dari persentase

serapan anggaran hal ini menunjukkan tidak efesiensinya


Sasaran 16Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Perumahan danPemukiman dalam mendukung kehidupan masyarakat yang bersihdan Sehat.

Untuk mewujudkan pencapaian Misi (4) MenataKepariwisataan dan Sistem Transportasi yang Mulus danNyaman dan tujuan meningkatkan kapasitas infrastruktur wilayah


kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman dalam mendukung

kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat. Untuk mengukur

sasaran strategis ke-16 yang terdiri dari 2 indikator yaitu (1).

Persentase pemukiman kumuh dan (2). Persentase rumah mengakses

air bersih dengan rata-rata capaian kinerja 143,75 persen dengan

predikat kinerja sangat tinggi. Berikut hasil pengukuran Capaian






Awal2015

Tahun2016


RPJMD2021 (%)

Target(%)

Realisasi(%)

Capaian(%)

1 Persentase PemukimanKumuh 0,0000

63 0,00063 0,013 0,00063 195,15 0,09

2 Persentase rumahMengakses Air Bersih 89,92 95,79 97 90,03 92,34 100


Persentase Permukinan KumuhHasil pengukuran kinerja terhadap indikator persentase

permukiman kumuh menunjukkan bahwa pada tahun 2017 adalah

sebesar 0,00063 persen, atau dengan capaian 195,15 persen dari

target 0,013 persen dan masih dibawah target nasional yaitu 0

persen. Realisasi tersebut jauh dibawah target yang ditetapkan,

Berdasarkan dari Dinas Perumahan dan Permukiman terdapat 3

(tiga) lokasi di Kab.Soppeng yang masuk kawasan kumuh yaitu

kampung Lamasapi Kelurahan Limpomajang dengan luas 0,0025

km2; Dusun Lamarung Kelurahan Batu-Batu luas wilayah 0,002

Km2 dan Dusun Tokare Desa Kessing dengan luas 0,005Km2.

Persentase capaian kinerja sangat tinggi karena semakin rendah

persentase permukiman kumuh maka akan semakin baik. Realisasi

kinerja tahun 2017 juga lebih rendah dari target akhir periode

RPJMD Tahun 2021 yang ditargetkan 0,09 persen.

Persentase Rumah Mengakses Air BersihPada tahun 2017 jumlah rumah tangga yang mengakses air bersih

adalah 51.598 rumah/KK atau 90,03 persen dari jumlah rumah

keseluruhan sebanyak 57.309 rumah/KK. Jika dibanding tahun

2016 jumlah rumah/KK yang mengakses air bersih sebesar 89,92

persen, maka persentase rumah yang mengakses air bersih pada

tahun 2017 meningkat sedikit yaitu + 1 persen. Persentase rumah

yang mengakses air bersih masih dibawah target akhir RPJMD dan

target RPJMN yaitu 100%




sasaran adalah :

Dukungan pendanaan pemerintah pusat;

Kinerja Badan Pengelola Air Bersih;


Operasional/ pemeliharaan belum dilakukan secara berkala;

Kemampuan pendanaan daerah yang belum cukup memadai

dalam pembangunan & pengembangan jaringan air bersih

Solusi/Alternatif pemecahan Masalah :

Pengusulan program kepada Kementerian terkait;

Meningkatkan kinerja lembaga/badan yang bertanggungjawab

terhadap pengelolaan air bersih





n (%)


(%)


1 MeningkatnyaKapasitas danKualitasInfrastrukturPerumahan danPemukiman dalammendukungkehidupanmasyarakat yangbersih dan sehat

7.877.919.000 7.763.598.070 98,55 143,75 Efesien45,20%


meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan

dan pemukiman dalam mendukung kehidupan masyarakat yang

bersih dan sehat adalah (1). Program pengembangan kinerja

pengelolaan air limbah dengan kegiatan berupa penyediaan

prasarana dan sarana air limbah, fasilitasi pelaksanaan program



percepatan sanitasi permukiman (PPSP), penyediaan prasarana

dan sarana air limbah (DAK& APBN); (2). Program Pengembangan

Perumahan dengan dengan kegiatan berupa penyusunan database

infrastruktur permukiman, pembuatan profil kawasan kumuh,

pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU),

perencanaan kawasan perumahan di sekitar Sungai dan Danau

dan (3). Program Penerangan Jalan dengan kegiatan berupa

pemeliharaan rutin/berkala penerangan lampu jalan dan

pengadaan lampu LED dengan total anggaran yang dialokasikan

dalam APBD Tahun 2017 sebesar Rp 7.877.919.000,- terealisasi

sebesar Rp 7.763.598.070,- atau 98,55 persen, bila dibandingkan

dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 143,75

persen lebih tinggi dari persentase serapan anggaran hal ini


(anggaran).

Sasaran 17Meningkatnya Kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayahdalam menjaga keseimbangan fungsi antara kawasan perlindungandan kawasan Budidaya

Untuk mewujudkan pencapaian Misi (4) MenataKepariwisataan dan Sistem Transportasi yang Mulus danNyaman dan tujuan meningkatkan kapasitas infstruktur daerah salah

satu diantaranya melalui sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap

rencana tata ruang wilayah dalam menjaga keseimbangan fungsi

antara kawasan perlindungan dan kawasan budidaya. Untuk

mengukur sasaran strategis ke-17 yang terdiri dari 1 indikator kinerja

sasaran yaitu kepatuhan terhadap RTRW dengan rata-rata capaian

kinerja 274,56 persen dengan predikat sangat tinggi. Berikut hasil

Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersebut pada tabel berikut :





Awal2015

Tahun2016


RPJMD2021

Target RealisasiCapaian

(%)1 Kepatuhan terhadap

RTRW 33,33%98,72%

36% 98,84% 274,56 40%


Kepatuhan terhadap RTRWHasil pengukuran kinerja terhadap sasaran (17) meningkatnya

kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah dalam menjaga

keseimbangan fungsi antara kawasan perlindungan dan kawasan

budidaya dengan indikator kepatuhan terhadap RTRW

menunjukkan bahwa pada tahun 2017 persentase tingkat

kepatuhan terhadap RTRW mencapai 98,84 persen. Adapun jenis

pelanggaran terhadap RTRW adalah pendirian bangunan dan

penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukkan. Persentase

tingkat kepatuhan terhadap RTRW tersebut lebih tinggi dibanding

tahun 2016 yang mencapai 98,72 persen. dan juga lebih tinggi dari

target akhir periode RPJMD Tahun 2021.


sasaran adalah :

Adanya Peraturan Daerah tentang RTRW;

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mendapatkan izin

terkait penggunaan lahan dan pendirian bangunan;


Masih ada masyarakat yang tidak patuh terhadap RTRW;


Koordinasi dengan Sat.Pol PP untuk penegakan Perda;

Sosialisasi kepada masyarakat terkait Perda RTRW





Anggaran(%)


(%)


1 MeningkatnyaKepatuhan terhadapRencana Tata RuangWilayah dalammenjagakeseimbangan fungsiantara kawasanperlindungan dankawasan budidaya

7.300.000 7.297.500 99,97 274,58 Efesien174,59%


meningkatnya kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

dalam menjaga keseimbangan fungsi antara kawasan

perlindungan dan kawasan budidaya adalah (1). Program

pengendalian dan pemanfaatan ruang dengan kegiatan berupa

Pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang dengan total


7.300.000,- terealisasi sebesar Rp 7.297.500,- atau 99,97 persen,

bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang

mencapai 274,58 persen lebih tinggi dari persentase serapan

anggaran hal ini menunjukkan adanya efesiensi penggunaan


Sasaran 18Meningkatnya Kinerja ASN sesuai Kompetensi dalam Tugas danFungsinya pada Struktur Organisasi

Untuk mewujudkan pencapaian Misi (5) Menciptakan Tata KelolaPemerintahan yang Baik dan Bersih Bebas Korupsi dan tujuan

meningkatkan kapasitas kelembagaan birokrasi dan kompetensi

professional ASN salah satu diantaranya melalui sasaran

meningkatnya meningkatnya kinerja ASN sesuai kompetensi dalam



tugas dan fungsinya pada struktur organisasi. Untuk mengukur

sasaran strategis ke-18 yang terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran

yaitu (1). Persentase PNS yang ditempatkan sesuai dengan Kompetensinya

dan (2). Persentase PNS yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi

dengan rata-rata capaian kinerja 65,94 dengan predikat kinerja tinggi.

Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersebut pada tabel

berikut :



KondisiAwal2015(%)

Tahun2016


RPJMD2021(%)

Target(%)

Realisasi(%)

Capaian(%)

1 Persentase PNS yangditempatkan sesuai dengan

Kompetensinya 99,23 99,23 99,49 76,45 76,84 100

2 Persentase PNS yangmengikuti Diklat Teknik

Tugas dan Fungsi14,99 9,34 17,86 9,83 55,04 23,67


Persentase PNS yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinyaHasil pengukuran kinerja terhadap sasaran (18) meningkatnya

kinerja ASN sesuai kompetensi dalam tugas dan fungsinya pada

struktur organisasi dengan indikator persentase PNS yang

ditempatkan sesuai dengan kompetensinya pada tahun 2017 adalah

sebesar 76,45 persen dihitung dari jumlah PNS yang ditempatkan

sesuai dengan kompetensinya dibagi jumlah PNS yang tersedia yaitu

4.052 dibagi jumlah PNS tahun 2017 yaitu 5.300, lebih rendah dari

yang ditargetkan sebesar 99,49 persen. dan juga lebih rendah dari

target akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 100 persen.

Persentase PNS yang mengikuti diklat teknik tugas dan fungsiPada tahun 2017 jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis tugas

dan dan fungsi sebanyak 521 PNS dari total jumlah PNS sebanyak

5.300 atau 9,83 persen lebih rendah dibanding target sebesar 17,86

persen dan sedikit lebih tinggi dibanding realisasi tahun 2016



sebesar 9,34 persen dan juga lebih rendah jika dibanding target

akhir periode RPJMD Tahun 2021 yang ditargetkan 23,67 persen.


sasaran adalah :

Komitmen Pemerintah Daerah dalam hal peningkatan

kompetensi PNS berupa beasiswa, pemberian izin belajar bagi

PNS yang akan melanjutkan pendidikan dan kerjasama dengan

pihak ketiga;

Potensi SDM ( PNS dengan latar belakang disiplin ilmu yang

beragam) ;


Masih kurangnya PNS yang memiliki keahlian tertentu/teknis

untuk memenuhi kebutuhan SKPD teknis

Masih banyaknya PNS yang tidak memenuhi kompetensi dengan

disiplin ilmu yang sesuai dengan ijazah yang dimiliki.

Solusi/alternatif penyelesaian masalah

Mendorong Pimpinan SKPD untuk mengikutsertakan PNS di

SKPD masing-masing dalam kegiatan Bimtek yang sesuai

kebutuhan teknis SKPD;

Memperketat syarat untuk PNS yang akan melanjutkan

pendidikan harus yang sesuai dengan bidang tugasnya;

Meningkatkan alokasi anggaran khususnya kepada SKPD

penanggungjawab terhadap pengembangan SDM Aparatur.





Anggaran(%)


(%)

Ket. (%serapan < %


1 MeningkatnyaKinerja ASN sesuaiKompetensi dalam

250.727.375 234.557.375 93,55 65,94 Tidak Efesien27,61%



Tugas danFungsinya padaStruktur Organisasi


meningkatnya kinerja ASN sesuai kompotensi dalam tugas dan

fungsinya pada struktur organisasi adalah (1). Program

Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur dengan kegiatan

berupa Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi dan

Kegiatan Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Pegawai (2). Program

Penguatan Kelembagaan Daerah dengan kegiatan berupa

penyusunan Kompetensi/Analisis Jabatan, Evaluasi Kelembagaan

serta Tugas dan Fungsi dan Penyusunan Road Map Program

Reformasi Birokrasi dengan total anggaran yang dialokasikan

dalam APBD Tahun 2017 sebesar Rp 250.727.375,- terealisasi

sebesar Rp 234.557.375 atau 93,55 persen, bila dibandingkan

dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 65,94

persen lebih rendah dari persentase serapan anggaran hal ini

menunjukkan tidak efesiennya penggunaan sumber daya

(anggaran).

Sasaran 19Meningkatnya Penerapan Prinsip Akuntabilitas, Transparansi,Partisipasi, Efektivitas, dan Efisiensi dalam Perencanaan,Penganggaran dan Pertanggungjawaban Kinerja.

Untuk mewujudkan pencapaian Misi (5) Menciptakan TataKelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Bebas Korupsi dan

tujuan meningkatnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi,

partisipasi, efektivitas dan efesiensi dalam perencanaan, penganggaran

dan pertanggungjawaban kinerja salah satu diantaranya melalui

sasaran meningkatnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi,

partisipasi, efektivitas, dan efesiensi dalam perencanaan, penganggaran

dan pertanggungjawaban kinerja. Untuk mengukur sasaran ke-19 yang

terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu (1). Opini laporan keuangan;



(2). Tingkat Akuntabilitas Kinerja; (3). Penjabaran Program RPJMD

kedalam RKPD; (4). Ratio Temuan BPK yang ditindaklanjuti dengan

rata-rata capaian kinerja tidak dapat diukur. Berikut hasil Pengukuran

Capaian Kinerja sasaran tersebut pada tabel berikut :



Awal2015

Tahun2016



n (%)1 Opini Laporan Keuangan WTP WTP WTP - - WTP

2 Tingkat AkuntabilitasKinerja C C C CC 100 CC

3 Penjabaran ProgramRPJMD kedalam RKPD 88,57 100 100 100 100 100

4 Rasio Temuan BPK yangditindaklanjuti 36,36 82,60 45 82,60 183,56 65

Rata-Rata Capaian Sasaran 19

Opini Laporan KeuanganPengukuran Indikator kinerja Opini Laporan Keuangan Tahun 2017

belum dapat dilakukan karena Laporan Keuangan Pemerintah

Kab.Soppeng Tahun Anggaran 2017 masih dalam proses Audit BPK,

Untuk tahun 2016 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten

Soppeng mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau

Unqualified Opinion yang artinya laporan keuangan (LK) telah

disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi

keuangan (neraca), hasil usaha atau laporan realisasi anggaran

(LRA), laporan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang

berlaku umum. Penjelasan laporan keuangan juga telah disajikan

secara memadai, informative dan tidak menimbulkan penafsiran

yang menyesatkan. Wajar karena laporan keuangan bebas dari

keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya, wajar

tidak hanya terbatas pada jumlah-jumlah dan ketetapan

pengklasifikasian aktiva dan kewajiban, namun yang terpenting

meliputi pengungkapan yang tercantum dalam laporan keuangan.



Tingkat Akuntabilitas KinerjaSelanjutnya untuk Indikator Tingkat Akuntabilitas Kinerja,

berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah

tahun 2017 terhadap implementasi system akuntabilitas kinerja

pemerintah Kab.Soppeng tahun 2016 mendapatkan nilai 55,34 atau

dengan predikat penilaian “CC”. meningkat dibanding hasil evaluasi

tahun 2016 dengan nilai 39,40 dengan predikat kinerja “C”.

Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan

efesiensi penggunaan anggaran masih perlu ditingkatkan jika

dihubungkan dengan capaian kinerja. Hal ini disebabkan karena

pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan

pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah

Kab.Soppeng masih belum berjalan maksimal dan memerlukan

perbaikan yang lebih mendasar.

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPDUntuk Indikator Kinerja penjabaran program RPJMD kedalam RKPD

menunjukkan bahwa pada tahun 2017 jumlah program RPJMD

yang dijabarkan dalam RKPD adalah sebanyak 149 program dari

149 program yang ada dalam RPJMD atau 100 persen, sesuai

dengan target yang ditetapkan pada tahun 2017 dan juga target

akhir periode RPJMD.

Ratio Temuan BPK yang DitindaklanjutiDan untuk Indikator Kinerja Ratio temuan BPK yang ditindaklanjuti

menunjukkan bahwa pada tahun 2017 dari 196 temuan dengan

jumlah rekomendasi sebanyak 500, telah ditindaklanjuti sesuai

rekomendasi sebanyak 413 atau 82.6 lebih tinggi dari target

sebesar 45 persen, dan target akhir RPJMD sebesar 65 persen.

Jumlah temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 meningkat

dibanding kondisi tahun 2016 sebanyak 189 dengan jumlah

rekomendasi sebanyak 486 dan tindaklanjuti sebanyak 361 atau

82,60 persen. Masih tersisa sekitar 17 persen rekomendasi yang

belum terselesaikan dengan rincian 82 rekomendasi ditindaklanjuti



tapi belum sesuai rekomendasi, 2 rekomendasi belum tindaklanjuti

dan 2 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.


sasaran adalah :

Semakin membaiknya Pengelolaan Keuangan Daerah;

Tingginya Komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan

pemerintahan yang bersih, sehingga segala bentuk temuan

pemeriksaan cepat ditindaklanjuti;


Belum terbangunnya system pengumpulan, pengolahan data

kinerja yang memadai


Meningkatkan kualitas penyelenggaraan SAKIP

Terbangunnya system pengelolaan data kinerja.





Anggaran(%)


(%)


1 MeningkatnyaPenerapan PrinsipAkuntabilitas,Transparansi,Partisipasi,Efektivitas, danEfisiensi dalamPerencanaan,Penganggaran danPertanggunganKinerja.

6.788.279.996 4.078.465.045 60,08 - -


meningkatnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi,

partisipasi, efektivitas, dan efesiensi dalam perencanaan,

penganggaran dan pertanggungjawaban kinerja adalah (1).



Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah dengan kegiatan berupa penyusunan standar satuan

harga, penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD,

penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD,

penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan

APBD, penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran

perubahan APBD, penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penyusunan

rancangan peraturan KDH tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, peningkatan manajemen

asset/barang berharga, singkronisasi dan rekonsiliasi pengelolaan

dana transfer dengan instansi terkait, penyediaan barang cetakan

benda/barang berharga, peningkatan manajemn tuntutan ganti

kerugian daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah,

intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah, pengamanan

aset-aset pemerintah daerah, peningkatan pengelolaan

administrasi keuangan, sosialisasi APBD pokok dan perubahan,

penyusunan standar biaya umum, monitoring dan evaluasi

pengelolaan keuangan daerah, monitoring dan evaluasi

pengelolaan aset daerah, pembentukan dan pemutakhiran basis

data objek pajak, penghapusan dan penjualan barang milik

daerah; (2). Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan

kegiatan berupa penyusunan rancangan RPJMD, penyusunan

rancangan RKPD, penyelenggaraan musrenbang RKPD, koordinasi

penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah, koordinasi

penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ),

monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan

rencana pembangunan daerah, penyusunan KUA dan PPAS,

asistensi penyusunan RAPBD, penyusunan naskah akademik

rancangan RPJMD, sosialisasi regulasi perencanaan

pembangunan, koordinasi penyusunan renstra SKPD, koordinasi

penyusunan Indikator Kinerja Utama, Up Dating Rencana Aksi



Daerah (RAD), Fasilitasi penyusunan RPJM Desa, Evaluasi

mandiri kepala daerah berbasis Key Performance Indikator (KPI),

fasilitasi penyesuaian dokumen perencanaan; (3). Program

Pengendalian dan Evaluasi perencanaan pembangunan dengan

kegiatan berupa monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

rencana pembangunan daerah, koordinasi penyusunan laporan

kinerja pemerintah daerah, revisi rencana pembangunan jangka

panjang daerah (RPJPD), pengendalian dan evaluasi rencana

pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), evaluasi

mandiri kepala daerah berbasis Key Performance Indikator (KPI)

dan (4).Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Profesionalisme Pengawasan dengan kegiatan berupa pelaksanaan

pengawasan internal secara berkala, penanganan kasus

pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah, tindaklanjut hasil

temuan pengawasan (pemutakhiran data), Evaluasi LAKIP, Reviu

dokumen perencanaan pembangunan, pelatihan teknis

pengawasan, pengadaan barang jasa penilaian akuntabilitas

kinerja pemerintah dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa,

dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2017

sebesar Rp 6.788.279.996,- terealisasi sebesar Rp 4.078.465.045,-

atau 60,08 persen, sementara untuk efesiensi penggunaan sumber

daya (anggaran) belum dapat diiukur.

Sasaran 20Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kecamatandan Kelurahan serta berkembangnya Kemandirian Desa

Untuk mewujudkan pencapaian Misi (5) Menciptakan TataKelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Bebas Korupsi dan

tujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,

pelayanan dan pembangunan pada level kecamatan dan

desa/kelurahan salah satu diantaranya melalui sasaran meningkatnya

kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan dan kelurahan serta



berkembangnya kemandirian desa. Untuk mengukur sasaran strategis

ke-20 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu (1). Keterbukaan

Informasi dan Komunikasi Pelayanan Kecamatan Desa/Kelurahan (%)

dan (2). Desa Mandiri dengan rata-rata capaian kinerja 126,5 persen

dengan predikat kinerja sangat tinggi. Berikut hasil Pengukuran




Kondisi Awal2015(%)

Tahun2016 Tahun

2016


RPJMD2021 (%)

Target(%)

Realisasi (%)

Capaian(%)

1 KeterbukaanInformasi dan

KomunikasiPelayanan

Kecamatan, Desa/Kelurahan (%)

60 153 100 70 100 142,86 100

2 Desa Mandiri % 100 6,12 6,12 6,12 100 10,20Rata-Rata Capaian Sasaran 20 121,43

Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Pelayanan KecamatanDesa/KelurahanHasil pengukuran kinerja terhadap sasaran (20) keterbukaan

informasi dan komunikasi pelayanan kecamatan Desa/Kelurahan

menunjukkan bahwa dari 8 kecamatan ditambah 70 desa/kel.

secara keseluruhan telah menerapkan keterbukaan infomasi dan

komunikasi pelayanan, baik dalam bentuk papan informasi

pelayanan ataupun komunikasi langsung dengan masyarakat

terkait dengan pelayanan baik ditingkat kecamatan maupun

Desa/Kelurahan atau 100 % dari target sebesar 70%.

Desa MandiriDesa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa

Maju yang memiliki - 5 - kemampuan melaksanakan pembangunan

Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-



besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial,

ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Desa Mandiri merupakan desa dengan nilai IPD lebih dari 75.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Bappenas pada tahun 2015

Jumlah desa di Kabupaten Soppeng yang masuk kategori mandiri

adalah 3 desa dari 49 desa atau 6,12 persen, dan sampai tahun

2017 belum ada perubahan data sehingga dengan demikian jumlah

desa yang berstatus desa mandiri tetap sebanyak 3 desa.


sasaran adalah :

Desa dan kelurahan telah melengkapi sistem informasi layanan

layanan publik dan pelayanan pemerintahan dalam bentuk SOP;

Kecamatan telah melengkapi pelayanan terpadu (PATEN) dan

telah melaksanakan pelayanan setiap hari kerja;


Masih terbatas aparat di tingkat desa/kelurahan dalam

pemberian pelayanan kepada masyarakat

Penentuan Desa Mandiri masih dilakukan Kementerian sehingga

Daerah sulit untuk menentukan Desa yang telah masuk kategori

Mandiri;


Memaksimalkan peran RT/RW dalam pelayanan di

Desa/Kelurahan;





Anggaran(%)


(%)

Ket. (%serapan < %


1 MeningkatnyaKepuasan Masyarakatatas Pelayanan

386.582.000 341.982.000 88,46 121,43 Efesien32,97%



Kecamatan danKelurahan sertaberkembangnyaKemandirian Desa


meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan

dan kelurahan serta berkembangnya kemandirian desa adalah (1).

Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

dengan kegiatan berupa penyelenggaraan pelayanan perizinan dan

non perizinan kecamatan (2). Program Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintahan Desa dengan kegiatan berupa Pelatihan

Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan

Desa; pembinaan dan fasilitasi dalam Pengelolaan dana ADD;

Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan BPD; Fasilitasi Penyusunan

APBD Desa; Penyusunan Produk-Produk Hukum yang terkait

dengan Desa dengan total anggaran yang dialokasikan dalam


Rp 441.982.000,- atau 88,46 persen, bila dibandingkan dengan




(anggaran).

Sasaran 21Meningkatnya Keterpenuhan Sarana Prasarana serta KetenagaanMedic/Non Medic dalam Pelayanan Kesehatan

Untuk mewujudkan pencapaian Misi (6) MenjaminKetersediaan Sistem Pelayanan Kesehatan Unggul dan Murah dan

tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat salah satu

diantaranya melalui sasaran meningkatnya keterpenuhan sarana dan

prasarana serta ketenagaan medic/non medic dalam pelayanan

kesehatan. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ke-21 yang



terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja yaitu (1). Cakupan Puskesmas;

(2). Cakupan Puskesmas Pembantu; (3). Ratio tenaga dokter terhadap

jumlah penduduk pada satuan wilayah; (4). Ratio tenaga paramedic

terhadap jumlah penduduk pada satuan wilayah dengan rata-rata

capaian kinerja 101,64 persen. Berikut hasil pengukuran Capaian

Kinerja sasaran disajikan pada tabel berikut :



KondisiAwal2015

Tahun2016 Tahun 2017 Target

AkhirRPJMD2021Target Realisasi Capaian

(%)1 Cakupan Puskesmas 212,15 212,5 212,5 212,5 100 212,5

2 Cakupan PuskesmasPembantu 62,86 62,86 62,86 62,86 100 62,86

3 Rasio Tenaga Dokterterhadap jumlah penduduk

pada satuan wilayah0,29 0,22 0,294 0,298 101,38 0,380

4 Rasio Tenaga Paramedicterhadap jumlah penduduk

pada satuan wilayah1,5 0,091 1,5 1,578 105,20 2,31


Cakupan PuskesmasPada tahun 2017 persentase cakupan puskesmas adalah 212,5

persen, dihitung dari jumlah puskesmas dibagi dengan jumlah

kecamatan. Jumlah Puskesmas di Kab.Soppeng sebanyak 17

puskesmas dan tersebar di 8 kecamatan. Kondisi tersebut sama

dengan tahun 2016 dan bahkan sampai akhir periode RPJMD

Tahun 2021 cakupan puskesmas tetap sama, hal ini berarti tidak

ada penambahan puskesmas baru. Namun demikian, pembangunan

sarana dan prasarana puskesmas terus ditingkatkan, untuk

keterpenuhan sarana dan prasarana kesehatan. Salah satunya

Puskesmas Tajuncu



Ket Foto: Puskesmas Tajuncu

Cakupan Puskesmas PembantuCakupan Puskesmas Pembantu pada tahun 2017 mencapai 62,86

persen dihitung dari jumlah puskesmas pembantu dibagi jumlah

desa/kelurahan. Jumlah puskesmas pembantu di Kab.Soppeng

adalah 44 buah tersebar di 70 desa/kel. Kondisi tersebut sama

dengan tahun 2016 dan bahkan sampai akhir periode RPJMD

Tahun 2021 cakupan puskesmas tetap sama, hal ini berarti tidak

ada penambahan puskesmas pembantu baru. Namun demikian,

sama dengan Puskesmas, pembangunan sarana dan prasarana

puskesmas pembantu terus ditingkatkan untuk keterpenuhan

sarana dan prasarana kesehatan (Pustu, poskesdes dan sarana

prasarana lain yang merupakan jaringan puskesmas).

Ratio tenaga dokter terhadap jumlah penduduk pada suatuwilayahPada tahun 2017 ratio dokter terhadap jumlah penduduk di

Kab.Soppeng adalah 0,298 sedikit lebih tinggi dari target sebesar

0,294 atau 101,36 persen. Ratio tersebut dihitung dari jumlah

dokter sebanyak 72 orang dibagi dengan jumlah penduduk

sebanyak 241.430 orang dikali dengan 1000. Namun jika dikali

dengan 10.000 maka dapat dijelaskan bahwa ratio dokter terhadap

jumlah penduduk adalah dengan perbandingan 2,98 :10.000

berarti bahwa setiap 10.000 penduduk dapat dilayani 2-3 orang

dokter.

Ratio tenaga paramedic terhadap jumlah penduduk padasatuan wilayah



Pada tahun 2017 ratio paramedic terhadap jumlah penduduk di

Kab.Soppeng adalah 1,578 sedikit lebih tinggi dari target sebesar 1,5

atau 105,20 persen. Ratio tersebut dihitung dari jumlah paramedic

sebanyak 381 orang dibagi dengan jumlah penduduk sebanyak

241.430 orang dikali 1000. Dan jika dikali dengan 10.000 maka

dapat dijelaskan bahwa ratio paramedic terhadap jumlah penduduk

adalah 15,578; 10.000 atau dengan kata lain setiap 10.000

penduduk dapat dilayani oleh tenaga paramedic sebanyak 15-16

paramedic.


sasaran adalah :

Pertumbuhan jumlah penduduk tidak dibarengi dengan

penambahan tenaga dokter dan paramedic;


Tidak ada penerimaan CPNS termasuk tenaga dokter dan

paramedic :

Tidak ada penambahan Puskesmas dan Puskesmas pembantu;

Solusi/Alternatif penyelesaian masalah :

Mengangkat tenaga dokter dan paramedic Honor Daerah sebagai

alternative untuk meminimalkan kekurangan tenaga dokter dan

paramedic,

Untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana

kesehatan, dilakukan melalui pembangunan/peningkatan sarana

dan prasarana kesehatan yang ada.







n (%)

Rata-rata


(%)

Ket. (%serapan


1 MeningkatnyaKeterpenuhan saranaprasarana sertaketenagaan medic/nonmedic dalampelayanan kesehatan

27.756.457.938 27.391.860.759 98,69 101,64 Efesien2,95%


meningkatnya sarana prasarana serta ketenagaan medic/non

medic dalam pelayanan adalah (1). Program pengadaan,

peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan

dengan kegiatan berupa pengadaan, peningkatan dan perbaikan

sarana dan prasarana kesehatan (DAU), pengadaan, peningkatan

dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan (DAK),

pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

kesehatan (PIK), pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana

dan prasarana kesehatan (DBH-CHT), pengadaan, peningkatan

dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan (DBH-pajak

rokok), kajian ilmiah pengadaan, peningkatan dan perbaikan

sarana dan prasarana kesehatan dan program Upaya Kesehatan

Masyarakat dengan kegiatan berupa peningkatan Kesehatan

Masyarakat, Akreditasi Puskesmas (DAU), Akreditasi Puskesmas

(DAK Non Fisik) dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan

total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2016

sebesar Rp 27.756.457.938,- terealisasi sebesar Rp

27.391.860.759,- atau 98,69 persen, bila dibandingkan dengan




(anggaran).



Sasaran 22Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit

Untuk mewujudkan pencapaian Misi (6) MenjaminKetersediaan Sistem Pelayanan Kesehatan Unggul dan Murah dan

tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat salah satu

diantaranya melalui sasaran meningkatnya kualitas pelayanan rumah

sakit. Untuk mengukur sasaran strateis ke-22 dengan 1 indikator

kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Rumah Sakit.

Dengan rata-rata capaian kinerja 101,11 persen dengan predikat

kinerja sangat tinggi. Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja

sasaran tersebut pada tabel berikut :



Awal2015

Tahun2016


RPJMD2021 (%)

Target(%)

Realisasi(%)

Capaian (%)

1 Indeks KepuasanMasyarakat atas Layanan

Rumah Sakit NA 81,29 80 80,89 101,11 80


Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Rumah SakitHasil pengukuran kinerja terhadap sasaran (22) meningkatnya

kualitas pelayanan rumah sakit dengan indikator Indeks Kepuasan

Masyarakat atas Layanan Rumah Sakit menunjukkan bahwa pada

tahun 2017 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Rumah

Sakit mencapai 80,89 persen, lebih tinggi dari target sebesar 80

persen, dengan capaian kinerja 101,11 persen. Hal ini berarti

pelayanan kesehatan RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng

telah memenuhi harapan masyarakat. Sementara bila dibandingkan

dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 yang ditargetkan

80 persen berarti telah mencapai target.



Survey IKM dilaksanakan untuk mengukur tingkat kepuasan

masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit Umum Daerah La

Temmamala, dengan menggunakan Variabel sebagaimana di atur

dalam surat keputusan Menpan No.Kep/125/M.Pan/2/2004

tentang Pedoman Umum Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi

Pemerintah. Survey dilaksanakan pada Unit Layanan Rawat Jalan

dan Unit Layanan Rawat Inap dengan jumlah responden masing-

masing 150 orang yang berkunjung pada kedua unit layanan

tersebut. Hasil analisis terhadap survey IKM di RSUD La

Temmamala menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan

pelayanan kesehatan di RSUD La Temmamala Kab.Soppeng Tahun

2017 telah memenuhi harapan masyarakat namum masih ada 2

(dua) indicator yang belum memenuhi harapan pelanggan yaitu (1).

Prosedur pelayanan; (2). Kecepatan pelayanan sedangkan terdapat

12 (dua belas) indikator yang sudah sesuai dengan harapan

masyarakat antara lain : (1). Persyaratan pelayanan; (2). Kejelasan

dan kepastian petugas melayani; (3). Kedisiplinan petugas melayani;

(4). Tanggungjawab petugas pelayanan; (5). Kemampuan petugas

dalam pelayanan; (6). Kecepatan pelayanan; (7). Keadilan

mendapatkan pelayanan; (8). Kesopanan dan keramahan petugas;

(9). Kewajaran biaya Kenyamanan lingkungan dan (10). Kesesuaian

biaya yang diterapkan (11). Kenyamanan Lingkungan (12).

Keamanan lingkungan

Faktor yang berpengaruh tergadap pencapaian target kinerja

sasaran adalah :

Semakin membaiknya kualitas pelayanan yang didukung oleh

ketersediaan sarana dan prasarana, merupakan salah satu

faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap

pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala.

Permasalahan/Hambatan



2 (dua) Indikator yang masih belum memenuhi harapan

masyarakat yaitu (1). Prosedur pelayanan; (2). Kecepatan

pelayanan;

Solusi/Alternatif penyelesaian permasalahan

Memperbaiki seluruh indicator yang masih kurang, berdasarkan

hasil survey





n (%)


(%)


1 MeningkatnyaKualitas PelayananRumah Sakit

88.650.000 50.308.100 56,75 101,11 Efesien44,46%


meningkatnya Kualitas pelayanan Rumah Sakit adalah (1).

Program Standarisasi pelayanan kesehatan dengan kegiatan

berupa Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan dengan total


88.650.000,- terelisasi sebesar 50.308.100,- atau 56,75 persen,

bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang




Sasaran 23Meningkatnya Keterpenuhan Sarana Ibadah, PenyelenggaraKegiatan Ibadah, dan Situasi kondusif bagi kerukunan Umat

Untuk mewujudkan pencapaian Misi (7) MendorongPeningkatan Kehidupan Beragama serta Partisipasi Pemuda dan



Perempuan dalam Pembangunan dan tujuan meningkatkan kualitas

kehidupan beragama salah satunya melalui sasaran meningkatnya

keterpenuhan sarana ibadah, penyelenggara kegiatan ibadah, dan

situasi kondusif dan situasi kondusif bagi kerukunan ummat. Untuk

mengukur sasaran strategis ke-23 dengan 2 (dua) indikator kinerja

yaitu : (1). Ratio rumah ibadah/jumlah penduduk; persentase

penyelenggara kegiatan ibadah (imam mesjid & guru mengaji) yang

difasilitasi, dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 97,087 persen

dengan predikat kinerja Sangat Tinggi . Berikut hasil Pengukuran




KondisiAwal2015(%)

Tahun2016(%)


RPJMD2021 (%)

Target(%)

Realisasi(%)

Capaian(%)

1 Rasio Rumah Ibadah/Jumlah Penduduk 2,06 1,73 2,06 1,94 94,17 2,06

2 Persentase PenyelenggaraKegiatan Ibadah (Imam

masjid dan Guru Mengaji)yang difasilitasi

100 100 100 100 100 100


Ratio Rumah Ibadah/Jumlah PendudukPada tahun 2017 jumlah rumah ibadah yang terdata adalah

sebanyak 469 bertambah 32 buah dibanding tahun 2016 sebanyak

437 dan bila dibanding dengan jumlah penduduk tahun 2017

sebanyak 241.430 maka ratio rumah ibadah/jumlah penduduk

adalah 1,94 persen, atau berarti setiap 1000 penduduk terdapat 1-

2 rumah ibadah. Ratio tersebut lebih rendah dari target tahun 2017

dan target akhir periode RPJMD sebesar 2,06 persen.

Persentase Penyelenggara Kegiatan Ibadah (Imam masjid danGuru Mengaji) yang difasilitasiPada tahun 2017 jumlah guru mengaji, imam mesjid yang terdata

adalah sebanyak 1.832 orang meningkat dibanding tahun 2016

sebanyak 1.421 orang dan jumlah yang difasilitasi dalam bentuk



pemberian insentif adalah sebanyak 1.832 orang atau 100 persen.

tersebar di 8 kecamatan dan 70 desa/kelurahan. Realisasi 100

persen tersebut sesuai target tahun 2017 dan sekaligus target akhir

periode RPJMD


sasaran adalah :

Kepedulian Pemerintah Daerah dan Pihak Legislatif dalam hal

dukungan peningkatan nilai-nilai keagamaan ditengah

masyarakat yang salah satunya dalam bentuk dukungan

pembangunan rumah ibadah dan pemberian insentif bagi Imam

Mesjid dan Guru Mengaji sebagai ujung tombak pembinaan

keagamaan ;


Tingginya animo masyarakat dalam merespon bantuan dalam

bentuk insentif, sehingga terkadang jumlah orang yang

diusulkan untuk menerima insentif sebagai guru mengaji

meningkat

Solusi/alternative penyelesaian masalah

Agar penerima tepat sasaran, verifikasi dan validasi data guru

mengaji yang diusulkan untuk menerima insentif diperketat





n (%)

Rata-rata


(%)


1 MeningkatnyaKeterpenuhansarana Ibadah,PenyelenggaraKegiatan Ibadah,dan SituasiKondusif bagiKerukunan Umat

2.611.005.975 2.617.116.300 99,77 97,087Tidak

Efesien2,68%




meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah, penyelenggara

kegiatan ibadah, dan situasi kondusif bagi kerukunan umat

adalah (1). Program Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan

Masyarakat Desa/Kel. dengan kegiatan berupa Fasilitasi

pendampingan pengelolaan dana ADD di Desa, Fasilitasi

pembinaan guru mengaji, imam mesjid dan penghulu syara’,

Fasilitasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat kelurahan dan

Fasilitasi Kader Posyandu dengan total anggaran yang




sasaran yang mencapai 97,087 persen lebih rendah dari

persentase serapan anggaran hal ini menunjukkan tidak efesiensi


Sasaran 24Meningkatnya Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga Daerah

Untuk mewujudkan pencapaian Misi (7) MendorongPeningkatan Kehidupan Beragama serta Partisipasi Pemuda danPerempuan dalam Pembangunan dan tujuan meningkatkan

partisipasi dan prestasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan

salah satunya melalui sasaran meningkatnya kegiatan kepemudaan

dan olahraga daerah. Untuk mengukur kinerja sasaran ke-24 dengan

indikator kinerja yaitu (1). Persentase organisasi kepemudaan yang

aktif dan (2). Persentase cabang olahraga yang aktif, dengan rata-rata

capaian kinerja 100 persen dengan predikat sangat tinggi. Hasil

Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersebut pada tabel berikut :





Awal2015

Tahun2016


RPJMD2021 (%)

Target(%)

Realisasi(%)

Capaian(%)

1 Persentase OrganisasiKepemudaan yang

Aktif100 100 100 100 100 100

2 Persentase CabangOlah Raga yang Aktif 100 100 100 100 100 100


Persentase Organisasi Kepemudaan yang AktifHasil pengukuran kinerja terhadap sasaran (24) meningkatnya

kegiatan kepemudaan dan olahraga daerah dengan indikator (1).

Persentase organisasi kepemudaan yang aktif menunjukkan bahwa

pada tahun 2017 jumlah organisasi kepemudaan yang aktif adalah

sebanyak 24 organisasi dari 24 organisasi kepemudaan yang ada

atau 100 persen sama dengan kondisi tahun 2016 dan target akhir

periode RPJMD Tahun 2021. dengan capaian kinerja 100 persen.

Persentase Cabang Olahraga yang AktifSelanjutnya untuk Indikator Persentase Cabang Olahraga yang aktif

pada tahun 2017 juga mencapai 100 persen sama dengan target.

Hal ini berarti bahwa dari 22 organisasi olahraga yang ada

semuanya aktif sama dengan kondisi tahun 2016.


sasaran adalah :

Pembinaan kelompok/organisasi pemuda semakin meningkat

yang didukung dengan adanya kegiatan kepemudaan;

Meningkatkan pelaksanaan kegiatan keolahragaan


Dibidang kepemudaan, masih ada Organisasi Kepemudaan yang

aktif dari sisi kepengurusan tetapi belum aktif dalam hal

pendekatan masalah, baik dibidang pembinaan kedalam maupun

kontribusi pemuda terhadap pembangunan.



Dibidang Olahraga, Sarana dan prasarana untuk semua cabang

olahraga, baik dari segi jumlah maupun kondisinya masih belum

memadai


Mendorong Organisasi Kepemudaan yang ada untuk

meningkatkan pembinaan kedalam maupun kontribusi pemuda

terhadap pembangungan.

Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan olahraga dengan

memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dan secara

bertahap akan dilakukan pembenahan dengan pembangunan

sarana dan prasarana untuk semua cabang olahraga.





Anggaran(%)


(%)

Ket. (%serapan < %


1 MeningkatnyaKegiatanKepemudaan danOlah Raga Daerah

2.381.004.000 2.301.881.300 96,68 100 Efesien3,32%


meningkatnya kegiatan kepemudaan dan olahraga dan daerah (1).

Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan dengan kegiatan

berupa pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan,

pelaksanaan seleksi anggota paskibraka, pembinaan anggota

paskibraka, fasilitasi dan pembinaan kepramukaan, fasilitasi dan

pembinaan karang taruna, fasilitasi dan pembinaan pemuda

pelopor dan pembinaan organisasi-organisasi kepemudaan; (2).

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda dengan kegiatan berupa pelatihan



usaha kelompok pemuda kreatif; dan (3). Program pembinaan dan

pemasyarakatan olahraga dengan kegiatan berupa pelaksanaan

identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga, pembinaan

cabang olahraga prestasi di tingkat daerah, penyelenggaraan

kompetisi olahraga, peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi

pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi, pembangunan, pengadaan

dan perbaikan sarana dan prasarana olahraga dengan total







Sasaran 25Meningkatnya Kapasitas Pengarusutamaan Gender dalamPembangunan


partisipasi perempuan dan masyarakat secara umum dalam berbagai

kegiatan pembangunan salah satunya melalui sasaran meningkatnya

kapasitas pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Untuk

mengukur sasaran ke 25 yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja

yaitu (1). Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan

(2). Persentase partisipasi perempuan di organisasi sosial

kemasyarakatan, dengan rata-rata capaian kinerja 124,41 persen

dengan predikat kinerja Sangat Tinggi. Berikut hasil Pengukuran






KondisiAwal

2015 (%)

Tahun2016(%)


RPJMD2021

Target(%)

Realisasi (%)

Capaian(%)

1 Persentase PartisipasiPerempuan di Lembaga

Pemerintah11,05 10,97 11,15 8,86 79,46 11,30

2 Persentase PartisipasiPerempuan di OrganisasiSosial Kemasyarakatan

20 30 22 22 100,0 30


Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga PemerintahHasil pengukuran kinerja sasaran 25 dengan Indikator (1).

persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

menunjukkan bahwa pada tahun 2017 persentase partisipasi

perempuan dilembaga pemerintah adalah 8,86 persen, atau 3.447

orang pekerja perempuan dari total jumlah pekerja perempuan

sebanyak 38.902 orang. Realisasi kinerja tersebut lebih rendah dari

target yang ditetapkan sebesar 11,15 persen atau 79,46 persen dari

target dan juga lebih rendah dibanding tahun 2016 sebesar 11,15

persen. Sementara itu bila dibandingkan dengan target akhir

periode RPJMD Tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 11,30 persen,

maka persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah

masih perlu ditingkatkan.

Persentase Partisipasi Perempuan di Organisasi SosialKemasyarakatanSelanjutnya untuk Indikator (2). Persentase partisipasi perempuan

di organisasi sosial kemasyarakatan menunjukkan bahwa pada

tahun 2017 persentase partisipasi perempuan di organisasi sosial

kemasyarakatan mencapai 22 persen sama dengan target yang

ditetapkan atau dari total pekerjaan perempuan sebanyak 38.902

orang 8.543 diantaranya berpartisipasi di Organisasi Sosial

Kemasyarakatan. Realisasi kinerja tersebut lebih rendah dibanding

tahun 2016 yang mencapai 30 persen dan juga masih jauh lebih



rendah dibanding target akhir periode RPJMD Tahun 2021 dengan

target sebesar 30 persen.

Faktor yang mempengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran

adalah :

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah tidak

mencapai target yang telah ditetapkan karena semakin

berkurangnya jumlah PNS perempuan karena memasuki usia

pensiun dan pindah ke daerah lain dan belum ada rekruitmen

PNS baru. Disisi lain jumlah pekerja perempuan terus

meningkat;

Persentase partisipasi perempuan diorganisasi sosial

kemasyarakatan mencapai target karena semakin meningkatnya

pengetahuan perempuan dan semakin banyaknya organisasi

kemasyarakatan yang memberi ruang yang cukup kepada

perempuan untuk berpartisipasi.


Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan, a.l. :

Kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, partisipasi dalam

pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya;

Belum memadainya kapasitas kelembagaan pelaksanaan PUG

serta koordinasi pelaksanaannya.

Solusi/Alternatif Penyelesaian Masalah :

Melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan

kualitas hidup, pendidikan dan keterampilan kaum perempuan

utamanya dalam pengambilan kebijakan public dan

pengambilan keputusan







Anggaran(%)


(%)


1 MeningkatnyaKapasitasPengarusutamaanGender dalamPembangunan

389.388.900 138.152.900 35,48 89,73 Efesien54,25%


meningkatnya kapasitas pengarusutamaan gender dalam

pembangunan adalah (1). Program Pemberdayaan Perempuan dan

Kesetaraan Gender, dengan kegiatan berupa pembinaan organisasi

perempuan; pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta

dan kesetaraan gender; pelatihan bagi pelatih (ToT) pelayanan dan

pendampingan korban KDRT; sosialisasi sistem pencatatan dan

pelaporan KDRT; workshop penyusunan PPRG; dan penyusunan

profil pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;, (2).

Program peningkatan kualitas keluarga dan perlindungan anak,

dengan kegiatan berupa penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam

membangun keluarga sejahtera; penyusunan Perda Perlindungan

Anak; Pertemuan Forum Anak Kabupaten dan Pemilihan Dewan

Anak; Pembentukan dan Pengembangan Kota Layak Anak;

Sosialisasi Partisipasi Anak dalam pembangunan dan sosialisasi

partisipasi ibu dalam perlindungan anak., dengan total anggaran

yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2017 sebesar Rp

389.388.900,- terealisasi sebesar Rp 138.152.900 atau 35,48







Sasaran 26Meningkatnya Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat dalamPembangunan Daerah


partisipasi perempuan dan masyarakat secara umum dalam berbagai

bidang pembangunan salah satunya melalui sasaran meningkatnya

keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Untuk mengukur sasaran strategis ke-26 dengan indikator yaitu

Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

dengan rata-rata capaian kinerja 110 persen dengan predikat kinerja

Sangat Tinggi. Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran

tersaji pada tabel berikut :



KondisiAwal2015(%)

Tahun2016


RPJMD2021(%)

Target(%)

Realisasi(%)

Capaian(%)

1 Swadaya Masyarakatterhadap Program

PemberdayaanMasyarakat

10 5,14 20 22 110 40


Swadaya Masyarakat terhadap Program PemberdayaanMasyarakatPada tahun 2017 nilai swadaya masyarakat terhadap program

pemberdayaan masyarakat 6.768.000.000,- atau 22 persen dari

Nilai ADD Pembangunan sebesar 30.766.873.081,-. Persentase

tersebut lebih tinggi dari target sebesar 20 persen dan juga lebih

tinggi dibanding realisasi tahun 2016 sebesar 5,14 persen, namun

masih rendah dibanding target akhir periode RPJMD Tahun 2021

sebesar 40 persen.




adalah : ;

Sosialisasi terhadap asumsi dan kekeliruan dalam memahami

bahwa tidak perlu ada gotong royong bila ada bantuan dari

pemerintah karena tenaga kerja sudah dibayar dengan adanya

dana bantuan tersebut. Namun ada kalanya bantuan juga butuh

swadaya dari masyarakat.


Belum maksimalnya pencatatan/ pendataan yang dilakukan oleh

Desa terhadap swadaya pembangunan;

Menurunnya semangat kekeluargaan dan kegotong royongan

dikalangan masyarakat;

Era globalisasi yang membuat orang terkadang berfikir praktis,

kurang kepedulian terhadap lingkungan

Solusi/Alternatif Penyelesaian Masalah :

Menekankan kepada Desa untuk lebih aktif melakukan

pendataan terhadap nilai-nilai swadaya terhadap program

pemberdayaan masyarakat.





Anggaran(%)


(%)

Ket. (%serapan < %


1 MeningkatnyaKeswadayaan danPartisipasiMasyarakat dalamPembangunanDaerah

318.304.000 298.819.000 93,88 110 Efesien16,12%




meningkatnya keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan daerah adalah Program Peningkatan Pemberdayaan

Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan

dengan kegiatan berupa pemberian Makanan Tambahan Anak

Sekolah (PMT-AS); Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Baruga

Sayang dan Fasilitasi 10 Program Pokok PKK, Pencanangan Bulan

Bakti Gotong Royong Masyarakat, Percepatan Pembangunan

Sanitasi Pemukiman (PPSP) dan Evaluasi Tingkat Partisipasi

Masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan. dengan total







Sasaran 27Meningkatnya Produksi Beras

Untuk mewujudkan pencapaian Misi (8) Menjadikan KabupatenSoppeng sebagai Pilar Utama Pembangunan Sulawesi Selatandan tujuan meningkatnya kontribusi daerah dalam perwujudan

Sulawesi Selatan sebagai pilar nasional dalam ketahanan, kemandirian

dan kedaulatan pangan salah satu diantaranya melalui sasaran

meningkatnya produksi beras. Untuk mengukur sasaran strategis

dengan 1 indikator kinerja yaitu jumlah produksi beras (ton). Dengan

rata-rata capaian kinerja 97,26 persen dengan predikat sangat tinggi.

Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersebut pada tabel

berikut :





Awal2015

Tahun2016



n (%)1 Jumlah Produksi Beras (ton) 143.911 177.532 201.329 195.804 97,26 227.335


Jumlah Produksi Beras (ton)Pada tahun 2017 jumlah produksi mencapai 195.804 Ton beras,

dihitung dari produksi (Gabah Kering Giling) sebesar 309.816 Ton

dikonversi menjadi beras sebesar 63,20 persen sehingga dihasilkan

195.804 Ton. Lebih rendah dari target sebesar 201.329 Ton namun

lebih tinggi dari realisasi tahun 2016 sebesar 177.532 Ton.


RPJMD Tahun 2021 sebanyak 227.335 Ton, maka produksi beras

masih perlu ditingkatkan.


sasaran adalah :

Penerapan teknologi budidaya padi, ketersediaan sarana dan

prasarana usaha tani serta kondisi cuaca/iklim yang berdampak

langsung pada tingkat capaian produksi padi dalam

menghasilkan beras .


Pengaruh Anomali iklim yang menyebabkan banjir pada awal

tahun 2017;

Serangan hama terutama tikus, yang menyerang pertamanan

padi. Hal ini sangat berpengaruh besar terhadap tingkat

produksi dan produktifitas padi.


Pengendalian hama/penyakit sedini mungkin pada pertanaman

padi yang terindikasi serangan hama/penyakit;

Fasilitasi sarana dan prasarana usaha tani padi melalui bantuan

pengembangan komoditi padi;







Anggaran(%)


(%)

Ket. (%serapan < %


1 MeningkatnyaProduksi Beras 816.590.000 812.633.625 99,52 97,26

TidakEfesien2,26%


meningkatnya Produksi Beras adalah (1). Program

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dengan kegiatan berupa

Laporan Kondisi Ketahanan Pangan Daerah, Pemetaan Daerah

Rawan Pangan, Analisis Ratio Jumlah Penduduk terhadap

Kebutuhan Pangan, Koordinasi Kebijakan Perberasan,

Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Pengembangan Cadangan

Pangan Daerah, Pengembangan Lumbung Pangan Desa,

Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat,

Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efesien dan

Pemantauan dan Harga Pangan Pokok dengan total anggaran yang

dialokasikan dalam APBD Tahun 2017 sebesar Rp 816.590.000,-

terealisasi sebesar Rp 812.633.625,- atau 93,77 persen, bila

dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang




Sasaran 28Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Alam

Untuk mewujudkan pencapaian Misi (8) MenjadikanKabupaten Soppeng sebagai Pilar Utama Pembangunan SulawesiSelatan dan tujuan melestarikan daya dukung sumberdaya alam dan



lingkungan hidup salah satu diantaranya melalui sasaran

meningkatnya kelestarian sumber daya alam. Untuk mengukur

sasaran strategis ke dua puluh delapan yang terdiri dari 1 (satu)

indikator kinerja yaitu (1). Tingkat pengurangan emisi gas rumah kaca,

dengan rata-rata capaian kinerja 233,50 persen dengan predikat

sangat tinggi. Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran

tersaji pada tabel berikut :



KondisiAwal2015(%)

Tahun2016(%)


RPJMD2021 (%)

Target(%)

Realisasi (%)

Capaian(%)

1 Tingkat PenguranganEmisi Gas Rumah Kaca 2 22,49 2 4,67 233,50 10


Tingkat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer

baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan

memancarkan kembali radiasi inframerah, sedangkan Emisi GRK

adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area dalam jangka

waktu tertentu. Dan Tingkat Pengurangan emisi GRK adalah

tingkat pengurangan konsentrasi dan komposisi emisi GRK pada

satu waktu tertentu. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dihitung

dari Emisi GRK Tahun N-Emisi GRK Tahun N-1 dibagi dengan Emisi

GRK Tahun N Berdasarkan hasil pengukuran terhadap

pengurangan Emisi GRK tahun 2017 di Kab.Soppeng menunjukkan

adanya penurunan sebanyak 4,70 persen lebih tinggi dari target

sebesar 2 persen, namun lebih rendah dibanding tahun 2016

sebesar 22,50 persen (dalam satuan CO2eq). Sementara jika

dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021

tingkat pengurangan emisi GRK adalah 10 persen, maka perlu

digalakkan kegiatan yang berdampak langsung terhadap

pengurangan emisi Gas Rumah Kaca.




sasaran adalah :

Sumber emisi sektor pertanian berasal dari aktivitas pertanian

seperti :

a. Sistem pencernaan hewan (entric fermentation)b. Limbah Kotoran rusakc. Pembakaran padang rumputd. Pembakaran biomassa pertaniane. Pengolahan tanah pertanianf. Penggunaan pupuk areag. Penggunaan kapur pertanianh. Sistem budidaya padi sawah

Secara alami emisi GRK sebenarnya merupakan bagian dari

siklus kimia pertanian. Namun ketidaktepatan budidaya dapat

menjadi penyebab besaran nilai emisi lebih dari semestinya ;


Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) belum maksimal;

Belum adanya Rencana Aksi Daerah penurunan Emisi Gas

Rumah Kaca (RAD-GRK)


Segera melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)

Segera menyusun Rencana Aksi Daerah penyusunan emisi Gas

Rumah Kaca (RAD-GRK)

Melaksanakan aksi mitigasi sektor pertanian berbasis

masyarakat antara lain :

- Penerapana Teknologi Budidaya Padi Sawah

- Pengurangan pupuk urea dengan aplikasi pupuk organik

- Pemanfaatan kotoran ternak untuk biogas

- Pengurangan pembakaran Biomassa







n (%)

Rata-rata


(%)

Ket. (%serapan < %


1 MeningkatnyaKelestarianSumberdaya Alam

504.477.500 495.477.500 98,22 233,50 Efesien135,28%


meningkatnya kelestarian sumberdaya alam adalah (1). Program

perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dengan kegiatan

berupa peningkatan Konservasi daerah tangkapan air dan sumber

sumber air, pengendalian dampak perubahan iklim dan fasilitasi

review substansi kawasan kehutanan di Wilayah Kabupaten

Soppeng dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD

Tahun 2017 sebesar Rp 504.477.500,- terealisasi sebesar Rp

495.477.500,- atau 98,22 persen, bila dibandingkan dengan rata-

rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 233,50 persen lebih



Sasaran 29Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup

Untuk mewujudkan pencapaian Misi (8) Menjadikan KabupatenSoppeng sebagai Pilar Utama Pembangunan Sulawesi Selatan dan

tujuan melestarikan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan

hidup salah satu diantaranya melalui sasaran terpeliharanya kualitas

lingkungan hidup. Untuk mengukur sasaran strategis ke dua puluh

Sembilan yang terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Tingkat

Pengendalian Pencemaran Lingkungan dengan rata-rata capaian

kinerja 136,26 persen dengan predikat sangat tinggi. Berikut hasil

Pengukuran Capaian Kinerja





Awal2015

Tahun2016



n (%)

1

Tingkat PengendalianPencemaranLingkungan NA 82,48 18,41 15,00 81,48 Udara :

19,85

NA 83,50 18,41 24,00 130,36 Air : 19,85

NA 68,13 24,55 48,35 196,95TutupanHutan :

26,4Rata-Rata Capaian Sasaran 29 136,26

Tingkat Pengendalian Pencemaran LingkunganPengendalian pencemaran lingkungan adalah serangkaian upaya

dalam mencegah dan atau menanggulangi pencemaran beserta

dampaknya serta upaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran

yang bersangkutan menjadi dalam taraf kondisi yang sesuai dengan

peruntukan sebelumnya. Hasil pengukuran terhadap tingkat

pencemaran lingkungan terhadap tingkat pencemaran udara, air

dan tutupan hutan pada tahun 2017 masing-masing didapatkan

untuk udara adalah 15,00 persen, air 24,00 persen dan tutupan

hutan 48,35. Hal ini menunjukkan adanya penurunan tingkat

pencemaran air dan udara, serta meningkatnya penanaman diluar

kawasan. Dari ketiga unsur yang diukur tersebut terlihat bahwa

tingkat pencemaran udara belum memenuhi target yang ditetapkan

di tahun 2017 namun secara keseluruhan rata-rata tingkat

pengendalian pencemaran lingkungan mencapai 136,26 persen.

Sementara jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD

Tahun 2021 untuk ketiga unsur yang diukur, maka untuk Indeks

Pencemaran Udara belum mencapai target sementara untuk Indeks

pencemaran Air dan tutupan hutan telah melebihi target RPJMD

dan untuk mempertahankan kondisi tersebut harus tetap dilakukan

upaya berkelanjutan untuk pengendalian pencemaran lingkungan.




sasaran adalah :

Perilaku manusia yang dapat berdampak pada penurunan

kualitas air udara dan tanah (peningkatan polusi kendaraan,

polusi industri, pembakaran sampah domestik, peralatan

laboratorium)

Penurunan kualitas air dipengaruhi oleh Limbah domestik.

Pengolahan tanah pertanian, penggunaan pupuk urea dan kapur

pertanian serta cuaca


Masih rendahnya kesadaran para pelaku usaha ataupun

kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dengan

kualitas lingkungan yang baik


Menggalakkan penghijauan untuk menyerap/mengkonversi zat

pencemar.

Berbagai upaya pengendalian pencemaran melalui berbagai

Program / Kegiatan, antara lain:

– Program pengembangan kinerja persampahan

– Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan;

Kegiatan:

– Koordinasi penilaian kota sehat/adipura

– Pemantauan kualitas lingkungan

– Sosialisasi untuk penyadaran masyarakat, misalkan melalui

edukasi publik.

Pelaksanaan uji emisi kendaraan yang maksimal, pengurangan

pembakaran sampah domestik dan peningkatan Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

Menggalakkan sosialisasi penggunaan pupuk organik









n (%)

Rata-rata


(%)

Ket. (%serapan < %


1 TerpeliharanyaKualitas LingkunganHidup

321.840.500 321.840.500 100 136,26 Efesien36,26


terpeliharanya kualitas lingkungan hidup adalah (1). Program

Pengendalian, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

dengan kegiatan berupa Koordinasi Penilaian Kota

Sehat/ADIPURA, penyusunan kebijakan pengendalian

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pemantauan

kualitas lingkungan dan pengembangan produksi ramah

lingkungan. dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD


321.840.500,- atau 100 persen, bila dibandingkan dengan rata-

rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 136,26 persen lebih



Sasaran 30Terpeliharanya Kebersihan dan Keindahan Perkotaan

Untuk mewujudkan pencapaian Misi (8) MenjadikanKabupaten Soppeng sebagai Pilar Utama Pembangunan SulawesiSelatan dan tujuan melestarikan daya dukung sumberdaya alam dan

lingkungan hidup salah satunya melalui sasaran terpeliharanya

kebersihan dan keindahan perkotaan. Untuk mengukur sasaran ke-30

dengan indikator kinerja yaitu cakupan volume sampah yang



tertangani dengan rata-rata capaian kinerja 116,40 persen dengan

predikat sangat tinggi. Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja

sasaran tersaji pada tabel berikut :



KondisiAwal2015(%)

Tahun2016(%)


RPJMD2021

Target(%)

Realisasi(%)

Capaian(%)

1 Cakupan Volume Sampahyang tertangani 23,26 26,28 25,49 29,67 116,40 30,52


Cakupan Volume Sampah yang TertanganiCakupan volume sampah yang tertangani dihitung dari jumlah

volume sampah yang ditangani dibagi dengan volume produksi

(timbulan) sampah (M3). Pada tahun 2017 jumlah volume sampah

yang tertangani adalah 230 M3 atau 29,67 persen dari total volume

produksi (timbulan) sampah sebesar 775,09 M3. Besarnya volume

sampah tertangani tersebut lebih tinggi dibanding kondisi tahun

2016 sebesar 26,36 persen dan masih sedikit dibawah target pada

akhir periode RPJMD Tahun 2021 sebesar 30,52 persen.


adalah :

Perluasan Area Layanan

Adanya sampah yang terkelola dengan kegiatan pengurangan

sampah

Perilaku masyarakat yang cenderung membuang sampah bukan

pada tempat yang disediakan


Pelayanan pengangkutan sampah belum mencakup seluruh

wilayah kecamatan di Kabupaten Soppeng, salah satunya

disebabkan karena terbatasnya armada pengangkut sampah;

Kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Lempa khususnya

Tempat Pembuangan Akhir Sampah sudah penuh sebagai akibat



belum maksimalnya kegiatan pengurangan sampah di tingkat

rumah tangga


Mengembangkan program “Bank Sampah” yaitu program yang

dikembangkan pemerintah daerah untuk menjadikan sampah

bernilai ekonomi dengan cara memilah sampah ditingkat rumah

tangga (produksi sampah) sehingga dapat meminimalkan jumlah

sampah yang dibawa ke TPA.

Pemisahan antara Sampah Organik dan Non Organik

Penambahan armada pengangkut sampah

Diharapkan adanya pembangunan TPA Sampah sesuai DED TPA

yang telah disusun di tahun 2015





Anggaran(%)


(%)

Ket. (%serapan < %


1 TerpeliharanyaKebersihan danKeindahanPerkotaan

7.228.088.000 6.350.294.150 87,25 116,40 Efesien29,15%


terpeliharanya kebersihan dan keindahan perkotaan adalah (1).

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan

kegiatan berupa penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan

persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana

dan sarana persampahan, Sosialisasi pengelolaan persampahan

dan peningkatan operasional dan pemeliharaan IPLT (2). Program

pembangunan, penataan dan pemeliharaan taman kota dengan

kegiatan berupa pembangunan/penataan taman tematik kota total







serapan anggaran hal ini menunjukkan adanya efesiensi penggunaan


Sasaran 31Berkurangnya Penduduk Miskin

Untuk mewujudkan pencapaian Misi (8) MenjadikanKabupaten Soppeng sebagai Pilar Utama Pembangunan SulawesiSelatan dan tujuan meningkatkan kualitas kesejahteraan sosal

masyarakat salah satu diantaranya melalui sasaran meningkatkan

kualitas kesejahteraan sosial masyarakat. Untuk mengukur sasaran

strategis ke-31 dengan 1 indikator kinerja yaitu Angka Kemiskinan .

Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersaji pada tabel

berikut :



Awal2015

Tahun2016



(%)1 Angka Kemiskinan 8,35% 8,44 8,14% 8,29% 98,16 7,26 %


Angka KemiskinanHasil pengukuran kinerja terhadap sasaran (31) Berkurangnya

Penduduk Miskin menunjukkan bahwa pada tahun 2017 angka

kemiskinan di Kabupaten Soppeng adalah 8,29 persen atau 18.760

orang dengan capaian kinerja 98,16 persen. Angka kemiskinan pada

tahun 2017 tersebut sedikit lebih tinggi dibanding target 8,14

persen tetapi lebih rendah dibanding kondisi tahun 2016 yaitu 8,44

persen, salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penurunan

angka kemiskinan tersebut yaitu peningkatan produksi pertanian

khususnya padi yang mampu meningkatkan daya beli penduduk



termasuk penduduk dalam kategori miskin. Angka Kemiskinan

sebesar 8,29 persen tersebut lebih tinggi dari target akhir RPJMD

sebesar 7,26 persen namun lebih rendah dari Angka Kemiskinan di

Indonesia tahun 2017 yaitu 10,64 persen.

Faktor yang diharapkan dapat berpengaruh terhadap pencapaian

kinerja sasaran adalah :

Pemerintah daerah memiliki komitmen besar terhadap upaya

penanggulangan kemiskinan, dengan penanganan diantaranya

berupa pemberian bantuan Raskin kepada Fakir Miskin,

Bantuan Rumah Layak Huni, paket bantuan keluarga sangat

miskin

Program “Kartu Macca” yang diberikan kepada keluarga miskin

yang berhak. Program “Kartu Macca” merupakan salah satu

program unggulan Bupati & Wakil Bupati Soppeng terpilih

didalamnya mencakup Bebas biaya kesehatan rujukan tindak

lanjut persalinan; bebas biaya pendidikan sampai SMU sederajat;

bebas biaya administrasi kependudukan (KK,KTP,Akta

Kelahiran); Bebas biaya konsultasi dan bantuan Hukum; Bebas

biaya tebus beras sejahtera (Rastra) Bantuan Bibit Ikan Gratis

dan penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi (SD,SMP,SMA

sederajat) .

Ket Foto : Skema Pelayanan Kartu Macca







n (%)


(%)


1 BerkurangnyaPenduduk Miskin 38.856.966.355 31.477.021.475 81,01 98,16 Efesien

17,15%


berkurangnya penduduk miskin adalah (1). Program Pemenuhan

Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin dengan kegiatan berupa

Pendataan, pengelolaan data, monitoring dan evaluasi penerima

raskin, pembuatan papan nama rumah tangga penerima Raskin (2).

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dengan kegiatan

Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN)-Kapitasi, Jaminan

Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN)-Non Kapitasi, pelayanan

kesehatan masyarakat (umum), pelayanan kesehatan gratis dan

pengadaan peralatan dan perlengkapan Psueksmas (JKN-Kapitasi)

(3). Program Pemberian Pertimbangan, Pendapat dan Pendampingan

Hukum Keluarga Miskin dengan kegiatan berupa Layanan Bantuan

Hukum bagi Masyarakat Miskin (4) Program Usaha Kemandirian

Penduduk Miskin dengan kegiatan berupa peningkatan kualitas

petani tembakau (Klp petani miskin), dan Peningkatan peran aktif

masyarakat dan dunia usaha; (5). Program Perlindungan dan

Pemberian Jaminan Sosial dengan kegiatan berupa pencetakan

Kartu Macca, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi, Peningkatan

Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial

pemberdayaan fakir miskin KAT dan PMKS lainnya, penyediaan

kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana

kabupaten/kota, pengembangan model kelembagaan perlindungan

sosial, peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat,

Pendataan dan pengelolaan data bagi warga miskin dan Sistem



Layanan dan Rujukan terpadu (SLRT); dengan total anggaran yang



81,01 persen, tingkat efesiensi penggunaan anggaran belum dapat

dihitung karena rata-rata capaian kinerja belum dapat dihitung.

Sasaran 32Meningkatnya Cakupan Pelayanan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial

Untuk mewujudkan pencapaian Misi (8) MenjadikanKabupaten Soppeng sebagai Pilar Utama Pembangunan SulawesiSelatan dan tujuan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat

salah satu diantaranya melalui sasaran meningkatnya cakupan

pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Untuk mengukur

sasaran strategis ke 32 dengan indikator kinerja yaitu persentase

PMKS yang tertangani dengan rata-rata capaian kinerja 99,33 persen

dengan predikat kinerja Tinggi. Berikut hasil Pengukuran Capaian




KondisiAwal2015(%)

Tahun2016


RPJMD2021Target (%) Realisasi

(%)Capaian

(%)1 Persentase PMKS

yang tertangani 100 79,70 100 99,33 99,33 100%


Persentase PMKS yang tertanganiHasil pengukuran kinerja terhadap sasaran (32) meningkatnya

cakupan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial pada

tahun 2017 menunjukkan bahwa PMKS yang tertangani adalah

sebanyak 66,305 orang atau 99,33 persen dari jumlah PMKS 66.749

orang pada tahun 2017. Bentuk penanganan PMKS antara lain

berupa pemberian bantuan peralatan/mesin kepada kelompok tani



tembakau; bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) bagi fakir

miskin; tali asih untuk keluarga veteran; bantuan bagi panti asuhan

dan panti cacat; pemberian bantuan gizi dan pemeriksaan

kesehatan bagi lansia; pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi

eks kusta dan bantuan peralatan bagi penyandang cacat dan

pemberian bantuan beras Raskin bagi keluarga tidak mampu.

Faktor yang berpengaruh terhadap capaian target kinerja sasaran

adalah :

Komitmen Pemerintah Daerah dalam hal penanganan PMKS;

Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dalam hal penanganan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam bentuk

pembiayaan yang bersumber dari APBN;


Alokasi dana untuk penanganan PMKS tidak sebanding dengan

besaran masalah sosial yang dihadapi;

Upaya penanganan terhadap PMKS seringkali hanya berhenti

pada pendekatan pemberian bantuan tanpa diikuti dengan pola

pembinaan untuk menjadikan PMKS yang mandiri;

Program pembangunan kesejahteraan sosial yang dikembangkan

selama ini umumnya tidak berjalan efektif atau tidak maksimal,

karena cenderung hanya menyentuh masalah di hilir, sementara

akar masalah di tingkat hulu tidak banyak ditangani.


Penanganan PMKS harus menyentuh ke akar permasalahan,

salah satu contoh masalah kemiskinan, yang terkait dengan

rendahnya SDM, kurangnya pendidikan, pengangguran,

minimnya modal dan lapangan usaha sehingga dalam

perumusan kebijakan terkait penanganannya memperhatikan

aspek penyebab adanya kemiskinan tersebut.







Anggaran(%)


(%)


1 MeningkatnyaCakupan PelayananPenyandangMasalahKesejahteraanSosial

115.077.720 94.532.720 82,15 99,33 Efesien17,18%


meningkatnya Cakupan Pelayanan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial adalah (1). Program Rehabilitasi Sosial

dengan kegiatan berupa Pengembangan kebijakan tentang akses

sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia

dan kegiatan pemberdayagunaan para penyandang cacat dan eks

trauma dengan total anggaran yang dialokasikan dalam APBD


94.532.720 atau 82,25 persen, bila dibandingkan dengan rata-rata

capaian kinerja sasaran yang mencapai 99,33 persen lebih rendah

dari persentase serapan anggaran hal ini menunjukkan tidak

efesiennya penggunaan sumber daya (anggaran).

Sasaran 33Meningkatnya Jumlah Investor yang tertarik berinvestasi

Untuk mewujudkan pencapaian Misi (9) MenjadikanKabupaten Soppeng sebagai Daerah yang Nyaman dan Terdepandalam Investasi dan tujuan meningkatkan daya saing investasi dan

iklim bisnis salah satunya melalui sasaran meningkatnya jumlah

investor yang tertarik berinvestasi. Untuk mengukur sasaran strategis

ke 30 dengan 1 indikator kinerja yaitu Jumlah Rencana Investasi

(Jumlah MOU) dengan rata-rata capaian kinerja 31,43 persen dengan



predikat kinerja sangat rendah. Berikut hasil Pengukuran Capaian



No. Indikator Kinerja Satuan Tahun2016



(%)1 Jumlah Rencana Investasi

(Jumlah MoU) Buah NA 35 11 31,43 50


Jumlah Rencana Investasi (Jumlah MoU)Untuk Indikator Jumlah Rencana Investasi (Jumlah MoU) pada

tahun 2017 adalah 11 atau 31,43 persen lebih rendah dari target

yang ditetapkan sebesar 35 izin. Rencana Invenstasi tersebut

berupa izin prinsip penanaman modal, Investasi yang ada adalah

investasi swasta untuk pengembangan usaha ataupun membuka

usaha baru.


sasaran adalah :

Peran pemerintah daerah untuk mendorong pihak swasta untuk

berinvestasi melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah;

Adanya regulasi yang mengatur tentang pembagian kewenangan

antara pemerintah provinsi dengan pemerintah Kab/Kota


Kurangnya akses bagi investor untuk mendapatkan informasi

terkait dengan potensi investasi yang dimiliki Kab.Soppeng;


Menyusun Peta Potensi Investasi di Kabupaten Soppeng;

Regulasi terkait kemudahan berinvestasi di Kab.Soppeng







Anggaran(%)


(%)


1 MeningkatnyaJumlah Investoryang tertarikberinvestasi

167.679.350 56.695.714 33,81 31,43Tidak

Efesien2,38%


meningkatnya jumlah investor yang tertarik berinvestasi adalah

(1). Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi dengan

kegiatan berupa pelenggaraan pameran investasi dan Fasilitasi

pembuatan peta potensi investasi daerah dengan total anggaran



persen, bila dibandingkan dengan serapan anggaran dengan rata-

rata capaian kinerja sasaran sebesar 31,43 persen hal ini

menunjukkan tidak efesiennya penggunaan sumber daya

(anggaran).

Sasaran 34Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Berkompetensi cukup untukterserap dalam Lapangan Kerja

Untuk mewujudkan pencapaian Misi (9) MenjadikanKabupaten Soppeng sebagai Daerah yang Nyaman dan Terdepandalam Investasi dan tujuan meningkatkan daya saing investasi dan

iklim bisnis salah satu diantaranya melalui sasaran meningkatnya

jumlah tenaga kerja berkompetensi cukup untuk terserap dalam

lapangan kerja dengan 1 indikator kinerja yaitu tingkat partisipasi

angkatan kerja dengan rata-rata capaian kinerja 123,40 persen

dengan predikat sangat tinggi. Berikut hasil Pengukuran Capaian






Awal2015 (%)

Tahun2016(%)


RPJMD2021

Target(%)

Realisasi(%)

Capaian(%)

1 Tingkat Partisipasi AngkatanKerja 62 85,80 72 88,85 123,40 92


Tingkat Partisipasi Angkatan KerjaTingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai

perbandingan jumlah angkatan kerja yaitu jumlah penduduk yang

bekerja dan pengangguran terhadap jumlah seluruh penduduk usia

kerja (15 tahun ke atas). TPAK merupakan suatu ukuran yang

dapat menggambarkan partisipasi penduduk usia kerja dalam

kegiatan ekonomi. Untuk menghitung TPAK didapatkan dari jumlah

angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke

atas dan pada tahun 2017 jumlah angkatan kerja sebanyak 170.491

orang sedangkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak

191.892 orang. Berdasarkan hal tersebut di atas maka TPAK

Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 mencapai angka 88,85

artinya, setiap 100 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas)

terdapat 88 orang yang aktif melakukan kegiatan bekerja dan atau

mencari pekerjaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ada

sekitar 88,85 persen penduduk usia kerja Kabupaten Soppeng

tahun 2017 yang berkesempatan memperoleh penghasilan

walaupun sementara sedang tidak bekerja atau sedang mencari

pekerjaan. lebih tinggi dari target yang sebesar 72 persen dan juga

lebih tinggi dibanding kondisi tahun 2016 sebesar 85,80.


RPJMD Tahun 2021 yang ditargetkan 92 persen, maka tingkat

partisipasi angkatan kerja masih perlu ditingkatkan.


sasaran adalah :



Memberikan pelatihan dan keterampilan bagi pencari kerja;

Terbatasnya lapangan kerja


Ada sebagian pencari kerja yang pilih-pilih pekerjaan;

Kemampuan pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar

kerja


Perlu dilakukan pelatihan yang sesuai dengan pasar kerja;





Anggaran(%)


(%)


1 Meningkatnya JumlahTenaga KerjaBerkompetensi cukupuntuk terserap dalamLapangan Kerja

228.930.450 228.440.250 99,79 123,40 Efesien23,62%


meningkatnya jumlah tenaga kerja berkompetensi cukup untuk

terserap dalam lapangan kerja adalah (1). Program Peningkatan

Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatan berupa

penyusunan database tenaga kerja daerah, pendidikan dan

pelatihan keterampilan bagi pencari kerja. dengan total anggaran







Sasaran 35



Meningkatnya Daya Saing Produk Koperasi, UKM, Industri Kecildan Industri Rumah Tangga dalam Perdagangan

Untuk mewujudkan pencapaian Misi (9) MenjadikanKabupaten Soppeng sebagai Daerah yang Nyaman dan Terdepandalam Investasi dan tujuan meningkatkan produktivitas dan daya

saing produk industry, koperasi, usaha kecil dan usaha menengah

daerah dalam perdagangan salah satu diantaranya melalui sasaran

meningkatnya daya saing produk koperasi, UKM, Industri Kecil dan

Rumah Tangga dalam Perdagangan. Untuk mengukur sasaran stratgis

ke tiga puluh lima dengan Indikator 2 Indikator yaitu (1). Jumlah jenis

produk spesifik lokal dari industri daerah yang berdaya saing pada

pasar dan (2). Jumlah jenis produk koperasi, usaha kecil dan usaha

menengah spesifik local daerah yang berdaya saing dalam pasar

regional dengan rata-rata capaian kinerja 100 persen dengan predikat

kinerja sangat tinggi. Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja




Awal2015

Tahun2016



(%)1 Jumlah Jenis Produk

Spesifik Lokal dari IndustriDaerah yang Berdaya Saing

pada Pasar

2 4 6 6 100 20

2 Jumlah Jenis Produk KoperasiUsaha Kecil dan Usaha

Menengah Spesifik LokalDaerah yang bersaing dalam

Pasar regional

32 34 36 36 100 42


Jumlah Jenis Produk Spesifik Local dari Industry Daerah yangBerdaya Saing pada Pasar

Hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran (35) meningkatnya daya

saing produk koperasi, UKM, Industri Kecil dan Rumah Tangga

dalam Perdagangan, dengan Indikator Jumlah jenis produk spesifik



lokal dari industri daerah yang berdaya saing pada pasar

sebagaimana tergambar di atas, menunjukkan bahwa pada tahun

2017 ada 6 (enam) jenis produk spesifik local dari Industri Daerah

yang berdaya saing pada pasar sama dengan target yang telah

ditetapkan yaitu 6 jenis dengan capaian kinerja 100 persen, atau

meningkat dibanding kondisi tahun 2016 dimana hanya ada 4 jenis

produk lokal yang mampu bersaing pada pasar dan jika

dibandingkan target akhir periode RPJMD sebanyak 20 jenis hal ini

tentu masih jauh dari target. 6 (enam) jenis produk lokal daerah

tersebut adalah :

1. Dasi Sutera, mampu berproduksi sebanyak 300 lembar per

tahun, produk tersebut sudah dapat dipasarkan salah satunya

di Galery Kerajinan Sutera Somba Opu Makassar;

2. Kain Sutera, dengan 2 unit usaha dengan kapasitas produksi

sebanyak 1.920 meter/tahun, dengan produksi 920 meter,

harga per meter Rp 200.000,- dengan nilai produksi per tahun

Rp 736.000.000;

3. Bolu Cukke, jumlah unit usaha ada 5 dan per hari 600 biji

dengan harga Rp 750,- dalam setahun dapat berproduksi

900.000 biji, dengan nilai produksi dalam setahun Rp

675.000.000,- menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Soppeng dan

bahkan telah dipasarkan keluar Provinsi seperti Kalimantan

dan Sulawesi Tengah;

4. Nennu-nennu, jumlah unit usaha ada 4 unit usaha dan mampu

berproduksi sebanyak 300 biji/hari dalam setahun 360.000

biji/ per tahun dengan harga Rp 2.000/biji dengan nilai

produksi dalam setahun Rp 720.000.000,-, produk ini menjadi

salah satu oleh-oleh khas Kab.Soppeng

5. Gula Semut diproduksi oleh Usaha Sugaria di Walemping Desa

Pesse dan Usaha Maccoli Loloe (Jolle Desa Umpungeng) dengan

rata-rata produksi mencapai 28.850 bungkus dengan harga jual



perbungkus adalah Rp 15.000 dengan total nilai produksi Rp

432.750.000,-/tahun

6. Borasa dengan jumlah produksi rata-rata 120.000 bungkus

dengan harga jual Rp 8.000 per bungkus dengan total harga

jual Rp 960.000.000,-/tahun.

Jumlah Jenis Produk Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahSpesifik Lokal Daerah yang Bersaing dalam Pasar Regional

Untuk Indikator Jumlah jenis produk koperasi, usaha kecil dan

menengah spesifik local daerah yang bersaing dalam pasar regional

pada tahun 2017 terdapat 36 jenis produk koperasi,UKM yang

mampu bersaing dalam pasar regional jumlah tersebut sama

dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 36 jenis dengan

capaian kinerja 100 persen, dan meningkat dibanding tahun 2016

yaitu sebanyak 34 jenis produk. Hal ini berarti pada tahun 2017

terdapat 2 (dua) jenis produk baru yang mampu bersaing pada

pasar regional. Dan jika dibandingkan target akhir periode RPJMD

sebanyak 42 jenis, maka berarti masih perlu 6 (enam) jenis produk

baru yang diharapkan dapat bersaing di pasar regional.

Dua jenis produk yang mampu bersaing dipasar regional selain

produk yang telah ada yaitu Gula Merah Kotak dan Amplang. Kedua

jenis produk ini memiliki kekhasan berupa aroma dan cita rasa

yang khas, disamping bahan baku yang digunakan mudah

dijangkau, tanpa bahan pengawet dan dari sisi harga juga terbilang

murah dan dapat bersaing dengan produk lainnya. Gula merah

kotak mampu berproduksi 24.000 bungkus dengan harga jual Rp

20.000,- dengan nilai produksi Rp 480.000.000,- dan untuk

amplang yang diproduksi salah satunya oleh usaha Makessing Desa

Kessing berproduksi sebanyak 14.000 dengan harga jual Rp 8.000

nilai produksi Rp 112.000.000,-


sasaran adalah :



Dukungan pemerintah bagi UMKM untuk terus meningkatkan

daya saing produk;

Adanya pembinaan agar UMKM tumbuh, berdaya saing tinggi

ditengah sejumlah agenda integrasi ekonomi regional dan global;

Bahan Baku dan bahan penolong tersedia dipasaran


Teknis pengemasan yang belum memadai

Belum maksimalnya pembinaan untuk pengembangan produk;

Belum berkembangnya inovasi produk


Promosi dan mendesain kemasan sehingga memiliki nilai jual

yang lebih tinggi dengan menggunakan teknologi informasi

peralatan yang lebih maju;

Produk yang ada dapat dibina secara berkelanjutan

Mendorong para pelaku usaha baik koperasi,UKM,industry kecil

dan rumah tangga untuk melakukan inovasi produk, agar

tercipta produk-produk unggulan baru yang dapat bersaing dan

diterima pasar





Anggaran(%)


(%)


1 Meningkatnya dayasaing ProdukKoperasi, UKM,Industri Kecil danIndustri RumahTangga dalamPerdagangan

1.948.854.500, 192.530.000, 9,88 100 Efesien90,12%

Adapun Program yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya

daya saing produk koperasi, UKM, Industri Kecil dan Rumah Tangga

dalam Perdagangan adalah (1). Program Peningkatan Kualitas



Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan berupa pembinaan dan

evaluasi kelembagaan koperasi aktif, dan sosialisasi prinsip-prinsip

pemahaman perkoperasian; (2). Program Pengembangan dan

peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah dengan

kegiatan berupa Pembinaan kemampuan teknologi industri dan

pengadaan sarana dan prasarana IKM, pelatihan kerajinan

souvenir/kerajinan tangan, penguatan sentra dan kelompok pengrajin,

pelatihan pengembangan industri gula merah dan pelatihan

pemintalan benang sutera dengan total anggaran yang dialokasikan

dalam APBD Tahun 2017 sebesar Rp 1.948.854.500,- terelisasi

sebesar Rp 192.530.000,- atau 9,88 persen, bila dibandingkan dengan


tinggi dari persentase serapan anggaran hal ini menunjukkan adanya

efesiensi penggunaan sumber daya (anggaran). Namun demikian

mengingat demikian kecilnya jumlah serapan anggaran maka dari

perencanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian

kinerja perlu di evaluasi ulang.

Sasaran 36Meningkatnya Kapasitas Sarana/Prasarana Perdagangan bagiPelaku Industri Kecil dan Rumah Tangga, Koperasi serta UsahaKecil dan Menengah

Untuk mewujudkan pencapaian Misi (9) MenjadikanKabupaten Soppeng sebagai Daerah yang Nyaman dan Terdepandalam Investasi dan tujuan meningkatkan produktivitas dan Daya

Saing Produk Industri, Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Menengah

Daerah dalam Perdagangan salah satu diantaranya melalui sasaran

meningkatnya kapasitas sarana/prasarana perdagangan bagi pelaku

industry kecil dan rumah tangga, koperasi serta usaha kecil. Untuk

mengukur sasaran strategis ke 36 dengan 1 indikator kinerja yaitu

Jumlah sarana/prasarana pasar tradisional yang efektif menunjang

perdagangan produk spesifik lokal industry kecil dan rumah tangga

serta koperasi dan UKM dengan rata-rata capaian kinerja 100 persen



dengan predikat kinerja sangat tinggi. Berikut hasil pengukuran

capaian kinerja sasaran tersaji pada tabel berikut :



Awal2015

Tahun2016



(%)1 Jumlah Sarana/ Prasarana

pasar tradisional yang efektifmenunjang Perdagangan

produk spesifik local industrikecil dan rumah tangga serta

Koperasi dan UKM

17 17 17 17 100 17


Indikator meningkatnya Jumlah Sarana/ Prasarana pasartradisional yang efektif menunjang Perdagangan produkspesifik local industri kecil dan rumah tangga serta Koperasidan UKM

Hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran (36) meningkatnya

kapasitas sarana/prasarana perdagangan bagi pelaku industry kecil

dan rumah tangga, koperasi serta usaha kecil dengan indicator

meningkatnya Jumlah Sarana/ Prasarana pasar tradisional yang efektif

menunjang Perdagangan produk spesifik local industri kecil dan rumah

tangga serta Koperasi dan UKM, menunjukkan bahwa pada tahun

2017 jumlah sarana/prasarana pasar tradisional yang efektif untuk

menunjang perdagangan produk sebanyak 17 unit sama dengan

kondisi tahun 2016 dan target tahun 2017 bahkan target pada

akhir periode RPJMD tahun 2016-2021. Hal ini berarti selama 5

tahun kedepan tidak ada penambahan jumlah pasar, yang menjadi

fokus adalah melakukan pembangunan dan revitalisasi karena

pasar tradisional yang ada masih efektif dalam mendukung

transaksi jual beli dalam pemasaran produk spesifik local industry

kecil dan rumah tangga disamping itu pemerintah juga

menyediakan tempat dalam bentuk Galery untuk menampung dan

memasarkan produk UMKM; pada tahun 2017 pasar yang dibangun



dengan dana APBD adalah pasar panincong dengan jumlah dana Rp

926.618.000,-.

Ket.Foto : Peresmian “Galery UKM

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran

adalah :

Adanya Pembangunan dan Revitalisasi Pasar, sehingga dapat

dijangkau dan dilayani secara efektif.





Anggaran(%)

Rata-rata


(%)

Ket. (%serapan


1 MeningkatnyaKapasitas Sarana/prasaranaperdagangan bagipelaku Industri kecildan rumah tang,koperasi serta usahakecil dan menengah

1.363.918.000 1.317.343.000 96,59 100 Efesien3,41%


meningkatnya kapasitas sarana/prasarana perdagangan bagi

pelaku industry kecil dan rumah tangga, koperasi serta usaha

kecil adalah (1). Program pembangunan dan pengelolaan sarana

distribusi perdagangan dengan kegiatan berupa pembangunan



dan revitalisasi pasar (2 unit pasar) dan pembinaan dan

pengelolaan sarana perdagangan (17 pasar) dengan total anggaran







3.2. Realisasi AnggaranDalam rangka pencapaian target kinerja sebanyak 36 sasaran

strategis, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Perubahan Tahun 2017 maka besaran alokasi dan realisasi

belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai

berikut :



Tabel-3.75Alokasi dan Realisasi Belanja untuk Pencapaian Sasaran

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target RealiasiKinerja Capaian

%

Anggaran Capaian%Target (Rp) Realisasi (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 91 Meningkatnya pendapatanpetani tanaman pangan,petani perkebunan,peternak, pembudidayaikan dan nelayan (S1)PDRB/kapita petani,peternak, pembudidayaikan dan nelayan (Rp)

10.522.500 10.233.192 97,25 29.312.308.464,00 28.533.546.923,00 97,34%2 Meningkatnya kapasitasjaringan irigasi dalammendukung peningkatanproduksi pertanian (S2)

Cakupan layanan irigasi(%)74,85% 74,85% 100,00 19.519.476.937,00 18.937.273.934,00 97,02%

3 Meningkatnya kegiatanpengolahan hasil dariproduk pertanian,perkebunan, peternakandan perikanan (S3)jumlah unit usaha dalampengolahan hasilpertanian, perkebunan,peternakan danperikanan 113 114 100,88 228.425.000,00 215.500.000,00 94,34%

4 Meningkatnya aksesmasyarakat atas layananpendidikan (S4) APM SD dan sederajat; 85% 90,36% 106,31 12.666.135.292,00 12.638.622.555,00 99,78%APM SMP dan sederajat;64% 78,39% 122,48




%


1 2 3 4 5 6 7 8 95 Meningkatnya kualitaspelayanan pendidikan (S5) penerapan manajemenberbasis sekolah (MBS)kualifikasi baik 35 144 411,43 3.249.855.000,00 2.737.669.000,00 84,24%6 Meningkatnya kemampuanliterasi masyarakat (S6) Angka melek huruf

96% 99,63% 103,78 833.764.989,00 809.040.132,00 97,03%7 Berkembangnya pelayananberbasis teknologiinformasi dan keterbukaaninformasipembangunan(IT) (S7)

Adanya inovasi berbasisIT dan SDM padapelayanan PTSP secarakontinyu ADA Ada 100,00

7.138.814.000,00 6.398.852.300,00 89,63%

8 Meningkatnya kemudahanmasyarakat dalampengurusan administrasikependudukan dan catatansipil (S8)Persentase kepemilikankartu keluarga (KK), 75,91% 99,26% 130,76 1.259.704.750,00 1.209.199.298,00 95,99%Rasio Bayi BerAktaKelahiran 86,30% 94,46% 109,469 Meningkatnya jangkauandan kualitas penangananbencana kebakaran danbencana lainnya (S9)

Persentase bencanakebakaran yangtertangani dengan baik 100% 100% 100,00 831.849.650,00 730.271.750,00 87,79%Persentase bencanalainnya yang tertanganidengan baik 100% 100% 100,00




%


1 2 3 4 5 6 7 8 910 Berkurangnya gangguanketenteraman danketertiban dalammasyarakat (S10) Persentase penyelesaianK3 85% 33,75% 39,71 3.813.724.646,00 3.743.021.925,00 98,15%11 Meningkatnya kesadaranmasyarakat terhadapbahaya penyalahgunaannarkoba (S11)

Persentase masyarakatyang tidakmenyalahgunakannarkoba 100% 99,98% 99,98 1.586.207.450,00 1.353.264.950,00 85,31%12 Meningkatnya jumlahkunjungan wisatawan (S12) Persentase Peningkatanjumlah kunjunganwisatawan 4,10% 2,58% 62,93 2.784.660.000,00 2.784.106.650,00 99,98%13 Meningkatnya apresiasikebudayaan dan ketahananbudaya daerah dalammenghadapi dinamikakebudayaan global (S13)

Jumlah Situs cagar budayaKabupaten yang terdaftarsebagai situs cagarbudaya nasional 30 29 96,67 1.288.870.000,00 1.288.532.000,00 99,97%14 Meningkatnya kapasitasdan kualitas infrastrukturtransportasi dalammendukung interkoneksitaswilayah dan membukalokasi terpencil (S14)

Porsi panjang jalankabupaten kualitas baik(km) 570.3 km(62.3%)

399,675(44.45%) 97,19 167.137.212.743,00 166.652.437.561,00 99,71%




%


1 2 3 4 5 6 7 8 915 Meningkatnya kapasitasdan kualitas infrastrukturperhubungan dalammendukung mobilitasmanusia, barang dan jasa(S15)Rasio jumlah kendaraandengan panjang jalan 0,04 0,02 50,00 678.332.452,00 666.704.500,00 98,29%

16 Meningkatnya kapasitasdan kualitas infrastrukturperumahan dan pemukimandalam mendukungkehidupan masyarakat yangbersih dan sehat (S16)Persentase rumahmengakses air bersih; 97,50 90,03 92,34 7.877.919.500,00 7.763.598.070,00 98,55%

Persentase pemukimankumuh 0,013 0,00063 195,1517 Meningkatnya kepatuhanterhadap rencana tataruang wilayah dalammenjaga keseimbanganfungsi antara kawasanperlindungan dan kawasanbudidaya (S17)kepatuhan terhadapRTRW 36,00% 98,84% 274,56 7.300.000,00 7.297.500,00 99,97%

18 Meningkatnya kinerja ASNsesuai kompetensi dalamtugas dan fungsinya padastruktur organisasi (S18)Persentase PNS yangditempatkan sesuaidengan kompetensinya 99,49% 76,45% 76,84 250.727.375,00 234.557.375,00 93,55%Persentase PNS yangmengikuti diklat tekniktugas dan fungsi 17,86% 9,83% 55,04




%


1 2 3 4 5 6 7 8 919 Meningkatnya penerapanprinsip akuntabilitas,transparansi, partisipasi,efektivitas, dan efisiensidalam perencanaan,penganggaran danpertanggungan kinerja(S19)

Opini laporan keuangan; WTP ProsesAudit 6.984.337.696,00 4.078.465.045,00 58,39%Tingkat AkuntabilitasKinerja; C CC 100,00Penjabaran ProgramRPJMD kedalam RKPD 100,00% 100,00% 100,00Ratio Temuan BPK yangditindaklanjuti 45,00% 82,60% 183,5620 Meningkatnya kepuasanmasyarakat atas pelayanankecamatan dan kelurahanserta berkembangnyakemandirian desa (S20)

Keterbukaan informasidan komunikasipelayanan Kecamatan,desa/ kelurahan; (%) 70,0% 100% 142,86 386.582.000,00 341.982.000,00 88,46%Desa Mandiri 6,12% 6,12% 100,0021 Meningkatnyaketerpenuhan sarana-prasarana serta ketenagaanmedic/non medic dalampelayanan kesehatan (S21)

Cakupan Puskesmas212,5 212,5 100,00 27.756.457.938,00 27.391.860.759,00 98,69%Cakupan PembantuPukesmas 62,86 62,86 100,00Rasio tenaga dokterterhadap jumlahpenduduk pada satuanwilayah 0,294 0,298 101,36

Rasio tenaga paramedicterhadap jumlahpenduduk pada satuanwilayah 1,5 1,578 105,20




%


1 2 3 4 5 6 7 8 922 Meningkatnya kualitaspelayanan rumah sakit(S22) Indeks kepuasanmasyarakat atas layananrumah sakit 80,00% 80,89% 101,11 88.650.000,00 50.308.100,00 56,75%23 Meningkatnyaketerpenuhan saranaibadah, penyelenggarakegiatan ibadah, dan situasikondusif bagi kerukunanummat (S23)

Rasio rumah ibadah/jumlah penduduk; 2,06% 1,94% 94,17

Persentase penyelenggarakegiatan ibadah (imammasjid dan guru mengaji)yang difasilitasi 100% 100% 100,00 2.617.116.300,00 2.611.005.975,00 99,77%24 Meningkatnya kegiatankepemudaan dan olah ragadaerah (S24) Persentase organisasikepemudaan yang aktif; 100% 100% 100,00 2.381.004.000,00 2.301.881.300,00 96,68%Persentase cabang olahraga yang aktif 100% 100% 100,0025 Meningkatnya kapasitaspengarusutamaan genderdalam pembangunan (S25) Persentase partisipasiperempuan di lembagapemerintah 11,15% 8,86% 79,46 389.388.900,00 138.152.900,00 35,48

Persentase partisipasiperempuan di organisasisosial kemasyarakatan 22% 22% 100,00




%


1 2 3 4 5 6 7 8 926 Meningkatnya keswadayaandan partisipasi masyarakatdalam pembangunandaerah (S26)Swadaya Masyarakatterhadap Programpemberdayaanmasyarakat 20,00% 22,00% 110,00 318.304.000,00 298.819.000,00 93,88

27 Meningkatnya produksiberas (S27) jumlah produksi beras(ton) 201.329 195.804 97,26 816.590.000,00 812.633.625,00 99,5228 Meningkatnya kelestariansumberdaya alam (S28) Tingkat penguranganemisi gas rumah kaca 2% 4,67% 233,50 504.477.500,00 495.477.500,00 98,2229 Terpeliharanya kualitaslingkungan hidup (S29) Tingkat pengendalianpencemaran lingkungan 18.41%(Udara)

15%(Udara) 81,48 321.840.500,00 321.840.500,00 100,00

18.41% (Air) 24% (air) 130,36

24.55%(Tutupan

Hutan)

48,35%(Tutupan

Hutan)196,9530 Terpeliharanya kebersihandan Keindahan perkotaan(S30) Cakupan volume sampahyang tertangani (%) 25,49% 29,67% 116,40 7.278.088.000,00 6.350.294.150,00 87,25

31 Berkurangnya pendudukmiskin (S31) Angka Kemiskinan 8,14% 8,29% 98,16 38.856.966.835,00 31.477.021.475,00 81,01




%


1 2 3 4 5 6 7 8 932 Meningkatnya cakupanpelayanan penyandangmasalah kesejahteraansosial (S32) Persentase PMKS yangtertangani 100,00% 99,33% 99,33 115.077.720,00 94.532.720,00 82,1533 Meningkatnya jumlahinvestor yang tertarikberinvestasi (S33) jumlah rencana investasi(Jumlah MOU) 35 11 31,43 167.679.350,00 56.695.714,00 33,8134 Meningkatnya jumlahtenaga kerja berkompetensicukup untuk terserap dalamlapangan kerja (S34)

Tingkat PartisipasiAngkatan Kerja72,00% 88,85% 123,40

228.930.450,00 228.440.250,00 99,79

35 Meningkatnya daya saingproduk koperasi, UKM,industri kecil dan industryrumah tangga dalamperdagangan (S35)Jumlah Jenis ProdukSpesifik lokal dari industridaerah yang berdayasaing pada pasar 6 6 100,00 1.948.854.500,00 192.530.000,00 9,88Jumlah Jenis ProdukKoperasi, usaha kecil danusaha menengah spesifiklokal daerah yangbersaing dalam pasarregional 36 36 100,00




%


1 2 3 4 5 6 7 8 936 Meningkatnya kapasitassarana/ prasaranaperdagangan bagi pelakuindustri kecil dan rumahtangga, koperasi, sertausaha kecil dan menengah(S36)

Jumlah sarana/prasaranapasar tradisional yangefektif menunjangperdagangan produkspesifik lokal industrikecil dan rumah tanggaserta koperasi dan UKM 17 17 100,00 1.363.918.000,00 1.317.343.000,00 96,59






BAB IV Penutup IV-1

BAB IVPENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun

2017 merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama

tahun 2017. Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk menyajikan satu

informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah

dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis,

selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan

pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang

dijumpai dalam pelaksanaan maupun solusi/alternatif pemecahan

masalah yang telah dan akan dilaksanakan di masa mendatang agar

sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang

direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Pemerintah

Kabupaten soppeng selama tahun 2017 menunjukkan keberhasilan

untuk mewujudkan Visi, Misi dan tujuan dalam RPJMD 2016-2021

dan telah memenuhi 36 (tiga puluh enam) sasaran strategisnya

sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian

tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah

ditetapkan, maka secara umum kinerja Pemerintah Kabupaten

Soppeng dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari

pencapaian target dari 52 indikator kinerja sasaran, 1 indikator tidak

dihitung karena indikator tersebut masih dalam proses, yaitu pada

indikator Opini Laporan Keuangan dengan target Wajar Tanpa

Pengecualian belum dapat terealisir karena masih dalam proses audit

BPK. Sehingga ada 51 indikator sasaran strategis yang di ukur capaian

kinerjanya yaitu ada 39 (tiga puluh Sembilan) indikator atau 75,00%

telah mencapai kategori sangat tinggi, 5 (lima) indikator atau 9,62%

telah mencapai kategori tinggi, 2 (dua) indikator atau 3,85 % mencapai

kategori sedang, 1 indicator kinerja sasaran strategis atau 1,92 %


BAB IV Penutup IV-2

mencapai kategori rendah dan 5 (lima) indikator kinerja sasaran

strategis atau 9,62 % mencapai kategori sangat rendah .

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja

Pemerintah Kabupaten Soppeng juga didukung dengan adanya alokasi

anggaran belanja daerah dalam APBD Pemerintah Kabupaten Soppeng

Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.234.881.325.604,- jumlah

tersebut telah direalisasi sebesar Rp 1.147.130.284.653,00,- atau

92,89 persen ( un audited per tanggal 1 Maret 2018 ).

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2017 tidak terlepas dari

adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat

internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun

yang tidak tercapai Pemerintah Kabupaten Soppeng akan melakukan

langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi

agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang.

Kekurangan yang terjadi selama 2017 menjadi catatan yang tentunya

akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna

memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum

tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran

program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari

tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian

dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan

resiko kegagalanya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan

dicari solusi untuk mengatasinya.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Laporan

Kinerja ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait

serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik

dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan

penyusunan Laporan Kinerja dimasa yang akan datang sehingga

diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan

motivasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan


BAB IV Penutup IV-3

yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung

jawab dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean

government) menuju pemerintahan yang baik (good governance).


Program

Target (Rp) Realisasi (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

110.522.500 10.233.192,00 97,25

Program Peningkatan Produksi,produktivitas dan mutu hasiltanaman pangan

1.535.881.050,00 1.465.879.300,00 95,44%

Program penyediaan danpengembangan sarana/prasaranapertanian/ perkebunan

19.300.570.414,00 18.863.356.573,00 97,73%

Program Penguatan KelembagaanPelaku Utama

71.460.000,00 69.610.000,00 97,41%

Program Peningkatan Produksi HasilPeternakan

5.636.121.000,00 5.369.680.050,00 95,27%

Program Pengembangan BudidayaPerikanan dan Perikanan Tangkap

2.768.276.000,00 2.765.021.000,00 99,88%

2 Meningkatnya kapasitas jaringanirigasi dalam mendukungpeningkatan produksi pertanian(S2)

Cakupan layanan irigasi (%)

74,85% 74,85% 100,00

19.361.976.937,00 18.781.713.934,00 97,00%

157.500.000,00 155.560.000,00 98,77%

3 Meningkatnya kegiatanpengolahan hasil dari produkpertanian, perkebunan,peternakan dan perikanan (S3)

jumlah unit usaha dalampengolahan hasil pertanian,

perkebunan, peternakan danperikanan

113 114 100,88

Program Peningkatan Nilai Tambah,Daya Saing, Mutu dan PemasaranHasil Pertanian

228.425.000,00 215.500.000,00 94,34%

APM SD dan sederajat;85% 90,36% 106,31

Program Wajib Belajar DasarSembilan Tahun

7.845.934.000,00 7.828.650.380,00 99,78%

APM SMP dan sederajat;64% 78,39% 122,48

Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.486.733.665,00 1.476.504.548,00 99,31%

Program Pendidikan Gratis 3.333.467.627,00 3.333.467.627,00 100,00%

% Capaian

Meningkatnya pendapatan petanitanaman pangan, petaniperkebunan, peternak,pembudidaya ikan dan nelayan(S1)

PDRB/kapita petani, peternak,pembudidaya ikan dan nelayan

(Rp)

Program Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi, Rawadan Jaringan Pengairan Lainnya

Program Rehabilitasi/pemeliharaandan pembangunan embung/cekdam

4 Meningkatnya akses masyarakatatas layanan pendidikan (S4)

MATRIKS PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Realiasi Kinerja

% CapaianAnggaran

Page 1 of 8

Program


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

% Capaian



(Rp)


% CapaianAnggaran

5 Meningkatnya kualitas pelayananpendidikan (S5) 35 144 411,43

Program Manajemen PelayananPendidikan

855.955.000,00 839.854.000,00 98,12%

Program Peningkatan LayananPendidikan

2.393.900.000,00 1.897.815.000,00 79,28%

696,5% 99,63% 103,24

Program Pendidikan Non Formal 434.712.000,00 429.135.000,00 98,72%

Program Pengembangan Budaya Bacadan Pembinaan Perpustakaan

399.052.989,00 379.905.132,00 95,20%

7

0 Ada 100,00Program Peningkatan KapasitasPenyelenggaraan Pelayanan Perizinandan Non Perizinan

364.575.000,00 249.155.700,00 68,34%

1.081.000.000,00 1.075.824.200,00 99,52%

Program Pengembangan Komunikasidan Informatika

683.039.000,00 589.850.000,00 86,36%

Program Peningkatan KapasitasPenyelenggaraan PemerintahanKecamatan

483.500.000,00 343.235.000,00 70,99%

4.526.700.000,00 4.140.787.400 91,47%

Persentase kepemilikan kartukeluarga (KK), 78,64% 99,26% 126,22

Program Penataan AdministrasiKependudukan

1.259.704.750,00 1.209.199.298,00 95,99

Rasio Bayi BerAkta Kelahiran86,80% 94,46% 108,82

8 Meningkatnya kemudahanmasyarakat dalam pengurusanadministrasi kependudukan dancatatan sipil (S8)

Program Optimalisasi PemanfaatanTeknologi Informasi

Program Peningkatan KedinasanKDH/WKDH

penerapan manajemen berbasissekolah (MBS) kualifikasi baik

Meningkatnya kemampuanliterasi masyarakat (S6)

Angka melek huruf

Berkembangnya pelayananberbasis teknologi informasi danketerbukaan informasipembangunan(IT) (S7)

Adanya inovasi berbasis IT danSDM pada pelayanan PTSP secara

kontinyu

Page 2 of 8

Program


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

% Capaian



(Rp)


% CapaianAnggaran

Persentase bencana kebakaranyang tertangani dengan baik

100% 100% 100,00

Program Tanggap Darurat danLogistik

831.849.650,00 730.271.750,00 87,79%

Persentase bencana lainnya yangtertangani dengan baik 100% 100,00% 100,00

10

Persentase penyelesaian K3 87% 33,75% 38,79Program Peningkatan KapasitasKeamanan danKetertiban

3.813.724.646,00 3.743.021.925,00 98,15%

11 Meningkatnya kesadaranmasyarakat terhadap bahayapenyalahgunaan narkoba (S11)

Persentase masyarakat yangtidak menyalahgunakan narkoba 100% 99,98% 99,98

1.586.207.450,00 1.353.264.950,00 85,31%

12 Meningkatnya jumlah kunjunganwisatawan (S12)

Persentase Peningkatan jumlahkunjungan wisatawan 4,42% 2,58% 58,37

Program Pengembangan Destinasidan Pemasaran Pariwisata

2.784.660.000,00 2.784.106.650,00 99,98%

13 Meningkatnya apresiasikebudayaan dan ketahanan

budaya daerah dalammenghadapi dinamika

kebudayaan global (S13)

Jumlah Situs cagar budayaKabupaten yang terdaftarsebagai situs cagar budaya

nasional31 29 93,55

1.288.870.000,00 1.288.532.000,00 99,97%

14570.3 km(62.3%) 399,675 (44.45%) 70,06

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaandan Pembangunan Jalan

167.137.212.743,00 166.652.437.561,00 99,71%

150,04 0,02 50,00 Program Pelayanan Angkutan 360.800.000,00 356.912.500,00 98,92%

Program Rehabilitasi danPemeliharaan Prasarana dan FasilitasiLLAJ

317.532.452,00 309.792.000,00 97,56%

9 Meningkatnya jangkauan dankualitas penanganan bencanakebakaran dan bencana lainnya(S9)

Berkurangnya gangguanketenteraman dan ketertibandalam masyarakat (S10)

Program Koordinasi dan FasilitasiKesra, Keagamaan danPenanggulangan Narkoba

Program Pengelolaan danPengembangan Keragaman danKekayaan Budaya

Meningkatnya kapasitas dankualitas infrastruktur transportasidalam mendukung interkoneksitaswilayah dan membuka lokasiterpencil (S14)

Porsi panjang jalan kabupatenkualitas baik (km)

Meningkatnya kapasitas dankualitas infrastrukturperhubungan dalam mendukungmobilitas manusia, barang danjasa (S15)

Rasio jumlah kendaraan denganpanjang jalan

Page 3 of 8

Program


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

% Capaian



(Rp)


% CapaianAnggaran

Persentase rumah mengakses airbersih; 97,5 90,03 92,34

6.390.719.500,00 6.387.567.500,00 99,95%

Persentase pemukiman kumuh0,013 0,00063 195,15

Program Pengembangan Perumahan 277.800.000,00 170.460.070,00 61,36%

Program Penerangan Jalan1.209.400.000,00 1.205.570.500,00 99,68%

17 Meningkatnya kepatuhanterhadap rencana tata ruangwilayah dalam menjagakeseimbangan fungsi antarakawasan perlindungan dankawasan budidaya (S17)

kepatuhan terhadap RTRW 36% 98,84% 274,56 Program Pengendalian PemanfaatanRuang

7.300.000,00 7.297.500,00 99,97%

Persentase PNS yangditempatkan sesuai dengan

kompetensinya99,49% 76,45% 76,84

Program Penguatan KelembagaanDaerah

173.647.375,00 157.477.375,00 90,69%

Persentase PNS yang mengikutidiklat teknik tugas dan fungsi 17,86% 9,83% 55,04

Program Peningkatan Disiplin danKinerja Aparatur

77.080.000,00 77.080.000,00 100,00%

Opini laporan keuangan;WTP Proses Audit

Program Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

2.744.082.700,00 2.325.154.561,00 84,73%

Tingkat Akuntabilitas Kinerja;C CC 100,00 Program Perencanaan Pembangunan

Daerah2.090.521.000,00

1.139.915.734,00 54,53%

Penjabaran Program RPJMDkedalam RKPD 100% 100,00% 100,00 Program Pengendalian dan Evaluasi

Perencanaan Pembangunan443.855.000,00

88.648.750,00 19,97%

Ratio Temuan BPK yangditindaklanjuti 45% 82,60% 183,56

Program Peningkatan SistemPengawasan Internal danProfesionalisme

1.705.878.996,00 524.746.000,00 30,76%

18 Meningkatnya kinerja ASN sesuaikompetensi dalam tugas danfungsinya pada struktur organisasi(S18)

19 Meningkatnya penerapan prinsipakuntabilitas, transparansi,partisipasi, efektivitas, danefisiensi dalam perencanaan,penganggaran dan pertanggungankinerja (S19)

16 Meningkatnya kapasitas dankualitas infrastruktur perumahandan pemukiman dalammendukung kehidupanmasyarakat yang bersih dan sehat(S16)

Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Air Limbah

Page 4 of 8

Program


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

% Capaian



(Rp)


% CapaianAnggaran

Keterbukaan informasi dankomunikasi pelayanan

Kecamatan, desa/ kelurahan; (%) 70% 100% 142,86

Program Pelayanan AdministrasiTerpadu Kecamatan (PATEN)

162.500.000,00 117.900.000,00 72,55%

Desa Mandiri6,12% 6,12% 100,00 Program Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintahan Desa

224.082.000 224.082.000 100%

Cakupan Puskesmas

212,5 212,5 100,00Program pengadaan, peningkatan

dan perbaikan sarana dan prasaranakesehatan

26.737.610.263,00 26.601.229.385,00 99,49%

Cakupan Pembantu Pukesmas62,86 62,86 100,00 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat 1.018.847.675 790.631.374 77,60%

Rasio tenaga dokter terhadapjumlah penduduk pada satuan

wilayah0,294 0,298 101,36

Rasio tenaga paramedicterhadap jumlah penduduk pada

satuan wilayah1,5 1,578 105,20

22 Meningkatnya kualitas pelayananrumah sakit (S22)

Indeks kepuasan masyarakat ataslayanan rumah sakit 80% 80,89% 101,11

Program Standarisasi PelayananKesehatan RS

88.650.000,00 50.308.100,00 56,75%

Rasio rumah ibadah/ jumlahpenduduk; 2,06% 1,94% 94,17

Persentase penyelenggarakegiatan ibadah (imam masjid

dan guru mengaji) yangdifasilitasi

100% 100% 100,002.617.116.300,00 2.611.005.975,00 99,77%

Persentase organisasikepemudaan yang aktif; 100% 100% 100,00

650.925.000,00 604.650.000,00 92,89%

Persentase cabang olah ragayang aktif 100% 100% 100,00

98.300.000,00 98.300.000,00 100,00%

1.631.779.000,00 1.598.931.300,00 97,99%Program Pembinaan danPemasyarakatan Olah Raga

24 Meningkatnya kegiatankepemudaan dan olah ragadaerah (S24)

Program Peningkatan Peran SertaKepemudaan

Program Peningkatan UpayaPertumbuhan Kewirausahaan danKecakapan Hidup Pemuda

20 Meningkatnya kepuasanmasyarakat atas pelayanankecamatan dan kelurahan sertaberkembangnya kemandirian desa(S20)

21 Meningkatnya keterpenuhansarana-prasarana sertaketenagaan medic/non medicdalam pelayanan kesehatan (S21)

23 Meningkatnya keterpenuhansarana ibadah, penyelenggarakegiatan ibadah, dan situasikondusif bagi kerukunan ummat(S23)

Program Peningkatan KapasitasKelembagaan dan MasyarakatDesa/Kel.

Page 5 of 8

Program


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

% Capaian



(Rp)


% CapaianAnggaran

Persentase partisipasiperempuan di lembaga

pemerintah 11,15% 8,86% 79,46

Program Pemberdayaan Perempuandan Kesetaraan Gender

148.655.500,00 98.638.300,00 66,35

Persentase partisipasiperempuan di organisasi sosial

kemyarakatan22% 22% 100,00

Program Peningkatan KualitasKeluarga dan Perlindungan Anak

240.733.400,00 39.514.600,00 16,41

26 Meningkatnya keswadayaan danpartisipasi masyarakat dalampembangunan daerah (S26)

Swadaya Masyarakat terhadapProgram pemberdayaan

masyarakat 20% 22,00% 110,00

Program Peningkatan PemberdayaanMasyarakat dan KelembagaanMasyarakat Desa/Kelurahan

318.304.000,00 298.819.000,00 93,88

27 Meningkatnya produksi beras(S27)

jumlah produksi beras (ton)

201.329 195.804 97,26Program PemyelenggaraanKetahanan Pangan

816.590.000,00 812.633.625,00 99,52

28 Meningkatnya kelestariansumberdaya alam (S28)

Tingkat pengurangan emisi gasrumah kaca 2% 4,67% 233,50

Program Perlindungan danKonservasi Sumber Daya Alam

504.477.500,00 495.477.500,00 98,22

29 Terpeliharanya kualitaslingkungan hidup (S29)

Tingkat pengendalianpencemaran lingkungan 18.41% (Udara) 15% (Udara) 81,48

Program Pengendalian Pencemarandan Perusakan Lingkungan Hidup

321.840.500,00 321.840.500,00 100,00

18.41% (Air) 24% (air) 130,36

24.55%(Tutupan

Hutan)

48,35% (TutupanHutan) 196,95

30 Cakupan volume sampah yangtertangani (%) 25,49% 29,67% 116,40

Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan

2.308.088.000,00 2.300.400.500,00 99,67

Program Pembangunan, Penataan,dan Pemeliharaan Taman Kota

4.970.000.000,00 4.049.893.650,00 81,49

25 Meningkatnya kapasitaspengarusutamaan gender dalampembangunan (S25)

Terpeliharanya kebersihan danKeindahan perkotaan (S30)

Page 6 of 8

Program


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

% Capaian



(Rp)


% CapaianAnggaran

31 Berkurangnya penduduk miskin(S31)

Angka Kemiskinan8,14% 8,29% 98,16

446.220.000,00 429.295.000,00 96,21

36.930.182.796,00 29.650.260.275,00 80,29

53.025.000,00 - 0,00

260.714.764,00 248.536.200,00 95,33

Program Perlindungan danPemberian Jaminan Sosial

1.166.824.275,00 1.148.930.000,00 98,47

32 Meningkatnya cakupan pelayananpenyandang masalahkesejahteraan sosial (S32)

Persentase PMKS yang tertangani

100% 99,33% 99,33 Program Rehabilitasi Sosial 115.077.720,00 94.532.720,00 82,15

33 Meningkatnya jumlah investoryang tertarik berinvestasi (S33)

jumlah rencana investasi (JumlahMOU) 35 11 31,43

Program Peningkatan Iklim danPromosi Investasi 167.679.350,00 56.695.714,00 33,81

34 Meningkatnya jumlah tenaga kerjaberkompetensi cukup untukterserap dalam lapangan kerja(S34)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

72% 88,85% 123,40

Program Peningkatan Kualitas danProduktifitas Tenaga Kerja

228.930.450,00 228.440.250,00 99,79

35 Jumlah Jenis Produk Spesifik lokaldari industri daerah yang berdaya

saing pada pasar6 6 100,00

Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi

24.185.000,00 21.585.000,00 89,25

Jumlah Jenis Produk Koperasi,usaha kecil dan usaha menengah

spesifik lokal daerah yangbersaing dalam pasar regional

36 36 100,00

Program Pengembangan danPeningkatan Kemampuan TeknologiIndustri Kecil Menengah

1.924.669.500,00 170.945.000,00 8,88

Program Pemenuhan Hak-Hak DasarPenduduk Miskin

Program Jaminan PemeliharaanKesehatan

Program Pemberian Pertimbangan,Pendapat dan Pendampingan HukumKeluarga Miskin

Program Usaha KemandirianPenduduk Miskin

Meningkatnya daya saing produkkoperasi, UKM, industri kecil danindustry rumah tangga dalamperdagangan (S35)

Page 7 of 8

Program


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

% Capaian



(Rp)


% CapaianAnggaran

36 Meningkatnya kapasitas sarana/prasarana perdagangan bagipelaku industri kecil dan rumahtangga, koperasi, serta usaha kecildan menengah (S36)

Jumlah sarana/prasarana pasartradisional yang efektif

menunjang perdagangan produkspesifik lokal industri kecil dan

rumah tangga serta koperasi danUKM

17 17 100,00

Program Pembangunan danPengelolaan Sarana DistribusiPerdagangan

1.363.918.000,00 1.317.343.000,00 96,59

Jumlah 352.989.551.937,0 335.262.780.436,0


Page 8 of 8

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - soppengkab.go.id · kegiatan. dan dari hasil pengukuran terhadap capaian kinerja ... 5 Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan (S 5) 6 penerapan

Documents