CASCADING KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR Tujuan : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan Indikator : Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Katagori) SEKRETARIAT KEPALA BIDANG ANGGARAN KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEPALA BIDANG ASET Sasaran 1 : Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran Indikator : Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sasaran 2 : Meningkatnya pengelolaan barang daerah Indikator : Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas SDM pengelola keuangan dan aset daerah Indikator : Jumlah ASN yang memahami tata kelola pemerintahan, keuangan dan aset dengan baik Sasaran 4 : Meningkatnya penyebaran informasi kebijakan dan kinerja keuangan dan aset daerah Indikator : Persentase tersebarnya informasi kebijakan dan kinerja keuangan dan aset daerah Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan Indikator : Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang ditetapkan tepat waktu Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penyusunan APBD Indikator 1 : Jumlah rancangan Perda APBD dan Perda Perubahan APBD yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai dengan perundang-undangan Indikator 2 : Jumlah rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dan Perubahan APBD yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai dengan perundang-undangan Indikator 3 : Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Standar Biaya Jasa yang ditetapkan tepat waktu Indikator 4 : Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Analisa Standar Belanja yang ditetapkan tepat waktu Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penatausahaan belanja daerah Indikator 1 : Persentase SP2D yang terbit tepat waktu Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah Indikator 1 : Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Indikator 2 : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Indikator 3 : Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Indikator 4 : Jumlah Sistem Keuangan yang dikembangkan dan mendukung penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas SDM pengelola keuangan daerah Indikator : Jumlah SDM yang mampu memahami dan menerapkan pengelolaan keuangan daerah dengan baik Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan tanah milik Pemkot Indikator : Persentase tanah milik Pemkot yang telah memiliki sertifikat Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyusunan APBD Indikator : Jumlah rancangan Peraturan KDH / Surat Keputusan tentang Standar Satuan Harga Barang / Penyusunan RKBMD yang ditetapkan tepat waktu Sasaran 3: Meningkatnya kualitas pelaporan Barang Milik Daerah Indikator : Jumlah laporan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan SAP dan disampaikan tepat waktu Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Indikator : Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang siap pakai KASUBAG PERENCANAAN, DATA, PELAPORAN DAN KEUANGAN KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KASUBID PERENCANAAN ANGGARAN KASUBID PENATAUSAHAAN ANGGARAN KASUBID PENGENDALIAN ANGGARAN KASUBID KAS DAERAH KASUBID PERBENDAHAR AAN KASUBID AKUNTANSI DAN PELAPORAN KASUBID PENATAUSAHAAN ASET KASUBID PEMANFAATAN ASET KASUBID ANALISA KEBUTUHAN 1. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu 2. Jumlah laporan kinerja yang disusun dan tepat waktu 3. Jumlah laporan keuangan yang disusun dan tepat waktu 1. Persentase pelaksanaan layanan administrasi perkantoran sesuai peraturan perundang- undangan 2. Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang siap pakai 1. Jumlah rancangan Perda tentang APBD yang disusun dan tepat waktu 2. Jumlah rancangan Perda tentang perubahan APBD yang disusun dan tepat waktu 1. Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD yang disusun dan tepat waktu 1. Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang standar biaya jasa yang disusun dan tepat waktu 1. Jumlah laporan pertanggungjawab an kas daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan 1. Persentase SP2D yang terbit tepat waktu 1. Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu 2. Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan 1. Jumlah sertifikat tanah Pemkot yang terbit 2. Jumlah laporan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan SAP dan disusun tepat waktu 1. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi Barang Milik Daerah yang sesuai dengan SAP dan disusun tepat waktu 1.Jumlah pengadaan pakaian dinas yang siap pakai 2. Jumlah Rancangan Peraturan KDH/surat keputusan tentang standar satuan harga barang/penyusunan RKBMD yang diterbitkan tepat waktu