Laporan Kinerja (LKj-SKPD) - soppengkab.go.id · Gambaran Umum 2 a. Struktur Organisasi 3 b. Sarana dan Prasarana 7 III. Lingkungan Strategis 7 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

LaporanKinerja(LKj-SKPD)DINAS PERDAGANGANPERINDUSTRIANKOPERASI DAN UKMKABUPATEN SOPPENG

TAHUNANGGARAN2018

Laporan Kinerja (LKj-SKPD) 2018

Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Soppeng

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas

semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan

Kinerja (LKj) Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten

Soppeng Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2018.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM

Kabupaten Soppeng Tahun 2018 merupakan capaian akuntabilitas kinerja

pada tahun ketiga dalam masa RENSTRA Tahun 2016-2021 LKj Tahun 2018

disusun berdasarkan Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) Tahun

2018 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2016-2021).

LKj Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng

disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Dinas Perdagangan

Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng Tahun 2018 merupakan

bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta

pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi

dan UKM Kabupaten Soppeng Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas

Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng,

bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai

upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perdagangan Perindustrian

Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng untuk senantiasa meningkatkan

kinerjanya.



ii

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Perdagangan

Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng Tahun 2016 telah

banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 6 (enam) indikator kinerja

utama, terdapat 3 (tiga) indikator yang telah memenuhi target yang

ditetapkan namun masih terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang belum

tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif

digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan

mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang.

Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan

UKM Kabupaten Soppeng Tahun 2018 ini, dapat menjadi masukan dan saran

evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien,

baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan

maupun koordinasi pelaksanaannya.

Watansoppeng, Februari 2019

Kepala Dinas PerdaganganPerindustrian Koperasi dan UKMKabupaten Soppeng,

ANDI MAKKARAKA,S.Sos.,M.Si.Pangkat : Pembina Utama MudaNIP. 19690615 199703 1 010



iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM

Kabupaten Soppeng melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi

salah satu upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi

dan UKM Kabupaten Soppeng Untuk mendorong tata kelola pemerintahan

yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema

pembelajaran bagi organisasi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan

UKM Kabupaten Soppeng untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan

sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Dinas Perdagangan

Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng tahun 2018 ini

merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2016 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun

secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban

atas kinerja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten

Soppeng.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian

dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana

sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian

indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2018 telah

berhasil dicapai.

IKU yang kinerjanya mencapai 100% atau lebih besar dari target yang

ditetapkan untuk tahun 2018 terdapat 4 (empat) indikator yaitu Nilai

produksi IKM,Tumbuhnya Sentra Industri Potensial, nilai omzet perdagangan



iv

dan persentase pedagang taat UUPK. Sedangkan 2 (dua) indikator kinerja

sasaran yang lainnya realisasinya dibawah 100% yaitu Persentase Koperasi

Sehat dan Nilai Produk UMKM.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran

menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas

Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng ke depan.

Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik,

masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum

sepenuhnya bisa dijawab dengan baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan

bagi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM di lingkungan

pemerintah Kabupaten Soppeng dalam perbaikan pelayanan publik di tahun

yang akan datang.



v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

IKHTISAR EKSEKUTIF Iii

DAFTAR ISI V

DAFTAR TABEL Vi

DAFTAR GAMBAR Vii

BAB I PENDAHULUAN 1

I. Latar Belakang 1

II. Gambaran Umum 2

a. Struktur Organisasi 3

b. Sarana dan Prasarana 7

III. Lingkungan Strategis 7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 14

I. Perencanaan Strategis 14

II. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 14

III. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 23

1. Capaian Kinerja 23

2. Analisis Akuntabilitas Kinerja 25

3. Realisasi Anggaran Tahun 2018 48

BAB IV PENUTUP 50

LAMPIRAN



vi

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perdagangan

Perindustrian Koperasi dan UKM Kab. Soppeng

15

Tabel 2.2 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018 16

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas PPK & UKM Kab. Soppeng 17

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) 18

Tabel 2.5 Target Perencanaan Kinerja 19

Tabel 2.6 Target Penerimaan Kinerja 21

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama 24

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 25

Tabel 3.3 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 26

Tabel 3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 1 27




Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 32




Tabel 3.11 Perkembangan capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 37





Tabel 3.16 Target Perencanaan Kinerja dan Realisasi Program/Kegiatan 45

Tabel 3.17 Target Penerimaan Kinerja dan Realisasi RPJMD Vs Renstra 47

Tabel 3.18 Tabel Rincian Realisasi Anggaran Program 49



vii

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisaisi Dinas Perdagangan Perindustrian

Koperasi dan UKM Kab. Soppeng

5

Gambar 1.2 Kondisi Pegawai Dinas PPK & UKM Kabupaten Soppeng

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

6

Gambar 1.3 Kondisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan

kepangkatan per Desember 2018

6



1

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan

dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja

organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk

pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi

dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Soppeng.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi

setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah

ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dengan membandingkan

antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam

hal ini adalah Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah Kabupaten Soppeng.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016, LKj tingkat SKPD

disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun

anggaran berakhir.



2

II. GAMBARAN UMUM SKPD

Satuan kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah Kabupaten Soppeng yang berkantor di Jl. Neneurang Nomor

192 Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng merupakan

salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng

yang menangani 3 (tiga) urusan Pemerintahan, yakni Urusan Wajib

(Koperasi dan UKM), Urusan Pilihan (Perdagangan) dan Urusan Pilihan

(Perindustrian).

Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM memiliki luas

sebesar 1.005 m2, dengan nilai asset yang dikelola sebesar Rp.

64.789.938.239.27,-. Dalam menjalankan fungsinya didukung dengan sarana

dan prasarana antara lain sebagai berikut:

1. Tanah dan Bangunan gedung kantor

2. Alat-alat angkutan darat bermotor baik beroda empat

maupun beroda dua

3. Peralatan dan perlengkapan kantor berupa :

- Mesin tik - Lemari Pendingin

- Televisi - Komputer/PC & Note book

- AC - Kamera

- Printer - Sound System

4. Peralatan kantor meubelair berupa :

- Meja kerja

- Kursi kerja

- Lemari

5. Peralatan Penunjang Lainnya

Berdasarkan fungsinya sebagai SKPD yang menangani urusan

Perekonomian, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM



3

Kabupaten Soppeng pada Tahun Anggaran 2018, menangani urusannya

dengan aparat berjumlah 54 orang pegawai, yang terdiri dari Pegawai

Negeri Sipil, dengan rincian sebagai berikut:

- Golongan IV = 7 orang

- Golongan III = 37 orang

- Golongan II = 10 orang

- Golongan I = - orang

Latar belakang pendidikan :

- Sarjana S2 (Master) = 3 orang

- Sarjana S1 = 39 orang

- Sarjana Muda (D III) = - orang

- SLTA = 12 orang

- SLTP = - orang

a. STRUKTUR ORGANISASI

Kelembagaan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM

Kabupaten Soppeng, Sesuai Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng

Nomor 05 Tahun 2016, Tugas Pokok Dinas Perdagangan Perindustrian

Koperasi, dan UMKM, Struktur Organisasi Dinas Perdagangan

Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian,

Koperasi dan UKM, adalah sebagai berikut :

1) Tugas Pokok :

Sesuai Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05

Tahun 2016, Tugas Pokok Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi

dan UKM adalah membantu Bupati melaksanakan urusan

pemerintahan bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan



4

Usaha Kecil Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2) Fungsi

Sesuai Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05

Tahun 2016, Fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan

UKM yaitu:

a. Perumusan Kebijakan penyelenggaraaan urusan pemerintahan

bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah

b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang

Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang


d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintaan bidang


e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas

Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng

mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam

susunan organisasi, sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Perdagangan

d. Bidang Perindustrian

e. Bidang Koperasi

f. Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM)



5

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kab. Soppeng



6

ASN di Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten

Soppeng berdasarkan Tingkat Pendidikan sampai dengan Tahun 2018

dapat dilihat pada grafik berikut:

Sebahagian besar PNS lingkup Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi

dan UKM berpendidikan terakhir S1 yaitu sejumlah 39 orang atau 72.2

persen dan SMA/sederajat 12 orang atau 22.2 persen dari jumlah

keseluruhan, dan Megister (S2) sebanyak 3 orang atau 5.56 persen.

Aparatur pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM

Kabupaten Soppeng berdasarkan golongan/kepangkatan sampai Bulan

September 2018, dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 1.2Kondisi Pegawai Dinas PPK & UKM Kabupaten Soppeng


0

10

20

1 2 49

Gambar 1.3Kondisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Kepangkatan

per Desember 2018



6











0

50

Jumlah Pegawai

00

12 0

393

0

Gambar 1.2Kondisi Pegawai Dinas PPK & UKM Kabupaten Soppeng


PANGKAT

9 812

14 4

1 0 0 0 0


per Desember 2018Pembina Utama Muda IV/cPembina TK.I IV/bPembina IV/aPenata TK.I III/dPenata III/cPenata Muda TK.I III/bPenata Muda III/aPengatur TK.I II/dPengatur II/cPengatur Muda TK.I II/bPengatur Muda II/a



6











SDSMP/SEDERAJATSMA/SEDERAJATDIPLOMAS-1S-2S-3


per Desember 2018Pembina Utama Muda IV/cPembina TK.I IV/bPembina IV/aPenata TK.I III/dPenata III/cPenata Muda TK.I III/bPenata Muda III/aPengatur TK.I II/dPengatur II/cPengatur Muda TK.I II/bPengatur Muda II/a



7

Berdasarkan grafik 2.1 menunjukkan bahwa ASN di Dinas Perdagangan

Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng sebahagian besar

golongan III (penata muda, penata Tk.I, penata) sebanyak 68.5 persen

dari jumlah ASN 54 orang, Golongan IV sebanyak 13 persen dan

selebihnya Golongan II.

b. SARANA DAN PRASARANA

Untuk mendukung tugas dan fungsi SKPD dalam melaksanakan pelayanan

diperlukan sarana dan prasarana SKPD yang memadai, adapun kedaaan

sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perdagangan, Perindustrian,

Koperasi dan UKM per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

1. Gedung Kantor

2. Kendaraan Roda 4

3. Kendaraan Roda 2

4. Komputer (PC)

5. Laptop & printer

6. Mesin Ketik Elektrik

7. Air Conditioning (AC)

8. Kamera

9. Sound System

III. LINGKUNGAN STRATEGIS

Analisis lingkungan strategis sangat penting bagi suatu organisasi karena

organisasi tidak terlepas hubungannya dengan lingkungan sekitarnya, baik

lingkungan internal, maupun lingkungan eksternal.Analisis lingkungan

internal mencakup analisis di dalam organisasi baik mengenai sumberdaya,



8

kapasitas maupun kompetensi yang dimiliki organisasi. Analisis lingkungan

eksternal mencakup analisis di luar organisasi baik yang memiliki implikasi

langsung terhadap pengaturan atau operasional organisasi, maupun yang

tidak memiliki implikasi langsung.

Agar organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM

Kabupaten Soppeng dapat melaksanakan tugasnya dengan baik maka perlu

merespon, memanfaatkan dan menghadapi tantangan dan peluang yang ada

secara efektif dan efisien. Selain itu, diperlukan upaya menemukan,

memanfaatkan dan mengelola kelemahan dan kekuatan yang dimilikinya

agar dapat menyesuaikan dengan perubahan yang sedang terjadi.

Analisis lingkungan internal akan memberi gambaran tentang kekuatan

dan kelemahan, sedangkan analisis lingkungan eksternal akan memberi

gambaran tentang peluang dan ancaman. Metode yang digunakan daam

menganalisis lingkungan strategis ini adalah metode analisis SWOT

(Strenghts, Weakness, Opportunities dan Threats).

a. Lingkungan Internal

1)Kekuatan

a) Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008, tentang Pembentukan

dan Penataan Organiasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Soppeng

b) Motivasi kerja aparat yang cukup tinggi

c) Tersedianya sarana dan prasarana

d) Suasana lingkungan kerja yang kondusif untuk bekerja

e) SDM yang berkompeten

f) Prosedur kerja / pedoman tata kerja yang jelas dan baik

g) Tersedianya sumber dana kegiatan, baik dari APBN maupun APBD



9

h) Bimbingan berkontinuitas dari aparat kepada koperasi dan pelaku

KUKM

i) Pengawasan dan pengendalian aparat yang berkesinambungan

dalam memonitoring dan mengevaluasi perkembangan koperasi

dan KUKM

j) Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar

sehingga masyarakat terhindar dari produk-produk kadaluarsa

dan tidak ber SNI atau illegal.

k) Stabilitas dan pemantauan 9 bahan pokok/penting/strategis di

pasaran, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga terhadap

bahan pokok

l) Penciptaan jaminan distribusi yang efisien melalui penciptaan

semua dan kebijakan distribusi serta layanan logistik yang

mendukung dan sinergis

2) Kelemahan

a) Keterbatasan sumber daya manusia pengelola UMKM serta

keterbatasan keterampilan dan sikap

b) Akses ke sumber permodalan usaha yang sangat terbatas

c) Skala usaha/jangkauan pangsa pasar masih terbatas

d) Tingkat produktivitas dan partisipasi anggota dalam berbagai

aktifitas koperasi masih rendah, sekalipun terjadi peningkatan

jumlah anggota

e) Teknologi peralatan yang dimiliki umumnya masih manual dengan

skala usaha industri kecil/rumah tangga

f) Belum seimbangnya antara jumah aparat dengan volume kerja;



10

g) Kurangnya aparatur yang mampu memberikan bimbingan dan

pelatihan kepada koperasi dan KUKM untuk dapat lebih maju dan

berkembang

h) Administrasi kepegawaian belum tertata dengan baik;

i) Persentase tingkat capaian pelaksanaan RAT oleh koperasi masih

rendah

j) Keterbatasan anggaran untuk melakukan pengawasan dan

pembinaan yang berkesinambungan

k) Kurangnya kepedulian produsen, pedagang dan pelaku KUKM

terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen

l) Kurangnya pemahaman dan keterampilan pelaku industri akan

teknik dan cara berproduksi yang baik dalam persaingan bisnis

sehingga belum mampu memenangkan pangsa pasar

m) Keterbatasan alokasi dana anggaran untuk perkembangan KUKM

b. Lingkungan Eksternal

1) Peluang

a. Adanya peran masyarakat dalam pemberdayaan KUMKM

b. Adanya dukungan besar pemerintah terhadap KUMKM

c. Terbukanya peluang dan pangsa pasar yang lebih luas termasuk

ke pasar internasional/global akibat kebijakan pasar bebas

d. Otonomi daerah yang memberi kewenangan cukup untuk

pengembangan KUMKM dan perhatian khusus pada

pemberdayaan usaha lokal

e. Tersedianya aneka ragam sumber daya alam yang biasa

dioptimalkan pemanfaataannya oleh KUMKM



11

f. Adanya aliansi kerjasama dalam pengembangan sutera alam

dari daerah/kab/kota lainnya

g. Adanya kesempatan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan

pelatihan,

h. Partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan daerah.

i. Adanya dukungan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Propinsi cukup membantu dalam hal pengembangan

existensi koperasi dan KUKM

2) Ancaman

a. Krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan termasuk

perubahannya yang sulit diprediksi

b. Sulitnya membuka lapangan usaha baru

c. Banyaknya produk luar yang menguasai pasar, terutama setelah

penerapan pasar bebas

d. Semakin banyaknya penyedia jasa keuangan

e. Penilaian masyarakat terhadap perilaku aparatur

a. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

1. Rendahnya tingkat persentase capaian pelaksanaan RAT oleh

Koperasi/KUD;

2. Rendahnya penerapan sistem informasi manajemen dalam

pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Koperasi UKM:

3. Keterbatasan pelaku KUKM dalam mengakses jaringan

informasi, modal, teknologi dan Pasar:

4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (kompetensi) pelaku

KUKM;



12

5. Pencatatan keuangan dan administrasi kredit program tidak

terpelihara dan terlaksana dengan Baik;


pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan maupun

usaha industri

7. Keterbatasan usaha perdagangan dalam mengakses sumber

daya produktif;

8. Terbatasnya pemanfaatan jaringan usaha dan kemitraan

usaha antara pelaku perdagangan maupun usaha industri itu

sendiri dengan usaha-usaha besar;

9. Terbatasnya sarana dan prasarana serta kuantitas dan kualitas

SDM aparatur belum optimal.

10. Memanfaatkan IT serta dukungan dana yang belum memadai

dan juga

11. Pengusaha/pelaku UKM belum mampu memenuhi permintaan

pasokan barang pada kegiatan pasar lelang sehingga sering

terjadi transaksi yang tidak berkelanjutan.

IV. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan

memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance

gap) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Melalui pola penyajian

seperti itu sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja Dinas

Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng tahun

anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas mengenai

gambaran umum dan tupoksi Dinas Perdagangan



13


serta permasalahan yang dihadapi

Bab. II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan muatan rencana

Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM

Kabupaten Soppeng periode tahun anggaran 2018 dan

perjanjian kinerja

Bab. III : Akuntabilitas Kinerja,

A. Capaian Kinerja menjelaskan analisis pencapaian

kinerja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi

dan UKM Kabupaten Soppeng dikaitkan dengan

pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran

untuk tahun 2018.

B. Realisasi Anggaran

Bab. IV : Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari

laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan


tahun 2018 ini dan menguraikan rekomendasi yang

diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.



14

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN

PERJANJIAN KINERJA

I. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM

Kabupaten Soppeng Tahun 2016–2021 sebagai pedoman dalam menjalankan

berbagai program dan kegiatan selama kurun waktu 2016-2021 sesuai tugas

dan fungsinya guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah

ditetapkan.

Rencana strategis bertujuan mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan

peran Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten

Soppeng sebagai institusi pembangunan ekonomi dalam mencapai target

pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dan menerjemahkan Visi dan Misi

Kepala Daerah Kabupaten Soppeng ke dalam tujuan dan sasaran disertai

dengan program prioritas dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

II. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi Kepala Daerah Kabupaten Soppeng

dalam membangun perekonomian daerah Kabupaten Soppeng yang tertuang

dalam Misi ke 9 yaitu Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah

yang nyaman dan terdepan dalam investasi, Tujuan jangka menengah

Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah



15

Kabupaten Soppeng yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) yaitu ”Meningkatkan daya saing investasi dan

iklim usaha dalam mendukung kemajuan ekonomi masyarakat (T13)”

dengan sasaran ”Meningkatnya daya saing UKM dan industri (21)”.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan Perindustrian

Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng beserta indikator kinerjanya disajikan

dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Perindustrian

Koperasi dan UKM Kab. Soppeng

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN KONDISIAWAL

TARGET AKHIRRENSTRA

Terwujudnyapengembangan aksespasar, daya saing,kinerja perdagangandaerah, perlindungankonsumen,pengamananperdagangan sertapenguatan jaringandistribusi barang yangkokoh

Persentasetingkatketersediaanbarangkebutuhan pokok

% 100 100

Meningkatnyakinerja sektorperdagangan

omzetperdagangan

(Rp.Jutarupiah) - 900,000.-

Terciptanya tertibhukum, niaga,ukur bagi pelakuusaha dankonsumen

Persentasepedagang taatUUPK

% - 85.00

Mewujudkan industrilokal yang berkualitasdan berdaya saingmelalui peningkatannilai tambah industri,pengembangan industrikreatif dan perluasanpasar produk industrilocal

PeningkatanJumlah jenisindustri kreatifyang bernilaitambah

jenis - 13

Meningkatnyakemampuanteknologi danmutu produkindustri sertameningkatnyapemasaran produkindustri

Peningkatan nilaiproduksi produkIKM

(Rp.000) - 122,996,345

Tumbuhnyasentra industripotensial

sentra - 5

Mewujudkankelembagaan koperasiyang mampumensejahterakan

Persentasepenguatankelembagaankoperasi

% - 35.59



16

Berdasarkan tujuan dan sasaran beserta indikatornya, maka upaya

pencapainya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui

perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung

masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

anggotanya Meningkatnyakoperasi sehatberprestasi danterwujudnyapenguatankelembagaankoperasi

PersentaseKoperasi Sehat % - 51,61

Mengembangkan UMKMyang berkualitas,produktif dan berdayasaing sebagaipenyanggaperekonomian daerah

Nilai omzetpenjualan UMKM Rp. - 1,486,657,373,272

SASARAN PROGRAM PENDUKUNG

Meningkatnya koperasi sehatberprestasi dan terwujudnyapenguatan kelembagaan koperasi

Program Peningkatan Kualitas KelembagaanKoperasi

Berkembangnya UMKM sertaterjaganya pertumbuhan ekonomi

Program Pemberdayaan dan PengembanganUMKM

Peningkatan kinerja sektorperdagangan

Program embangunan dan Pengelolaan SaranaDistribusi PerdaganganProgram Peningkatan Pelayanan Perdagangandan stabilisasi harga barang

Terciptanya tertib hukum, niagaukur bagi pelaku usaha dankonsumen

Program Perlindungan Konsumen

Meningkatnya kemampuan teknologidan mutu produk industri sertameningkatnya pemasaran produkindustri

Program Pengembangan dan Peningkatankemampuan teknologi IKM



17

III. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan

antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan

satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan

target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan perjanjian

kinerja tahun 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, Rencana

Kerja (RENJA) 2018, IKU dan APBD. Dinas Perdagangan Perindustrian

Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng telah menetapkan Perjanjian Kinerja

(PK) sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan PerindustrianKoperasi dan UKM Kabupaten Soppeng

No. Sasaran Strategik Indikator Kegiatan Target

1

Meningkatnya koperasisehat berprestasi danterwujudnya penguatankelembagaan koperasi

Persentase Koperasisehat

50.00

2Berkembangnya UMKMserta terjaganyapertumbuhan ekonomi

Nilai Produk UMKM 62,235,081,000.-

3.

Meningkatnya kemampuanteknologi dan mutu produkindustri sertameningkatnya pemasaranproduk industri

Nilai Produk IKM89,996,345,000.-

Tumbuhnya sentraindustri potensial

1 Sentra

4.Peningkatan kinerja sektorperdagangan

Nilai OmzetPerdagangan

840,000,000,000.-

5.Terciptanya tertib hukum,niaga ukur bagi pelakuusaha dan konsumen

% Pedagang taat UUPK 79%



18

IV. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan

organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai

Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas

Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng telah

menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO SASARAN INDIKATOR PENANGGUNGJAWAB

SUMBER DATA FORMULA KET

1 Meningkatnya koperasisehat berprestasi danterwujudnya penguatankelembagaan koperasi

PersentaseKoperasisehat Bidang

koperasi

Data hasilpenilaiankesehatan

Persentase jumlahkoperasi yangberpredikat sehatdibandingkan jumlahkoperasi yang yangtelah melaksanakanRAT

2 Berkembangnya UMKMserta terjaganyapertumbuhan ekonomi

Nilai produkUMKM Bidang UMKM

Data nilai produkUMKM

Nilai produk spesifiklocal UMKM daerah s.dtahun n.

3 Meningkatnyakemampuan teknologiPeningkatan nilai danmutu produk industriserta meningkatnyapemasaran produkindustri

Nilai produksiIKM

Bidangperindustrian

data industri Nilai produksi IKM s.dTahun n.

Tumbuhnyasentraindustripotensial

Data sentraindustri

Jumlah pertumbuhansentra industrypotensial baru tahun n

4 Peningkatan kinerjasektor perdagangan

Peningkatannilai omZetperdagangan

Bidangperdagangan

Data omzetperdagangan

Nilai omzetperdagangan s.d Tahunn.

5 Terciptanya tertib hukum,niaga, ukur bagi pelakuusaha dan konsumen

Persentasepedagangtaat UUPK

Daftar pedagangyang taat UUPK

Persentase jumlahpedagang taat UUPKdibandingkan jumlahpedagang yangdikunjungi



19

1.1 Gambaran atas target pada sasaran sebagaimana digambarkan pada

tabel sebagai berikut :

Perumusan target kinerja merupakan langkah awal dalam tahapan

perencanaan kinerja di PPK & UKM , target kinerja tersebut yang

ditetapkan selaras dengan arah dan tujuan dinas PPK & UKM yang

telah ditetapkan. Target kinerja mengacu kepada target ditetapkan

dalam renstra dan rencana implementasi renstra 2016-2021, serta

memperhatikan masukan/usulan target dari satuan kerja yang

bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-

masing.

Dalam penetapan target kinerjanya PPK & UKM selalu memperhatikan

rencana kerja tahunan yang merupakan atas renstra bertujuan untuk

memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan terarah dan fokus

terhadap pencapaian renstra.

1.2 Target perencanaan kinerja untuk program kegiatan dapat dilihat

pada tabel sebagai berikut :

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM

/KEGIATAN

TARGET 2018

Meningkatnya

koperasi sehat

berprestasi dan

terwujudnya

penguatan

kelembagaan

koperasi

Program peningkatan

kualitas kelembagaan

koperasi

% Koperasi aktif 89.11

Pembinaan pengawasan dan

penghargaan koperasi sehat

berprestasi

Jumlah Koperasi yang

dibina

67 koperasi

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan dana perkuatan

koperasi

Jumlah koperasi yang

dimonitor dan

dievaluasi

61 koperasi

Pelatihan Manajemen Jumlah peserta 35 orang



20

Pengelolaan Koperasi/KUD pelatihan

Berkembangnya

UMKM serta

terjaganya

pertumbuhan

ekonomi

Program Pemberdayaan dan

Pengembangan UMKM

% UMKM 98.96

Peningkatan kemitraan

usaha bagi usaha mikro kecil

Jumlah UMKM 60 orang

Pembinaan dan

Pengembangan Sarana

Promosi Hasil Produksi

(dekranasda)

Jumlah keikutsertaan

produk UMKM pada

ajang promosi

2 kali

Penyelenggaraan promosi

produk UMKM

Keikutsertaan produk

UMKM pada ajang

promosi

4 kali

Pelatihan Teknologi

peningkatan mutu produk

UMKM

Jumlah peserta

pelatihan

20 orang

Meningkatnya

kemampuan

teknologi dan

mutu produk

industri serta

meningkatnya

pemasaran

produk industri

Program Pengembangan dan

peningkatan Kemampuan

teknologi IKM

Nilai produk I KM Rp.

58.239.499.00

0

Tumbuhnya sentra

industri potensial

1 sentra

Kegiatan Pengadaan Sarana

dan Prasarana IKM

Jumlah IKM penerima

bantuan

8 IKM

Kegiatan Pelatihan

kerajinan

Souvenir/kerajinan tangan

Jumlah peserta yang

dibina dan dilatih

50 orang

Penguatan sentra dan

kelompok pengrajin

Jumlah sentra yang

terbentuk dan jumlah

IKM yang dibina

1 sentra dan

20 IKM

Pelatihan keterampilan

jahit menjahit

Jumlah peserta yang

dilatih

20 orang

Pelatihan pengembangan Jumlah peserta yang 20 orang



21

industri gula merah dibina dan dilatih

Pelatihan Kemasan Produk

Pangan

Jumlah peserta yang

dilatih

20 orang

Pelatihan pemintalan

benang sutera

Jumlah pengrajin

sutera yang dilatih

30 orang

Peningkatan

kinerja sektor

perdagangan

Program Pembangunan dan

Pengelolaan Sarana

Distribusi Perdagangan

Nilai omset

Perdagangan

Rp.904.181.27

8.000

Pembinaan dan pengelolaan

Sarana Perdagangan

Pembinaan dan pelaku

dan penataan sarana

perdagangan

17 pasar

Terciptanya

tertib hukum,

niaga ukur bagi

pelaku usaha dan

konsumen

Program Perlindungan

konsumen

% pedagang taat

UUPK

3580 jenis

barjas dan

3920 alat

UTTP

1.3 Target penerimaan kinerja keterkaitan antara RPJMD dan renstra

SKPD dapat dilihat sebagai berikut :

NO. INDIKATOR RUMUS SATUAN TARGET

2018

1 Kontribusi sektor industri

terhadap PDRB

∑kontribusi industri dari

sektor industri x 100%

Jumlah PDRB

% 13.11

2 Kontribusi sektor perdagangan

terhadap PDRB

∑ kontribusi perdagangan dari

sektor perdagangan x 100%

Jumlah PDRB

% 14.45

3 Jumlah jenis produk spesifik lokal

dari industri daerah yang berdaya

saing dalam pasar regional

Jumlah jenis produk spesifik

local yang berdaya saing s/d

tahun-n

jenis 9

4 Jumlah jenis produk koperasi

usaha kecil dan usaha menengah

Jumlah jenis produk koperasi

dan UKM spesifik lokal yang

jenis 38



22

spesifik local daerah yang berdaya


berdaya saing s.d tahun n

5 Jumlah sarana/prasarana pasar

tradisional yang efektif

menunjang perdagangan an

produk spesifik local industri kecil

dan rumah tangga serta koperasi

dan UKM

Jumlah jenis sarana prasarana

pasar tradisional yang efektif

menunjang perdagangan

spesifik local s.d tahun n

unit 17



23

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan

perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses

sistemastis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi

organisasi. Pengukuran Kinerja merupakan suatu metode untuk menilai

kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang

telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja tidak dimaksudkan sebagai

mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat

komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan Perindustrian

Koperasi dan UKM tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara

pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya,

sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan

dari tujuan dan sasaran pembangunan periode 2016-2021.

Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat

tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada

tabel berikut :



24

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan

Perindustrian Koperasi dan UKM Tahun 2018.

No Sasaran StrategisIndikator

KinerjaTarget Realisasi %

1

Meningkatnya koperasi

sehat berprestasi dan

terwujudnya penguatan

kelembagaan koperasi

Persentase

Koperasi

sehat (%)

50.00 48.72 97.44

2

Berkembangnya UMKM

serta terjaganya

pertumbuhan ekonomi

Nilai Produk

UMKM62,235,081,000 58,214,370,000 93.54

3

Meningkatnya

kemampuan teknologi

dan mutu produk industri

serta meningkatnya

pemasaran produk

industri

Nilai Produk

IKM89,996,345,000 92,732,765,000 103.04

Tumbuhnya

sentra

industri

potensial

1 Sentra 1 Sentra 100.00

4Peningkatan kinerja

sektor perdagangan

Nilai Omzet

Perdagangan840,000,000,000 903,830,257,608 99.96

5

Terciptanya tertib hukum,

niaga ukur bagi pelaku

usaha dan konsumen

% Pedagang

taat UUPK79% 82.4% 104.36

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari

suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan

Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu

spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu

yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur.



25

1. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian,

Koperasi dan UKM tahun 2018 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah

dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang

telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang

terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk

pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran

Kinerja Kegiatan Tahun 2018 dari Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi

dan UKM dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

Sasaran 1: Meningkatnya Koperasi Sehat Berprestasi dan terwujudnya

Penguatan Kelembagaan Koperasi

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 1

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

No. Indikator Kinerja Tahun 2017 Tahun 2018

Target Realisasi % Capaian

Kinerja

Target Realisasi % Capaian

Kinerja

a.Persentase

koperasi sehat49,43 48,78 98,68 50,00 48.72 97.44



26

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun

Sebelumnya Sasaran 1

Tabel 3.3 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

No Indikator Kinerja 2016 2017 2018

a. Persentase Koperasi Sehat 123,25 98.68 97.44

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan /

Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

1. Persentase Koperasi Sehat

Jumlah koperasi yang berbadan hukum untuk tahun 2018

sebanyak 204 unit. Jumlah koperasi yang dibina sebanyak 204

koperasi walaupun terdapat 21 koperasi yang tidak aktif dan sudah

mengusulkan untuk pembubaran koperasi. Koperasi yang bernilai

sehat yaitu koperasi yang melaksanakan RAT dan telah memisahkan

neraca toko dan USP/KSP dengan kategori penilaian sehat, cukup

sehat, dalam pengawasan, dan pengawasan khusus. Pada tahun

2018, koperasi yang melakukan RAT sebanyak 78 koperasi dan

hanya 65 koperasi yang dinilai karena masih terdapat koperasi yang

belum memisahkan neraca toko dengan neraca USP/KSPnya.

Jumlah koperasi yang berpredikat sehat tiga tahun terakhir

mengalami penurunan hal ini disebabkan makin menurunnya jumlah

koperasi yang melakukan RAT. Persentase koperasi sehat 48.72

persen menurun dibanding tahun lalu 48.78 persen.



27

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Jumlah Seluruh Koperasi 204 203 204

Jumlah Koperasi yang dibina 70 183 204

Jumlah Koperasi yang RAT 88 83 78

Jumlah Koperasi RAT dan

dinilai

70 55 65

sehat 53 40 38

Cukup sehat 16 13 24

Dalam pengawasan 1 2 3

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 1.

No. Indikator KinerjaCapaian

Kinerja (%)

Realisasi

Anggaran (%)

Efesiensi

(3-4)

1 2 3 4 5

a. Persentase Koperasi Sehat 97.4499,09

Tidak

efisienRata – rata capaian Kinerja 97.44

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 97.44

persen, jika disandingkan dengan persentase realisasi keuangannya

yaitu 99,09 persen maka penggunaan sumber daya sasaran 1 tidak

efisien.



28

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian

Kinerja

Program dari sasaran ini adalah Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi. Tujuan dari program ini adalah mewujudkan

kelembagaan koperasi yang mampu mensejahterakan anggotanya.

Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel

3.4 di atas yaitu Persentase koperasi Sehat yang dikendalikan

dengan capaian sebesar 97.44 persen. Adapun alokasi anggaran

untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 22.025.000,-

realisasi sebesar Rp. 21.824.875,- atau 99,09 persen dengan

kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini

adalah:

1. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dana perkuatan koperasi

3. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD

f. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Permasalahan capaian pada sasaran 1 di lapangan antara lain:

1. Sebagian koperasi tidak memenuhi kriteria koperasi sehat

2. Kurangnya SDM aparatur untuk melakukan pembinaan

Solusi yang diambil dalam mengatasi permasalahan ini :

1. Memberikan Pelatihan dan pembinaan Perkoperasian secara

kontinyu

2. Mengajukan formasi kebutuhan tenaga penyuluh perkoperasian



29

Sasaran 2: Berkembangnya UMKM serta terjaganya pertumbuhan

ekonomi.


Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

No.Indikator

Kinerja

Tahun 2017 Tahun 2018

Target Realisasi

%

Capaian

Kinerja

Target Realisasi% Capaian

Kinerja

a.Nilai Produk

UMKM (Rp.000)57,235.081 57,662,870.25 100,74 62,235.081 58,214,370 93,54



Tabel 3.6. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.


a. Nilai Produk UMKM 52.536.081.000 57.662.870.250 58,214,370,000



Berdasarkan Tabel 3.5, capaian indikator kinerja sasaran 2

dengan indikator kinerja Nilai Produk UMKM tahun 2018 adalah

93.54 persen, kenaikan produk UMKM dari tahun 2017 sampai

dengan tahun 2018 hanya sebesar Rp.551.500.000 (lima ratus satu



30

juta lima ratus ribu rupiah) menurun dari pencapaian kinerja tahun

sebelumnya.

d. Analisis Atas Efesiensi Penggunanaan Sumber Daya


No. Indikator Kinerja Capaian

Kinerja (%)

Realisasi

Anggaran (%)

Efesiensi

(3-4)

1 2 3 4 5

a. Nilai Produk UMKM 93.54 97.09 Tidak

efisien

Rata – rata capaian Kinerja 93.54

Berdasarkan tabell 3.7, Persentase realisasi keuangannya

yaitu 97,09 persen dengan capaian kinerja 93.54 persen maka

penggunaan sumber daya sasaran 2 adalah tidak efisien.


Kinerja

Program dari sasaran ini adalah Pemberdayaan dan

pengembangan UMKM. Program ini bertujuan untuk Mengembangkan

UMKM yang berkualitas, produktif dan Berdaya Saing sebagai

Penyangga Perekonomian Daerah.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini

adalah sebesar Rp. 296.400.000 realisasi sebesar Rp. 287.774.160,-

atau 97,09 % dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk

mencapai sasaran ini adalah



31

1. Penyelenggaraan promosi produk UMKM dengan

memperkenalkan produk-produk unggulan daerah yang diikuti

sebanyak 4 kali pameran yaitu pameran hari jadi Kabupaten

Soppeng, Festival Lagaligo di Kabupaten Soppeng, pameran

pekan raya Sulawesi Selatan di Makassar dan pameran sutera di

Bali.

2. Peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil dengan

menfasilitasi pelaku usaha mikro kecil dengan pihak perbankan

mengenai permodalan/pembiayaan di Kecamatan Marioriwawo.

3. Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM dengan

mengikuti 2 kali pameran yaitu pameran dekranasda Sulawesi

Selatan Dalam kegiatan pameran Dekranasda memperkenalkan

produk olahan makanan tradisional seperti dodol pangi, Nennu-

nennu, Bolu Cukke, Pipang, Keluawak Lempeng, Pattapi, Keripik

pisang, Kacang sembunyi, borasa, Niru, sarung Sutera dll.

4. Pelatihan teknologi peningkatan mutu produk UMKM yaitu

pelatihan bagi pelaku UMKM Tampi dan Nyiru di Desa

Abbanuange Kecamatan Lilirilau yang diikuti oleh 20 orang

pelaku Usaha.


Capaian jumlah produk UMKM masih belum optimal dan masih

ada permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Data jumlah UMKM di Kabupaten Soppeng masih berdasarkan

hasil pendataan tahun 2012

2. Keterbatasan jangkauan pelayanan, fasilitasi dan pembinaan

KUMKM



32

3. Masih rendahnya daya saing produk UMKM/IKM di pasar

nasional,

4. Masih lemahnya kemampuan UMKM dalam desain kemasan

yang menarik dan mampu mengarah pada pencitraan produk

yang memilki nilai tambah baik dalam kapasitas maupun mutu

produk

Solusi yang diambil dalam mengatasi permasalahan ini :

1. Melakukan pendataan/pemutakhiran data UMKM

2. Pembinaan dan pelatihan bagi pelaku UMKM tetap kontinyu

dilakukan

3. Memberdayakan pelaku UMKM dengan mengikutsertakan

produk-produk UMKM pada kegiatan promosi atau pameran

baik lingkup daerah sampai nasional bahkan internasional.

Sasaran 3: Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi pada Sasaran 3

Tabel 3.7. Capaian Indikator Kinerja SasaranMeningkatnya Kinerja Sektor

Perdagangan

No.Indikator

Kinerja



KinerjaTarget Realisasi

% Capaian

Kinerja

a.

Nilai omzet

Perdagangan

(Rp.000)

820,000,000 903,278,757.6 110.15 840,000,000 903,830,257 107.60



33


Sebelumnya

Tabel 3.8. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3


a. Nilai omzet Perdagangan (Rp.000) 872.724.009.5 903.278.757.6 903,830,257

Berdasarkan tabel 3.8 menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran

3 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.



Berdasarkan tabel 3.7 capaian indikator kinerja sasaran 3 di atas

dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran meningkatnya

Kinerja sektor Perdagangan dengan indikator kinerja Nilai omzet

Perdagangan adalah sebesar 107.6 persen. Perkembangan omzet

perdagangan dari tahun 2017 sampai dengan 2018 mengalami

kenaikan karena meningkatnya usaha perdagangan dalam

mengakses sumber daya produktif.



No. Indikator KinerjaCapaian Kinerja

(%)

Realisasi Anggaran

(%)

Efesiensi

(3-4)

1 2 3 4 5

a. Nilai Omzet Perdagangan 107.60

97,12 10.48

Rata–rata capaian Kinerja 107.60



34

Jika capaian kinerja pada sasaran 3 dirata-ratakan maka rata-

rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 107.60 persen, jika

disandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 97,12

persen maka efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 3

adalah sebesar 10.48 persen.


Kinerja

Program dari sasaran ini adalah Pembangunan dan

pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Program ini bertujuan

mewujudkan pengembangan akses pasar, daya saing kinerja

perdagangan daerah, perlindungan konsumen, pengamanan

perdagangan serta penguatan jaringan distribusi barang yang kokoh.

Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini yaitu nilai omzet

perdagangan dengan capaian sebesar 107.60 persen.


adalah sebesar Rp. 375.000.000,- realisasi sebesar Rp. 364.200.000,-

atau 97,12 persen dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk

mencapai sasaran ini adalah Pembinaan dan pengelolaan sarana

perdagangan.


Permasalahan yang dihadapi :


pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan

2. Keterbatasan pelaku perdagangan dalam mengakses jaringan

informasi, modal, teknologi dan pasar;



35

3. Keterbatasan usaha perdagangan dalam mengakses sumber

daya produktif;

4. Terbatasnya pemanfaatan jaringan usaha dan kemitraan usaha

antara pelaku perdagangan itu sendiri maupun dengan usaha-

usaha besar;

5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (komptensi) pelaku

usaha perdagangan;

6. Terbatasnya sarana dan prasarana, kualitas SDM aparatur

belum optimal khususnya dalam memanfaatkan IT serta

dukungan dana yang belum memadai dan juga

pengusaha/pelaku UKM ketika ikut dalam pasar lelang, ketika

pihak pembeli meminta pasokan barang dalam jumlah

tertentu, kadang pihak pengusaha kita tidak mampu memenuhi

permintaan pasokan barang yang diinginkan sehingga tidak

terjadi transaksi yang berkelanjutan.

Solusi :

1. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur lingkup Sub Dinas

Perdagangan,Perindustrian, Koperasi dan UKM;

2. Meningkatkan kualitas perencanaan yang terkait dengan

pembinaan dan pengembangan Usaha Industri di Sulawesi

Selatan;

3. Strategi penggunaan dana diarahkan kepada prioritas

administrasi keuangan dalam rangka menunjang pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi serta akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan



36

4. Menfasilitasi bantuan alat dan bahan baku industri bagi

industri kecil dan industri rumah tangga

5. Pengembangan sarana dan prasarana yang memadai,

pengembangan SDM aparatur, adanya kerjasama antar para

pengusaha di Kabupaten Soppeng dalam pemenuhan jumlah

pasokan permintaan komoditi agro, komoditi andalan daerah

dan usaha industri daerah.

6. Meningkatkan intensitas pembinaan, pengawasan perlindungan

konsumen

Sasaran 4: Terciptanya tertib Hukum Niaga, Ukur bagi Pelaku Usaha

dan Konsumen.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi pada Sasaran 4

Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terciptanya TertibHukum, Niaga, Ukur bagi Pelaku Usaha dan Konsumen

No.Indikator

Kinerja


Target RealisasiCapaian

Kinerja (%)Target Realisasi

Capaian

Kinerja (%)

a.

Persentase

Pedagang

taat UUPK

77 80 103.89 79 82.4 104.3

Jumlah pedagang taat UUPK (undang-undang perlindungan konsumen)

terdiri dari 1390 pedagang UUTP (ukur, takar, timbang,dan

perlengkapannya) dan 2280 pedagang barang dan jasa dari jumlah

pedagang berdasarkan UUPK sebanyak 7500 pedagang.



37


Sebelumnya

Tabel 3.11 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4

No Indikator Kinerja 2014 2015 2016 2018

a.Persentase

Pedagang taat UUPK74.64 102.21 103.89 104.3



Berdasarkan tabel perkembangan capaian indikator kinerja sasaran

3.10 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran

Terciptanya Tertib Hukum,Niaga, Ukur bagi Pelaku Usaha dan

Konsumen adalah 104.3 persen. Berdasarkan tabel 3.11,

perkembangan pedagang taat UUPK dari tahun 2017 sampai dengan

tahun 2018 mengalami peningkatan 0.41 %.


Tabel 3.12 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 4.


Kinerja (%)

Realisasi

Anggaran (%)

Efesiensi

(3-4)

1 2 3 4 5

a. Persentase Pedagang Taat UUPK 104.3100.00 4.3




38

Jika rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 104,3 %,

disandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 100%

maka efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 4 adalah 4.3 %.


Kinerja

Program dari sasaran ini adalah Program Pengembangan

Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Adapun

Indikator Kinerja dari sasaran ini yaitu persentase pedagang yang

taat UUPK dengan capaian sebesar 104.3 persen.


adalah sebesar Rp. 24.260.000 realisasi sebesar Rp. 24.260.000,-

atau 100 persen dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk

mencapai sasaran ini yaitu:

Operasional dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

Output terlaksananya operasionalisasi dan pengawasan/kontrol

terhadap tata tertib penggunaan alat UTTP dan BDKT yang

standar di pasar-pasar dan toko-toko di 8 kecamatan pada 17

lokasi pasar serta tempat-tempat penimbangan lainnya &

tempat transaksi komoditi lokal) yang dilakukan dalam bentuk :

Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan tera ulang tahun 2018

di 8 Kecamatan dengan 12 titik lokasi pelaksanaan selama 12

hari. Kegiatan ini juga dibarengi dengan pelaksanaan

pengawasan/kontrol serta penyampaian surat panggilan tera

ulang bagi wajib tera

Pengawasan rutin yang dilaksanakan baik sebelum tera ulang,

pada saat pelaksanaan tera ulang dan setelah tera ulang, serta



39

menjelang hari raya keagamaan dengan frekuensi pelaksanaan

sebanyak 50 kali.

Pengawasan berkala yang dilaksanakan dalam bentuk tim

pengawasan UTTP (Polres Soppeng) di 8 Kecamatan selama 2

tahap (8 hari)


Walaupun capaian tersebut sudah optimal, namun belum maksimal

dikarenakan:

1. Kurangnya kesadaran para pelaku usaha perdagangan dengan

menjual barang yang sudah kadaluarsa.

2. Masih banyak pedagang memakai alat yang tidak sesuai

standar.

Solusi :

1. Memberkan Pelatihan kepada pedagang tentang bahaya barang

kadaluarsa.

2. Meningkatkan intensitas pembinaan, Pengawasan perlindungan

konsumen.



40

Sasaran 5: Meningkatnya Kemampuan Teknologi dan Mutu produk

Industri serta Meningkatnya Pemasaran Produk Industri


Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Sasaran MeningkatnyaKemampuan Teknologi dan Mutu produk Industri sertaMeningkatnya Pemasaran Produk Industri

No. Indikator Kinerja



KinerjaTarget Realisasi

% Capaian

Kinerja

a.Nilai Produksi IKM

(Rp.000)80.996.345 73.228.995 90.41 89.996.345 92.732.765 103.04

b.Tumbuhnya Sentra

Industri potensial1 1 100 1 1 100



Tabel 3.14 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5.


a. Nilai Produksi IKM 73.216.445.000 73.228.995.000 92.732.765.000

b.Tumbuhnya sentra

Industri Potensial1 1 1



41



1. Nilai Produksi IKM.


dengan indikator kinerja Nilai Produksi IKM tahun 2018 adalah

103.04 persen.

2. Tumbuhnya Sentra Industri Potensial.


dengan indikator kinerja Tumbuhnya Sentra Industri Potensial

adalah 100 persen.


Tabel 3.15 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 5.


Kinerja (%)

Realisasi

Anggaran (%)

Efesiensi

(3-4)

1 2 3 4 5

a. Nilai Produksi IKM 103.04

99.99 1.53b.Tumbuhnya Sentra Industri

Potensial100


Jika capaian kinerja pada sasaran 5 dirata-ratakan maka rata-

rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 101.52 persen, jika

disandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 99.99



42

persen maka efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 5 adalah

1.53 persen.


Kinerja

Program dari sasaran ini adalah Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah

industri kreatif yang bernilai tambah.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah

sebesar Rp. 427.319.000,- realisasi sebesar Rp. 427.276.000,- atau

99,99 persen dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk

mencapai sasaran ini yaitu:

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana IKM diperuntukkan bagi pelaku

IKM benang sutera di Kampung Sabbeta Desa Pising Kec. Donri-

Donri.

2. Pelatihan Kerajinan Souvenir/Kerajinan Tangan, peserta terdiri

dari 40 orang perempuan dan 10 orang laki-laki yang diadakan di

Kantor Kecamatan Marioriawa, dengan produk kerajinan sovenir

berupa tas pesta dan bross yang ditujukan untuk masyarakat yang

kurang mampu yang merupakan perwakilan semua desa di

Kecamatan Marioriawa.

3. Pembinaan 20 IKM dilakukan bagi IKM yang telah mendapatkan

bantuan baik berupa sarana prasarana maupun pelatihan sebagai

tindak lanjut pembinaan dan pembentukan sentra dilakukan di

Dusun Ammessangeng Desa Pising Kec. Donri-Donri, Sentra

“Kampung Sabbeta” dengan harapan dapat mengembalikan

kejayaan produk sutera di Kabupaten Soppeng.



43

4. Pelatihan keterampilan jahit menjahit dilaksanakan di

Kecamatan Liliriaja dengan peserta 20 orang bagi pelaku usaha

dan masyarakat kurang mampu.

5. Pelatihan Pengembangan Industri Gula merah di Walemping Desa

Pesse Kec. Donri-Donri dan diikuti oleh 20 orang.

6. Pelatihan Pemintalan Benang sutera di Desa Sering Kecamatan

Donri-Donri dan diikuti 30 orang peserta.


Walaupun capaian untuk nilai produksi IKM dan tumbuhnya sentra

potensial sudah optimal namun maih ada permasalahan yang mucul

antara lain :


pembinaan dan pengembangan usaha industri

2. Keterbatasan pelaku industri dalam mengakses jaringan

informasi, modal, teknologi dan pasar;

3. Keterbatasan usaha industri dalam mengakses sumber daya

produktif;

4. Terbatasnya pemanfaatan jaringan usaha dan kemitraan usaha

antara pelaku industri tu sendiri maupun dengan usaha-usaha

besar;

5. Rendahnya kualitas suber daya manusia (komptensi) pelaku usaha

industri;



44

Solusi :

1. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur lingkup Sub Dinas

Perindustrian dan Perdagangan;

2. Meningkatkan kualitas perencanaan yang terkait dengan

pembinaan dan pengembangan Usaha Industri di Sulawesi

Selatan;

3. Strategi penggunaan dana diarahkan kepada prioritas

administrasi keuangan dalam rangka menunjang pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi serta akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan

4. Meningkatkan intensitas pelatihan manajemen kewirausahaan

khususnya industri

5. Meningkatkan intensitas pelatihan industri rumah tangga, industri

pengolahan dan industri kecil;

6. Menfasilitasi bantuan alat dan bahan baku industri bagi industri

kecil dan industri rumah tangga

7. Terpenuhinya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten sebagai

pedoman perencanaan pengembangan industry di Kabupaten

Soppeng.



45

Target perencanaan kinerja dan realisasi untuk program kegiatan dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut :

SASARAN PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR PROGRAM

/KEGIATAN

TARGET

2018REALISASI

Meningkatnya

koperasi sehat

berprestasi dan

terwujudnya

penguatan

kelembagaan

koperasi

Program peningkatan

kualitas kelembagaan

koperasi

% Koperasi aktif 89.11% 79.90%

Pembinaan pengawasan

dan penghargaan koperasi

sehat berprestasi

Jumlah Koperasi sehat 67 koperasi 67 koperasi

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan dana perkuatan

koperasi

Jumlah koperasi yang

dimonitor dan dievaluasi61 koperasi 61 koperasi

Pelatihan Manajemen

Pengelolaan Koperasi/KUDJumlah peserta pelatihan 35 orang 35 orang

Berkembangnya

UMKM serta

terjaganya

pertumbuhan

ekonomi

Program Pemberdayaan

dan Pengembangan UMKM% UMKM 98.96 98.92

Peningkatan kemitraan

usaha bagi usaha mikro

kecil

Jumlah UMKM 60 orang 60 orang

Pembinaan dan

Pengembangan Sarana

Promosi Hasil Produksi

(dekranasda)

Jumlah keikutsertaan

produk UMKM pada ajang

promosi

2 kali 2 kali

Penyelenggaraan promosi

produk UMKM

Keikutsertaan produk

UMKM pada ajang promosi4 kali 4 kali

Pelatihan Teknologi

peningkatan mutu produk

UMKM

Jumlah peserta pelatihan 20 orang 20 orang



46

Meningkatnya

kemampuan

teknologi dan

mutu produk

industri serta

meningkatnya

pemasaran produk

industry

Program Pengembangan

dan peningkatan

Kemampuan teknologi IKM

% Pertumbuhan IKM 26.33% 0.35%

Kegiatan Pengadaan Sarana

dan Prasarana IKM

Jumlah IKM penerima

bantuan8 IKM 8 IKM

Kegiatan Pelatihan

kerajinan

Souvenir/kerajinan tangan

Jumlah peserta yang

dibina dan dilatih50 orang 50 orang

Penguatan sentra dan

kelompok pengrajin

Jumlah sentra yang

terbentuk dan jumlah IKM

yang dibina

1 sentra dan

20 IKM

1 sentra dan

20 IKM

Pelatihan keterampilan

jahit menjahit

Jumlah peserta yang

dilatih20 orang 20 orang

Pelatihan pengembangan

industri gula merah

Jumlah peserta yang

dibina dan dilatih20 orang 20 orang

Pelatihan Kemasan Produk

Pangan

Jumlah peserta yang

dilatih20 orang 20 orang

Pelatihan pemintalan

benang sutera

Jumlah pengrajin sutera

yang dilatih30 orang 30 orang

Peningkatan

kinerja sektor

perdagangan

Program Pembangunan

dan Pengelolaan Sarana

Distribusi Perdagangan

Persentase tingkat

kestabilan harga barang100% 100%

Pembinaan dan

pengelolaan Sarana

Perdagangan

Pembinaan dan pelaku

dan penataan sarana

perdagangan

17 pasar 17 pasar

Terciptanya tertib

hokum, niaga ukur

bagi pelaku usaha

dan konsumen

Program perlindungan

konsumen

Peningkatan jumlah

beredar yang diawasi

dan peralatan yang

digunakan

7500 UUPK 6180 UUPK



47

Target penerimaan kinerja keterkaitan antara RPJMD dan renstra SKPD

dapat dilihat sebagai berikut :

NO. INDIKATOR RUMUS SATUANTARGET

2018REALISASI

1Kontribusi sektor industri

terhadap PDRB

∑kontribusi industri dari

sektor industri x 100%

Jumlah PDRB

% 13.11 10.47

2 Kontribusi sektor

perdagangan terhadap

PDRB

∑ kontribusi perdagangan dari

sektor perdagangan x 100%

Jumlah PDRB

% 14.45 12.63

3 Jumlah jenis produk

spesifik lokal dari industri

daerah yang berdaya saing

dalam pasar regional

Jumlah jenis produk spesifik local

yang berdaya saing s/d tahun-njenis 9 9

4 Jumlah jenis produk

koperasi usaha kecil dan

usaha menengah spesifik

local daerah yang berdaya


Jumlah jenis produk koperasi dan

UKM spesifik lokal yang berdaya

saing s.d tahun n

jenis 38 38

5 Jumlah sarana/prasarana

pasar tradisional yang

efektif menunjang

perdagangan an produk

spesifik local industri kecil

dan rumah tangga serta

koperasi dan UKM

Jumlah jenis sarana prasarana pasar

tradisional yang efektif menunjang

perdagangan spesifik local s.d tahun

n

unit 17 17



48

2. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018

1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD yang dikelola Dinas PPK & UKM Tahun

Anggaran 2018 sebesar Rp. 5.668.357.797,- yaitu 98,28 persen

dari total anggaran Rp. 5.767.725.044,-

1. Anggaran Kinerja :

- Belanja Tidak Langsung Rp. 3.171.195.652,- (99.47%)

- Belanja Langsung Rp. 2.497.162.145,- (96,8%)

Jumlah Rp. 5.668.357.797 (98,28%)

2. Pemanfaatan Anggaran

a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja

Dinas Perdagangan terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Dinas Dinas

Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM dalam Tahun

Anggaran 2018 sebesar Rp. 3.171.195.652,-(99.47%) yang

diarahkan untuk gaji pegawai.

2) Belanja Langsung

Realisasi anggaran belanja langsung Dinas Perdagangan

Perindustrian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2018

sebesar Rp. 2.497.162.145,-(96,8%) dengan jumlah 10

program dan 34 kegiatan.



49

Dengan rincian sebagai berikut :

No Program Target (Rp.)Realisasi

Fisik (%)Rp. %

1Program pelayanan administrasi

perkantoran1.005.920.000 987.651.049,- 98,18 100

2Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur283.000.000,- 258.306.257,- 91.27 100

3Program peningkatan

Profesionalisme aparatur125.329.000,- 105.369.804,- 84.07 100

4

Program peningkatan

pengembangan system

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

18.500.000,- 18.500.000,- 100 100

5Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi22.025.000,- 21.824.875,- 99,09 100

6

Program Pemberdayaan dan

Pengembangan Usaha Menegah,

Usaha Kecil, Usaha MIkro

(UMKM)

296.400.000,- 287.774.160,- 97,09 100

7

Program Pembangunan dan

Pengelolaan Sarana Distribusi

Perdagangan

375.000.000,- 364.200.000,- 97,12 100

8

Program Peningkatan Pelayanan

Perdagangan dan Stabilisasi Harga

Barang

2.000.000,- 2.000.000,- 100 100

9Program Perlindungan

konsumen24.260.000,- 24.260.000,- 100 100

10

Program Pengembangan dan

Peningkatan Kemampuan Teknologi

Industri Kecil Menengah

427.319.000,- 427.276.000,- 99.99 100



50

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media

Akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya dapat ditarik

beberapa kesimpulan sebagai berikut :

a. Pencapaian sasaran Kinerja Dinas Dinas Perdagangan

Perindustrian Koperasi dan pada Tahun 2018 pada umumnya telah

mencapai target yang ditetapkan

b. Pencapaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama

tahun 2018 dengan melihat indikator outcome-nya, diketahui

bahwa pencapaian program dan kegiatan tahun 2018 dapat

dikatakan baik untuk 10 program dan 34 (tiga puluh empat)

kegiatan.

c. Realisasi anggaran dana APBD tahun 2018 yaitu realisasi keuangan

sebesar 98,28 % .

Sebagaimana diketahui bahwa Laporan Kinerja merupakan

pengukuran kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematik

dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Laporan Kinerja ini

diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak yang

berkepentingan (stakeholder).



51

Laporan Kinerja ini diharapkan pula menjadi dasar kepada

kepala unit kerja dan seluruh pejabat dan staf dalam lingkup Dinas

Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM untuk mempersiapkan

terselenggaranya good governance.

Watansoppeng, Februari 2019

KEPALA DINAS,

ANDI MAKKARAKA, S.Sos.M.Si.Pangkat : Pembina Utama MudaNIP. : 19690615 199703 1 010

Laporan Kinerja (LKj-SKPD) - soppengkab.go.id · Gambaran Umum 2 a. Struktur Organisasi 3 b. Sarana dan Prasarana 7 III. Lingkungan Strategis 7 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Documents