LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS ......Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tahun 2018 4 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta Telp (022) 7320048

B A N D U N G

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tahun 2018

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda) Provinsi Jawa Barat

sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat

spesifik yaitu urusan perpustakaan dan kearsipan.

Dispusipda Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan pada:

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah,

Dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;

2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi,

Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Provinsi Jawa Barat.

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang

perpustakaan dan bidang kearsipan, meliputi perpustakaan deposit dan pengembangan

bahan perpustakaan, bina perpustakaan dan budaya gemar membaca, pelayanan

perpustakaan dan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis serta pengelolaan arsip statis

yang menjadi kewenangan daerah provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan

melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Mengenai kelengkapan organisasi Dispusipda Provinsi Jawa Barat susunannya

terdiri dari:

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, membawahkan:

a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;

b. Subbagian keuangan dan aset; dan

c. Subbagian kepegawaian dan Umum

3. Bidang Perpustakaan Deposit dan Pengembangan Bahan Perpustakaan;

4. Bidang Bina Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca;

5. Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan;

6. Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis;

7. Bidang Pengelolaan Arsip Statis

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar Struktur dan Organisasi Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah,


2

Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebagai

berikut :

Gambar 1. Struktur dan Organisasi Dispusipda Provinsi Jawa Barat

Perpustakaan dan kearsipan telah ditetapkan dalam rumpun urusan yang sama

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah, namun demikian perpustakaan dan kearsipan merupakan

2 (dua) urusan pemerintahan wajib yang memiliki karakteristik permasalahan yang tidak

sama. Oleh karena itu identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan

Bapusipda Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab

terhadap urusan perpustakaan dan kearsipan harus dilihat berdasarkan karakteristik

masing-masing.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2016

tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina,

mengendalikan dan meyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan

dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, melaksanakan tugas

dekonsentrasi serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaiamana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan

yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

2. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang


3

menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perpustakaan dan kearsipan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan

4. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan urusan perpustakaan telah menunjukkan hasil yang cukup baik,

namun masih terdapat permasalahan yang perlu diselesaikan antara lain :

1. Pemberdayaan Kegemaran Membaca (PKM) masih rendah;

2. Jumlah tenaga fungsional pustakawan masih kurang;

3. Jumlah bahan perpustakaan belum memenuhi Standar Nasional Perpustakaan

(SNP);

4. Persentase serah simpan karya cetak dan karya rekam masih rendah;

5. Akses layanan perpustakaan belum efektif.

Pelaksanaan urusan kearsipan telah menunjukkan hasil yang cukup baik, masih

terdapat permasalahan yang perlu diselesaikan antara lain:

1. Pemahaman aparatur pemerintah terhadap arsip masih rendah;

2. Jumlah tenaga fungsional arsiparis masih kurang;

3. Persentase pengelolaan arsip secara baku kearsipan masih rendah;

4. Penyelamatan arsip bernilai sejarah kurang intensif;

5. Perlindungan dan pengamanan terhadap arsip vital belum efektif.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKIP adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada

publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka

mencapai visi dan misi Dispusipda Provinsi Jawa Barat yang akuntabel dan transparan.

Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian

kinerja kegiatan dan sasaran sesuai yang telah ditetapkan oleh Dispusipda Provinsi

Jawa Barat peroide APBD TA 2018.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LKIP adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih

dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJM) Nasional;

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya

Rekam;


4

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi

Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi

Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

11. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 17 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan

Perpustakaan;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan

Kearsipan;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;

17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi,

Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Provinsi Jawa Barat;

18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggaraan Kearsipan;

19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggaraan Perpustakaan.

1.4 Sistematika LKIP 2018

Sistematika penyajian LKIP tahun 2018 ini dapat disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi dengan

penekanan kepada aspek strategi organisasi serta permasalahan utama

(strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja

tahun yang bersangkutan.


5

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi, menyajikan capaian kinerja organisasi

untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi organisasi sesuai

dengan hasil pengukuhan kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja

sebagai berikut:

1) Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini;

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi;

4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar

nasional (jika ada);

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang

telah dilakukan;

6) Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya;

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan

dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai

dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya

LAMPIRAN LAMPIRAN

a. IKU Tahun 2013-2018

b. Perjanjian Knerja (PK) kepala OPD Tahun 2018

c. Rencana Kinerja Tahun 2018

.


6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2013 - 2018

Dalam sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis

merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber

daya manusia dan sumber daya lain yang mampu memenuhi keinginan stakeholders dan

menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan

langkah yang sangat penting untuk memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan

(weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan/kendala (threats) yang ada.

Analisis tehadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi

perwujudan visi dan misi serta strategi Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa

Barat (DISPUSIPDA) merupakan pedoman kegiatan dan arahan kebijakan dan strategi

pembinaan dan pemberdayaan perpustakaan dan kearsipan dalam menyusun program

dan kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk kurun waktu 2013-2018. Rencana strategis

itu sendiri merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25

Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan

Daerah tersebut, adalah ”Jawa Barat Maju Dan Sejahtera Untuk Semua”,

dengan Misi nya terdiri dari:

1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;

2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan;

3. Meningkatkan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur dan perluasan

partisipasi publik;

4. Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dan pembangunan infrastruktur

strategis yang berkelanjutan;

5. Meningkatkan kehidupan sosial, seni dan budaya, peran pemuda dan

olahraga serta pengembangan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal.

Sesuai misi tersebut diatas bidang Perpustakaan termasuk dalam

penjabaran misi ke-1, yaitu: Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan

Berdaya Saing, melalui program pengembangan budaya baca dan pembinaan

perpustakaan.

Bidang kearsipan termasuk misi ke-3 yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintahan

Melalui Profesionalisme Tata Kelola Dan Perluasan Partisipasi Publik, yang

dilaksanakan melalui program pengembangan kearsipan.


7

Berdasarkan rencana strategis BAPUSIPDA Tahun 2013-2018 telah

dirumuskan beberapa substansi pokok sebagai berikut:

VISI BAPUSIPDA PROVINSI JAWA BARAT:

Untuk menjabarkan Visi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi

Jawa Barat, disusun misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pembudayaan Kegemaran Membaca Masyarakat;

2. Mewujudkan Arsip sebagai Bahan Bukti Otentik Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah dan Sumber Informasi Publik;

3. Mengembangkan dan Melestarikan Bahan Perpustakaan dan Arsip untuk

kepentingan IPTEK;

4. Meningkatkan Peayanan Perpustakaan dan Kearsipan Berbasis TIK;

5. Meningkatkan Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan.

2.1.2 Tujuan, sasaran dan Indikator sasaran Program

Sebagaimana Visi dan Misi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Provinsi Jawa Barat perlu ditetapkan tujuan, sasaran serta indikator sasaran

pelaksanaan penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan dalam kurun 5 (lima)

tahun sejak 2013-2018.

Tujuan yang akan dicapai pada visi dan misi tersebut adalah :

1. Meningkatkan kecerdasan masyarakat;

2. Meningkatkan tata kelola sesuai standar baku kearsipan;

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan perpustakaan dan arsip secara

permanen;

4. Memudahkan akses layanan perpustakaan dan kearsipan;

5. Mengembangkan kelembagaan dan SDM perpustakaan dan kearsipan.

Sasaran yang akan dicapai pada misi tersebut adalah:

1. Meningkatnya angka kunjungan masyarakat ke perpustakaan;

2. Meningkatnya koleksi bahan perpustakaan sesuai standard dan kebutuhan

masyarkat;

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan membaca;

4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan arsip setiap pencipta arsip;

5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemeliharaan arsip;

6. Meningkatnya kapasitas penyimpanan arsip sesuai standar baku kearsipan;

7. Meningkatnya pengembangan khasanah bahan perpustakaan dan arsip;

8. Meningkatnya preservasi arsip;

9. Meningkatnya pemanfaatan dan pendayagunaan bahan perpustakaan dan

arsip;

Perpustakaan Mencerdaskan Masyarakat dan

Kearsipan Pilar Akuntabilitas


8

10. Meningkatnya layanan perpustakaan dan kearsipan;

11. Meningkatnya layanan perpustakaan dan kearsipan sesuai standar pelayanan

prima;

12. Meningkatkan pembinaan lembaga teknis perpustakaan dan lembaga

kearsipan;

13. Meningkatnya kompetensi SDM perpustakaan dan kearsipan;

14. Meningkatnya kerjasama antara para pemangku kepentingan perpustakaan

dan kearsipan.

Sedangkan Indikator sasaran program yang tercantum dalam Rencana Strategis

(Renstra) Bapusipda Tahun 2013-2018, adalah;

Indikator sasaran program pengembangan budaya baca dan pembinaan

perpustakaan, yaitu:

1. Persentase kunjungan pemustaka

2. Persentase koleksi bahan perpustakaan

3. Persentase kegiatan membaca

4. Persentase bahan perpustakaan yang dipreservasi

5. Persentase bahan persentase yang dimanfaatkan

6. Persentase layanan terbuka perpustakaan

7. Persentase layanan tertentu perpustakaan

8. Persentase audit layanan perpustakaan

9. Persentase pembinaan lembaga perpustakaan

10. Persentase pembinaan SDM perpustakaan

11. Persentase naskah kerjasama perpustakaan

Indikator sasaran program kearsipan, yaitu:

1. Persentase pencipta arsip sesuai standar baku kearsipan

2. Persentase kegiatan pemeliharaan arsip

3. Persentase kapasitas penyimpanan arsip

4. Persentase arsip yang dipreservasi

5. Persentase arsip yang dimanfaatkan

6. Persentase layanan terbuka kearsipan

7. Persentase layanan tertentu kearsipan

8. Persentase layanan kearsipan

9. Persentase pembinaan lembaga kearsipan

10. Persentase pembinaan SDM kearsipan

11. Persentase naskah kerjasama kearsipan

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan Bapusipda Provinsi Jawa Barat periode tahun 2013

– 2018 atau untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah:


9

1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan,

strategi dan kebijakannya dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai

berikut :

1.1 Pengembagan bahan perpustakaan Bapusipda Jawa Barat;

1.2 Pelestarian karya cetak dan karya rekam khasanah budaya baca di Jawa

Barat;

1.3 Pelestarian literatur tentang Jawa Barat melalui Penerbitan pioneer;

1.4 Pengadaan bahan perpustakaan layanan ekstensi perpustakaan

Bapusipda Jabar;

1.5 Pengadaan e resource;

1.6 Preservasi dan konservasi bahan perpustakaan;

1.7 Peningkatan layanan perpustakaan berbasis sistem e-library dan ISO;

1.8 Peningkatan kualitas kelembagaan perpustakaan dan sumber daya

manusia di bidang perpustakaan;

1.9 Membina budaya baca dan memberdayakan perpustakaan di Jawa Barat

1.10 Peningkatan layanan otomasi perpustakaan;

1.11 Pengembangan layanan perpustakaan bertaraf internasional.

2. Program Pengembangan Kearsipan strategi dan kebijakannya dilakukan

melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

2.1 Penelusuran arsip bernilai sejarah di Jawa Barat;

2.2 Preservasi arsip statis;

2.3 Akuisisi dan pengolahan arsip statis;

2.4 Peningkatan pengolahan asip dinamis;

2.5 Peningkatan pembinaan kearsipan;

2.6 Peningkatan layanan otomasi kearsipan.

2.1.4 Kebijakan dan Program

Kebijakan yang ditetapkan BAPUSIPDA Provinsi Jawa Barat pada tahun

2013-2018 adalah:

1. Kerjasama dengan stakeholder

2. Peningkatan sarana pendukung yang representative

3. Peningkatan kuantitas dan kualitas koleksi

4. Kerjasama dengan penerbit

5. Adanya survey kebutuhan

6. Kualitas dan kuantitas koleksi

7. Meningkatkan pengelolaan KCKR

8. Meningkatkan kesadaran para wajib serah simpan KCKR

9. Menggerakkan masyarakat yang kreatif dan inovatif berbasis pengetahuan

melaui linhkungan keluarga satuan pendidikan dan masyarakat

10. Bahan perpustakaan yang bervariatif


10

11. Perpustakaan yang representative

12. Promosi yang terus menerus dan berkesinambungan

13. Penyuluhan minat baca

14. Pelestarian dan perbaikan bahan perpustakaan

15. Alih media/alih bentuk

16. Preservasi bahan perpustakaan

17. Bahan perpustakaan yang current

18. Penyebaran bahan perpustakaan yang merata

19. Mengacu pada standar nasional perpustakaan

20. Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan

21. Peningkatan sarana pendukung yang representative

22. Adanya aksesibilitasi aplikasi perpustakaan

23. Jumlah jangkauan layanan

24. Peningkatan SDM

25. Bahan Perpustakaan yang current

26. Mengacu standar nasional perpustakaan

27. Inovasi layanan perpustakaan

28. Promosi dan publikasi kegiatan layanan

29. Pengembangan kompetensi dan profesionalisme pustakawan dan tenaga

teknis perpustakaan

30. Peningkatan lembaga perpustakaan sesuai standar perpustakaan

31. Memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah, swasta,

komunitas dan perorangan untuk membangun budaya baca

32. Membangun sinergi dan memperkuat kerjasama dengan lembaga

pemerintah, swasta, komunitas dan perorangan untuk membangun budaya

baca

33. Membangun kesepahaman mengenai penyelenggaraan kearsipan dengan

para pencipta arsip

34. Menerapkan prosedur pemberkasan dan alih media (digitalisasi) arsip

35. Implementasi kebijakan dan pemenuhan sarana prasarana kearsipan yang

sesuai standar

36. Aktivasi kegiatan pemeliharaan dan perawatan arsip statis

37. Penerapan prosedur sistem keamanan dan klasifikasi arsip (SKKA)

38. Melaksanakan publikasi dan sosialisasi kearsipan

39. Penerapan pembinaan kearsipan melalui berbagai kegiatan seperti supervise,

diklat, bintek, sosialisasi, diseminasi

40. Menyusun materi dan pola perjanjian kerjasama tentang kearsipan dengan

institusi terkait

Untuk menjabarkan Kebijakan itu maka ditetapkan Program sebagai berikut:

1. Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah;


11

2. Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah;

3. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

5. Pelayanan Administrasi Perkantoran;

6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

7. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;

8. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan;

9. Pengembangan Kearsipan;

10. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2018

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Dinas Perpustakaan dan kearsipan

Daerah Provinsi Jawa Barat menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang

akan dicapai secara tahunan selama periode renstra. Sasaran strategis dan

indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2013-

2018 adalah sebagai berikut :

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan 1 : Meningkatkan kecerdasan masyarakat

1

Memenuhi Koleksi Bahan Perpustakaan Sesuai Standar

Nasional Perpustakaan (SNP)

Jumlah koleksi bahan perpustakaan Dispusipda Provinsi Jawa Barat sesuai SNP

Tujuan 2 : Mengembangkan kelembagaan dan SDM perpustakaan

2 Memenuhi Pembinaan Lembaga dan SDM Perpustakaan

Persentase pembinaan, sosialisasi dan penyuluhan ke semua jenis perpustakaan

Tujuan 3 : Memudahkan akses layanan perpustakaan dan kearsipan

3 Terpenuhinya pelayanan prima berbasis teknologi informasi komunikasi dan berstandar ISO.

Tingkat kepuasan pemustaka Persentase peningkatan jumlah

pengunjung

Tujuan 4 : Meningkatkan tata kelola sesuai standar baku kearsipan

4 Tercapainya tata kelola arsip secara baku

Persentase OPD yang telah memenuhi standard baku

Jumlah data arsip di unit kearsipan

5 Terpenuhinya ketersediaan khasanah arsip bernilai sejarah

Jumlah arsip yang digitalisasi / dialihmediakan

Jumlah arsip yang diselamatkan

Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan perpustakaan dan arsip secara permanen

6 Terwujudnya pengembangan dan pelestarian bahan perpustakaan secara optimal

Persentase bahan perpustakaan yang dipreservasi

Persentase bahan perpustakaan yang dialihmediakan


12

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

mempresentasikan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang

waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir

tahun 2018. Sasaran-sasaran yang akan dicapai Dispusipda Provinsi Jawa Barat

tahun 2018 dan dinyatakan dalam Perjanjian sasaran kinerja 2018, dengan

menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama Dispusipda Provinsi Jawa Barat

hasil revieu tahun 2018.

Tabel.Perjanjian Kinerja

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1

Memenuhi Koleksi Bahan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)


4.507 eksemplar


Jumlah pembinaan lembaga perpustakaan dan sumber daya manusia pengelola perpustakaan

803 unit dan 1.306 orang


Tingkat kepuasan pemustaka

Jumlah peningkatan pengunjung

90%

566.389 orang




20%

6.000 boks



Persentase bahan perpustakaan yang dialihmediakan

2,38%

0,32%


Jumlah arsip yang digitalisasi / dialihmediakan

Jumlah arsip yang dipreservasi

Jumlah arsip yang diselamatkn dan di manfaatkan

3.000 lembar

220 lembar

1 Khasanah


13

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada

sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi

masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang

ditetapkan.

1) Target dan realisasi tahun 2018

No Sasaran Indikator kinerja Tahun 2018

Target Realisasi

1. Memenuhi Koleksi Bahan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)


4.507 eks 6.686 eks

2. Memenuhi Pembinaan Lembaga dan SDM Perpustakaan


803 unit dan 1.306

orang

803 unit dan 1.502

orang

3. Terpenuhinya pelayanan prima berbasis teknologi informasi komunikasi dan berstandar ISO.



90%

566.389 orang

90%

594.732 orang

4. Tercapainya tata kelola arsip secara baku



20%

6.000 boks

21%

6.000 boks

5. Terwujudnya pengembangan dan pelestarian bahan perpustakaan secara optimal


Persentase bahan perpustakaan yang dialihmedia-kan

2.38%

0,32%

2,5%

1.81%

6. Terpenuhinya Ketersediaan Khasanah Arsip Bernilai Sejarah

Jumlah arsip yang digitalisasi/ dialihmediakan

Jumlah arsip yang dipreservasi

Jumlah arsip yang diselamatkn dan di manfaatkan

3.000 lembar

220

lembar 1

Khasanah

1.000 lembar

120

lembar 8

Khasanah


14

2) Perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya

No Sasaran Indikator kinerja

Tahun 2016 Tahun 2017 2018

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi



16.131 eks

35.472 eks 17.330 eks

11.558 eks 4.507 eks

6.686 eks


Persentase Pembinaa, sosialisasi dan Penyuluhan ke semua jenis perpustakaan

4% 4% 7% 7% - -


- - - - 803 unit dan

1.306 orang




90% 90% 90% 90% 90% 90%

Tingkat ketepatan waktu temu balik arsip

1 Jam 1 Jam - - - -

Persentase Data Center Arsip

17% 17% - - - -

Persentase peningkatan jumlah pengunjung

- - 20% 20% - -


- - - - 566.389 orang

594.732 orang



33% 33% 21,28%

21.28% 20%

21%


63.000 boks

63.000 boks

57.250 boks

57.250 boks

6.000 boks

6.000 boks


15

3) Perbandingan capaian kinerja dengan target jangka menengah.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun pada tahun 2018

sudah barang tentu mengacu pada sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis

yang memuat target capaian indikator kinerja dari masing-masing sasaran. Indikator

kinerja yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis adalah sebagai berikut :

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1 2 3 4 5 6


Jumlah koleksi bahan perpustakaan Bapusipda Provinsi Jawa Barat sesuai SNP

4.507 eks

6.686 eks 148%



803 unit dan 1.306

orang


100%



90% 90% 100%

Jumlah Peningkatan Pengunjung

566.389 orang

594.732 orang 105%



20% 21% 105%


6.000 boks

6.000 boks 100%




3,67%

1.81%

3,67%

1.81%

0,5%

1,81%

0,5%

1,81%

2.38%

0,32%

2,5%

1,81%


Persentase / jumlah arsip yang digitalisasi/ dialihmediakan

0.21% 0,21% 12.600 12.600 3.000 lembar

1.000 lembar

Jumlah arsip yang di preservasi

- - 220 lembar

220 lembar 220 lembar

120 lembar

Persentase arsip yang diselamatkan

1,16% 1,16% - - - -

Jumlah khasanah arsip diselamat-kan

- - 1 Khasan

ah

1 Khasanah

1 Khasan

ah

8 khasanah


16




2.38%

0,32%

2,5%

1.81%

105%


Persentase arsip yang digitalisasi/ dialihmediakan

3.000 lembar

1.000 lembar 33.33%

Jumlah arsip yang di preservasi

220 lembar

120 lembar 54.54%

Jumlah khasanah arsip diselamat-kan

1 Khasanah

8 khasanah 800%

4) Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Hasil capaian kinerja yang telah dicapai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018 ini, tentunya tidak diperoleh dengan sendirinya,

akan tetapi berbagai upaya mulai dari penetapan perencanaan yang matang setiap

tahunnya, hal ini tentu tidak bisa lepas dari azas-azas manajemen yang ditemukan oleh

para ahli (Goerge R Terry). Menurut Terry, fungsi manajemen adalah POAC (Planning,

Organizing, Actuating, dan Controlling). Planning ialah perencanaan dari suatu

kegiatan, dalam perencenaan itu dibuat tujuan dan rencana kegiatan yang akan

dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan ini tidak boleh menyimpang dari

tujuan yang telah ditetapkan yang terangkum dalam visi dan Misi, serta tujuan jangka

menengah dari organisasi (renstra). Sedangkan Organizing ialah pengaturan sumber

daya yang dimiliki untuk menjalankan rencana yang sudah ditetapkan pada fungsi

planning. Sedangkan Actuating ialah fungsi kepemimpinan seorang manajer.

Bagaimana turut campur seorang manajer dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi

kerja. Sedangkan Controlling ialah suatu kegiatan menilai kinerja berdasarkan standar

atau ketetapan yang ada, dan penilaian itu di feed back dengan perubahan.

Secara umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat

berupaya menerapakan azas-azas manajemen untuk mencapai tujuan tahunan yang

telah ditetapkan sehingga apabila dijumpai kesulitan dalam proses pelaksanaanya,

segera dapat dicari solusi pemecahan dan segera ditindaklanjuti, dengan demikian roda

organisasi selalu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

5) Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek,

tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang sudah barang tentu diperlukan

sumber daya yang ada, secara umum sumber daya ada 2 katagori, yaitu faktor internal

dan eksternal. Faktor internal ini menilai Kekuatan (Strength) dan Kelemahan

(Weakness) sedangkan faktor eksternal akan menilai Peluang (Opportunity) dan

Ancaman (Threat). Analsis ini lazim disebut dengan analisis SWOT. Faktor internal yang

mempengaruhi sumber daya tersebut adalah;


17

Pejabat struktural Dispusipda Provinsi Jawa Barat 10 orang, terdiri dari 1 orang

Kepala (eselon IIa), 5 orang Kepala Bidang (eselon IIIa), 1 orang Sekretaris Dinas

(eselon IIIa) dan 3 orang Kepala Sub Bagian dibawah Sekretariat eselon (Iva);

Pejabat fungsional pustakawan 30 orang dan arsiparis 38 orang, masih belum

mencukupi;

Jumlah pegawai Dispusipda Provinsi Jawa Barat sampai bulan Desember 2018

sebanyak 136 orang;

Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah

Provinsi Jawa Barat (APBD) dan dana dekonsentrasi dari Perpustakaan Nasional

RI dan Arsip Nasional Republik Indonesia yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan Belanja Negara (APBN);

Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja yang baku bagi pelaksanaan tugas

pemerintahan dan atau berbasis pada standar ISO sesuai dengan kebutuhan.

Sedangkan dari faktor eksternal sebagai berikut;

Jumlah sasaran tupoksi sebanyak 48 Satuan Perangkat Kerja Daerah

(SKPD)/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat,

serta ditambah 27 lembaga perpustakaan dan lembaga kearsipan di

Kabupaten/Kota.

Jumlah sasaran tupoksi sebanyak 6 Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat.

Jumlah Penerbit Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Jawa Barat dan Perguruan

Tinggi Swasta (PTS) di Jawa Barat sebanyak 376 lembaga.

Jumlah penerbit pemerintah di Jawa Barat sebanyak 260 lembaga.

Jumlah penerbit swasta di Jawa Barat sebanyak 199 lembaga.

Jumlah pengusaha rekaman di Jawa Barat sebanyak 14 lembaga.

6) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan pencapaian pernyataan kinerja.

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis serta

upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan.

Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan

terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Bapusipda Provinsi Jawa Barat guna

mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat

menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi. Langkah tersebut harus

dituangkan dalam program dan kegiatan yang ada pada Dispusipda Provinsi Jawa Barat

sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

2. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

3. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur


18

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

7. Program Pengembangan Kearsipan

8. Program Penyelenggaraan Pememrintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah

9. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Selanjutnya dari 9 program tersebut diatas didukung beberapa kegiatan-kegiatan

yang setiap tahunnya bisa berubah-ubah yang disesuaikan dengan kondisi dan

ketersedian anggaran. Untuk tahun anggaran 2018 terdapat 31 (tiga puluh satu)

kegiatan, yang capaian kinerjanya telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018

Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan utama tersebut di atas,

ditunjang dengan jumlah dana yang dianggarkan oleh Dinas perpustakaan dan Kearsipan

Daerah Provinsi Jawa Barat dalam APBD Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari Belanja

Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Jumlah keseluruhan anggaran sebesar

Rp42.187.848.250,00 (Empat puluh dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta delapan

ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) terdiri dari Belanja Tidak

Langsung Rp.18.755.383.000,00 dan Belanja Langsung Rp.23.432.465.250,00.

1) Belanja Tidak Langsung

No URAIAN ANGGARAN REALISASI

Rp %

1. Belanja Pegawai (Gaji + Tunjangan Pegawai)

18.755.383.000,00 18.300.858.428,00 97,58%

2) Belanja Langsung

No URAIAN ANGGARAN REALISASI

Rp %

1. Belanja Pegawai 654.400.000,00 624.800.000,00 95,48%

2. Belanja Barang dan Jasa

18.550.365.250,00 17.991.721.929,00 96,99%

3. Belanja Modal 4.227.700.000,00 4.164.927.923,00 98.52%

JUMLAH 23.432.465.250,00 22.781.449.852,00 97,22%

Realisasi capaian kinerja belanja langsung diatas di implementasikan pada kegiatan-

kegiatan sebagai berikut:

No Program Anggaran (Rp) Realisasi (%)

Sisa Anggaran (%)

I. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1. Pengembangan Bahan Perpustakaan Dispusipda Jabar

1.432.771.550,00

1.413.151.095,00 (98,63%)

19.620.455,00 (1,37%)


19

2. Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Khasanah Budaya Jawa Barat serta Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990

667.103.500,00

653.739.471,00 (98,00%)

13.364.029,00 (2,00%)

3. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perpustakaan dan Sumber Daya Manusia Bidang Perpustakaan

982.175.000,00 974.696.550,00 (99,24%)

7.478.450,00 (0,76%)

4. Kegiatan Membina Budaya Baca dan Memberdayakan Perpustakaan di Jawa Barat

957.825.000,00

927.189.200,00 (96,80%)

30.635.800,00 (3,20%)

5. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perpustakaan

1.562.534.000,00

1.559.355.057,00 (99,80%)

3.178.943,00 (0,20%)

6. Kegiatan Pengembangan Kerjasama Perpustakaan Bertaraf Internasional

24.990.000,00

24.755.000,00 (99,06%)

235.000,00 (0,94%)

II. Pengembangan Kearsipan

1. Peningkatan Pengelolaan Arsip Dinamis

1.182.780.000,00 1.087.231.750,00(91,92%)

95.548.250,00 (8,08%)

2. Peningkatan Pembinaan Kearsipan

449.795.000,00 438.424.500,00 (97,47%)

11.370.500,00 (2,52%)

3. Peningkatan Pelayanan Kearsipan

673.448.000,00 661.596.343,00 (98,24%)

11.851.657,00 (1,76%)

4. Akuisisi dan Pengolahan Arsip di Depo Arsip Statis

666.170.000,00 630.677.050,00 (94,67%)

35.492.940,00 (5,33%)

5. Preservasi Arsip Statis

175.300.000,00 174.773.510,00 (99,70%)

526.490,00 (0,30%)

6. Pembinaan Pengelolaan Arsip Statis

99.487.500,00 95.814.000,00 (96,31%)

3.673,500,00 (3,69%)

III. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah

1. Peningkatan Aplikasi Sistem Dokumentasi ISO 9001 Dispusipda Provinsi Jawa Barat

44.380.000,00 4.000.000,00 (9,01%)

40.380.000,00 (90,99%)

IV. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Pelaksanaan Perencanaan Perpustakaan Dan Kearsipan di Jawa Barat

221.970.000,00 194.787.000,00 (87,75%)

27.213.000,00 (12,25%)


20

V. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Dispusipda Provinsi Jawa Barat

66.992.000,00 34.361.800,00 (51,29%)

32.630.200,00 (48,71%)

2. Perencanaan Internal Dispusipda Provinsi Jawa Barat

67.518.000,00 57.065.100,00 (84,52%)

10.452.900,00 (15,48%)

3. Peningkatan Pengelolaan Keuangan di Dispusipda Prov. Jabar

50.510.000,00 49.550.000,00 (98,10%)

960.000,00 (1,90%)

4. Penyusunan Laporan Keuangan Dispusipda

16.283.500,00 16.216.200,00 (99,59%)

67.300,00 (0,41%)

VI. Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

1. Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur Dispusipda Jabar

433.700.000,00 391.139.305,00 (90,19%)

42.560.695,00 (9,81%)

2. Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur Dispusipda Jabar

105.000.000,00 99.619.630,00 (94,88%)

5.380.370,00 (5,12%)

VII. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan beserta peralatannya

2.656.600.000,00 2.596.663.352,00 (97,74%)

59.936.648,00 (2,26%)

2. Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Dispusipda Prov. Jabar

519.500.000,00 518.791.675,00 (99,86%)

708.325,00 (0,14%)

3. Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Dispusipda Prov. Jabar

2.876.446.000,00 2.832.381.886,00 (98,47%)

44.064.114,00 (1,53%)

4. Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Dispusipda Jabar

890.000.000,00 886.077.494,00 (99,56%)

3.922.506,00 (0,44%)

VIII Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Dispusipda Jabar

1.469.535.000,00 1.458.880.242,00 (99,27%)

10.654.758,00 (0,73%)

2. Pengadaan Bangunan Bukan Gedung

1.341.215.000,00 1.286.916.785,00 (95,95%)

54.298.215,00 (4,05%)

3. Pengadaan Kendaraan Dinas Dispusipda Jabar

910.000.000,00 905.050.000,00 (99,46%)

4.950.000,00 (0,54%)


21

IX Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor

591.585.000,00 585.824.360,00 (99,03%)

5.760.640,00 (0,97%)

2. Penyediaan Langganan Kantor

713.850.200,00 652.281.600,00 (91,38%)

61.568.600,00 (8,62%)

3. Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor

1.458.250.000,00 1.442.662.781,00 (98,93%)

15,587,219,00 (1,07%)

4. Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor

124.750.000,00 124.748.480,00 (100%)

1.520,00 (0,00%)

9 Program 31 Kegiatan

23.432.465.250,00 22.781.449.852,00 (97,22%)

651.015.398,00 (2,78%)

Tahun 2018 Dispusipda Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan 2 Program Nasional

sebagaimana tercantum pada table berikut:

REALISASI APBN TA 2018

No Program Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (%)

1.

Pengembangan Perpustakaan

Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca

1.197.849.000,00 1.192.411.396,00 (99.55%)

2. Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

Pencipta Arsip Kabupaten/Kota yang diawasi pada Provinsi Penerima Dana

372.184.000,00 348.519.000,00 (93.64%)

Total 1.570.033.000,00 1.540.930.396,00

(98,14%)


22

P E N U T U P

Laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas

penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana

Strategis Dispusipda Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018, dalam hal ini menyajikan berbagai

tingkat keberhasilan walaupun belum semuanya dapat tercapai dengan optimal.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2018 hampir seluruhnya bisa dilaksanakan, namun masih

terdapat beberapa kendala dan hambatan pencapaian kinerja sasaran stratejik, yaitu :

1. Belum optimalnya pengadaan buku koleksi perpustakaan bertaraf internasional;

2. Kurang memadainya Sumber Daya Manusia baik dilihat dari segi kualitas maupun

kuantitas;

3. Implementasi UU nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam

belum berjalan baik;

4. Belum optimalnya penumbuhan minat baca untuk anak usia dini;

5. Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan yang sesuai

standarisasi;

6. Keberadaan record center atau pusat penyimpanan arsip dimasing-masing OPD Provinsi

Jawa Barat belum dimanfaatkan secara optimal;

7. Belum tertibnya implementasi penyusutan arsip oleh masing-masing OPD sebagai

pencipta arsip yaitu sebanyak 48 OPD Provinsi Jawa Barat sehingga penyelenggaraan

kearsipan pemerintah daerah belum optimal;

8. Apresiasi terhadap penelusuran dan penyelamatan arsip bernilai kesejarahan masih

rendah.

Untuk dapat meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, ditempuh strategi pemecahan

masalah antara lain;

1. Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi lembaga/organisasi perpustakaan dan

kearsipan;

2. Mengusulkan formasi SDM bidang perpustakaan dan kearsipan kepada Gubernur melalui

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat;

3. Meningkatkan sosialisasi UU Nomor 4 Tahun 1990 dan meningkatkan pengadaan koleksi

Jawa Barat;

4. Meningkatkan pembinaan bagi kelompok PAUD;

5. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan yang dapat

menunjang tupoksi DISPUSIPDA;

6. Melaksanakan komitmen dengan para stakeholder untuk mendukung perwujudan budaya

baca dan sadar arsip melalui pendanaan yang memadai;

7. Menerbitkan instruksi Gubernur Jawa Barat untuk pemanfaatan record center;

8. Meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan arsip statis.


23

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja Insatnsi Pemerintah (LKIP) ini, diharapkan

dapat menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang

berkesinambungan.


24

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Laporan KinerjaInstansiPemerintah (LKIP) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tahun 2018

i

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 merupakan implementasi konkrit akuntabilitas

kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, memberikan

gambaran mengenai keberhasilan dan mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya.

Capaian kinerja tahun 2018 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa

Barat secara ringkas diuraikan sebagai berikut:

NO. SASARAN STRATEGIS CAPAIAN

KINERJA (%) MAKNA

1 Memenuhi Koleksi Bahan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)

148% A


100% B


100% B


100% B


105% A


100% B

Sumber data dari laporan bidang perpustakaan dan kearsipan T.A 2018

Pencapaian kinerja sasaran tersebut di atas, ditunjang dengan jumlah dana

yang dianggarkan oleh Dinas perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat

dalam APBD Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan

Belanja Langsung. Jumlah keseluruhan anggaran sebesar Rp42.187.848.250,00.

(Empatpuluh duamilyar seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh

delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) terdiri dari Belanja Tidak Langsung

Rp.18.755.383.000,00 dengan realisasi Rp.18.300.858.428,00 (97,58%) Belanja

Langsung Rp.23.432.465.250,00.dengan realisasi Rp.22.781.449.852,00 (97,22%)


ii


iii


iv

D A F T A R I S I

Hal

IKHTISAR EKSEKUTIF …………………………………………………………… i

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………. iii

DAFTAR ISI ……………………………………………………………. iv

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN Hal..

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan 3

1.3 Dasar hukum 3

1.4 Sistematika LKIP 2018 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Stratejik 2013-2018 6

2.2 Rencana KInerja Tahun 2018 11

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

1) Target dan realisasi tahun 2018 13

2) Perbandingan capaian kinerja tahun

sebelumnya

14

3) Perbandingan capaian kinerja dengan target

jangka menengah.

15

4) Analisis Keberhasilan/Kegagalan 16

5) Analisis atau efisiensi penggunaan sumberdaya 16

6) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang

keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan pencapaian pernyataan

kinerja.

17

B. RealisasiAnggaran 18

PENUTUP 22

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS ......Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tahun 2018 4 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

Documents