Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)...di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Tahun

2019

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KLATEN Alamat : Jl. Sulawesi No. 26 Klaten

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya

sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten

Tahun 2019.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan

bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong

terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan masih banyaknya tugas dan tanggung jawab

yang harus diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten dalam

rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang infrastruktur daerah. Tugas

dan tanggung jawab tersebut akan terus diupayakan untuk dapat diselesaikan di tahun-tahun yang

akan datang dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta kinerja dari seluruh pegawai

di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten. Semoga Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten

Tahun 2019 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Klaten, Januari 2020

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kabupaten Klaten

Ir. H. TAJUDIN AKBAR

Pembina Utama Muda NIP. 19620525 198903 1 012

ii

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar ………………………………………………………………………. ii

Daftar Isi ………………………………………………………………………. iii

Iktisar Eksekutif ………………………………………………………………………. iv

BAB I Pendahuluan ………………………………………………………………………. 1

1. Latar Belakang ……………………………………………… 1

2. Maksud dan Tujuan ..……………………………..………………. 2

3. Gambaran Umum Perangkat Daerah ……………….………………………………. 2

4. Struktur Organisasi ………………………………………….……………… 2

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ………………………………………………..… 4

1. Rencana Strategis OPD …………………………………………………………. 4

2. Perjanjian Kinerja …………………………………………………………… 5

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 ……………………………………… 6

BAB III Akuntabilitas Kinerja …………………………………………………… 7

A. Capaian Kinerja Organisasi ……………………………………… 7

1. Capaian Kinerja ……………………………………… 8

2. Analisis kinerja ……………………………………… 9

3. Analisis atas penggunaan Sumber daya ……………………………………… 13

B. Realisasi Anggaran ……………………………………… 16

BAB IV Penutup ……………………………………………………………………… 17

Lampiran

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun

2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan dan

ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Klaten 2016-2021, Rencana Kerja tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2019.

Laporan Kinerja mempunyai fungsi ganda, di satu sisi merupakan alat kendali, alat penilai

kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka mendukung terwujudnya good governance, yang

didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat

dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Di sisi lain, Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk alat

yang dapat memacu dan mendorong peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif dan responsif

terhadap masyarakat.

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Klaten pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Indeks layanan infrastruktur dengan target 36,44 % dan realisasi 60,87 %.

2. Indeks kualitas perumahan dan kawasan permukiman dengan target 45,27 % dan realisasi 53.76 %.

3. Ketaaatan terhadap RTRW dengan target 79,20 % dan realisasi 78,98 %.

4. Prosentase layanan pengelolaan persampahan dengan target 16,63 % dan realisasi 17.19 %.

Untuk akuntabilitas penyerapan keuangan Tahun Anggaran 2019, dari anggaran sebesar

Rp. 236.024.861.000,00 terealisasi Rp. 191.137.126.590,00 atau 80.98 %. Sedangkan untuk capaian

fisiknya terealisasi sebesar 96.17 %. Capaian yang ditargetkan pada tahun 2019 secara umum dapat

terlaksana 100 % meskipun masih terdapat beberapa kendala dan hambatan.

Laporan Kinerja ini sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan sehingga dapat dijadikan dasar

peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten di masa yang akan

datang.

LKjIP DPUPR Tahun 2019 Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk

melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama

pola manajemennya. Salah satu perubahan yang dimaksud adalah penerapan paradigma

Pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu pemerintahan yang bersih dan mampu

menyediakan public goods and service yang merupakan syarat bagi pemerintah untuk

mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencap ai tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia.

Tuntutan publik menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma kepemerintahan

yang baik (Good Governance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang

antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip yang mendasarinya yaitu adanya

transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Agar “good governance” dapat menjadi kenyataan

dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu

pemerintah dan masyarakat. Good Governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang

baik, integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan

dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang

lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan d an

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Sebagai tindak

lanjutnya telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja yang mewajibkan setiap sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari

Pejabat Eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan padanya

berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Dan dalam pelaksanaan penyusun annya

telah diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Klaten sebagai salah satu unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah dibidang jalan

dan jembatan, irigasi, ruang terbuka hijau serta bangunan pelengkap/penunjangnya, telah

berusaha untuk melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan

dan kebutuhan masyarakat sejalan dengan tujuan masyarakat terhadap terciptanya Good

Governance. Dan sebagai perwujudan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan

terukur, maka disusunlah Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tahun 2019 yang akan mencerminkan hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan.


2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk mengukur dan

mengevaluasi capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Klaten tahun 2019 sekaligus sebagai bentuk formal pertanggungjawaban atas keberhasilan

atau kegagalan pelaksanaan kegiatan kedinasan pada tahun 2019.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Klaten adalah :

1. Untuk mengetahui sampai seberapa jauh kualitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan

Penataan Ruang Kabupaten Klaten pada tahun anggaran 2019 secara transparan,

sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Untuk memberikan informasi tentang tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam

melaksanakan tugas, agar tugas-tugas dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan

responsif terhadap lingkungannya. 3. Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Daerah khususnya Pemerintah

Kabupaten Klaten sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintahan yang

baik dan terpercaya.

3. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten merupakan unsur

pelaksana tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten di bidang Pekerjaan Umum yang

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dasar Hukum organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Klaten adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan Peraturan Bupati

Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten. Dalam pelaksanaannya Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas :

a) Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Bina Marga;

b) Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Sumber Daya Air;

c) Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Kebersihan dan Pertamanan;

d) Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Penataan Ruang ; dan

e) Melaksanakan kegiatan Kesekretariatan.

4. Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjang dengan struktur organisasi yang

berdasarkan pada Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016, yang kemudian ditindaklanjuti

dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2016 tentang susunan organisasi Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten,

susunan organisasi dinas terdiri dari :


1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Bina Marga

a. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;

b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;

c. Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

4. Bidang Sumber Daya Air


b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;

c. Seksi Operasional , Pelestarian dan Pemanfaatan

5. Bidang Kebersihan dan Pertamanan


b. Seksi Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah;

c. Seksi Pertamanan, Penerangan Jalan Umum dan Pemakaman;

6. Bidang Penataan Ruang;


b. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang;

c. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang.

7. UPT

8. Jabatan Fungsional

Gambaran tentang struktur organisasi Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Klaten

dapat dilihat pada Gambar 1.1. dibawah ini :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan PR

1.1. Visi dan Misi Kabupaten Klaten

Visi, misi, dan program Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021 adalah “MEWUJUDKAN

KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”.

Untuk mencapai Visi Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 tersebut, akan ditempuh melalui

delapan (8) misi pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean

governance).

3. Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang lebih produktif, kreatif,

inovatif, dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi

lokal.

4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana

prasarana dasar sosial masyarakat.

5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumberdaya alam yang selaras

dengan tata ruang wilayah.

6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian.

7. Meningkatan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.

8. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2016-2021 serta sebagai unsur penunjang Urusan

Infrastruktur wilayah yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang maka

fungsi dan tugas instansi terkait erat dengan pencapaian misi ke-4, yaitu “Meningkatkan kapasitas

infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat dan misi

5 yaitu Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumberdaya alam yang selaras dengan

tata ruang wilayah”.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan

tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah

yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima

tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk

mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu

strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas PU-PR Kabupaten

Klaten adalah :

1. Meningkatkan Pemenuhan Insfrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar

Masyarakat;


2. Meningkatkan kelestarian sumber daya alam;

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara

terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu

5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja

sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani.

Berdasarkan pengertian sasaran tersebut, maka Dinas PU-PR Kabupaten Klaten

menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana dan prasarana

dasar masyarakat;

2. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman;

3. Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai konsep tata ruang.

4. Terjaganya kualitas lingkungan hidup.

Secara rinci Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN

TARGET KINERJA / SASARAN PADA TAHUN KE

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Meningkatkan

Pemenuhan

Insfrastruktur

Publik dan Sarana

Prasarana Dasar

Masyarakat

Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas

infrastruktur publik

dan sarana dan

prasarana dasar

masyarakat

indeks layanan

infrastruktur

27.83 28.67 29.42 36.44 37.3 38.16

Meningkatnya

kualitas perumahan

dan kawasan

permukiman

Indeks kualitas

perumahan dan

kawasan

permukiman

19.51 36.84 41.06 45.27 49.48 53.70

2 Meningkatkan

kelestarian sumber

daya alam

Terkendalinya

pemanfaatan

kawasan sesuai

konsep tata ruang

Ketaaatan

terhadap RTRW

78.9 78.94 78.98 79.2 79.6 80

Terjaganya kualitas

lingkungan hidup

Prosentase layanan

pengelolaan

persampahan

perkotaan

12.89 14.49 15.20 16.63 17.21 1792

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan

dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi Pemerintah. Penyusunan penetapan

kinerja ini dimulai dengan merumuskan Renstra (Rencana Strategis) yang merupakan Rencana

Jangka Menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan Renstra tersebut ke dalam

Rencana Kinerja (Renja) tahunan. Berdasarkan Rencana Kerja tersebut, maka diajukan dan

disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut.

Selanjutnya Rencana Kerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan

suatu penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan

kinerja seperti yang telah direncanakan.


Dalam tahun berjalan, pelaksanaan kontrak kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja

untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Organisasi perangkat

Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan yang biasa disebut dengan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Dibawah ini adalah tolok ukur pembuatan LKjIP yaitu Penetapan

Kinerja yang tercantum pada Table 2.2.

TABEL 2.2

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

DINAS PU DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KLATEN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas

infrastruktur publik dan sarana dan

prasarana dasar masyarakat

indeks layanan infrastruktur 36.44

2. Meningkatnya kualitas perumahan dan

kawasan permukiman

Indeks kualitas perumahan dan kawasan

permukiman

45.27

3. Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai

konsep tata ruang

Ketaaatan terhadap RTRW 79.20

4. Terjaganya kualitas lingkungan hidup Prosentase layanan pengelolaan

persampahan perkotaan

16.63

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019

Struktur anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten terdiri

dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 749.668.000,00 belanja tidak langsung Rp.

24.094.477.000,00 dan belanja langsung Rp. 236.024.861.000,00.


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah suatu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan

yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi

secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang

disusun secara periodik. Berdasarkan pada pemahaman terse ut di atas, maka semua instansi

pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-

masing, harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing karena akuntabilitas yang

diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Dalam semangat transparansi seperti itulah, Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang tahun 2019 ini disusun dan disajikan kepada pihak-pihak terkait sebagai

pertanggungjawaban administrasi, moral dan spiritual sesuai koridor Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku.

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir capaian Indikator

Kinerja Utama (IKU). Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi persyaratan-

persyaratan sebagai berikut:

(1) IKU spesifik dan jelas (Spesific)

(2) IKU dapat diukur secara objektif (Measurabel)

(3) IKU dapat dicapai (Achievabel)

(4) IKU untuk kurun waktu tertentu (Time Bound)

(5) IKU dapat dipantau dan dikumpulkan (Trackable)

Pengukuran kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi

kedepan, juga dapat dilihat sebagai suatu sistem lacak performa dinas atau dengan kata lain

pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen penang anan program

secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur akan mendorong pencapaian kinerja suatu

instansi pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan

umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai

keberhasilan dimasa yang akan datang.

Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun dengan

melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang

diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Klaten. Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap

perencanaan, pelaksanaan sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat

bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dilakukan pada dokumen ini adalah target

kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja.


Target kinerja ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi

untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran dan kegiatan yang dilakukan.

Selanjutnya pada akhir tahun 2019, target kinerja (performance plan) akan dibandingkan

dengan realisasinya (performance result), sehingga diketahui celah kinerja (performance gap).

Celah kinerja ini kemudian dianalisis untuk diketahui penyebab ketidak-berhasilan dan

selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan

kinerja di masa datang (performance improvement).

Atas hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, maka dilakukan evaluasi untuk

mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Core

Area Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten pada tahun anggaran

2019. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran serta Program/Kegiatan

makro maka ditetapkan nilai dalam skala ordinal disertai makna sebagaimana pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Kategori Nilai Capaian untuk Persentase Pencapaian Sasaran

Urutan Interval Nilai Realisasi Kinerja Penilaian Realisasi Kinerja

I > 90,01% Sangat tinggi

II 75,01% - 90,00% Tinggi

III 65,01% - 75,00% Sedang

IV 50,01% - 65,00% Rendah

V ≤ 50,00% Sangat rendah

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Kinerja

Berikut akan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis yang telah

ditetapkan sesuai hasil pengukuran kinerja organisasi dengan melakukan analisis capaian

kinerja antara lain :

I.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 sebagaimana

pada Tabel 3.2 :

Tabel 3.2 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2019

Target Realisasi Capaian

1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana dan prasarana dasar masyarakat

indeks layanan infrastruktur

36.44 60.87 167.04

2 Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman

Indeks kualitas perumahan dan kawasan permukiman

45.27 53.76

118.75

3 Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai konsep tata ruang

Ketaaatan terhadap RTRW

79.20 78.98 99.72

4 Terjaganya kualitas lingkungan hidup

Prosentase layanan pengelolaan persampahan perkotaan

16.63 17.19

103.37


I.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019 sebagaimana pada

Tabel 3.3 :

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Tahun 2018 dengan Tahun 2019

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

2018 2019



36.44 58.61 60.87



45.27 34.08 53.76



79.20 78.98 78`98



16.63 16.16 17.19

I.3 Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra sebagaimana

pada Tabel 3.4 :

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja s/d Akhir Periode RENSTRA

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target

Akhir

RENSTRA

Realisasi

sd.Th. 2019 Capaian



38.16 60.87 159.51



53.70 53.76 100.11



80 78.98 98.73



17.92 17.19 95.93

2. Analisis Kinerja

a) Sasaran strategis : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan

sarana dan prasarana dasar masyarakat

No. Indikator Kinerja 2019 Kategori

Target Realisasi Capaian Nilai Capaian

1 indeks layanan

infrastruktur

36.44 60.87 167.04 Sangat tinggi

Berdasarkan data tampilan kinerja tersebut, Indikator kinerja “indeks layanan

infrastruktur” pada tahun 2019 masuk dalam kategori “sangat tinggi” dengan target 38.16

% dan terealisasi 60.87 %. Angka capaian tersebut diperoleh dengan rumus jumlah

prosentase tiap layanan infrastruktur dibagi dengan jumlah layanan infrastruktur. Adapun

rincian layanan infrastruktur Dinas PUPR sebagai berikut :

1. Prosentase jalan dalam kondisi baik, dengan capaian kinerja 69,33 %.


2. Prosentase jembatan dalam kondisi baik, dengan capaian kinerja 82,67 %;

3. Prosentase rasio trotoar tertata, dengan capaian kinerja 58,19 %, dan

4. Prosentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik, dengan capaian 33,47 %.

Sehingga rata-rata dari layanan infrastruktur diatas diperoleh : (243.46/4) = 60.87 %.

Adapun hal-hal utama yang menjadi pemicu keberhasilan adalah sebagai berikut :

a) Pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan yang berarti

peningkatan/pembangunan kualitas jalan Kabupaten sehingga layak untuk

mobilitas barang dan jasa. Dari target panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

469,27 km (61,49 %) dan sudah terealisasi 533,56 km (69,33 %). Sedangkan

target jembatan kabupaten dalam kondisi baik 283 unit (81,32 %) dan terealisasi

287 unit (82,47 %).

b) Pelaksanaan program penataan trotoar jalan, dimana trotoar merupakan salah satu

bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai media/tempat pejalan kaki.

Selain fungsi tersebut juga sebagai saluran drainase di bagian bawah trotor

tersebut. Dari target rasio trotoar yang tertata sebesar 57,58 % dan terealisasi

sebesar 58,19 %.

c) Pelaksanaan program rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan se-

Kabupaten Klaten yang optimal turut mendukung dalam menjaga kondisi jalan

tetap baik. Meskipun pada kegiatan pemeliharaan jalan ini hanya untuk

permukaan jalan saja dan tidak mempunyai nilai konstruksi, tetapi dapat menutup

lubang-lubang jalan yang ada, sehingga jalan menjadi lebih layak dilalui. Dari target

rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan sebesar 30.000 m2 dan

terealisasi sebesar 17.000 m2.

d) Pelaksanaan program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya yang berarti peningkatan maupun pemeliharaan

jaringan irigasi sehingga cakupan luas daerah irigasi (DI) menjadi lebih besar. Dari

target prosentase irigasi dalam kondisi baik 28 % (8.320 ha) dn terealisasi 33,47 %

(9.945 ha) dari total luas DI Kabupaten sebesar 29.713 ha.

b) Sasaran strategis : Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman


Target Realisasi Capaian Nilai capaian

1 Indeks kualitas perumahan dan kawasan permukiman

45.27 53.76 118.75 Sangat tinggi

Dari hasil tampilan data kinerja tersebut, Indikator kinerja “Indeks kualitas

perumahan dan kawasan permukiman” pada tahun 2019 masuk dalam kategori

“Sangat tinggi” dengan target 45.27 % dan terealisasi 53.76 %. Angka capaian tersebut

diperoleh dengan cara menghitung rata-rata jumlah pemenuhan kualitas sarpras

perumahan dan kawasan permukiman. Adapun komponen kualitas sarpras perumahan

dan permukiman terdiri dari :


1. Prosentase luasan Ruang Terbuka Hijau publik Perkotaan yang dipersyaratkan,

dengan capaian kinerja sebesar 7.40 %.

2. Prosentase Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dibangun, dengan capaian kinerja

sebesar 100.11 %.

Adapun hal-hal utama yang menjadi pemicu keberhasilan tersebut antara lain :

a) Pelaksanaan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang dalam

hal ini pembangunan RTH di Jalan Bali Kec. Klaten Tengah seluas 374.7 m2,

RTH di Kecamatan Karangnongko seluas 867.54 m2, Pembangunan Taman

di Kecamatan Cawas atau Barepan seluas 1111.95 m2, Pembangunan Taman

di Kec. Kemalang seluas 825.35 m2 serta Pembanguna Taman di Kec.

Jogonalan seluas 2547.07 m2. Adanya pembangunan RTH di lima Kecamatan

tersebut secara tidak langsung menambah luasan RTH Publik Perkotaan,

meskipun tidak begitu signifikan. Dari Target RTH terbangun tahun 2019

sebesar 0.15 ha dapat terealisasi 0.57 ha.

b) Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan yang

dalam hal ini adanya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Penerangan Jalan

Umum yang didanai dari APBD Kabupaten serta kegiatan Pengadaan dan

Pemasangan Lampu PJU Tenaga Surya yang didanai dari Bantuan Keuangan

Propinsi Jawa Tengah. Dari Target Pemasangan PJU Tahun 2019 sebanyak

250 titik, ternyata terealisasi sebanyak 903 titik, dari APBD sebanyak 351 titik

dan dari Bankeu Propinsi sebanyak 552 titik.

c) Sasaran strategis : Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai konsep tata ruang



1 Ketaaatan terhadap RTRW

79.20 78.98 99.72 Sangat tinggi

Berdasarkan data tampilan kinerja diatas, Indikator kinerja “Ketaaatan terhadap RTRW”

pada tahun 2019 masuk dalam kategori “Sangat tinggi” dengan target 79.20 % dan

terealisasi sebesar 78,98 %. Angka capaian tersebut didapat dari 100 dikurangi besaran

simpangan pemanfaatan ruang selama tahun 2019. Adapun Rincian besaran simpangan

pemanfataan ruang tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Perhitungan Besaran Simpangan Pemanfaatan Ruang Tahun 2019

No Uraian %

1 Prosentase simpangan pemanfaatan lahan pertanian terhadap

total luas rencana lahan pertanian

6

2 Prosentase simpangan pemanfaatan lahan pertanian terhadap

total luas wilayah Kabupaten Klaten

5.98

3 Prosentase simpangan pemanfaatan lahan permukiman

terhadap total luas rencana lahan permukiman

25.06

4 Prosentase simpangan pemanfaatan lahan permukiman

terhadap total luas wilayah Kabupaten Klaten

15.82


5 Prosentase simpangan pemanfaatan lahan Sempadan Sungai,

mata air, dan Rel KA terhadap total luas rencana lahan

sempadan sungai, mata air, dan Rel KA

61.36

6 Prosentase simpangan pemanfaatan lahan sempadan sungai

dan mata air terhadap total luas wilayah Kabupaten Klaten

11.9

Total Simpangan (%) 126,12

Rata-rata simpangan (%) 21,02

Adapun hal-hal utama yang menjadi pemicu keberhasilan tersebut antara lain :

1. Pelaksanaan Program Perencanaan Tata Ruang, yang didalamnya terdapat

pelaksanaan kegiatan Penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) di 6 (enam)

kecamatan. Selain itu juga pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian lingkungan

hidup strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang.

2. Pelaksanaan Program Pemanfaatan Ruang, yang didalamnya terdapat pelaksanaan

kegiatan Penyusunan norma, standar dan kriteria pemanfaatan ruang sebanyak 6

jenis dokumen serta kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan

Manual pemanfaatan Ruang. Melalui 2 (dua) kegiatan tersebut, masyarakat

memperoleh informasi mengenai pemanfaatan ruang/lahan yang sesuai aturan yang

berlaku. Masyarakat akan berpikir ulang manakala akan memanfaatan lahan yang

tidak sesuai zonasinya. Harapannya melalui kegiatan ini jug dapat meminimalisir

penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang wilayah.

3. Pelaksanaan Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang, yang didalamnya

terdapat kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang. Kegiatan ini lebih banyak ke

pengawasan, sehingga memerlukan perangkat pengawasan yang salah satunya

adalah Pembentukan Tim pengawasan pemanfatan ruang yang anggotanya terdiri

dari beberapa OPD terkait. Melalui Tim Pengawasan pemanfaatan ruang inilah

yang akan memonitor pemanfaatan ruang di seluruh wilayah Kabupaten Klaten.

d) Sasaran strategis : Terjaganya kualitas lingkungan hidup



1 Prosentase layanan pengelolaan persampahan perkotaan

16.63 17.19 103.37 Sangat tinggi

Berdasarkan data tampilan kinerja diatas, Indikator kinerja “Prosentase layanan

pengelolaan persampahan perkotaan” pada tahun 2019 masuk dalam kategori “Sangat

tinggi” dengan target 16.63 dan terealisasi 17.19. Angka capaian tersebut didapat dari

volume sampah yang diangkut/dikelola dibagi volume sampah keseluruhan dikalikan

100. Dari target sampah yang terangkut sebesar 209 m3 dan terealisasi sebesar 216 m3.

Adapun hal-hal utama yang menjadi pemicu keberhasilan tersebut adalah

pelaksanaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, khususnya

kegiatan pengadaan sarpras pengelolaan persampahan. Adanya penambahan sarpras

pengangkut sampah (2 pick up dan 1 dump truck) ikut berkontribusi dalam peningkatan


jumlah sampah yang diangkut. Selain itu juga, ada beberapa kegiatan terkait yang tujuan

akhirnya adalah utuk pengelolaan sampah baik secara kuantitas maupun secara kualitas.

3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya ini ditinjau dari dua aspek yaitu personil

dan anggaran. Dari segi jumlah personil, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kabupaten Klaten ada sebanyak 307 orang ASN. Berdasarkan hasil Analisa Beban Kerja

(ABK), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katen Tahun 2019, dari

kebutuhan pegawai sebanyak 1.223 ASN, baru terpenuhi sebanyak 331 ASN sehingga

terdapat kekurangan pegawai sebanyak 916 ASN. Hal tersebut menjadi kendala dalam

menyelesaikan program kegiatan yang dikelola oleh Dinas PU dan Penataan Ruang.

Selain itu dari sisi tingkat pendidikan juga masih kurang memadai, dimana jumlah

pegawai dengan tingkat pendidikan SD, SLTP dan SLTA masih cukup banyak (terlampir

dalam Tabel 3.5). Namun demikian, dari jumlah sumber daya yang ada, kita optimalkan

sepenuhnya demi tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu kemampuan

operasional dan teknis akan terus dikembangkan melalui jalur pendidikan formal maupun

nonformal guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Dinas Pekerjaan

Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten.

Tabel 3.5. Jumlah Pegawai DPU –PR Kabupaten Klaten

Menurut Pendidikan Tahun 2019

Kualifikasi Pendidikan Jumlah

SD 80

SLTP 75

SLTA 86

D-I 0

D-II 0

D-III 4

D-IV/S-1 44

S-2 18

Jumlah 307

Sumber data : Bagian Umum & Kepegawaian DPU-PR Kab. Klaten

Sedangkan ditinjau dari segi anggaran, pada tahun 2019 ini Dinas Pekerjaan Umum Dan

Penataan Ruang Kabupaten Klaten mendapatkan anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp.

236.024.861.000,00. Dari anggaran yang ada, dioptimalkan untuk pencapaian target sasaran

strategis yang telah ditetapkan. Strategi pengoptimalan anggaran ini antara lain dengan

pemanfaatan kembali sisa pagu anggaran ke dalam kegiatan yang mendukung pencapaian

indikator kinerja.


Tabel 3.6 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No Sasaran strategis Indikator kinerja Anggaran (Rp.) % Anggaran

1 Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas

infrastruktur publik

dan sarana dan

prasarana dasar

masyarakat

indeks layanan

infrastruktur

136.114.649.000 57.67

2 Meningkatnya

kualitas perumahan

dan kawasan

permukiman

Indeks kualitas

perumahan dan

kawasan

permukiman

60.700.000.000 25.72

3 Terkendalinya

pemanfaatan

kawasan sesuai

konsep tata ruang

Ketaaatan

terhadap RTRW

2.150.000.000 0.91

4 Terjaganya kualitas

lingkungan hidup

Prosentase layanan

pengelolaan persampahan perkotaan

19.450.000.000 8.24

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

N

o. Sasaran Strategis

Indikator

Kinerja

Kinerja Anggaran

Target Realisasi Capaian Alokasi

(juta)

Realisasi (juta) Capaian

1 Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas

infrastruktur

publik dan

sarana dan

prasarana dasar

masyarakat

indeks layanan

infrastruktur

36.44 60.87 167.04 136.114,649 105.786,807985 77.72

2 Meningkatnya

kualitas

perumahan dan

kawasan

permukiman

Indeks

kualitas

perumahan

dan kawasan

permukiman

45.27 53.76 118.35 60.700 53.638,937947 88.37

3 Terkendalinya

pemanfaatan

kawasan sesuai

konsep tata

ruang

Ketaaatan

terhadap

RTRW

79.20 78.98 99.72 2.150 1.652,870384 76.88

3 Terkendalinya

pemanfaatan

kawasan sesuai

konsep tata

ruang

Prosenta

se layanan pengelolaan persampahan perkotaan

16.63 17.19 103.37 19.450 16.101,998809 82.79


Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian %

Efisiensi Penyerapan Anggaran

1 Meningkatnya kualitas dan

kuantitas infrastruktur

publik dan sarana dan


indeks layanan infrastruktur 167.04 77.72 22.28

2 Meningkatnya kualitas

perumahan dan kawasan

permukiman

Indeks kualitas


permukiman

118.35 88.37 11.63

Terkendalinya

pemanfaatan kawasan

sesuai konsep tata ruang

Ketaaatan terhadap

RTRW

99.72 76.88 ---

3 Terkendalinya

pemanfaatan kawasan


Prosentase layanan

pengelolaan persampahan perkotaan

103.37 82.79 17.21


B. REALISASI ANGGARAN

Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan,

akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah. Akuntabilitas keuangan Dinas Pekerjaan Umum Dan

Penataan Ruang Kabupaten Klaten diuraikan sebagai berikut :

1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

Pada tahun anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kabupaten Klaten mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 260.119.338.000,00 yang terdiri

atas :

Belanja Tidak Langsung sebesar : Rp. 24.094.477.000,00

Belanja Langsung sebesar : Rp. 236.024.861.000,00

2. Analisis Selisih Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA 2019

Belanja Tidak Langsung adalah belanja pegawai yang terdiri atas gaji dan tunjangan serta

tambahan penghasilan PNS. Belanja Langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan

jasa serta belanja modal yang merupakan komponen belanja suatu program/kegiatan yang

terjadi pada tahun anggaran bersangkutan. Dalam pencapaian kinerja keuangan terjadi selisih

terhadap pelaksanaan belanja, dimana sisa anggaran merupakan efisiensi pelaksanaan

pengadaan barang/ jasa dan kelebihan gaji.

Belanja tidak langsung

Anggaran DPPA : Rp. 24.094.477.000,00

Realisasi Belanja : Rp. 18.877.583.801,00

Sisa Anggaran : Rp. 5.216.893.199,00

Belanja langsung

Anggaran DPPA : Rp. 236.024.861.000,00

Realisasi Belanja : Rp. 191.137.126.590,00

Sisa Anggaran : Rp. 44.887.734.410,00

Jumlah Sisa Anggaran : Rp. 50.104.627.609,00

Pada tahun anggaran 2019, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten

Klaten melaksanakan 18 program dan 85 kegiatan dengan total anggaran belanja langsung

sebesar Rp. 236.024.861.000,00 dimana realisasi anggaran Program/Kegiatan Dinas Pekerjaan

Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten tahun anggaran 2019 sekitar 80,98 %. Angka

tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang hanya terealisasi sebesar 84,52 %. Artinya

ada efisiensi anggaran sebesar 19.02 %.


BAB IV

PENUTUP

Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan

Ruang Kabupaten Klaten adalah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program/

kegiatan dan anggaran tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini

diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat

penilai kualitas kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih

dan berwibawa (good governance).

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten sebagai organisasi

perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang jalan dan jembatan, bidang irigasi,

bidang kebersihan dan pertamanan serta bidang tata ruang wilayah diharapkan dapat

memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran dalam prioritas pembangunan Pemerintah

Kabupaten Klaten. Dari 4 (empat) sasaran perencanaan pembangunan yang menjadi core area

program Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten dan telah ditetapkan

pada Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019, nilai capaian rata-rata mencapai 122 % dengan

kategori nilai “sangat tinggi”. Secara spesifik, capaian kinerja yang menunjukkan tingkat

keberhasilan sasaran kinerja program Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten

Klaten sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Klaten dan dijabarkan dalam

RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten adalah sebagai

berikut:

1. Indeks layanan infrastruktur dengan target 36.44 % dan realisasi 60.87 %.

2. Indeks kualitas perumahan dan kawasan permukiman dengan target 45.27 % dan

realisasi 53.76 %.

3. Ketaaatan terhadap RTRW dengan target 79.20 % dan realisasi 78,98 %.

4. Prosentase layanan pengelolaan persampahan perkotaan dengan target 16.63 %

dan realisasi 17.19 %.


Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan tahun 2019 secara

keseluruhan terlaksana dengan baik sesuai target yang ditetapkan walaupun terdapat 2 kegiatan

yang tidak terlaksana, yakni Pembangunan Taman di Kecamatan Wonosari dan Rehabilitasi

Sumber Air Ngruweng di Kecamatan Bayat karena terkendala aset.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten

Klaten Tahun 2019 ini dibuat agar menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk

penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten di masa yang akan datang.


Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Dan Penataan Ruang

Kabupaten Klaten

Ir. H. TAJUDIN AKBAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19620525 198903 1 012

NO SASARAN STRATEGIS

1 1.1 indeks layanan infrastruktur

2 2.1

3 3.1 Ketaaatan terhadap RTRW

4 Terjaganya kualitas lingkungan hidup 4.1

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KLATEN

Ir. H TAJUDIN AKBAR

Pembina Utama Muda

NIP.19620525 198903 1 012

Tabel 2.1

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

DPUPR TAHUN 2019

Prosentase layanan pengelolaan


Klaten,

Meningkatnya kualitas perumahan dan

kawasan permukiman

Indeks kualitas perumahan dan

kawasan permukiman

Terkendalinya pemanfaatan kawasan


INDIKATOR KINERJA UTAMA/INDIKATOR

KINERJA

Meningkatnya kualitas dan kuantitas

infrastruktur publik dan sarana dan


NO SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET

1 2 4 5

1 1.1 indeks layanan infrastruktur % 36.44

2 2.1 % 45.27

3 3.1 Ketaaatan terhadap RTRW % 79.2

4 Terjaganya kualitas lingkungan

hidup

4.1 % 16.63




Ir. H TAJUDIN AKBAR

Pembina Utama Muda

NIP.19620525 198903 1 012

Terkendalinya pemanfaatan kawasan


Prosentase layanan pengelolaan


3

IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA DPUPR TAHUN 2019

Tabel 2.2

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya kualitas dan

kuantitas infrastruktur publik dan

sarana dan prasarana dasar

masyarakat

Meningkatnya kualitas perumahan

dan kawasan permukiman


kawasan permukiman

NO SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN

1 2 4 5 6 7

1 1.1 indeks layanan

infrastruktur % 36.44 60.87 167.04%

2 2.1% 45.27 53.76 118.75%

3 3.1 Ketaaatan terhadap

RTRW % 79.2 78.98 99.72%


hidup

4.1% 16.63 17.19 103.37%




Ir. H TAJUDIN AKBAR

Pembina Utama Muda

NIP.19620525 198903 1 012

Meningkatnya kualitas


permukiman

Indeks kualitas

perumahan dan

kawasan

permukimanTerkendalinya pemanfaatan

kawasan sesuai konsep tata

ruang

Prosentase layanan

pengelolaan

persampahan

perkotaan

Tabel 3.1

TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA DPUPR

TAHUN 2019

INDIKATOR KINERJA

3


kuantitas infrastruktur publik

dan sarana dan prasarana dasar

masyarakat

NO INDIKATOR KINERJA

KONDISI

AWAL

RENSTRA

CAPAIAN KINERJA

TAHUN SEBELUMNYA

(n-1)

TARGET REALISASI CAPAIANCAPAIAN S.D

TAHUN (n)

TARGET AKHIR

RENSTRA

CAPAIAN S.D TAHUN

(n) TERHADAP

TARGET AKHIR

RENSTRA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Indeks layanan infrastruktur 32.60 58.61 36.44 60.87 167.04 60.87 38.16 159.51


KONDISI

AWAL

RENSTRA

CAPAIAN KINERJA

TAHUN SEBELUMNYA

(n-1)


TAHUN (n)

TARGET AKHIR

RENSTRA

CAPAIAN S.D TAHUN

(n) TERHADAP

TARGET AKHIR

RENSTRA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Indeks kualitas perumahan


0 34.08 45.27 53.76 118.75 53.76 53.7 100.11


KONDISI

AWAL

RENSTRA

CAPAIAN KINERJA

TAHUN SEBELUMNYA

(n-1)


TAHUN (n)

TARGET AKHIR

RENSTRA

CAPAIAN S.D TAHUN

(n) TERHADAP

TARGET AKHIR

RENSTRA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Ketaaatan terhadap RTRW 78.90 78.98 79.2 78.98 99.72 78.98 80 98.73

SASARAN KINERJA : Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai konsep tata ruang

Tabel 3.2

TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA

SASARAN KINERJA : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana dan


SASARAN KINERJA : Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman


KONDISI

AWAL

RENSTRA

CAPAIAN KINERJA

TAHUN SEBELUMNYA

(n-1)


TAHUN (n)

TARGET AKHIR

RENSTRA

CAPAIAN S.D TAHUN

(n) TERHADAP

TARGET AKHIR

RENSTRA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Prosentase layanan

pengelolaan persampahan

perkotaan

12.89 16.16 16.63 17.19 103.37 17.19 17.92 95.93




Ir. H TAJUDIN AKBAR

Pembina Utama Muda

NIP.19620525 198903 1 012

SASARAN KINERJA : Terjaganya kualitas lingkungan hidup

RENCANA REALISASI % RENCANA REALISASI %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Indeks layanan

infrastruktur

% 36.44 60.87 167.04 Program pembangunan jalan

dan jembatan

111,278,649,000 85,874,407,215 77%

Program rehabilitasi/

pemeliharaan jalan dan

jembatan

8,500,000,000 7,004,431,627 82%

Program Penataan Trotoar

Jalan

2,000,000,000 1,504,006,950 75%

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya

17,610,212,000 13,956,511,465 79%

Program Pengembangan,

Pengelolaan, dan Konservasi

Sungai, Danau dan Sumber

Daya Air Lainnya

8,000,000,000 6,350,334,682 79%

2 Meningkatnya kualitas


permukiman

Indeks kualitas perumahan


% 45.27 53.76 118.75 Program pembinaan dan

pengembangan bidang

ketenagalistrikan

49,800,000,000 44,570,037,708 89%

Program pengelolaan ruang

terbuka hijau (RTH)

10,900,000,000 9,068,900,239 83%

Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Limbah

1,000,000,000 931,040,000 93%

3 Terkendalinya pemanfaatan

kawasan sesuai konsep tata

ruang

Ketaaatan terhadap RTRW % 79.2 78.98 99.72 Program Perencanaan Tata

Ruang

1,600,000,000 1,254,562,852 78%

Program Pemanfaatan Ruang 400,000,000 250,002,607 63%

Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

150,000,000 148,304,925 99%

SASARAN STRATEGIS

Tabel 3.3

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DPUPR TAHUN 2019

NO



dan sarana dan prasarana

dasar masyarakat

PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN

PROGRAMSATUANINDIKATOR KINERJA

RENCANA REALISASI % RENCANA REALISASI %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SASARAN STRATEGISNO



dan sarana dan prasarana

dasar masyarakat

PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN

PROGRAMSATUANINDIKATOR KINERJA

4 Terjaganya kualitas

lingkungan hidup

Prosentase layanan


perkotaan

% 16.63 17.19 103.37 Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan

18,450,000,000 15,170,958,809 82%




Ir. H TAJUDIN AKBAR

Pembina Utama Muda

NIP.19620525 198903 1 012

TARGET

36.44

I II III IV RENCANA REALISASI %

Program pembangunan

jalan dan jembatan

0 0 0 69.33% 111,278,649,000 85,874,407,215 77.17%

Perencanaan Pembangunan

Jalan

0 0 0 100% 50,000,000 48,225,700 96.45%

Pembangunan jembatan0 0 0 100% 10,000,000,000 8,131,851,300 81.32%

Peningkatan Jalan

Ngemplakseneng-Panggang

(DAK Bid. Jalan)

0 0 0 100% 3,456,216,000 2,780,319,000 80.44%

Peningkatan Jalan Prawatan-

Nangsri

0 0 0 100% 4,500,000,000 3,673,534,000 81.63%

Peningkatan Jalan Kadilaju-

Manisrenggo

0 0 0 100% 7,800,000,000 6,229,237,200 79.86%

Peningkatan Jalan Pasar

Kembang-Dompol

0 0 0 100% 5,100,000,000 3,575,291,250 70.10%

Peningkatan Jalan Mipitan-

Kadilaju

0 0 0 100% 4,600,000,000 3,681,453,250 80.03%

Peningkatan Jalan Mipitan-

Karangnongko

0 0 0 100% 9,000,000,000 6,585,930,000 73.18%

Peningkatan Jalan

Karangwuni-Pasar Senggol

0 0 0 100% 500,000,000 446,987,800 89.40%

Peningkatan Jalan

Polanharjo-Karanglo

0 0 0 100% 3,000,000,000 2,736,221,500 91.21%

Peningkatan Jalan Jelobo-

Samben

0 0 0 100% 9,500,000,000 6,813,135,100 71.72%

Tabel 3.4

RENCANA AKSI

SATUANINDIKATOR KINERJA

PENCAPAIAN TARGET TRIWULANPAGU ANGGARAN

KETKEGIATANPROGRAM

%indeks layanan infrastruktur

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur

publik dan sarana dan prasarana dasar masyarakat

TARGET

36.44




KETKEGIATANPROGRAM


SASARAN STRATEGIS



Peningkatan Jalan Ketitang-

Gondangsari-Serenan

0 0 0 100% 4,200,000,000 3,295,174,250 78.46%

Peningkatan Jalan Ngaran-

Telukan (DAK Bid. Jalan)

0 0 0 100% 8,616,217,000 6,272,740,000 72.80%

Peningkatan Jalan Krakitan-

Mundu

0 0 0 100% 3,500,000,000 2,916,352,250 83.32%

Peningkatan Jalan

Karangasem-Jentir (DAK

Bid. Jalan)

0 0 0 100% 8,156,216,000 6,316,757,000 77.45%

Peningkatan Jalan

Karangturi-Kragilan

0 0 0 100% 1,500,000,000 1,201,375,500 80.09%

Peningkatan Jalan Mlese-

Ngandong-Serut

0 0 0 100% 3,400,000,000 2,728,405,000 80.25%

TARGET

36.44




KETKEGIATANPROGRAM


SASARAN STRATEGIS



Peningkatan Jalan Gedung

Pemda II

0 0 0 100% 1,500,000,000 1,302,268,550 86.82%

Peningkatan Jalan Kunto

Wijoyodanu

0 0 0 100% 3,500,000,000 2,860,647,750 81.73%

Penunjang Operasional

Pelaksanaan Bantuan

Provinsi Bidang Bina Marga

0 0 0 100% 250,000,000 162,192,850 64.88%

Penunjang Operasional

Pelaksanaan Kegiatan DAK

0 0 0 100% 150,000,000 125,693,585 83.80%

Pengawasan Pembangunan

Jalan dan Jembatan

0 0 0 100% 1,000,000,000 692,576,380 69.26%

Peningkatan jalan gorosan -

gemampir Ds. Kanoman

Kec. Karangnongko Kab.

0 0 0 100% 3,000,000,000 2,231,556,000 74.39%

Peningkatan jalan gemampir

- jiwan ds.gemampir, jiwan

kec. Karangnongko kab.

0 0 0 100% 11,000,000,000 8,278,439,000 75.26%

Peningkatan jalan

tegalmulyo - surowono

ds.tlogowatu, tegalmulyo

0 0 0 100% 4,000,000,000 2,788,043,000 69.70%

Program rehabilitasi/

pemeliharaan jalan dan

jembatan

0 0 0 56.67% 8,500,000,000 7,004,431,627 82.41%

TARGET

36.44




KETKEGIATANPROGRAM


SASARAN STRATEGIS



Pemeliharaan Rutin Jalan

dan Jembatan se Kabupaten

Klaten

0 0 0 100% 8,500,000,000 7,004,431,627 82.41%

Program Penataan Trotoar

Jalan

0 0 0 58.19% 2,000,000,000 1,504,006,950 75.20%

Penataan Trotoar Jalan Kota

Kabupaten

0 0 0 100% 2,000,000,000 1,504,006,950 75.20%

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya

0 0 0 33.47% 17,610,212,000 13,956,511,465 79.25%

Rehabilitasi/pemeliharaan

jaringan irigasi

0 0 0 100% 8,658,550,000 6,802,622,300 78.57%

Pendampingan DAK

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

0 0 0 100% 250,000,000 92,922,854 37.17%

Operasi Irigasi 0 0 100% 0 2,150,000,000 1,807,963,011 84.09%

Perencanaan jaringan

irigasi/bendung

0 0 100% 0 440,000,000 432,670,600 98.33%

Pembinaan/penyuluhan

teknis irigasi kepada

P3A/GP3A

0 0 100% 0 75,000,000 72,271,000 96.36%

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jaringan Irigasi (DAK Bid.

Irigasi)

0 0 0 100% 6,036,662,000 4,748,061,700 78.65%

Program Pengembangan,

Pengelolaan, dan Konservasi

Sungai, Danau dan Sumber

Daya Air Lainnya

0 0 0 90% 8,000,000,000 6,350,334,682 79.38%

Pemeliharaan dan

rehabilitasi embung, dan

bangunan penampung air

0 0 0 100% 6,000,000,000 4,857,321,050 80.96%

Operasi dan pemeliharaan

(OP) sungai

0 0 0 100% 1,450,000,000 1,050,784,832 72.47%

Pengadaan bahan

penanganan banjir

0 0 0 100% 200,000,000 196,227,300 98.11%

TARGET

36.44




KETKEGIATANPROGRAM


SASARAN STRATEGIS



Rehabilitasi kawasan

sumber air

0 0 0 50% 200,000,000 98,936,000 49.47%

Penyusunan Detail

Enginering Design (DED)

Embung/Cek Dam

0 0 0 100% 150,000,000 147,065,500 98.04%

TARGET

36.44




KETKEGIATANPROGRAM


SASARAN STRATEGIS



TARGET

45.27


Program pembinaan dan

pengembangan bidang

ketenagalistrikan

0 0 0 100% 49,800,000,000 44,570,037,708 89.50%

Pengadaan Penerangan

Jalan Umum (PJU)

0 0 0 100% 4,950,000,000 4,913,191,850 99.26%


Penerangan Jalan Umum

(PJU)

0 0 0 100% 1,850,000,000 1,292,169,793 69.85%

Pendataan dan pembayaran

pajak beban listrik

penerangan jalan umum

(PJU)

0 0 0 100% 25,000,000,000 20,724,217,065 82.90%

Pengadaan dan pemasangan

penerangan jalan umum

tenaga surya kabupaten

klaten (Bankeu propinsi)

0 0 0 100% 18,000,000,000 17,640,459,000 98.00%

Program pengelolaan ruang

terbuka hijau (RTH)

0 0 0 7.40% 10,900,000,000 9,068,900,239 83.20%

Penataan Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

0 0 0 85.71% 6,200,000,000 5,091,493,700 82.12%

Pemeliharaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

0 0 0 100% 3,950,000,000 3,288,368,789 83.25%

KET


SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN

Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan

permukiman


kawasan permukiman

%

PROGRAM KEGIATAN

TARGET

36.44




KETKEGIATANPROGRAM


SASARAN STRATEGIS



Pengadaan sarana

prasarana Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

0 0 0 100% 750,000,000 689,037,750 91.87%


Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah

0 0 0 100% 1,000,000,000 931,040,000 93.10%

Penyediaan prasarana dan

sarana air limbah (DAK Bid.

Sanitasi)

0 0 100% 0 1,000,000,000 931,040,000 93.10%

TARGET

45.27


Program Perencanaan Tata

Ruang

0 0 0 78.98% 1,600,000,000 1,254,562,852 78.41%

Penyusunan Rencana Detail

Tata Ruang

0 0 0 100% 450,000,000 333,712,575 74.16%

Perencanaan dan Koordinasi

Rencana Tata Ruang

0 0 0 100% 400,000,000 310,869,152 77.72%

Survey dan pemetaan 0 0 0 100% 350,000,000 266,422,750 76.12%

KET

Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai konsep tata

ruang

Ketaaatan terhadap RTRW %

PROGRAM KEGIATAN

PENCAPAIAN TARGET TRIWULAN

PAGU ANGGARAN


TARGET

36.44




KETKEGIATANPROGRAM


SASARAN STRATEGIS



Penyusunan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Detail Tata Ruang

0 0 0 100% 400,000,000 343,558,375 85.89%

Program Pemanfaatan

Ruang

0 0 0 100% 400,000,000 250,002,607 62.50%

Penyusunan norma,

standar, dan kriteria

pemanfaatan ruang

0 0 0 100% 200,000,000 146,940,597 73.47%

Sosialisasi kebijakan,

norma, standar, prosedur

dan manual pemanfaatan

ruang

0 0 0 100% 200,000,000 103,062,010 51.53%

Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

0 0 0 100% 150,000,000 148,304,925 98.87%

Pengawasan pemanfaatan

ruang

0 0 0 100% 100,000,000 99,349,325 99.35%

Pembuatan Billboard/Papan

Reklame dan sejenisnya

0 0 100% 0 50,000,000 48,955,600 97.91%

TARGET

36.44




KETKEGIATANPROGRAM


SASARAN STRATEGIS



TARGET

16.63



Kinerja Pengelolaan

Persampahan

0 0 0 16.19% 18,450,000,000 15,170,958,809 82.23%

Peningkatan operasional

dan pemeliharaan sarana

pengelolaan prasarana

persampahan

0 0 0 100% 8,500,000,000 6,147,526,659 72.32%


Tempat Pengelolaan Sampah

0 0 0 100% 200,000,000 191,185,000 95.59%

Pembangunan Tempat

Pembuangan Akhir (TPA)

0 0 0 100% 8,000,000,000 7,272,877,950 90.91%

Pengadaan sarana

prasarana pengelolaan

persampahan

0 0 0 100% 1,750,000,000 1,559,369,200 89.11%

PROGRAM KEGIATAN

PENCAPAIAN TARGET TRIWULAN

PAGU ANGGARAN


KET

Terjaganya kualitas lingkungan hidup Prosentase layanan pengelolaan


%

Klaten, Kepala Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Fuang Kabupaten Klaten

Ir. H. TAJUDIN AKBAR Pembina Utama Muda

NIP. 19620525 198903 1 012

No Sasaran Indikator Target

1 2 3 4

1 Meningkatnya kualitas dan

kuantitas infrastruktur publik dan

sarana dan prasarana dasar

masyarakat

indeks layanan infrastruktur 36.44%

2 Meningkatnya kualitas perumahan


Indeks kualitas perumahan


45.27%

3 Terkendalinya pemanfaatan

kawasan sesuai konsep tata ruang

Ketaaatan terhadap RTRW 79.20%


hidup

Prosentase layanan


perkotaan

16.63%




Ir. H TAJUDIN AKBAR

Pembina Utama Muda

NIP.19620525 198903 1 012

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019

DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG KAB. KLATEN

TAHUN 2019

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)...di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan

Documents