LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH · baik sebagaimana yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI

TAHUN 2018


JL.R Mas Said No.2 Telp.(0273) 321147

WONOGIRI 57601

i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat

dan Karunianya maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun

Anggaran 2018 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri telah dapat terselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2018 ini dibuat

sebagai bentuk komitmen nyata dari Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri dalam

mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang

baik sebagaimana yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .

Penyusunan LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada

masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran yang ada pada

Dinas Perhubungan yang telah diukur,dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk

LKjIP.

Tujuan penyusunan LKjIP untuk menggabarkan penerapan Rencana Strategis

(Renstra) dalam mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi dalam usaha mencapai

keberhasilan dalam meningkatkan Kualitas kinerja yang diharapkan serta untuk

mewujudkan good govermance yang transparan dan Akuntabel.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten

Wonogiri Tahun Anggaran 2018 ini masih jauh dari kesempurnaan , maka oleh karena itu

kritik, saran, dan masukan kami harapkan demi kesempurnaan LKjIP yang kami susun ini

Wonogiri, .................................

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN WONOGIRI

ISMIYANTO,SH,MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19611001 199203 1 003

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i

DAFTAR ISI ....................................................................................................................... ii

RINGKASAN EKSEKUTIF .............................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1

A. Latar Belakang ....................................................................................... 1

B. Landasan Hukum .................................................................................. 2

C. Maksud dan Tujuan ................................................................................ 3

D. Gambaran Umum Organisasi .................................................................

E. Susunan Kepegawaian dan Sapras .........................................................

F. Sistematika .............................................................................................

3

4

9

BAB II PERENCANAAN KINERJA...................................................................... 11

A. Rencana Strategis ................................................................................... 11

B. Rencana Kinerja Tahun 2017 ................................................................. 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................. 24

A.Capaian Kinerja Organisasi..................................................................... 24

B. Akuntabilitas Kinerja ............................................................................. 24

C. Realisasi Anggaran………………………….......................................... 26

D. Akuntabilitas Keuangan ......................................................................... 34

E. Capaian Kinerja ...................................................................................... 40

BAB IV PENUTUP .................................................................................................. 43

iii

IKHTISAR EKSKUTIF

Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri pada tahun 2018 telah melaksanakan 12

(dua belas) Program SKPD dan 57 (lima puluh tujuh) Kegiatan, seluruh kegiatan tersebut

meliputi: 5 program di setiap SKPD dengan 29 Kegiatan, pada Urusan Perhubungan ada 7

(tujuh) Program dengan 27 (lima puluh tujuh) Kegiatan, serta Urusan Otonomi Daerah ada

1 (Satu) Program dengan 1 (satu) Kegiatan. Adapun sebagai bagian dari Rencana kinerja

Tahun 2018 menetapkan 2 (dua) Kebijakan yang harus diaktualisasikan dalam Program dan

Kegiatan yang nyata dan dapat diaplikasikan oleh para pelaksana Kegiatan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri secara bertahap mewujudkan pelayanan

perhubungan yang handal, hal tersebut sesuai dengan Visi Dinas Perhubungan. Guna

mewujudkan visi dimaksud ada 2 (dua) prioritas Pembangunan yaitu :

1. Meningkatkan Pelayanan Sektor Perhubungan

2. Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut pada tahun 2017, Dinas Perhubungan,

telah melaksanakan 93 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 27.871.069.000,- (Dua Puluh

Tujuh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) Hasil

dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi

menunjukan capaian kinerja yang rata-rata tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Pembangunan Jangka

Menengah bidang Perhubungan yakni meningkatkan pengelolaan dan pelayanan bidang

Perhubungan yang didukung oleh:

1. SDM Transportasi yang berkompenten,

2. Proses Pelayanan yang Efektif dan Efisien,

3. Prasarana dan Fasilitas Transportasi Guna Mendukung Perwujudan Wonogiri Lebih

Tertib,Aman dan Nyaman,

4. Peningkatan Akses Daerah yang Moda Transportasinya Kurang, khususnya Daerah

Terpencil sehingga diharapkan dapat Meningkatkan Akses Arus Transportasi yang

Lancar, Aman dan Nyaman sesuai ketentuan yang berlaku

iv

SASARAN

Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam mendukung tujuan pencapaian visi

dan misi sampai tahun 2018 Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis

Tahun 2011-2015, Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan berbagai

kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana

Kinerja tahun-tahun sebelumnya dalam mencapai sasaran kinerja.

Tingkat Capaian Kinerja SKPD

NO SASARAN NILAI CAPAIAN

KINERJA

1 2 3

1. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 85,98 %

2. Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 92,20 %

3. Meningkatnya Disiplin Aparatur 100,00 %

4. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 97,42 %

5. Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan 99,74 %

6. Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan. 94,96 %

7. Terwujudnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ 98,46 %

8. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan 84,04 %

9. Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan. 98,71 %

10. Terwujudnya pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. 96,43 %

11. Terwujudnya Peningkatan Kelaikan Pengoperasian

Kendaraan Bermotor 99,50 %

12. Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah. 72,12 %

Rata-rata nilai capaian kinerja sasaran: 94,69 %

Hasil Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa rata rata capaian kinerja 12 sasaran

program adalah 94,69 %. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 9 (sembilan) yang

mencapai nilai 90% s/d 100% dan 2 sasaran program mencapai nilai 80% s/d 89%, namun

masih terdapat 1 (satu) sasaran program yang berada pada nilai 50% s/d 79%. Secara garis

besar pada tahun 2017 terjadi penurunan dari segi rata-rata sebesar (1,61 % ) dalam

pelaksanaan Kegiatan.

Dari Dana Rp. 27.871.069.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Delepan Ratus Tujuh Puluh

Satu Juta Eman Puluh Sembulan Ribu Rupiah) dapat terealisasi sebesar Rp.25.307.981.603,- (

v

Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu

Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah).

Dalam 12 sasaran program yang ada, pencapaian target kinerja masing-masing

sasaran pada dasarnya telah mencapai nilai capaian kinerja di atas rata-rata, yaitu 94,69%,

dalam pelaksananaannya hampir tidak terdapat suatu hambatan, maka dapat disimpulkan

bahwa pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri dapat berjalan sesuai

dengan program kerja dan rencana stratejik yang telah ditetapkan, walaupun masih perlu

adanya peningkatan dan penyempurnaan.

Dalam pelaksanaan tugas Program SKPD, Urusan masih diperlukan adanya

sumber daya manusia yang mampu menjalankan tugas–tugas yang telah ditetapkan dalam

tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian dan seksi- seksi. Sumber daya manusia

yang rendah kualitas maupun kuantitasnya dapat menghambat kelancaran pelaksanaan

tugas, sehingga tidak dapat mencapai hasil secara optimal.

Saran, Tindak Lanjut

▪ Hambatan maupun permasalahan kinerja yang ada pada Dinas Perhubungan akan

disikapi secara arif dan bijaksana oleh pimpinan dan semua jajarannya.

▪ Program kerja yang kurang atau belum sesuai dengan harapan baik dari Renstra atau

Renja perlu ditingkatkan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna serta efektif dan

efisien.

Dalam pelaksanaan kegiatan agar Tetap diupayakan adanya jalinan kemitraan dengan

berbagai pihak untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam mendukung terealisasinya program

Dinas.


LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA. 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah memberikan kewenangan kepada

Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengurus dan memajukan untuk

meningkatkan daerahnya sendiri. Hal tersebut dimaksudkan agar

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Dalam pelaksanaan kegiatannya Dinas Perhubungan Kabupaten

Wonogiri mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku maupun SOP

yang ada, yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok maupun fungsi

dari masing-masing bidang dalam rangka memberi pelayanan kepada

masyarakat dengan baik dan benar.

Untuk mewujudkan tata kelola dan tata kerja urusan Perhubungan

yang efektif dan efisien, maka perlu disusun suatu perencanaan yang matang

dengan mempertimbangkan keadaan yang ada serta memprediksikan keadaan

yang akan datang dengan berbagai dukungan dengan meminimalisir kendala

maupun hambatan yang ada.


LKjIP


B. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan

Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 dilandasi dengan dasar hukum sebagai

berikut:

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara

yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Laporan Keuangan

dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2017 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun

Anggaran 2018;


LKjIP


11. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan,

Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Wonogiri;

12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Wonogiri;

13. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 102 Tahun 2017 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun

Anggaran 2018;

14. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2017 tentang

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten

Wonogiri.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri

adalah:

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran Perangkat Daerah

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah;

2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang,

khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;

3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya

dan dana dalam rentang waktu satu tahun.

D. Gambaran Umum Organisasi

Pembentukan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.

Dalam pelaksanaan kegiatannya Dinas Perhubungan Kabupaten

Wonogiri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58

Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi


LKjIP


Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri serta Peraturan Bupati Wonogiri

Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah

(UPTD) Kabupaten Wonogiri

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan sesuai Peraturan

Bupati Wonogiri Nomor 81 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:

TUGAS POKOK :

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Perhubungan

berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan

kepada Daerah

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang

perhubungan;

2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan bidang perhubungan;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan

bidang perhubungan;

4. Pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan bidang perhubungan;

5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

E. Susunan Kepegawaian dan Sapras

1. Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk Sumber Daya

Manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri sampai

dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah sebanyak 145 orang dengan


LKjIP


berbagai latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan status

kepegawaian dengan rincian pada Tabel I.01 sebagai berikut:

Tabel I.01

Tingkat Pendidikan dan Status Pegawai

PENDIDIKAN PNS PP 31 /

HONDA

KONTRAK WIYATA

BHAKTI JUMLAH

SD

SMP

SLTA

D I

D II

D III

D IV

S 1

S 2

1

2

27

-

3

-

1

13

10

-

-

1

-

-

-

-

-

2

3

70

-

1

8

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

5

98

-

4

8

1

16

10

TOTAL 57 1 87 - 145

Sumber : Kasubag Umum & Kepegawaian,2018.

a. Kepangkatan

Golongan IV : 7 orang

Golongan III : 25 orang

Golongan II : 24 orang

Golongan I : 1 orang

PP 31 : 1 orang

Honda : - orang

Tenaga Kontrak : 87 orang

Wiyata Bhakti : - orang

Jumlah : 145 orang

b. Pendidikan Penjenjangan

SPAMEN : 1 orang ( Diklat Pim I )

SPAMA : 1 orang ( Diklat Pim II )


LKjIP


ADUMLA : 3 orang ( Diklat Pim II )

ADUM : 6 orang ( Diklat Pim II )

c. Pendidikan Teknis

Manajemen Kepeg. : - orang

Bidang Perhubungan : 36 orang

PU : - orang

d. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten

Wonogiri berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun

2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri berada dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta

dipimpin oleh seorang Kepala, kemudian dalam menjalankan

tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dengan 2 (dua) Kepala Sub

Bagian, dan 2 (dua) Kepala Bidang dengan 6 (enam) Kepala Seksi

serta dibantu oleh 1 (satu) Kepala UPTD dengan 1 (satu) Kepala Sub

Bagian Tata Usaha (TU). Dalam perkembangan berikutnya

diterbitkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2017

tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Kabupaten Wonogiri

Adapun Susunan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Kabupaten Wonogiri dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

2) Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian:

a) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

b) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3) Kepala Bidang Angkutan, Teknik Sarana dan Prasarana dibantu

Oleh Kepala Seksi:

a) Kepala Seksi Angkutan

b) Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor

c) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana


LKjIP


4) Kepala Bidang Lalu Lintas dibantu oleh Kepala Seksi:

a) Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

b) Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan

c) Kepala Seksi Keselamatan Jalan

Disamping itu pada struktur organisasi Dinas Perhubungan

Kabupaten Wonogiri terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah

(UPTD) yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas

yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelola Daerah Sarana dan

Prasarana Perhubungan:

• Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis

Pengelola Daerah Sarana dan Prasarana Perhubungan.

Agar lebih jelas garis komando yang ada pada Dinas

Perhubungan Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada Bagan Struktur

Organisasi yang ada pada gambar di bawah ini:


LKjIP


Gambar I.01

Susunan Perangkat Organissasi Aparatur

Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri

2. Sarana dan Prasarana

Didalam kelancaran pelaksanaan tugas keseharian yang ada

pada Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri didukung sarana dan

prasarana yang meliputi Kantor dan beberapa alat bengkel dan alat ukur

yang menempati areal seluas 5.250 m² seperti pada Tabel I.02 sebagai

berikut:

PERHUBUNGAN


LKjIP


Tabel I.02

Alat Bengkel dan Alat Ukur Lainnya

No. Nama Alat Jumlah Kondisi

1. Generator 1 unit Baik

2. Air Compressor 1 unit Baik

3. Diesel Smoke Tester 1 unit Baik

4. CO/HC Tester 1 unit Baik

5. Head Light Tester 1 unit Baik

6. Sound Level Meter 1 unit Baik

7. Axle Load Meter 1 unit Baik

8. Side Slip Tester 1 unit Baik

9. Braker Tester 1 unit Baik

10. Speedo Meter Tester 1 unit Baik

11. Pit Wheel Suspension 1 unit Baik

12. Tint Tester 1 unit Baik

Alat- alat Pendukung meliputi :

1. Alat Pengukur Tekanan Udara 1 unit Baik

2. Alat Pengukur Dimensi 1 unit Baik

Sumber : Bidang Angkutan, Teknik Sarana dan Prasarana, 2018

Disamping itu didukung pula dengan adanya kendaraan dinas

baik berupa armada darat mapun perairan di dalam menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas keseharian yang dalam implementasinya

banyak dipergunakan untuk koordinasi di luar daerah serta pelayanan


LKjIP


anak sekolah. Adapun inventarisasi kendaraan yang ada pada Dinas

Perhubungan Kabupaten Wonogiri seperti Tabel I.03 berikut ini :

Tabel I.03

Inventaris Kendaraan

No. Nama Kendaraan Jumlah Kondisi

1. Toyota Inova G 1 Unit Baik

2. Toyota Kijang Kapsul LGX 1 unit Baik

3. Toyota Kijang Kapsul LSX 1 unit Kurang Baik

4. Toyota Kijang Pickup 1 unit Kurang Baik

5. Isuzu NKR 71 (Bus Sekolah) 1 unit Baik

6. Toyota Kijang Super LG KF 52 1 unit Kurang Baik

7. Toyota Hilux Pickup 2.0 8 unit Kurang Baik

8. Isuzu Pickup Turbo 1 unit Baik

9. Isuzu NHR 55 (Crane) 1 unit Baik

10. Nissan Navara 1 unit Baik

11. Suzuki APV 2 unit Baik

12. Kapal Spead Boat 1 unit Kurang Baik

13. Kendaraan Bermotor Roda 2 28 unit 21 Baik

7 Kurang Baik

Sumber : Kasubag.Umum & Kepegawaian, 2018.

F. Sistematika

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini

mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten

Wonogiri pada Tahun 2018. Selanjutnya Capaian Kinerja (performance

results) tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kerja


LKjIP


(performance plan) tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan

Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan

memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance

gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu

maka sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi: Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang

penulisan laporan, landasan hukum penulisan laporan, Maksud dan

Tujuan , Gambaran umum Organisasi, Susunan Kepegawaian dan

Sarpras, Sistematika penulisan laporan.

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi: Rencana Strategis Tahun 2016–2021, dan

Perencanaan Kinerja Tahun 2018, serta Perjanjian Kinerja Tahun

Anggaran 2018.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisi: Pengukuran Kinerja, Akuntabilias Kinerja, Evaluasi

dan Analisis Akuntabilitas Kinerja, Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi: Kesimpulan, Saran dan Tindak Lanjut.


LKjIP


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan Kinerja juga merupakan bagian dari Rencana strategis

(Renstra) merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan

keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya

pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha

melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasilnya melalui umpan

balik yang terorganisasi dan sistematis.

Untuk mengukur kinerja instansi pemerintah diperlukan perencanaan

strategis dengan sistem akuntabilitas yang baik dan juga diperlukan instrumen

yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pijakan dalam pelaksanaan tugas.

Dalam perencanaan yang strategis instansi Pemerintah merupakan

integrasi antar keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar

mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional,

global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri agar mampu eksis dan

unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah

sangat cepat, suatu instansi pemerintah harus selalu melakukan perubahan ke

arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu pola yang sistematik

dalam wujud perencanaan strategis dengan tahapan yang konsisten dan

berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang

berorientasi pada pencapaian hasil yang maksimal dan optimal.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun

2016–2021 telah dilakukan review. Komponen-komponen Renstra dapat

dilihat seperti tersebut dibawah ini:

1. Visi

“Terwujudnya sistem pelayanan perhubungan yang handal”

Pelayanan perhubungan, diindikasikan oleh penyelenggaraan

transportasi yang aman, selamat, nyaman, terpelihara, mencukupi


LKjIP


kebutuhan, dan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri

dengan kondisi angkutan yang prima.

Pelayanan Perhubungan yang Handal, diindikasikan oleh

penyelenggaraan transportasi dan distribusi informasi yang efisien, harga

terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan,

berkelanjutan, dan dilayani oleh sumber daya manusia yang profesional

dan produktif. Transportasi mempunyai dua fungsi utama yaitu mobilitas

dan aksesibilitas. Fungsi mobilitas dilihat dari pembangunan dapat

mempercepat proses pembangunan, sedangkan fungsi aksesibilitas dalam

pembangunan terwujud dalam hal pemerataan pembangunan,

mengurangi kesenjangan (disparitas) antar wilayah, dan kesenjangan

sosial ekonomi. Permintaan transportasi merupakan turunan (derived)

dari kebutuhan aktivitas sosial ekonomi. Berdasarkan pengertian fungsi

tersebut, Dinas Perhubungan ingin menjadi Perangkat Daerah yang

melayani dan mewujudkan kemudahan mobilitas pengguna angkutan dan

distribusi barang/jasa di dalam wilayah Kabupaten maupun antar

kabupaten.

2. Misi

‘’Mewujudkan sistem pengelolaan perhubungan yang handal’’

Dalam upaya mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas, upaya yang

dilakukan tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan

dan keamanan, namun peningkatan kualitas SDM transportasi, dan

sosialisasi kepada stakeholder, yang merupakan satu kesatuan sub sistem

dalam sistem pelayanan prima.

3. Tujuan

‘’Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan bidang perhubungan’’

Yang didukung oleh SDM transportasi yang berkompeten, proses

pelayanan yang efektif dan efisien, serta prasarana dan fasilitas

transportasi guna mendukung perwujudan Wonogiri lebih tertib, aman

dan nyaman, sejalan dengan perwujudan peningkatan akses daerah yang

moda transportasinya kurang, khususnya daerah terpencil sehingga


LKjIP


diharapkan dapat meningkatkan akses arus transportasi yang lancar,

aman dan nyaman sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Sasaran

Sasaran pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun

2016 – 2021 adalah:

a. Meningkatnya Pelayanan Sektor Perhubungan;

b. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi.

Tabel II.01

Indikator Kinerja sasaran

INDIKATOR

SASARAN

FORMULASI

INDIKATORSATUAN

TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 TH 6

1. Meningkatnya

Pelayanan Sektor

Perhubungan

IKM Hasil Survey Indeks 71,00 73,00 75,00 77,00 79,00 81,00

2. Meningkatnya

keselamatan dan

keamanan

transportasi

Indeks

keselamatan

lalu lintas

Nilai indeks

keselamatan

lalu lintas

Indeks 0,00015 0,00015 0,00015 0,00055 0,0055 0,00055

TARGETSASARAN

5. Strategi

Di dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, serta mencapai tujuan

dan sasaran seperti tersebut di atas, ditempuh melalui 2 (dua) strategi

pokok pembangunan perhubungan:

a. Strategi Peningkatan Penyelenggaraan Perhubungan

Strategi pokok ini diarahkan untuk penataan penyelenggaraan

perhubungan dan penataan sistem transportasi lokal Kabupaten

sejalan dengan dinamika perubahan lingkungan strategis melalui

peningkatan profesionalitas Sumber Daya Manusia, optimalisasi

pelayanan uji kendaraan bermotor secara berkala dalam kerangka

menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas, pemutakhiran data

base transportasi, pembinaan manajemen penyedia jasa angkutan,

upaya aksi tertib lalu lintas dan perparkiran, manajemen rekayasa,

amdal lalin, dan penyusunan kajian teknis rencana umum sistem


LKjIP


transportasi sebagai bahan acuan kebijakan dan pembangunan

perhubungan.

b. Strategi Pembangunan Perhubungan

Strategi pembangunan perhubungan diarahkan untuk meningkatkan

kapasitas dan kualitas pelayanan termasuk keselamatan dan

keamanan dalam kerangka penyediaan aksesibilitas masyarakat di

perkotaan maupun perdesaan di seluruh pelosok Kabupaten

Wonogiri. Strategi penanganan keselamatan melalui manajemen

aman, sistem aman, masyarakat aman, kendaraan aman, dan jalan

aman (Safety Management; Safety System; Safety People; Safety

Vehicle dan Safety Road). Strategi pembangunan perhubungan

menurut bidang sebagai berikut:

1) Bidang Lalu Lintas

Strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas diarahkan dalam hal

perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Kegiatan Penilaian

Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) menjadi salah satu

kegiatan penting yang dilaksanakan untuk mengantisipasi

dampak lalu lintas dari adanya kegiatan pembangunan fisik.

Dalam hal keselamatan jalan diperlukan konsep

penyelenggaraan keselamatan jalan melalui inspeksi

keselamatan jalan dan perlengkapan jalan, melakukan sosialisasi

peraturan lalu lintas serta melaksanakan kegiatan ketertiban,

pengaturan dan pengawasan lalu lintas. Di ranah lalu lintas

angkutan sungai, danau dan penyeberangan dilaksanakan tugas

pengaturan dan pengawasan keselamatan pelayaran perahu,

pemantauan, pencatatan/pendataan dan pelaporan angkutan

penumpang dan barang, perahu yang beroperasi di sungai dan

atau danau. Dari sisi regulasi dilaksanakan penyusunan


LKjIP


kebijakan teknis Bidang Perhubungan yang meliputi penetapan

rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal,

penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan

sungai dan danau, pemberdayaan keselamatan Lalu Lintas

ASDP, serta pemeliharaan dan perbaikan fasilitas pengawasan

keselamatan LLASDP.

2) Bidang Angkutan, Teknik, Sarana dan Prasarana

Strategi pembangunan angkutan diarahkan untuk melakukan

penataan dan penyelenggaraan pembinaan jasa penyedia

angkutan melalui kegiatan kegiatan penyelenggaraan ijin

insidentil serta rekomendasi ijin usaha dalam kerangka

pengendalian ketersediaan angkutan, penyelenggaraan

penyuluhan dalam kerangka peningkatan manajemen penyedia

jasa angkutan, kegiatan pemutahiran data base angkutan dalam

kerangka mengantisipasi perubahan lingkungan strategis. Selain

itu penyusunan regulasi dalam kerangka mengantisipasi

kebijakan konversi BBM dan gratifikasi angkutan umum.

Dalam hal pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

diarahkan untuk melakukan penataan dan peningkatan

penyelenggaraan perhubungan dengan tetap memperhatikan

kondisi keuangan pemerintah melalui kegiatan pembangunan

terminal di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sesuai hirarki sistem

pusat dalam rencana struktur ruang wilayah Kabupaten dalam

rangka pembangunan sistem jaringan lalu lintas, rehabilitasi dan

pembangunan prasarana perhubungan lainnya meliputi jembatan

penyeberangan, shelter, dan pangkalan angkutan.

Penyelenggaraan kegiatan pengujian kendaraan bermotor

dilakukan secara berkala untuk mengontrol kelaikan jalan

kendaraan bermotor angkutan orang maupun barang. Kemudian

dalam hal pengelolaan terminal dilakukan upaya-upaya

terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi peningkatan


LKjIP


pengelolaanan terminal se-Kabupaten Wonogiri serta

pembangunan terminal di Kecamatan Karangtengah dan

Paranggupito. Selain itu penataan penyelenggaraan perparkiran

dilaksanakan melalui kegiatan pemutahiran database dan

pembangunan gedung dan atau emplasemen parkir melalui

peran swasta dalam pembangunan dan pengoperasian.

6. Kebijakan

a. Kebijakan Umum

Kebijakan umum dalam penyelenggaraan dan pembangunan

perhubungan meliputi hal sebagai berikut:

1) Mendukung kelancaran pergerakan penumpang dan distribusi

barang / jasa dalam kerangka pengembangan konektivitas

intrawilayah maupun interwilayah;

2) Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi untuk

memberikan pelayanan kepada pengguna jasa transportasi;

3) Mendorong partisipasi peran swasta dalam penyediaan sarana

angkutan dengan memperhitungkan tingkat pelayanan supaya

tetap terjaga efisiensi, memperhitungkan daya beli masyarakat,

serta memperhatikan kepentingan penyedia jasa angkutan

(operator) terkait jaminan kelangsungan usaha;

4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia transportasi guna

mewujudkan penyelenggaraan perhubungan yang efektif dan

efisien;

5) Meningkatkan partisipasi peran masyarakat terhadap layanan

perhubungan.

b. Arah Kebijakan

1) Bidang Lalu Lintas

a) Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan Transportasi

yang terpadu serta ramah lingkungan;

b) Membangun sistem transportasi yang terintegrasi dengan

rencana tata ruang;


LKjIP


c) Mendukung peningkatan peran angkutan perkeretaapian

sebagai transportasi massal untuk konektivitas interwilayah;

d) Meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan secara

komprehensif dan terpadu dari berbagai aspek (pencegahan,

pembinaan dan penegakan hukum, penanganan lokasi

rawan kecelakaan);

e) Meningkatkan kinerja peraturan dan kelembagaan melalui

penataan sistem transportasi wilayah Kabupaten melalui

penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan

Jalan, dan penyusunan Sistem Tatanan Transportasi Lokal

(TATRALOK);

f) Meningkatkan kelancaran dan kenyamanan lalu lintas.

2) Bidang Angkutan, Teknik, Sarana dan Prasarana

a) Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana pusat simpul

transportasi;

b) Meningkatkan prasarana perhubungan lainnya:

pembangunan jembatan penyeberangan dan shelter serta

fasiltas parkir di perkotaan;

c) Meningkatkan keselamatan lalu lintas melalui pengujian

kelaikan sarana perhubungan.

7. Analisis Lingkungan Strategis (SWOT)

a. Kekuatan (Strength)

1) Kuantitas sumber daya manusia;

2) Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3) Aksesbilitas Pelayanan transportasi ke seluruh wilayah;

4) Transportasi sebagai pendukung peningkatan PAD;

5) Tersedianya sarana dan prasarana tranportasi;

6) Tersedianya sarana pengujian kendaraan bermotor.

b. Kelemahan (Weaknesses)

1) Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai;

2) Keterbatasan sarana prasarana perhubungan;


LKjIP


3) Keterbatasan anggaran;

4) Kurangnya sinkronisasi kelembagaan;

5) Belum memadainya sarana dan prasarana transportasi;

6) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk

pengujian kendaraan bermotor.

c. Peluang (Opportunities)

1) Mobilitas masyarakat yang tinggi;

2) Kuantitas pengusaha angkutan;

3) Letak geografis Kabupaten Wonogiri yang berada dalam simpul

antara Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Timur;

4) Pengembangan moda Kereta Api;

5) Adanya angkutan perairan darat di Waduk Gajah Mungkur;

6) Stabilitas nasional.

d. Tantangan (Threats)

1) Rendahnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas;

2) Daya saing para pengusaha angkutan dari Wonogiri yang masih

rendah;

3) Pengaruh kondisi geografis wilayah Kabupaten Wonogiri yang

berliku-liku dan bergunung-gunung berpengaruh terhadap sektor

transportasi;

4) Bidang kelautan yang belum dikelola secara optimal;

5) Perbedaan elevasi permukaan air waduk cukup tajam;

6) Kondisi politik, ekonomi, keamanan dan ketertiban.

B. Rencana Kinerja Tahun 2018

Setiap sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri

dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Sedangkan dalam setiap

program terdiri dari sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif

dikaitkan dengan maksud, tujuan, dan karakteristik program. Penetapan program

diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian

sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih


LKjIP


lanjut dari program. Oleh karena itu perlu ditetapkannya suatu rencana kinerja

yang dikemas dalam suatu program dan kegiatan, sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa surat menyurat

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c. Penyediaan Jasa jaminan Barang Milik Daerah

d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

f. Penyediaan Alat Tulis Kantor

g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

k. Penyediaan makanan dan minuman

l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

n. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

o. Penataan Arsip Kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

b. Pengadaan peralatan gedung kantor

c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Penyusunan Data Kepegawaian

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

b. Pembinaan Tenaga Kerja Non Pegawai


LKjIP


5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

a. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

b. Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

c. Pengelolaan Administrasi Keuangan

d. Penyusunan LKjIP

e. Penyusunan Laporan Inventaris Barang

f. Penyusunan RKA dan DPA SKPD

6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

a. Operasional Penyelenggaraan Perparkiran

b. Kerjasama Subosukowonosraten

c. Fasilitasi Pembangunan Lintasan Tidak Sebidang Kretek Bang

d. Pemasangan LPJU Tenaga Surya (Banprov)

e. Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lampu

Penerangan Jalan

7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

a. Rehabilitasi/pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan

Bermotor (Kalibrasi alat)

b. Rehabilitasi/Pemeliharaan repiter

c. Pengadaan Alat Kebersihan Terminal se Kab. Wonogiri

8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

a. Pengendalian dan pengawasan angkutan jalan

b. Wahana dan Tata Nugraha

c. Opersional Bus sekolah

d. Pelayanan Penerbitan Ijin Insidentil, Rekomendasi Angkutan Barang

Umum dan Rekomendsi Perpanjanagan Ijin Trayek dan Kartu

Pengawasan AKDP dan AKAP

9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

a. Pengadaan dan Pemasangan perlengkapan Jalan keselamatan LLAJ


LKjIP


10. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

a. Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

b. Penyelenggaraan Operasi Laik Jalan

c. Operasional pos terpadu

d. Operasional ketertiban, kelancaran, keselamatan terminal

e. Forum Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan

f. Pengawasan Kapal dan perahu Nelayan di Area WGM

g. Penyelenggaraan Car Free Sunday

h. Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran

i. Bantuan Angkutan Lebaran

j. Fasilitasi Pelayanan Perijinan Angkutan Sungai dan Danau

k. Inspeksi Keselamatan Jalan

l. Fasilitasi Pengaturan Parkir Tamu Tingkat Nasional, Propinsi dan

Kabupaten

m. Pembangunan Selter

11. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

Bermotor

a. Penyelenggaraan Uji Kendaraan Bermotor

12. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

a. Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda Berharga.

C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri terhadap pelaksanaan

kegiatan Tahun Anggaran 2018 maka dibuat Perjanjian Kinerja Tahun

Anggaran 2018 yang berisi target pencapaian sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Sektor Perhubungan

Pencapaian sasaran strategis yang pertama ini dilihat melalui indikator

kinerja berupa Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target nilai

pada Tahun 2018 adalah 75 (tujuh puluh lima).


LKjIP


2. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Pencapaian sasaran strategis yang kedua ini dilihat melalui indikator

kinerja berupa Indeks Keselamatan Lalu Lintas dengan target nilai pada

Tahun 2018 adalah 0,00015 atau bisa dijabarkan target angka kecelakaan

adalah 15 (lima belas) orang kecelakaan per-100.000 (seratus ribu) orang.


LKjIP


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Tahun

2016-2021, Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan

berbagai kegiatan strategis pada tahun 2018. Seluruh kegiatan tersebut

direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja tahun-tahun sebelumnya

dalam mencapai sasaran kinerja. Penetapan Indikator Kinerja pada tingkat

sasaran dan kebijakan merupakan persyaratan bagi pegukuran kinerja. Kinerja

yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui

perencanaan kinerja (perfomance plan). Selanjutnya pada akhir tahun 2018

target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui

celah kinerja (performace gap). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian

kinerja setiap indikator dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran

dengan 4 (empat) kategori seperti Tabel III.01 sebagai berikut:

Tabel III.01

Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja

No. Rentang Capaian Kategori Capaian

1. 90% - 100 % Sangat baik

2. 80 % - 89 % Baik

3. 50 % - 79 % Cukup Baik

4. < 49 % Kurang

B. Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan

dalam Renstra Dinas Perhubugan Kabupaten Wonogiri secara umum Sangat


LKjIP


Baik. Hal ini tercermin pada hasil Penetapan Pencapaian Sasaran dengan

indikator kinerja sasaran yang menggunakan capaian outcome dan rata-rata

realisasi pada setiap indikator kinerja sasaran melampaui 101,37% (sangat

baik). Namun demikian sasaran yang berkategori sangat baik itu perlu

dipertahankan dan ditingkatkan dikemudian hari. Apabila dibandingkan

dengan tahun sebelumnya rata-rata Nilai Capaian Kinerja meningkat dari nilai

rata-rata untuk Tahun 2017 mencapai 94,69 % meningkat pada Tahun 2018

menjadi 101,37%. Meningkatnya angka tersebut merupakan hasil dari kerja

optimal dan komitmen dari jajaran Pimpinan dan Staf pada Dinas

Perhubungan Kabupaten Wonogiri untuk mewujudkan Program Kerja

Pemerintah Kabupaten Wonogiri secara maksimal.

Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran seperti Tabel III.02

adalah sebagai berikut:

Tabel III.02

Tingkat Capaian Kinerja SKPD

NO SASARAN PROGRAM NILAI CAPAIAN

KINERJA

1 2 3

1. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran. 97,17 %

2. Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur. 100 %

3. Meningkatnya Disiplin Aparatur. 100 %

4. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia. 100 %

5. Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan. 99,89 %

6. Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan. 100 %

7. Terwujudnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 100 %


LKjIP


NO SASARAN PROGRAM NILAI CAPAIAN

KINERJA

1 2 3

dan Fasilitas LLAJ

8. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan. 106,25 %

9. Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan. 100 %

10. Terwujudnya pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. 100,58 %

11. Terwujudnya Peningkatan Kelaikan Pengoperasian

Kendaraan Bermotor. 111,19 %

12. Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah. 100 %

Rata-rata nilai capaian kinerja sasaran:

101,37 %

Sumber : Kasubag Perencanaan dan Keuangan, 2018

Hasil Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa rata rata capaian

kinerja dari 12 (dua belas) Sasaran Program adalah 101,37%. Keberhasilan

ini disumbangkan oleh 3 (tiga) Sasaran Program yang mencapai nilai diatas

100% dan 8 (delapan) Sasaran Program yang mencapai nilai 90% s/d

100%. Pencapaian sasaran program tersebut dikarenakan realisasi pada

kegiatan Penyelenggaraan Uji Kendaraan Bermotor sebesar 111,19% atau

12.231 unit kendaraan wajib uji melebihi target yang ditentukan sebesar

11.000 unit kendaraan wajib uji, serta pada kegiatan Bantuan Angkutan

Lebaran dengan realisasi 107,50% atau 43 bus melebihi target yang telah

ditentukan sebesar 40 bus.

C. Realisasi Anggaran

Dalam mengevaluasi dan menganalisis akuntabilitas kinerja selalu ada

keterkaitan antara program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan


LKjIP


tujuan yang hendak dicapai dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis (RENSTRA).

Evaluasi dan analisis ini dapat diketahui tingkat efisiensi dan

efektifitas baik biaya maupun tenaga serta waktu bila dibandingkan dengan

target dari sasaran yang akan diwujudkan.

Keterbatasan kemampuan baik Sumber Daya Manusia (SDM) dan

sumber dana akan berpengaruh terhadap kinerja, namun demikian dengan

kemampuan dan komitmen yang tinggi dari semua jajaran Dinas

Perhubungan Kabupaten Wonogiri sehingga semua rencana program kegiatan

yang memungkinkan untuk dijalankan dapat dilaksanakan.

Hal ini sangat terkait dengan kerjasama antara stakeholder yang ada

khususnya sektor swasta yang turut berpartisipasi dalam kegiatan di Dinas

Perhubungan Kabupaten Wonogiri.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode

perbandingan capaian kinerja sasaran dengan jalan membandingkan antara

rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja

(performance result ) yang dicapai oleh organisasi.

Secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri telah dapat

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang menjadi tanggung jawab

organisasi, secara keseluruhan rata–rata capaian keuangan (realisasi

anggaran) pada Tahun 2018 adalah sebesar 96,87%. Dalam usaha mencapai

sasaran, Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri menetapkan 2 (dua)

Indikator Sasaran yang dijabarkan dalam 12 (dua belas) program serta 57

(lima puluh tujuh) kegiatan yang merupakan indikator kinerja dalam

pencapaian target sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam

tabel berikut ini:


LKjIP


Tabel III.03

Tabel Indikator Sasaran yang dicapai Pada Tahun 2018

No. Indikator Sasaran Tahun 2018 Capaian

Target

(%)

Target Realisasi

1 2 3 4 5

1 Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

(Penilaian dari Inspektorat)

a. Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

827.540.600 663.258.597 80,15%

b. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

123.000.000 122.674.500 99,74%

c. Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

3.500.000 3.500.000 100,00%

d. Program Peningkatan

Sumber Daya Aparatur

25.000.000 24.682.250 98,73%

e. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

54.000.000 54.000.000 100,00%

f. Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

130.000.000 129.930.000 99,95%

2 Indeks kepuasan

masyarakat

a. Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan

443.000.000 425.096.225 95,96%


LKjIP


No. Indikator Sasaran Tahun 2018 Capaian

Target

(%)

Target Realisasi

1 2 3 4 5

b. Program Peningkatan

Kelaikan Pengoprasian

Kendaraan Bermotor

480.000.000 478.576.000 99,70%

3 Indeks keselamatan lalu

lintas bagi angkutan umum

yang melayani trayek di

dalam Kabupaten

a. Program pembangunan

sarana dan Prasarana

Perhubungan

695.000.000 670.653.000 96,50%

b. Program Pembangunan

Prasarana dan sarana

Fasilitas Perhubungan

35.813.468.000 34.949.562.789 97,59%

c. Program Rehabilitasi

dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

185.000.000 182.073.900 98,42%

d. Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu

Lintas

3.256.450.000 3.117.563.804 95,74%

Jumlah

42.035.958.600

40.821.571.065

96,87%

Dari 2 (dua) indikator tersebut nampak bahwa ke-11 (sebelas)

program tersebut berhasil mencapai 90%-100%, dan 1 (satu) indikator

mencapai 80%-100%.


LKjIP


Dalam pelaksanaannya kategori capaian kinerja rata-rata sangat baik.

Hal ini juga menunjukkan bahwa capaian kinerja Dinas Perhubungan

Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018 telah terselenggara dengan baik

diantaranya adalah:

1. Secara menyeluruh dalam pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan

dengan baik sesuai dengan target kinerja kegiatan yang mengacu pada

pagu anggaran berjalan;

2. Meningkatnya sarana dan prasarana bidang perhubungan dengan

bertambahnya kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan

Jalan Umum (LPJU), serta meningkatnya sarana pelayanan masyarakat

melalui bantuan bus mudik gratis serta banyaknya pencari surat Uji

Kendaraan Bermotor yang berdampak pada meningkatnya kesadaran

masyarakat dalam berlalu lintas.

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian kinerja

dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2018, antara lain:

1. Kurangnya SDM yang mempunyai latar pendidikan teknis perhubungan

serta bidang kepegawaian dan keuangan;

2. Terbatasnya dana dalam menunjang operasional pelayanan kegiatan di

bidang perhubungan;

3. Masih kurangnya kelengkapan fasilitas administrasi dan peralatan kantor;

4. Masih adanya data yang dinamis bidang perhubungan yang belum

berjalan dengan baik;

5. Masih adanya sarana dan prasarana pendukung kegiatan perhubungan

yang tidak memadai;

6. Masih rendahnya kesadaran pengguna jalan terhadap peraturan berlalu

lintas.

7. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membantu memelihara, menjaga

dan merawat sarana dan prasara Perhubungan;

8. Ketersediaan dana yang kecil dari dari perencanaan plafon yang

dianggarkan;


LKjIP


9. Terbatasnya personil pelaksana kegiatan yang berlatar belakang

pendidikan Teknis Perhubungan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan menjabarkan misi Dinas

Perhubungan Kabupaten Wonogiri, maka program dan kegiatan di Tahun

2018 adalah:

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

f. Penyediaan Alat Tulis Kantor

g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

k. Penyediaan Makanan dan Minuman

l. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

m. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

n. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

o. Penataan Arsip Kantor

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

b. Pengadaan peralatan gedung kantor

c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


LKjIP


3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

a. Penyusunan data kepegawaian

4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

b. Pembinaan Tenaga Kerja Non Pegawai

5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

a. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

b. Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

c. Pengelolaan Administrasi Keuangan

d. Penyusunan LKj IP

e. Penyusunan Pelaporan Inventaris Barang

f. Penyusunan RKA/RKA Perubahan dan DPA/DPPA

6. PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS

PERHUBUNGAN

a. Operasional Penyelenggaraan Perparkiran

b. Kerjasama Subosukowonosraten

c. Fasilitasi Pembangunan Lintasan Tidak Sebidang Kretek Bang

d. Pemasangan LPJU Tenaga Surya (Banprov)

e. Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lampu

Penerangan Jalan

7. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA

DAN FASILITAS LLAJ

a. Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan

bermotor (kalibrasi alat)

b. Rehabilitasi/pemeliharaan repiter

c. Pengadaan Alat Kebersihan Terminal se-Kab Wonogiri

8. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

a. Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Jalan

b. Wahana Tata Nugraha


LKjIP


c. Operasional Bus Sekolah

d. Pelayanan Penerbitan Ijin Insidentil, Rekomendasi Angkutan Barang

Umum dan Rekomendasi Perpanjangan Ijin Trayek dan Kartu

Pengawasan AKDP dan AKAP

9. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

PERHUBUNGAN

a. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Keselamatan LLAJ

10. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

a. Penyelenggaraan angkutan lebaran natal dan tahun baru

b. Penyelenggaraan Operasi Laik Jalan

c. Operasional Pos Terpadu

d. Operasional Ketertiban , Kelancaran, Keselamatan Terminal

e. Forum lalu-lintas dan angkutan jalan

f. Pengawasan Kapal dan Perahu Nelayan di Area WGM

g. Penyelenggaraan Car Free Sunday

h. Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran

i. Bantuan Angkutan Lebaran

j. Fasilitasi Pelayanan Perijinan Angkutan Sungai dan Danau

k. Inspeksi Keselamatan Jalan

l. Fasilitasi Pengaturan Parkir Tamu Tingkat Nasional, Provinsi, dan

Kabupaten

m. Pembangunan Selter

11. PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN

KENDARAAN BERMOTOR

a. Penyelenggaraan Uji Kendaraan Bermotor

12. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

a. Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda Berharga


LKjIP


D. Akuntabilitas Keuangan

Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri dalam upaya

meningkatkan PAD ada beberapa cara, salah satunya adalah menyediakan

sarana dan prasarana jalan yang memadai sebagai penghubung antar daerah

untuk memperlancar roda perekonomian di Kabupaten Wonogiri.

Tidak semua kegiatan mendapatkan anggaran dalam APBD

Kabupaten Wonogiri. Kegiatan–kegiatan yang tidak mendapatkan plafon

anggaran dapat dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga/swasta

yang ada yang mempunyai komitmen dan respon terhadap kegiatan dalam

urusan perhubungan selagi kerjasama itu menguntungkan kedua belak pihak.

Berkaitan dengan perihal tersebut, sebagai bentuk akuntabilitas

keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri sesuai dengan APBD

dapat dilihat uraian sebagai bentuk dari realisasi penggunaan APBD tersebut.

Tabel : III.04

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2017

No. Kegiatan Anggaran Realisasi %

1 2 3 4 5

1 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN 827.540.600 663.258.597 80,15%

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 3.500.000 3.498.000 99,94%

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 130.000.000 116.117.952 89,32%

Penyediaan Jasa Jaminan

Barang Milik Daerah 1.000.000 - 0,00%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

15.000.000 13.780.825 91,87%

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor 73.200.000 73.200.000 100,00%


LKjIP



1 2 3 4 5

Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.000.000 20.000.000 100,00%

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 40.000.000 39.997.500 99,99%

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

5.000.000 5.000.000 100,00%

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 10.000.000 10.000.000 100,00%

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 2.000.000 100,00%

Penyediaan Makanan dan

Minuman 20.000.000 19.965.000 99,83%

Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah 60.000.000 59.964.560 99,94%

Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah 25.000.000 24.593.600 98,37%

Penyediaan Jasa Tenaga Kerja

Non Pegawai 420.840.600 273.141.160 64,90%

Penataan Arsip Kantor 2.000.000 2.000.000 100,00%

2 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

123.000.000 122.674.500 99,74%

Pengadaan perlengkapan

gedung kantor 15.000.000 14.920.000 99,47%

Pengadaan peralatan gedung

kantor 10.000.000 9.870.000 98,70%

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas / operasional 75.000.000 74.884.500 99,85%

Pemeliharaan rutin/berkala 15.000.000 15.000.000 100,00%


LKjIP



1 2 3 4 5

perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor 8.000.000 8.000.000 100,00%


DISIPLIN APARATUR 3.500.000 3.500.000 100,00%

Penyusunan data kepegawaian 3.500.000 3.500.000 100,00%


KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

25.000.000 24.682.250 98,73%

Pendidikan dan Pelatihan

Formal 15.000.000 14.717.250 98,12%

Pembinaan Tenaga Kerja Non

Pegawai 10.000.000 9.965.000 99,65%


PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

54.000.000 54.000.000 100,00%

Penyusunan Rencana Kerja

SKPD 5.000.000 5.000.000 100,00%

Pelaporan dan Evaluasi

Pelaksanaan Kegiatan 6.000.000 6.000.000 100,00%

Pengelolaan Administrasi

Keuangan 29.000.000 29.000.000 100,00%

Penyusunan LKj IP 6.000.000 6.000.000 100,00%

Penyusunan Pelaporan

Inventaris Barang 2.000.000 2.000.000 100,00%

Penyusunan RKA/RKA

Perubahan dan DPA/DPPA 6.000.000 6.000.000 100,00%

6 PROGRAM PEMBANGUNAN 35.813.468.00 34.949.562.7 97,59%


LKjIP



1 2 3 4 5

PRASARANA DAN FASILITAS

PERHUBUNGAN

0 89

Operasional Penyelenggaraan

Perparkiran 300.300.000 299.981.000 99,89%

Kerjasama

Subosukawonosraten 25.000.000 24.603.800 98,42%

Fasilitasi Pembangunan Lintasan

Tidak Sebidang Kretek Bang

(Pengadaan Tanah)

38.168.000 38.163.339 99,99%

Pembanguanan Lampu PJU

Tenaga Surya ( Banprov)

35.200.000.00

0

34.353.800.0

00 97,60%

Operasional dan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Lampu

Penerangan Jalan

250.000.000 233.014.650 93,21%

7 PROGRAM REHABILITASI DAN

PEMELIHARAAN PRASARANA

DAN FASILITAS LLAJ

185.000.000 182.073.900 98,42%

Rehabilitasi/pemeliharaan

prasarana balai pengujian

kendaraan bermotor (kalibrasi

alat)

160.000.000 157.381.000 98,36%

Rehabilitasi/pemeliharaan

repiter 5.000.000 5.000.000 100,00%

Pengadaan Alat Kebersihan

Terminal se Kab.Wonogiri 20.000.000 19.692.900 98,46%


PELAYANAN ANGKUTAN 443.000.000 425.096.225 95,96%

Pengendalian dan Pengawasan

Angkutan Jalan 314.400.000 311.377.850 99,04%


LKjIP



1 2 3 4 5

Wahana Tata Nugraha 35.000.000 23.490.000 67,11%

Operasional Bus Sekolah 66.800.000 63.433.375 94,96%

Pelayanan Penertiban Ijin

Insidentil, Rekomendasi

Angkutan Barang Umum dan

Rekomendasi Perpanjangan Ijin

Trayek dan Kartu Pengawasan

AKDP dan AKAP

26.800.000 26.795.000 99,98%

9 PROGRAM PEMBANGUNAN

SARANA DAN PRASARANA

PERHUBUNGAN

695.000.000 670.653.000 96,50%

Pengadaan dan Pemasangan

Perlengkapan Jalan

Keselamatan LLAJ

695.000.000 670.653.000 96,50%

10 PROGRAM PENGENDALIAN

DAN PENGAMANAN LALU

LINTAS

3.256.450.000 3.117.563.80

4 95,74%

Penyelenggaraan angkutan

lebaran natal dan tahun baru 113.450.000 113.225.452 99,80%

Penyelenggaraan Operasi Laik

Jalan 15.000.000 14.555.987 97,04%

Operasional Pos Terpadu 30.000.000 29.665.000 98,88%

Operasional Ketertiban ,

Kelancaran, Keselamatan

Terminal

460.000.000 442.999.800 96,30%

Forum lalu-lintas dan angkutan

jalan 10.000.000 10.000.000 100,00%

Pengawasan Kapal dan Perahu 75.000.000 74.724.000 99,63%


LKjIP



1 2 3 4 5

Nelayan di Area WGM

Penyelenggaraan Car Free

Sunday 50.000.000 50.000.000 100,00%

Pengawasan dan Pengendalian

Perparkiran 128.000.000 119.516.000 93,37%

Bantuan Angkutan Lebaran 850.000.000 757.945.665 89,17%

Fasilitasi Pelayanan Perijinan

Angkutan Sungai dan Danau 10.000.000 9.817.400 98,17%

Inspeksi Keselamatan Jalan 10.000.000 9.958.000 99,58%

Fasilitasi Pengaturan Parkir

Tamu Tingkat Nasional,

Propinsi dan Kabupaten

5.000.000 5.000.000 100,00%

Pembangunan Selter 1.500.000.000

1.480.156.50

0 98,68%


KELAIKAN PENGOPERASIAN

KENDARAAN BERMOTOR

480.000.000 478.576.000 99,70%

Penyelenggaraan Uji Kendaraan

Bermotor 480.000.000 478.576.000 99,70%

12 PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH

130.000.000 129.930.000 99,95%

Penyediaan Cetak Karcis dan

Benda-benda Berharga 130.000.000 129.930.000 99,95%

Sumber : Kasubag Perencanaan dan Keuangan, 2018

E. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan suatu kegiatan

yang dapat menjadi acuan untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang serta


LKjIP


merupakan pembanding dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada

tahun sebelumnya sehingga dikemudian hari akan didapatkan suatu

pelaksanaan program kegiatan yang lebih baik dan akuntabel. Capaian

Kinerja diukur berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada

Tahun 2017 dan Tahun 2018.

Tabel III.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri

Tahun Anggaran 2017 dan 2018

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Utama

Satuan

Target Realisasi % Target Realisasi %

1 Meningkatnya Pelayanan

Sektor Perhubungan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Indeks 73 73,95 101,30 75 0,00

2 Meningkatnya

keselamatan dan

keamanan transportasi

Indeks keselamatan

lalu lintas

Indeks 0,00015 0,00058 386,67 0,00015 0,00

Capaian 2017 Capaian 2018

Untuk mendapatkan gambaran prosentase pelaksanaan kegiatan pada

tahun ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.05

Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan

Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2017 dan 2018

No. Indikator Program

Nilai Capaian Kinerja (%)

Tahun

2017

Tahun

2018 Selisih

1 2 3 4 5

1. Terwujudnya Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 85,98 97,17 11,19

2. Terwujudnya Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur 99,20 100 0,8

3. Terwujudnya Program Peningkatan

Disiplin Aparatur 100 100 0

4. Terwujudnya Program Peningkatan 97,42 100 2,58

77,18

0,000772

102,91

514,67


LKjIP




Tahun

2017

Tahun

2018 Selisih

1 2 3 4 5

Sumber Daya Aparatur

5.

Terwujudnya Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

99,74 99,89 0,15

6.

Terwujudnya sarana dan prasarana

Fasilitas Perhubungan yang

berkondisi baik.

94,96 100 5,04

7.

Terwujudnya sarana dan prasarana

Fasilitas LLAJ yang berkondisi baik

serta kenyamanan berkendaraan.

98,46 100 1,54

8.

Terwujudnya ketertiban Pelayanan

yang optimal dibidang angkutan

kendaraan bermotor.

84,40 106,25 21,85

9.

Tersedianya sarana lalulintas yang

memadai serta tertib dan

kenyamanan berlalulintas kendaraan

bermotor

98,71 100 1,29

10.

Terwujudnya Pengendalian dan

pengamanan Lalulintas yang

memenuhi standar keamanan

dengan SDM yang memadai

96,43 100,58 4,15

11.

Terwujudnya data kendaraan

bermotor Wajib uji dan

meningkatnya kegiatan

perbengkelan, karoseri dan sekolah

pengemudi

99,50 111,19 11,69


LKjIP




Tahun

2017

Tahun

2018 Selisih

1 2 3 4 5

12.

Terwujudnya Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

72,12 100 27,88

Rata-rata Capaian Kinerja 94,69 101,37 7,35

Tabel diatas menunjukan bahwa pencapaian kinerja pada Dinas

Perhubungan Kabupaten Wonogiri dalam kategori Sangat Baik dengan

capaian jumlah rata-rata 101,37%, dibandingkan dengan tahun 2017

pencapaian kinerja naik rata-rata sekitar 7,35% . Keseluruhan pencapaian

kinerja Tahun Anggaran 2018 meningkat dibandingkan pada Tahun

Anggaran 2017.

Perbandingan pencapaian kinerja yang dilaksanakan Dinas

Perhubungan Kabupaten Wonogiri antara Pencapaian kinerja tahun 2017

dibandingkan dengan Pencapaian kinerja tahun 2018 dapat dilihat dalam

grafik sebagai berikut:


LKjIP


Capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran

2018 apabila dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2017

dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Sektor Perhubungan

Pencapaian sasaran strategis yang pertama ini dilihat melalui indikator

kinerja berupa Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target nilai

pada Tahun 2018 adalah 75, sedangkan dalam pelaksanaanya telah

dilakukan survey kepuasan masyarakat pada Bidang Angkutan, Teknik,

Sarana dan Prasarana khususnya pada Seksi Pengujian Kendaraan

Bermotor dengan hasil nilai 77,18. Dilihat dari hasil nilai rata-rata pada

survey kepuasan masyarakat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengguna

layanan Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai persepsi yang baik

terhadapa layanan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas

Perhubungan Kabupaten Wonogiri.

2. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Pencapaian sasaran strategis yang kedua ini dilihat melalui indikator

kinerja berupa Indeks Keselamatan Lalu Lintas dengan target nilai pada

Tahun 2018 adalah 0,00015 atau bisa dijabarkan target angka kecelakaan

adalah 15 (Lima belas) kejadian kecelakaan per-100.000 (seratus ribu)

populasi penduduk, adapun angka kecelakaan pada tahun 2018

berdasarkan data dari Satuan Lalu Lintas Polres Wonogiri sebanyak 639

kejadian dengan jumlah korban luka ringan 674 orang, luka berat sejumlah

1 orang, serta korban meninggal dunia sejumlah 97 orang. Sedangkan data

jumlah penduduk di Kabupaten wonogiri pada tahun 2018 menurut

database Provinsi Jawa Tengah adalah 1.095.829 orang. Apabila data

kecelakaan di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2018 dibandingkan dengan

data jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri tahun 2018 adalah 0,000772.

Dari hasil nilai indeks kecelakaan pada Tahun 2018 tersebut dapat


LKjIP


disimpulkan bahwa angka kecelakaan masih terbilang tinggi mengacu

pada target indeks angka kecelakaan nasional yang dipakai sebagai acuan

indeks angka kecelakaan Kabupaten Wonogiri.


LKjIP


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri yang mempunyai tugas

pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan

pemerintah dibidang Perhubungan, yang mempunyai fungsi sebagai

pelayanan dibidang Perhubungan kepada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas

dan fungsi dapat berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan

sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan

seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data diatas, maka secara

umum Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri telah dapat melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya yang menjadi tanggung jawab organisasi, secara

keseluruhan dengan rata–rata capaian kinerja pada Tahun 2018 adalah sebesar

101,37%. Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Perhubungan Kabupaten

Wonogiri menetapkan 2 (dua) Sasaran yang dijabarkan dalam 12 (dua belas)

Program dan secara keseluruhan terdiri dari 57 (lima puluh tujuh) kegiatan

yang merupakan indikator kinerja dalam pencapaian target sasaran.

Keberhasilan ini disumbangkan oleh 3 (tiga) Sasaran Program yang

mencapai nilai diatas 100% dan 8 (delapan) Sasaran Program yang mencapai

nilai 90% s/d 100%. Pencapaian sasaran program tersebut dikarenakan

realisasi pada kegiatan Penyelenggaraan Uji Kendaraan Bermotor sebesar

111,19% atau 12.231 unit kendaraan wajib uji melebihi target yang

ditentukan sebesar 11.000 unit kendaraan wajib uji, serta pada kegiatan

Bantuan Angkutan Lebaran dengan realisasi 107,50% atau 43 bus melebihi

target yang telah ditentukan sebesar 40 bus. Kalau dibandingkan dengan

tahun 2017 yang mencapai 94,69%, maka kegiatan Tahun 2018 berdasarkan

sasaran dengan kriteria Sangat Baik.

Melihat prosentase sasaran kegiatan yang ada maka dapat disimpulkan

bahwa pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri dapat

berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan pada Tahun


LKjIP


Anggaran 2018, walaupun masih perlu adanya peningkatan dan

penyempurnaan serta konsistensi dari segenap pelaksana Kegiatan terhadap

pelaksanaan dokumen perencanaan.

B. Saran

1. Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di

bidang Perhubungan yang bisa dilakukan dengan mengadakan kerjasama

perekrutan SDM dengan instansi Sekolah Tinggi Transportasi baik darat,

laut, maupun udara.

2. Program kegiatan yang kurang atau belum sesuai dengan harapan dalam

Renstra atau Renja perlu ditingkatkan agar dapat berdaya guna dan berhasil

guna yang lebih maksimal.

3. Pembuatan Rencana Anggaran Belanja (RAB) agar dapat dipercepat pada

awal tahun anggaran sehingga tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan.

4. Kerjasama maupun kemitraan dengan berbagai pihak untuk ikut

berpartisipasi secara aktif dalam mendukung terealisasinya program dinas.

C. Penutup

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018

Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri, yang mana dalam hal penyusunan

laporan ini diampu oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri. Kami

menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak terdapat hal

yang kurang sempurna, maka kami siap menerima saran dan kritik yang

bersifat membangun agar penyusunan LKjIP ke depan akan lebih baik.

Wonogiri,.......................................

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN WONOGIRI

ISMIYANTO, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19611001 199203 1 003

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH · baik sebagaimana yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

Documents