Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (2019)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(2019) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

C E R I A

Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif, Akuntabel

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (2019) 2019

i

Laporan Kinerja 2018L

Laporan Kinerja 2019

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Tahun 2019.

Laporan LKIP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati

Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk

menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama Tahun 2019, sebagai konsistensi

kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan

pilar terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Tahun 2019 memuat informasi tentang Penyelenggaraan

Pemerintahan, Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan, serta

Pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023 dan Rencana Kerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019. Dalam penyusunan

laporan ini juga terdapat 3 Indikator Kinerja Utama melebihi dari target dan 2

Indikator kinerja utama tidak mencapai target.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahun 2019. Kabupaten Tangerang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja

keras semua pihak yakni Masyarakat, Swasta dan Pegawai Dinas


ii



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.

Kami menyadari Laporan ini masih banyak kekurangan, namun kami

berharap bisa bermanfaat untuk perbaikan Akuntabilitas Kinerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masa yang kan datang dan kami

menerima saran untuk penyempurnaan Laporan ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang

telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan

LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019.

Tigaraksa, 20 Maret 2020


iii



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu

upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan

yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam

memberikan pelayanan publik sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Prinsip dasar akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil

akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan

yang berlaku.

Dalam rangka itu maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun

Anggaran 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan

mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan

Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan

akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas


iv



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, disamping itu

laporan ini disusun sebagai kewajiban untuk menyampaikan

pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan yang telah dilaksanakan

meliputi pencapaian sasaran yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang

telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja kepada Bapak Bupati Tangerang

dan Masyarakat.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan

mengumpulkan bukti untuk menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan,

sejauh mana sasaran pembangunan yang diukur dengan keberhasilan

pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.

Sebanyak 2 ( dua ) Sasaran Strategis untuk mengukur keberhasilannya

menggunakan indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam Peraturan

Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama

(IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten :

1. Meningkatkanya kepemilikan Dokumen Kependudukan

2. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja terhadap 2 ( dua ) Sasaran

Strategis, disimpulkan bahwa :


v



Rata-rata capaian sasaran strategis dengan nilai diatas 100%, dengan predikat “Melebihi Target” sebanyak 1 Sasaran Strategis dengan nilai 122,26 % yaitu : Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan.

Rata-rata capaian sasaran strategis dengan nilai diatas 90% sampai

dengan 100%, dengan predikat “Sangat Memuaskan” sebanyak 1 Sasaran Strategis dengan nilai 99,65 %. Yaitu Meningkatnya Kinerja

Akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dari hasil Pengukuran Kinerja tersebut menunjukkan bahwa 1 (satu)

Sasaran Strategis melebihi target dan 1 sasaran strategis belum mencapai

target namun kekurangan pencapaian target ini akan menjadi bahan

perbaikan ditahun berikutnya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.


vi



DAFTAR ISI

PERNYATAAN EVALUASI ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

TAHUN ANGGARAN 2019

KATA PENGANTAR .......................................................................... i

IKHTISAR EKSEKUTIF ..................................................................... iii

DAFTAR ISI ...................................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................ 1-

A. Latar Belakang ............................................................ 1-1

B. Dasar Hukum ............................................................. 1-4

C. Maksud dan Tujuan .................................................... 1-6

D. Gambaran Umum

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ................. 1-9

E. Tugas dan Fungsi ........................................................ 1-12

F. Isu Strategis ................................................................ 1-18

G. Sistematika ................................................................. 1-19

BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................. 2-

A. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu .......................... 2-1

1. Rencana Strategis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ............ 2-1

2. Indikator Kinerja Utama ...................................... 2-5

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ............................ 2-6

B. Perencanaan Strategis Hasil Reviu ............................... 2-8

1. Rencana Strategis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan ................... 2-8

2. Indikator Kinerja Utama ...................................... 2-9


vii



3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ............................ 2-11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................ 3-

A. Kerangka Pengukuran Kinerja ..................................... 3-2

B. Capaian Kinerja Organisasi ......................................... 3-4

C. Capaian Sasaran Strategis Tahun 2019 ....................... 3-13

D. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Strategis ....................................................................... 3-14

E. Realisasi Anggaranprogram Dan Kegiatan .................... 3-22

F. Rencana Aksi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan ........................... 3-25

BAB IV PENUTUP ...................................................................... 4-1

LAMPIRAN – LAMPIRAN


viii



BAB I

PENDAHULUAN


ix



LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah

diterbitkan Peraturan Presiden Nomor29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih

lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,dan Peraturan

Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja

dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Tangerang.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan

kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan sasaran strategis yang telah

ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang,

capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya

mempertimbangkan Visi dan Misi KabupatenTangerang, melainkan

keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup

Pemerintahan baik pada tingkat Daerah, Provinsi maupun Nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29

Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 yang

telah disebutkan diatas, diharapkan dapat menjadi pedoman untuk

pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat,

jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna,

bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan

Nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Kabupaten Tangerang diwajibkan untuk menyusun Laporan


x



Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2019

yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan

kegiatan yang dicerminkan dari Pencapaian Kinerja, Realisasi Pencapaian

Indikator Kinerja Utama dan Sasaran dengan Target yang telah

ditetapkan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil merupakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang diatur dalam

Peraturan Bupati Tangerang Nomor 91 Tahun 2016 tentang kedudukan,

susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok

sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

b. Pelaksanaan Pelayanan Bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil;

c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan kependudukan dan pencatatan sipil;

d. Pelaksanaan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya;

(data diambil dari Peraturan Bupati Tangerang Nomor 91 Tahun 2016 tentang kedudukan,

susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tangerang).

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam

menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

a. Merencanakan program kegiatan mengacu kepada Rencana Pembangunan


xi



Jangka Menengah Daerah;

b. Merumuskan program bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,

pengelolaan Informasi administrasi kependudukan,kerja sama,pemanfaatan data

dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi

kependudukan;

c. mengkoordinasikan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan

informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan

dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

d. membina bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi

administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen

kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

e. mengarahkan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan



f. menyelenggarakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan



g. mengevaluasi bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan



h. melaporkan pelaksanaan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,

pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan

data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi

kependudukan;

i. Membagi tugas dan mengkoordinir kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing bidang untuk kelancaran melaksanakan tugas;

j. Membina pegawai di lingkungan Dinas untuk meningkatkan kinerja pegawai.

(data diambil dari Peraturan Bupati Tangerang Nomor 91 Tahun 2016 tentang kedudukan,

susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tangerang).


xii



DASAR HUKUM

LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Tangerang ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai

berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat

(Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,

Tambah/an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor

244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimanatelahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007

tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;


xiii



6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 03 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018;


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Tangerang;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023;

12. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata

Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang;

13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023 di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tangerang;

14. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2019.

MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia


xiv



Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah,Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata

Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Kabupaten Tangerang, dan Peraturan Bupati Tangerang

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Peraturan tersebut

memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah untuk

menyiapkan LKIP, sebagai laporan dari berbagai aktivitas, alat dan

prosedur yang digunakan untuk mencapai target kinerja diukur

berdasarkan realisasi data yang dikumpulkan, diklasifikasian,

diikhtisarkan, sesuai dengan sasaran strategis untuk

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Tujuan pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja yang

terukur kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan

seharusnya dicapai serta yang belum dicapai untuk melakukan upaya

berkesinambungan bagi peningkatan kinerja. Salah satu dasar penerapan

manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja untuk menjamin adanya

peningkatan pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara

pencapaian kinerja dengan target yang dilakukan secara berkala setiap

tahun. Pengukuran dan perbandingan kinerja menggambarkan posisi

kinerja yang dicapai untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk itu

perjanjian kinerja harus mengacu kepada sasaran yang dilengkapi

dengan indikator kinerja yang relevan dan terukur. Perjanjian kinerja

juga harus dilengkapi dengan rencana aksi yang menguraikan secara

rinci berbagai aktivitas yang akan dilakukan serta alokasi anggaran yang

akan digunakan. Agar rencana aksi dan target-target dapat dicapai, perlu

dilakukan monitoring secara konsisten dan melaksanakan evaluasi

keberhasilan pelaksanaan program sehingga dapat memberikan umpan


xv



balik bagi perbaikan kinerja dengan berorientasi pada hasil (outcome)

yang manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil memberikan arah yang jelas sesuai dengan prioritas daerah dalam

upaya perencanaan target-target jangka pendek dan menengah yang

berorientasi pada outcome.

Sasaran yang dilengkapi indikator kinerja utama yang relevan,

spesifik, terukur dan benar-benar sesuai dengan tugas Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memudahkan penguraian

kedalam Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi

yang akan dilakukan serta untuk memudahkan dalam upaya merancang

berbagai kegiatan yang berorientasi pada hasil.

Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan kewajiban Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mempertanggungjawabkan

kinerja pada tahun sebelumnya dengan Perjanjian Kinerja sebelum

mengajukan anggaran pada tahun berikutnya danmemastikan bahwa

setiap pengajuan anggaran mengacu pada kegiatan-kegiatan yang tidak

hanya menghasilkan output tetapi juga menghasilkan outcome yang

relevan dan dapat diukur dengan upaya pencapaian sasaran Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perjanjian Kinerja menjadi

instrumen manajemen kinerja untuk melakukan monitoring dan evaluasi

penilaian kinerja Perangkat Daerah dan individu, pemberian reward atau

punishment, serta mendorong pemanfaatan hasil evaluasi untuk

kepentingan perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memiliki dua fungsi

utama, yaitu:

Pertama : laporan akuntabilitas kinerja, merupakan sarana bagi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang

untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada

seluruh stakeholders (Gubernur, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam


xvi



Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi RI);

Kedua : laporan akuntabilitas kinerja, merupakan sarana evaluasi

atas pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan SipilKabupaten Tangerang sebagai upaya untuk

memperbaiki kinerja di masa datang.

Dua fungsi utama LKIP tersebut merupakan cerminan dari

maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP Perangkat

Daerah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan

penyampaian LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun

2019 mencakup beberapa aspek, yaitu:

1 Aspek Akuntabilitas Kinerja untuk keperluan eksternal organisasi,

menjadikan LKIP Tahun 2019 sebagai sarana pertanggungjawaban

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang atas

capaian kinerja Tahun 2019. Esensi capaian kinerja tersebut merujuk

pada sampai sejauh mana sasaran strategis telah dicapai sampai

denganTahun 2019;

2 Aspek Manajemen Kinerja untuk keperluan internal organisasi,

menjadikan LKIP Tahun 2019 sebagai sarana evaluasi kinerja di masa

datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, Dinas


merumuskan strategis pemecahan masalahnya sehingga capaian

kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Tangerang dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, juga menjadi

instrumen pemberian reward atau punishment.

GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi

dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil

sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.


xvii



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan organisasi sebagai berikut

:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris;

- Sub Bagian Perencanaan;

- Sub Bagian Keuangan;

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk;

- Seksi Identitas Penduduk;

- Seksi Pindah Datang Penduduk;

- Seksi Pendataan Penduduk;

d. Bidang Pencatatan Sipil;

- Seksi Kelahiran;

- Seksi Perkawinan dan Perceraian;

- Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;

e. Bidang Pengelola Informasi, Administrasi Kependudukan;

- Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;

- Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

- Seksi Tatakelola dan SDM Teknologi, informasi dan Komunikasi;

f. Bidang Pemanfaatan dan Inovasi Pelayanan;

- Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumentasi Kependudukan;

- Seksi Kerjasama;

- Seksi Inovasi Pelayanan;


xviii



g. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN TANGERANG BERDASARKAN PERATURAN BUPATI

NOMOR 91 TAHUN 2016


xix



2. Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tangerang

KEPEGAWAIAN


xx



Jumlah Pegawai Negeri Sipil/Aparat Sipil Negara yang ada di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang adalah sebanyak 48 orang

tabel 2.1

NO NAMA LENGKAP PANGKAT JABATAN TERAKHIR

NIP GOL. RUANG

TGL. LAHIR T.M.T NAMA JABATAN T.M.T

1 2 4 5 6

1 Drs. H. SYAFRUDIN, M.Si Pembina Utama Muda (IV/c)

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4/1/2017

19630329 198503 1 007 4/1/2013 Eselon (II.b)

Tangerang, 29/03/1963

2 YENI SURYANI, MM Pembina Tingkat I (IV/b)

Sekretaris Dinas Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

7/25/2019

19670829 199203 2 004 1/8/2018 Eselon (III.a)

Jakarta, 29/08/1967

3 DRS. ANENG SUTARJO Pembina (IV/a) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4/1/2017

19640607 199203 1 004 4/1/2006 Eselon (III.b)

Bandung, 07/06/1964

4 ADE MUHAROMAH Pembina (IV/a) Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

7/25/2019

19650503 199403 2 008 4/1/2010 Eselon (III.b)


5 SUSI SUCIATI, S.STP, MM Pembina (IV/a) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

7/25/2019

19770510 199703 2 004 4/1/2016 Eselon (III.b)

Bogor, 10/05/1977

6 MA`WAH, S . Sos, M.Si Pembina (IV/a) Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

4/1/2017

19670905 199403 2 013 4/1/2017 Eselon (IV.a)


7 KASPUNNAJAT Penata Tingkat I (III/d)

Kepala Seksi Kelahiran Pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

7/25/2019

19631106 198603 1 007 4/1/2012 Eselon (IV.a)


8 CATHARINA TRI RAHAYU, SE Penata Tingkat I (III/d)

Kepala Sub Bagian Perencanaan Pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

7/25/2019

19660315 198603 2 009 4/1/2014 Eselon (IV.a)

Surakarta, 15/03/1966

9 HEDI MOCHAMAD HERTADI, SE

Penata Tingkat I (III/d)

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

7/25/2019


xxi



19690825 200212 1 001 4/1/2015 Eselon (III.b)

Bandung, 25/08/1969

10 JOKO SARTONO, SH.,MM Penata Tingkat I (III/d)

Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

7/25/2019

19690315 200212 1 001 4/1/2015 Eselon (IV.a)

Pati, 15/03/1969

11 ENDANG TUGYHASTUTI SARININGSIH

Penata Tingkat I (III/d)

Kepala Seksi Inovasi Pelayanan Pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4/1/2017

19641031 198603 2 004 4/1/2017 Eselon (IV.a)

Bandung, 31/10/1964

12 NASVIEN SAMPERANTE, S.Sos Penata Tingkat I (III/d)

Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian Pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4/1/2017

19730512 200604 2 006 4/1/2018 Eselon (IV.a)

Rantepao, 12/05/1973

13 MUHAMAD ROZALI, S.Kom Penata Tingkat I (III/d)

Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

7/25/2019

19720216 200604 1 002 4/1/2018 Eselon (IV.a)

Palembang, 16/02/1972

14 NURHAYATI, SE, MM Penata Tingkat I (III/d)

Kepala Sub Bagian Keuangan Pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4/1/2017

19720311 199603 2 006 10/1/2018 Eselon (IV.a)

Majalengka, 11/03/1972

15 ASRORI, S.Sos.,M.Si Penata Tingkat I (III/d)

Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian Pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

7/25/2019

19750604 200701 1 007 4/1/2019 Eselon (IV.a)

Pandeglang, 04/06/1975

16 MAS ADE ADI WIJAYA, S.Sos Penata (III/c) Pengolah Data Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

12/28/2018

19741128 200701 1 009 4/1/2015


17 AGUS TONI FAUZI, S.Pd Penata (III/c) Kepala Seksi Kerjasama 4/1/2017

19700321 200701 1 011 10/1/2015 Eselon (IV.a)


18 AGUS FANANI, SE Penata (III/c) Kepala Seksi Identitas Penduduk 4/1/2017

19660819 199202 1 001 4/1/2016 Eselon (IV.a)

Jombang, 19/08/1966

19 SITI AS SHOFA, ST.,MT Penata (III/c) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

7/25/2019

19740502 200801 2 003 4/1/2016 Eselon (IV.a)



xxii



20 NURYADI, SH Penata (III/c) Kepala Seksi Pendataan Penduduk Pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

7/25/2019

19761217 200901 1 006 4/1/2017 Eselon (IV.a)


21 DICKY PURNAMA KOERNIAWAN, ST

Penata (III/c) Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

7/25/2019

19810924 200902 1 002 4/1/2017 Eselon (IV.a)

Sumedang, 24/09/1981

22 FUAD YUSUF, SE Penata (III/c) Pengelola Pelaksanaan Program Kelembagaan dan Kerjasama Seksi Kerjasama Pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

12/28/2018

19790406 201001 1 009 4/1/2018

Jakarta, 06/04/1979

23 NINA USDAYANI, S.Si, MM Penata Muda Tingkat I (III/b)

Statistisi Pertama Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1/2/2014

19820520 201101 2 004 10/1/2014

Langkat, 20/05/1982

24 AOM MUHARAM, SE Penata Muda Tingkat I (III/b)

Pengolah Data Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

12/28/2018

19640525 199803 1 004 10/1/2016


25 HARMONI SARDJONO, S.H Penata Muda Tingkat I (III/b)

Pengolah Data Seksi Identitas Penduduk Pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

12/28/2018

19661224 200212 1 001 10/1/2017

Kediri, 24/12/1966

26 DIDIN SAMSUDIN, S.IP Penata Muda Tingkat I (III/b)

Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

12/28/2018

19720808 200701 1 013 10/1/2017


27 SAEFUL BAHRI, S.IP Penata Muda (III/a)


12/28/2018

19660107 200501 1 003 4/1/2016


28 AZNI SANJAYA, S.IP Penata Muda (III/a)


12/28/2018

19700701 200701 1 012 4/1/2016


29 SITI ROHMANIAH, SE Penata Muda (III/a)

Pengolah Data Seksi Perkawinan dan Perceraian Pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

12/28/2018

19720908 200701 2 011 4/1/2016


30 IRA SUSANTI, SSTP Penata Muda (III/a)

Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sub Bagian Perencanaan Pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

12/28/2018

19930213 201609 2 001 9/1/2016

BANDUNG, 13/02/1993

31 HOLILAH, S.Sos Penata Muda (III/a)

Pengolah Data Seksi Inovasi Pelayanan Pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

12/28/2018

19810312 201001 2 004 10/1/2016



xxiii



32 LADI Penata Muda (III/a)

Pengadministrasi Kependudukan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

12/28/2018

19640710 198803 1 013 4/1/2017


33 ELA KARMILA, SE Penata Muda (III/a)

Pengelola Gaji Sub Bagian Keuangan Pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

12/28/2018

19830218 200901 2 003 4/1/2017


34 SOLIKHUL AMAL, S.IP. Penata Muda (III/a)

Bendahara Sub Bagian Keuangan Pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

10/1/2019

19740204 200501 1 002 4/1/2017

Banyumas, 04/02/1974

35 DEFFI PRAMINCA, S.IP Penata Muda (III/a)

Pengolah Data Seksi Kelahiran Pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

12/28/2018

197912122010012014 10/1/2018


36 IBRACHIMANSJAH GENTARUDIN, SE

Penata Muda (III/a)

Pengelola Mutasi Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

12/28/2018

19660211 200801 1 002 10/1/2018

Jakarta, 11/02/1966

37 GATOT ERIYANTO, S.SOS Penata Muda (III/a)

Pengolah Data Seksi Kelahiran Pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

12/28/2018

19831020 200901 1 006 10/1/2018


38 ANDRI ARFIN, S.IP Penata Muda (III/a)

Pranata Kearsipan Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

12/28/2018

19721216 201001 1 004 10/1/2018

Jakarta, 16/12/1972

39 ABDUL HAMID RIFAI Pengatur Tingkat I (II/d)

Pengadministrasi Sistem Informasi Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

12/28/2018

19731110 200501 1 014 10/1/2017


40 MAMAN Pengatur Tingkat I (II/d)


12/28/2018

19800730 200501 1 005 10/1/2017

Bogor, 30/07/1980

41 NURDIN Pengatur Tingkat I (II/d)


12/28/2018

19690711 199003 1 005 4/1/2018

Majalengka, 11/07/1969

42 DENNY AKHMAD SALAHUDIN Pengatur Tingkat I (II/d)

Pengadministrasi Kependudukan Seksi Pendataan Penduduk Pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

12/28/2018

19690909 200701 1 018 4/1/2019

Jakarta, 09/09/1969

43 SUHADI MARPAUNG Pengatur (II/c) Pengadministrasi Umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

12/28/2018

19820715 200801 1 007 4/1/2016

Tanjung Balai, 15/07/1982

44 HEFY SAHLANI Pengatur (II/c) Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian Seksi Kelahiran Pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

12/28/2018

19680203 200901 1 002 4/1/2017



xxiv



45 KUKUS KUSRIAH HAYAROH Pengatur (II/c) Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian Seksi Kelahiran Pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

12/28/2018

19680205 201001 2 001 4/1/2018

Garut, 05/02/1968

46 RIZKI AMALIA, A.Md Pengatur (II/c) Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5/2/2019

19891107 201903 2 017 3/1/2019

Kabupaten Tangerang, 07/11/1989

47 AHMAD MUHAROM, A.Md Pengatur (II/c) Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5/2/2019

19920707 201903 1 007 3/1/2019

Kabupaten Tangerang, 07/07/1992

48 ANDIK GUNAWAN Pengatur Muda Tingkat I (II/b)

Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian Pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

12/28/2018

19671128 201212 1 001 4/1/2017


49 IKE KARTIKA Pengatur Muda (II/a)

Pengadministrasi Keuangan Sub Bagian Keuangan Pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

12/28/2018

19740731 200901 2 001 4/1/2013


Selain pegawai yang berstatus PNS/ASN, Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Tangerang mempekerjakan Tenaga Harian Lepas untuk membantu

menunjang kinerja administrasi dan pelayanan. Saat ini Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang memiliki 49 pegawai yang terdiri dari 31

pegawai laki-laki dan 18 pegawai perempuan. Berikut tabel jumlah pegawai Dinas


No Pegawai Jumlah

1 PNS/ASN 49 orang

2 Pegawai Harian Lepas 113 orang

Jumlah Pegawai 162 orang

ISU STRATEGIS

Hasil evaluasi RPJMD Kab.Tangerang Tahun 2019-2023, target

capaian kinerja Tahun 2019 dan isu strategis daerah Tahun 2018 maka

dapat dirumuskan sebagai berikut :

Isu strategis merupakan kondisi yang bersifat penting,

mendasar,mendesak, berkepanjangan dan terkait dengan pencapaian


xxv



tujuan di masa mendatang. Beberapa hal dasar pertimbangan dalam

pemilihan isu strategis di Kabupaten Tangerang yaitu:

1. Merupakan tugas dan tanggungjawab Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;

2. Besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik;

3. Tingkat kemungkinan/kemudahan penanganan;

4. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran

pembangunan;

5. Memiliki daya ungkit terhadap pencapaian untuk pembangunan daerah;

6. Janji politik yang harus diwujudkan.

Isu-isu strategis yang menjadi prioritas bagi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, adalah sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang belum memiliki

gedung sendiri yang representatif;

2. Belum tuntasnya kepemilikan identitas penduduk bagi masyarakat

Kabupaten Tangerang;

3. Kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk (seluruh kelompok umur) di

Kabupaten Tangerang belum optimal;

4. Perlunya mensukseskan Program pencanangan pemberian Kartu Identitas

Anak (KIA) bagi seluruh anak dibawah usia 17 tahun yang masuk program

unggulan Sayang Barudak;

5. Masih minimnya kepemilikan Akta Kematian yang secara otomatis menghapus

jumlah penduduk Kabupaten Tangerang;

6. Masih rendahnya tertib administrasi kependudukan bagi penduduk pendatang

dan penduduk orang asing;

7. Masih rendahnya aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi

kependudukan karena belum optimal sosialisasi terkait pemanfaatan data

kependudukan bagi penyelenggaraan pelayanan publik.

SISTEMATIKA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Tangerang Tahun 2019 adalah :


xxvi



BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LKIP,

tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten, secar ringkas profil Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, dan isu

strategis/permasalahan `di Kabupaten Tangerang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi uraian singkat Rencana Strategis Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023,

Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2019 baik

sebelum reviu dan setelah reviu (hasil reviu)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi pencapaian realiasi kinerja Tahun 2019, analisis dan

evaluasi capaian kinerja (hambatan/daya dukung dan solusi

yang akan diambil sebagai upaya perbaikan/peningkatan

kinerja untukmewujudkan efisiensi penggunaan sumber daya

yang diimplementasi keseluruhan program dan kegiatan di

Tahun 2019) atas kegagalan dan keberhasilan masing-masing

sasaran, realisasi keuangan, juga pengungkapan

prestasi/penghargaan yang diraih.

BAB IV PENUTUP

Meliputi kesimpulan menyeluruh dari LKIP Perangkat Daerah

Tahun 2019 dan mengungkapkan permasalahan serta langkah

ke depan yang akan dilaksanakan.


xxvii



Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019

ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA


xxviii



Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tangerang

Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KabupatenTangerang.

PERENCANAAN STRATEGIS SEBELUM REVIU

1. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tangerang

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara

perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana

pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan

daerah dengan melibatkan masyarakat. Dalam sistem akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan

langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar

mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional,

global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan

strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat

menyelaraskan perencanaanstrategisnya dengan potensi, peluang,

dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas

kinerjanya.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan,

optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat

dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan

daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam

penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan secara terencana dan

terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan


xxix



dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang

terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan

perencanaan tahunan.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan

dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana

Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023. Penjabaran lebih lanjut

dalam perencanaan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja

(RENJA)Perangkat Daerah Tahun 2019 yang memuat program

dankegiatan prioritas dan plafon anggaran Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Tahun 2019.

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang

Visi menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa

depan, dalam visi pembangunan Kabupaten Tangerang yang akan

dicapai selama lima tahun mendatang (2019-2023) yaitu :

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera”

Visi tersebut secara eksplisit dapat dijelaskan bahwa :

1. Religius mengandung bahwa nilai-nilai agama mendasari sikap dan

perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang di anut.

2. Cerdas yang mengandung makna memiliki wawasan, kemampuan,

dan keterampilan yang cukup terhadap ilmu pengetahuan dan

teknologi melalui pencapaian tingkat pendidikan formal sehingga

mendukung kualitas sumber daya masyarakat sebagai subyek

pembangunan.

3. Sehat yang mengandung makna memiliki keadaan sumber daya

manusia yang sempurna baik fisik, mental dan sosial yang

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan

ekonomis.


xxx



4. Sejahtera mengandung makna memiliki tingkat kesejahteraan

tertentu yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan sandang,

pangan dan papan secara merata serta memiliki daya beli yang

memadai sehingga mampu mewujudkan kemandirian didukung

kelestarian lingkungan hidup.

Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan

dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah

sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk

mewujudkan Visi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 tersebut

akan ditempuh melalui enam misi pembangunan daerah sebagai

berikut :

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam

kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius;

2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan

pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang

cerdas dan sehat;

3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis

kerakyatan;

4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang

profesional, transparan dan akuntabel;

5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang

berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan

Rencana Tata Ruang Wilayah;

6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan

kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku

pembangunan lainnya.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan

ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta

didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.


xxxi



Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh

Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur,

dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran

diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu

tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan

yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023 sebanyak 2

(Dua) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk

keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut

indikator dan target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO. TUJUAN SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA PADA TAHUN

2019 2020 2021 2022 2023

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik

Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan

Cakupan Kepemilikan KTP-el

97,2 97,51 97,82 98,13 98,44

Cakupan Kepemilikan KIA

6,89 13,67 20,45 27,23 34,01

Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Bayi 0 s/d 1 tahun

35 37 40 42 45

Indeks Kepuasan Masyarakat

83 85 87 90 90

Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan

Nilai AKIP Dinas Kependudukan

74 75 76 78 80

2. Indikator Kinerja Utama


xxxii



Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam

penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,

Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan dari suatu

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah

Kabupaten Tangerang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama

untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja

Perangkat Daerah melalui Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019

tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023 di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Adapun Indikator Kinerja Utama dan Formulasinya Dinas

Kependudukan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama DinasKependudukandanPencatatanSipil

Kabupaten Tangerang Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Uraian Outcome Formulasi / Cara Pengukuran Sumber

Data

Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan


Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan

JumlahPendudukWajib KTP

Dukcapil


Jumlah KIA ber-NIK yang diterbitkan

JumlahPenduduk< 17 tahun (DKB 2018)

Dukcapil


JumlahPenduduklahirdanmemperolehaktakelahiran ( 0s/d 1 thn )

JumlahKelahiran di tahunbersangkutan ( 0 s/d 1 tahun database

Dukcapil


Survey KepuasanMasyarakat Dukcapil



NilaiAKIP hasil Review InspektoratkabupatenTangerang

Dukcapil


xxxiii



Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana

kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di

lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang

memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk

dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan

dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari

sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut

diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau

kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada

kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja


Tahun 2019 mengacu pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)


Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja (RENJA) Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun

2019 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran

2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Tangerang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan

uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1 Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan

Cakupan Kepemilikan KTP-el % 97,2

Cakupan Kepemilikan KIA % 6,89


% 35

Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 83

2 Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan

Nilai AKIP Dinas Kependudukan Nilai 74


xxxiv



NO. URUSAN / PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

01 Program PelayananAdministrasiPerkantoran 1.221.522.500 APBD

02 Program PeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur

753.300.000 APBD

03 Program PeningkatanDisiplinAparatur 181.850.000 APBD

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

50.000.000 APBD

05 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

35.450.000 APBD

06 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 76.740.000 APBD

07. Program Pelayanan Administrasi Kependudukan

8.510.285.500 APBD

08. Program Pelayanan administrasi Pencatatan Sipil

1.196.843.000 APBD

09. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1.490.150.000 APBD

10. Program Pengelolaan Pemanfaatan Data,Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

1.423.762.000 APBD

PERENCANAAN STRATEGIS HASIL REVIU

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan reviu terhadap

Indikator Kinerja Utama. Dalam melakukan reviu dengan memperhatikan

capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat

mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan reviu terhadap

Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus selaras dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang

Tahun 2019-2023.

Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar

upaya perbaikan Perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan

akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan


xxxv



Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang pada Tahun 2020. Berikut ini

adalah Perencanaan kinerja yang telah dilakukan reviu

1. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hasil reviu pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil terutama memperhatikan indikator dan target

kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan

keberhasilan tujuan dana sasaran.

Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada

Rencana Strategis Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

Berdasarkan hasil reviu Rencana Strategis Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut, selanjutnya diuraikan

pada table berikut :

Tabel 2.4

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Hasil Reviu Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil

No Tujuan Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Capaian

2019 2020 2021 2022 2023

1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 77 79 81 83 89

Meningkatnya pepemilikan dokumenkependudukan

Cakupan Kepemilikan KTP-el 97.2 97.51 97.82 98.13 98.44

Cakupan Kepemilikan KIA 6.89 13.67 20.45 27.23 34.01

Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Bayi 0 s/d 1 tahun 35 37 40 42 45

Indeks Kepuasan Masyarakat 83 85 87 90 90

2 MeningkatnyaKinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Nilai SAKIP Hasil Reviu Kemenpan RB

65 71 73 77 81



74 75 76 78 80


xxxvi



2. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu Rencana Strategis juga dilakukan

reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta

menghasilkan penjelasan tentang indicator berupa formulasi atau

cara pengukuran agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan

pada table berikut:

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Uraian Outcome Formulasi / Cara

Pengukuran Sumber

Data

Meningkatkan Dokumen Kependudukan


Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan

JumlahPendudukWajib KTP

Dukcapil

Cakupan Kepemilikan KIA Jumlah KIA ber-NIK yang diterbitkan

JumlahPenduduk< 17 tahun (DKB 2018)

Dukcapil


JumlahPenduduklahirdanmemperolehaktakela

hiran ( 0s/d 1 thn )

JumlahKelahiran di tahunbersangkutan ( 0

s/d 1 tahun database

Dukcapil


Survey KepuasanMasyarakat Dukcapil

Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Nilai AKIP Hasil Reviu Kemenpan RB

PenilaianTerhadapbobot dari perencanaan,pengukuran,pelaporan,evaluasi,dan capaian

Dukcapil


Nilai AKIP hasil Review Inspektorat kabupaten Tangerang

Dukcapil

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Sesuai dengan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil

reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh dengan Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan besar anggaran yang


xxxvii



direncanakan melalui Program pada Tahun 2019 adalah sebagai

berikut :

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu


Tahun 2019

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1 Meningkatkan Dokumen Kependudukan

Cakupan Kepemilikan KTP-el %

97.2


% 6.89

Cakupan Kepemilikan Akte

Kelahiran Bayi 0 s/d 1 tahun

%

35


Indeks 83

2 Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Nilai AKIP Hasil Reviu

Kemenpan RB

Nilai 65

Nilai AKIP Dinas

Kependudukan

Nilai 74

NO. URUSAN / PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.221.522.500 APBD

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

753.300.000 APBD

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 181.850.000 APBD


50.000.000 APBD

05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

35.450.000 APBD

06 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 76.740.000 APBD


8.510.285.500 APBD


1.196.843.000 APBD


1.490.150.000 APBD


1.423.762.000 APBD


xxxviii



BAB III

Akuntabilitas Kinerja


xxxix



Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan

mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi

organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan

akuntabilitas/ pemberi amanah yang di buat sesuai Perjanjian Kinerja. Dinas

Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang selaku

penyelenggara urusan di Bidang Admnistrasi Kependudukan memenuhi

kewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang sesuai dengan Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Laporan ini memberikan gambaran pencapaian target masing-masing

indikator Kinerja Utama untuk sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana

Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten

Tangerang Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja (RENJA) Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2019.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan pencapaian Visi, Misi

Bupati Tangerang serta Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil.

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA


xl



Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, serta mendukung pencapaian Misi dan Visi Bupati

Tangerang.Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala

Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan

pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian

kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja

sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian

sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian

indikator kinerja sasaran.

Tingkat capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran

ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Persentase Tingkat Capaian Kinerja Kode

Warna(RGB)

> 100% Melebihi Target

= 100% Tercapai / Sesuai Target

< 100% Tidak Tercapai

Penilaian capaian kinerja tersebut, ditandai dengan skala

pengukuran ordinal evaluasi kinerja yang dapat dimaknai sebagai

berikut:

1. Melebihi Target


xli



Untuk capaian kinerja diatas 100,00% (>100,00%) ditandai dengan

warna biru.

2. Tercapai / Sesuai Target

Untuk capaian kinerja 100,00% (=100,00%) ditandai dengan warna

hijau.

3. Tidak Tercapai

Untuk capaian kinerja dibawah 100,00% (<100,00%) ditandai dengan

warna merah.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis

pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan

mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang

diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tangerang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat

pencapaian sasaran strategis dari masing-masing kelompok indikator

kinerja utama, yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis

(RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Tangerang Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja (RENJA) Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2019.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja diawali dengan melihat

hasil capaian perjanjian kinerja kepala dinas kependudukan dan

pencatatan sipil yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang

telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dan mendukung pencapaian Misi dan Visi Bupati

Tangerang.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2019

dengan Bupati Tangerang ( terlampir ). Hasil dari penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah ini telah di reviu oleh Inspektorat Kabupaten


xlii



Tangerang dan rekomendasi perbaikan seluruh komponen telah

ditindaklanjuti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan

untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan

menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Cakupan Kepemilikan KTP-el

2. Cakupan Kepemilikan KIA

3. Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran bayi 0 s/d 1 tahun

4. Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas

Kependudukan untuk mengukur keberhasilan/

1. Nilai AKIP Dinas Kependudukan

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, yaitu membandingkan antara target dan realisasi, perlu

juga melakukan pembandingan dengan tingkat provinsi Banten dan

Tingkat Nasional terhadap indikator kinerja yang sama. Secara

keseluruhan capaian kinerja tersebut antara lain :

1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

2. Kinerja nyata dengan target akhir RENSTRA.

3. Kinerja nyata dengan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Provinsi Banten dan dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kementrian Dalam Negri.

1. Capaian kinerja tahun 2019 diperoleh dari membandingkan target 2019

dan realisasi tahun 2019.

Tabel 3.1


xliii



Capaian Indikator Kinerja Utama

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tangerang

Tahun 2019

D

d

dari tabel tersebut diatas untuk sasaran strategis meningkatkan dokumen

kependudukan dari hasil pengukuran kinerja utama yang melebihi dari 100 %

ada 3, yaitu cakupan kepemilikan KTP – EL. Keberhasilan pencapaian ketiga

indikator tersebut :

a. Cakupan kepemiikan KIA l133,89 % karena melakukan beberapa upaya yaitu

adanya kerja sama dengan 6 Rumah Sakit yaitu : RSU Tangerang, RSUD

Balaraja, RSIA Harapan Mulia, Rumah Sakit Permata, Rumah Sakit Keluarga

Kita, Rumah Sakit dan Anak Ilanur. Disamping itu kami melakukan inovasi

pelayan yang terintegrasi seperti BL 3 in 1 (Bayi Lahir Pulang Bawa KK, Akte

Kelahiran dan Kartu Identitas Anak), selain itu adanya kerja sama dengan

restoran siap saji KFC dan area bermain anak World of Wonder.

b. Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Bayi 0 s/d 1 tahun 155,67 % karena

beberapa upaya yaitu adanya kerja sama dengan 6 Rumah Sakit yaitu : RSU

Tangerang, RSUD Balaraja, RSIA Harapan Mulia, Rumah Sakit Permata,

Rumah Sakit Keluarga Kita, Rumah Sakit dan Anak Ilanur. Disamping itu

No Indikator Kinerja

Utama Satuan Target Realisasi

Capaian %

1 Cakupan kepemilikan

KTP-el % 97.2 96,23 99,00

2 Cakupan Kepemilikan

KIA % 6.89 9,22 133,89

3

Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Bayi 0

s/d 1 tahun % 35 54,48 155,67

4 Indeks Kepuasan

Masyarakat Indeks 83 83,41 100,49

No Indikator Kinerja

Utama Satuan Target Realisasi

Capaian %

5 Nilai AKIP Dinas

Kependudukan Nilai 74 73,74 99,65


xliv



kami melakukan inovasi pelayan yang terintegrasi seperti BL 3 in 1 (Bayi Lahir

Pulang Bawa KK, Akte Kelahiran dan Kartu Identitas Anak), selain itu adanya

pelayanan di 9 lokus, satu lokus terdiri dari 3 sampai 4 kecamatan. Selain itu

melakukan pelayanan pada saat Hut Kabupaten Tangerang di Tigaraksa dan

Hut Korpri Tingkat Nasional yang dilaksanakan di Ice BSD.

c. Indeks Kepuasan Masyarakat 100, 49 % karena masyarakat merasa puas

terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Hal ini karena masyarakat apresiasi

terhadap pelayanan Dukcapil terutama pelayanan Jemput Bola, pelayan di

lokus dan masyarakat menuangkan rasa puasnya Pengisian Kuisioner survey

Kepuasan Masyarakat.

Sementara yang dibawah 100% satu indikator yaitu cakupan

kepemilikan KTP – El 99,00 % hal ini karena keterbatasan ketersedian blanko

KTP -El yang diterima dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

Sedangkan untuk sasaran meningkatnya kinerja akuntabilitas Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdiri dari satu indikator yaitu Nilai

AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hasil dari pengukuran

indikator tercapai 99,65 %. Berdasarkan hasil reviu dari Inspektorat yang

perlu ditingkatkan adalah koponen Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja.

2. Perbandingan Capaian Kinerja antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan

capaian kinerja tahun 2018.

Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019

dibandingkan dengan Capaian Kinerja Tahun 2018 adalah sebagaimana

tercantum dalam tabel dibawah ini :


xlv



Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Tahun 2019 dibandingkan Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Satuan

Capaian

2018

(%)

Capaian 2019

(%)

Keterangan

1. Meningkatkan Dokumen Kependudukan

1.01


%

111% 99,00 % Lebih rendah

1.02 Cakupan Kepemilikan KIA

% -

133.89% KIA Program tahun 2019

1.03

Cakupan Kepemilikan AkteKelahiran Bayi 0 s/d 1 tahun

%

145% 155.67% Lebih Tinggi

1.04 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks

104% 100.49%

Lebih Rendah

2.

Meningkatnya

Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan

2.01 Nilai AKIP Dinas Kependudukan

Nilai

72,41% 73,74 %

Baru menjadi IKU Tahum 2019


xlvi



Sasaran meningkatkan Dokumen Kependudukan untuk :

indikator kinerja Cakupan Kepemilikan KTP -El tahun 2019 bila

dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami penurunan, hal ini karena

jumlah blanko KTP – EL yang diterima terhitung mulai bulan Agustus

s/d Oktober 2019 sangat terbatas (45.000 keping) dari Ditjen

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Sedangkan untuk indikator cakupan kepemilikan KIA pada tahun

2018 belum menjadi indikator kinerja utama. Sementara untuk

Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Bayi 0 s/d 1 tahun capaian pada

tahun 2019 lebih tinggi dari capaian tahun 2018 karena adanya kerja

sama dengan 6 Rumah Sakit yaitu : RSU Tangerang, RSUD Balaraja,

RSIA Harapan Mulia, Rumah Sakit Permata, Rumah Sakit Keluarga Kita,

Rumah Sakit dan Anak Ilanur. Disamping itu kami melakukan inovasi

pelayan yang terintegrasi seperti BL 3 in 1 (Bayi Lahir Pulang Bawa KK,

Akte Kelahiran dan Kartu Identitas Anak), selain itu adanya pelayanan

di 9 lokus, satu lokus terdiri dari 3 sampai 4 kecamatan. Selain itu

melakukan pelayanan pada saat Hut Kabupaten Tangerang di Tigaraksa

dan Hut Korpri Tingkat Nasional yang dilaksanakan di Ice BSD.

Sementara untuk Indeks Kepuasan Masyarakat capaian tahun

2019 mengalami penurunan karena adanya ketidak puasan masyarakat

yang permohonan pencetakan KTP -El belum dapat dipenuhi karena

keterbatasan ketersediaan blanko kTP – El yang diterima dari Ditjen

Dukcapi Kementerian Dalam Negeri.

Sedangkan untuk sasaran meningkatnya Kinerja Akuntabilitas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya satu indikator yaitu

nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Indikator ini baru

ada pada tahun 2019, namu demikian capaiannya bila dibandingkan

tahun 2018 dengan tahun 2019 ada peningkatan.

Capaian Kinrja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun

2019 dibandingkan dengan target Renstra Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil.


xlvii



Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2019 dibandingkan dengan Target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang

Sasaran strategis meningkatkan dokumen kependudukan untuk :

Indikator cakupan kepemilikan KTP-el tahun 2019 bila

dibandingkan dengan target akhir Renstra sudah tercapai. Lalu untuk

indikator cakupan kepemilikan KIA tahun 2019 dibandingkan dengan target

akhir Renstra juga sudah tercapai demikian juga dengan indikator Cakupan

Kepemilikan Akte Kelahiran Bayi 0 s/d 1 tahun 2019 dibandingkan

dengan target akhir renstra sudah tercapai. Hanya 1 indikator yaitu Indeks

Kepuasan Masyarakat tahun 2019 dibandingkan dengan target akhir

Renstra belum tercapai hal ini akan diupayakan peningkatan capaiannya

dengan menindaklanjuti hal – hal yang perlu diperbaiki dalam

penyelenggaraan pelayanan kependudukan.

Capaian kinerja tahun 2019 dengan capaian kinerja tingkat provinsi dan

tingkat nasional.


Indikator Kinerja Satuan Target Akhir

RENSTRA

Kinerja 2019

(%)

Keterangan


1.01 Cakupan Kepemilikan KTP-el

% 98,44 99,00 %

Sudah Tercapai


% 34,01 133.89% Sudah Tercapai

1.03


% 45 155.67%

Sudah Tecapai


Indeks 90 100.49% Belum tercapai

2.



Nilai 80 73,74

Belum Tercapai


xlviii



Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Dibandingkan dengan capaian tingkat Provinsi Banten

Sasaran strategis meningkatkan dokumen kependudukan untuk

indikator cakupan kepemilikan KTP-el tahun 2019 di Kabupaten Tangerang

lebih tinggi dibandingkan cakupan KTP-el di Provinsi Banten hal ini karena

jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang lebih banyak dari jumlah

penduduk di kabupaten/kota se- Provinsi Banten.

Sasaran strategis dokumen kependudukan untuk indikator cakupan

kepemilikan KIA lebih rendah di bandingkan cakupan kepemilikan KIA di

Provinsi Banten hal ini karena program KIA di Kabupaten Tangerang baru di

mulai Tahun 2019 dan jumlah anak usia 0 – 17 tahun di kabupaten

Tangerang se Provinsi Bnaten paling banyak (24.70% dari jumlah anak se

Provinsi Banten


indikator cakupan kepemilikan Akte Kelahiran Bayi 0 s/d 1 Tahun di

Kabupaten Tangerang lebih rendah dibandingkan cakupan kepemilikan Akta

Lahir di Provinsi Banten hal ini karena masih banyak masyarakat yang

memiliki bayi belum membuat akta kelahiran walaupun dinas sudah

melakukan pelayanan terintegrasi dan inovasi seperti BL 3 in 1 ( Bayi Lahir

Pulang Bawa KK, Akte Kelahiran dan KIA ) dan dinas juga sudah bekerjasama

dengan berbagai rumah sakit untuk pelaksanaan BL 3 in 1.


indikator Indeks Kepuasan Masyarakat lebih tinggi dari Provinsi Banten

karena masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang dilakukan oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Hal ini

karena masyarakat apresiasi terhadap pelayanan Dukcapil terutama



Capaian

Kinerja

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Provinsi

Keterangan



% 99,00 % 97,8 % Lebih Tinggi


% 13,18% 30,30%

Lebih Rendah

1.03


% 76,07 %

84,11%

Lebih Rendah


Indeks 83,41

75,70

Lebih Tinggi

2.



Nilai 73,14

78,18

Lebih Rendah


xlix



pelayanan Jemput Bola, pelayan di lokus dan masyarakat menuangkan rasa

puasnya Pengisian Kuisioner survey Kepuasan Masyarakat.

Sasaran Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan

untuk indikator Nilai AKIP Dinas Kependudukan lebih rendah dari tingkat

Provinsi Banten karenaberdasarkan hasil reviu dari Inspektorat Kabupaten

Tangerang ada beberapa komponen yang harus ditingkatkan yaitu : komponen

evaluasi kinerja, pelaporan kinerja dan pengukuran kinerja.

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 Dibandingkan dengan capaian tingkat Nasional



Capaian

Kinerja

Tahun 2019

Capaian Kinerja Nasional

Keterangan



% 99,00 % 99, 04 % Lebih

Rendah


% 13,18% 17 % Lebih

Rendah

1.03


% 76,07 %

91,75 % Lebih Rendah


Indeks 100.49% - -

2.



Nilai 73,74

- -


l




indikator cakupan kepemilikan KTP-el tahun 2019 dikabupaten tangerang

lebih rendah dibandingkan cakupan KTP-el di tingkat Nasional hal ini

karena jumlah blanko KTP – EL yang diterima bulan Agustus – Oktober

2019 sangat terbatas (4.500 keping) dari Ditjen Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, sehingga menyebabkan masih

ada masyarakat yang belum memiliki KTP – El.


indikator cakupan kepemilikan KIA lebih rendah di bandingkan cakupan

kepemilikan KIA ditingkat nasional hal ini karena program KIA di

Kabupaten Tangerang baru di mulai Tahun 2019, walaupun dinas sudah

melakukan pelayanan terintegrasi dan inovasi seperti BL 3 in 1 ( Bayi Lahir

Pulang Bawa KK, Akte Kelahiran dan KIA ) dan dinas juga melakukan

beberapa upaya yaitu adanya kerja sama dengan 6 Rumah Sakit yaitu : RSU

Tangerang, RSUD Balaraja, RSIA Harapan Mulia, Rumah Sakit Permata,

Rumah Sakit Keluarga Kita, Rumah Sakit dan Anak Ilanur, selain itu

adanya kerja sama dengan restoran siap saji KFC dan area bermain anak

World of Wonder, namun masih banyak anak yang belum memiliki KIA.

C. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2019

Tabel 3.6 Capaian Sasaran Strategis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2019



Target 2019

Realisasi Capaian

(%)



% 97,2 96,23 99,00 %


% 6,89 9,22 133.89%

1.03


% 35 54,48 155.67%


Indeks 83 83,41 100.49%

Jumlah 489,05%

Rata -Rata Capaian

122,26%

2. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas


Nilai 74

73,74

99,65 %


li





Target 2019

Realisasi Capaian

(%)

Dinas Kependudukan

Jumlah 99,65 %

Rata -Rata Capaian

99,65 %

Sasaran meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dari tabel

diatas capaiannya 122,26% hal ini karena melaksanakan beberapa kegiatan

seperti Inovasi pelayanan seperti pelayanan keliling ke 9 Lokus (setiap lokus

sekitar 3 s/d 4 kecamatan) perekaman jemput bola kesekolah ke penyandang

disabilitas ke kerumah penduduk yang sakit dan ke desa/kelurahan.

Disamping itu melaksanakan inovasi pelayanan terintegrasi seperti BL 3 in 1 (

bayi lahir pulang bawa kk, akte kelahiran dan KIA), 3 in 1 ( KK, Akte Kematian

dan KTP) ,4 in 1 (KK, akte perkawinan, akte kelahiran dan KIA.

Sasaran meningkatkatnya kinerja akuntabilitas Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tahun 2019 tercapai 99,65 % , hal

ini karena sudah menggunakan aplikasi Simral dari mulai perencanaan

penganggaran sampai pelaoporan dan untuk perbaikan peningkatan capaian

akan dilaksanakan ditahun berikutnya dengan menindaklanjuti hasil review

laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari inspektorat.

D. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Tangerang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023. Jumlah

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Kabupaten Tangerang

Tahun 2019-2023 sebanyak 2 sasaran.

Tahun 2019 adalah tahun Pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2019- 2023,

dari 2 sasaran strategis dengan lima ( 5) indikator kinerja utama yang

ditetapkan, hasil pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan


lii



Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang sebagaimana yang tertera pada Tabel

3.1 diatas.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh data dan

informasi kinerja sebagaimana tercantum pada beberapa tabel berikut:

Tabel 3.7

Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tangerang-Tahun 2019

Adapun pencapaian

kinerja sasaran dari 2 Sasaran Strategis, dan pencapaian realisasi indikator

kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Pencapaian Sasaran Strategis


Tahun 2019

No. Sasaran Strategis Jumlah

Indikator

Tingkat Capaian Kinerja

Melampaui Target

Sesuai Target Belum

Mencapai Target

Jumlah % Jumlah % Jumlah %


4 3 130,02 1 99,00 0 0


1 0 0,00 1 97,85 0 0

Total Indikator 5 3 130,02 0 98,43 98,43 0

Evaluasi ini bertujuan agar diketahui capaian realisasi, kemajuan

dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran tersebut,

agar dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan

program/kegiatan di masa yang akan datang.

No. Tingkat Capaian Kinerja Capaian

1. Melebihi/Melampaui Target

2. Sesuai Target

3. Tidak Mencapai Target


liii



Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang

telah dicapai pada Tahun 2019 dengan membandingkan antara target

dan realisasi pada 2 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja akan

dilakukan analisis kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk

kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya misi dan

visi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan

kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 :

Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Pencapaian sasaran 1 : Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan

dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.9 Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

%

1. Cakupan Kepemilikan KTP-el % 97,2 96,23 99,00 %

2. Cakupan Kepemilikan KIA % 6,89 9,22 133.89%

3. Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Bayi 0 s/d 1 tahun

% 35 54,48 155.67%

4. Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 83 83,41 100.49%

Jumlah Capaian Realisasi Kinerja 489,05

Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja 122,26

1. Pada Sasaran 1 dapat dilihat capaian 4 indikator kinerja yaitu :


liv



a. Capaian kinerja nyata indikator kinerja 1 : "Cakupan Kepemilikan KTP-

el" adalah sebesar 96.23% dari target sebesar 97.02% yang

direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga

persentase capaian kinerjanya adalah 99.00%, capaian ini Tidak

Mencapai Target yang diperjanjikan, kurang 1 %.

b. Capaian kinerja nyata indikator kinerja 2 : "Cakupan Kepemilikan KIA"

adalah sebesar 9,22 dari target sebesar 6,89 yang direncanakan dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya

adalah 133.89%, capaian ini Melebihi/Melampaui Target yang

diperjanjikan.

c. Capaian kinerja nyata indikator kinerja 3 : "Cakupan Kepemilikan Akte

Kelahiran Bayi 0 s/d 1 tahun " adalah sebesar 54,48 dari target sebesar

35 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga

persentase capaian kinerjanya adalah 155.67%, capaian ini

Melebihi/Melampaui Target yang diperjanjikan.

d. Capaian kinerja nyata indikator kinerja 4 : "Indeks Kepuasan

Masyarakat " adalah sebesar 83,41 dari target sebesar 83 yang

direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga

persentase capaian kinerjanya adalah 100.49%, capaian ini

Melebihi/Melampaui Target yang diperjanjikan.

Permasalahan :

1. Capaian kinerja pada indikator kinerja 1 tidak mencapai target di

karenakan keterbatasan ketersediaan blangko KTP-el yang diterima oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dari

Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri

Republik Indonesia.

Solusi :

1. Upaya yang telah dilakukan oleh disdukcapil dalam permasalahan pada

indicator kinerja 1, dengan beberapa cara yaitu pengawasan terhadap

manajemen pengelolaan blanko KTP-el, usulan hibah KTP el dari Bupati


lv



Tangerang dan Gubernur Banten ke Ditjen Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kementrian Dalam Negri Republik Indonesia.

Sasaran Strategis 2 :


Pencapaian sasaran 2 : Meningkatkan Kinerja akuntabilitas Dinas

Kependudukan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.9 Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

%

1. Indeks Kepuasan

Masyarakat Nilai 74 72,41 97,85

Jumlah Capaian Realisasi Kinerja 97,85

Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja 97,85

Pada Sasaran 2 dapat dilihat capaian 1 indikator kinerja yaitu : Capaian

kinerja nyata indikator kinerja 1 : "Indeks Kepuasan Masyarakat" adalah sebesar

72,41 dari target sebesar 74 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun

2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 97.85%, capaian ini Tidak

Mencapai Target yang diperjanjikan.

Permasalahan :

Masih adanya masyarakat yang belum memiliki KTP-el karena

keterbatasan ketersediaan blanko KTP-el yang menyebabkan pada saat


lvi



Dinas melakukan Survey Kepuasan Masyarakat, msyarakat saat mengisi

kuestioner menyatakan tidak puas terhadap pelayanan KTP-el.

Solusi :

Survey dilakukan secara rutin baik survey seketika maupun survey

menggunakan instrumen survey dan meliputi beberapa pelayanan dengan

jumlah responden yang bisa mewakili populasi serta setiap hasil survey

dipublikasi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Grafik 3.1

Pengukuran Pencapaian Sasaran tahun 2019

REALISASI / PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2019

Tabel 3.10

Penyerapan Anggaran Program Tahun Anggaran 2019

No. PROGRAM PAGU ANGGARAN PENYERAPAN ANGGARAN EFISIENSI /

ELIMINASI

PREDIKAT

Rp %

01 Program Pelayanan 1.179.953.011 96.60 41.569.489 Sangat

capaian sasaran 2019

1 Cakupan Kepemilikan KTP-el % 99.00% 96,23

2 Cakupan Kepemilikan KIA % 133.89% 9,22

3 Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Bayi 0 s/d 1 tahun % 155.67% 54,48

4 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 100.49% 83.41

5 Nilai AKIP Dinas Kependudukan % 97.85% 72,41


lvii



No. PROGRAM PAGU ANGGARAN PENYERAPAN ANGGARAN EFISIENSI /

ELIMINASI

PREDIKAT

Rp %

Administrasi Perkantoran

1.221.522.500 memuaskan

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

753.300.000 491.942.473 65.30 261.357.527 baik

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

181.850.000 177.600.000 97.66 4.250.000

Sangat memuaskan


50.000.000

49.500.000 99.00 500.000 Sangat memuaskan

05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

35.450.000 35.450.000 100 0

Sangat memuaskan

06 Program Peningkatan Perencanaan SKPD

76.740.000 76.740.000 100 0

Sangat memuaskan


8.510.285.500

8.373.616.733

98.38 136.668.767 Sangat memuaskan


1.196.843.000 1.183.667.100,00

98.90 13.175.900

Sangat

memuaskan


1.490.150.000 1.327.352.000,00

89.08 162.798.000

memuaskan


1.423.762.000 1.367.425.000,00

96.72 46.337.000

Sangat memuaskan

TOTAL ANGGARAN 2019 26.682.961,00. 25.650.749.729,00 95,26 1.275.933.232,00

Tabel 3.11 Penyerapan Anggaran Program per Sasaran

Tahun Anggaran 2019

SASARAN / PROGRAM

Anggaran Program

Keterangan Pagu (Rp) Penyerapan (Rp)

Capaian (%)

1. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan

11.120.890.500 10.924.708.833 98.00 Sangat memuaskan

1. Program Pelayanan Adminduk 8.510.285.500 8.373.616.733 98.39 Sangat

memuaskan

2. Program Pelayanan administrasi pencatatan sipil


3. Program Pengelolaan Pemanfaatan data,kerjasama dan inovasi



2.318.862.500 2.011.185.484 86.73 memuaskan

1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 2.318.862.500 2.0110185.484 86.73 memuaskan

Rumus Capaian Kinerja =

(Penyerapan Anggaran Sasaran

/ Pagu Anggaran Sasaran) x 100


lviii



Tabel 3.12 Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Kinerja

Tahun Anggaran 2019

E. REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dalam rangka

mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2019 dengan

rincian pagu dan realisassi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.13

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

SISA ANGGARAN

%

BELANJA DAERAH

26.926.682.961

25.650.749.729

1.275.933.232

95.26

BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.996.779.961 11.387.503.412 609.276.549 94,92

BELANJA LANGSUNG 14.929.903.000 14.263.246.317 666.656.683 95.53

URUSAN SKPD 2.318.862.500 2.011.185.484 307.677.016 93,09

URUSAN WAPIL 12.611.040.500 12252.060.833 358.979.667 95.77

No. Sasaran

Persentase Capaian Indikator Kinerja

Persentase Capaian Penyerapan Anggaran Sasaran

Jumlah Capaian

Jumlah Indikator

Rata-Rata

Capaian

Jumlah Capaian

Jumlah Program

Rata-Rata

Capaian

1. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan

489,05. 4 122,26 10.924.708.833

3 98.00

Tingkat Efisiensi 24,26%

Tingkat Efektivitas

124,75%

2. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan 97,85 1 97,85 2.011.185.484 6 86.73

Tingkat Efisiensi 11,12%

Tingkat Efektivitas

112,82%

Rumus Tingkat Efektivitas =

(Rata-Rata Persentase Capaian

Indikator Kinerja) / (Rata-Rata

Persentase Capaian

Penyerapan Anggaran Sasaran)

Catatan: Jika rata-rata persentase capaian indikator kinerja tidak mencapai 100% maka TIDAK DIHITUNG Tingkat Efisiensi dan Tingkat Efektivitas-nya, jadi Tingkat Efisiensin dan Tingkat Efektivitas DIKOSONGKAN

Rumus Tingkat Efisiensi = (Rata-

Rata Persentase Capaian

Indikator Kinerja) – (Rata-Rata

Persentase Capaian Penyerapan

Anggaran Sasaran)


lix



Awal Tahun Renstra 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Tangerang selama 1 tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14


NO Tahun Pagu Realisasi

1 2019 26.926.682.961 25.650.749.729

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa APBD Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil selama 1 (satu) tahun realisasi keuangan yaitu 95.26 %,

dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 4.3


1,275,933,232

26,926,682,961 25.650.749.729

Pagu Realisasi


lx




lxi



F. RENCANA AKSI KABUPATEN TANGERANG

Dalam upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Tangerang untuk memperbaiki dan meningkatkan tingkat efisiensi dan tingkat

efektivitas terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja serta

menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Tangerang,

berikut ini ditetapkan Rencana Aksi kedepan dalam pelaksanaan

ataupenerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas


lxii



Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut (

terlampir )

G. PENGHARGAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGERANG

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik Bidang Pemafaatan Data

Kependudukan dan Inovasi pada Tahun 2019 yang diberikan oleh Kementerian

Pan RB


lxiii



BAB IV

PENUTUP


lxiv



PENUTUP

Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Tangerang yaitu meningkatanya kepemilikan dokumen kependudukan dan

meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan yang telah diukur

dengan menggunakan lima indikator Kinerja Utama secara keseluruhan telah

tercapai sesuai dengan target yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Tahun

2019 , namun demikian untuk target yang belum tercapai akan menjadi

bahan perbaikan dimasa yang akan datang.

Kami menyadari laporan ini belum sempurna untuk itu saran dan

masukan untuk perbaikan laporan ini sangat kami harapkan. Kami juga

mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu

penyusunan laporan ini.

Tigaraksa, 20 Maret 2019

BAB

4

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (2019)

Documents