Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP)

Dosen Pengampu:Yayan Andrian S.Ag, M.Ed. MGMT

Oleh:IrwantoNIM. 143111305

Pengertian• Akuntabilitas

Adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.• Kinerja instansi pemerintah

Adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi.• Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai oleh instansi untuk melaksanakan kewajiban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. LAKIP adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah untuk pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota

Dasar Hukum LAKIP

• Peraturan presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia.

• Instruksi Presiden Nomor 7 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

• Keputusan Mentri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota

• Peraturan Mentri Agama Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Agama

• Peraturan Mentri Agama Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja Di Lingkungan Departemen Agama.

Fungsi LAKIP

• Sebagai media hubungan kerja organisasi yang berisi data dan informasi• Wujud tertulis pertanggungjawaban suatu instansi

kepada pemebri wewenang dan mandat.• Media akuntabilitas setiap instansi pemerintah• Media informasi

Tujuan LAKIPTujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanahSelain itu penyampaian LAKIP kepada pihak yang berwenang juga bertujuan untuk memenuhi antara lain:• Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendahke unit

yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan

• Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan kearah poerbaikan dalam mencapai penghematan, efesiensi, dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

• Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek

Manfaat LAKIP• Meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instansi dimata

instansi yang lebih tinggi• Umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah• Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi• Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan

tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

• Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel

Prinsip-Prinsip Penyusunan LAKIP• Dalam penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip

pelaporan pada umumnya diantaranya, jujur, objektif, akurat, dan transparan.

Disamping itu perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut:• Lingkup Pertanggungjawaban• Prioritas• Manfaat• Trasnparansi

Ciri-ciri Laporan yang Baik• Relevan, artinya apa-apa yang dilaporkan sesuai dengan kondisi yang ada

dilapangan, serta sesuai apa yang diinginkan oleh pihak-pihak yang meminta laporan.

• Tepat waktu, artinya penyampaian laporan kepada pihak-pihak yang meminta harus sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan atau perundangan

• Dapat dipercaya/diandalkan, artinya laporan merupakan data-data jujur berasal dari kajian akuntabilitas instansi

• Mudah dimengerti (jelas dan cermat), artinya laporan diupayakan disusun sejelas mungkin baik dari segi bahasa , rumus-rumus dan data-data yang disajikan.

• Berdaya uji (verifiable), artinya data-data dalam laporan dapat dibuktikan kebenarannya,

• Mengikuti standar yang tgelah ditetapkan, yaitu itu format dan sistematika penyusunan harus mengikuti standar laporan yang telah ditetapkan

Format dan Isi LAKIP1. Pengantar

Bagian ini menguraikan tentang apa yang sedang dikerjakan oleh satuan kerja, kemudian dasar hokum kewahiban penyusunan LAKIP, kemudian dikemukakan pula capaian-capaian yang telah berhasil dan bila perlu dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya agar ada korelasi dari tiap-tiap capaian.

2. Ikhtisar EksekutifTujuan dan sasaran yang telah dilakukan dalam Rencana

StrategisKendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan dalam

kurun waktu satu tahun Langkah-langkah antisipasi dalam mengatasi kendala-kendala

yang mungkin terjadi di tahun yang akan datang

Lanjutan . . . . . .

3. BAB I PendahuluanPada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang instansi serta uraian singkat mandat apa yang dibebankan kepada instansi.

4. BAB II Rencana Strategik Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai:Rencana stratejik dan Rencana Kinerja. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi

5. BAB III Akuntabilitas KinerjaPada bagian ini disajikan urian hasil penngukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Lanjutan. . . . .

6. BAB IV PenutupMengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permaslahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strateji pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang

7. Lampiran-LampiranHal-hal yang perlu dilampirkan diantaranya: Setiap penjelasan yang lebih lanjut seperti: perhitungan-perhitungan,

gambar, dan aspek pendukung seperti SDM, sarana-prasarana, metode, dan aspek lain yang relevan dimuat dalam lampiran.

Keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan dan perundang-undangan tertentu yang merupakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan.

Waktu Penyampaian dan Mekanisme Pelaporan LAKIP

Penyampaian LAKIP harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara periodic. LAKIP tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berahir.

Mekanisme Pelaporan LAKIPSetiap pemimpin Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di

dalamnya wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya

LAKIP tahunan dari tiap Departemen, masing-masing Menteri/pemimpin menyampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

LAKIP tahunan dari setiap Pemerintah Provinsi disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri yang bertanggungjawab di bidang PAN, dan Kepala BPKP.

Lanjutan……..• LAKIP tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan kepada

Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur/Kepala Pemerintah Daerah Provinsi dan Kepala Perwakilan BPKP.• Kepala BPKP melakukan evaluasi terhadap LAKIP dan melaporkan

hasilnya kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggungjawab di bidang PAN dan salinannya kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN).• Kepala LAN melakukan kajian dan penilaian terhadap

perkembangan pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerjanya, serta melaporkannya kepada Presiden me!alui Menteri yang bertanggungjawab di bidang PAN.