LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH …bsn.go.id/uploads/download/laporan_kinerja_pusdikmas_t.a._2018.pdf · ii laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat

ii

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PUSAT PENDIDIKAN DAN PEMASYARAKATAN STANDARDISASI

TAHUN ANGGARAN 2018

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

JAKARTA

2019

2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi iii

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi

merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan

misi Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi pada Tahun Anggaran

2018. Laporan Kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi Tahun

2018 ini merupakan Laporan Kinerja tahun keempat Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja

Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi

mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, Perka BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di

Lingkungan BSN, serta Renstra BSN Tahun 2015-2019.

Pada tahun 2018, Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi

sebagai bagian dari Kedeputian Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi

bertekad melaksanakan Reformasi Birokrasi, dimana penguatan kinerja merupakan

salah satu sasaran area perubahan untuk memberikan keyakinan yang memadai

bahwa program-program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Disamping itu,

Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi juga telah melakukan

perubahan sasaran dalam rangka menyelaraskan terjadinya perubahan sasaran

strategis BSN untuk periode 2015-2019.

Laporan Kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi Tahun

2018 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan

keputusan guna peningkatan kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan

Standardisasi di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan

secara lebih optimal.

Jakarta, Januari 2019

Kepala Pusat Pendidikan dan

Pemasyarakatan Standardisasi

Nasrudin Irawan

2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi iv

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................................................. II

KATA PENGANTAR .............................................................................................................. III

DAFTAR ISI …… ................................................................................................................... IV

RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................................ V

DAFTAR TABEL ...................................................................................................................... X

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................... XI

BABI PENDAHULUAN .................................................................................................. 1

I.1 Latar Belakang ........................................................................................................... 1

I.2 Maksud Dan Tujuan ................................................................................................... 1

I.3 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi ..................................................................... 2

I.4 Sumber Daya Manusia .............................................................................................. 3

I.5 Peran Strategis ............................................................................................................ 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA .................................................................................. 7

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS ............................................................................................... 7

II.2 PERJANJIAN KINERJA ...................................................................................................... 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................. 13

III.1 CAPAIAN KINERJA ........................................................................................................ 13

III.2 REALISASI ANGGARAN .................................................................................................. 54

BAB IV PENUTUP ........................................................................................................... 57

LAMPIRAN ……… ............................................................................................................... 60

2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi v

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi Tahun

2018 telah menetapkan 16 (enam belas) sasaran dengan 27 (dua puluh tujuh)

Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut merupakan perwujudan

pelaksanaan Program Pengembangan Standardisasi Nasional yang diamanatkan

kepada Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Pusat Pendidikan dan

Pemasyarakatan Standardisasi tahun 2018 menurut Sasaran:

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2018

Sasaran Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian %

Stakeholder Perspectives

1. Terwujudnya daya

saing produk

berstandar di

pasar domestic

dan global

1. Persentase Industri PUN

yang dilayani

Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian

(SPK) dan berhasil

memenuhi syarat tujuan

ekspor

50% 76.2% 152

Rata-rata capaian

sasaran 1 100

2. Meningkatnya

efektivitas Sistem

Standardisasi dan

Penilaian

Kesesuaian

2. Tingkat persepsi

terhadap standardisasi

dari konsumen, pelaku

usaha, regulator, dan

akademisi/pakar

4 Nilai 3.75 Nilai 93,75

Rata-rata capaian

sasaran 2 97

Internal Process Perspectives

3. Meningkatkan

kerjasama diklat

dan

pemasyarakatan

standardisasi

3. Jumlah kerjasama diklat

dan pemasyarakatan

standardisasi 20

Kerjasama

42

Kerjasama 210

Rata-rata capaian

sasaran 3 100

4. Mengelola

pengelolaan

kegiatan

pembinaan SPK

4. Persentase pelaku

usaha yang dibina dan

mendapatkan sertifikat

SNI

20% 18% 90

2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi vi


Target

Realisasi

Capaian %

5. Tingkat partisipasi

masyarakat dalam

kegiatan SPK

3 Nilai 2.8 Nilai 93

Rata-rata capaian

sasaran 4 93.5

5. Meningkatkan

kompetensi SDM

di bidang SPK

6. Persentase SDM yang

dibina dengan nilai

kelulusan minimal cukup

80% 99% 124

Rata-rata capaian

sasaran 5 100

6. Meningkatkan

kapasitas lembaga

diklat di bidang

SPK

7. Persentase Jejaring

lembaga diklat yang

menerapkan pendidikan

standardisasi

39% 40% 102.6

8. Persentase Materi SPK

yang digunakan

lembaga diklat

40% 57% 142.5

Rata-rata capaian

sasaran 6 100

7. Meningkatkan

Sarana Diklat

9. Persentase materi diklat

yang dikembangkan 20% 20% 100

10. Jumlah konten e-

learning yang

dikembangkan

15 Materi 24 Materi 160

11. Jumlah kebijakan,

standar layanan,

pedoman yang

dikembangkan

4 Kebijakan 4 Kebijakan 100

Rata-rata capaian

sasaran 7 100

8. Meningkatkan

Pelaksanaan Diklat

SPK

12. Jumlah SDM yang

mengikuti diklat SPK 1510 Orang 2621 Orang 174

13. Jumlah layanan yang

diberikan diklat 60 Layanan 67 Layanan 112

14. Jumlah provinsi yang

telah mendapatkan

peningkatan

kompetensi SPK

13 Propinsi 14 Propinsi 108

15. Jumlah organiasai atau

lembaga yang

mendapat Diklat SPK

132

Organisasi

135

Organisasi 102

Rata-rata capaian

sasaran 8 100

2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi vii


Target

Realisasi

Capaian %

9. Meningkatkan

Apresiasai kepada

Penerap SNI

16. Jumlah peserta SNI

Award

150

Organisasi

208

Organisasi 139

17. Jumlah produk ber-SNI

dipromosikan 200 Produk 216 Produk 108

Rata-rata capaian

sasaran 9 100

10. Meningkatkan

pembinaan

penerapan SNI

kepada pelaku

usaha

18. Jumlah SNI yang

dijadikan dasar dalam

penerapan SNI 300 SNI 423 SNI 141

Rata-rata capaian

sasaran 10 100

11. Meningkatkan

pengembangan

role model

pembinaan UKM

19. Jumlah role model

UMKM penerap SNI 50 UMKM 40 UMKM 80

Rata-rata capaian

sasaran 11 80

12. Meningkatkan

diseminasi dan

promosi

standardisasi dan

penilaian

kesesuaian

20. Jumlah produsen

nasional yang diberikan

promosi SPK 600 Produsen 990

Produsen 165

Rata-rata capaian

sasaran 12 100

Learning and Growth Perspectives

13. Meningkatkan

tata kelola dan

organisasi yang

professional di

Pusdikmas

21. Tingkat pelaksanaan

Reformasi Biokrasi (Nilai

PMPRB)

83 Nilai 87.22 Nilai 105.08

22. Tingkat kualitas

akuntabilitas kinerja

BSN (Nilai lembar kerja

evaluasi AKIP BSN)

70 (BB) Nilai 71.47 (BB)

Nilai 102.1

23. Nilai kepatuhan

layanan public 104 Nilai 108 Nilai 103.85

Rata-rata capaian

sasaran 13 100

14. Meningkatkan

kompetensi

sumber daya

manusia di

Pusdikmas

24. Persentase ASN yang

mengikuti program

peningkatan

kompetensi

100% 100% 100

Rata-rata capaian 100

2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi viii


Target

Realisasi

Capaian %

sasaran 14

15. Meningkatkan

pengelolaan

sarana dan

prasarana

penunjang kinerja

di Pusdikmas

25. Persentase

Ketersediaan sarana

dan prasarana

berdasarkan Rencana

Kebutuhan BMN

10 0% 100% 100%

26. Persentase

Pemanfaatan BMN 100% 100% 100%

Rata-rata capaian

sasaran 15 100

16. Meningkatkan

kinerja

pengelolaan

anggaran di

Pusdikmas

27. Persentase Realisasi

Anggaran *) ≥95 % 99.78% 100

Rata-rata capaian

sasaran 16 100

Dari 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja di Pusat Pendidikan dan

Pemasyarakatan Standardisasi terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang belum

tercapai targetnya dan 24 indikator kinerja yang melebihi target kinerja.

Untuk indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah 100% telah dilakukan

langkah-langkah untuk perbaikan antara lain :

1. Persentase pelaku usaha yang dibina dan mendapatkan sertifikat SNI

Capaian persetase pelaku usaha yang dibina dan mendapatkan sertifikat SNI

tidak sesuai target yang diharapkan karena beberapa alasan dan sudah

dilakukan langkah perbaikan yaitu :

- Kemampuan LPK yang terbatas untuk mendukung penerapan dan sertifikasi

produk UMKM yang di bina BSN. Penyebab ini sudah dilakukan perbaikan

dengan pendekatan LPK untuk penambahan ruang lingkup sesuai dengan

kebutuhan UMKM.

- Keterbatasan kemampuan UMKM dalam pemenuhan SNI, sudah dilakukan

perbaikan dengan tindakan perbaikan sesuai dengan penyebab

ketidakpemenuhan.

- Terjadinya bencana gempa di Lombok dan Palu. Beberapa UMKM binaan

BSN ada dari Palu dan Lombok yang menjadi korban gempa. Dengan

adanya gempa ini, ada beberapa kerusakan bangunan infrastruktur dan

juga tidak berproduksi. Awal tahun 2019, mereka sudah akan memperbaiki

dan berproduksi kembali.

2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi ix

2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan SPK

Tingkat partisipasi diukur dengan survei pada kegiatan SPK yang

dilakukan BSN. Dengan survei ini akan diketahui kekuatan dan kelemahan

tingkat partisipasinya. Tingkat partisipasi ini ditingkatkan dengan memperbaiki

komponen yang nilainya rendah. Karena survei ini dilakukan pertama maka

hasil survei dijadikan sebagai baseline tahun berikutnya. Tingkat partisipasi

yang tidak mencapai target merupakan input bagi perencanaan kegiatan

selanjutnya.

3. Jumlah role model UMKM penerap SNI

Jumlah role model tidak mencapai target, hanya 80 %, penyebabnya hampir

sama dengan capaian mengenai Persentase pelaku usaha yang dibina dan

mendapatkan sertifikat SNI. Salah satu permasalahan utama di UMKM pangan

adalah pemenuhan infrastruktur atau sara prasarana sesuai standar keamanan

pangan, UMKM yang mandiri mengusulkan ke BSN untuk pembinaan beluma da

partner yang membantu fasilitasi untuk pemenuhan sarana dan prasarana.

Berbeda dengan usulan dinas yang punya komitmen untuk memfasilitasi sarpras.

Untuk itu, kriteria UMKM yang dibina harus selektif lagi dan diupayakan diampingi

partner pembina lain baik dari dinas maupun dari program CSR perusahaan,

sehingga apabila ada kendala dalam permasalahan infrastrutkur ada institusi yang

memfasilitasi. Disamping itu keuntungan pembinaan UMKM dengan berpartner

adalah ikut bersama-sama membantu memasarkan dan mempromosikan UMKM

tersebut pasca sertifikasi.

2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi x

DAFTAR TABEL

TABEL I.1 PERSONEL ASN PUSAT PENDIDIKAN DAN PEMASYARAKATAN STANDARDISASI……....….4

TABEL I.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PEMASYARAKATAN

STANDARDISASI…………………………………………………….....................................……………......5

TABEL II.1 PERJANJIAN KINERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN PEMASYARAKATAN STANDARDISASI....9

TABEL III.1 PENCAPAIAN KINERJA PUSDIKMAS TA 2018..................................................................14

TABEL III.2 CAPAIAN KINERJA SASARAN I.………………………………………………………………………………..…..16

TABEL III.3 CAPAIAN KINERJA SASARAN II…………………………………………………………………………….…..….17

TABEL III.4 INDEKS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SPK TAHUN 2017-2018…….…………….…..….18

TABEL III.5 CAPAIAN KINERJA SASARAN III……………………………………………………………….…………………..20

TABEL III.6 CAPAIAN KINERJA SASARAN IV……………………………………………………………….………….…..….21

TABEL III.7 URUTAN MINAT KEGIATAN SPK…………………………………………………………….……………..…...25

TABEL III.8 CAPAIAN KINERJA SASARAN V.………………………………………………………………….……….……...26

TABEL III.9 CAPAIAN KINERJA SASARAN VI.……..………………………………………………………….……………...28

TABEL III.10 PERGURUAN TINGGI PENERAP PENDIDIKAN STANDARDISASI………..…….…………….…....30

TABEL III.11 MATERI PELATIHAN DAN PENDIDIKAN SPK TA 2018.....................................................31

TABEL III.12 CAPAIAN KINERJA SASARAN VII.………………….………………………………………………….………….33

TABEL III.13 MATERI DIKLAT YANG DIKEMBANGKAN TA 2018.………………….………………………..………….34

TABEL III.14 MATERI E-LEARNING YANG DIKEMBANGKAN TA 2018.…………………………………..…………..35

TABEL III.15 KEBIJAKAN, STADAR, LAYANAN DAN PEDOMAN DIKLAT TA 2018…………………..…….…...36

TABEL III.16 CAPAIAN KINERJA SASARAN VIII.…………………………………………………………………..…………….36

TABEL III.17 LAYANAN PELATIHAN DIKLAT TA 2018………………..……………………………………………………….37

TABEL III.18 PROVINSI YANG MENERIMA PELATIHAN TA 2018 ……………………………….……………….…....38

TABEL III.19 ORGANISASI YANG MENERIMA PELATIHAN TA 2018….………………………………..……………..41

TABEL III.20 CAPAIAN KINERJA SASARAN IX.…………..……………………………………………………..……………….41

TABEL III.21 CAPAIAN KINERJA SASARAN X………………………………………………….…………………………..……..44

TABEL III.22 CAPAIAN KINERJA SASARAN XI……..……………………………………………………….…..……….……...46

TABEL III.23 CAPAIAN KINERJA SASARAN XII…………………………………………………………………………….……..47

TABEL III.24 CAPAIAN KINERJA SASARAN XIII………………………………………………………….……………….….....48

TABEL III.25 PERKEMBANGAN HASIL EVALUASI LAKIP BSN TAHUN 2015-2017.……………………………….50

2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi xi

TABEL III.26 CAPAIAN KINERJA SASARAN XIV….………………………………………….………………..…………………50

TABEL III.27 KEGIATAN PENINGKATAN KOMPETENSI SDM ……..………………………………….………….……...51

TABEL III.28 CAPAIAN KINERJA SASARAN XV………………………………………………………………..………….……..53

TABEL III.29 CAPAIAN KINERJA SASARAN XVI…………………………………………………………………………..……..54

TABEL III.30 PAGU DAN REALISASI ANGGARAN PUSDIKMAS TA 2018……………………………………...……..55

2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi xii

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 STRUKTUR ORGANISASI PUSDIKMAS ................................................................. 3

GAMBAR 1.2 GRAFIK PERSONAL ASN PUSDIKMAS .................................................................. 4

GAMBAR 3.1 KEGIATAN PEMBINAAN UMKM TAHUN 2015-2018 ...................................... ..23

GAMBAR 3.2 SEBARAN UMKM TA 2018 BERDASARKAN PROVINSI………………….………………..23

GAMBAR 3.3 JENIS PRODUK UMKM YANG DIBINA TAHUN 2018 ... ERROR! BOOKMARK NOT

DEFINED.

GAMBAR 3.4 PETA SEBARAN MOU BSN DENGAN PERGURUAN TINGGI . ERROR! BOOKMARK

NOT DEFINED.

GAMBAR 3.5 PENGESAHAN KEPENGURUSAN FORSTAN PERIODE 2018-2022 ..................... 29

GAMBAR 3.6 BUKU REFERENSI PENDIDIKAN STANDARDISASI .............................................. 32

GAMBAR 3.7 TAMPILAN WEBSITE E-LEARNING SPK .............................................................. 32

GAMBAR 3.8 STATISTIK PENGGUNA E-LEARNING TAHUN 2015-2018 ................................... 33

GAMBAR 3.9 RAPAT DEWAN JURI SNI AWARD 2018 ...... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

GAMBAR 3.10 PERBANDINGAN PESERTA SNI AWARD 2014-2018 ... ERROR! BOOKMARK NOT

DEFINED.

GAMBAR 3.11 PERAIH PENGHARGAAN PLATINUM SNI AWARD 2018 ..... ERROR! BOOKMARK

NOT DEFINED.

GAMBAR 3.12 PROMOSI PRODUK BER-SNI ...................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

GAMBAR 3.13 KEGIATAN PROMOSI SNI 2018 ......................................................................... 45

GAMBAR 3.14 DAFTAR JENIS PRODUK UMKM TERSERTIFIKASI TA 2018 ................................ 47

GAMBAR 3.15 PENYERAHAN SERTIFIKAT SPPT SNI KEPADA UMKM ERROR! BOOKMARK NOT

DEFINED.

2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja

pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden

(Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi

pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran

strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban

Kepala Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi, sebagai salah satu unit

kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara

berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan

Standardisasi Nasional.

Kinerja Kepala Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi

memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Kedeputian Bidang Informasi dan

Pemasyarakatan Standardisasi dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena

itu, penyusunan Laporan Kinerja Kepala Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan

Standardisasi merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja

Kedeputian Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi tahun 2018.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan

Standardisasi adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas

pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai

visi dan misi Kedeputian Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi,

dengan tujuan sebagai berikut :


1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan

beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan

strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor

965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2011

tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor

965/BSN/HL.35/05/2001 tentang organisasi dan tata kerja BSN, tugas Pusat

Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi adalah melaksanakan penyiapan

rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di

bidang pendidikan dan pelatihan serta pemasyarakatan di bidang standardisasi

dan jaminan mutu.

a. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kinerja Pusat Pendidikan dan

Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan, serta

pemasyarakatan standardisasi dan jaminan mutu.

b. Penyusunan rencana dan program, pembinaan dan koordinasi di bidang

pendidikan dan pelatihan serta pemasyarakatan di bidang standardisasi dan

jaminan mutu.

c. Pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan serta

pemasyarakatan di bidang standardisasi dan jaminan mutu.

d. Pelaksanaan dan pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan standardisasi dan

jaminan mutu.

e. Pelaksanaan pemasyarakatan standardisasi dan jaminan mutu.

f. Pelaksanaan evaluasi dalam pendidikan dan pelatihan serta pemasyarakatan di

bidang standardisasi dan jaminan mutu.

g. Pelaksanaan dan pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan standardisasi dan

jaminan mutu.


Struktur Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi dapat dilihat

pada gambar berikut.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan

Standardisasi

I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31

Desember 2018 Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi memiliki

PUSAT PENDIDIKAN DAN PEMASYARAKATAN STANDARDISASI

Ir.. Nasrudin Irawan, MEnvStud

BIDANG DIKLAT STANDARDISASI

Mayastria Yekttiningtyas, ST, M.Kom

BIDANG PEMASYARAKATAN STANDARDISASI

Nur Hidayati, S.Si

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Dra. Dewi Odjar Ratna

Komala, MM

Heri Kurniawan, ST

Daya Aruna Bratajaya, ST SUB BID SISTEM DAN

EVALUASI DIKLAT

Kristiati Andriani, ST, MM

Wiranti Suwarti Sari, SAB

Heri Kurniawan, ST

Fadly Amri, ST

SUB BID PENYELENGGARAAN

DIKLAT

Agus Setiadi

Nandita Harmina, S.I.Kom

Eko Prihartono, SE

Sri Lestari Handayani, ST

Karina Dyasti Hari, S.T.

Maya Kusuma Wardani, S.I.P

Dannies Permata Putri, S.Pd.

SUB BID PEMBINAAN PROFESI STANDARDISASI

Lenggo Geni Aulia, S.AB

Rulia Maulani Ruhiyat, S.Psi.

Rully Tri Juliant Putra, S.Pd

Erlyta Intan Perwitasari, S.Pd.

SUB BID SISTEM DAN PEMASYARAKATAN

STANDARDISASI

Ponimin, SE

Orieza Febriandhani, S.Si.

SUB BID PROMOSI

Muhamad Wibowo

Sukendar, ST

Dentino Aji Sasmita, SE

Ratih Paramithasari,

S.Sos

David Nicko

Harmanditya, SIP

Bagus Muhammad

Irvan, S.Sn

SUB BID PARTISIPASI MASYARAKAT

Tintin Prihatiningrum, SIP

Chalid Alonto, ST

Haryanto


personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 34 (tiga puluh empat)

orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 1.1

Personel ASN Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi

No. Uraian Jenjang Pendidikan

∑ Total S3 S2 S1 S0 SMA

1. Eselon II - 1 - - - 1

2. Eselon III - 1 1 - - 2

3. Eselon IV 2 3 - 1 6

4. Fungsional Widyaiswara

- 2 1 - - 3

5. Staf - 1 21 - - 22

∑ Total 7 26 0 1 34

Gambar 1.2 Grafik Personel ASN Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan

Standardisasi

I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi

dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi mempunyai peran

strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu mengembangkan

budaya standar, kompetensi dan sistem informasi di bidang standardisasi dan


penilaian kesesuaian. Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsinya Pusat Pendidikan

dan Pemasyarakatan Standardisasi telah mengidentifikasi potensi, permasalahan

yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung

pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel I.2

Potensi dan Permasalahan Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi

POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT

1. Ketersediaan

standar,

khususnya SNI

2. Komitmen UMKM

dalam sertifikasi

SNI

1. Pendidikan dan pelatihan

terkait SNI masih terbatas

kepada hal-hal spesifik,

seperti yang terkait dengan

SNI Sistem Manajemen.

Topik-topik lain seperti SNI

yang terkait dengan

metode pengujian, SNI

produk, dan lainnya masih

belum diberikan secara

luas kepada masyarakat.

Hal ini selain karena

keterbatasan anggaran,

juga karena keterbatasan

sumber daya dan

kompetensi yang dimiliki

oleh SDM internal

Pusdikmas. Selain itu, minat

masyarakat untuk

mempelajari SNI-SNI

tersebut masih rendah

Komitmen UMKM dalam

penerapan dan sertifikasi SNI

cukup tinggi namun ada

permasalahn kendala

ketidaktersediaan SNI maupun

LPK. Seperti contoh ada UMKM

lemari brankas, alat kesehatan

dan produk olahan cokelat

yang sangat tinggi

komitmennya untuk disertifikasi

SNI, ternyata LPKnya belum

ada, sehingga perlu proses

penambahan ruang lingkup di

KAN

1. Perlunya mengedukasi

masyarakat terkait SNI yang

masih belum populer untuk

meningkatkan minat dan

wawasan masyarakat

2. Perlunya meningkatkan

kompetensi SDM Pusdikmas

agar mampu memfasilitasi

setiap permintaan masyarakat

dalam kegiatan edukasi SNI

tertentu.

1. P

Perlu pendekatan kepada unit lain

dan LPK dalam upaya

penambahan ruang lingkup LPK

sesuai dengan kebutuhan


POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT

3. SDM pembina

UMKM

4. SNI sebagai

referensi pasar

BSN mempunyai potensi SDM

yang paham akan SPK

sehingga mampu

membimbing UMKM dalam

penerapan SNI. Kemampuan

SDM BSN terjun ke pelaku

usaha akan meningkatkan

pemahaman SDM BSN akan

substansi SNI dan bagaiman

SNI diterapkan. Namun

keterbatasan waktu yang

dimiliki oleh pembina UMKM

dari BSN menyebabkan proses

pembinaan UMKM beberapa

mundur dari jadwal awal.

Kesibukan UMKM di unit

kerjanya masing-masing

menyebabkan timeline

pembinaan tidak sesuai target.

BSN sudah menetapkan ribuan

SNI yang berlaku yang bisa

diterapkan oleh pelaku usaha.

Namun tidak semua SNI

mampu dipromosikan kepada

stakeholder. Akibatnya

stakeholder banyak yang

belum tahu adanya SNI

sebagai acuan untuk proses

produksi mereka.

Dengan keterbatasan waktu yang

dimiliki pembina dari BSN maka

dilakukan kerjasama dengan

pembina daerah. Sehingga

pemantauan proses pembinaan

penerapan SNI dapat dibantu oleh

pembina daerah. Untuk itu perlu

dilakukan peningkatan kapasitas

pembina daerah akan SPK.

Perlu ada pertemuan rutin dengan

pelaku usaha untuk

mempromosikan dan membedah

susbtansi SNI kepada pelaku usaha

dan LPK

2.Perlu mengenalkan SNI kepada

publik secara rutin tidak hanya SNI

produk saja

3.Perlu mempublikasikan SNI

sektoral kepada kelompok sektoral

tertentu

2.


BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi

Rumusan visi dan misi Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi

sesuai Renstra Kedeputian Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi Tahun 2015-

2019 adalah sebagai berikut.

Visi PUSDIKMAS

“Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Berorientasi Standar ”

Untuk mencapai visi tersebut , Pusdikmas mempunyai misi yaitu:

Misi

Mengembangkan dan melaksanakan edukasi publik di bidang

Standardisasi dan penilaian kesesuaian.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan

mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis

strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan

kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga

untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan

Standardisasi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan

misi organisasi.


Rumusan tujuan Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi adalah

sebagai berikut :

a. Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya standardisasi dan

penilaian kesesuaian.

b. Membangun partisipasi masyarakat dalam kegiatan standardisasi dan penialain

kesesuaian.

c. Mewujudkan kompetensi sumber daya manusia yang profesional di bidang

standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Sasaran ini merupakan sasaran di lingkungan Pusat Pendidikan dan

Pemasyarakatan Standardisasi selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Pusat Pendidikan

dan Pemasyarakatan Standardisasi dituntut agar dapat mengikuti perkembangan

dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan

kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Pusat Pendidikan dan

Pemasyarakatan Standardisasi harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan

sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja

output dan kinerja outcome. Pada tahun 2018, sasaran Pusat Pendidikan dan

Pemasyarakatan Standardisasi telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka

perbaikan berkelanjutan. Penyesuaian dilakukan untuk memastikan IKU BSN yang

terkait dengan bidan pendidikan dan pemasyarakatan dapat terwujud.

Berikut sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Sasaran sesuai Renstra Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi Tahun

2015-2019 yaitu meningkatnya masyarakat yang mendapat edukasi dan

berpartisipasi dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian serta

meningkatnya persepsi masyarakat terhadap standardisasi.

Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Pusat

Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun

2018 adalah meningkatnya masyarakat yang mendapat edukasi dan berpartisipasi

dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian serta meningkatnya

persepsi masyarakat terhadap standardisasi.


II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja

antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan

pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh

pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir

tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja,

pada tahun 2017 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran Pusat

Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi sehingga indikator kinerja Perjanjian

Kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi Tahun 2018 juga

mengalami perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan dan

Pemasyarakatan Standardisasi tahun 2018 berdasarkan sasaran, indikator kinerja

dan target.

Tabel II.1

Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi

Tahun 2018


Target


1. Terwujudnya daya

saing produk

berstandar di pasar

domestic dan global

1. Persentase Industri PUN yang

dilayani Standardisasi dan

Penilaian KEsesuaian (SPK) dan

berhasil memenuhi syarat tujuan

ekspor

50%

2. Meningkatnya

efektivitas Sistem

Standardisasi dan


2. Tingkat persepsi terhadap

standardisasi dari konsumen,

pelaku usaha, regulator, dan

akademisi/pakar

4 Nilai


3. Meningkatkan

kerjasama diklat dan

pemasyarakatan

standardisasi

3. Jumlah kerjasama diklat dan

pemasyarakatan standardisasi 20 Kerjasama

4. Mengelola

pengelolaan kegiatan

pembinaan SPK

4. Persentase pelaku usaha yang

dibina dan mendapatkan

sertifikat SNI

20%

5. Tingkat partisipasi masyarakat 3 Nilai



Target

dalam kegiatan SPK

5. Meningkatkan

kompetensi SDM di

bidang SPK

6. Persentase SDM yang dibina

dengan nilai kelulusan minimal

cukup

80%

6. Meningkatkan

kapasitas lembaga

diklat di bidang SPK

7. Persentase Jejaring lembaga

diklat yang menerapkan

pendidikan standardisasi

39%

8. Persentase Materi SPK yang

digunakan lembaga diklat 40%

7. Meningkatkan Sarana

Diklat

9. Persentase materi diklat yang

dikembangkan 20%

10. Jumlah konten e-learning yang

dikembangkan 15 Materi

11. Jumlah kebijakan, standar

layanan, pedoman yang

dikembangkan

4 Kebijakan

8. Meningkatkan

Pelaksanaan Diklat SPK

12. Jumlah SDM yang mengikuti

diklat SPK 1510 Orang

13. Jumlah layanan yang diberikan

diklat 60 Layanan

14. Jumlah provinsi yang telah

mendapatkan peningkatan

kompetensi SPK

13 Propinsi


lembaga yang mendapat

Diklat SPK

132 Organisasi

9. Meningkatkan

Apresiasai kepada

Penerap SNI

16. Jumlah peserta SNI Award 150 Organisasi

17. Jumlah produk ber-SNI SNI

dipromosikan 200 Produk

10. Meningkatkan

pembinaan

penerapan SNI

kepada pelaku usaha

18. Jumlah SNI yang dijadikan

dasar dalam penerapan SNI 300 SNI

11. Meningkatkan

pengembangan role

model pembinaan

UKM

19. Jumlah role model UMKM

penerap SNI 50 UMKM

12. Meningkatkan

diseminasi dan

promosi standardisasi

dan penilaian

kesesuaian

20. Jumlah produsen nasional yang

diberikan promosi SPK 600 Produsen


13. Meningkatkan tata 21. Tingkat pelaksanaan Reformasi 83 Nilai



Target

kelola dan organisasi

yang professional di

Pusdikmas

Biokrasi (Nilai PMPRB)

22. Tingkat kualitas akuntabilitas

kinerja BSN (Nilai lembar kerja

evaluasi AKIP BSN)

70 (BB) Nilai

23. Nilai kepatuhan layanan

public 104 Nilai

14. Meningkatkan

kompetensi sumber

daya manusia di

Pusdikmas


mengikuti program

peningkatan kompetensi 100%

15. Meningkatkan

pengelolaan sarana

dan prasarana

penunjang kinerja di

Pusdikmas

25. Persentase ketersediaan sarana

dan prasarana berdasarkan

Rencana Kebutuhan BMN

100%

26. Persentase pemanfaatan BMN 100%

16. Meningkatkan kinerja

pengelolaan

anggaran di

Pusdikmas

27. Persentase realisasi Anggaran

≥95 %

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Pusat Pendidikan dan

Pemasyarakatan Standardisasi pada tahun 2018 menetapkan sebanyak 16 (enam

belas) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk

mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Pusat Pendidikan

dan Pemasyarakatan Standardisasi melaksanakan 11 (sebelas) kegiatan dalam satu

(satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk

output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:

Program Pengembangan Standardisasi Nasional melalui :

Kegiatan : Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi, yang akan

menghasilkan output Pendidikan, Pelatihan dan Pemasyarakatan Standardisasi.

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan

sebagai berikut :

1. Membuat materi promosi

2. Melakukan promosi substansi Standar Nasional Indonesia kepada pelaku

usaha dan lembaga penilaian kesesuaian


3. Melakukan edukasi publik di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian

(Media Cybertroops, TV, Radio, Kampanye Massal)

4. Menyelenggarakan Unit Pelaksana Teknis layanan standardisasi dan penilaian

kesesuaian

5. Melakukan monitoring dan evaluasi promosi SNI

6. Melakukan fasilitasi pembinaan partisipasi dalam Pengembangan SNI

7. Melakukan pembimbingan penerapan dan fasilitasi sertifikasi SNI kepada UMK

8. Memberikan apresiasi kepada penerap SNI yang berkinerja baik

9. Melakukan partisipasi masyarakat dalam Forum Internasional

10. Melaksanakan pemberdayaan jejaring pendidikan standardisasi

11. Melaksanakan layanan pelatihan standardisasi


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam

mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi berkewajiban untuk

melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja

tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu

1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan

Standardisasi telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan

dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut

selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Pusat Pendidikan dan

Pemasyarakatan Standardisasi Tahun 2018.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan

wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk

mewujudkan visi dan misi Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi,

maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja

tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan

sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran

dan target yang terkait Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi yang

direncanakan dalam Tahun 2018 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada

tabel berikut.


Tabel III.1

Pencapaian Kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi Tahun 2018


Target

Realisasi

Capaian

%


1. Terwujudnya daya

saing produk

berstandar di pasar

domestic dan global

1. Persentase Industri PUN

yang dilayani

Standardisasi dan


(SPK) dan berhasil

memenuhi syarat tujuan

ekspor

50% 76.2% 152

2. Meningkatnya

efektivitas Sistem

Standardisasi dan


2. Tingkat persepsi terhadap

standardisasi dari

konsumen, pelaku usaha,

regulator, dan

akademisi/pakar

4 Nilai 3,75 Nilai 93,75


3. Meningkatkan

kerjasama diklat dan

pemasyarakatan

standardisasi

3. Jumlah kerjasama diklat

dan pemasyarakatan

standardisasi

20

Kerjasama

42

Kerjasama 210

4. Mengelola

pengelolaan

kegiatan pembinaan

SPK

4. Persentase pelaku

usaha yang dibina dan

mendapatkan sertifikat

SNI

20% 18% 90

5. Tingkat partisipasi

masyarakat dalam

kegiatan SPK

5 Nilai 2.8 Nilai 93

6. Meningkatkan

kompetensi SDM di

bidang SPK

6. Persentase SDM yang

dibina dengan nilai

kelulusan minimal cukup

80% 99% 124

7. Meningkatkan

kapasitas lembaga

diklat di bidang SPK

7. Persentase Jejaring

lembaga diklat yang

menerapkan

pendidikan

standardisasi

39% 40% 102.6

8. Persentase Materi SPK

yang digunakan

lembaga diklat

40% 57% 142.5

9. Meningkatkan

Sarana Diklat

9. Persentase materi diklat

yang dikembangkan 20% 20% 100

10. Jumlah konten e- 15 Materi 24 Materi 160



Target

Realisasi

Capaian

% learning yang

dikembangkan

11. Jumlah kebijakan,

standar layanan,

pedoman yang

dikembangkan

4

Kebijakan 4 Kebijakan 100

12. Meningkatkan

Pelaksanaan Diklat

SPK

13. Jumlah SDM yang

mengikuti diklat SPK

1510

Orang 2621 Orang 174

14. Jumlah layanan yang

diberikan diklat

60

Layanan 67 Layanan 112

15. Jumlah provinsi yang

telah mendapatkan

peningkatan

kompetensi SPK

13 Propinsi 14 Propinsi 108


lembaga yang

mendapat Diklat SPK

132

Organisasi 135 Organisasi 102

17. Meningkatkan

Apresiasai kepada

Penerap SNI

18. Jumlah peserta SNI

Award

150

Organisasi

208

Organisasi 139

19. Jumlah produk ber-SNI

SNI dipromosikan 200 Produk 216 Produk 108

20. Meningkatkan

pembinaan

penerapan SNI

kepada pelaku

usaha

21. Jumlah SNI yang

dijadikan dasar dalam

penerapan SNI 300 SNI 423 SNI 141

22. Meningkatkan

pengembangan

role model

pembinaan UKM

23. Jumlah role model

UMKM penerap SNI 50 UMKM 40 UMKM 80

24. Meningkatkan

diseminasi dan

promosi

standardisasi dan

penilaian kesesuaian

25. Jumlah produsen

nasional yang diberikan

promosi SPK 600

Produsen 990 Produsen 165


26. Meningkatkan tata

kelola dan

organisasi yang

professional di

Pusdikmas

27. Tingkat pelaksanaan

Reformasi Biokrasi (Nilai

PMPRB)

83 Nilai 87.22 Nilai 105.08

28. Tingkat kualitas

akuntabilitas kinerja BSN

(Nilai lembar kerja

evaluasi AKIP BSN)

70 (BB)

Nilai 71.47 (BB) Nilai 102.1

29. Nilai kepatuhan

layanan public 104 Nilai 108 Nilai 103.85



Target

Realisasi

Capaian

%

30. Meningkatkan

kompetensi sumber

daya manusia di

Pusdikmas


mengikuti program

peningkatan

kompetensi

100% 100% 100

32. Meningkatkan

pengelolaan sarana

dan prasarana

penunjang kinerja di

Pusdikmas

33. Persentase

Ketersediaan sarana

dan prasarana

berdasarkan Rencana

Kebutuhan BMN

100% 100% 100

34. Persentase

Pemanfaatan BMN 100% 100% 100

35. Meningkatkan

kinerja pengelolaan

anggaran di

Pusdikmas

36. Persentase Realisasi

Anggaran ≥95 % 99.78% 100

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Pusat Pendidikan

dan Pemasyarakatan Standardisasi untuk masing-masing sasaran yang telah

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Sasaran 1 Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar

domestik dan global

Tabel III.2

Capaian Kinerja Sasaran I

Indikator Kinerja

Capaian 2018 Realisasi

2017

Peningkatan/

(Penurunan) dari

realisasi tahun

sebelumnya Target Realisasi

Capaian

%

Persentase Industri PUN yang

dilayani Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian (SPK) dan

berhasil memenuhi syarat tujuan

ekspor

50%

76.2%

152

-

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran terwujudnya daya

saing produk berstandar di pasar domestic dan global terdiri dari 1 (satu) indikator

kinerja yaitu Persentase Industri PUN yang dilayani Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian (SPK) dan berhasil memenuhi syarat tujuan ekspor. Capaian kinerja untuk

indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 152%. Berikut disampaikan

rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.


Indikator Kinerja : Persentase Industri PUN yang dilayani Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian (SPK) dan berhasil memenuhi syarat tujuan ekspor.

Pemerintah telah menetapkan 10 Produk Unggulan Nasional (PUN) dan

turunannya yang meliputi produk udang, kopi, minyak Kelapa Sawit, kakao, karet

dan produk Karet, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, elektronika, komponen

kendaraan bermotor dan furniture/hasil hutan. Capaian indikator kinerja persentase

Industri PUN yang dilayani Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) dan berhasil

memenuhi syarat tujuan ekspor melebihi target yang diharapkan. Berdasarkan data

dari beberapa unit yang melakukan pelayanan SPK kepada industri PUN, terdapat

3.141 industri PUN yang diberikan pelayanan SPK. Setelah dilakukan survei, sebanyak

2.393 industri PUN yang dilayani SPK yang melakukan kegiatan ekspor. Sehingga

capaian untuk indikator kinerja ini sebesar 76 persen. Kontribusi terbesar untuk

indikator kinerja ini dari industri produk kayu dan hasil kayu/furniture, ada sebanyak

2.168 Industri produk ini yang melakukan ekspor dan memenuhi persyaratan ekspor

dengan penerapan SVLK. Sedangkan kontribusi lainnya berasal dari produk kopi,

kakao, karet, elektronika yang mendapat layanan SPK dan berhasil memenuhi

persyaratan ekspor.

Sasaran 2 Meningkatnya efektivitas Sistem Standardisasi dan


Tabel III.3

Capaian Kinerja Sasaran II

Indikator Kinerja


2017

Peningkatan/

(Penurunan) dari

realisasi tahun


Capaian

%

Tingkat persepsi terhadap

standardisasi dari konsumen,

pelaku usaha, regulator, dan

akademisi/pakar

4

(Skala

Likert)

3.75

(Skala

Likert

97 3.86

(Skala

Likert)

2,9 %

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatnya

efektivitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian terdiri dari 1 (satu) indikator

kinerja yaitu tingkat persepsi terhadap standardisasi dari konsumen, pelaku usaha,

regulator, dan akademisi/pakar. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut 97

%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.


Indikator Kinerja : tingkat persepsi terhadap standardisasi dari konsumen, pelaku

usaha, regulator, dan akademisi/pakar

Untuk mendukung indikator kinerja Tingkat persepsi masyarakat terhadap SPK,

Pusat Pendidikan dan Pemasayarakatan Standardisasi melakukan survei tingkat

persepsi masyarakat terhadap standardisasi. BSN mempunyai kewajiban melakukan

kegiatan pembinaan di bidang SPK. Kegiatan pembinaan SPK tersebut meliputi

penyebarluasan informasi, pendidikan, pelatihan dan pemasyarakatan

standardisasi, pendampingan penerapan SNI dan pembinaan LPK. Kegiatan

pembinaan SPK tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerapan SNI di

kalangan pelaku usaha. Kegiatan ini juga diharapkan meningkatkan kepercayaan

konsumen akan produk bertanda SNI sehingga masyarakat berorientasi pada

produk berSNI. Keberhasilan kegiatan pendidikan, pemasyarakatan standardisasi

dan penyebarluasan informasi serta pembinaan penerapan SNI diharapkan akan

menghasilkan persepsi masyarakat terhadap standardisasi semakin baik.

Survei disebarkan kepada 4400 responden yang tersebar di 11 kota propinsi di

wilayah Indonesia yaitu, Jakarta, Palembang, Medan, Riau, Bandung, Yogyakarta,

Surabaya, Makassar, Samarinda, Manado, dan Bali. Survei tingkat persepsi

masyarakat terhadap standardisasi meliputi 4 unsur yaitu pengetahuan tentang BSN,

seberapa jauh masyarakat mengenai mengenai tugas dan fungsi BSN, Pengenalan

tentang SNI, Penerapan SNI dan Sertifikasi SNI. Sesuai dengan Tabel III.4 dapat

digambarkan bahwa persepsi masyarakat terhadap standardisasi dibandingkan

tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel III.4 Indeks Persepsi Masyarakat terhadap Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian Tahun 2017

Pernyataan 2017 2018

Nilai

Indeks

% Indeks

Total

Indeks

skala 5

Nilai

Indeks

% Indek

s Total

Indeks

skala 5

Pengetahuan

Tentang BSN

22.13

(dari 25)

88.5 77,3

3,86

21.23 84.95 75.12 3,75


Pengenalan

Tentang SNI

22.46

(dari 25)

89.83 19.73 78.957

Penerapan SNI 19.83

(dari 25)

79.34 20.77 83.090

Sertifikasi SNI 12.88

(dari 25)

51.53 13.368 53.475

Hasil penghitungan IPM sebesar 75.12. Besaran ini dikonversikan ke skala 1-5 adalah

sebesar 3,75 (hasil Baik). Hasil ini menunjukkan bahwa upaya pemberian informasi

dan promosi yang dilakukan oleh BSN dan pihak-pihak lainnya telah menuai hasil

yang baik. Mayoritas responden sudah sadar terhadap pentingnya penerapan

standar. Pihak perusahaan/organisasi sudah merasakan manfaat dari penerapan

standar untuk meningkatkan kinerja operasional dan keuangan perusahaan, dan

hal ini dapat meningkatkan jumlah perusahaan yang menerapkan standar. Namun

begitu, dibandingkan tahun lalu capaian ini turun 2,9 persen.

Penurunan tersebut didapatkan dari nilai mengenai pengenalan BSN dan SNI.

Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bahwa BSN tidak melakukan

sertifikasi SNI. Dalam pertanyaan kuesioner, responden masih banyak yang memilih

bahwa BSN adalah lembaga yang memberikan sertifikasi SNI. Disamping itu juga

terkait persepsi masyarakat akan produk berSNI, masyarakat kecenderungannya

tidak memilih produk berSNI sebagai pertimbangan dalam membeli produk tapi

lebih ke halal, harga dan merk. Namun begitu, untuk persepsi mengenai penerapan

dan sertifikasi SNI nilainya naik dari tahun sebelumnya. Artinya masyarakat sudah

mempunyai persepsi yang positif mengenai penerapan dan sertifikasi SNI, kesadaran

pelaku usaha akan sertifikasi meningkat dan masyarakat mempunyai persepsi positif

bahwa pemerintah ikut memfasilitasi bagi usaha mikro kecil dalam sertifikasi SNI.


Sasaran 3 Meningkatkan Kerjasama Diklat dan

Pemasyarakatan Standardisasi

Tabel III.5

Capaian Kinerja Sasaran III

Indikator Kinerja


2017

Peningkatan/

(Penurunan) dari

realisasi tahun


Capaian

%

Jumlah kerjasama diklat dan

pemasyarakatan standardisasi

20

kerjasama

42

kerjasama

210 - -

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatkan

kerjasama diklat dan pemasyarakatan standardisasi terdiri dari 1 (satu) indikator

kinerja yaitu jumlah kerjasama diklat dan pemasyarakatan standardisasi. Capaian

kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 130%. Berikut

disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

Indikator Kinerja : Jumlah kerjasama diklat dan pemasyarakatan standardisasi

Dalam menjalankan kegiatan SPK, BSN tidak hanya melakukan kegiatan SPK

hanya sendiri, melainkan beberapa kegiatan berkolaborasi dengan mitra kerja

sama. Hal ini merupakan salah satu bentuk implementasi terhadap MoU yang telah

dilakukan oleh BSN. Untuk tahun 2018 terbukti bahwa mitra kerja sama BSN sudah

sangat memerlukan SPK dalam lingkup kerja mitra seperti lingkup pendidikan,

informasi SPK di lingkungan pemerintah baik pusat atau daerah bahkan di

kementerian/lembaga.

Oleh karena itu target capaian tahun 2018 sangat diluar perkiraan dengan realisasi

capaian hingga 210% (42 kerjasama) dari target 20 kerjasama. Hal ini harus

diantisipasi ditahun-tahun mendatang guna banyaknya permintaan kegiatan

bersama-sama dengan mitra kerja sama. Target 2018 menjadi baseline untuk tahun

mendatang, dikarenakan IKU ini merupakan IKU baru.


Sasaran 4 Mengelola Pengelolaan Kegiatan Pembinaan SPK

Tabel III.6

Capaian Kinerja Sasaran IV

Indikator Kinerja


2017

Peningkatan/

(Penurunan) dari

realisasi tahun


Capaian

%

Persentase pelaku usaha yang

dibina dan mendapatkan

sertifikat SNI

20 % 18% 90 11% 63%

Tingkat partisipasi masyarakat

dalam kegiatan SPK

3 (Skala

Likert)

2.8

(Skala

Likert)

93

-

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran mengelola

pengelolaan kegiatan pembinaan SPK terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu

persentase pelaku usaha yang dibina dan mendapatkan sertifikat SNI dan tingkat

partisipasi masyarakat dalam kegiatan SPK . Capaian kinerja untuk indikator kinerja

tersebut rata-rata capaian sebesar sebesar 91.5 %. Berikut disampaikan rincian

capaian indikator kinerja sasaran 1.

1. Indikator Kinerja : Persentase pelaku usaha yang dibina dan mendapatkan

sertifikat SNI

Sesuai dengan amanah Undang-undang No.20 Tahun 2014 tentang

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 53 sampai dengan 54, Badan

Standardisasi Nasional (BSN) bekerjasama dengan Kementerian, Lembaga

Pemerintah Non Kementerian Lainnya, dan/ atau Pemerintah Daerah melakukan

pembinaan terhadap Usaha Kecil Menengah Mikro (UMKM). Pembinaan penerapan

SNI terhadap UMKM ini dilakukan secara multiyears mulai tahun 2016 sampai

dengan tahun 2018, artinya pada tahun 2017 dan tahun 2018 terdapat beberapa

UMKM yang merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya.

Capaian indikator kinerja persentase pelaku usaha yang dibina dan

mendapatkan sertifikat SNI hanya 90 persen yaitu hanya tercapai 40 UMKM dari 50

target yang harus dicapai. Beberapa alasan penyebab tidak tercapainya indikator

ini yaitu :


- Kemampuan LPK yang terbatas untuk mendukung penerapan dan sertifikasi

produk UMKM yang di bina BSN. Penyebab ini sudah dilakukan perbaikan

dengan pendekatan LPK untuk penambahan ruang lingkup sesuai dengan

kebutuhan UMKM. Seperti contoh UMKM alat kesehatan, BSN melakukan

pendekatan dengan Lspro yang mempunyai kemampuan uji dan sertifikasi

produk alkes untuk melakukan penambahan ruang lingkup akreditasi KAN.

Contoh lain adalah produk olahan cokelat yang belum ada laboratorum

maupun lembaga sertifikasi yang punya ruang lingkup produk tersebut,

sedangkan komitmen dan keinginan UMKMNya dalam penerapan dan

sertifikasi SNInya sangat tinggi.

- Keterbatasan kemampuan UMKM dalam pemenuhan SNI. Penyebab ini

sudah dilakukan tindakan perbaikan sesuai dengan penyebab

ketidakpemenuhannya. Contoh UMKM ini adalah Pendekar Tempe yang

belum memenuhi salah satu parameter SNI untuk produk tempe. Beberapa

kali sudah dilakukan perbaikan dan uji ulang dan tindakan perbaikan dalam

mencegah kontaminasi.

- Terjadinya bencana gempa di Lombok dan Palu. Beberapa UMKM binaan

BSN ada dari Palu dan Lombok yang menjadi korban gempa. Dengan

adanya gempa ini, ada beberapa kerusakan bangunan infrastruktur dan

juga tidak berproduksi. Di Palu ada 2 UMKM yang siap sertifikasi di 2018

karena gempa di bulan September mengakibatkan proses produksi berhenti.

Awal tahun 2019, mereka sudah akan memperbaiki kerusakan infrastruktur

dan berproduksi kembali.

Namun demikian, di tahun 2018, persentase pelaku usaha yang dibina dan

mendapatkan sertifikat SNI meningkat 8% dari tahun sebelumnya. Hal ini

menunjukkan bahwa kesiapan UMKM yang dibina di tahun 2018 lebih baik

dibanding di tahun 2017. Hal ini juga merupakan dampak pembinaan yang

dilakukan di tahun 2017 yang proses sertifikasinya baru dilakukan di 2018.

Berikut gambaran kegiatan pembinaan UMKM TA 2018 dibandingkan tahun

sebelumnya.


Gambar 3.1 Kegiatan Pembinaan UMKM Tahun 2015-2018

Pembinaan yang dilaksanakan pada tahun 2018 mencakup 150 UMKM yang

tersebar di 22 Provinsi dan terdiri dari 74 Jenis Produk, yang di antaranya 26 UMKM

berhasil mendapatkan Sertifikasi Produk, yaitu 1 Alat Kesehatan, 1 Alat Olah raga, 4

Batik, 1 Biskuit, 4 Garam, 3 Kopi, 6 Olahan Pangan, 2 Pakaian Bayi, 3 Pempek dan 1

Tempe. Berikut adalah gambaran sebaran UMKM selama pembinaan tahun 2018:

gambar 3.2 Sebaran UMKM T A 2018 Berdasarkan Provinsi

BSN dalam melakukan pembinaan untuk mendorong penerapan SNI,

menghadapi beberapa tantangan, di antaranya pada UMKM pangan ditemukan

beberapa UMKM yang belum memenuhi persyaratan GMP dan memiliki

keterbatasan infrastruktur dalam menerapkan SNI, hal ini bebrapa dapat diatasi


sendiri oleh UMKM dan sebagian lainnya diatasi salah satunya dengan bekerjasama

bersama Dinas setempat.

2. Indikator Kinerja : Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan SPK

Untuk menggali informasi tentang seberapa besar tingkat partisipasi

masyarakat dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian, baik mulai dari

perumusan, penerapan, edukasi, penelitian/kegiatan dan promosi SNI, BSN

melakukan survei tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan SPK. Survei ini terdiri

3 pertanyaan dan 27 pernyataan. Target BSN pada tahun 2018 adalah 3 dalam

skala Likert, sedangkan target yang dicapai hanya sebesar 2,8.

Responden survei ini bersifat tertarget (targeted), dimana penyebarannya

ditujukan kepada responden yang sering mengikuti kegiatan Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian (SPK) baik dicara seminar, sosialisasi mendapatkan pelayanan

di LITE, akreditasi dll. Responden yang dituju bukanlah responden yang awam

mengenai SPK. Cara penyebaran dilakukan dengan membagikan kuesioner pada

kegiatan-kegiatan SPK yang dilakukan Badan Standardisasi Nasional. Responden

diambil secara acak dari berbagai lokus dan kegiatan di lingkungan BSN.

Berdasarkan pertanyaan mengenai partisipasi masyarakat dalam memilih

produk berSNI, sebanyak 86,7% responden mengaku sudah mempertimbangkan

tanda SNI dalam memilih produk. Disamping itu, mayoritas responden (85.56%)

menyatakan berminat untuk berpartisipasi dalam kegiatan standardisasi dan

penilaian kesesuaian. Selanjutnya, ketika responden digali lebih lanjut mengenai

Gambar 3.3 Jenis Produk UMKM yang dibina tahun 2018


kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian apa yang diminati (responden

boleh memilih lebih dari satu minat), maka 41.11% responden menyatakan berminat

untuk menerapkan SNI. Berikut adalah tabel urutan minat kegiatan SPK yang dipilih

responden :

Tabel III.7 Urutan minat kegiatan SPK

Urutan Minat Partisipasi Presentase

1 Menerapkan SNI 41,11%

2 Mengajarkan pendidikan standardisasi 33,33%

3 Pembinaan penerapan SNI kepada

UMKM

24,44%

4 Penelitian di bidang standardisasi 23,33%

5 Perumusan SNI 11,11%

6 Lainnya 2,22%

Keberminatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan SPK tinggi,

namun partisipasi masyarakat sekarang ini masih rendah. Mayoritas sikap

responden adalah ‘tidak pernah terlibat’ dalam kegiatan SPK apapun.

Presentase responden yang menyatakan tidak pernah terlibat dalam setiap jenis

kegiatan SPK selalu diatas 50%. Tingkatan partisipasi dimulai dari “Informasi” yang

meliputi kegiatan awareness seperti menghadir acara seminar, menghadiir

pameran SNI, pelatihan dll. Tingkatan partisipasi selanjutnya adalah

‘Consultation” seperti kegiatan kosultasi, bimbingan penerapan SNI, tingkatan

lanjutnya adalah Placation seperti memberi masukan dalam pengembangan

SNI, menjadi konseptor SNI dll, tingkatan lanjutnya adalah Delegate Power seperti

berpartisipasi sebagai tenaga ahli standardisasi, asesor, instruktur SPK, ikut

mempromosikan SNI dll, tingkatan tertinggi partisipasi adalah Citizen Control

seperti ikut membina penerapan SNI, pelaku usaha menerapkan SNI, dll. Dari hasil

survei, ‘Placation’ (11.85%) dan ‘Delegated Power’ (16.19%) lebih sedikit

dibanding tingkatan ‘Citizen Control’ (17.78%). Dalam level ‘Placation’ dan

‘Delegation Power’ sama-sama membutuhkan kemampuan dari masyarakat

untuk memahami SNI dan penerapannya. Pada level ‘Placation’, bentuk

partisipasi masyarakat adalah mengusulkan SNI, merumuskan SNI dan memberi

masukan Rancangan SNI. Ketiga kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh


masyarakat umum sekalipun, khususnya memberikan masukan Rancangan SNI

(RSNI). Namun memang kenyataan yang ada saat ini, masyarakat masih belum

paham dengan baik bagaimana cara memberikan masukan RSNI. Terlebih lagi

masyarakat menganggap untuk menjadi konseptor SNI diperlukan kewenangan

dan dukungan berbagai pihak berkepentingan.

Hal ini lah yang mungkin menyebabkan responden lebih banyak terlibat

dalam level ‘Delegated Power’. Bentuk partisipasi masyarakat adalah dengan

menjadi tenaga ahli, auditor maupun asesor, berkontribusi dalam penyusunan

materi standardisasi, mempromosikan SNI serta melakukan pelatihan mengenai

standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Sasaran 5 Meningkatkan Kompetensi SDM di bidang SPK

Tabel III.8

Capaian Kinerja Sasaran V

Indikator Kinerja


2017

Peningkatan/

(Penurunan) dari

realisasi tahun


Capaian

%

Persentase SDM yang dibina

dengan nilai kelulusan minimal

cukup

80% 99% 124% 97% 2%


kompetensi SDM di bidang SPK terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase

SDM yang dibina dengan nilai kelulusan minimal cukup. Capaian kinerja untuk



Indikator Kinerja : Persentase SDM yang dibina dengan nilai kelulusan minimal

cukup

Untuk sasaran kinerja meningkatkan kompetensi SDM di bidang SPK,

digunakan indikator kinerja pembinaan SDM melalui pelatihan di bidang SPK yang

mendapatkan nilai kelulusan minimal cukup. Rincian rentang nilai tersebut sebagai

berikut


Rentang nilai Predikat

85 – 100 Sangat Baik

70 – 84 Baik

45 – 69 Cukup

0 – 44 Kurang

Berikut ini adalah realisasi kinerja dari peningkatan kompetensi SDM di bidang SPK:

Predikat Realisasi (%) Total Capaian

Kinerja

Sangat Baik 18,77%

99,03% Baik 53,10%

Cukup 27,16%

Kurang 0,97% 0,97%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja dari peningkatan kompetensi SDM

di bidang SPK, yaitu yang mendapatkan nilai kelulusan minimal cukup sebesar

99,03%. Nilai tersebut melampaui target kinerja yang telah dicanangkan untuk tahun

2018 sebesar 80%, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 124%. Realisasi

kinerja sebesar 99,03% juga meningkat dibandingkan dengan tahun 2017, yaitu

sebesar 97%. Peningkatan realisasi kinerja ini merupakan hasil dari monitoring dan

evaluasi serta continuous improvement yang dilakukan secara terencana dan

berkala terkait materi maupun instruktur pelatihan, sehingga diharapkan proses

pembelajaran akan dapat selalu ditingkatkan kualitasnya.


Sasaran 6 Meningkatkan Kapasitas Lembaga DIklat di Bidang

SPK

Tabel III.9

Capaian Kinerja Sasaran VI

Indikator Kinerja


2017

Peningkatan/

(Penurunan) dari

realisasi tahun


Capaian

%

Persentase Jejaring lembaga

diklat yang menerapkan


39% 40% 102.6% 36% 11%

Persentase Materi SPK yang

digunakan lembaga diklat

40% 57% 142.5% 49% 16%


kapasitas lembaga DIklat di Bidang SPK terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu

persentase jejaring lembaga diklat yang menerapkan pendidikan standardisasi dan

persentase materi SPK yang digunakan lembaga diklat. Capaian kinerja untuk

indikator kinerja Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian

sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

1. Indikator Kinerja : Persentase Jejaring lembaga diklat yang menerapkan


Pemerataan kualitas pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat

mendukung kemajuan suatu bangsa. Hal ini juga berlaku dalam penyebarluasan

pengetahuan di bidang SPK. Untuk menyiapkan generasi muda yang peduli dan

memiliki pengetahuan SPK yang baik, maka BSN melakukan kerjasama dengan

lembaga diklat untuk mengembangkan pendidikan tentang SPK. Sampai dengan

31 Desember 2017, BSN telah melakukan MoU dengan 47 Perguruan Tinggi (PT), baik

negeri maupun swasta di Indonesia. Dari 47 PT tersebut, sebanyak 19 diantaranya,

atau sekitar 40,43% telah menerapkan pendidikan tentang SPK, baik di level S1

maupun S2. Dengan target capaian tahun 2018 sebanyak 39%, artinya persentase

capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 102,6%. Capain kinerja tersebut juga

meningkat sebanyak 11% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017.

Kemudian, di tahun 2018, BSN melakukan 12 kerjasama dengan PT baru sehingga

total seluruh kerjasama yang telah dilakukan sampai dengan 31 Desember 2018

sebanyak 59 MoU. Peningkatan kinerja untuk indikator ini menunjukkan bahwa


metode-metode yang dilakukan BSN untuk menyebar luaskan SPK cukup berhasil,

baik melalui kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi maupun dengan metode daring.

Hal ini yang membuat minat PT untuk menerapkan pendidikan tentang SPK semakin

meningkat.

Gambar 3.4 Peta Sebaran MoU BSN dengan Perguruan Tinggi

Dalam rangka mengembangkan penerapan pendidikan standardisasi di

jejaring lembaga diklat khususnya Perguruan Tinggi, Forum Pendidikan

Standardisasi Indonesia (FORSTAN) yang dibentuk tahun 2010 ikut menggalakan

pentingnya pendidikan standardisasi di Perguruan Tinggi. Pada tahun 2018,

Kepengurusan FORSTAN Periode ke-2 ( 2018-2021) dikukuhkan pada tanggal 26

Oktober 2018 di Surabaya.

Gambar 3.5 Pengesahan Kepengurusan FORSTAN Periode 2018 – 2022

Dengan kepengurusan baru ini, diharapkan FORSTAN dapat lebih giat

menggalakan pendidikan standardisasi.

Berikut ini adalah 19 Perguruan Tinggi yang telah menerapkan pendidikan

standardisasi.


Tabel III.10 Perguruan Tinggi Penerap Pendidikan Standardisasi

NO UNIVERSITAS Konsentrasi S2

Mata Kuliah

WAJIB PILIHAN SISIPAN

1 Universitas Diponegoro S1 S1

2 Institut Teknologi Bandung S1

3 Universitas Gajah Mada S1

4 Institut Pertanian Bogor S1 S2

5 Universitas Brawijaya S1 S1

6 Universitas Sebelas Maret S1 S1

7 Universitas Hasanudin S1

8 Universitas Indonesia S1

9 Institut Tek. Sepuluh Nop. S1

10 Universitas Sriwijaya S1

11 Universitas Udayana S1

12 Universitas Surabaya S1

13 Universitas Trisakti S2 S1 S1

14 Universitas Islam Indonesia S1

15 Universitas Nasional S1

16 Univ. PGRI Indraprasta S1

17 Universitas Jember S2 S1

18 Univ. Muhamadiyah Malang S1

19 Universitas Cendrawasih S1

2. Indikator Kinerja : Persentase materi SPK yang digunakan lembaga diklat

Untuk menunjang proses pembelajaran tentang SPK, maka BSN menyusun

materi-materi terkait SPK, baik yang ditujukan untuk kegiatan Pelatihan SPK maupun

untuk pendidikan SPK di PT. Sepanjang tahun 2018, terdapat 16 materi yang

digunakan untuk kegiatan pelatihan SPK serta 4 materi untuk pendidikan

standardisasi dari total 29 materi pelatihan SPK dan 8 materi pendidikan SPK yang

tersedia. Realisasi kinerja untuk indikator ini adalah 57% atau tercapai hingga 142,5%

dari target kinerja tahun 2018 sebesar 40%. Berikut ini adalah 16 materi pelatihan SPK

dan 4 materi pendidikan SPK yang digunakan sepanjang tahun 2018.


Tabel III.11 Materi pelatihan dan pendidikan SPK TA 2018

No. Materi Pelatihan SPK yang digunakan (2018)

1. Pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2018


3. Pemahaman SNI ISO 9001:2015

4. Penyusunan Dokumentasi SNI ISO/IEC 17020:2012

5. Pemahaman SNI ISO/IEC 17021-1:2015 dan SNI ISO/IEC 17021-

3:2017

6. Sistem Dokumentasi SNI ISO/IEC 17025:2017

7. Audit Internal SNI ISO/IEC 17020:2012 Berbasis SNI ISO

19011:2012


9. Audit Internal SNI ISO 15189:2012 Berbasis SNI ISO 19011:2012

10. Sistem Manajemen Lembaga Sertifikasi Produk

11. Penerapan Quality Control Laboratorium Medik

12. Audit Internal SNI ISO 9001:2015


14. Validasi Metode Pengujian Kimia

15. Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Lab Pengujian Kimia

16. Penyusunan Informasi Terdokumentasi Berdasarkan SNI ISO

9001:2015

No. Materi Pendidikan SPK yang digunakan (2018)

1. Pengantar Standardisasi Edisi Kedua

2. Manfaat Ekonomi Standar

3. SNI ISO 9001:2015 – Persyaratan Sistem Manajemen Mutu

4. Laboratorium Medik (Persyaratan Mutu dan Kompetensi

berdasarkan SNI ISO 15189:2012)


Gambar 3.6 Buku Referensi Pendidikan Standardisasi

Selain itu, upaya lain untuk dapat lebih mempermudah akses dan

memperkaya materi pembelajaran standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK),

pada tahun 2018 dilaksanakan kegiatan pengembangan e-learning SPK. E-learning

SPK yang baru tersebut dapat diakses di e-learning.bsn.go.id. Kegiatan ini terdiri dari

pengembangan fitur-fitur dalam e-learning, juga pengembangan materi dari

elearning SPK.

Pengguna dari e-learning SPK ini antara lain terdiri dari dosen, mahasiswa,

industri dan pemerintahan. Pada tahun 2018, pengguna e-learning SPK terdiri dari

jumlah pendaftar/registrasi sebanyak 1.278 dan jumlah sertifikat yang diterbitkan

sebanyak 2.873. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun 2017 dikarenakan

pada tahun 2018, website e-learning SPK dalam proses pengembangan.

Gambar 3.7 Tampilan Website E-learning SPK


Gambar 3.8 Statistik Pengguna E-learning Tahun 2015 – 2018

Sasaran 7 Meningkatkan Sarana Diklat

Tabel III.12

Capaian Kinerja Sasaran VII

Indikator Kinerja


2017

Peningkatan

/

(Penurunan)

dari realisasi

tahun

sebelumnya

Target Realisasi Capaian %

Persentase materi diklat

yang dikembangkan

20 % 20% 100 22% (9%)

Jumlah konten e-learning

yang dikembangkan

15 Materi 24 Materi 160 11 Materi 118%

Jumlah kebijakan, standar

layanan, pedoman yang

dikembangkan

4 Kebijakan 4 Kebijakan 100 4 Kebijakan 0%

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatkan sarana

diklat terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu persentase materi diklat yang

dikembangkan, Jumlah konten e-learning yang dikembangkan dan jumlah

kebijakan, standar layanan, pedoman yang dikembangkan. Capaian kinerja untuk



1. Indikator Kinerja : Persentase materi diklat yang dikembangkan

Untuk indikator kinerja yang pertama dari sasaran kinerja peningkatan sarana

diklat adalah persentase materi diklat yang dikembangkan. Tahun 2018,


dicanangkan target untuk pengembangan materi diklat sebesar 20% atau 6 materi

diklat baru. Indikator kinerja ini terealisasi 100% dengan dikembangkannya 6 materi

diklat baru, yaitu:

Tabel III.13 Materi diklat yang dikembangkan TA 2018

No. Materi Diklat yang Dikembangkan Tahun 2018

1. Materi pelatihan “Pemahaman SNI ISO 37001”

2. Materi pelatihan “Pemahaman ISO 22000:2018

3. Materi pelatihan “Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2017 berbasis

ISO19011:2018”

4. Materi pelatihan “Sistem Dokumentasi SNI ISO/IEC 17025 : 2017”

5. Materi Pelatihan “Penyusunan Informasi Terdokumentasi sesuai SNI ISO

9001:2015”

6. Materi pendidikan SPK “Implementasi SNI ISO/IEC 17025:2017 – Persyaratan

Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi”

Pengembangan materi diklat baru di tahun 2018 lebih sedikit dibandingkan

tahun 2017 (berkurang sekitar 9%), yaitu sebanyak 7 materi. Namun hal ini bukan

merupakan suatu tolok ukur penurunan kinerja, mengingat pengembangan materi

diklat didasarkan pada analisis yang dilakukan yang bersumber dari training need

analysis serta berdasarkan permintaan user diklat yang disampaikan melalui survei

evaluasi diklat.

2. Indikator Kinerja : Jumlah konten e-learning yang dikembangkan

Indikator kinerja kedua dari sasaran kinerja peningkatan sarana diklat adalah

jumlah konten e-learning yang dikembangkan. Tahun 2018, jumlah konten e-learning

yang dikembangkan sebanyak 24 materi, atau tercapai 160% dari target yang

ditetapkan di awal 2018 sebanyak 15 materi. Selain itu, dibandingkan dengan

realisasi tahun 2017 (11 materi), capaian 2018 juga meningkat sebesar 118%. Berikut

ini adalah konten e-learning yang dikembangkan di tahun 2018:


Tabel III.14 Materi E-learning yang dikembangkan TA 2018

No. Kursus Jumlah Materi

1. Pengantar Standardisasi 3

2. Metrologi 1

3. Pengantar Penilaian Kesesuaian 1

4. Laboratorium Medik (Persyaratan Mutu dan

Kompetensi berdasarkan SNI ISO 15189:2012)

4

5. Manfaat Ekonomi Standar 6

6. SNI ISO 9001:2015 – Persyaratan Sistem

Manajemen Mutu

4

7. Manajemen Risiko Berbasis SNI ISO 31000 5

Total 24

Peningkatan pengembangan jumlah konten e-learning di tahun 2018

dilakukan untuk memenuhi permintaan user e-learning SPK, terutama dari PT, yang

menginginkan agar e-learning SPK terus diperkaya kontennya. Hal ini juga sejalan

dengan apa yang telah dibahas di forum internasional (ICES) terkait pendidikan

standardisasi bahwa negara-negara seperti Korea dan Tiongkok bersama dengan

organisasi standar internasional (ISO dan IEC) sedang berlomba-lomba untuk

mengembangkan pembelajaran SPK secara daring atau dikenal dengan Massive

Open Online Source (MOOC) yang dapat memberikan dampak yang lebih massif

bagi masyarakat.

3. Indikator Kinerja : Jumlah kebijakan, standar layanan, pedoman yang

dikembangkan

Indikator kinerja terakhir dari sasaran kinerja peningkatan sarana diklat adalah

Jumlah kebijakan, standar layanan, pedoman yang dikembangkan. Di tahun 2018,

terdapat 4 kebijakan, standar layanan, pedoman yang dikembangkan. Jumlah ini

terealisasi 100% sesuai dengan target kinerja di awal 2018. Tahun 2017, realisasi untuk

indikator kinerja ini juga sama, yaitu sebanyak 4 kebijakan. Penyusunan kebijakan,

standar layanan maupun pedoman ini dilakukan sesuai dengan hasil analisis

tentang apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas serta mendukung


kelancaran dalam kegiatan Diklat SPK. Berikut ini adalah 4 kebijakan, standar

layanan, pedoman yang dikembangkan di tahun 2018:

Tabel III.15 Kebijakan, standard, layan dan pedoman TA 2018

No. Kebijakan, standar layanan, pedoman

1. Standar layanan publik untuk pelatihan SPK

2. Petunjuk Teknis (Juknis) Asisten Pelatihan SPK

3. Juknis Kompetisi Standardisasi tingkat Sekolah Menengah

4. Persyaratan kompetensi penyusun materi dan instruktur pelatihan SPK

Sasaran 8 Meningkatkan Pelaksanaan Diklat SPK

Tabel III.16

Capaian Kinerja Sasaran VIII

Indikator Kinerja


2017

Peningkatan/

(Penurunan)

dari realisasi

tahun

sebelumnya

Target Realisasi Capaian

%

Jumlah SDM yang mengikuti

diklat SPK

1510 Orang 2621

Orang

174 1509 Orang 74%

Jumlah layanan yang

diberikan diklat

60 Layanan 67

Layanan

112 59 Layanan 13,6%

Jumlah provinsi yang telah

mendapatkan peningkatan

kompetensi SPK

13 Propinsi 14 Propinsi 108 10 Propinsi 40%

Jumlah organisasi atau

lembaga yang mendapat

diklat SPK

132

Organisasi

135

Organisasi

102 179

Organisasi

(33%)


pelaksanaan diklat SPK terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja yaitu jumlah SDM yang

mengikuti diklat SPK, jumlah layanan yang diberikan diklat, jumlah provinsi yang

telah mendapatkan peningkatan kompetensi SPK dan jumlah organisasi atau

lembaga yang mendapat diklat SPK. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut

rata-rata capaian sebesar 124%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator

kinerja sasaran 1.


1. Indikator Kinerja : Jumlah SDM yang mengikuti diklat SPK

Indikator kinerja yang pertama dari sasaran kinerja peningkatan pelaksanaan

diklat SPK adalah jumlah SDM yang mengikuti diklat SPK. Sepanjang tahun 2018,

BSN telah mendidik maupun melatih SDM terkait materi SPK sebanyak 2621 orang.

Capaian dari indikator ini sebesar 174% dari target yang telah ditetapkan

sebanyak 1510 orang. Angka ini juga meningkat dibandingkan dengan realisasi

tahun 2017, yaitu sebanyak 1509 orang atau mengalami peningkatan sebesar

74%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kinerja maupun kualitas diklat yang

diberikan oleh BSN semakin diakui oleh para stakeholder BSN. Selain itu, hal ini

juga menunjukkan bahwa penyebar luasan maupun promosi terkait pentingnya

SPKtelah dilaksanakan dengan baik, sehingga masyarakat merasa bahwa

kebutuhan akan pengetahuan SPK semakin meningkat urgensinya.

2. Indikator Kinerja : Jumlah layanan yang diberikan diklat

Indikator kinerja kedua dari sasaran kinerja peningkatan pelaksanaan diklat

SPK adalah jumlah layanan yang diberikan diklat. Sepanjang tahun 2018, BSN telah

memberikan layanan sebanyak 67 pelatihan SPK, atau sekitar 112% dari target yang

telah ditetapkan untuk tahun 2018, yaitu sebanyak 60 pelatihan. Realisasi kinerja di

tahun 2018 untuk indikator ini juga meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 (59

layanan) sebesar 13,6%. Seperti yang telah dijelaskan pada indikator sebelumnya,

peningkatan jumlah layanan ini membuktikan bahwa masyarakat saat ini semakin

merasa perlu untuk memiliki pengetahuan terkait SPK sebagai implikasi dari

globalisasi, kebutuhan pasar serta tuntutan akan kualitas/mutu yang terus

meningkat. Berikut ini adalah layanan pelatihan yang diberikan di tahun 2018:

Tabel III.17 Layanan pelatihan TA 2018

No. Layanan Pelatihan yang Dilaksanakan Tahun 2018 n kali

1. Pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2018 35


3. Pemahaman SNI ISO 9001:2015 4

4. Penyusunan Dokumentasi SNI ISO/IEC 17020:2012 3

5. Pemahaman SNI ISO/IEC 17021-1:2015 dan SNI ISO/IEC 17021-

3:2017

3


No. Layanan Pelatihan yang Dilaksanakan Tahun 2018 n kali

6. Sistem Dokumentasi SNI ISO/IEC 17025:2017 3

7. Audit Internal SNI ISO/IEC 17020:2012 Berbasis SNI ISO

19011:2012

2


9. Audit Internal SNI ISO 15189:2012 Berbasis SNI ISO 19011:2012 1

10. Sistem Manajemen Lembaga Sertifikasi Produk 1

11. Penerapan Quality Control Laboratorium Medik 1

12. Audit Internal SNI ISO 9001:2015 1


14. Validasi Metode Pengujian Kimia 1

15. Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Lab Pengujian Kimia 1

16. Penyusunan Informasi Terdokumentasi Berdasarkan SNI ISO

9001:2015

1

3. Indikator Kinerja : Jumlah provinsi yang telah mendapatkan peningkatan

kompetensi SPK

Indikator kinerja berikutnya dari sasaran kinerja peningkatan pelaksanaan

diklat SPK adalah Jumlah provinsi yang telah mendapatkan peningkatan

kompetensi SPK. Sepanjang tahun 2018, terdapat 15 provinsi yang telah

mendapatkan diklat SPK, atau tercapai sebanyak 115% dari target yang ditetapkan

di awal 2018 sebanyak 13 provinsi. Realisasi di tahun 2018 ini juga meningkat sebesar

50% dari realisasi di tahun 2017 sebesar 10 provinsi. Sekali lagi, angka ini

membuktikan bahwa urgensi kebutuhan akan penyebar luasan pengetahuan SPK di

seluruh wilayah Indonesia semakin meningkat. Berikut ini adalah 15 provinsi yang

telah diberikan diklat SPK di tahun 2018:

Tabel III.18 Provinsi yang mengadakan pelatihan TA 2018

No. Provinsi Jenis Diklat SPK

1. Nangroe Aceh

Darussalam

Pemahaman SNI ISO/IEC 17020:2012

2. Banten Pemahaman ISO/IEC 17025:2017



3. DKI Jakarta - Pemahaman ISO/IEC 17025:2017

- Pemahaman SNI ISO/IEC 17020:2012

- Penyusunan Dokumentasi SNI ISO/IEC 17020:2012

- Audit Internal SNI ISO/IEC 17020:2012 Berbasis SNI ISO

19011:2012

- Penyusunan Informasi Terdokumentasi Berdasarkan SNI

ISO 9001:2015

- Pemahaman SNI ISO/IEC 17021-1:2015 dan SNI ISO/IEC

17021-3:2013

- Sistem Manajemen Lembaga Sertifikasi Produk

- Audit Internal SNI ISO 15189:2012 Berbasis SNI ISO

19011:2012


4. Jawa Barat - Pemahaman ISO/IEC 17025:2017



- Audit Internal SNI ISO/IEC 17020:2012 Berbasis SNI ISO

19011:2012

5. Jawa Tengah Pemahaman ISO/IEC 17025:2017

6. Jawa Timur - Pemahaman ISO/IEC 17025:2017

- Audit Internal SNI ISO 9001:2015

- Pemahaman SNI ISO/IEC 17021-1:2015 dan SNI ISO/IEC

17021-3:2017

7. Kalimantan

Selatan

- Pemahaman ISO/IEC 17025:2017



- Sistem Dokumentasi SNI ISO/IEC 17025:2017

8. Lampung - Pemahaman ISO/IEC 17025:2017

9. Sulawesi Selatan - Pemahaman ISO/IEC 17025:2017

- Pemahaman SNI ISO 9001:2015

10. Sulawesi Utara Pemahaman ISO/IEC 17025:2017

11. Sulawesi Tengah Pemahaman ISO/IEC 17025:2017



12. Sumatera Utara - Pemahaman ISO/IEC 17025:2017

- Sistem Dokumentasi SNI ISO/IEC 17025:2017

13. Sumatera

Selatan

- Pemahaman SNI ISO 9001:2015


- Penerapan Quality Control Laboratorium Medik

14. Sumatera Barat Workshop Pendidikan SPK

15. Daerah Istimewa

Yogyakarta

- Workshop Pendidikan SPK



4. Indikator Kinerja : Jumlah organisasi atau lembaga yang mendapat diklat SPK.

Indikator kinerja terakhir dari sasaran kinerja peningkatan pelaksanaan diklat

SPK adalah jumlah organisasi atau lembaga yang mendapat diklat SPK. Sepanjang

tahun 2018, BSN telah memberikan diklat SPK kepada 134 organisasi, baik organisasi

pemerintah maupun perusahaan swasta. Angka ini mencapai 101,5% dari target

kinerja yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 132 organisasi. Akan tetapi, jumlah

realisasi di tahun 2018 menurun sekitar 25,1% dari realisasi di tahun 2017, yaitu

sebanyak 179 organisasi. Namun demikian, meskipun jumlah organisasi yang

mendapatkan diklat SPK ini menurun, realisasi jumlah SDM yang mengikuti diklat SPK

sebagaimana dijelaskan pada indikator pertama untuk sasaran kinerja ini

mengalami peningkatan sebesar 74% dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini

menunjukkan bahwa sebenarnya permintaan atau kebutuhan masyarakat akan

diklat SPK semakin meningkat, hanya saja beberapa SDM yang mengikuti diklat SPK

berasal dari sejumlah instansi yang sama. Rincian jumlah organisasi yang telah

mendapatkan diklat SPK tahun 2018 sebagai berikut:


Tabel III.19 Organisasi yang menerima pelatihan TA 2018

No. Jenis Organisasi Jumlah Persentase

1. Organisasi

Pemerintah

51 38%

2. Perusahaan/Swasta 63 47%

3. Perguruan Tinggi 20 15%

Total 134 100%

Sasaran 9 Meningkatkan Apresiasi Kepada Penerap SNI

Tabel III.20

Capaian Kinerja Sasaran IX

Indikator Kinerja


2017

Peningkatan/

(Penurunan) dari

realisasi tahun

sebelumnya Target Realiasi

Capaian

%

Jumlah peserta SNI Award 150

Organisasi

208

Organisasi

139 126 65%

Jumlah produk ber-SNI yang

dipromosikan

200 Produk 216 Produk 108 123

Produk

76%

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatkan apresiasi

kepada penerap SNI terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu jumlah peserta SNI

award dan jumlah produk ber-SNI yang dipromosikan. Capaian kinerja untuk



1. Indikator Kinerja : Jumlah peserta SNI Award

51 63 20


SNI Award merupakan apresiasi kepada penerap SNI yang berkinerja baik

dan konsisten dalam penerapan SNI. Kegiatan ini secara rutin diselenggarakan

setiap tahun, sejak tahun 2005.

Gambar 3.9 Dewan Juri SNI Award 2018

Gambar 3.10 Perbandingan Peserta SNI Award 2014-2018

.

Pada tahun 2018 jumlah peserta/pendaftar SNI Award naik sebanyak 65%

dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 208 peserta, hal menunjukkan

bahwa antusiasme pelaku usaha meningkat dalam mengikuti SNI Award. Demikian

juga dengan jumlah peserta yang mampu lolos dalam seleksi dokumen, yaitu 122

peserta dan Peserta On Site Evaluation sebanyak 71 peserta. Dewan Juri

memutuskan Penerima Anugerah SNI Award terdapat 56 Organisasi yaitu 3

Organisasi meraih Penghargaan Platinum, 18 Organisasi meraih Penghargaan Emas,


27 Organisasi meraih Penghargaan Perak, 8 Organisasi meraih Penghargaan

Perunggu, dari 3 Organisasi yang merain Platinum. Pada tahun 2018 ini, terdapat 1

Organisasi yang meraih Penghargaan Grand Platinum karena telah mendapatkan

Penghargaan Platinum sebanyak 3 kali berturut-turut, yaitu PT. Pupuk Kaltim.

Gambar 3.11 Peraih Penghargaan Platinum SNI Award 2018

2. Indikator Kinerja : Jumlah produk ber-SNI yang dipromosikan

Dalam memperkenalkan produk yang sudah bertanda SNI kepada

masyarakat, BSN membantu pelaku usaha dalam mempromosikan produk mereka.

Promosi yang dilakukan BSN banyak ragam caranya diantaranya dengan

melakukan promosi di media sosial, pameran, hingga promosi dalam pertemuan

dengan mengundang owner sebagai pembicara sehingga sebagai pendorong

bagi pelaku usaha lainnya yang produknya belum bertanda SNI. Hal ini dilakukan

guna mendorong pelaku usaha lainnya dalam penerapan SNI.

Di tahun 2018, jumlah produk bertanda SNI sebanyak 200 produk yang

dipromosikan meningkat dibandingkan tahun 2017 sebanyak 123 produk. Hal ini

semakin banyaknya pelaku usaha yang menerapkan SNI khususnya SNI Sukarela.


Gambar 3.12 Promosi Produk berSNI

Sasaran 10 Meningkatkan Pembinaan Penerapan SNI Kepada

Pelaku Usaha

Tabel III.21

Capaian Kinerja Sasaran X

Indikator Kinerja


2017

Peningkatan/

(Penurunan) dari

realisasi tahun


Capaian

%

Jumlah SNI yang dijadikan dasar

dalam penerapan SNI

300 SNI 423 SNI 141 404 SNI 5%


pembinaan penerapan SNI kepada pelaku usaha terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja

yaitu Jumlah SNI yang dijadikan dasar dalam penerapan SNI. Capaian kinerja untuk

indikator kinerja tersebut sebesar 141%. Berikut disampaikan rincian capaian

indikator kinerja sasaran 1.

Indikator Kinerja : Jumlah SNI yang dijadikan dasar dalam penerapan SNI


Dalam meningkatkan jumlah penerap SNI yang ada, diperlukan SNI yang

sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha yang ada sehingga SNI tersebut dapat

dijadikan dasar dalam penerapan SNI mereka. Banyak SNI yang belum diterapkan

oleh pelaku usaha dikarenaka diantaranya belum tahu nya pelaku usaha tersebut

akan adanya SNI produk mereka dan tidak adanya pembinaan kepada mereka.

Seringkali dalam melakukan pembinaan kepada pelaku usaha khususnya

UMKM, BSN menemukan bahwa mereka belum mengetahui keberadaan SNI

produknya. Beberapa pelaku usaha besar juga belum tahu adanya SNI yang sudah

harmoni dengan standar luar, mereka lebih mengacu ke standar internasional.

Untuk itu, perlunya dilakukan promosi dan publikasi SNI secara terus menerus kepada

pelaku usaha. Di tahun 2018 jumlah SNI yang dijadikan dasar dalam penerapan SNI

sebanyak 423 SNI dari target 300 SNI. Hal ini disebabkan karena makin banyaknya

pelaku usaha yang disulkan dari mitra kerja sama untuk dapat dilakukan

pembinaan oleh BSN. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, sedikit meningkat 5%

dari sebelumnya 404 SNI. SNI yang dipromosikan kepada stakeholder beberapa

diantaranya adalah SNI bidang kontruksi yang dilalkukan melalui workshop, SNI

Kabel melalui FGD, SNI Kopi, dan SNI bidang pangan lainnya.

Gambar 3.13 Kegiatan Promosi SNI 2018


Sasaran 11 Meningkatkan Pengembangan Role Model

Pembinaan UKM

Tabel III.22

Capaian Kinerja Sasaran XI

Indikator Kinerja

Capaian 2018 Realisasi 2017

Peningkatan/

(Penurunan) dari

realisasi tahun


Capaian

%

Jumlah role model UMKM

penerap SNI

50 UMKM 40 UMKM 80 15 UMKM 167%


pengembangan role model pembinaan UKM terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja

yaitu jumlah role model UMKM penerap SNI. Capaian kinerja untuk indikator kinerja

tersebut sebesar 82%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran

1.

Indikator Kinerja : Jumlah role model UMKM penerap SNI

Capaian Indikator kinerja ini tidak mencapai target yang diharapkan yaitu

hanya 82%. Penyebabnya secara umum sama dengan indikator kinerja Sasaran 4

yaitu Persentase pelaku usaha yang dibina dan mendapatkan sertifikat SNI. Disamping itu

juga terkait kemampuan UMKM pangan dalam pemenuhan sarana dan prasarana

sesuai dengan standar keamanan pangan, sehingga beberapa UMKM perlu

penyiapan dengan dana mandiri. Untuk itu, ada proses yang membutuhkan waktu

sehingga proses sertiifkasi mundur dari jadwal awal.

Pembinaan UMKM bersifat multiyear, artinya beberapa UMKM merupakan

lanjutan dari pembinaan tahun sebelumnya. Untuk mencpai 50 UMKM yang

mendapat sertifikasi SNI, pada TA 2018 harus mencapai 36 UMKM yang mendapat

SPPT SNI yang sudah ada sebanyak 15 UMKM yang mendapat sertifikasi SNI sejak

tahun 2016-2017. Namun pada tahun 2018 ini dari 150 UMKM yang dibina hanya

terdapat 26 UMKM yang berhasil menjadi role model. 9 UMKM yang tidak tercapai

target sertifikasi adalah produk Alat kesehatan (2 UMKM), garam (1 UMKM), produk

olahan cokelat (1), sari buah (1), kopi dan bawang goreng karna adanya gempa (2

UMKM), tempe (1), dan saos (1). Sedangkan 25 UMKM yang mendapat sertifikasi

mempunyai jenis produk sebagai berikut:


Gambar 3.14 Daftar jenis produk UMKM tersertifikasi TA 2018

Gambar 3.15 Penyerahan Sertifikat SPPT SNI kepada UMKM

Sasaran 12 Meningkatkan Diseminasi dan Promosi Standardisasi

dan Penilaian Kesesuaian

Tabel III.23

Capaian Kinerja Sasaran XII

Indikator Kinerja


2017

Peningkatan/

(Penurunan) dari

realisasi tahun


Capaian

%

Jumlah produsen nasional

yang diberikan promosi SPK

600

produsen

990

produsen

165 450

produsen

120%



diseminasi dan promosi standardisasi dan penilaian kesesuaian terdiri dari 1 (satu)

indikator kinerja yaitu jumlah produsen nasional yang diberikan promosi SPK.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 165%

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

Indikator Kinerja : Jumlah produsen nasional yang diberikan promosi SPK

Tahun 2018, BSN melakukan beberapa kegiatan SPK yang bekerjasama

dengan mitra kerja sama. Mitra kerja sama mengusulkan beberapa kegiatan yang

sifatnya sharing budget. Dari hasil kegiatan tersebut banyak produsen nasional yang

mengikuti kegiatan SPK sehingga melampaui target produsen yang

mendapatkan/diberikan promosi SPK yaitu sebesar 990 produsesn (165%). Hal ini

sangat menguntungkan BSN dikarenakan semakin banyak produsen yang

mendapatkan promosi SPK diharapkan semakin banyak produsen nasional yang

sadar dan berkeinginan untuk menerapkan SNI.

Jika dibandingkan dengan tahun 2017, kenaikan yang dialami sangat signifikan,

yaitu dari 450 produsen menjadi 990 produsen. Hal ini disebabkan ditahun 2018

semakin banyaknya mitra kerja sama yang menginginkan kegiatan SPK terhadap

pelaku usaha/produsen.

Sasaran 13 Meningkatkan Tata Kelola dan Organisasi yang

Profesional di Pusdikmas

Tabel III.24

Capaian Kinerja Sasaran XIII

Indikator Kinerja


2017

Peningkatan/

(Penurunan) dari

realisasi tahun


Capaian

%

Tingkat pelaksanaan Reformasi

Biokrasi (Nilai PMPRB)

83 Nilai 87.22 105.08% 90% (3.1%)

Tingkat kualitas akuntabilitas

kinerja BSN (Nilai lembar kerja

evaluasi AKIP BSN)

70 (BB) Nilai 71.47

(BB) Nilai

102.1%

Nilai kepatuhan layanan public 104 Nilai

Kebijakan

108 Nilai

Kebijakan

103.85

%


Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatkan tata

kelola dan organisasi yang profesional di Pusdikmas terdiri dari 3 (tiga) indikator

kinerja yaitu tingkat pelaksanaan Reformasi Biokrasi (Nilai PMPRB), tingkat kualitas

akuntabilitas kinerja BSN (Nilai lembar kerja evaluasi AKIP BSN) dan nilai kepatuhan

layanan public. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian

sebesar 103.7%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

1. Indikator Kinerja : Tingkat pelaksanaan Reformasi Biokrasi (Nilai PMPRB)

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan

perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang

mencakup mindset dan cultural set, penataan dan penguatan organisasi,

penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) aparatur, penataan

tata laksana, penataan peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas

pelayanan publik, penguatan pengawasan, dan akuntabilitas kinerja. Salah satu

tahapan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah melakukan Penilaian

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Telah dilakukan evaluasi

Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi, akan tetapi pada saat laporan kinerja ini disusun nilai

Reformasi Birokrasi tahun 2018 belum keluar, sehingga realisasi indikator Tingkat

pelaksanaan Reformasi Birokrasi menggunakan hasil Penilaian Asesor PMPRB yaitu

sebesar 87,22.

2. Indikator Kinerja : Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN (Nilai lembar kerja

evaluasi AKIP BSN)

Laporan Kinerja tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN dimaksudkan untuk

memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat

dipertanggungjawabkan tentang kinerja BSN. Hasilnya dapat membantu

pimpinan dan seluruh jajaran dalam mencermati berbagai permasalahan

sebagai bahan acuan dalam menyusun rencana kinerja di tahun berikutnya.

Tingkat akuntabilitas diukur berdasarkan Permen PANRB No. 12 Tahun 2016, yang

dievaluasi oleh Tim Kemen PANRB. Meskipun sudah dilakukan evaluasi, namun

sampai Laporan Kinerja ini selesai disusun hasil evaluasi AKIP BSN Tahun 2018

belum keluar dari Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi


Birokrasi. BSN mengukur capaian indikator kinerja tersebut menggunakan nilai dari

lembar kerja evaluasi AKIP yang telah dilakukan oleh Inspektorat, dengan hasil

sebesar 78,01 (predikat “BB”). Apabila dibandingan 3 (tiga) tahun sebelumnya,

nilai kualitas akuntabilitas kinerja BSN tersebut mengalami peningkatan dimana

pada tahun 2015 mendapat nilai 64,20, tahun 2016 mendapat nilai 64,87 dan

tahun 2017 meningkat lagi menjadi 66,88 (predikat “B”). Upaya perbaikan yang

telah dilakukan dalam penerapan Akuntabilitas Kinerja pada Tahun 2018 antara

dilakukan penyempurnaan terhadap Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan

Pelaporan (SIPP) sebagai salah satu pendukung pelaksanaan akuntabilitas kinerja

BSN. Tingkat Perkembangan hasil evaluasi AKIP BSN Tahun 2015-2017 dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:

Tabel III.25 Perkembangan Hasil Evaluasi AKIP BSN Tahun 2015-2017

No Komponen yang dinilai Bobot Nilai Nilai

2015 2016 2017

a. Perencanaan Kinerja 30 19.92 21.37 21.58

b Pengukuran Kinerja 25 15.8 16.13 16.95

c. Pelaporan Kinerja 15 10.28 10.36 10.45

d. Evaluasi Kinerja 10 5.85 5.89 6.11

e. Capaian Kinerja 20 12.35 11.12 11.79

Nilai Hasil Evaluasi 100 64.2 64.87 66.88

Tingkat Akuntabilitas

Kinerja

B

B

B

3. Indikator Kinerja : Nilai kepatuhan layanan publik

Tujuan dilakukannya penilaian kepatuhan layanan publik adalah untuk

mengingatkan penyelenggara negara agar memberikan pelayanan terbaik

kepada masyarakat. Pada tahun 2018 nilai kepatuhan layanan publik BSN

mencapai 108 melebihi target yang ditetapkan yaitu 104.

Sasaran 14 Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di

Pusdikmas

Tabel III.26

Capaian Kinerja Sasaran XIV

Indikator Kinerja Capaian 2018 Realisasi

Peningkatan/


Target Realisasi Capaian

%

2017 (Penurunan) dari

realisasi tahun

sebelumnya

Persentase ASN yang mengikuti

program peningkatan

kompetensi

100% 100% 100% 100%


kompetensi sumber daya manusia di Pusdikmas terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja

yaitu Persentase ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi. Capaian

kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100%. Berikut


Indikator Kinerja : Persentase ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi

Indikator kinerja untuk aparatur sipil negara di lingkungan Pusdikmas yang

meningkat kompetensinya tercapai 100 %. Total pegawai di Pusdikmas sebanyak 34

orang, di mana 25 orang merupakan pegawai aktif tahun 2018, sedangkan 9 orang

sisanya sedang menempuh pendidikan lanjutan di luar negeri. Berdasarkan data

yang telah direkap, 25 orang telah diikut sertakan kegiatan peningkatan

kompetensi, baik yang sifatnya pengenalan maupun keahlian, minimal 20 jam

selama satu tahun. Berikut ini adalah rincian kegiatan peningkatan kompetensi SDM

di Pusdikmas:

Tabel III.27 Kegiatan peningkatan kompetensi SDM

No. Kategori Nama Program

1. Pelatihan fungsional - Sit-in Program Diklatpim II

2. Pelatihan teknis - Pelatihan GMP

- Lead Auditor SNI ISO 9001:2015

- HACCP Guidelines and Implementation

- Training SNI ISO 31000 for advance

3. Seminar/Workshop - The ICES 2018 Conference, Joint International

Conference with 5th ACISE and WSC Academic

Day

- Workshop Strategi Pengembangan Pendidikan

Tentang SPK Secara Nasional

- Workshop SPK dalam Perspektif Hukum dengan


No. Kategori Nama Program

UBAYA

- Workshop Pendidikan Standardisasi di Perguruan

Tinggi (PT) dalam Rangka Penyusunan Model

Pembelajaran Standardisasi

- Workshop Akselerasi Budaya Keselamatan dan

Kesehatan Kerja melalui Sertifikasi ISO 45001:2018

- Temu MASTAN dalam kegiatan IQE 2018

- ISO IWA 30 Workshop on Competence for

Standards Professionals

4. Kursus - Becoming an Excellent Trainer

- Effective Presentation Skills

- Speaking Presentation Skills

- Teknik Desain Grafis

5. Bimbingan Teknis,

Magang, Coaching,

Persamaan Persepsi,

Pembinaan UKM,

Evaluator SNI Award

2018

- Visitasi Kepemimpinan Nasional, Diklatpim III

Angkatan 3 LAN RI

- RLA Angkatan XII Tema Naturalisasi DAS di

Jakarta

- Kapabilitas Kolektif

- Kepemimpinan Transformasional

- Diklat Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi

- Pelatihan SPK BSN

- Persamaan Persepsi Materi Pelatihan SPK BSN

- Pembinaan UKM

- Evaluator SNI Award 2018

Pencapaian target 100% untuk indikator kinerja ini adalah hasil dari kegiatan

monitoring dan evaluasi kompetensi SDM internal yang komprehensif dan kontinyu,

sehingga pengetahuan dan kompetensi SDM Pusdikmas akan selalu

termutakhirkan.


Sasaran 15 Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Penunjang KInerja di Pusdikmas

Tabel III.28

Capaian Kinerja Sasaran XV

Indikator Kinerja


2017

Peningkatan/

(Penurunan) dari

realisasi tahun


Capaian

%

Persentase Ketersediaan sarana

dan prasarana berdasarkan

rencana kebutuhan BMN

100% 100% 100%

Persentase Pemanfaatan BMN 100% 100% 100%


Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang KInerja di Pusdikmas terdiri dari 2

(dua) indikator kinerja yaitu Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana

berdasarkan rencana kebutuhan BMN dan Persentase Pemanfaatan BMN. capaian

sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

1. Indikator Kinerja : Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan

rencana kebutuhan BMN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pusat Pendidikan dan

Pemasyarakatan Stadnardisasi, diperlukan dukungan sarana dan prasarana

berupa fasilitasi perkantoran/peralatan perkantoran dalam kualitas dan kuantitas

yang baik. Pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana dilakukan

dengan melaksanakan pengadaan yang menerapkan prinsip efisien, efektif,

transparan, terbuka dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Capaian indikator

kinerja terkait ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan rencana

kebutuhan BMN pada tahun 2018 telah mencapai target yaitu sebesar 100%.


2. Indikator Kinerja : Persentase Pemanfaatan BMN

Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

Keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Untuk mengetahui jumlah pemanfaatan

BMN yang telah dimanfaatan dilakukan Inventarisasi BMN oleh Biro Perencanaan,

Keuangan dan Tata Usaha berdasarkan data yang ada dengan data yang ada

di SIMAK BMN. Berdasarkan data tersebut, seluruh Barang Milik Negara (BMN)

telah didistribusikan dan dimanfaatkan oleh Pusat Pendidikan dan

Pemasyarakatan Standardisasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsinya. Capaian indikator kinerja pemanfaatan BMN pada tahun 2018

telah mencapai target yaitu sebesar 100%.

Sasaran 16 Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Anggaran di

Pusdikmas

Tabel III.29

Capaian Kinerja Sasaran XVI

Indikator Kinerja


2017

Peningkatan/

(Penurunan) dari

realisasi tahun


Capaian

%

Persentase Realisasi anggaran 100% 99.78% 99.78% 97.01% 2.9%


kompetensi kinerja pengelolaan anggaran sumber daya manusia di Pusdikmas

terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase realisasi anggaran. Capaian

kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 99.78%. Berikut


Indikator Kinerja : % realisasi anggaran

III.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2017 tanggal 7 Desember

2016, pagu anggaran Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi adalah


sebesar Rp. 11.159.663.000,- dan realisasi anggaran Pusat Pendidikan dan

Pemasyarakatan Standardisasi TA 2018 adalah sebesar Rp. 11.135.065.826,- sebesar

99.78%.

Pagu dan realisasi anggaran Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan

Standardisasi TA 2018 per komponen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.30

Pagu dan Realisasi Anggaran Pusdikmas TA 2018

Dalam rupiah

Kode Output/Komponen 2018

% Pagu Realisasi

3558 051

72.576.000

72.576.000

100

052

191.781.000

191.174.840

99.68

053

1.980.564.000

1.980.384.355

99.99

054

1.433.941.000

1.431.374.328

99.82

055

205.691.000

204.439.620

99.39

056

151.782.000

151.402.540

99.75

057

1.929.889.000

1.920.340.122

99.51

058

2.925.030.000

2.924.004.087

99.96

059

197.359.000

197.235.300

99.94

060

963.281.000

958.331.030

99.49

061

1.107.769.000

1.103.803.604

99.64

Keterangan:

- 051: Membuat Materi Promosi

- 052: Melakukan Promosi Substansi Standar Nasional Indonesia kepada Pelaku

Usaha dan Lembaga Penilaian Kesesuaian

- 053: Melakukan Edukasi Publik di bidang Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian

- 054: Menyelenggarakan Unit Pelaksanaan Teknis Layanan Standardisasi dan


- 055: Melakukan Monitoring dan Evaluasi Promosi Standar Nasional Indonesia


- 056: Melakukan Fasilitasi Pembinaan Partisipasi Dalam Pengembangan

Standar Nasional Indonesia

- 057: Melakukan Pembimbingan Penerapan dan Fasilitasi Sertifikasi Standar

Nasional Indonesia Kepada Usaha Mikro Kecil

- 058: Memberikan Apresiasi Kepada Penerap Standar Nasional Indonesia Yang

Berkinerja Baik

- 059: Melakukan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Internasional

- 060: Melaksanakan Pemberdayaan Jejaring Pendidikan Standardisasi

- 061: Melaksanakan Layanan Pelatihan Standardisasi

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja anggaran tahun 2018 (99,78%)

lebih maksimal dibandingkan dengan realisasi di tahun (97,01%) atau meningkat

sebesar 2,85%. Koordinasi dan komunikasi internal yang lebih solid serta penerapan

sistem manajemen yang konsisten dengan dorongan komitmen yang kuat dari

manajemen puncak membuat seluruh kegiatan di tahun 2018 dapat dilaksanakan

sesuai dengan harapan dan apa yang telah direncanakan di awal tahun 2018.


BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi Tahun

2018 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Pusat Pendidikan

dan Pemasyarakatan Standardisasi Tahun 2018 dalam mendukung pencapaian visi,

misi, tujuan dan sasaran Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Pusat Pendidikan

dan Pemasyarakatan Standardisasi Tahun 2018, sebagian besar kinerja kegiatan

telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja.

Capaian kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi pada

tahun 2018 :

1. Persentase Industri PUN yang dilayani Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

(SPK) dan berhasil memenuhi syarat tujuan ekspor tercapai 76.2% dari target

50% (152%).

2. Tingkat persepsi terhadap standardisasi dari konsumen, pelaku usaha,

regulator, dan akademisi/pakar tercapai 3,75 (nilai) dari target 4 (nilai) (93%).

3. Jumlah kerjasama diklat dan pemasyarakatan standardisasi tercapai 42

kerjasama dari target 20 kerjasama (210%).

4. Persentase pelaku usaha yang dibina dan mendapatkan sertifikat SNI

tercapai 18% dari target 20% (90%).

5. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan SPK tercapai 2.8 (nilai) dari

target 3 (nilai) (93%).

6. Persentase SDM yang dibina dengan nilai kelulusan minimal cukup tercapai

99% dari target 80% (124%)

7. Persentase Jejaring lembaga diklat yang menerapkan pendidikan

standardisasi tercapai 40% dari target 39% (102.6%).

8. Persentase Materi SPK yang digunakan lembaga diklat tercapai 57% dari

target 40% (142.5%).


9. Persentase materi diklat yang dikembangkan tercapai 20% dari target 20%

(100%).

10. Jumlah konten e-learning yang dikembangkan tercapai 24 materi dari target

15 materi (160%).

11. Jumlah kebijakan, standar layanan, pedoman yang dikembangkan tercapai

4 kebijakan dari target 4 kebijakan (100%).

12. Jumlah SDM yang mengikuti diklat SPK tercapai 2621 orang dari target 1510

orang (174%).

13. Jumlah layanan yang diberikan diklat tercapai 67 layanan dari target 60

layanan (112%).

14. Jumlah provinsi yang telah mendapatkan peningkatan kompetensi SPK

tercapai 14 propinsi dari target 13 propinsi (108%).

15. Jumlah organisasi atau lembaga yang mendapat Diklat SPK tercapai 134

organisasi dari target 132 organisasi (102%).

16. Jumlah peserta SNI Award tercapai 208 organisasi dari target 150 organisasi

(139%).

17. Jumlah produk ber-SNI dipromosikan tercapai 200 produk dari target 200

produk (100%).

18. Jumlah SNI yang dijadikan dasar dalam penerapan SNI tercapai 400 SNI dari

target 300 SNI (133%).

19. Jumlah role model UMKM penerap SNI tercapai 40 UMKM dari target 50

UMKM (80%).

20. Jumlah produsen nasional yang diberikan promosi SPK tercapai 990 produsen

dari target 600 produsen (165%).

21. Tingkat pelaksanaan Reformasi Biokrasi (Nilai PMPRB) tercapai 87.22 (Nilai) dari

target 83 (Nilai) (105.08%).

22. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN (Nilai lembar kerja evaluasi AKIP BSN)

tercapai 71.47 (Nilai) dari target 70 (BB) (Nilai) (102.1%).

23. Nilai kepatuhan layanan public tercapai 40% dari target 40% (100%).

24. Persentase ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi tercapai

108 (Nilai) dari target 104 (Nilai) (103.85%).

25. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan rencana

kebutuhan BMN tercapai 100% dari target 100% (100%).

26. Persentase pemanfaatan BMN tercapai 100% dari target 100% (100%).


27. Persentase realisasi anggaran tercapai 99.78% dari target ≥95% (105%).

Dari seluruh hasil capaian kinerja sasaran tersebut di atas, tetap diperlukan

upaya guna meningkatkan kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan

Standardisasi di masa mendatang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan

melaksanakan program secara optimal sehingga dapat mencapai target yang

direncanakan.

Kiranya LAKIP Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi,

Kedeputian IPS, BSN Tahun 2018 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan

sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna

peningkatan kinerja BSN, khususnya Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan

Standardisasi di masa mendatang.





LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH …bsn.go.id/uploads/download/laporan_kinerja_pusdikmas_t.a._2018.pdf · ii laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat

Documents