Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Tuhan YME, atas rahmat dan ridhoNYA,

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Komisi Informasi

Pusat Tahun Anggaran 2014 ini dapat diselesaikan.

LAKIP Sekretariat Komisi Informasi Pusat ini merupakan perwujudan dan

pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tugas, fungsi, tujuan, dan sasaran Sekretariat

Komisi Informasi Pusat Tahun Anggaran 2014. LAKIP ini merupakan media untuk

menginformasikan segala pertanggungjawaban upaya-upaya yang telah dilakukan dalam

rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Kinerja diukur berdasarkan penilaian indikator kinerja yang merupakan indikator

keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra dan

dilaksanakan dalam bentuk Penetapan Kinerja.

Dengan demikian LAKIP ini memiliki beberapa fungsi, yaitu : sebagai alat penilaian capaian

kinerja secara kuantitatif; sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada

masyarakat; sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unsur organisasi

di lingkungan Sekretariat Komisi Informasi Pusat.

Berdasarkan analisis dan evaluasi LAKIP diharapkan semoga laporan ini bermanfaat dan

digunakan sebagai bahan peningkatan dan perbaikan kinerja seluruh jajaran pejabat dan staf

pelaksana di lingkungan Sekretariat Komisi Informasi Pusat, seperti : optimalisasi peran

kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Komisi Informasi Pusat LAKIP Sekretariat Komisi Informasi Pusat ini merupakan perwujudan

dan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tugas, fungsi, tujuan,

dan sasaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun Anggaran 2014

2014

Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jalan Abdul Muis No.1 Gedung ITC Lantai 5, Jakarta Pusat

1/1/2014

2 | P a g e

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Komisi Informasi Pusat ini

menyajikan berbagai keberhasilan atau capaian strategis Sekretariat Komisi Informasi Pusat

selama tahun 2014 dan beberapa hal yang perlu perbaikan. Berbagai capaian strategis

tersebut tercermin dalam capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) maupun analisis kinerja

berdasarkan tujuan dan sasaran yang didasarkan pada target kinerja yang telah ditetapkan

pada RPJMN 2010-2014, Renstra Kemenkominfo 2010-2-14, RKP, dan Penetapan Kinerja.

Capaian kinerja (performance result) tahun 2014 tersebut dibandingkan dengan penetapan

kinerja (performance agreement) tahun 2014 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan

organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja ini akan dapat memungkinkan

diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) untuk perbaikan kinerja dimasa

yang akan datang.

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level

sasaran dan realisasi. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran

digunakan untuk menunjukan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator

kinerjanya, sehingga salah satu keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan

yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk dapat memberikan penilaian

yang lebih independen melalui indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang

terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdsasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian sasaran, Sekretariat Komisi Informasi

Pusat Tahun 2014 memiliki sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator. Realisasi

target kinerja menunjukan bahwa hasil pencapaian seluruh sasaran program Sekretariat KIP

pada Tahun 2014 tidak mencapai target yang ditetapkan (90%), bahkan kurang baik dalam

arti di bawah 80% dengan masing-masing indikator mencapai 31,47% dan 54,26%.

Diharapkan pada tahun mendatang dapat lebih ditingkatkan dan harus diupayakan seoptimal

mungkin pencapaiannya.

3 | P a g e

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

RINGKASAN EKSEKUTIF 2

DAFTAR ISI 3

I. PENDAHULUAN 4

A. Latar Belakang 4

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 5

C. Struktur Organisasi 6

II. PERENCANAAN KINERJA 7

A. Rencana Strategis (Renstra) 2010 – 2014 7

B. Penetapan Kinerja Tahun 2014 8

III. AKUNTABILITAS KINERJA 10

A. Capaian Kinerja Organisasi 10

B. Realisasi Anggaran 17

IV. PENUTUP 19

A. Kesimpulan 19

B. Langkah Tindak Lanjut 19

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja

2. Rencana Kerja Tahun 2014

3. Pengukuran Kinerja

4. Realisasi Anggaran Tahun 2014

4 | P a g e

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Informasi Pusat (KIP) adalah sebuah lembaga mandiri yang berfungsi

menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik dan peraturan pelaksanaannya serta menetapkan petunjuk teknis standar layanan

informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau

Ajudikasi nonlitigasi.

Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya KIP memerlukan dukungan

administratif, keuangan dan tata kelola yang dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi.

Sekretariat Komisi Informasi Pusat dilaksanakan oleh Pemerintah dan dipimpin oleh

Sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang

komunikasi dan informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi.

Sekretariat Komisi Informasi Pusat sebagai pedukung administratif dan tata kelola

sebuah lembaga negara berkewajiban menerapkan prinsip good governance dalam

mengelola sumber daya organisasi dan melaksanakan kewenangannya. Lima pilar good

governance yaitu akuntabilitas, keterbukaan dan transparansi, ketaatan pada hukum,

partisipasi masyarakat dan komitmen mendahulukan kepentingan bangsa dan negara.

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

diterapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan

secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Komisi

Informasi Pusat yang memberikan informasi tentang capaian sasaran strategis, capaian

kinerja output dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun

2010-2014 disebutkan bahwa Sasaran strategis Sekretariat Komisi Informasi Pusat

adalah Tersedianya Dukungan Teknis dan Manajemen dalam rangka Kelancaran

Pelaksanaan Tugas Komisi Informasi Pusat.

Dalam mewujudkan sasaran tersebut, Sekretariat Komisi Informasi Pusat memiliki

beberapa kendala, antara lain : struktur organisasi yang tidak mengakomodir bidang

5 | P a g e

hukum, persidangan dan kepaniteraan. Artinya Sekretariat Komisi Informasi Pusat

memiliki keterbatasan SDM dalam mendukung kinerja Penyelesaian Sengketa; Tidak

adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang mengatur tentang Mekanisme Kerja.

B. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Kedudukan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik, kedudukan Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah unsur

pendukung administrasi, keuangan dan tata kelola yang membantu Komisi

Informasi Pusat dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Komisi

Informasi Pusat. Secara operasional Sekretariat Komisi Informasi Pusat

bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Informasi Pusat dan secara administratif

bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan

Informatika.

2. Tugas

Sekretariat Komisi Informasi Pusat mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis

dan administratif kepada Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan tugas,

fungsi, dan wewenangnya.

3. Fungsi

Sekretariat Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program;

b. Penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian

sengketa informasi publik;

c. Pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan

kerumahtanggaan; dan

d. Penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan.

6 | P a g e

C. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

11/PER/M.KOMINFO/03/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat sebagaimana gambar

berikut ini :

Gambar : Struktur Organisasi Sekretariat Komsi Informasi Pusat

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2014

Sesuai dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika

(kemkominfo) 2010 – 2014, tujuan atau sasaran strategis Sekretariat Komisi Informasi

Pusat Tahun 2010 – 2014 adalah Tersedianya Dukungan Teknis dan Manajemen dalam

rangka Kelancaran Tugas Komisi Informasi Pusat, seperti dapat dijelaskan dalam tabel

berikut:

Sasaran Indikator Target

Keterangan 2010 2011 2012 2013 2014

Tersedianya

Dukung- an

Teknis dan Mana-

jemen dalam

Rangka

Kelancaran

Pelaksana an

Tugas Komisi

Informasi Pusat

Persentase

Peng- aduan

Persesih- an

Masalah Infor-

masi Publik

yang

Terselesaikan

-

75% 80% 85% 90%

Presentase

Lem- baga

Publik yang

Melaksanakan

Kode

Ketentuan

Keterbukaan

Informasi

Publik

- 75% 80% 85% 90%

Berdasarkan tujuan atau sasran strategis tersebut, Sekretariat Komisi Informasi Pusat dapat

secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi 1 s/d 5 tahun kedepan

8 | P a g e

dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu

perumusan tujuan atau sasaran juga memungkinkan Sekretariat Komisi Informasi Pusat untuk

mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi, dalam hal ini Komisi Informasi Pusat, telah

dicapai.

B. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam

rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang

dikelolanya. Penetapan Kinerja dituangkan dalam suatu dokumen pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja.

Adapun Kinerja secara ringkas dapat dijelaskan sebagai gambaran mengenai tingkat

pencapaian sasaran ataupun tujuan berbasis kinerja, yaitu hasil-hasil yang akan dicapai

oleh instansi pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya.

Untuk mengukur sejauh mana Sekretariat Komisi Informasi Pusat telah mencapai tujuan

atau sasarannya, maka ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai

pada tahun 2014. Indikator Kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Adapun IKK dan target yang ingin dicapai di tahun

2014 sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja (PK) adalah sebagai berikut:

No Sasaran Indikator Kinerja Target Anggaran (Rp)

1 Tersedianya Dukungan

Teknis dan Manajemen

Dalam Rangka Kelancaran

Pelaksanaan Tugas Komisi

Informasi Pusat

1. Persentase (%)

Penyelesaian

Sengketa Informasi

Publik

90% 14.366.700.000,-

2. Persentase (%) PPID

yang Melaksanakan

Ketentuan

Keterbukaan

Informasi Publik

90%

9 | P a g e

Terdapat perbedaan dan penyesuaian antara IKK yang dicantumkan dalam PK dengan IKK

dalam Renstra. Perbedaan dan penyesuaian tersebut dapat dilihat dalam Tabel Indikator

Kinerja Tahun 2011-2014 di bawah ini. Namun dalam bab Akuntabilitas Kinerja, indikator

kinerja yang akan diakuntabilitaskan realisasinya adalah indikator kinerja menurut

dokumen Penetapan Kinerja.

PERBEDAAN DAN PENYESUAIAN INDIKATOR KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2011-2014

TAHUN INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3)

2011

1. Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Program Pengembangan Peran

Komisi Informasi Pusat 12 Paket

2. Persentase (%) Pengaduan Perselisihan Masalah Informasi

Publik yang Terselesaikan 75%

3. Persentase (%) Lembaga Publik yang Melaksanakan Kode Etik

Keterbukaan Informasi Publik 75%

2012

1. Persentase (%) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 80%

2. Persentase (%) Badan Publik yang Melaksanakan Ketentuan

Keterbukaan Informasi Publik 80%

3. Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Program Pengembangan Peran

dan Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi Pusat 80%

2013

1. Persentase (%) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 85%

2. Persentase (%) PPID yang Melaksanakan Keterbukaan

Informasi Publik 85%

2014

1. Persentase (%) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 90%

2. Persentase (%) PPID yang Melaksanakan Keterbukaan

Informasi Publik

90%

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perbedaan dan penyesuaian indikator kinerja tidak bersifat substansi atau tidak merubah

makna dan hanya perubahan nomenklatur

10 | P a g e

2. Target Kinerja yang terus meningkat tanpa mempertimbangkan sumber daya dan

kemampuan yang dimiliki. Hal ini kelak akan sangat mempengaruhi tingkat capaian

kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan dokumen Renstra, sasaran yang akan dicapai Sekretariat Komisi Informasi

Pusat adalah Tersedianya Dukungen Teknis dan Manajemen dalam rangka Kelancaran

Pelaksanaan Tugas Komisi Informasi Pusat. Menurut ketentuan tugas dan fungsi Komisi

Informasi Pusat adalah Menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan

pelaksanaannya; menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik serta

menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Selanjutnya Sasaran yang akan dicapai diukur dengan mengaplikasikan 2 (dua) indikator

kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan

antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja

dengan realisasi atau dengan kata lain membandingkan antara target kinerja dengsn

realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja

masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Capaian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Tabel 1: Jumlah Permohonan Pengaduan Sengketa Informasi Publik Tahun 2010-

2014

factor, yaitu jumlah permohonan pengaduan sengketa inforpenyelesaian sengketa p( t

76419 323 377

1354

2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke KIP

11 | P a g e

Tabel 2: Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014

Presentase Penyelesaian Sengketa

51

186

237

125 123

Tabel 1 menunjukan bahwa jumlah permohonan pengaduan sengketa setiap tahun terus

mengalami peningkatan, dengan jumlah tertinggi sebanyak 1354 kasus register yang

terjadi pada tahun 2014 Beberapa faktor yang dianggap berpengaruh terhadap kenaikan

jumlah permohonan pengaduan sengketa informasi antara lain adalah pertma,

meningkatnya kesadaran masyarakat atas haknya sebagai pengguna dan pemohon

informasi; dan kedua, badan publik belum mengimplementasikan UU Keterbukaan

Informasi Publik dengan baik sehingga menimbulkan ketidakpuasan bagi pengguna dan

pemohon informasi publik.

Sedangkan tabel 2 menunjukan bahwa jumlah penyelesaian sengketa mengalami tren

menurun, terutama pada beberapa tahun belakangan ini. Perkembangan jumlah

permohonan pengaduan sengketa yang teregistrasi s/d akhir tahun 2014 sebanyak 2549

kasus. Dari jumlah permohonan sengketa yang dapat diselesaikan s/d akhir tahun 2014

mencapai 722 kasus dengan jumlah tertinggi sebanyak 237 kasus pada tahun 2012. Bila

dihitung secara per tahun, jumlah penyelesaian sengketa informasi secara nominal tidak

mengalami penurunan yang signifikan, bahkan pernah meningkat secara signifikan

sebanyak 237 kasus pada tahun 2012. Namun bila

12 | P a g e

dihitung secara kualitatif capaiannya menurun seiring dengan target kinerja yang terus

mengalami kenaikan.

Secara umum capaian indikator kinerja penyelesaian sengketa informasi publik sampai

dengan akhir tahun 2014 menunjukan adanya penurunan, seperti terlihat dalam tabel 3

berikut :

Tabel 3 : Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Penyelesaiang Sengketa

URAIAN s/d 2011 s/d 2012 s/d 2013 s/d 2014

Jumlah Permohonan 495 818 1195 2549

- Jumlah Penyelesaian 237 474 599 722

- Realisasi 47,88% 57,95% 50,13% 28,32%

- Target 75% 80% 85% 90%

- Tingkat Capaian Kinerja 63,84% 72,44% 58,98% 31,47%

Penghitungan capaian indikator kinerja Penyelesaian sengketa dilakukan secara kumulatif

atau sampai dengan tahun 2014. Hal ini disebabkan kasus yang diselesaikan pada tahun

berjalan sebagian atau seluruhnya merupakan saldo kasus tahun lalu.

Tabel 3 di atas menunjukan bahwa capaian kinerja penyelesaian sengketa mengalami

penurunan dari 58,98% pada tahun 2013 menjadi 31,47% pada tahun 2014. Hasil

pengukuran ini menunjukan bahwa capaian indikator penyelesaian sengketa memerlukan

uapaya percepatan, kerja keras dan perhatian tidak hanya dari para Komisioner, namun

juga komitmen dan kerja keras dari seluruh jajaran Komisi Informasi Pusat dalam rangka

mencapai target-target RPJM 2015–2019 di masa mendatang.

Beberapa faktor yang dianggap telah mempengaruhi secara langsung kinerja penyelesaian

sengketa antara lain adalah adanya kekosongan Komisioner pada masa transisi dari

periode 2009-2013 kepada periode 2013-2017 selama 3 bulan; terjadinya anomali

permohonan penyelesaian sengketa sebanyak 1354 kasus register selama tahun 2014; dan

tingginya target kinerja penyelesaian sengketa informasi setiap tahunnya. Selain itu

terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa informasi:

(1). Ketidaksiapan Badan Publik dalam membenahi dan menata sistem layanan informasi

publik sehingga menimbulkan ketidakpuasan pengguna dan pemohonan informasi

publik;

(2). Belum tersosialisasikannya UU KIP secara mendalam ke Badan Publik secara

13 | P a g e

maksimal;

(3). Komisi Informasi yang belum tebentuk di seluruh provinsi sehingga kewenangan

penyelesaian sengketa di wilayah provinsi menjadi beban Komisi Informasi Pusat;

(4). Kompetensi Petugas pencatat registrasi permohonan penyelesaian sengketa informasi

dalam memilah antara kewenangan Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi

Provinsi sehingga menyebabkan menumpuknya permohonan informasi;

(5). Kemampuan Panitera Pengganti dalam pemanggilan para pihak secara patut, sehingga

menimbulkan ketidakhadiran para pihak di dalam persidangan. Hal ini menyebabkan

waktu yang panjang dalam penyelesaian sengketa informasi.

(6). Sarana yang tidak memadai dalam menyelesaikan sengketa informasi jarak jauh

(teleconference) menyebabkan tidak terpenuhinya penyelesaian sengketa infomasi

yang cepat sesuai dengan asas penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi.

(7). Proses penyelesaian 1 (satu) sengketa bisa mengalami beberapa kali persidangan

sehingga membutuhkan waktu yang panjang;

(8). Proses persidangan penyelesaian sengketa melibatkan 4 Komisioner sebagai Majelis

sehingga tidak memungkinkan menggelar 2 (dua) persidangan secara paralel oleh 7

(tujuh) Komisioner;

Beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan adalah :

(1). Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyuluhan dan bimtek tentang standar layanan

informasi publik kepada badan publik serta pemberian edukasi dan advokasi kepada

masyarakat

(2). Mendorong pembentukan Komisi Informasi di provinsi-provinsi yang belum memiliki

Komisi Informasi

(3). Meningkatkan kemampuan dan kompetensi para petugas terkait penyelesaian sengketa

informasi (panitera pengganti dan petugas register) melalui pemberian pelatihan

(4). Menyediakan sarana penyelesaian sengketa jarak jauh (teleconference)

2. Capaian PPID yang Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik

Wujud dari PPID yang Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik adalah

Badan Publik yang sudah melaksanakan ketentuan keterbukaan informasi publik.

Menurut ketentuan Keterbukaan Informasi Publik bahwa setiap Badan Publik wajib

menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),

14 | P a g e

menetapkan Daftar Informasi Publik, menyusun SOP layanan informasi publik,

membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik.

Selama tahun 2011-2014 Komisi Informasi Pusat setiap tahun melakukan Survey untuk

mengetahui tingkat kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi

publik. Fokus penelitiannya adalah layanan informasi yang wajib disediakan dan

diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi

yang wajib diumumkan secara serta merta. Survey tersebut dilakukan untuk

kepentingan praktis sesaat, yaitu pemeringkatan badan publik dan bukan monitoring

yang bersifat komprehensif dan secara terus menerus sepanjang waktu 1 tahun. Oleh

karena itu parameter kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui ketaatan badan

publik adalah pembentukan PPID. Apalagi data survey tahun 2014 menunjukan bahwa

dari 414 kuesioner yang dikirim ke badan publik, yang mengembalikan hanya 166 atau

40,10%.

Pembentukan PPID sepenuhnya berada di luar kendali Komisi Informasi Pusat dan

sangat tergantung kepada niat baik (goodwill) Pimpinan Badan Publik. Namun peran

dan dorongan yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat tidak bisa diabaikan

begitu saja, Komisi Informasi Pusat telah memberikan penyuluhan/sosialisasi dan

bimbingan teknis (Bimtek) kepada pimpinan badan public maupun PPID serta

pembelajaran edukasi melalui putusan-putusan sengketa informasi yang mewajibkan

Badan Publik memberikan informasi yang diminta masyarakat sebagai pengguna dan

pemohon informasi.

Sampai dengan Desember Tahun 2014 jumlah Badan Publik yang telah membentuk

PPID mencapai 339 PPID (48,84%) dari 694 Badan Publik yang dapat diintervensi,

dengan rincian tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4. Rekapitulasi Jumlah PPID Tahun 2014

No. Lembaga Jumlah Telah Membentuk

PPID

%

1 Kementerian 34 34 100%

2. Lembaga Non Kementerian 129 41 31,78%

3. Provinsi 34 30 88,23%

4. Kabupaten 399 174 43,60%

15 | P a g e

5. Kota 98 60 61,22%

Jumlah 694 339 48,85%

Berdasarkan tabel 4 di atas jumlah instansi pemerintah yang sudah membentuk PPID

sebanyak 339 instsnsi atau 48,85% dengan rincian instansi pemerintah pusat sebanyak 75

instansi atau 46,01%. Dan instansi pemerintah daerah sebanyak 264 instansi atau 49,72%.

Kondisi ini menunjukan masih diperlukan berbagai langkah dan upaya kerja keras serta

kerjasama di antara instansi terkait.

Dengan demikian capaian indikator kinerja PPID yang Melaksanakan Ketentuan

Keterbukaan Informasi Publik sampai dengan akhir tahun 2014 menunjukan adanya

peningkatan, seperti terlihat dalam tabel 5 berikut :

Tabel 5 : Perkembangan jumlah PPID 2011-2014

URAIAN 2011 2012 2013 2014

Jumlah PPID 154 199 227 339

- Jumlah Badan Publik 519 554 590 694

- Realisasi 29,67% 35,92% 38,47% 48,84%

- Target 75% 80% 85% 90%

- Capaian Kinerja 39,56% 44,90% 45,26% 54,26%

Perkembangan jumlah PPID terhitung sangat lambat. Hal ini mengingat bahwa UU No.14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif sejak 31

April 20110.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam Pembentukan PPID, antara lain adalah :

1. Kurangnya komitmen dan kesadaran pimpinan badan publik terhadap hak dasar

masyarakat atas akses informasi publik

2. Terbatasnya kemampuan SDM dan anggaran badan publik

3. Kurangnya kesadaran dan kemampuan masyarakat sebagai pengguna dan pemohon

informasi sehingga badan publik tidak terdorong untuk melakukan pembenahan dan

penataan terhadap sistem layanan informasi yang dimilikinya.

16 | P a g e

3. Capaian Kinerja Lainnya

Selain pembentukan PPID, UU Keterbukaan Informasi Publik juga mengamanatkan

adanya Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota jika

dibutuhkan. Proses pembentukan Komisi Informasi Provinsi sepenuhnya menjadi

domainnya pemerintah provinsi. Peran Komisi Informasi Pusat hanya menginisiasi,

mengedukasi dan memberikan advokasi melalui Audiensi dengan Kepala Daerah dan

DPRD serta melakukan focus group diskusi (FGD) dengan kelompok-kelompok

masyarakat strategis dalam rangka mendorong dan/atau mempercepat proses pembetukan

Komisi Informasi Provinsi.

Grafik Capaian Pembentukan Komisi Informasi Provinsi

Berdasarkan pada grafik tersebut di atas pada tahun 2011 jumlah Komisi Informasi

Provinsi yang terbentuk sebanyak 11 dari 33 Provinsi atau 33,33% dan bila dikonversi

dengan target 75%, maka realisasi capaian kinerja menjadi 44,44%. Pada tahun 2012

jumlah Komisi Informasi Provinsi yang terbentuk sebanyak 19 dari 34 provinsi atau

55,88% dan bila dikonversi dengan target 80%, maka realisasi capaian kinerja menjadi

69,85%.

Demikian juga tahun 2013 jumlah Komisi Informasi Provinsi yang terbentuk sebanyak

23 dari 34 provinsi atau 67,65% dan bila dikonversi dengan target 85%, maka realisasi

capaian kinerja menjadi 79,58%. Selanjutnya pada tahun 2014 jumlah Komisi Informasi

17 | P a g e

Provinsi yang terbentuk sebanyak 26 dari 34 provinsi atau 76,47% dan bila dikonversi

dengan target 90%, maka realisasi capaian kinerja menjadi 84,97%. Realisasi ini

menjelaskan satu-satunya capaian kinerja yang dianggap berhasil karena mencapai target

di atas 80% adalah kinerja Pembentukan Komisi Informasi Provinsi.

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2014 Sekretariat Komisi Informasi Pusat mendapat alokasi anggaran sebesar

Rp. 14.366.700.000,-. Dari pagu anggaran sebesar itu, realisasi sampai dengan akhir

Desember 2014 mencapai Rp. 11.830.722.034,- atau 82,35%, dengan rincian sebagai

berikut :

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2014

KODE URAIAN

PAGU REALISASI

% (Rp) (Rp)

3020

Dukungan Managemen dan

Dukungan Teknis Lainnya Komisi

Informasi (KI) Pusat

14.366.700.000 11.830.722.034 82,35%

3020.01.001

Penanganan Sengketa Informasi

Publik Sesuai UU Nomor 14 Tahun

2008

1.709.025.000 1.284.909.374 75,18%

3020.01.002

Pelaksanaan Edukasi Dan Advokasi

Keterbukaan Informasi Publik 1.387.820.000 1.163.863.600 83,86%

3020.01.003

Penguatan Kelembagaan Komisi

Informasi Dan Badan Publik 2.334.825.000 1.727.276.270 73,98%

3020.01.994 Layanan Perkantoran 8.734.030.000 7.479.297.790 85,63%

3020.01.996 Perangkat Pengolah Data Dan

Komunikasi 148.000.000 144.225.000 97,45%

3020.01.997

Layanan Dukungan Teknis

Administrasi Dan Tata Kelola KIP 53.000.000 31.150.000 58,77%

Dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2013, realisasi anggaran tahun 2014

mengalami penurunan baik dari segi nominal maupun prosentase. Bila pada tahun 2013

dari pagu anggaran sebesar Rp. 13.981.623.000, (ada pemotongan sebesar Rp.

385.077.000,-) mampu diserap sebesar Rp. 12.370.010.626,- atau 88,47%.,-. Namun pada

18 | P a g e

tahun 2014 realisasi anggaran hanya mampu menyerap sebesar Rp. 11.830.722.034,- atau

82,35%.

Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adalah :

(1). Proses revisi pemotongan anggaran karena kebijakan nasional sehingga menghambat

proses pencairan dana

(2). Adanya penghematan anggaran dari proses pengadaan barang/jasa maupun dalam

pelaksanaan kegiatan

(3). Adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan

19 | P a g e

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Komisi Informasi Pusat

Tahun 2014 menyajikan berbagai capaian strategis yang tercermin dalam capaian

indikator kinerja kegiatan. Berbagai keberhasilan dan kegagalan yang sudah dicapai

sepanjang ditentukan oleh adanya komitmen dan dukungan pimpinan. Selain itu

dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu

keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2014.

Capaian kinerja ahun 2014 menjelaskan bahwa capaian kedua indikator tidak berhasil

dengan baik, dalam arti tidak mencapai di atas 80%, bahkan ada 1 (satU) indikator yang

capaiannya mengalami penurunan secara drastis. Sedangkan satu indikator lainnya

menunjukan capaian yang meningkat. Beberapa permasalahan yang dihadapi baik

internal maupun eksternal dalam mewujudkan capaian target kinerja sasaran, antara lain

adalah :

1. Belum tersedianya SOP atau mekanisme kerja menjadi hambatan dalam

menyelaraskan pelaksanaan kegiatan

2. Kualitas SDM yang kurang memadai dalam menangani dan pemberian dukungan

tugas-tugas Komisi Informasi

3. Kurangnya pelaksanaaan kegiatan koordinasi pemantauan badan publik dalam

pelaksanaan keterbukaan informasi publik

4. Kurangnya dukungan pimpinan badan publik dalam pengimplementasian UU

Keterbukaan Informasi Publik

B. Saran/Langkah Tindak Lanjut

1. Menyusun berbagai SOP atau mekanisme kerja

2. Meningkatkan kualitas pelatihan dan bimbingan teknis baik kepada jajaran

Sekretariat KIP maupun jajaran instansi pemerintah lainnya

3. Memperluas cakupan sosialisasi untuk lebih mendorong penguatan kelembagaan

dan aktivitas PPID dalam layanan informasi publik

4. Menurunkaan target kinerja dalam RPJMN 2015-2019 vang sebelumnya terlalu

tinggi