LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · panduan/konsultasi diagnosis dan tata laksana antara fasyankes diampu ... rumah sakit sebagai sarana pelayanan rujukan tingkat

Laporan Tahunan Bidang Yankes 2018 1

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2018

DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2018


BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.

Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan

dan kemampuan hidup sehat dalam mencapai derajat kesehatan yang

optimal. Manusia yang sehat adalah modal dasar pembangunan nasional.

Program Pembangunan Kesehatan di Propinsi Sumatera Barat bertujuan

untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat terutama bagi

keluarga miskin, sehingga tercapai masyarakat terbebas dari penyakit baik

penyakit menular maupun penyakit tidak menular.

RPJMD Propinsi Sumatera Baratmerupakan dasar dan rujukan dalam

menyusun program-program Pembangunan kesehatan dan menghitung

kebutuhan untuk terlaksananya kegiatan antara lain tersedianya sumber

daya manusia yang tangguh, mandiri dan berkualitas.

Untuk keberhasilan Pembangunan kesehatan diperlukan suatu kebijakan

pembangunan kesehatan yang lebih dinamis dan proaktif dengan melibatkan

semua sektor yaitu, pemerintah, swasta dan masyarakat dan tidak hanya

ditentukan oleh kinerja sektor kesehatan saja, melainkan sangat dipengaruhi

oleh interaksi yang dinamis dari berbagai sektor.

Program dan kegiatan tahun 2018 merupakan program tahun ke2pelaksanaan

agenda Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2016-2020 yang merupakanprogram prioritas dalam upaya

meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat sesuai dengan program yang

ada pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat dan


Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera

Barat Tahun 2018.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Noomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan

Peraturan Gubernur 52 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas KesehatanProvinsi Sumatera Barat

Bidang Pelayanan Kesehatan DinasKesehatan Provinsi Sumatera Barat

mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan

pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta

pelayanan kesehatan tradisional. Dalam melaksanakan kegiatan

diselenggarakan melalui koordinasi dan integrasi dengan lintas program

dilingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat dan secara lintas

sektor dengan instansi pemerintah terkait serta dengan Lembaga swadaya

Masyarakat terkait.

Sebagai sasaran kerja adalah semua sarana pelayanan kesehatan di

Sumatera Barat yaitu Puskesmas sebanyak 275 unit (PuskesmasRawatan100

unit, Pukesmas Non Rawatan175unit), Puskesmas Pembantu 907 unit,

Puskesmas Keliling 259 unit, Polindes1761unit dan Posyandu 7230 unit.

Untuk sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan saat ini telah ada 73 unit

dengan perincian :

a. Rumah Sakit Pemerintah termasuk RumahSakit TNI/Polri28 unit (RS

Pemerintah 24 unit, Rumah Sakit TNI/Polri 4 unit).

Rumah Sakit Pemerintah berdasarkan type : Kelas A 1 unit, Kelas B 4 unit,

Kelas C 19 unit dan kelas D 4 unit.


b. Rumah Sakit Swasta sebanyak 36 unit meliputi Rumah Sakit 13 unit dan

Rumah Sakit khusus 23 unit.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk

mengevaluasi sejauhmana pencapaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang

menjadi tugas pokok dan fungsi BidangPelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Barat dan sebagai bahan terhadap perbaikan untuk

pelaksanaan tahun berikutnya.

Tujuan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program,

capaian, faktor penghambat dan faktor pendukung.

2. Sebagai bahan untuk membuat rencana kegiatan ke depannya.

3. Meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas

4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Rujukan Kesehatan yang Berkualitas

5. Meningkatkan cakupan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan

kesehatan

6. Meningkatkan keterpaduan pelayanan kesehatan masyarakat melalui

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.


BAB.II

PERENCANAAN KINERJA

2.1.Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

No

.

Sasaran

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya fasilitas

pelayanan kesehatan

1. Jumlah pembinaan

puskesmas yang

memenuhi sarana,

prasarana dan alat (SPA)

sesuai standar

82 puskesmas

2. Jumlah pembinaan

sarana prasarana dan

peralatan kesehatan RS

Rujukan Regional dan

Propinsi sesuai standar

4 RS

2. Meningkatnya akses

pelayanan kesehatan

dasar yang berkualitas

bagi masyarakat

1. Jumlah pembinaan

pelayanan kesehatan

bagi masyarakat di

daerah terpencil/sangat

terpencil

3 Kabupaten

2. Jumlah pembinaan

puskesmas yang

bekerjasama dengan UTD

dan RS dalam pelayanan

45 puskesmas


darah untuk

menurunkan AKI

3. Jumlah pembinaan

puskesmas dalam

program Indonesia Sehat

dengan pendekatan

Keluarga

67 puskesmas

3. Meningkatnya akses

pelayanan kesehatan

rujukan yang

berkualitas bagi

masyarakat

1. Jumlah Kabupaten/Kota

dengan kesiapan akses

layanan rujukan

5 kab/kota

2. Jumlah pemenuhan

jejaring pelayanan

telemedicine (prioritas)

4 RS

3. Jumlah Rumah sakit

Rujukan yang memiliki

pelayanan sesuai standar

4 RS

4. Meningkatnya

dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan

Tugas Lainnya pada

Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

1. Jumlah layanan

pembinaan program dan

rencana kerja teknis

3 Layanan

2. Jumlah layanan Internal 1 Layanan

5. Penyelenggaraan/

pembinaan

Pelayanan Kesehatan

Tradisional di

1. Penyelenggaraan

pelayanan kesehatan

tradisional di puskesmas

1 puskesmas


Puskesmas

6. Meningkatnya mutu

dan kualitas pelayanan

kesehatan primer,

rujukan dan

penunjang

1. Jumlah fasilitas

pelayanan kesehatan lain

yang siap diakreditasi

19 fasyankes


BAB. III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 :

No

.

Sasaran

Kegiatan

Indikator Kinerja Target capaian

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Meningkatnya

fasilitas

pelayanan

kesehatan

Jumlah pembinaan

puskesmas yang

memenuhi sarana,

prasarana dan alat

(SPA) sesuai standar

82

puskesmas

82

puskesmas

Jumlah pembinaan


peralatan kesehatan RS

Rujukan Regional dan

Propinsi sesuai standar

4 RS 4 RS

2. Meningkatnya

akses pelayanan

kesehatan dasar

yang berkualitas

bagi masyarakat

Jumlah pembinaan

pelayanan kesehatan

bagi masyarakat di

daerah terpencil/sangat

terpencil

3

Kabupaten

3

Kabupaten

Jumlah pembinaan

puskesmas yang

bekerjasama dengan

UTD dan RS dalam

45

puskesmas

45

puskesmas


pelayanan darah untuk

menurunkan AKI

Jumlah pembinaan

puskesmas dalam

program Indonesia

Sehat dengan

pendekatan Keluarga

67

puskesmas

67

puskesmas

3.

Meningkatnya

akses pelayanan

kesehatan

rujukan yang

berkualitas bagi

masyarakat

Jumlah

Kabupaten/Kota


layanan rujukan

5 kab/kota 5 kab/kota

Jumlah pemenuhan

jejaring pelayanan


4 RS 4 RS

Jumlah Rumah sakit


pelayanan sesuai

standar

4 RS 4 RS

4. Meningkatnya

dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan

Tugas Lainnya

pada Program

Pembinaan

Pelayanan

Jumlah layanan

pembinaan program

dan rencana kerja

teknis

3 Layanan 3 Layanan

Jumlah layanan

Internal

1 Layanan 1 Layanan


Kesehatan

5 Penyelenggaraan

/

pembinaan

Pelayanan

Kesehatan

Tradisional di

Puskesmas

Penyelenggaraan

pelayanan kesehatan

tradisional di

puskesmas

1

puskesmas

1

puskesmas

6. Meningkatnya

mutu dan

kualitas

pelayanan

kesehatan

primer, rujukan

dan penunjang

Jumlah fasilitas

pelayanan kesehatan

lain yang siap

diakreditasi

19

fasyankes

19

fasyankes

Analisa Capaian Masing-masing Indikator :

No

.

Sasaran

Kegiatan

Indikator Kinerja Target capaian

(1) (2) (3) (4) (5)

1.

Meningkatnya

akses pelayanan

kesehatan

rujukan yang

berkualitas bagi

Jumlah

Kabupaten/Kota


layanan rujukan

5 kab/kota 2 kab/kota

Jumlah pemenuhan 4 RS 6 RS


masyarakat jejaring pelayanan


Jumlah Rumah sakit


pelayanan sesuai

standar

4 RS 4 RS

1. Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Kesiapan Akses Layanan Rujukan

Akses layanan rujukan ditujukan untuk pembentukkan PSC 119 di

Kabupaten/kota. Dari 5 (lima) Kab/Kota yang merencanakan pembentukkan

PSC 119 pada tahun 2018, baru 2 (dua) Kab/Kota yang telah

merealisasikan pembentukkan PSC 119 yaitu Kabupaten Padang Pariaman

dan Kota Solok.

Diperlukan komitmen dari pemerintah daerah kabupaten/kota untuk

pelaksanaan layanan rujukan ini antara lain mempersiapkan regulasi,

penyiapan lokasi, penyiapan sarana prasarana seperti ambulan 118, alat

telekomunikasi dan informasi, penyiapan SDM, jejaring layanan rujukan

FKTP.

2. Jumlah pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine (prioritas)

Telemedisine adalah pelayanan kesehatan jarak jauh melalui pemanfaatkan

teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka memberikan

panduan/konsultasi diagnosis dan tata laksana antara fasyankes diampu

dan pengampu

Di Provinsi Sumatera Barat sudah ditetapkan Rumah Sakit Pengampu dan

Diampu dengan penetapan dari Kemenkes RI.Dari Target 4 Rumah Sakit


untuk Program Telemedicine tercapai 6 Rumah Sakit yang memenuhi

jejaring Pelayanan telemedicine.

7. Jumlah Rumah sakit Rujukan yang memiliki pelayanan sesuai standar

Di Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan 4 (empat) rumah sakit sebagai

sarana pelayanan rujukan tingkat lanjut yang berfungsi sebagai Rumah

Sakit Rujukan Nasional ( RSUP Dr. M. Djamil Padang ), dan Rumah Sakit

Rujukan Regional ( RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi, RSUD Solok dan

RSUD Pariaman ).

Penetapan keempat rumah sakit tersebut sebagai rumah sakit rujukan

berdasarkan penetapan dari Kementerian Kesehatan sesuai dengan

klasifikasi rumah sakit.Rumah Sakit Dr. M.Djai amil Padang sebagai rumah

sakit rujukan nasional adalah sebauh rumah sakit dengan klasifikasi A dan

3 (tiga) RSUD Provinsi dengan klasifikasi B. Seluruh rumah sakit rujukan

tersebut diatas sudah terakreditasi SNAR dengan status Paripurna.

Ketiga RSUD Provinsi sebagai rumah sakit regional masih perlu ditingkatkan

terutama dalam pemenuhan standard sarana, prasaran, peralatan dan

kebutuha SDM sesuai dengan kelas rumah sakit seperti yang ditetapkan

dalam Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Klasifikasi

Rumah Sakit, sehingga keberadaan rumah sakit tersebut sebagai rujukan

regional dapat berfungsi secara maksimal. Dukungan dari Kementerian

Kesehatan dalam pemenuhan ini sangat diharapkan sekali melalui alokasi

dana DAK Penugasan.


Tabel 4.1 Rumah Sakit Pengampu dan Yang Diampu

Jejaring Pelayanan Telemedicine di Sumatera Barat Tahun 2018

No Nama Rumah Sakit Telemedicine

Pengampu Diampu

1 RSUP DR.M.Jamil Padang V

2 RSUD Pariaman V

3 RSUD Lubuk Basung

V

4 RSUD Sei Dareh

V

5 RSUD Pasaman Barat

V

6 RSUD Sujunjung

V

8. Jumlah pembinaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah

terpencil/sangat terpencil.

Jumlah pembinaan kesehatan daerah terpencil Tahun 2018 target 3 daerah

capaian 3 (100%) yaitu Nagari Maligi Kabupaten Pasaman Barat, Nagari

Tandai Kabupaten Solok Selatan dan Desa Matobek Kabupaten Kepulauan

Mentawai. Kegiatan ini didukung dengan adanya dukungan pendanaan

3 3

0

1

2

3

4

TARGET REALISASI

PEMBINAAN DAERAH TERPENCIL TAHUN 2018

2018


dari Kementerian Kesehatan DIPA 04 dan dukungan pemerintah kabupaten

daerah terpencil wali nagari dan masyarakat dan cuaca yang

memungkinkan dilaksanakan pelayanan kesehatan bergerak. Pelayanan

kesehatan daerah terpencil/sangat terpencil mengacu kepada Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2019.

Pelayanan kesehatan daerah terpencil dan sangat terpencil dalam rangka

meningkatkan akses dan pendekatan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat yang berada di daerah terpencil. Pelayanan kesehatan yang

diberikan melibatkan 4 (empat) dasar spesialistik.

9. Jumlah pembinaan puskesmas yang bekerjasama dengan UTD dan RS

dalam pelayanan darah untuk menurunkan AKI

Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap puskesmas yang kerjasama

dengan UTD dan RS dalam pelayanan darah untuk menurunkan AKI

sejumlah 45 puskesmas (100%) dari target 45 puskesmas (100). Hal ini

didukung adanya anggaran dari Kementerian Kesehatan DIPA 04 serta

adanya sumber daya manusia yang telah mengikuti pelatihan untuk

melaksanakan pembinaan. Pembinaan dilaksanakan pada puskesmas yang

45 45

TARGET REALISASI

PEMBINAAN PUSKESMAS KERJASAMA UTD DAN RS TAHUN 20182018

2018


berada di 13 kabupaten/kota yang telah melaksanakan Memorandum of

Understanding (MoU) dengan Kementerian Kesehatan.

10. Jumlah pembinaan puskesmas dalam program Indonesia Sehat dengan

pendekatan Keluarga

Jumlah pembinaan puskesmas dalam program Indonesia Sehat dengan

Pendekatan Keluarga capaian 67 puskesmas (100%) dari target 67

puskesmas. Pencapaian ini didukung oleh adanya kebijakan Kementerian

Kesehatan yang menetapkan 67 lokus puskesmas dan dukungan

pendanaan untuk pelaksanaan pelatihan dan pembinaan bagi 67

puskesmas lokus.

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga merupakan cara

pendekatan pelayanan kesehatan ke masyarakat melalui keluarga.

11. Jumlah layanan pembinaan program dan rencana kerja teknis

Jumlah layanan pembinaan program dan rencana teknis dengan target 3,

pencapaian 3 (100%) melalui kegiatan pertemuan Perencanaan Berbasis

Elektronik, Pertemuan Rujukan Online dan Pertemuan Sistem Informasi

67 67

0

10

20

30

40

50

60

70

80

TARGET REALISASI

PEMBINAAN PUSKESMAS PISPK TAHUN 2018


Rumah Sakit (SIMRS). Pencapaian ini didukung adanya alokasi anggaran

pada DIPA 04 dan partisipasi dari narasumber dan peserta.

12. Jumlah layanan Internal

Jumlah layanan internal dengan target 1, capaian 1 (100%), berupa

pembayaran honor dan admnistrasi perkantoran. Hal ini dukung adanya

alokasi anggaran 04 dan adanya satuan biaya masukan.

13. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional di puskesmas

Puskesmas yang

menyelenggarakankesehatantradisionalterhadapmasyarakat di

wilayahkerjanya yangmemenuhisalahsatu kriteriadibawahini :

1. Puskesmas yang melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional

ramuan (pemanfaatan taman obat keluarga) dan

keterampilan(akupresur untuk keluhan ringan).

2. Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pembinaan meliputi

pengumpulan data kesehatan tradisional, fasilitasi / registrasi /

perizinan dan bimbingan teknis serta pemantauan pelayanan kesehatan

tradisional.

3. Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sudah dilatih pelayanan

kesehatan tradsional ( akupresur untuk perawat, bidan dan fisioterapi ;

akupunktur untuk dokter.

Tahun 2018 Anggaran Pelayanan Kesehatan Tradisional yang

bersumber dana APBN sebanyak 66.280.000,- realisasi : 64.500.000,-

(97,31 %) untuk kegiatan Lomba Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga

dan Keterampilan, sedangkan untuk Pelatihan Akupresure dan Asuhan

Mandiri pada tahun 2018 tidak tersedia pada Dana Dekonsentrasi

tersebut maupun APBD.


Lomba Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGa dan Keterampilan diikuti 10

Kab/Kota dari 19 Kab/Kota di Sumatera Barat.

LangkahPelaksanaanPenilaian :

Untukkegiatanlomba TOGA diterimasuratdariKementerianKesehatantanggal

24 Januari 2018. Selanjutnyadilakukanlangkah-langkahsbb:

1. Meneruskan surat Kementerian Kesehatan keKab/Kota

tentangpemberitahuanpersiapan dan rundown penilaian kelompok

Asuhan Mandiri TOGA dan Keterampilan tanggal 6 Februari 2018.

2. Membuat Surat KeputusanGubernur Sumatera Barat tentang Tim

penyelenggarandan Tim PenilaianKelompok Asuhan Mandiri TOGA dan

Keterampilan TingkatProvinsiNomor 440-382-2018 tanggal16 Mei 2018

3. Rapatpersiapanlomba TOGA

Rapatpersiapandilaksanakanpelaksanaanlombadilaksanakanpadatanggal

23 Maret 2018 denganpesertasbb :

Kepala BidangYankes

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TP-PKK Provinsi

Biro Bina Mental dan Kesra

Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan.

Seksi Promkes

Seksi Yankestrad

Perihal rapat : Pembentukan Tim Penilai kelompok Asman Toga dan

Keterampilan Tahun 2018 dan jadwal kegiatan penilaian.


4. RapatPersiapan Verifikasi Lapangan

Rapatpersiapan verifikasi lapangan dilaksanakan pada tanggal 15 Mei

2018 denganpesertasbb :

Kepala BidangYankes


TP-PKK Provinsi



Seksi Promkes

Seksi Yankestrad

Pembahasan rapat mengenai jadwal verifikasi lapangan sesuai dengan

Kab/Kota yang mengirimkan Dokumen Kelompok Asman Toga dan

Keterampilan yaitu 9 Kab/ Kota .Verifikasi lapangan di laksanakan mulai

tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan 4 Juni 2018.

5. Rapat Hasil Verifikasi lapangan

Rapat hasil verifikasi lapangan dilaksanakanpadatanggal 22 Juni 2018

denganpesertasbb :

Kepala BidangYankes


TP-PKK Provinsi



Seksi Promkes

Seksi Yankestrad

Dari hasil verifikasi lapangan dan hasil rapat tim penilai didapatkan hasil

pemenang kategori Kota dan kabupaten dan ditetapkan oleh Surat


Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor:440-767-2018 tanggal 31

Agustus 2017 sbb

KATEGORI KOTA :

NO PUSKESMAS NAMA KELOMPOK

ASMAN

KOTA PERINGKAT

1 Mandiangin KelompokAsman Toga

Dahlia I , Kelurahan

Campago Guguk

Bulek , Kecamatan

Mandiangin Koto

Selayan

Kota Bukittinggi I

2 Lampasi Kelompok Asman

Toga dan Akupresur

Kelurahan Sungai

Durian, Kecamatan

Lampasi Tigo Nagari

Kota

Payakumbuh

II

3 Nan Balimo Kelompok Asman

Toga selasih,

Kelurahan Laiang,

KecamatanTanjungHa

rapan

Kota Solok III

KATEGORI KABUPATEN :

NO PUSKESMAS NAMA KELOMPOK

ASMAN TOGA

KABUPATEN PERINGKA

T

1 Tapus KelompokAsuhan KabupatenPasa I


Mandiri Toga Seroja,

NagariSontang

Cubadak , Kec. Padang

Gelugur Kabupaten

Pasaman

man

2 Lintau Buo I KelompokAsman Toga

Jorong Tanjuang

Ambacang ,Nagari

Balai Tangah

Kecamatan Lintau Buo

Kabupaten

Tanah Datar

II

3 Lubuk Alung Kelompok Asuhan

Mandiri Sinar Pagi

Nagari Aia Tajun

Kecamatan Lubuk

Alung

Kabupaten

Padang

Pariaman

III

Juara I Tingkat Provinsi Kategori Kab yaitu Kab. Pasaman dan Kategori

Kota yaitu Kota Bukittinggi dikirim ke Kementerian Kesehatan untuk

dilakukan verifikasi Tingkat Nasional.

Realisasi / Capaian

No.

Sasaran Kegiatan Indikator

Kinerja

Target Capaian

1 Penyelenggaraan/

pembinaan

Pelayanan

Kesehatan

Penyelenggaraan

pelayanan

kesehatan

tradisional di

1

puskesmas

6

puskesmas


Tradisional di

Puskesmas

puskesmas

Dari penetapan target diatas yaitu 1 (satu) Puskesmas baru yang

meyelenggarakan pelayanan Kesehatan Tradisional telah dicapai hasil sebanyak

6 Puskesmas baru yang telah melaksanakan kegiatan tersebut melalui kegiatan

Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga dan Akupresur pada tahun 2018 ini yaitu :

1. Pusk Mandiangin Kota Bukittinggi

2. Pusk Lampasi Kota Payakumbuh

3. Pusk Nan balimo Kota Solok

4. Pusk Tapus Kab. Pasaman

5. Pusk Lintau Buo I kab.Tanah Datar

6. Pusk Lubuk Alung Kab. Pd Pariaman

Dari 6 (enam) Puskesmas diatas untuk melaksanakan pelayanan Yankestrad

melalui pembentukan kelompok Asman TOGa dan Keterampilan masing masing

Kabupaten/Kota melakukan Kalakarya melalui Anggran APBD di masing-masing

Kab/Kota, disamping itu Dinkes Provinsi juga melakukan Pertemuan Asuhan

Madiri dan Pembinaan ke Puskesmas melalui dan Dekon dan APBD Provinsi

sebagai bentuk upaya peningkatan cakupan pelayanan kesehatan tradisional.

Lomba Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGa dan Keterampilan juga

mempunyai dampak yang cukup signifikan dalam meningkatkan cakupan

Puskesmas yang melaksanakan Asman tersebut , hal ini terlihat dari 6

Puskesmas Pemenang Asman pada tahun ini, semuanya belum pernah

dilatih melaui dana Dekon maupun APBD Provinsi.


Secara keseluruhan Puskesmas yang telah melaksanakan pelayanan kesehatan

Tradisonal di Sumatera Barat sampa tahun 2018 ini adalah : 59 Puskemas (30,2

%)

14. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain yang siap diakreditasi

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain yang siap di akreditasi. Pada

tahun 2018 telah dilaksanakan akreditasi terhadap 7 (tujuh) Rumah Sakit

yaitu RSUD Pasaman Barat, RSUD Sawahlunto, RSUD Lubuk sikaping,

RSUD Sei dareh, RSUD Arosuka, RSU Unand Padang, dan RSUP

Dr.M.Djamil Padang. Pada tahun 2018 juga telah dilakukan akreditasi

terhadap laboratorium kesehatan yaitu Labor Kesehatan Dasar Lubuk

Sikaping.

Capaian Kinerja Tahun 2017 dan tahun 2018

No. Sasaran

Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Kinerja

2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Meningkatnya

fasilitas

pelayanan

kesehatan

Jumlah pembinaan

puskesmas yang

memenuhi sarana,

prasarana dan alat

(SPA) sesuai standar

44

puskesmas

82

puskesmas

Jumlah pembinaan


peralatan kesehatan

RS Rujukan Regional

dan Propinsi sesuai

- 4 RS


standar

2. Meningkatnya

akses pelayanan

kesehatan dasar

yang berkualitas

bagi masyarakat

Jumlah pembinaan

pelayanan kesehatan

bagi masyarakat di

daerah

terpencil/sangat

terpencil

3

Kabupaten

3

Kabupaten

Jumlah pembinaan

puskesmas yang

bekerjasama dengan

UTD dan RS dalam

pelayanan darah

untuk menurunkan

AKI

50

puskesmas

45

puskesmas

Jumlah pembinaan

puskesmas dalam

program Indonesia

Sehat dengan

pendekatan Keluarga

50

Puskesmas

67

puskesmas

3.

Meningkatnya

akses pelayanan

kesehatan

rujukan yang

berkualitas bagi

masyarakat

Jumlah

Kabupaten/Kota


layanan rujukan

5

Kab/Kota

5

Kab/Kota

Jumlah pemenuhan

jejaring pelayanan

- 4 RS



Jumlah Rumah sakit


pelayanan sesuai

standar

- 4 RS

4. Meningkatnya

dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan

Tugas Lainnya

pada Program

Pembinaan

Pelayanan

Kesehatan

Jumlah layanan

pembinaan program

dan rencana kerja

teknis

2 layanan 3 Layanan

Jumlah layanan

Internal

12 layanan 1 Layanan

5 Penyelenggaraa/

pembinaan

Pelayanan

Kesehatan

Tradisional di

Puskesmas

Penyelenggaraan

pelayanan kesehatan

tradisional di

puskesmas

68 Pusk 1

puskesmas

6. Meningkatnya

mutu dan

kualitas

pelayanan

kesehatan

primer, rujukan

Jumlah fasilitas

pelayanan kesehatan

lain yang siap

diakreditasi

2

kecamatan

19

fasyankes


dan penunjang

Analisa Capaian Masing-masing Indikator :

1. Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Kesiapan Akses Layanan Rujukan

Untuk Tahun 2018 Akses layanan rujukan ditujukan untuk pembentukkan

PSC 119 di Kabupaten/kota.Ada 5 (lima) Kab/Kota yang merencanakan

pembentukkan PSC 119 pada tahun 2018. Dari 5 Kabupaten/kota baru 2

(dua) Kab/Kota yang telah merealisasikan pembentukkan PSC 119 yaitu

Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Solok. Untuk Tahun 2017 akses

layanan rujukan pembentukan PSC 119 di Kabupaten/Kota masih dalam

tahap Sosialisasi belum ada yang meralisasikan pembentukan PSC 119 di

Kabupaten/kota.Diperlukan komitmen dari pemerintah daerah

kabupaten/kota untuk pelaksanaan layanan rujukan ini antara lain

mempersiapkan regulasi, penyiapan lokasi, penyiapan sarana prasarana

seperti ambulan 118, alat telekomunikasi dan informasi, penyiapan SDM,

jejaring layanan rujukan FKTP.

2. Jumlah pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine (prioritas)

Rencana Strategis Kementrian Kesehatan Tahun 2015-2019, Direktorat

Pelayanan Kesehatan Rujukan akan melaksanakan Program Telemedicine di

10 Provinsi . Untuk Provinsi Sumatera Barat pelakasanaan Program

telemedicine baru dilaksanakan pada tahun 2018 dengan target 4 Rumah

sakit, sementara capaian 6 Rumah Sakit.. Langkah awal yang harus

dilaksanakan oleh masing masing provinsi yang ditunjuk untuk

melaksanakan Program Telemedicine adalah menentukan Rumah Sakit

Pengampu, Diampu dan Puskesmas yang diampu. Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Barat sudah mengusulkan lokus-lokus telemedicine yang terdiri

dari lokus Rumah Sakit Pengampu dan diampu seperti tabel dibawah ini


Tabel 4.2 Rumah Sakit Pengampu dan Yang Diampu

Jejaring Pelayanan Telemedicine di Sumatera Barat Tahun 2018

No Nama Rumah Sakit Telemedicine

Pengampu Diampu

1 RSUP DR.M.Jamil Padang V

2 RSUD Pariaman V

3 RSUD Lubuk Basung

V

4 RSUD Sei Dareh

V

5 RSUD Pasaman Barat

V

6 RSUD Sujunjung

V

3. Jumlah Rumah Sakit Rujukan yang memiliki pelayanan sesuai standar

Untuk Tahun 2017 dan 2018 Di Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan 4

(empat) rumah sakit sebagai sarana pelayanan rujukan tingkat lanjut yang

berfungsi sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional ( RSUP Dr. M. Djamil

Padang ), dan Rumah Sakit Rujukan Regional ( RSUD Achmad Muchtar

Bukittinggi, RSUD Solok dan RSUD Pariaman ).

Penetapan keempat rumah sakit tersebut sebagai rumah sakit rujukan

berdasarkan penetapan dari Kementerian Kesehatan sesuai dengan klasifikasi

rumah sakit.Rumah Sakit Dr. M.Djai amil Padang sebagai rumah sakit

rujukan nasional adalah sebauh rumah sakit dengan klasifikasi A dan 3

(tiga) RSUD Provinsi dengan klasifikasi B. Seluruh rumah sakit rujukan

tersebut diatas sudah terakreditasi SNAR dengan status Paripurna.


Ketiga RSUD Provinsi sebagai rumah sakit regional masih perlu ditingkatkan

terutama dalam pemenuhan standard sarana, prasaran, peralatan dan

kebutuha SDM sesuai dengan kelas rumah sakit seperti yang ditetapkan

dalam Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Klasifikasi

Rumah Sakit, sehingga keberadaan rumah sakit tersebut sebagai rujukan

regional dapat berfungsi secara maksimal. Dukungan dari Kementerian

Kesehatan dalam pemenuhan ini sangat diharapkan sekali melalui alokasi

dana DAK Penugasan.

4. Jumlah pembinaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah

terpencil/sangat terpencil

Pelayanan kesehatan daerah terpencil pada Tahun 2017 sama dengan Tahun

2018 yaitu 3 daerah yaitu Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman

Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

5. Jumlah pembinaan puskesmas yang bekerjasama dengan UTD dan RS dalam

pelayanan darah untuk menurunkan AKI

Jumlah puskesmas yang dilakukan pembinaan yang kerjasama UTD dan RS

pada tahun 2017 45 puskesmas lebih sedikit jika dibandingkan dengan

Tahun 2018 50 puskesmas. hal ini disebabkan adanya penurunan

dukungan pendanaan pada tahun 2018.

6. Jumlah pembinaan puskesmas dalam program Indonesia Sehat dengan

pendekatan Keluarga

Jumlah pembinaan puskesmas dalam Program Indonesia Tahun 2018 67

puskesmas lebih tinggi dari Tahun 2017 dengan 50 puskesmas. peningkatan

capaian pada Tahun 2018 didukung oleh peningkatan lokus oleh

Kementerian Kesehatan dan adanya dukungan pendanaan.


7. Jumlah layanan pembinaan program dan rencana kerja teknis

Jumlah layanan pembinaan program dan rencana teknis pada Tahun 2018 3

buah, hal ini lebih tinggi dari Tahun 2017 dengan 2 buah capaian sesuai

dengan target yang ditetapkan.

8. Jumlah Layanan Internal

Jumlah layanan internal pada Tahun 2018 hanya 1, hal ini sangata jauh

lebih kecil dari Tahun 2017 dengan 12 capaian, hal ini disebabkan pada

Tahun 2018 untuk Satker 04 hanya dibolehkan 1 layanan sesuai dengan

perjanjian kinerja.

Kalau dibanding capaian kinerja tahun 2017 (68 Pusk) dengan capaian

tahun ini (59 Pusk) terdapat penurunan jumlah Puskesmas yg

melaksanakan pelayanan Kestrad, hal ini disebabkan antara lain oleh :

1. SDM yang telah dilatih mutasi ketempat lain dan ditempatkan dibagian

lain ( TU, Pimpinan Pusk dll)

2. Keterbatasan ruangan Puskesmas untuk pelayanan akupresur yg

membutuhkan minimal 1 tempat tidur

3. Pelayanan kesehatan tradisional tidak termasuk dalam pelayanan

kesehatan yang dijamin BPJS, sehingga perlu dibuat pola tarif

Puskesmas namun menemui kesulitan dalam berbagai hal.

4. Belum semua Puskesmas mempunyai alokasi Anggaran untuk

pelayanan akupresur yg memerlukan alat habis pakai.

5. Komitmen Pimpinan Puskesmas dalam pelayanan Tradisional di

Puskesmas belum optimal.

9. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional di puskesmas


Namun berdasarkan target tahun 2018 yaitu 1 Puskesmas baru yang

melaksanakan pelayanan Kestrad telah tercapai.

Untuk Lomba Asuhan mandiri Toga dan Keterampilan terjadi peningkatan

dari jumlah peserta pada tahun 2018 diikuti oleh 9 Kabupaten/Kota,

sedangkan tahun lalu (2017) hanya diikuti oleh 6 (enam) Kab/Kota, dan

diharapkan pada tahun mendatang jumlah peserta yang ikut akan bertambah

lagi, sehingga pelayanan kesehatan tradisional dapat meningkat dari tahun ke

tahun.

Realisasi Kinerja tahun 2018 dibandingkan Renstra Kementrian Kesehatan

RI

Indikator kinerja yang harus dicapai oleh Direktorat Bina Pelayanan

Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer sesuai dengan

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019 adalah

sebagaiberikut :

NO

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

1. % Puskesmas yang

menyelenggarakan

15 %

25 %

45 %

60 %

75 %

Indikator Kinierja yang harus dicapai oleh Direktorat Yakestrad adalah : 60

%, sementara capaian Sumatera Barat sampai saat ini baru : 30,2 %.

Rendahnya capaian Sumatera Barat dibandingkan angka Nasional yang

ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan tentunya disebabkan oleh berbagai

faktor :

1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Prov.Sumatera Barat sebelumnya (Th

2016) Kesehatan Tradisional berada dibawah Program Promkes & PM, pada


tahun 2017 barulah menjadi bagian tersendiri dalam bentuk Seksi dibawah

bidang Pelayanan Kesehatan

2. Indikator yankestrad dimulai pada tahun 2017

3. Program Yankestrad belum optimal dilaksanakan di Puskesmas, karena

dianggap sebagi UKM Pengembangan ( bukan Essensial)

4. Anggaran untuk yankestrad dikab/Kota belum optimal untuk melakukan

kegiatan ( masih ada yg belum mempunyai alokasi anggaran)

5. Kurangnya SDM di Puskesmas sehingga pelayanan kurang optimal

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain yang siap diakreditasi

10. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain yang siap di akreditasi.

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan akreditasi terhadap 7 (tujuh) Rumah

Sakit yaitu RSUD Pasaman Barat, RSUD Sawahlunto, RSUD Lubuk sikaping,

RSUD Sei dareh, RSUD Arosuka, RSU Unand Padang, dan RSUP Dr.M.Djamil

Padang. Pada tahun 2018 juga telah dilakukan akreditasi terhadap

laboratorium kesehatan yaitu Labor Kesehatan Dasar Lubuk Sikaping.Pada

tahun 2017telah dilaksanakan akreditasi terhadap 14(empat belas ) Rumah

Sakit yaitu RSUD Padang Panjang, RSUD Adnan WD Payakumbuh, , RSUD

Ahmad Darwis, RSUD Pariaman, RSUD Pd Pariaman, RSU Lubuk Basung,

RSUD Ali Hanafiah Batusangkar, RSUD M.Zein Painan, RSUD Solok Selatan,

RSUD Mentawai, RS Stroke Nasional Bukiitinggi, RS Polri Bhayangkara, RST

Bukittinggi, dan RST Solok. Pada tahun 2017 juga telah dilakukan akreditasi

terhadap laboratorium kesehatan yaitu Labor Kesehatan Provinsi Sumatera

Barat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Dharmasraya.


B. Realisasi Anggaran

Realisasi dana Dekonsentrasi satker 04 Tahun 2018

No Kegiatan Anggaran Realisasi %

1 Pembinaan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan

235.054.000 223.093.600 94.91

2 Pembinaan Pelayanan

Kesehatan Primer

445403.000 403.277.100 90.54


Kesehatan Rujukan

491.022.000 405.711.655 82.62

4 Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya pada Program

Pembinaan Pelayanan

Kesehatan

493.387.000 373.476.700 75.69


Kesehatan Tradisional

66.280.000 65.260.000 98.46

6 Pembinaan Mutu dan

Akreditasi Pelayanan

Kesehatan

227.035.000 207.782.000 91.51

Jumlah

1.958.181.00

0

1.678.601.055 85.72

Dari 6 kegiatan pada tahun 2018, terdapat 2 kegiatan yang realisasi

keuangannya antara 75 - 90 % antara lain


1. Pembinaan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Rp. 491.022.000 (

82.62%), Sisa dana sebesar Rp. 85.310.000.-hal ini disebabkan sisa mati

Paket meeting dan Transport Narasumber Implementasi SPGDT call center

119 dan PSC 119 Kab/Kota sebesar Rp.43.061.525, Pertemuan

Telemdicine sebesar Rp. 14.423.601, dan sisa dari pertemuan kemampuan

teknis dalam penanggulangan kardiocerebrovaskuler sebesar Rp.

27.825.218,- adalah sisa dari Transport narasumber Pusat sebanyak 5

orang, karena sudah ada Narasumber dari RS M.Djamil yang sudah

mengikuti TOT sehingga tidak perlu di hadirkan dari pusat.

2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas dan Teknis lainnya pada

Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan realisasi keuangan Rp.

373.476.700( 75.69 % ) Sisa dana sebesar Rp. 119.910.300 yang terdiri

dari Rp. 35.330.000.- adalah kegiatan pusat yang rencana akan di adakan

di Sumatera Barat, ternyata kegiatan tersebut di Pusat di lakukan

rasionalisasi,dan ada sisa dari Konsultasi Perencanan ke Pusat sebesar

Rp.46.357.300.-, dan sisadari kegiatan Layanan Internal yang pencairan

dana harus di sesuaikan dengan SBU


BAB. IV

PENUTUP

Dari hasil Laporan kegiatan Satker 04 Dinas kesehatan Provinsi Sumatera

Barat Tahun 2018, Secara umum dapat dikatakan bahwa Capaian target

Indikator dan Prioritas Pembangunan Kesehatan Nasional telah dapat dicapai,

walaupun masih ada satu target kegiatan yang realisasi keuangan yang masih

dibawah 80 % Program dan kegiatan bertujuan meningkatkan mutu

pelayanan kesehatan harus lebih ditingkatkan dalam rangka memberikan

pelayanan kesehatan bermutu ke masyarakat di era Jaminan Kesehatan.


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · panduan/konsultasi diagnosis dan tata laksana antara fasyankes diampu ... rumah sakit sebagai sarana pelayanan rujukan tingkat

Documents