Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016yankes.kemkes.go.id/app/lakip2/downloads/2016/KP/fasyankes/lakip... · Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi ... Kami menyadari

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016


DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar.................................................................................................... i Daftar Isi…………............................................................................................... ii Ringkasan Eksekutif............................................................................................ iii

BAB I : PENDAHULUAN ………………………............................................ 1 A. Latar Belakang ……………………................. 1 B. Maksud dan tujuan …………...............…... 2 C. Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi ....................... 4 D. Sistematika..............……………………...............………...... 4

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA ..….....................…... 6 A. Perencanaan Kinerja……………………................................ B. Perjanjian Kinerja.......………………………................…......

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ………........................….................… 8 A. Pengukuran Pencapaian Kinerja........................................... B. Analisis Akuntabilitas Kinerja………...............……………. C. Sumber Daya …………………….................................….....

BAB IV : PENUTUP ………………………..............………....................…......... ..

LAMPIRAN – LAMPIRAN. Lampiran 1 : Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2016 Lampiran 2 : Laporan SAK Tahun 2016 Lampiran 3 : Laporan SIMAK BMN Tahun 2016 Lampiran 4 : Kekuatan Personil Direktorat


KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Tahun 2016 disusun sebagai tindak lanjut dari

TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara

yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta INPRES

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah yang mewajibkan untuk mempertanggungjawabkan tugas

pokok dan fungsi dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP).Tugas pokok dan fungsi yang dilaporkan pada laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah ini sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : No. 64 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI, sedang sistematika

laporan disusun sesuai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 oleh

Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai salah satu cara untuk

evaluasi yang obyektif, efisien dan efektif terhadap kinerja direktorat di lingkungan

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas di

lingkungan Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak terlepas dari hasil kerja

keras seluruh pegawai, unit-unit lintas program dan lintas sektor yang terkait.

Kami menyadari bahwa dalam menyusun laporan ini masih terdapat kekurangan, oleh

karena itu kami mengharapkan saran dan masukkan untuk perbaikan dimasa

mendatang, dan semoga buku laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Jakarta, 18 Januari 2017 Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan dr. Andi Saguni, MA NIP. 197201172000121001


RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah menetapkan indikator kinerja serta

target yang masuk kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-

2019, sebagai penjabaran dari visi dan misi Presiden, dan juga merupakan rencana

pembangunan jangka menengah ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN) 2005 - 2025.

Selain untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, RPJMN sekaligus digunakan

untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional. Sesuai dengan UU No. 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan

Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

Nasional, RPJMN merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun

Rencana Strategis (Renstra) masing - masing.

Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan di tahun 2016 ini telah menetapkan empat

indikator kinerja, yang masuk dalam indikator RPJMN, Rencana Strategis(Renstra) ,

RKP dan Rencana Kerja (Renja). Selain empat indikator yang menjadi kontrak kerja ada

satu indikator yang tidak masuk dalam penetapan kinerja (Kontrak Kerja) yaitu Jumlah

UPT vertikal dan RS rujukan regional yang memiliki KSO .

Dalam pelaksanaan program – program Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk

menunjang indikator masih terdapat banyak tantangan dan kendala diantaranya

kurangnya pengelolaan manajemen, waktu dan perubahan kebijakan pimpinan. Adapun

langkah – langkah untuk menjalankan program guna mencapai indikator Direktorat

antara lain dengan mengoptimalisasi alokasi dana yang ada, mempercepat waktu

pelaksanaan kegiatan , serta pembagian tugas SDM yang merata di Direktorat.


Berikut target dan capaian indikator Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2016:

NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN

1 Jumlah RS Rujukan Regional dan Provinsi yang memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai standar

130

RS

129

RS

2 Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya

14

RS

14

RS

3 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana dan prasarana dan alat (SPA) sesuai standar

1400

Puskesmas

2453

Puskesmas-

4 Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar dan dengan kriteria khusus

96

RS

82

RS-

INDIKATOR YANG TDK MASUK DALAM PENETAPAN KINERJA/KONTRAK KERJA

1 Jumlah UPT vertikal dan RS rujukan regional yang memiliki KSO

10

RS

10

RS


BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi,

kolusi dan nepotisme maka dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada azas –

azas umum penyelenggaraan negara yang meliputi azas kepastian hukum, tertib

penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas dan

akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap

kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya serta mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan

kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategi yang telah

dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good governance

dan sekaligus result oriented government. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan

pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-base Management) untuk

penyediaan informasi kinerja.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, sebagai wujud

pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka disusun laporan

akuntabilitas kinerja setiap tahun.

Untuk memenuhi hal – hal tersebut di atas, Direktorat Fasilitas Pelayanan

Kesehatan setiap tahun menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja kepada

Menteri Kesehatan RI.


B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunann Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Fasilitas Pelayanan

Kesehatan ini disusun sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan memuat

keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang

harus dipertanggungjawabkan oleh Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan .

C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menkes Nomor : 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Kesehatan, tugas pokok Direktorat Fasilitas Pelayanan

Kesehatan adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas

pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud,

Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan Perumusan kebijakan dibidang fasilitas pelayanan kesehatan primer,

rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

2. Penyiapan Pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitas pelayanan kesehatan

primer, rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang fasilitas

pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang dibidang

fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan

lainnya.

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang dibidang fasilitas pelayanan

kesehatan primer, rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya

6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Fasilitas Pelayanan

Kesehatan .


STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2016

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016 Page 9

D. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Fasilitas Pelayanan

Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan,

tugas pokok dan fungsi Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan , serta

sistematika penyajian laporan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas

kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan

kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah

antisipatif yang akan diambil.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di

masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.


BAB II.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan entitas dari Kementerian

Kesehatan, yang mendukung tercapainya RPJMN, Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan dan Rencana Aksi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan

Kesehatan.

Merujuk pada Rencana Aksi Ditjen Pelayanan Kesehatan, ditahun 2016 Direktorat

Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah menyusun Target Indikator Kinerja 5(lima)

tahunan (2015-2019). Target indikator kinerja tersebut tertuang di dalam RPJMN,

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana Kerja (Renja) Kementerian

Kesehatan dan Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan .

Realisasi pencapaian indikator kinerja direfleksikan dalam bentuk perencanaan

program dan kegiatan Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disusun setiap

tahun. Dalam perjalanannya rencana kegiatan tersebut dapat di ubah sesuai dengan

perkembangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan.

B. Perjanjian Kinerja

Tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi

pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak

yang memberikannya sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, telah

ditandatangi oleh Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan selaku penanggung jawab

indikator kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja

yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan

langsungnya. Berikut penetapkan kinerja direktorat fasilitas pelayanan kesehatan

tahun 2016


Berikut target dan capaian indikator Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2016:


1 Jumlah RS Rujukan Regional dan Provinsi yang memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai standar

130

RS

129

RS


14

RS

14

RS


1400

Puskesmas

2453

Puskesmas-


96

RS

82

RS-

INDIKATOR YANG TDK MASUK DALAM PENETAPAN KINERJA/KONTRAK KERJA

1 Jumlah UPT vertikal dan RS rujukan regional yang memiliki KSO

10

RS

10

RS


BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja dilakukan untuk membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan

standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah

ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana

realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Direktorat Fasilitas Pelayanan

Kesehatan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2016.

Pengukuran pencapaian sasaran dilihat berdasarkan pelaksanaan program-program di

lingkungan Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang penjabarannya dilaksanakan

melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subdirektorat – subdirektorat pada setiap

tahun anggaran.

Sesuai dengan Permenkes No.64 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 Direktorat Bina

Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Upaya

Kesehatan berubah strukturnya/berganti nama dan menjadi Direktorat Fasilitas

Pelayanan Kesehatan, Ditjen Pelayanan Kesehatan.

Dalam pengukuran kinerja Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan diuraikan

berdasarkan Indikator Renstra dan Renja-KL, untuk mencapai sasaran dimaksud

beberapa kegiatan telah dilaksankan dalam mencapai indikator yang telah

ditetapkan , yaitu:


DESK/PEMBAHASAN USULAN

SPA MELALUI DAKSOSIALISASI &

PENGEMBANGAN APLIKASI

ASPAK

RAKONTEK LINTAS

SEKTOR

WORKSHOP PERSIAPAN

PEMENUHAN SPA DANA

DAK RS RUJUKANBIMTEK /MONEV SPA

RS RUJUKAN

1. Melalui Dana Dekon2. Pengembangan fungsionalitas

ASPAK3. Integrasi ASPAK dgn E-

Watch, BALIS, SIM BPFK

1. Pada pertemuan penyusunan RKA-KL (Pagusementara, definif dan indikatif)

2. Menilai kelayakan harga, jenis, spesifikasi & utilitasSPA

3. Bersama2 Itjen terkait kelayakan harga & Dit. PKRterkait kebutuhan program pelayanan

4. Prioritas pemenuhan

1. Pembinaan pengelolaan limbah RS pada nilaiPROPER Merah-Hitam

2. Desk persyaratan perizinan Insinerator3. Sosialisasi persyaratan teknis lintas sektor

lainnya (BAPETEN, Dinas PU, Damkar dsb)

1. Dilaksanakan terintegrasi2. Verifikasi Data ASPAK & penilaian kualitas pengelolaan

SPA3. Integrasi pada proses akreditasi (workshop, survey

simulasi)4. Pembinaan perizinan operasional (perpanjangan/Baru)

1. Dilaksanakan di 3 Wilayah/Regional2. Sosialisasi Standar SPA RS, persyaratan teknis

lintas sektor3. Identifikasi dan menindaklanjuti masalah kritis

di lapangan

PERHITUNGAN TOTAL COST

PEMENUHAN GAP TINGKAT

NASIONAL (CEILING) ON TOP

1. Dasar pengalokasian Pagu Nasional Bid Kes2. Dasar perencanaan prioritas program Menu DAK3. Data base unit cost SPA


9


PERINGKAT NILAI

100

90-99

80-89

70-79

60-69Tdk lengkap / under stadr

<60

Legend

Sumber : ASPAK, Des 2016

158

78 74 7292

40

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Sub-Std Bintang 1

Bintang 2

Bintang 3

Bintang 4

Bintang 5

WILAYAH BARAT

Sub-Std, 33.1

Standar, 66.9

89

41 3846

36

50

20

40

60

80

100

Sub-Std Bintang 1

Bintang 2

Bintang 3

Bintang 4

Bintang 5

WILAYAH TENGAH

N: 255

31

9

14

6 5

00

5

10

15

20

25

30

35

Sub-Std Bintang 1

Bintang 2

Bintang 3

Bintang 4

Bintang 5

WILAYAH TIMUR

Sub-Std, 47.

7

Standar, 52.3

N: 478

N: 65

% RUMAH SAKIT PEMERINTAH BERDASARKAN KATEGORI PEMENUHAN SARANA PRASARANA DAN ALAT DI REGIONAL BARAT, TENGAH DAN TIMUR

Sub-Std, 34

.9Standar, 65.1


100

99.6

100

100

72

100

100

100

100

100

100

15

100

100

100

100

100

100

100

100 100

100

97

100

100

100

100

100

96

100

100 100

99.4

99.6

9740 Puskesmas Puskesmas Dinkes Kab/Kota Dinkes Provinsi Kemenkes

*)Sumber : Data ASPAK, update 28 Des 2016

% Puskesmas Akses ASPAKAKSESIBILITAS ASPAK DI PUSKESMAS

Dalam proses validasi data berjenjang

43.5

19.9

37.9

37.9

57

70

46

70.8

56

28

20

17

38

53

21

50

100

38

87

71 40

65

79

45

80

50

73

53

69

31

58 79

45

99.6

% RS Akses ASPAKAKSESIBILITAS ASPAK DI RUMAH SAKIT

798 RS

PemerintahRSUD Dinkes Kab/Kota Dinkes Provinsi Kemenkes

*)Sumber : Data ASPAK, update 28 Des 2016

Dalam proses validasi data berjenjangBelum mencakup RS Swasta


12

74.96

16.6

5.622.62

2.02 0.03

SUB STANDARD (<60%) BINTANG 1(60-69%) BINTANG 2 (70-79%) BINTANG 3 (80-89%) BINTANG 4 (90-99%) BINTANG 5 (100%)

% PEMENUHAN SPA DI PUSKESMASS/D DESEMBER 2016

Pembagi : 9399 Puskesmas yang mengisi ASPAK lengkap

Akreditasi

Peri-zinan

Registrasi

Budgeting Plan

PENGUATAN ASPAK ONLINE DALAM SISTEM INFOKES

Mewajibkan ASPAK sistem

perizinan fasilitas pelayanankesehatan swasta

Integrasi ASPAK dengan

sistem informasi kesehatan

dan lintas sektor terkait

E-kesehatan

Penetapan Kelas

Fasyankes

15


(Perlu Komitmen untuk

mengisi secara lengkap)

16


KELOMPOK RANGE NILAI %

100

90-99

80-89

70-79

60-69Tdk lengkap / under stadr

<60

KELOMPOK PEMENUHAN SARANA PRASARANA DAN ALAT DI RUMAH SAKIT PEMERINTAH(BINTANG 1 S/D 5)

Legend

Sub-Std, 34.8

Standar, 65.2

% Standar-SubStandar

278

128 126 124 133

9

0

50

100

150

200

250

300

Sub-Std Bintang 1 Bintang 2 Bintang 3 Bintang 4 Bintang 5

N = 798 RS Pemerintah yang mengisi ASPAK lengkap

RS Swasta belum mengakses ASPAK

Sumber : ASPAK, Des 2016


Dinkes : Kota

Denpasar, Kab

Badung, Kab Tabanan

Dinkes : Kota Palangkaraya,

Kab Kotawaringin Barat, Kab

Kapuas

Loka PFK

Banjarbaru

UPTD Elektromedik

Kab Kutai

Kartanegara

Dinkes: Prop NTB, Kota Bima,

Kab Sumbawa Barat, Kab

Kabupaten Sumbawa, Kab Lombok

Barat, Kab Lombok Tengah

Dinkes : Kota

Kupang, Kab Sumba

Timur, Kab Belu, Kab

Sikka, Kab Ende, Kab

Manggarai

Meningkatkan jumlah cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terlayani pengujian dan kalibrasi

Dinkes : Kab

Kediri, Kab

Malang, Kab

Jember, Prop jawa

Timur

PENGUATAN JEJARING

Pengujian & Kalibrasi

Alkes (Sister Lab) Di

Daerah

PENGUATAN PEMELIHARAAN

SPA di Puskesmas

Melalui Regional Maintenance

Center

PENGUATAN UNIT PENGUJIAN/

KALIBRASI INTERNAL RS

RS Pendidikan

PENGUATAN

KAPASITAS BPFK

Didorong menjadi

BLU dan pengampu

bagi institusi penguji

lainnya

1BPFKMedan

BPFKMksr

BPFKJakarta

UPFKJaypra

BPFKPlmbg

Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui Sarana Prasarana Alat Kesehatan yang terkalibrasi

BPFKSby

UPFKSolo

UPAYA PENINGKATAN INSTITUSI PENGUJI DAN PEMELIHARAAN SPA FASYANKES

KEMITRAAN INSTITUSI

PENGUJIAN SWASTA

Peningkatan Lab

Swasta berizin

Dinkes Prov Aceh

18


Difinisi Oprasional dan cara perhitungan pada indikator 1 :

INDIKATOR I (SATU) DIREKTORAT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN


I Jumlah RS Rujukan Regional dan Provinsi yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar

130

RS

129

RS

Definisi Operasional :

Jumlah RS Rujukan Regional dan Propinsi yang memenuhi sarana prasarana dan alat

(SPA) sesuai standar adalah 110 RS Rujukan Regional dan 20 RS Rujukan Propinsi

melalui ketetapan SK Dirjen BUK NO. HK.02.03/I/0363/2015 yang mendapatkan

alokasi APBN/DAK dalam rangka pemenuhan standar sarana, prasarana dan alat

kesehatan dan ditunjukkan adanya peningkatan pemenuhannya (tidak kumulatif).

Cara perhitungan :

110 RS Rujukan Regional dan 20 RS Rujukan Provinsi yang mendapatkan dana

APBN/DAK dan diukur peningkatan/pemenuhan SPA nya.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian indikator ini , meliputi:

a. Lokakarya Penanggulangan Bangunan yang diduga mangkrak

b. Rakontek Pengelolaan SPA di RS

c. Rapat Koordinasi Perizinan Limbah di Fasyankes

d. Penyusunan Roadmap Pengujian dan kalibrasi peralatan kesehatan

e. Rakontek Pemeliharaan SPA di Fasyankes

f. Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Peralatan kesehatan di Fasyankes

g. Pendampingan pemeliharaan SPA di Fasyankes

h. pengadaan tempat tidur pasien elektrik RS Akademik Universitas Hasanudin

i. Pengadaan Operating Microscop mata di RS

j. Pengadaan Tempat tidur pasien elektrik RSUP dr. Wahidin Kakassar

k. Penanganan permasalahan limbah di Fasyankes

l. Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Prasarana Fasyankes


Difinisi Oprasional dan cara perhitungan pada indikator 2 :

INDIKATOR II (KEDUA) DIREKTORAT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN



14

RS

14

RS


Jumlah RS Rujukan Nasional yang di tingkatkan sarana prasarananya adalah 14 RS

Rujukan Nasional melalui ketetapan Menkes (Kepmenkes No. HK.

02.02/MENKES/390/2014) yang mendapatkan dana APBN /DAK dan ditunjukkan

adanya peningkatan kualitas sarana prasarananya. ( tidak kumulatif).

Cara Perhitungan :

14 Rumah Sakit Rujukan Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor HK02.02/MENKES/390/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang

Pedoman Penetapan RS Rujukan Nasional yang mendapat dana APBN/DAK yang diukur

peningkatan kualitas sarana dan prasarananya

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian indikator ini meliputi:

Untuk memenuhi jumlah RS rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya

di capai dengan anggaran DAK dan memantau perencanaan pengembangan rumah

sakit, serta melakukanan pembinaan-pembinaan melalui kegiatan bimbingan Teknis

dan monitoring dan evaluasi. Hal ini karena dari 14 RS Rujukan Nasional hanya satu

yang dimiliki oleh daerah yaitu RSUD Soetomo Surabaya, yang lainnya merupakan UPT

Pusat yang memilki anggaran sebagai satuan kerja sendiri.


Definisi Oprasional dan cara perhitungan pada indikator 3 :

INDIKATOR III (KETIGA) DIREKTORAT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN



1400

Puskesmas

2453

Puskesmas-


Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar adalah

Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai

Permenkes 75 Tahun 2014 dengan pemenuhan lebih besar atau sama dengan 60%

berdasarkan data ASPAK

Cara perhitungan :

Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai

Permenkes 75 Tahun 2014 dengan pemenuhanlebih besar atau sama dengan 60%

berdasarkan data ASPAK

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian indikator ini meliputi:

a. Penyusunan Pedoman Teknis Perencanaan Fasyankes

b. Penyusunan Petunjuk Teknis Pengendalian mutu (QC) SPA di Puskesmas

c. Penyusunan Pedoman Teknis SPA di Klinik/Penyusunan Pedoman Teknis Pra

Instalasi Peralatan Kesehatan dan Penunjang di Fasyankes

d. Penyusunan Draft Permenkes ASPAK

e. Workshop persiapan pemenuhan SPA melalui Anggaran DAK Fasyankes

f. Rakontek Pengelolaan SPA di Puskesmas

g. Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Sarana Fasyankes

h. Pendampingan pemeliharaan SPA di Fasyankes

i. Ambulan Gawat Darurat (AGD) untuk Public safety Center

j. Pengadaan kendaraan ambulan di DTPK


k. Pengadaan kendaraan Pusling Darat Roda 2 dan Ambulan dalam rangka

peningkatan akses rujukan

l. Pengadaan kendaraan Pusling Darat Roda 2 dan Ambulan mendukung aspirasi

masyarakat

m. Pengadaan kendaraan Pusling Darat Roda 2 di DTPK

n. Pengadaan bidan kit dan Gadar set

Definisi Oprasional dan Cara perhitungan pada indikator 4 :

INDIKATOR 4 (KEEMPAT) DIREKTORAT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN



96

RS

82

RS-

Definisi Oprasional :

Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar dan dengan kriteria khusus adalah Rumah

Sakit Daerah yang memenuhi standar dengan kriteria khusus adalah Rumah Sakit yang

didorong memperoleh akreditasi (RS diluar RS Rujukan Regional dan Propinsi) melalui

dukungan DAK.

Cara perhitungan :

Jumlah RSUD yang mendapatkan alokasi DAK dalam rangka pemenuhan standar

sarana-prasarana dan alat kesehatan.

Untuk memenuhi jumlah RS Daerah yang memenuhi standar dan dengan kriteria

khusus di capai dengan kegiatan :

a. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Rujukan pemeliharaan

Fasilitas kesehatan

b. Penyusunan Panduan Penilaian Bangunan, Prasarana dan Alat kesehatan

pada Fasyankes


b. Penyusunan Pedoman Monitoring dan evaluasi Pembangunan/pengadan

bangunan baru

c. Pedoman Pengelolaan Fasyankes yang hemat energi dan ramah lingkungan

d. Penyusunan Draft Permenkes Tata Udara Fasyankes

e. Penyusunan Draft Permenkes Sistem Elektrikal Fasyankes

f. Workshop persiapan pemenuhan SPA melalui anggaran DAK RS Rujukan

g. Penyusunan rancangan kebijakan pengujian bangunan dan prasarana

fasyankes

Definisi Oprasional dan Cara perhitungan pada indikator ini :

INDIKATOR YANG TIDAK MASUK DALAM PENETAPAN KINERJA DIREKTORAT FASILITAS

PELAYANAN KESEHATAN


1 Jumlah UPT vertikal & RS rujukan regional yang memiliki KSO

10

RS

10

RS-

Definisi Oprasional :

Jumlah UPT vertikal & RS rujukan regional yang memiliki KSO adalah strategi

pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan (SPA) untuk mendukung

pelayanan kesehatan di UPT-Vertikal dan RS Rujukan Regional melalui kerja

sama dengan pihak ke-tiga (investor).

Cara Perhitungan :

Ruang lingkup KSO yang diatur adalah yang memiliki nilai lebih dari 5 miliar rupiah dan

untuk proses KSO baru. Nilai barang lebih dari 5 miliar diantaranya alat radiotherapy,

CT Scan, MRI, SPECT CT, Gamma Camera, ESWL, CSSD dan Laundry, perangkat

hemodialisa, Cath lab, Laboratorium klinik (Authomatic Analyser Spectrophotometer),

Pembangunan gedung, pneumatic tube dsb.


Program pendukung/dukungan manajemen :

1. Adapun program / kegiatan pendukung, yaitu :

a. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan BPFK/Institusi penguji Fasyankes.

b. Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan SPA di Laboratorium Kesehatan.

c. Sewa Hosting server ASPAK.

d. Sewa Jasa Online.

e. Pengembangan sistem informasi ASPAK.

f. Peningkatan kemampuan SDM.

g. Kapasiti Building.

h. Peningkatan kemampuan dan sertifikasi SDM.

i. Bimtek dan Supervisi sosialisasi NSPK Faskes.

j. Pemantauan dan evaluasi terpadu faskes

k. pemantauan dan evaluasi dana DAK

l. Monev dana DAK

m. Monev Kondisi Existing

n. Monev KKHI

2. Dukungan manajemen

Dukungan manajemen berfungsi memberikan dukungan manajemen

pelaksanaan teknis pada fasilitas pelayanan kesehatan, program atau kegiatan

ini dilakukan tidak hanya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi, lebih dari itu untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan baik,

dengan kegiatan perencanaan dan penganggaran, tatakelola keuangan,

ketatausahaan organisasi.

a) Definisi Operasional dan Capaian

Untuk kegiatan dukungan manajemen program Pengelolaan Sarana

Prasarana dan Peralatan Kesehatan dalam mengawal indikator kinerja

direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan yaitu :

1) Belanja Honor Pengelola Anggaran

2) Belanja Bahan Perkantoran

3) Belanja Perjalanan Dinas

4) Pencetakan dan Pengiriman Buku Pedoman

5) Inventarisasi Kekayaan Negara Proses Hibah


6) Pengadaan Konsultan Rencana Aksi Direktorat 2015 – 2019.

7) Alat Pengolah Data

8) Renovasi Ruangan Direktorat

9) Konsinyasi Perencanaan Program tahun 2016

10) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 2015

11) Konsultasi Perencanaan Program, Anggaran SAI dan SIMAK BMN

12) Laporan Keuangan, Kegiatan Direktorat

13) Pertemuan koordinasi administrasi teknis pelayanan penunjang

medik dan sarkes

14) Peningkatan kemampuan SDM direktorat

15) Pengadaan Jasa Rencana Aksi

Upaya terobosan dan inovasi yang dilakukan :

UPLOAD E-PLANNING

PERALATAN 100 %

SARANA

100 %

PRASARANA 100 %

2016UPDATE DATA

PASSING GRADE2017

UPDATE & VALIDASI DATA ASPAK

VALIDASI DATA ASPAK DILAKUKAN OLEH : KEMENKES RS VERTIKALDINAS KESEHATAN PROVINSI RSUD PROVINSIDINAS KESEHATAN KAB/KOTA RSUD KAB/KOTA & PKM

UPLOAD E-PLANNING

UPDATE & VALIDASI

PERALATAN100 %

UPDATE & VALIDASI SARANA

100 %

UPDATE & VALIDASI

PRASARANA100 %

SURAT PERNYATAAN DARIDIREKTUR/KADINKES KAB/KOTABAHWA SPA YANG DIMILIKI SUDAHDIISI & BENAR


E-MONEV

RS ONLINE

SIPERMON

INTEROPERABILITY ASPAK

SIMAK BMN

KOMDATE-INFO ALKES

E-RENGAR

AKREDITASI

PENETAPAN KELAS

PERENCANAAN ASET ( E-RENGAR, E-PLANNING)

PERIJINAN ( BALIS )

REGISTRASITE

RIN

TE

GR

AS

I

A S P A K

E-WATCH

E-KATALOG

PENGEMBANGANASPAK


ROAD MAP ASPAK

22

2015

2016

2017

2018

2019

Start 2008

ENTERPRISEASPAK

•Update StandarAcuan Puskesmassesuai PMK 75 2014•Update StandarAcuan RS sesuai PMK 56 2014

•Interoperability dengan AplikasiLain dg Unit Utama Lain•Interoperability dengan SIM-BPFK, modulkalibrasi, Balis, Bapeten, Pengawasan Alkes e-watch

• PMK Tentang ASPAK•Penyusunan Master Plan/Business Proses Enterprise ASPAK•Modul Informasi data Vendor Alkes•Update Standar Acuan Labkes dan Klinik

• Pengembangan Enterprise ASPAK, Menjadi AplikasiBidang SPA di KementerianKesehatan•Upgrading Infrastruktur•PenyempurnaanNomenklatur SPA•Update Standar AcuanApotek, Optik dan FasyankesLainnya•Interoperability denganAplikasi e-katalog dan SABMN

ERP, ASPAK terkoneksi kesemua data di bidangkesehatan, menyimpan, mengelola, memberikan informasiyang diperlukan untukperencanaan, kebijakan dibidang SPA


23

KENDALA

• MASIH BANYAK RS/PKM YANG BELUM MELAKUKAN UPDATE DATA ASPAK

• AKSES INTERNET• KETERSEDIAAN DATA MANUAL DI

RS/PKM• SDM PENGELOLA ASPAK, TUGAS

DAN FUNGSI SERTA STATUS• BANYAK APLIKASI YANG DIGUNAKAN

SATKER BERANEKA RAGAM

UPAYA

MENGEMBANGKAN ASPAK VERSI OFFLINE

INVENTARISASI ULANG KONDISI EXISTING SPA

IN PROGRES PERATURAN/SK MENTERI TENTANG ASPAK

MENDORONG INTEROPERABILITY DENGAN APLIKASI LAIN

PENYEMPURNAAN ASPAK SECERA TERUS MENERUS AGAR LEBIH MUDAH, EFEKTIF DAN INFORMATIF


B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Tahun 2016 merupakan tahun kedua untuk periode pelaksanaan target RPJMN

2015-2019, belum semua target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara

maksimal. Dalam merumuskan indikator kinerja utama sering mengalami

kesulitan, sehingga IKU pada umumnya hanya menetapkan ukuran-ukuran kinerja

yang bersifat keluaran (output). Dengan IKU yang bersifat keluaran (output)

tersebut, akan mengakibatkan indikator tingkatan dibawahnya yaitu indikator

kinerja sasaran juga bersifat keluaran (output). Untuk itu pimpinan pada saat

memulai program kerja 2015-2019 mulai merumuskan indikator kinerja yang

bersifat hasil (outcome)

Perumusan indikator kinerja utama dilakukan dengan melakukan identifikasi

ukuran-ukuran kinerja kemudian memilih dari beberapa ukuran kinerja tersebut

dijadikan sebagai ukuran keberhasilan yang utama atau Indikator Kinerja Utama.

Indikator kinerja utama harus merupakan suatu ukuran kinerja yang menyeluruh,

terkait dengan misi, sasaran dan tujuan; mempunyai kemampuan untuk

mengukur (measurable) yang berorientasi pada hasil (outcome). Ukuran kinerja

utama yang menyeluruh pada umumnya akan lebih tepat dirumuskan dengan

pendekatan balanced Scorecard, yaitu ukuran kinerja yang memiliki perspektif

kepuasan pelanggan, kinerja finansial, kinerja manajemen internal dan kinerja

pertumbuhan dan pembelajaran.

Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai indikator kinerja yang telah

dimasukan kedalam RPJMN, Renstra, RKP dan Renaksi.

C. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah PNS yang ada di Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan

berjumlah 61 orang dibantu dengan tenaga honorer sebanyak 6 orang


Table 1 . Jumlah Pegawai Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berdasarkan golongan

Satuan Organisasi

I

II

III

IV

JUMLAH

Direktur Fasyankes 0 0 0 1 1

Subbag Tata Usaha 0 1 14 3 18

Subdit Fasyankes Primer

0 0 12 3 15

Subdit Fasyankes Rujukan

0 2 8 2 12

Subdit Fasyankes Lainnya

0 4 10 1 15

Jumlah 0 7 44 10 61

Diagram 1 . Jumlah Pegawai Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Usia

11.60%

36.23%

27.53%

24.63%

Usia 21-30

Usia 31-40

Usia 41-50

Usia 51>


Diagram 2 . Jumlah Pegawai Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan Jenjang Pendidikan

Grafik 1 . Jumlah Pegawai Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan Jenjang jabatan

1.40% 0

23.18%

13.04%

31.88%

30.43%Pendidikan SD

Pendidikan SMP

Pendidikan SMA

Pendidikan D.III

Pendidikan S1

Pendidikan S2

0

5

10

15

20

25

30

31

6

28

21

10

6

2 1 2 1 1

6

Series1


2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

BMN INTRAKOMPTABLE

Posisi Awal (1 Januari 2016) : Rp. 268.954.316.7148.2212.740 Penambahan : Rp. 311.032.000 Pengurangan : Rp. 814.975.100 Posisi Akhir (31 Desember 2016) : Rp. 268.450.373.614 BMN EKSTRAKOMPTABEL Posisi Awal (1 Januari 2016) : Rp. 274.592.810 Penambahan : Rp. 0 Pengurangan : RP. 0 Posisi Akhir (31 Desember 2015) : Rp. 274.592.157 BMN GABUNGAN INTRA & EKSTRA Posisi Awal (1 Januari 2016) : Rp. 269.228.909.524 8 Penambahan : Rp. 311.032.000 Pengurangan : RP. 814.975.100 Posisi Akhir (31 Desember 2016) : Rp. 268.724.966.424 BMN ASET TAK BERWUJUD Posisi Awal (1 Januari 2016) : Rp. 3,232.308.800 Penambahan : Rp. 47.960.000 Pengurangan : RP. 0 Posisi Akhir (31 Desember 2016) : Rp. 3.280.268.800

Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca per 31 Desember 2016 adalah :

Sebesar Rp. 187.988.953.451 (seratus delapan puluh tujuh milyar Sembilan ratus

delapan puluh delapan juta Sembilan ratus limapuluh tiga ribu empat ratus limapuluh

satu rupiah ) dengan angka penyusutan sebesar Rp. 229.024.318.152 ( duaratus

duapuluh Sembilan milyar dua puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu seratus

lima puluh dua rupiah) rincian terlampir.

3. Sumber Daya Anggaran

Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan memiliki alokasi anggaran DIPA Tahun 2016

terdiri :

Anggaran Tupoksi : Rp. 12.632.354.000,-

Anggaran Refocusing dan APBNP : Rp. 147.553.766.000,-

Jumlah seluruhnya : RP. 160.186.120.000,-


REALISASI ANGGARAN DAN KEGIATAN (REVISI) DIREKTORAT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

T.A. 2016

NO NAMA KEGIATAN BENTUK KEGIATAN/ BELANJA

Alokasi Realisasi

A Subdit Fasyankes Primer 2.303.361.000 2.289.849.450

1 Penyusunan Pedoman Teknis Perencanaan Fasyankes

081.001.012

166.678.000 164.877.300

2 Penyusunan Petunjuk Teknis Pengendalian mutu(QS) SPA di Puskesmas

081.001.017

200.326.000 200.325.850

3 Penyusunan Pedoman Teknis SPA di Kilinik

081.001.019

172.325.000 172.324.350

4 Penyusunan Draf Permenkes Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK )

081.001.023

143.220.000 143.217.100

5 Workshop Persiapan Pemenuhan SPA melalui Anggaran DAK Fasyankes

082.001.014

567.774.000 567.575.600

6 Rakontek Pengelolaan SPA di Puskesmas

082.001.016

545.578.000 545.577.400

7 Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Sarana Fasyankes

082.002.052

507.460.000 495.951.850

B Subdit Fasyankes Rujukan 2.806.468.000 2.747.314.450

1 Penyusunan Panduan Penilaian Bangunan, Prasarana dan Alat kesehatan pada Fasyankes

081.001.013 197.858.000 190.513.000

2 Penyusunan Pedoman Monitoring dan evaluasi Pembangunan/pengadan bangunan baru

081.001.014 174.626.000 171.869.400

3 Pedoman Pengelolaan Fasyankes yang hemat energi dan ramah lingkungan

081.001.020 165.452.000 162.907.300

4 Penyusunan Draft Permenkes Tata Udara Fasyankes

081.001.021 145.077.000 141.758.750


5 Penyusunan Draft Permenkes Sistem Elektrikal Fasyankes

081.001.025 165.753.000 163.930.800

6 Lokakarya Penanggulangan Bangunan yang diduga mangkrak

082.001.012 282.137.000 282.134.800

7 Workshop persiapan pemenuhan SPA melalui anggaran DAK RS Rujukan

082.001.013 966.155.000 966.155.400

8

Rakontek Pemeliharaan SPA di Fasyankes

082.001.015 0 0

9 Rapat Koordinasi Perizinan Limbah di Fasyankes

082.001.051 201.950.000 192.639.000

10 Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Prasaarana Fasyankes

082.002.053 507.460.000 475.406.000

C Subdit fasyankes lainnya 1.598.957.000 1.597.701.400

1 Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Rujukan pemeliharaan Fasilitas kesehatan

081.001.016 193.921.000 198.381.250

2 Penyusunan Rancangan kebijakan Pengujian Bangunan dan prasarana Fasyankes

081.001.022 155.083.000 152.060.000

3 Penyusunan Roadmap Pengujian dan kalibrasi peralatan kesehatan

081.001.026 930.000 930.000

4 Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan BPFK/Institusi penguji Fasyankes

081.001.030 109.205.000 109.102.150

5 Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan SPA di Laboratorium Kesehatan

081.001.052 0 0

6 Rakontek Pemeliharaan SPA di Fasyankes

082.001.017 339.983.000 339.936.500

7 Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Peralatan kesehatan di Fasyankes

082.0021.054 799.880.000 797.291.500

D Subbag Tata Usaha 1.587.384.000 971.834.100

Dukungan manajemen

1 Inventarisasi kekayanan Negara Proses hibah (efisiensi)

024.001.011 0

0

2 Pengadaan Konsultasi Rencana Aksi Direktorat (efisiensi)

024.001.012 0 0

3 Renovasi Ruang Direktorat 024.001.013 29.200.000 29.000.000


4 Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program

024.001.014 65.195.000 65.194.800

5 Rapat konsultasi teknis 024.001.052 87.000.000 43.107.000

Sistim Informasi manajemen 024.002

6 Sewa Hosting Server ASPAK 024.002.013 49.973.000 49.973.000

7 Sewa jasa Online HPCS 024.002.014 55.000.000 51.440.000

8 Pengembangan Sistem Informasi ASPAK

024.002.052 49.940.000 49.900.000

9 Bimtek dan Supervisi/Sosialisasi NSPK Faskes

10 Pendampingan pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan kesehatan di Fasyankes

083.001.013 368.750.000 322.547.800

11 Pendampingan pengelolaan SPA di Fasyankes (efisiensi)

083.001.014 0 0

SDM yang ditingkatkan kemampuan teknisnya

12 Peningkatan Kemampuan SDM 084.001.012 216.020.000 124.384,900

13 Kapasiti Building Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan

084.001.013 735.991.000 735.115.500

14 Peningkatan Kemampuan dan sertifikasi SDM (efisiensi)

084.001.014 0 0

Pemantauan dan evaluasi terpadu faskes

15 Persiapan Pemantauan dan evaluasi dana

085.001.012 3.294.000 3.294.000

16 Monev dana DAK (efisiensi) 085.001.012

17 Monev Kondisi existing Faskes 085.001.012 76.400.000 75.777.900

18 Monev KKHI 085.001.012 295.412.000 295.406.791

Perencanaan dan anggaran

19 Penyusunan RKAKL 2017 086.001.014 160.080.000 113.852.650

20 Laporan akuntabilitas kinerja 2015 086.001.014 64.209.000 63.907.250

11 Konsultasi Perencanaan Program nggaran, SAI, SIMK BMN, REVIU ITJEN

086.001.014 562.412.000 477.566.300

12 Laporan Keuangan, Kegiatan Direktorat

086.001.015 135.935.000 134.656.050

Oprasional perkantoran 994.001.011

13 Belanja Honor Pengelola Anggaran

484.780.000 402.300.000

14 Belanja Bahan Perkantoran 529.211.000 373.745.600


15 Retensi Arsip 994.001.012 51.325.000 35.025.600

16 Tata Persuratan 994.001.012 51.048.000 30.234.700

17 Belanja Perjalanan Dinas 994,001.013 345.280.000 294.408.300

18 Pencetakan dan pengiriman buku pedoman (efisiensi)

0 0

19 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi

994.002.011 372.500.000 313.442.000

DANA APBNP DAN REVOCUSING 147.553.766.000 141.548.493.060

1 Pengadaan kendaraan pusling darat roda 2 dan ambulanc dalam rangka peningkatan akses rujukan

2051.031.054 11.366.500.000 9.131.715.800

2 Pengadaan kendaraan pusling darat roda 2 dan ambulanc dalam rangka mendukung aspirasi masyarakat

2051.032.052 53.803.492.000 51.225.544.400

3 Pengadaan tempat tidur pasien elektrik RS Akademik Univ Hasanudin

2051.033.052 2.231.499.000 2.197.610.760

4 Pengadaan operating microscope mata di RS

2051.032.053 76.805.541.000 76.525.853.100

5 Pengadaan tempat tidur pasien RSUP dr. Wahidin, Makassar

2051.032.054 3.346.734.000 2.467.769.000

TOTAL CAPAIAN 160.186.120.000 153.400.137.301


BAB IV.

PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas tugas

pokok dan fungsi Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan tahun 2016. merupakan

sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja baik yang terkait langsung

maupun tidak langsung dalam kurun waktu tahun 2016 dan sebagai sumber informasi

untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah

dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2016 untuk mencapai visi, misi,

tujuan, dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian Kesehatan

2015-2019.

Laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi ,

penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, pelaksanaan

program dan kegiatan serta berbagai kebijakan. Hasil pencapaian pelaksanaan program

pembangunan bidang kesehatan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun diharapkan

selalu sesuai dengan rencana strategis dan dokumen perencanaan lainnya. Keberhasilan

yang telah dicapai tahun 2016 diharapkan dapat menjadi parameter agar kegiatan-

kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Sedangkan segala kekurangan dan hal-hal yang menghambat tercapainya target dan

rencana kegiatan diharapkan dapat dicari solusi serta diselesaikan dengan

mengedepankan profesionalisme di lingkungan Direktorat Fasilitas Pelayanan

Kesehatan khususnya dan Kementerian Kesehatan umumnya.






Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016yankes.kemkes.go.id/app/lakip2/downloads/2016/KP/fasyankes/lakip... · Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi ... Kami menyadari

Documents