1. Konsep Mutu Dan Akreditasi Fasyankes Tingkat Pertama_1

KONSEP MUTU DAN KEBIJAKAN AKREDITASI PUSKESMAS DAN FKTP

LAINNYA

Tim Fasilitator 1. Nama: dr. Nanang Sugianto,

MMRS› Jabatan :

Surveior

2. Nama: dr. Budiawan, M.Kes› Jabatan:

Surveior

Basic Concepts:

Client Centered Care Access Quality – Quality

assurance/quality management

Safety (pmk 1691/2011) – Risk management

Pengertian mutu

Mutu adalah kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan (Crosby, 1984)

Mutu adalah memenuhi bahkan melebihi kebutuhan dan keinginan pelanggan melalui perbaikan sluruh proses secara berkelanjutan (Zimmerman)

Donabedian: Tidak dapat dibuat satu definisi ttg mutu Donabedian mengusulkan definisi sbb:

› The absolutist definition: the possibility of benefit and harm to health as valued by practitioner, with no attention to cost Defisini absolut: kemungkinan terjadinya manfaat atau cedera

terhadap kesehatan sebagaimana dinilai oleh praktisi kesehatan tanpa mempertimbangkan biaya

› The individualized definition: the patient’s expectations of benefit and/or harm and other undesired consequences Defisini individual: ekspektasi pasien terhadap manfaat dan/atau

terjadinya cedera dan konsekuensi yang tidak diharapkan› The social definition: the cost of care, the benefit/harm continuum, distribution of

health care as valued by the population in general Definisi sosial: biaya pelayanan, manfaat atau cedera yang terjadi

sepanjang proses pelayanan, distribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dinilai oleh masyarakat secara umum.

Mutu (Kemenkes)

Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta dipihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan

Perspektif mutu

Mutu dapat ditinjau dari berbagai perspektif:› baik dari perspekstif penerima pelayanan

kesehatan, › profesi tenaga pelaksana pelayanan

kesehatan› pengelola program/sarana kesehatan, › penyandang dana, › pembuat dan pelaksana kebijakan

pelayanan kesehatan

Manajemen mutu

Manajemen Mutu (Quality Management) adalah seluruh aktivitas kegiatan fungsi manajemen dari kebijakan, tugas dan tanggung jawab yang dituangkan dalam bentuk:› perencanaan mutu (quality planning),› kendali mutu (quality control),› jaminan mutu (quality assurance) dan › peningkatan mutu (quality improvement) ,serta › kendali biaya dalam satu sistem mutu.

Akses thd pelayanan

Keefektifan

Efisiensi

Keamanan

Kelangsungan layanan

Kompetensi tehnis

Kenyamanan

Hub. Antar manusia

Dimensi Mutu (WHO)

Access

Relevant to need

Effectiveness

Equity

Acceptability

Efficiency & Economy

Dimensi Mutu (Maxwell)

Trilogy Juran Quality planning Quality control Quality improvement

› Juran menjelaskan bahwa agar pelayanan kita bermutu, maka mutu perlu direncanakan, dikendalikan, dan secara berkelanjutan ditingkatkan atau disempurnakan

Standar mutu (Donabedian)

Standar struktur Standar proses Standar outcome

Menurut Donabedian: perlu dilakukan standardisasi agar pelayanan yang kita berikan bermutu. Standar meliputi:

standar struktur/input, standar proses, dan standar outcome/hasil

14 Prinsip Deming 1. Peningkatan mutu merupakan tujuan yang

secarakonsisten hendak dicapai 2. Menerapkan filosofi mutu 3. Mengurangi ketergantungan pada pengawasan 4. Hentikan pendapat bahwa “harga membawa nama” 5. Peningkatan yang berkesinambungan sistem pelayanan

dan produksi 6. Pendidikan dan pelatihan karyawan 7. Kepemimpinan yang mempunyai komitmen thd mutu 8. Menghilangkan rasa takut dalam iklim kerja 9. Menghilangkan barier antar unit kerja 10. Membatasi slogan 11. Mengurangi penekanan pada angka pencapaian target 12. Menghilangkan hambatan thd kepuasan kerja 13. Merencanakan dan melaksanakan program diklat yang membangun 14. Melaksanakan proses perubahan

14 langkah Crosby 1. Komitmen manajerial 2. Pembentukan Kelompok Kerja Mutu 3. Pengukuran 4. Penetapan biaya mutu 5. Kembangkan kesadaran akan mutu 6. Lakukan tindakan koreksi 7. Perencanaan cacat nihil (zero defect) 8. Pendidikan dan pelatihan 9. Penetapan hari bebas cacat (zero defect) 10. Penetapan tujuan yang jelas 11. Hilangkan penyebab terjadinya

penyimpangan 12. Penghargaan 13. Pembentukan dewan mutu 14. Lakukan sebagai kegiatan yang

berkesinambungan

DOING THINGSCHEAPER

(EFFICIENCY)

DOING THINGSCHEAPER

(EFFICIENCY)

DOING THINGS BETTER

(QUALITY IMPROVEMENT)

DOING THINGS BETTER

(QUALITY IMPROVEMENT)

DOING THINGS RIGHT

DOING THINGS RIGHT

DOING THERIGHT THINGS

(EFFECTIVENESS)

DOING THERIGHT THINGS

(EFFECTIVENESS)

DOING THE RIGHT

THINGS RIGHT

DOING THE RIGHT

THINGS RIGHT

1970 1980 1990 2000 ABAD 21

EVOLUSI PRINSIP MANAJEMEN

DOING THE RIGHT THINGS

RIGHT BY DEFAULT

DOING THE RIGHT THINGS

RIGHT BY DEFAULT

PRIMUM, NON NOCEREFIRST, DO NO HARM

HIPPOCRATES’S TENET (460-335 BC)

Pengertian Patient Safety

Keselamatan pasien (patient safety) :

reduksi dan meminimalkan tindakan yang tidak aman dalam sistem pelayanan kesehatan sebisa mungkin melalui pratik yang terbaik untuk mencapai luaran klinis yang optimum. (The Canadian Patient Safety Dictionary, October 2003)

Source – The Philadelphia Inquirer

Crisis In Health Care

Slide: Dwiprahasto, Iwan, 2009

Medical Errors Cost U.S. $8.8 Billion, result in 238,337 potentially preventable deaths,

according to HealthGrades StudyTop-Performing Hospitals have 43 Percent Lower

Incidence RateCompared with Poorest Performers

Studi di Amerika 2004 – 2006:

Wayne Jowett, Kehilangan Nyawa Akibat Dokter Salah Suntik ..!

Wayne meninggal dunia di “Queen’s Medical Center”, Nottingham, Inggris, tepat pukul 8 pagi, setelah obat kemoterapi “Vincristine” yang seharusnya disuntikkan i.v, oleh dokter disuntikkan intrathecal. Yang seharusnya disuntikkan intrathecal adalah cytosine

Dr. Feda Mulhem dikenai hukuman 8 bulan penjara atas pembunuhan tak direncanakan --ditambah 10 bulan penjara atas tuduhan lainnya, menyebabkan kematian pada pasien muda, Wayne Jowett.

BBC, Kamis, 02 Oktober 2003, 8:22 WIB

Slide: Dwiprahasto, Iwan, 2009

Slide: Djasri, Hanevi, 2008

nursing caremedical care

Slide: Dwiprahasto, Iwan, 2009

Risiko yang mungkin terjadi pada sarana pelayanan kesehatan(McCaffrey & Hagg-Rickert, Risk Management Handbook, pp 100-104, 2004)

Risiko yang terkait dengan pelayanan pasien Risiko yang mungkin dialami oleh tenaga klinis Risiko yang mungkin dialami oleh tenaga

kesehatan yang lain Risiko yang terkait dengan sarana dan prasarana Risiko financial Risiko lain (yang lain, misalnya yang terkait

dengan penggunaan kendaraan/alat transportasi, misalnya ambulans, vans, sepeda motor dsb)

Risiko pada saat akses ke faskes

AksesKegagalan melakukan akses Keterlambatan aksesSalah menuju/memilih tempat pelayanan

Risiko pada saat pendaftaran

PendaftaranKekeliruan identitas rekam medisRekam medis tidak ditemukan, dibuatkan rekam medis baru, Kartu identitas tertukar, Rekam medis tertukar

Risiko pada saat pengkajian dan penyusunan rencana asuhan

Pengkajian &PenyusunanRencana asuhan

Salah diagnosisSalah baca hasil pemPenunjangSalah interpertasi hasilSalah menyusun rencanaterapi

Risiko pada Tindakan danPemberian obatPelaksanaan asuhan tidak

sesuai rencana asuhanKekeliruan dalam melakukan tindakan medik/keperawatanKekeliruan dalam menyediakan diitKekeliruan dalam penulisan resep, penyediaan obat, pemberian obat yang tidak perlu, tidak memberikan obat yang diperlukan, peracikan obat, informasi ttg obat, dsbPemberian pelayanan yang tidak bersih, Pemberian terapi yang tidak dimonitor

Risiko pada saat Evaluasi dan tindak lanjut

Risiko pada saat kembali ke rumah/masya-rakat

Safety

ofThe

Patient

of The

Facilities

ofThe

Business

of The Envir-

onment

ofThe

Health CareWorker

Slide: Dwiprahasto, Iwan, 2009

Keselamatan Pasien di Sarana Pelayanan Kesehatan:

Upaya upaya yang dirancang untuk: mencegah terjadinya “adverse outcomes/events” (hasil/kejadian yang tidak

diharapkan, yang disebaBkan bukan oleh kondisi pasien) sebagai akibat “tindakan yang tidak aman”

atau “kondisi laten”

Beberapa definisi Adverse event (Kejadian tidak diharapkan=KTD):

injury caused by medical management rather than by the underlying condition of the patient

Kejadian Tidak Cedera (KTC) Near miss (Kejadian nyaris cedera=KNC): suatu

kejadian atau situasi yang sebenarnya dapat menimbulkan kecelakaan, trauma atau penyakit tetapi belum terjadi karena secara kebetulan diketahui atau upaya pencegahan segera dilakukan

Kondisi Potensial Cedera (KPC): suatu keadaan yang mempunyai potensi menimbulkan cedera

Penyebab terjadinya kejadian tidak diharapkan (KTD=Adverse event)

Tindakan yang tidak aman (unsafe act):› Human error:

Slips: error sebagai akibat kurang/teralihnya perhatian atau salah persepsi)

Lapses: error yang terkait dengan kegagalan memori lupa/tdk ingat)

Mistakes: Kesalahan yang terkait dengan proses mental dalam assessment informasi yang tersedia, kesalahan dalam merencanakan asuhan, kesalahan dalam menetapkan tujuan, kesalahan dalam mengambil keputusan klinis

› Violation (pelanggaran)› Sabotage (sabotase)

(Reason, 1997)

Kondisi laten (latent condition):› Sistem yang kurang tertata yang menjadi

predisposisi terjadinya error› Sumber daya yang tidak memenuhi

persyaratan

(Reason, 1997)

Multi-Causal Theory “Swiss Cheese” diagram (Reason, 1991)

Situasi/kondisi yang memudahkan terjadi medical error

Tekanan waktu Lingkungan kerja yang tidak menentu Beban kerja yang tinggi Menghadapi situasi, alat, kasus yang belum pernah

sebelumnya Kesibukan yang tinggi shg kurang istirahat Tuntutan kecepatan dlm menangani kasus setiap

saat Petunjuk yang meragukan/tidak tepat Terlalu percaya diri Komunikasi yang tidak memadai Lingkungan kerja dg stress tinggi

Error dapat terjadi dalam bentuk tindakan:

Melakukan yang semestinya tidak dilakukan (commission)

atauTidak melakukan yang

semestinya dilakukan (omission)

Proses manajemen risiko

Menetapkan lingkupManajemen risiko

Identifikasi risiko

Analisis risiko

Evaluasi risiko

Tindakan/treatment terhadap

risiko

Komunikasidan

Konsultasipd

stakeholders

Monitoring,auditdan

Tinjauan(review)

Dukunganinternal

Kajian risiko (risk assessment)

tdkya

8 Prinsip dasar peningkatan mutu

Pusat perhatian pada pelanggan (client centered)

Kepemimpinan Keterlibatan personil Pendekatan proses Pendekatan sistem untuk

pengelolaan Peningkatan

berkesinambungan Pembuatan keputusan

berdasarkan fakta Hubungan saling

menguntungkan dengan rekanan

Mutu pelayanan puskesmas

SISTEM MANAJEMEN

MUTU

mutu

SISTEM PELAYANAN

Penyebab masalah mutu:Variasi Proses

Proses tidak diukur dg baik1

Proses tidak dimonitor dg baik2

Proses tidak dikendalikan dg baik3

Proses tidak dipelihara dg baik4

Proses tidak disempurnakan5

Sistem Manajemen Mutu

menyempurnakan

mengukurmemonitor

mengendalikan

memelihara

Sistem Manajemen

Mutu

Sistem Manajemen

Mutu

Mutu pelayanan puskesmas

SISTEM MANAJEMEN

MUTU

KomitmenLeadership

SISTEM PELAYANAN

-Struktur-Proses

-Outcome

MengukurMemonitor

MengendalikanMemelihara

MenyempurnakanMendokumentasik

an

Mengukur

Memonitor

Mengendalikan

Memelihara

Menyempurnakan

Indikator

Standar/SPO

Ringkas, Rapih, Resik, Rawat,

Rajin

CQI:Siklus PDCA

Health care regulation(Nihal Hafez, 1997)

Suatu aksi sosial yang dilakukan (oleh pemerintah) untuk mempengaruhi secara

langsung atau tidak langsung terhadap perilaku dan fungsi

tenaga kesehatan dan/atau organisasi kesehatan 45

Mekanisme regulasi

Perijinan (lisensi)

Sertifikasi Akreditasi

46

47

Proses Pelaksana Sasaran evaluasi Komponen persyaratan

Standard

Akreditasi (sukarela), contoh: akreditasi RS, yan med dasar

Lembaga yang diakui, biasanya LSM

Organisasi atau sebagian fungsi organisasi

Kepatuhan pada standar, on-site evaluation, kepatuhan tsb tidak diharuskan oleh hukum

Standar maksimal yang dapat dicapai untuk memacu perbaikan mutu yang kontinyu

Lisensi (wajib): lisensi tenaga kesehatan, lisensi fasilitas pelayanan

Pemerintah atau konsil

Individu atau organisasi

Bagian dari regulasi untuk menjamin kompetensi minimumBagian dari regulasi untuk menjamin standar minimal suatu fasilitas pelayanan

Standar minimal untuk melindungi pasien, menjamin keamanan, dan meminimalkan resiko

Sertifikasi (sukarela/wajib): sertifikasi ATLS, sertifikasi tehnologi kesehatan, sertifikasi berbagai pusat di RS

Lembaga yang diberi kewenangan, pemerintah, atau LSM

Individu/organisasi Evaluasi persyaratan yang ditetapkan, pendidikan/pelatihan tambahan, dan kompetensi di bidang tertentuMenunjukkan bahwa organisasi mempunyai pelayanan, tehnologi atau kapasitas khusus

Standar lembaga (misalnya ISO) untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap spesifikasi rancangan lembaga

Definisi Akreditasi ISQua (2001) :Accreditation is a public

recognition by a national healthcare accreditation body of the achievement of its accreditation standards by a healthcare organisation, demonstrated through an independent external peer assessment of that organisation’s level of performance in relation to the standards.

Akreditasi adalah pengakuan oleh public melalui lembaga akreditasi pelayanan kesehatan nasional pada suatu organisasi pelayanan kesehatan atas tingkat pencapaian terhadap standar akreditasi yang diwujudkan melalui penilaian eksternal oleh peer secara independen thd tingkat kinerja terkait dengan standar tsb.

Akreditasi merupakan salah satu BENTUK audit

eksternaluntuk menilai sistem pelayanan dan sistem mutu apakah sudah

sesuai dengan standar yg ditetapkan

Akreditasi puskesmas dan FKTP lainnya (PMK No.46 th.2015)

Pengakuan yang diberikan oleh lembaga indepenen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standart akreditasi

Tujuan

1. Meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien

2. Meningkatlan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan masyarakat dan lingkungannya serta puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi sebagai institusi

3. Meningkatkan kinerja puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi dalam pelayanan kesehatan perseorangan dan/atau kesehatan masyarakat

Penyelenggaraan akreditasi

1. Puskesmas dan FKTP lainnya wajib terakreditasi

2. Akreditasi puskesmas dan klinik pratama dilakukan setiap 3 tahun

3. Akreditasi tempat praktik mandiri dokter dan praktik mandiri dokter gigi dilakukan setiap 5 tahun

Akreditasi Puskesmas

Upaya kesehatanperseorangan

Upaya Kesehatan Masyarakat

Administrasi dan manajemen

PelayananYang

diakreditasi

PelayananYang

diakreditasi

Akreditasi FKTP lainnya

Upaya kesehatanperseorangan

Administrasi dan manajemenPelayanan

Yangdiakreditasi

PelayananYang

diakreditasi

Standar akreditasi puskesmas disusun dalam 9 bab, dengan 776 elemen penilaian (EP):

Bab I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP) dengan 59 EPBab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP) dengan 90 (121) EPBab III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP) dengan 32 EPBab IV. Upaya Kesehatan Masyarakat yang Berorientasi Sasaran (UKMBS) dengan 53 EPBab V. Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat (KMUKM) dengan 101 EPBab VI. Sasaran Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (SKUKM) dengan 29 EPBab VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP) dengan 151 EPBab VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK) dengan 172 EPBab IX. Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP) dengan 58 EP

4 Bab standar akreditasi klinik (TOTAL 503 EP)

Bab I Kepemimpinan dan Manajemen Klinik (KMK) : 122 EP

Bab II Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP) : 151 EP

Bab III Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK): 172 EP

Bab IV Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) : 58 EP

Standar akreditasi Praktik Dokter Mandiri (237 EP)

Bab I Kepemimpinan dan Manajemen Praktik Mandiri (KMPM) dengan 73 EP

Bab II Layanan Klinis dan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (LKPM) dengan 164 EP

Penetapan status akreditasi Puskesmas

1. Tidak terakreditasi (Bab I,II <75 ; IV,V,VII <60 ; III,VI,VIII,IX <20)

2. Terakreditasi dasar (Bab I,II>75 ; IV,V,VII ≥ 60 ; III,VI,VIII,IX ≥ 20

3. Terakreditasi madya (Bab I,II,IV,V ≥ 75 ; VII,VIII ≥ 60 ; III,VI,IX ≥ 40)

4. Terakreditasi utama (Bab I,II,IV,V,VII,VIII ≥ 80 ; III,VI,IX ≥ 60)

5. Terakreditasi paripurna (Bab I-IX ≥ 80)

Penetapan status kreditasi Klinik Pratama

1. Tidak terakreditasi2. Terakreditasi dasar3. Terakreditasi madya; atau4. Terakreditasi paripurna

Penetapan status Akreditasi tempat praktik mandiri dokter dan tempat praktik mandiri dokter gigi

1. Tidak terakreditasi; atau2. terakreditasi

Puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi yang telah mendapatkan status akreditasi dapat mencantumkan status akreditasi di bawah atau dibelakang nama puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter, atau tempat praktik mandiri dokter gigi, dengan huruf lebih kecil.

Contoh pencantuman status akreditasi

PUSKESMAS/KLINIK PRATAMA/ TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER/ TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI

TERAKREDITASI

TINGKAT : ......................

(DARI TAHUN...... SAMPAI DENGAN TAHUN......)

Pendampingan dan penilaian praakreditasi serta pendampingan pasca akreditasi

Pendampingan pra akreditasi merupakan rangkaian kegiatan penyiapan puskesmas dan FKTP lainnya agar memenuhi standart akreditasi.

Penilain pra akreditasi merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan setelah selesai pendampingan pra akreditasi untuk mengetahui kesiapan puskesmas dan FKTP lainnya dalam melaksanakan survei akreditasi

Pendampingan dan penilaian pra akreditasi dilakukan oleh tim pendamping.

Pendampingan pasca akreditasi

Pendampingan pasca akreditasi merupakan kegiatan untuk memelihara serta meningkatkan pencapaian standart akreditasi secara berkesinambungan sampai dilakukan penilaian akreditasi berikutnya

Pendampingan pasca akreditasi dilakukan bagi puskesmas dan FKTP lainnya yang telah dinyatakan terakreditasi

Kegiatan pendampingan pasca akreditasi dilakukan setiap 1 (satu) tahun

Pendampingan pasca akreditasi untuk puskesmas dan FKTP lainnya dilakukan oleh tim pendamping

Tim Pendamping

Tim pendamping berasal dari dinas kesehatan kabupaten/kota setempat yang ditetapkan dengan SK kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

Dalam hal keterbatasan sumber daya manusia atau SDM pada dinas kesehatan kabupaten/kota setempat, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat merekrut tenaga pendamping yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan, istitusi pendidikan, organisasi profesi, dan/atau masyarakat.

Tim pendamping pada puskesmas beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang masing-masing membidangi administrasi dan manajemen, upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan.

Tim pendamping pada FKTP lainnya beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang yang masing-masing membidangi administrasi dan manajemen, dan upaya kesehatan perseorangan

Persyaratan Tim Pendamping

a. administrasi dan manajemen:1) Pendidikan paling rendah Diploma Tiga (D3) bidang kesehatan;2) Mempunyai pengalaman bekerja di Puskesmas, mengelola program pelayanan

kesehatan dasar, dan/atau mengelola program mutu pelayanan kesehatan dasar paling singkat 2 (dua) tahun; dan

3) Lulus pelatihan pendamping Akreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh institusi pelatihan yang terakreditasi

b. Bidang upaya kesehatan masyarakat1) Pendidikan paling rendah Diploma Tiga (D3) bidang kesehatan;2) Mempunyai pengalaman bekerja di Puskesmas dan/atau mengelola program

pelayanan kesehatan dasar paling singkat 2 (dua) tahun; dan3) Lulus pelatihan pendamping Akreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat yang

diterbitkan oleh institusi pelatihan terakreditasi

c. Bidang upaya kesehatan perseorangan1. Tenaga medis;2. Mempunyai pengalaman bekerja di Puskesmas dan/atau Klinik paling singkat 1

(satu) tahun; dan3. Lulus pelatihan pendamping Akreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat yang

diterbitkan oleh institusi pelatihan yang terakreditasi.

1. Tim pendamping bekerja atas perintah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

2. Dalam melakukan pendampingan dan penilaian pra akreditasi tugas tim pendamping:

a) Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan secara intensif kepad puskesmas dan FKTP lainnya dalam rangka persiapan menuju penilaian pra akreditasi

b) Melakukan penilaian pra akreditasi untuk mengetahui kelayakan puskesmas dan FKTP lainnya untuk diusulkan dalam penilaian akreditasi

3. Dalam melakukan pendampingan pasca akreditasi, tugas tim pendamping:

a) Mendampingi puskesmas dan FKTP lainnya dalam melaksanakan perbaikan serta meningkatkan kualitas pelayanan

b) Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh tim surveior akreditasi