LAKIP TAHUN 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KECAMATAN-KUSAN... · tugasmenyelenggarakan kegiatan pengelolaan urusan surat menyurat,

LAKIP TAHUN 2016

KECAMATAN KUSAN HULU


KABUPATEN TANAH BUMBU KALIMANTAN SELATAN

Jl.Pemerintahan No.01 RT.04 Desa Binawara Kusan Hulu - 72272

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Salah satu tuntutan publik saat ini adalah transparansi dan akuntabiltas

pengelolaan keuangan Negara.Muara tuntutan ini pada intinya adalah

terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good Governance), sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme.

LAKIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi serta serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan

kebijaksanaan yang dipercayakan kepada instansi pemerintah berdasarkan suatu

sistem akuntabilitas yang memadai.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada

pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan

kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan

pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah dan masyarakat di

daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar

untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan,

tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan

Pemerintah.Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan

kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu

kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum

pemerintahan.

Peranan Pemerintah Kecamatan memiliki perubahan yang cukup

mendasar.Kecamatan sekaranglebih berfungsi sebagai pelaksana administrasi,

sedangkan fungsi pembangunan lebih diserahkankepada masing-masing

desa/kelurahan.Justru disini peranan kecamatan lebih tepat sebagaipendorong

pembangunan desa yang berbasis pembangunan partisipatif.

Tujuan penyusunan LAKIP sebagai pertanggung-jawaban atas keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan rencana strategic dan sebagai tindak lanjut atau respon

terhadap Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

b. Landasan Hukum

a. UUD 1945, pasal 4 (1);

b. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas KKN;

c. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas KKN;

d. Inpes Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP;

e. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/4/1999 tentang Pedoman

Penyusunan Pelaporan AKIP;

f. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikkan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Penyusunan Pelaporan AKIP;

g. Surat Menteri Negara PAN RI Nomor : B/2894/M.PAN/12/2007 tanggal 10

Desember 2007 perihal Penyampaian LAKIP Tahun 2007 dan Penetapan

Kinerja Tahun 2008

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Organisasi Kecamatan Kusan Hulu adalah salah satu Lembaga Perangkat

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan penunjang Kabupaten

Tanah Bumbu.

Susunan Organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Nomor 19 tahun 2011 terdiri dari :

a. Camat;

b. Sekretariat;

c. Seksi Pemerintahan;

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

f. Seksi Kesejahteraan Sosial;

g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kedudukan Camat

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana

teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh

Camat dan berkedukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

TugasUmumPemerintah

Camat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang meliputi :

1) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

2) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum;

3) mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturanperundang-

undangan;

4) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

5) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;

6) membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ataukelurahan; dan

7) melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadiruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa

atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

1) perizinan

2) rekomendasi;

3) koordinasi;

4) pembinaan;

5) pengawasan;

6) fasilitasi;

7) penetapan;

8) penyelenggaraan; dan

9) kewenangan lain yang dilimpahkan.

Tugas Camatdalam Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan

Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,

meliputi:

1) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan

pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah

perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;

2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja

baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan

kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

3) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan

masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja

pemerintah maupun swasta;

4) melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan; dan

5) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah

kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan

kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan

masyarakat.

Tugas Camatdalam Koordinasi Kegiatan Penyelenggaraan

Ketentramandan Ketertiban

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya peyelenggaraan ketenteraman

dan ketertiban umum, meliputi:

1) melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia

dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah

kecamatan;

2) melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah

kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum

masyarakat di wilayah kecamatan; dan

3) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada

bupati/ walikota.

Tugas Camatdalam Koordinasi Kegiatan Penegakkan Peraturan

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan, meliputi:

1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas

dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;

2) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas

dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan

dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

3) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.

TugasCamatdalam Koordinasi Pemeliharaan Prasaranadan Fasilitas

Pelayanan Umum

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum, meliputi:

1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau

instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan

prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

2) melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalampelaksanaan

pemeliharaan prasarana dan fasilitaspelayanan umum; dan

3) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana danfasilitas pelayanan

umum di wilayah kecamatan kepadabupati/walikota.

Tugas Camatdalam Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan di tingkat kecamatan, meliputi:

1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi

vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

2) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja

perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan;

3) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan; dan

4) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan kepada bupati/walikota.

Tugas Camatdalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Desa

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau

kelurahan, meliputi:

1) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan

desa dan/atau kelurahan;

2) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan

administrasi desa dan/atau kelurahan;

3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau

lurah;

4) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa

dan/atau kelurahan;

5) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau

kelurahan di tingkat kecamatan; dan

6) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada

bupati/walikota.

Tugas Camatdalam Melaksanakan Pelayanan Masyarakat

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi

ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan

pemerintahan desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

ayat (1) huruf g, meliputi:

1) melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di

kecamatan;

2) melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di

wilayahnya;

3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

4) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat

di wilayah kecamatan;

5) melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di

wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.

Tata dan Hubungan Kerja

Penataan Kerja camat, meliputi :

a. Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam

rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan

kinerja kecamatan.

b. Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di

lingkungan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan di kecamatan.

Sedangkan hubungan kerja camat meliputi :

a. Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah kabupaten/kota

bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.

b. Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya,

bersifat koordinasi teknis fungsional.

c. Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya

masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di

wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

Fungsi Perencanaan

Fungsi Camat dalam bidang perencanaan, meliputi :

a. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, disusun

perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan.

b. Perencanaan pembangunan kecamatan merupakan bagian dari

perencanaan pembangunan kabupaten/kotamelalui Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Kecamatan secara partisipatif.

c. Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana

anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

d. Rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah kecamatan disusun

berdasarkan rencana kerja kecamatan.

e. Rencana kerja kecamatan disusun berdasarkan rencana strategis

kecamatan.

TupoksiKecamatanKusan Hulu

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas Aparat Kantor

Kecamatan Kusan Hulu memiliki Tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas Melaksanakan urusan

kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

umum dan perlengkapan, penyusunan program, evaluasi dan

pelaporan, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh

organisasi kecamatan.

Fungsinya :

Penyusunan program kerja/rencana kerja Kecamatan;

Pengelolaan urusan keuangan;

Pengelolaan urusan umum dan perlengkapan;

Pengelolaan urusan kepegawaian;

Pelaksanaan kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasansesuai dengan

bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunya

tugasmenyelenggarakan kegiatan pengelolaan urusan surat

menyurat, rumah tangga dan perlengkapan, keprotokolan dan

kehumasan serta menyelenggarakan pengelolaan kegiatan

urusan kepegawaian.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

Sub Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai tugas

melakukan pengumpulan dan pengolahan data, fasisilatasi

penyusunan program dan rencana kerja, menyelenggarakan

kegiatan pengelolaan keuangan kecamatan.

c. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan.

Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan mempunyai

tugas memberikan fasilitasi administrasi dalam rangka

pelaksanaan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan kegiatan

kecamatan.

b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas sebagian tugas pemerintah kecamatan

berdasarkan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari pemerintah

kabupaten di bidang keamanan dan ketertiban umum serta penegakan

peraturan dan perundang-undangan

Fungsinya :

Penyusunan programkerja dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;

Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan

ketertiban dan ketertiban umum di kecamatan sesuai pelimpahan

wewenang pemerintah kabupaten yang meliputi :

1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dan lingkungan

di kecamatan dan desa/keluarga;

2) Pembinaan ketertiban dan pemanfaatan fasilitas umum dan

fasilitas pemerintahan di kecamatan dan desa/kelurahan;

3) Pembinaan ketentraman kehidupan warga masyarakat di

kecamatan, desa/kelurahan;

4) Pembinaan siskamling di desa/kelurahan

5) Pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan di

kecamatan, desa/kelurahan

6) Pelayanan umum dan perizinan

Menyiapkan bahan pengoordinasian upaya penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum;

Menyiapkaan bahan pengoordinasian penerapan dan penegakan

peraturan dan perundang-undangan;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan

masyarakatdikecamatan desa/kelurahan;

Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait

dibidang tugasnya;

Mengevaluasi pelaksanaan tugasnya; dan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

c. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

pemerintahan kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari

pemerintahan yang meliputi urusan pemerintahan umum dan

pemerintahan desa/kelurahan.

Fungsinya :

Penyusunan program dan petunjuk teknis pelaksanaan pelaksanaan

tugas;

Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan

pemerintahan dikecamatan sesuai pelimpahan wewenangpemerintah

kabupaten yang meliputi :

a) Pembinaan pemilu/Pilkada;

b) Pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

c) Pengelolaan tata batas wilayah kabupaten( bagi kecamatan

yang berbatasan dengan kabupaten lain)

d) Pembinaan kependudukan dan catatan sipil; dan

e) Pemberian pelayanan umum/perizinan (surat izin, surat

keterangn, rekomendasi, akta, tanda identitas, dokumen, dan

benda-benda / surat-surat berharga dan lain-lain);

Menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan ditingkat kecamatan;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan desa/keluarahan;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang

menjadi ruang lingkuptugasnya dan atau yang belum dapat

dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan;

Melaksanakan koordinasi dan kerjasama derngan instansi terkait

dibidang tugasnya;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan

Penyusunan bahan dan fasilitasi urusan keagrariaan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya.

d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas pemerintahan kecamatan berdasarkan pelimpahan

kewenangan pemerintah kabupaten dibidang ekonomi dan pembangunan.

Fungsinya :

Menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;


dibidang ekonomi dan pembangunan di kecamatan sesuai pelimpahan

wewenang pemerintah kabupaten yang meliputi :

a) Pembinaan industri, perdagangan, koperasi, dan UKM;

b) Pembinaan pertanian ( tanaman pangan, peternakan, perkebunan,

kehutanan, kelautan dan perikanan), pertambangan dan energi,

lingkungan hidup, komunikasi dan informatika serta penanaman

modal;

c) Pembinaan bidang tata ruan, pekerjaan umum/kimpraswil, tata

bangunan, pasar dan kebersihan;

d) Perencanaan monitoring dan evaluasi pembangunan; dan

e) Pelayanan umum dan perizinan bidang ekonomi dan

pembangunan.

Menyiapkan bahan pengoordinasian pemeliharaan dan fasilitas

pelayanan umum, bidang ekonomi;

Menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait

dibidang tugasnya;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang

menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum

dapatdilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahanl;


Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya.

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan

sebagian kewenangan yang dilimpahkan pemerintah kabupaten dibidang

pemberdayaan masyarakat.

Fungsinya :

Penyusunan program dan petinjuk teknis pelaksanaan tugas;


dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai pelimpahan wewenang

pemerintah kabupaten yang meliputi :

a) Pembinaan ketenagakerjaan dan trnasmigrasi;

b) Pembinaan keluarga berencana;

c) Pembinaan pemberdayaan keluarga, masyarakat perempuan dan

perlindungan anak;

d) Pembinaan penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan; dan

e) Pelayanan umum dan perizinan dibidang tugasnya ;

Menyiapkan bahan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan

masyarakat;

Menyiapkan bahan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan

fasilitas pelayanan umum dibidang pemberdayaan masyarakat;

Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi

ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh

pemerintahan desa/kelurahan;

Menyiapkan bahan koordinasidan kerjasama dengan instansi terkait

dibidang tugasnya;


Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

f. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian

kewenangan yang dilimpahkan pemerintah kabupaten dibidang

kesejahteraan sosial.

Fungsinya :

Menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;


dibidang kesejahteraan sosialsesuai pelimpahan wewenang

pemerintah kabupaten yang meliputi :

a) Pembinaan kesehatan masyarakat, posyandu dan

prasarana/sarana kesehatan lainnya;

b) Pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKs),

keluarga kurang mampu, dll;

c) Pembinaan keluarga sejahtera;

d) Pembinaan bantuan kesejahteraan sosial dan korban bencana;

dan

e) Pelayanan umum dan perizinan dibidang tugasnya.

Menyiapkan bahan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan

fasilitas pelayanan umum dibidang kesejahteraan sosial;

Menyiapkan bahan pelaksanaanpelayanan masyarakan yang menjadi

ruanglingku tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh

pemerintah desa/kelurahan;

Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait bidang

tugasnya;


Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

d. Data pegawai

URAIAN JUMLAH

- Jumlah pegawai

a. PNS

32Orang

b. PTT Khusus 4Orang

- Kualifikasi Pendidikan (PNS)

a. SD

b. SLTP

c. SLTA

d. D-3

e. S-1

f. S-2

a. 6orang

b. 2orang

c. 14orang

d. 2 orang

e. 7orang

f. 1orang

Pangkat Golongan

A. Golongan . I 6 orang

a. I.a

b. I.b

c. I.c

d. I.d

a. - orang

b. 5 orang

c. -orang

d. 1orang

B. Golongan II 14orang

a. II.a

b. II.b

c. II.c

d. II.d

a. 2 orang

b. 7 orang

c. 3orang

d. 2 orang

C. Golongan III 9 orang

a. III.a

b. III.b

c. III.c

d. III.d

a. 2orang

b. 2 orang

c. 4 orang

d. 1 orang

D. Golongan IV

a. IV.a

b. IV. B

- orang

1 orang

E. Eselonering

a. Eselon III/a

b. Eselon III/b

c. Eselon IV/a

d. Eselon IV/b

1 orang

1 orang

5 orang

3 orang

e. Aspek Strategis Organisasi/ Issu Trategis dan Permasalahan Utama yang

dihadapi

Issue strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis Kecamatan

Kusan Hulu timbul baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang

disebabkan oleh faktor internal dan exsternal.

a. Issue-issue internal dilingkungan Kantor Kecamatan Kusan Hulu antara

lain :

1) SDM yang belum profesional.

2) Prasarana belumlengkap.

3) Sistem kerja yang belum optimal.

4) Administrasi yang belum tertib.

b. Issue-issue eksternal strategis antara lain :

1) Kondisi masyarakat yang heterogen baik suku, agama, ras dan antar

golongan .

2) Perkembangan/Penataan Permukiman yang asri.

3) Peningkatan Potensi pengembangan Jasa Perdagangan.

4) Akses Informasi terpadu belum tersedia.

5) Belum adanya peran aktif masyarakat dalam menciptakan rasa aman.

6) Belum adanya Fasilitas kesehatan yang representative.

7) Belum terciptanya suasana lingkungan yang bersih dan indah

8) Adminsitrasi kependudukan masih belum terkelola dengan baik

9) Peran perusahaan dalam pemberdayaan masyarakat masih belum optimal

dan terkoordinatif

10) Pusat pelayanan administrasi yang berhubungan dengan perizinan yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten relative sangat jauh

f .Sistematika Penyusunan

Bab I. PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan/disajikan penjelasan umum organisasi, dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan

utama (strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II. PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja

sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini (

2015) ;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

tahun ini ( 2015), dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kiinerja sampai dengan tahun ini

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar

nasional ( jika ada );

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah

dilakukan ;

6. Analisis atas efisiensi pnggunaan sumber daya ;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan

yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai

dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV. PENUTUP

Pada sub bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja

organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan

organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran

1. Perjanjian kinerja SKPD tahun 2016.

2. Rencana Kerja Tahunan SKPD tahun 2016.

3. Pengukuran kinerja SKPD Tahun 2016.

4. Laporan Keuangan Triwulan IV tahun 2016.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. VISI DAN MISI KECAMATAN KUSAN HULU

a. VISI

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana sebuah

organisasi akan dibawa agar dapat eksis antisipatif dan inovatif, berupa

komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa. Visi ini merupakan

akselerator proses pencapaian apa yang telah dicita-citakan. Berpijak

atas dasar kondisi obyektif serta pemikiran atas perkembangan situasi

dan tantangan di masa mendatang, maka visi Kecamatan Kusan Hulu

Kabupaten Tanah Bumbu adalah :

“MEWUJUDKAN KECAMATAN KUSAN HULU SEBAGAI PUSAT PELAYANAN MASYARAKAT”

Dalam rumusan visi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah

Bumbu terdapat kata kunci, yaitu pelayanan, Peningkatan kualitas

pelayanan aparatur Kecamatan yang Komprehensif dan pemberdayaan

diartikan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan aparatur yang

berdasarkan pada potensi sumber daya manusia yang efektif, efisien dan

profesional. Visi dari Kecamatan Kusan Hulu ini sesuai dengan Misi

Kabupaten Tanah Bumbu pada poin 5 yaitu “Menyelenggarakan tata

kelola birokrasi yang baik dan bersih”

Peningkatan kualitas pelayananaparatur Kecamatan yang

komprehensif, diharapkan mampu memberikan akselerasi

pembangunan partisipatif guna memantapkan fundamental ekonomi

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. MISI

Guna menunjang Visi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten

Tanah Bumbu ditetapkan langkah-langkah pencapaian tujuan yang

dituangkan dalam misi-misi, sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan aparatur Kecamatan;

2. Optimalisasi koordinasi internal dan eksternal pemerintah

kecamatan, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan;

3. Mendorong tumbuhnya peran serta masyarakat terhadap

pembangunan perdesaan dan dalam penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum;

4. Melaksanakan penataan dan meningkatkan pembinaan

administrasi pemerintahan desa dan kecamatan;

5. Mendorong terimplementasinya kebijakan pemerintah daerah dan

pusat;

2. Tujuan Dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan dari penyusunan renstra 2016-2021 yang

ditetapkan oleh Kecamatan Kusan Hulu selama lima tahun nantinya

adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat

2. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa

3. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan

Kusan Hulu adalah :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

2. Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan 21

Desa

3. Terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

Tujuan dansasaran jangka menengah SKPD beserta indikator

kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1Tujuan dan sasaran jangka

menengah pelayanan kecamatan Kusan Hulu.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah


Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2016 s.d 2021

TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

KONDISI AWAL

TARGET KINERJA

SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN

2015 2021 Kondisi

awal (2015)

2016 2017 2018 2019 2020

Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat

60% 90%

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat

60 65 75 80 85 90

Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa

Dokumen perencanaan dan penganggaran desa

100% 100%

Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan 21 desa

RPJM Desa yang ditetapkan

21 21 21 21 21 21

RKP Desa yang ditetapkan

21 21 21 21 21 21

APBDesa yang ditetapkan

21 21 21 21 21 21

Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban umum

Konflik antar suku, ras, agama dan golongan

10% 0 %

Terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum


Tdk Tdk Tdk Tdk Tdk Tdk

24 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan ( LAKIP) Kecamatan Kusan Hulua 2016

3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Untuk mempertegas pengukuran pencapaian Visi, Misi,

Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan

strategis dan kebijakan maka ditetapkan indicator kinerja utama ( IKU )

Kecamatan Kusan Hulu sebagaimana ditetapkan melalui SK Camat

Kusan Hulu Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )


SASARAN

INDIKATOR

KINERJA

UTAMA

Target dan Sasaran

Penjelasan

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Terwujudnya

peningkatan

kualitas

pelayanan

masyarakat

Indeks

kepuasan

masyarakat

70

75

80

85

90

95

Sumber data adalah Nilai

Angket/Survey kepuasan

masyarakat rata rata dalam 1

Tahun Pelayanan (Kotak Saran),

di bagi target pada tahun tersebut

di kali 100%

Terwujudnya

peningkatan

ketentraman

dan

ketertiban

umum

Konflik antar

suku, ras,

agama dan

golongan

Tdk

ada

Tdk

ada

Tdk

ada

Tdk

ada

Tdk

ada

Tdk

ada

Laporan keamanan dan

ketertiban (Tim Monitoring dan

Evaluasi) Pimpinan Muspika dan

Staf terhadap Gangguan/Konflik

yang terjadi di wilayah kecamatan

Kusan Hulu – 21 Desa.

Capaian Target Sasaran = Nilai Hak Angket x 100% Target


B. RENCANA KERJA TAHUN 2016

Rencana kerja tahun 2016 Kecamatan Kusan Hulu secara rinci sebaga

berikut :

Rencana Kinerja Tahunan ( RKT )

Tahun 2016

Tujuan Sasaran Indikator

Kinerja

Progrma / Kegiatan Anggaran

Meningkatkan

kualitas

pelayanan

masyarakat

Terwujudnya

peningkatan

kualitas

pelayanan

masyarakat

Indeks

kepuasanan

masyarakat

Program Peningkatan Partisipasi masyarakat

Dalam Membangun Desa

Pelaksanaan Musyawarah pembangunan Desa

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

Pemberdayaan lembaga dan organisasi

masyarakat perdayaan

18.400.000

366.828.000

Meningkatkan

ketentraman

dan

ketertiban

umum

Konflik antar

suku, ras,

agama dan

golongan

Konflik antar

suku, ras,

agama dan

golongan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

Pemberdayaan lembaga dan organisasi

masyarakat perdayaan ( Monitoring dan Evaluasi

lintas sektoral )

21.000.000


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan

hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan

dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima

laporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud,

yang ditetapkan dalam visi dan misi Kantor Kecamatan Kusan Hulu. Pengukuran yang

dimaksud itu merupakan suatu hasil dari penilaian yang sistema dan didasarkan pada

kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan

dampak.

Penilaian yang dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi

keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/ kegiatan yang dianggap penting dan

berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sitematis dan berkesinambungan untuk

menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang tekah ditetapkan dalam mewujudkan

visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Selanjutnya dilakukan pula analisa

akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja

kegiatan dengan program dan kebijakan.

Perhitungan pengukurankinerja dilakukandengan menggunakan rumus

sebagaiberikut:

a. Apabila semakin semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi nya

kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja

digunakan rumus ini :


b. Apabila pada satu sasaran strategis memiliki lebih dari satu indicator kinerja,

maka ditetapkan indicator sasaran rata-rata untuk menyimpulkan keberhasilan/

kegagalan dalam pencapaian tiap sasaran digunakan rumus ini :

Pengukurankinerja dilakukandenganmenggunakanindikatorkinerja pada

level sasarandankegiatan.Pengukurandenganmenggunakanindikator kinerja

padalevelsasarandigunakanuntukmenunjukkansecaralangsung kaitanantara

sasarandenganindikatorkinerjanya, sehingga keberhasilansasaranberdasarkan

rencana kinerja tahunanyangditetapkan dapatdilihatdenganjelas. Selainitu,

untukmemberikanpenilaianyang lebihindependenmelalui indikator-indikator

outcomes atauminimal outputdarikegiatanyang terkait langsung dengan sasaran

yangdiinginkan.

Apabila pada satu sasaran strategis memiliki lebih dari satu indikator

kinerja, maka ditetapkan indikator sasaran rata-rata untuk menyimpulkan

keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tiap sasaran.

3.2 Metode penyimpulan capaian kinerja sasaran

Apabila pada satu sasaran strategis memiliki lebih dari satu indikator

kinerja, maka ditetapkan indikator sasaran rata-rata untuk menyimpulkan

keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tiap sasaran.

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran

menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal

yaitu :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat

Skala Ordinal Predikat/ Kategori

85 - 100 Sangat Baik

65- 85 Baik

50-65 Cukup

<50 Kurang


Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarakan

“Metode rata-rata Data Kelompok” penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap

kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator

untuk setiap kategori (sangat berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil) yang ada

disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) yang ada disetiap

kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori,

dibagi dengan jumlah indikator yang ada dikelompok sasaran tersebut :

3.3 Analisis Capaian Kinerja

Dari Renstra kecamatan Kusan Hulu untuk Tahun 2016 s/d 2021, pada

tahun 2016 telah ditetapkan Renja kemudian dibuat penetapan kinerja, tujuan,

sasaran strategis dan idikatornya guna mewujudkan visi, misi Kecamatan Kusan

Hulu. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran,

kebijakan, program dan kegiatannya.Oleh karena itu maka analisis pencapaian

kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan

kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Usaha-usaha terus dilakukan untuk

meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih

matang dan terpadu mengalokasikan dana pada kegiatan yang sangat prioritas

dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan di dapat.

Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan

peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan.Dengan adanya

peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana dan dukungan dari

semua pihak diharapkan kinerja Kecamatan Kusan Hulu dapat meningkat.

Rincian atas capaian masing-masing sasaran strategis disajikan pada tabel

berikut :


Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2016

NO SASARAN STRATEGIS CAPAIAN TAHUN 2016 (%)

1 Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat 95,43 %

2 Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa

100 %

3 Terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

100%

Rata-rata capaian 99 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 sasaran strategis dan 3 indikator

sasaran, dapat disimpulkan bahwa ada 1 sasaran yang nilai capaiannya 95,43 %

dan dikategorikan sangat baik.

Selanjutnya analisis atas capaian kinerja kecamatan tahun 2016, untuk

tiap-tiap sasaran adalah sebagai berikut :

SASARAN 1

TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT

Sasaran 1 mempunyai satu indikator sasaran dan dua program yaitu

Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dan Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun Desa. Program tersebut terdiri dari beberapa

kegiatan yaitu kegiatan Lomba Desa, MTQ Tk. Kecamatan, MTQ Tk Kabupaten,

Pemberdayaan Perempuan (PKK) dan Musrenbang Desa dan tingkat kecamatan.

Pada tahun 2016 semua kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dimana

realisasi fisik dan keuangan kegiatan tersebut mencapai 100%.Pada sasaran ini

juga terdapat kegiatan PATEN yang terdiri dari pelayanan perizinan dan non

perizinan.Urusan Perizinan sebanyak 12 jenis dan urusan non perizinan sebanyak

9 jenis. Kegiatan PATEN ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2013 dan pada tahun

2016 dinilai pelaksanaannya sudah semakin baik hal ini dapat dilihat dari jumlah

perizinan yang dapat diterbitkan yang terus mengalami peningkatan.


Adapun capaian indikator kinerja sasaran 1 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2016

NO INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET REALISASI %

1. Indeks Kepuasan Masyarakat 65 60 93 %

Dari hasil inter prestasi atas penacapaian kepuasan masyarakat dalam

kurun waktu 1 ( satu ) tahun pada tahun 2016 diperoleh angka rata-rata kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan kecamatan 60 % dari target 65 % sehingga

capaian realisasi kinerja sebesar 93 % ( sangat baik ).

SASARAN 2

TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pada sasaran 2 terdiri dari 3 indikator sasaran yaitu RPJM Desa, RKP

Desa, dan APBDes.Tingkat keberhasilan sasaran ini dinilai sangat baik, hal ini

terlihat dengan adanya 21 Desa yang ditargetkan menetapkan dokumen

perencanaannya terealisasi 21 Desa.




1.

RPJM Desa yang ditetapkan

RKPDesa yang ditetapkan

APBDesa yang ditetapkan

21 desa

21 desa

100 %

Dari 21 Desa yang ditagetkan dalam menetapkan dokumen perencanaan

dan anggaran desanya terealisasi 21 Desa telah mentepkan dokumen

perencanaannya tersebut pada tahun 2016 sehingga nilai capaian 100% ( sangat

baik )


SASARAN 3

TERWUJUDNYA PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

UMUM

Sasaran 3 terdiri dari satu indikator sasaran yaitu Konflik antar suku, ras,

agama, golongan.Kegiatan dari sasaran tersebut adalah kegiatan monitoring

Evaluasi Keamanan dan Ketertiban (Kantibnas) yang terdapat pada program

peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan. Dimana tim monitoring dan

evaluasi lintas sektoral dengan koordinasi yang baik dapat menciptakan suasana

kondusif sehingga tidak terjadi konflik antar suku, ras, agama dan golongan.




1.


0

0

100

3.4 Akuntabilitas Keuangan

3.5.1 Sebelum Perubahan

Didalam melaksanakan rangkaian program dan kegiatannya

Kecamatan Kusan Hulu mendapatkan alokasi Anggaran dari Pemerintahan

Kabupaten Tanah Bumbu untuk Tahun 2016 sebesar Rp. 3.565.658.199,-

(Tiga milyar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan

ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah).

Rencana Penggunaan Anggaran Kecamatan Tahun Anggaran 2016

tersebut antara lain untuk :

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 2.354.870.699,-

2. Belanja Langsung Rp. 1.210.787.500,-

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai Rp. 299.030.000,-

b. Belanja Barang dan Jasa Rp 849.757.500,-


c. Belanja Modal Rp. 62.000.000,-

Jumlah Rp.3.565.658.199,-

Penggunaan Anggaran Tahun 2016 adalah pelaksanaan dari Program

dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Rencana Penggunaan Anggaran Kantor Kecamatan Kusan Hulu

Sebelum Perubahan Tahun 2016

N0

Program/Kegiatan Anggaran biaya (Rp)

1 2 3

Belanja Tidak Langsung 2.354.870.699,-

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 781.259.500,-

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 13.680.000,-

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/

operasional 44.500.000,-

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 133.280.000,-

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.119.000,-

6 Penyediaan alat tulis kantor 20.290.500,-

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14.360.000,-

8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 52.100.000,-

9 Penyediaan peralatan rumah tangga 17.500.000,-

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 117.800.000,-

11 Penyediaan jasa tenaga Non PNS *) 184.600.000,-

12 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *) 177.030.000,-

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.000.000,-

13 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 10.000.000,-

14 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 5.000.000,-

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16.400.000,-

15 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 16.400.000,-

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 13.000.000,-

16 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 13.100.000,-

V Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 366.628.000,-

17 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan 366.628.000,-

VI Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 18.400.000,-

18 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 18.400.000,-

JUMLAH 3.565.658.199,-


3.3.2 Setelah Perubahan

Pelaksanaan perubahan anggaran dilaksanakan pada bulanAgustus 2016,

dimana anggaran sebelum perubahan adalah sebesar Rp. 3.565.658.199,- (Tiga

milyar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu

seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah).atau mengalami kenaikan sebesar Rp.

104.098.968,-,(seratus empat juta Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus

enam puluh delapan rupiah). Dengan rincian anggaran biaya adalah sebagai berikut

:

Rencana Penggunaan Anggaran Kecamatan Tahun Anggaran 2016 tersebut

antara lain untuk :


2. Belanja Langsung Rp. 1.115.297.500,-

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai Rp 322.230.000,-

b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 793.067.500,-

c. Belanja Modal Rp. 0,-

Jumlah Rp. 3.669.757.167,-


Tabel 3.3 Rencana Penggunaan Anggaran Kantor Kecamatan Kusan Hulu

Setelah Perubahan Tahun 2016

N0

Program/Kegiatan Anggaran biaya (Rp)

1 2 3

Belanja Tidak Langsung 2.554.459.667,-

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 705.169.500,-

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12.690.000,-

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/

operasional 36.600.000,-

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 132.080.000,-

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.119.000,-

6 Penyediaan alat tulis kantor 20.290.500,-

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14.440.000,-

8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,-

9 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,-

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 89.900.000,-

11 Penyediaan jasa tenaga Non PNS *) 207.800.000,-

12 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *) 185.250.000,-

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.350.000,-

13 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 10.000.000,-

14 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 1.500.000,-

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16.400.000,-

15 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 16.400.000,-

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,-

16 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,-

V Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 363.828.000,-

17 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan 363.828.000,-

VI Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 18.400.000,-

18 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 18.400.000,-

JUMLAH 3.669.757.167

3.3.3 Realisasi Penggunaan Anggaran 2016

Realisasi penggunaan anggaran 2016 yang telah terlaksana dilaporkan

setiap 3 bulan sekali atau pertri wulan dalam bentuk Laporan Kemajuan Kegiatan

(LKK).Realisasi penggunaan anggaran tahun 2016triwulan IV adalah pelaksanaan

dari Program dan kegiatan sebagai berikut


Tabel 4.4

REALISASI ANGGARAN 2016

N0 Program/Kegiatan Anggaran biaya (Rp)

Realisasi (Rp)

Persentase (%)

1 2 3 4 5

Belanja Tidak Langsung 2.554.459.667,- 2.388.505.682 93,50

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 705.169.500,- 604.061.242 85,67

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12.690.000,- 9.847.136 77,60

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

36.600.000,- 31.810.000 86,91

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 132.080.000,- 129.274.000 97,88

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.119.000,- 6.119.000 100

6 Penyediaan alat tulis kantor 20.290.500,- 14.214.500 70,05

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14.440.000,- 11.775.000 81,54

8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,- 0 0

9 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,- 0 0

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 89.900.000,- 68.424.106 76,11

11 Penyediaan jasa tenaga Non PNS *) 207.800.000,- 184.547.500 88,81

12 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *) 185.250.000,- 148.050.000 79,92

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.350.000,- 11.186.000,- 98,56

13 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 10.000.000,- 10.000.000,- 100

14 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 1.500.000,- 1.186.000,- 79,07

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16.400.000 16.400.000,- 100

15 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 16.400.000,- 16.400.000 100

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 0,-

16 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0,- 0

V Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

363.828.000,- 333.658.000,- 91,71

17 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

363.828.000,- 333.658.000 91,71

VI Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

18.400.000 18.400.000,- 100

18 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 18.400.000,- 18.400.000 100

JUMLAH 3.669.757.167 3.372.210.924 91,89

Realisasi penggunaan anggaran 2016 triwulan IV dalam laporan kemajuan

kegiatan antara lain untuk :


2. Belanja Langsung Rp. 983.705.242,-

Jumlah Rp.3.372.210.924,-


BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kusan Hulu

Tahun 2016 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kecamatan

Kusan Hulu dalam Tahun 2016.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat

pencapaian sasaran dan tujuan Kecamatan Kusan Hulu sebagai penjabaran dari

Visi, Misi Kami yang mengidentifikasikan keberhasilan dan kegagalan kegiatan –

kegiatan serta penggunaan dana, sesuai dengan program dalam melaksanakan

Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah ini disampaikan dan

dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan pada pelaksanaan

evaluasi kinerja di tahun-tahun mendatang.

Kusan Hulu, 14Desember 2016 Camat Kusan Hulu,

Suryadi, S. Sos M. Sos NIP 19641102 198602 1006

LAKIP TAHUN 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KECAMATAN-KUSAN... · tugasmenyelenggarakan kegiatan pengelolaan urusan surat menyurat,

Documents