KHUSUS UNTUK ANGGOTA Buletin GINSI Jateng 1 …ginsijateng.com/wp-content/uploads/2017/05/BULETIN-GINSI-MARET... · Makmur Meta Graha Dinamika, PT. Frisian Flag Indonesia, PT. Tigaka

Buletin GINSI Jateng 1

Edisi Maret 2017

BULETIN

JATENG GINSI

MARET 2017 NOMOR : 887 TAHUN KE - XXXIX

DAFTAR ISI Importir Anggota GINSI Peroleh AEO ……………………………………………………………………………………………… 2 Soal Geledah KPK, Dirjen Bea-Cukai : Koordinasi Terkait Impor ………………………………………………………. 4 Cabai Kering Impor China Serbu Pasar Tradisional Kota Malang ………………………………………………........... 5 Yogyakarta Dibanjiri Barang Impor dari China dan Hongkong ………………………………………………………….. 6 Sempat Terhenti, RI Kembali Buka Impor Kerbau dari Australia ………………………………………………………. 7 Ganjar Minta BI Bantu Ciptakan Pasar Ekspor Baru ………………………………………………………………………… 8 Impor RI Januari 2017 Melonjak Jadi USD 11,99 Miliar …………………………………………………………………… 9 Keramik Impor Asal China Akan Membanjiri Indonesia Tahun Depan ……………………………………………… 10 Keharusan Impor Gas dan Ketersediaan Infrastruktur Penunjang …………………………………………………… 12 RI Punya Kebun Luas, Tapi Masih Bergantung Impor ……………………………………………………………………… 14 Elia Jadi Dirut Pertamina, Tanri Abeng: Jangan Setengah-setengah …………………………………………………. 15 Menko Darmin Prediksi Ekspor akan Lampaui Impor Setahun ke Depan …………………………………………. 16 Pelabuhan Pelalawan Riau jadi Pintu Masuk Barang Impor Illegal …………………………………………………… 17 Bea Masuk Anti Dumping Impor Bi-Axially Oriented Polypropylene Asal Thailand dan Vietnam ………. 18 Bea Masuk Sektor Industri Ditanggung Pemerintah ………………………………………………………………………… 19 KEGIATAN BPD GINSI JATENG PERIODE FEBRUARI 2017 ……………………………………………………………… 20 Permenkeu No. 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan

Tarif Bea masuk Atas Barang …………………………………………………………………………………………………………. 22

*** dihimpun dari berbagai sumber

Edisi Maret 2017 : 887 TAHUN KE - XXXIX

KHUSUS UNTUK ANGGOTA

Sekretariat : Jl. Abdul Rahman Saleh No. 226 H Semarang Telp/Fax : 024 – 76432943 Email : [email protected] // Website : www.ginsijateng.com


Edisi Maret 2017

Importir Anggota GINSI Peroleh AEO

irektorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai melakukan sosialisasi Operator Ekonomi Bersertifikat – Authorized Economic

Operator (AEO) bertempat di Auditorium Merauke KP DJBC pada tanggal 2 Februari 2017. Keberadaan AEO adalah berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No.227/PMK.04/2014 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator). Kemudian, petunjuk pelaksanaan (Juklak) Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. PER-4/BC/2015 tentang Tata Cara Pemberian Pengakuan Kepabeanan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator).

Dalam peraturan Dirjen Bea dan Cukai No.PER-4/BC/2015 tanggal 12 Maret 2015 tersebut dijelaskan kriteria operator ekonomi yang bisa mendapat pengakuan kepabeanan sebagai AEO adalah importir, eksportir, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK), pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha penimbun berikat, konsolidator, dan pihak operator terminal. Setidaknya sepuluh persyaratan bagi operator ekonomi yang dapat diberikan sertifikat AEO. Yaitu, mereka harus menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan. Memiliki sitem pengelolaan data perdagangan berdasarkan hasil audit kepabeanan dan cukai atau akuntan publik. Mempunyai kemampuan keuangan,

mempunyai sistem konsultasi, kerjasama dan komunikasi.

Mereka juga harus mrmpunyai sistem pendidikan, pelatihan dan kepedulian. Kemudian mempunyai sistem pertukaran informasi, akses dan kerahasiaan. Mempunyai sistem keamanan kargo, keamanan pergerakan barang, keamanan lokasi berdasarkan audit keamanan dari otoritas yang berwenang. Mempunyai sistem keamanan pegawai dan keamanan mitra dagang berdasarkan sistem pengendalian internal tertulis yang ditetapkan pimpinan perusahaan. Mempunyai sistem manajemen krisis dan pemulihan insiden berdasarkan hasil audit keamanan dari otoritas yang berwenang serta mempunyai sistem perencanaan dan pelaksanaan pemanatauan, pengukuran analisis dan peningkatan sistem yang dijalankan.

D


Edisi Maret 2017

Cara Mendapat AEO Calon penerima AEO terlebih dulu

mengajukan kepada Dirjen Bea dan Cukai u/p Direktur Teknis Kepabeaam dengan dilampiri dokumen yang terkait Kepabeanan dengan persyaratan mendapatkan AEO serta dokumen pendukung lainnya untuk mendapatkan gambaran positif perusahaan. Selanjutnya, Bea dan Cukai akan melakukan pemeriksaan administrasi, peninjauan lapangan sampai dengan proses sertifikasi. Penerima AEO akan mendapat perlakuan kepabeanan tertentu berupa penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik yang minimal kepada importir dan eksportir menjadi prioritas dalam mendapatkan penyederhanaan prosedur kepabeanan, pelayanan khusus apabila terjadi gangguan pergerakan pasokan logistik.

Penerima AEO akan mendapatkan kemudahan untuk memberikan pemberitahuan pendahuluan, penggunaan corporate guarantee, kemudahan pembayaran berkala, kemudahan trucklossing, menjadi prioritas untuk diikutsertakan dalam program baru yang dirintis bea cukai. Selain itu pemberian layanan khusus oleh client manager, pemberitahuan kemudahan yang disepakati bersama dengan administrasi pabean negara lain serta pemberian kemudahan hasil nota kesepahaman bea cukai dengan instansi terkait. Terhadap penerima AEO juga dilakukan monitoring dan evaluasi seperti yang diatur dalam Peraturan Dirjen Bea dan Cukai.

Sejak diluncurkan tanggal 17 Desember 2013, Warta GINSI (buletin GINSI Pusat) mencatat hingga kini terdapat 44 perusahaan penerima AEO Ditjen Bea dan Cukai. Masing-masing PT. Philips Indonesia, PT. LG Electronic Indonesia, PT. Nestle Indonesia, PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT. Indah Kiat and Paper, PT. Unilever Indoesia, PT. Megasetia Agung Kimia, PT. Samsung Elektroniks Indonesia, PT. Agility, PT. Agility International, PT. Astra Daihatsu Motor, PT. Pindo

Deli Pulp & Paper, PT. Londar Papyrus Pulp & Paper Industry, PT. Jasa Angkasa Semesta (Sby/Dps), PT.Kintetsu World Express Indonesia, PT. Lautan Luas Tbk, PT. Toa Galva Industries, PT. Sansan Saudaraex Jaya, PT. Bentoel International Investment Tbk, PT. Sriboga Flour Mill, PT. Eratex Djaja Tbk, PT. Honda Prospect Motor, PT. Cipta Krida Bahari, PT. Pusaka Lintas Samudra.

Berikutnya PT. Scandinavian Tobacco Group Indonesia, PT. Fajar Surya Wisesa, PT. Makmur Meta Graha Dinamika, PT. Frisian Flag Indonesia, PT. Tigaka Distrindo Perkasa, PT. Panggung Electric Cirabuana, PT. Indra Jaya Swastika, PT. Sumisho Global Logistik Indonesia, PT. Indonesia Wacoal, PT. Riau Andalan Pulp and Paper, PT. Ria Andalan Kertas, PT. Intiguna Primatama, PT. Anugerah Kertas Utama, PT. Kao Chemical Indonesia, PT. Inkote Indonesia, PT. Katolec Indonesia, dan PT. Birotika Semesta. Diantara penerima penghargaan AEO Ditjen Bea dan Cukai tersebut terdapat sejumlah anggota GINSI.

Perusahaan tersebut telah mendapatkan pengakuan oleh dan atas nama administrasi kepabeanan nasional bahwa yang bersangkutan dinilai memenuhi standar pengamanan dan fasilitas pedagangan global (WCO SAFE Framework of Standards/FOS). Hingga kini sekitar 20 perusahaan nasional masih antri untuk mendapatkan predikat AEO. Dan setidaknya tercatat 78 negara yang telah menerapkan fasilitas AEO , diantaranya termasuk negara-negara berkembang. Di level negara-negaa ASEAN Indonesia menempati urutan ke-5, dibawah Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Pada level negara Asia Pasifik, Indonesia urutan ke-12. Urutan pertama China, disusul Jepang, Korea, Thailand, New Zaeland, Singapura, Malaysia, India, Vietnam, Hongkong, Australia. Di level negera-negara di dunia, Indonesia menempati urutan posisi ke-30.


Edisi Maret 2017

Soal Geledah KPK, Dirjen Bea-Cukai : Koordinasi Terkait Impor

K P K telah melakukan penggeledahan di

kantor Bea-Cukai di Rawamangun, Jakarta Timur. Dirjen Bea-Cukai Heru Pambudi mengaku kegiatan KPK itu merupakan koordinasi terkait dengan penyidikan kasus suap yang menjerat Patrialis Akbar.

"Tim penyidik KPK mengunjungi kantor pusat Bea-Cukai dalam rangka melakukan koordinasi terkait penyidikan kasus indikasi suap yang melibatkan importir dan seorang hakim MK beberapa waktu lalu," ujar Heru dalam keterangannya, Senin (6/3/2017).

Heru mengatakan koordinasi itu menghasilkan beberapa poin, yaitu: 1. Bea-Cukai sepenuhnya mendukung langkah-

langkah yang dilakukan pihak KPK untuk melakukan investigasi dari sisi kegiatan importasi

2. 2. Bea-Cukai diminta membantu penyidik KPK memberikan data dan informasi serta dokumen-dokumen terkait dengan importasi.

Sebelumnya dari pantauan, tim KPK keluar dari pintu belakang dekat masjid di kompleks Bea-Cukai pada pukul 13.21 WIB. Tampak ada 5 orang di tim KPK yang ditemani 2 orang dari Bea-Cukai. Seorang anggota tim KPK terlihat menarik koper berwarna hitam.

Penggeledahan itu dilakukan di lantai 2 Gedung Papua di kompleks kantor Bea-Cukai. Belum diketahui pasti ruang apa saja yang digeledah KPK.

Sebelumnya, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan penggeledahan itu berkaitan dengan kasus suap yang menjerat mantan hakim konstitusi Patrialis Akbar. Meski demikian, Febri tidak menjelaskan kaitan kantor Bea-Cukai dengan kasus tersebut.

"Siang ini, KPK melakukan penggeledahan di kantor Bea-Cukai pusat di Rawamangun terkait penyidikan kasus indikasi suap terhadap hakim MK, PAK (Patrialis Akbar)," ucap Febri.

Dalam kasus ini, Patrialis diduga menerima hadiah atau janji senilai USD 20 ribu dan SGD 200 ribu dari pengusaha impor daging sapi Basuki Hariman.

Suap itu diduga berkaitan dengan uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan di MK. Selain Patrialis dan Basuki, KPK menetapkan Kamaludin dan Ng Feni sebagai tersangka dalam kasus ini. Dua tersangka yang terakhir disebut, menurut keterangan KPK, telah mengajukan diri sebagai justice collaborator.


Edisi Maret 2017

Cabai Kering Impor China Serbu Pasar Tradisional Kota Malang

M A L A N G - Cabai kering impor dari China dikabarkan telah masuk sejumlah pasar tradisional Kota Malang. Harga cabai kering impor dari China tersebut lebih murah serta memiliki rasa yang tidak kalah pedas jika di bandingkan dengan cabai segar lokal.

Bahkan, animo masyarakat kota Malang untuk membeli cabai impor tersebut cukup tinggi, khususnya pedagang makanan pedas. Alasan mereka memilih cabai impor karena harga yang lebih murah.

"Supliernya dari Surabaya keliling menawarkan cabai kering impor. Rasanya sama pedasnya dari cabai lokal," ujar Saripah salah satu pedagang cabai di Pasar Merjosari, Malang, Jumat, (3/3/2017).

Cabai kering impor dijual dengan harga Rp 120 ribu per kilogram. Sedangkan, untuk harga cabai lokal biasanya berkisar Rp 150 hingga 160 ribu di sejumlah pasar tradisional di kota Malang.

Sahrul, salah satu pedagang cabai di Pasar Dinoyo Kota Malang mengungkapkan, ia menjual cabai kering impor sejak tiga minggu yang lalu. "Saya dapat kiriman dari teman. Harganya jauh lebih murah daripada cabai segar biasa," ujarnya.

Beredarnya cabai kering impor asal China di sejumlah pasar tradisional Kota Malang, membuat masyarakat beralih konsumsi dari cabai lokal ke cabai impor. Sebab, cabai kering impor harganya relatif murah daripada cabai lokal pada umumnya.

Sejak satu bulan terakhir cabai kering impor asal China sudah beredar di Malang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, mengimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi cabai impor. Sebab, kandungan dari cabai impor belum diketahui jelas.

"Lebih baik membeli cabai segar, meski harganya lebih mahal dibandingkan cabai kering impor," Kepala Dinas Perdagangan Kota Malang, Wahyu Setianto, Jumat 3 Maret 2017.

Cabai impor dari China mempunyai ketahanan yang lebih lama daripada cabai lokal. Karena cabai impor melalui proses pengeringan. Namun, proses pengeringan yang belum melakukan

pengujian membuat kandungan cabai impor tidak jelas.

Disperindag Kota Malang saat ini sedang menelusuri pemasok cabai impor. Jika terbukti tidak sesuai standart yang ditentukan pemerintah akan memberi sanksi larangan peredaran cabai impor.

Bebas Bahan Berbahaya

Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf mengatakan cabai-cabai kering impor telah diuji kandungannya di BPOM Jawa Timur baru-baru ini. Hasilnya, tidak ditemukan kandungan berbahaya pada cabai tersebut.

Gus Ipul, sapaan akrab Syaifullah Yusuf, yang hadir dalam pembukaan Munas BPOM di Batu Selasa (7/3) menyebut cabai kering impor aman dikonsumsi. "Kandungan rhodamin dan formalin negatif," ujarnya.

Menurutnya cabai kering impor sebelumnya kurang populer di kala harga cabai segar lokal ada pada harga normal. Namun karena harga cabai segar melejit maka cabai kering mulai dilirik masyarakat. "Kita tidak pernah impor cabai segar tapi kalau cabai olahan memang dari dulu ada kuota impornya," imbuh Gus Ipul.

Meski dinyatakan bebas bahan berbahaya, Pemprov Jatim terus menelusuri keberadaan cabai-cabai kering impor. Pemprov ingin memastikan apakah cabai impor yang masuk ke pasar tradisional memang ditujukan untuk konsumsi publik atau ditujukan bagi kepentingan industri namun bocor di pasaran.

"Kalau sebenarnya untuk pabrik, itu yang jadi masalah karena nanti bisa kita sita," terangnya.

Gus Ipul mengungkapkan pemasok cabai kering impor ada di Cirebon dan Surabaya. Sejauh ini cabai tersebut sudah beredar di sekitar 11 kota dan kabupaten di Jawa Timur. Di antaranya Tulungagung, Blitar, Sidoarjo, dan Malang.

Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito tak menampik jika sempat ada kekhawatiran cabai merah kering menggunakan pewarna sintetis. "Tapi sudah diuji dan diketahui hasilnya ternyata negatif," katanya.


Edisi Maret 2017

Yogyakarta Dibanjiri Barang Impor dari China dan Hong Kong

YOGYAKARTA - Impor barang yang masuk ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama ini masih didominasi dari China dan Hong Kong. Murahnya harga-harga barang dari kedua wilayah tersebut mengakibatkan volume impor DIY dari keduanya cukup tinggi.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY J B Priyono mengungkapkan, impor barang dari kedua negara yaitu Hong kong dan Tiongkok menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Hal tersebut diperkirakan karena dipicu persaingan harga yang terjadi di pasaran.

Seperti diketahui, barang-barang dari kawasan seputara China bisa jauh lebih murah dari negara lain bahkan dari produk dalam negeri. "Karena murah, aliran barangnya jadi masif ke DIY," kata dia di Yogyakarta, Senin (6/3/2017).

BPS mencatat, jika dibanding dengan tahun sebelumnya, nilai impor dari Hong Kong ataupun China naik tajam. BPS mencatat, nilai impor dari Hong Kong pada Januari 2016 tercatat USD56.298, atau naik lebih dari tiga kali lipat pada Januari 2017 yang menjadi USD182.376.

Sementara, impor dari China pada Januari 2017 sebesar USD55.248 atau naik 150% dibanding Januari 2016 yang mencapai USD18.869

"Impor dari Hong kong bisa mencapai 36,27% secara keseluruhan impor. Sementara dari China sekitar 10%," ungkapnya.

Pemerintah Diminta Evaluasi Kebijakan

Masuknya barang-barang murah asal daratan China harus membuat pemerintah bersikap dan mengambil kebijakan antisipatif. Jika tidak, maka produk-produk lokal akan kalah bersaing

dengan produk asal daratan China tersebut. Sebab, dengan spesifikasi sama, sebuah barang produksi lokal bisa jauh lebih tinggi harganya dibanding barang impor sejenis. (Baca: Yogyakarta Dibanjiri Barang Impor dari China dan Hong Kong)

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) DIY, Timbul Raharjo mengatakan, ada kebijakan yang jauh berbeda yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan pemerintah China.

Di China, pemerintah sepenuhnya mendorong industri kreatif untuk berkembang dengan memberikan beberapa kemudahan. "Di kita malah sebaliknya. Berbagai kebijakan banyak yang tidak mendukung pertumbuhan sektor industri kecil," kata dia, Yogyakarta, Senin (6/3/2017).

Ide kreatif yang mampu menumbuhkan perekonomian disupport penuh oleh pemerintah. Pemerintah di kawasan China membangun berbagai fasilitas dengan segala macam kemudahannya bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh kalangan pengusaha.

Hal inilah yang mampu membuat ongkos produksi dari barang-barang di kawasan China bisa ditekan. Ketika ongkos produksi bisa ditekan, maka harga jual produk mereka juga mampu ditekan semurah mungkin sehingga mampu bersaing di pasar di manapun berada.

Sehingga wajar, barang-barang dari kawasan China masif meluncur ke berbagai wilayah. "Di kita malah tidak, regulasi sederhana saja seperti perizinan sampai sekarang masih dipersulit," imbuhnya.


Edisi Maret 2017

Sempat Terhenti, RI Kembali Buka Impor Kerbau dari Australia

Jakarta - Setelah mendatangkan daging kerbau dari India pada tahun lalu, pemerintah bakal memperluas kebijakan ini dengan membuka keran impor kerbau bakalan.

Kementerian Pertanian (Kemtan) berencana agar kerbau bakalan asal Australia bisa diangkut ke Tanah Air pada tahun ini. Sekedar informasi, Indonesia terakhir kali mengimpor kerbau bakalan tahun 2011 silam.

Seperti diketahui, Indonesia sebelumnya rutin mengimpor kerbau hidup dari Australia. Setiap tahun Negeri Kanguru tersebut mengekspor kerbau hidup sebanyak 3.000 ekor. Namun, kemudian ekspor dihentikan setelah kasus penyiksaan di Rumah Potong Hewan (RPH) di Indonesia.

Direktur Jenderal (Dirjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan Kemtan I Ketut Diarmita menjelaskan bahwa impor kerbau bakalan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 16/2016 tentang Pemasukan Hewan Ternak Ruminansia Besar dari Luar Negeri. "Impor kerbau bakalannya sudah diizinkan sejak aturan tersebut terbit tahun lalu dan mestinya tidak ada masalah lagi," ungkapnya, Minggu (12/3).

Dalam aturan tersebut, kerbau yang bisa diimpor yakni kerbau bakalan serta kerbau indukan. Dirinya enggan menjelaskan kapan rekomendasi izin impor kerbau Australia keluar dan perusahaan importirnya.

"Jenis kerbau berupa kerbau bakalan dan kerbau indukan," kata Ketut.

Ketut menambahkan, selain kerbau bakalan, Kemtan juga membuka peluang bagi investor yang berminat membangun peternakan kerbau dengan mengimpor kerbau indukan dari Australia.

Kepala Subdit Perlindungan Hewan Dinal PH mengatakan, sampai pada bulan ini, Kemtan telah mengeluarkan rekomendasi impor kerbau sebanyak 2.400 ekor. "Januari lalu, kami keluarkan rekomendasi 2.000 ekor dan Maret baru saja, rekomendasi yang keluar 400 ekor," jelasnya.

Tidak seperti impor daging kerbau asal India yang hanya boleh direalisasikan oleh Perum

Bulog, impor kerbau bakalan asal Australia ini boleh direalisasikan oleh para importir. Soal jumlah impornya, pemerintah akan menyesuaikan keinginan atau kebutuhan para importir.

Kerbau bakalan asal Australia ini sebagian besar berasal dari wilayah Darwin. "Jadi, rekomendasi impor kerbau bakalan dari Januari sampai Maret 2017 akan diimpor oleh tiga importir sapi bakalan. Namun, tidak menutup kemungkinan peluang bagi importir lain berminat memasukkan juga," ungkap Dinal.

Sebanyak 195 ekor kerbau hidup dikirimkan dari ke Indonesia dari Australia pada akhir bulan Februari dari Pelabuhan Darwin.

Berbeda dengan India yang mengekpor dalam bentuk daging kerbau beku, Australia lebih sering mengekspor kerbau hidup. Saat ini pangsa pasar terbesarnya yakni Vietnam yang tahun lalu mengimpor 3.987 ekor, disusul Malaysia sebanyak 1.212 ekor. Kerbau tersebut sebagian besar berasal dari wilayah Darwin.

Wakil Ketua Gabungan Pelaku Usaha Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) Didiek Purwanto berpendapat bahwa pemeliharaan kerbau bakalan impor asal Australia ini membutuhkan tenaga ekstra ketimbang sapi bakalan. "Di sana, kerbau bukan hewan yang diternakkan secara khusus seperti di Indonesia. Jadi, hidupnya lebih liar sehingga tak heran kalau mereka menyediakan untuk Indonesia," katanya.

Butuh waktu lama untuk menjinakkan kerbau bakalan impor asal negeri kanguru ini. Didiek bilang, importir seperti feedloter butuh kandang yang lebih luas serta keahlian khusus apabila masuk bisnis penggemukan kerbau. Alhasil, kebijakan anyar dari Kemtan ini bakal sulit disambut positif oleh importir sapi bakalan yang sudah eksis selama ini.

Soal pengolahan dagingnya sendiri, daging kerbau dinilai lebih keras dibanding daging sapi sehingga konsumennya terbatas dan tak umum. Akan tetapi, pasarnya masih ada. Masyarakat di beberapa wilayah seperti Sumatera Barat sudah terbiasa mengonsumsi daging kerbau ini.


Edisi Maret 2017

Ganjar Minta BI Bantu Ciptakan Pasar Ekspor Baru

SEMARANG - Ekspor Jawa Tengah tahun lalu melambat imbas kondisi perekonomian dua negara tujuan utama ekspor, yakni Amerika Serikat dan China. Bank Indonesia diminta untuk bisa turut serta dalam membuka pasar baru, selain dari negara-negara tujuan utama ekspor yang sudah ada.

"Salah satu pekerjaan rumah adalah meningkatkan nilai ekspor Jawa Tengah," ujar Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di sela-sela serah terima jabatan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jateng, Senin (20/2/17).

Dia lanjutkan, ada upaya untuk membuka pasar baru termasuk menggali potensi- potensi komoditas lain yang dapat dikirim ke luar negeri. Contohnya, Rusia, dimana pertumbuhan ekonomi mereka positif dan mereka antusias untuk berinvestasi di Jateng. "Beberapa komoditas pangan di sana yang mahal dan di sini murah juga bisa menjadi alternatif untuk komoditas ekspor," terangnya.

Selain ekspor, lanjut Ganjar, tantangan lainnya adalah penanganan kemiskinan. Angka kemiskinan di Jateng diakui masih tergolong tinggi. Mereka yang berada di taraf miskin tersebut rata-rata berprofesi sebagai petani, nelayan dan pengusaha kecil.

"Kami tunggu peran BI untuk bisa mencarikan jalan agar mereka ini bisa berdikari. Bisa juga dengan dilatih kewirausahaan,” ujarnya.

Ganjar juga menyoroti soal stabilisasi harga, khususnya beberapa komoditas yang kerap memberikan dampak terhadap naiknya inflasi. Diantaranya cabai dan bawang merah. "Harga bawang merah hari ini (kemarin) naik karena terendam air. Apakah kita akan biarkan saja naik jika tanaman terendam? Ini tantangannya, salah satu PR bagi BI yaitu stabilisasi harga,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Hamid Ponco Wibowo yang baru resmi dilantik, mengatakan siap mencari solusi. "Di Jateng masih banyak tantangan yang perlu dicari solusi. Diantaranya tantangan mengendalikan volatile food atau inflasi yang dipengaruhi oleh kejutan dalam kelompok bahan makanan," katanya.

Hamid menambahkan, tingginya harga komoditas tidak hanya terjadi di provinsi ini melainkan terjadi pula di luar Pulau Jawa. "Volatile food sangat rentan kenaikan harga dan menjadi perhatian khusus TPID," terangnya.

Adapun Hamid menggantikan Iskandar Simorangkir, yang kini didapuk Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sebelumnya, Hamid Ponco Wibowo bertugas sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Selatan.


Edisi Maret 2017

Impor RI Januari 2017 Melonjak Jadi USD 11,99 Miliar

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia pada periode Januari 2017 naik 14,54% dibanding periode sama tahun lalu. Pada Januari 2017, nilai impor Indonesia mencapai USD 11,99 miliar.

Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan, jika dibanding nilai impor pada Januari 2015 maka realisasi impor periode ini masih lebih kecil. Sebab, pada Januari 2015 nilai impor mencapai USD 12,61 miliar.

"Nilai impor 2017 yang USD 11,99 miliar ini memang lebih tinggi dibanding Januari 2016. Tetapi masih lebih rendah dibanding Januari 2015 yang sebesar USD 12,61 miliar," katanya di Gedung BPS, Jakarta, Kamis (16/2/2017).

Menurutnya, impor yang paling besar berasal dari impor mesin dan pesawat mekanik yang mencapai USD1,74 miliar dan mesin peralatan listrik yang mencapai USD1,36 miliar. "Impor nonmigas naik 10,12%," imbuhnya.

Jika dilihat dari jenis barang, kata dia, maka impor Indonesia pada Januari 2017 didominasi bahan baku dan penolong yang mencapai 75%,

disusul barang modal 16% dan barang konsumsi 8,39%. Tingginya impor bahan baku di Indonesia diyakini untuk menggerakkan sektor industri Tanah Air.

"Kenaikan impor itu terjadi pada impor bahan baku atau penolong. Kalau ini terjadi akan menggerakkan sektor industri kita. Barang modalnya juga naik 6,04%, di sisi lain barang konsumsi turun jadi -3,39%," tutur dia.

Sementara untuk komoditasnya, penyumbang impor terbesar periode ini adalah mesin peralatan listrik sebesar USD253 juta, bahan kimia organik sebesar USD88 juta, biji-bijian berminyak sebesar USD83 juta, daging hewan USD83 juta serta plastik dan barang dari plastik sebesar USD79 juta.

"Yang turun itu serelia, senjata, mesin pesawat mekanik, benda dari besi dan baja, dan binatang hidup. Pangsa impor tidak berubah. Pertama, impor didominasi Tiongkok (28,70%). Kedua, Jepang (1,10%) dan Thailand (6,42%). ASEAN (19,56%) dan UE (9,59%)," tandasnya.


Edisi Maret 2017

Keramik Impor Asal China Akan Membanjiri Indonesia Tahun Depan

JAKARTA - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) meminta produsen keramik nasional meningkatkan daya saing guna menghadapi serbuan impor produk keramik mulai tahun 2018, sebagai dampak dari penerapan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA).

Ketua Umum ASAKI Elisa Sinaga mengatakan, produk keramik impor asal China terus masuk ke Indonesia meskipun sudah dikenakan bea masuk sebesar 20%. Pada tahun 2018, kata dia, bea masuk untuk produk keramik akan menjadi 0% sesuai kesepakatan ACFTA.

“Ini merupakan peringatan kepada semua pihak, produsen di dalam negeri untuk lebih efisien, membenahi diri supaya bisa bersaing karena tahun 2018 waktunya tidak lama lagi,” ujar Elisa di sela-sela pemeran KERAMIKA ke-6 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta.

Elisa mengatakan, impor produk keramik ke Indonesia terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 27% setiap tahun. Kondisi ini diakuinya membuat produsen dalam negeri merasa terganggu dengan penetrasi produk

keramik impor, terutama berasal dari China. Apalagi permintaan keramik di dalam negeri sedang mengalami penurunan. Dia menyebutkan, produk keramik impor kebanyakan memiliki jenis homogenous atau granite tile yang impornya mencapai dua kali dari total produksi homogenous tile dalam negeri. Namun, untuk keramik tile biasa, kata Elisa, produsen dalam negeri relatif masih menguasai pangsa pasar dalam negeri.

Dia pun berharap pemerintah bisa menerapkan standar kualitas ketat terhadap produk impor sehingga tidak merugikan konsumen. Dia menambahkan, sejumlah produsen keramik dalam negeri juga sudah memanfaatkan teknologi mesin cetak digital yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Namun, dia juga mengeluhkan berbagai hambatan yang menggerus daya saing industri nasional, seperti ongkos logistik serta harga gas mahal. Padahal dari segi utilisasi produksi saat ini masih terbilang rendah. "Apalagi biaya angkut logistik dari China ke Indonesia lebih murah daripada Jakarta ke Medan," kata Elisa, Kamis (16/3/2017).


Edisi Maret 2017

“Biaya dari China ke Medan itu cuma USD350-400 per kontainer. Sedangkan di Indonesia dari Jawa ke Medan saja kena USD700-800 per kontainer. Belum lagi harga gas yang tinggi. Tapi kita menyadari infrastruktur gas kita belum sebaik di China, maka sedang didorong. Kita tidak mengharapkan harga sama yang penting kompetitif,” katanya. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengakui industri keramik nasional mengalami penurunan.

Kapasitas produksi keramik nasional yang mencakup ubin, tableware, sanitary, dan genteng (rooftile) mencapai 580 juta meter persegi. Sementara utilitasnya hanya 65% atau sekitar 375 juta meter persegi setiap tahun. Namun, Menperin melihat industri keramik nasional masih bisa tumbuh mengingat permintaan keramik per kapita Indonesia baru 200 meter persegi atau masih lebih rendah daripada permintaan rata-rata di ASEAN yang mencapai 300 meter persegi.

Oleh karena itu ia berharap, dari segi infrastruktur pemerintah agar segera berbenah. Sehingga ongkos angkut logistik ke setiap daerah Indonesia lebih murah. Alhasil, daya saing bisa berkompetisi. "Dari segi keramik kita masih bersaing. Tapi kalau porselen jumlah impor China sudah menguasai," kata Elisa.

Demi mengurangi impor, ASAKI meminta Kementerian Perdagangan membatasi jalur impor. Nantinya impor keramik dibatasi di luar Jawa. Menurut Elisa, aturan itu tidak kontra produktif. Sebab permintaan di luar Jawa masih terbilang kecil ketimbang di Jawa.

Selain itu, dari segi kondisi bahan baku, serta sumber daya manusia belum memadai. Alhasil, investasi ekspansi industri keramik di luar Jawa pun belum tumbuh.

"Tetapi kami berharap, infrastruktur di luar Jawa tumbuh, sehingga permintaan di luar Jawa ikut tumbuh," katanya.

Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan, saat ini sedang membicarakan bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan untuk membatasi impor keramik tersebut.

"Nanti pelabuhan masuk impor keramik dan teksil kami ajukan hanya di Dumai atau Bitung. Supaya impor bisa terkontrol,” kata Achmad.

Tahun 2016, kapasitas produksi terpasang ubin keramik nasional 580 juta m² dengan realisasi 350 juta m².

Sekitar 87% produksi keramik nasional diserap dalam negeri dan sisanya ekspor ke Asia, Eropa dan Amerika. " Konsumsi keramik nasional per kapita sekitar 2 m²," kata dia.

Di sela-sela acara tersebut, Asaki juga menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) untuk memastikan alokasi gas yang cukup untuk industri keramik. Asaki bekerja sama dengan Reed Panorama Exhibitions (RPE) juga menggelar KERAMIKA 2017 yang digelar empat hari, mulai 16-19 Maret 2017. Pameran yang bertujuan mempromosikan industri keramik dalam negeri, termasuk ke pasar global.


Edisi Maret 2017

Keharusan Impor Gas dan Ketersediaan Infrastruktur Penunjang

ementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprediksi gas akan mengalami defisit pada 2019. Prediksi itu

mendasar pada neraca konsumsi gas yang terus meningkat tanpa diimbangi fasilitas infrastruktur.

Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar mengatakan dalam KOMPAS.com, impor gas harus dilakukan sebagai substitusi bahan bakar minyak (BBM).

Sebab, pertumbuhan kebutuhan BBM untuk transportasi saja linear (sama) dengan pertumbuhan kendaraan bermotor, yakni sekitar 13 persen, atau lebih dari dua kali lipat pertumbuhan ekonomi (di kisaran 5,2 persen).

"Maka fokus pemerintah untuk konversi BBM ke bahan bakar gas menjadi prioritas," kata Arcandra, Senin (13/3/2017).

Meski begitu, impor juga tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa adanya fasilitas penyimpanan dan regasifikasi (pencairan gas alam menjadi liquefied natural gas/LNG) yang memadai.

Dalam penjelasannya, Wamen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra tahar mengatakan, rencana impor gas untuk tujuh industri yang ditetapkan pemerintah, masih harus menunggu kesiapan infrastruktur distribusi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG). “Impor akan kami buka. Namun, infrastruktur harus dibangun terlebih dahulu. LNG gimana cara masuknya, kecuali punya FSRU (floating storage regasification unit). Intinya infrastruktur harus kita bangun dahulu,” ujarnya seusai membuka pameran Indogas di JCC Senayan, Jakarta (7/2).

Ia menjelaskan waktu pembangunan FSRU paling cepat sekitar dua sampai tiga tahun. Selain itu, lokasi pembangunan fasilitas regasifikasi tersebut perlu menyesuaikan daerah tertentu yang memiliki kebutuhan gas lebih tinggi. Menurut Arcandra, fasilitas regasifikasi belum bisa manampung dan mengakomodasi gas alam cair impor, apalagi saat ini FSRU yang dimiliki Indonesia baru terdapat di Jabar, Arun, Lampung, dan Benoa. Pemerintah juga akan mempertimbangkan lokasi pembangunan dermaga atau terminal terdekat dengan lokasi yang membutuhkan impor gas alam cair.

Saat ini Indonesia Memiliki Empat Fasilitas Empat fasilitas itu antara lain milik PT

Pembangkitan Jawa Bali di Benoa, Bali dengan kapasitas 50 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/MMscfd); milik PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk di Lampung dengan kapasitas 240 MMscfd; kemudian milik PT Pertamina Tbk di Arun, Aceh; dan milik PT Nusantara Regas di Jawa Barat dengan kapasitas 400 MMScfd.

“Dalam melihat impor gas, kebutuhannya ada di mana. Kalau FSRU di Lampung, kebutuhannya di Jawa Tengah, apa artinya diimpor kemudian dialirkan dengan pipa? Ini harus kami pikirkan. Pipa gasnya ada enggak,” kata Arcandra. "Gimana caranya impor? Mau ke manain gasnya itu?" sambungnya.

Kementerian ESDM telah mengeluarkan Permen No. 11 Th 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga LIstrik yang mengizinkan impor LNG bagi pembangkit listrk.

Selain itu, melalui Perpres No.40 Th 2016 tentang Penetapan harga Gas Bumi untuk industri, dari tujuh bidang industri yang ditetapkan sebelumnya, baru tiga di antaranya yang mendapatkan penurunan harga gas, yakni industri pupuk, petrokimia, dan baja. Presiden Joko Widodo mengatakan penyesuaian harga gas industri dibutuhkan selain sebagai nilai tambah, juga untuk meningkatkan daya saing produk-prpoduk lokal.

Dalam data prediksi neraca gas bumi Indonesia hingga 2030, disebutkan kebutuhan impor Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 1.777 juta standar kaki kubik per hari. Namun, jika ada temuan sumur gas baru, bisa jadi volume impor tak akan sebesar itu.

Untuk diketahui, infrastruktur berupa fasilitas penyimpanan dan regasifikasi serta jaringan pipa gas dibutuhkan agar LNG yang didatangkan bisa dimanfaatkan. Sebelum dialirkan melalui pipa, LNG harus diubah wujudnya melalui proses regasifikasi terlebih dahulu.

Data SKK Migas menunjukkan, pada 2016 terdapat gas dengan volume 534 (billion British thermal unit per day/BBtud) dari delapan wilayah kerja yang tidak bisa dimanfaatkan karena belum adanya infrastruktur.

K


Edisi Maret 2017

Dari perjanjian jual beli gas (PJBG) yang ada pun hanya sebesar 1.151,06 BBtud dari komitmen 1.552,33 BBtud, atau masih menyisakan 401,27 BBtud gas.

Sementara, untuk membangun terminal regasifikasi dibutuhkan waktu 18 bulan sampai 24 bulan.

Arcandra pun mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak murni menjadi tugas pemerintah, melainkan juga menjadi beban perusahaan pelat merah (BUMN) dan swasta.

Pemerintah sebelumnya sudah mengizinkan industri tertentu melakukan impor gas untuk menekan biaya produksi. Namun, impor tersebut harus dengan syarat harga gas yang diimpor lebih murah jika dibanding dengan harga gas di dalam negeri.

Dugaan Konspirasi BUMN Holding

Ekonom Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri menilai rencana impor gas ini erat berhubungan dengan rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk holding BUMN migas.

Dalam holding BUMN migas tersebut, nantinya Pertamina akan menjadi induk holding yang akan membawahi langsung Perusahaan Gas Negara (PGN).

Dengan adanya holding, maka Pertamina akan mempunyai aset berupa pipa-pipa gas yang dimiliki PGN. Yang artinya, bisnis impor gas akan

dipegang langsung oleh Pertamina dengan PGN bertindak sebagai bagian penjualannya.

"Bisnis minyak akan turun, digantikan oleh gas. Bauran energi pembangkit ini makin ke gas. Makanya banyak sekarang yang terjun dan menyemut di gas," ujar mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini dalam rilisnya yang dimuat sindonews.com.

Geliat impor gas bahkan sudah dimulai sejak 2013, saat Pertamina menandatangani perjanjian impor gas bersama beberapa negara dengan total kontrak pengadaan gas mencapai 10,2 juta ton metrik.

Kontrak tersebut akan direalisasikan pada 2019. Kontrak bersifat wajib karena Pertamina harus membayar jika ada pembatalan. Bahkan, Faisal melanjutkan, Pertamina sudah ancang-ancang mendirikan trading company di Singapura sebagai cadangan jika dalam negeri tidak mampu menampung impor tersebut.

Di sisi lain, Faisal meyakini bahwa pasokan gas Indonesia masih cukup hingga 2030 mendatang.

Keyakinan Faisal menyasar pada data yang dikeluarkan lembaga riset internasional, McKinsey Energy Insights (November 2015), yang menyebut cadangan gas negara-negara ASEAN baru akan defisit pada 2030.

"Kita sudah lelah berantas Petral nah habis ini kemudian akan ada Petral lagi tapi versi gas," tegasnya.

Grafik pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan domestik, Kementerian ESDM


Edisi Maret 2017

RI Punya Kebun Luas, Tapi Masih Bergantung Impor

Jakarta - Indonesia sudah sejak lama

dikenal sebagai produsen kakao, bahkan masuk sebagai produsen ketiga kakao terbesar dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Namun begitu, kondisi tersebut tak menjamin Indonesia bebas dari ketergantungan impor kakao.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kakao impor yang masuk sepanjang periode Januari-Februari 2017 sebesar 31.540 ton dengan nilai US$ 84,19 juta.

Impor bahan baku cokelat ini paling besar berasal dari Kamerun dengan volume 9.593 ton (US$ 25,17 juta), Ekuador sebesar 7.125 ton (US$ 18,29 juta), Malaysia sebesar 6.399 ton (US$ 17,88 juta), Pantai Gading sebesar 5.384 ton (US$ 14,76 juta), dan sisanya berasal dari negara lainnya.

Sementara jika dilihat dari pintu masuknya, impor kakao paling banyak masuk lewat Pelabuhan Tanjung Priok dengan volume 15.323 ton. Sementara sisanya masuk lewat Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Kabil, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan Batu Ampar.

Seperti diketahui, produksi kakao nasional per tahun saat ini sekitar 450.000 ton dengan luas lahan sekitar 950.000 hektar. Sentra-sentra kakao paling besar tersebar di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Lampung.

Kopi pun Diimpor dari Brasil Hingga Vietnam

Meski terbilang sebagai produsen serta memiliki berbagai varietas kopi terbaik dunia, Indonesia masih mengimpor kopi dari sejumlah negara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor kopi Indonesia pada Januari-Februari 2017 tercatat sebesar 1.259 ton dengan nilai US$ 4,73 juta.

Impor kopi paling besar datang dari Brasil dengan volume sebanyak 806 ton dengan nilai US$ 2,86 juta, kemudian disusul Vietnam sebanyak 247 ton dengan nilai US$ 585 ribu. Sisanya didatangkan dari Malaysia, Timor Leste, dan Amerika Serikat.

Selain kopi, Indonesia juga rutin mengimpor bahan minuman lainnya, yakni teh. Impor teh yang masuk di periode Januari-Februari 2017 yakni sebesar 1.894 ton dengan nilai US$ 3,42 juta.

Jika dirinci dari negara asalnya, impor teh terbanyak berasal dari Vietnam dengan volume 1.100 ton senilai US$ 953 ribu, disusul Kenya sebanyak 566 ton senilai US$ 1,52 juta. Sisanya berasal dari India, Jepang, dan Polandia.

Ironi, Negeri Kaya Rempah Tapi Impor Cengkeh dan Lada

Indonesia sudah sejak lama terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dunia. Namun begitu, sejumlah rempah-rempah rupanya masih bergantung pada impor, seperti cengkeh dan lada.

Mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip Kamis (16/3/2017), impor cengkeh pada Januari-Februari 2017 tercatat sebesar 781 ton dengan nilai US$ 6,12 juta. Impor tersebut paling banyak berasal dari Madagaskar dengan volume 538 ton (US$ 4,2 juta), disusul Komoro sebanyak 194 ton (US$ 1,54 juta), dan Tanzania sebanyak 49 ton (US$ 371 ribu).

Sementara pada periode yang sama tahun 2016, impor cengkeh yang masuk sebesar 224 ton dengan nilai US$ 1,73 juta.

Sementara untuk impor komoditas lada di periode Januari-Februari 2017 yakni 273 ton dengan nilai US$ 1,57 juta. Impor lada terbesar berasal dari Vietnam sebanyak 252 ton dengan nilai US$ 1,37 juta, dan sisanya berasal dari Amerika Serikat, Belanda, dan Korea Selatan


Edisi Maret 2017

Elia Jadi Dirut Pertamina, Tanri Abeng : Jangan Setengah-Setengah

Jakarta - Kursi Direktur Utama PT Pertamina persero sudah jatuh ke Elia Massa Manik. Sebagai pengganti dari Dwi Soetjipto, Elia diminta untuk tidak setengah-setengah dalam menjalankan jabatannya.

Terutama ketika berbicara mengenai kerja sama tim pada jajaran Direksi. Direktur Utama harus mengambil peran dalam menciptakan tim yang solid agar bisa melahirkan program yang tepat.

Demikianlah disampaikan oleh Komisaris Utama Tanri Abeng saat jumpa pers di kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (16/3/2017).

"Soal teamwork memang kurang optimal, karena Pertamina ini, jangan setengah-setengah," kata Tanri Abeng.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain, Gatot Trihargo, menyatakan pemiliihan Elia karena sudah berhasil memimpin Holding BUMN Perkebunan yaitu PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III.

"Hari ini penyerahan SK Pertamina kepada Pak Elia Massa Manik. Saya kira sudah kenal sebelumnya sebagai dirut PTPN," kata Gatot pada kesempatan yang sama.

"Elia Massa Manik lebih ditekankan pada seleksi yang dilakukan oleh Ibu (Rini Soemarno, Menteri BUMN) dan beberapa menteri terkait, mengenai leadership yang sudah dilakukan di PTPN," tukasnya.


Edisi Maret 2017

Menko Darmin Prediksi Ekspor akan Lampaui Impor Setahun ke Depan

JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, kinerja perdagangan Indonesia akan mempertahankan tren positif hingga setahun ke depan. Meski begitu, Darmin melihat akan ada periode di mana angka impor akan tumbuh lebih cepat dibanding pertumbuhan ekspornya. Apalagi kondisi saat ini, angka kinerja impor bahan baku dan barang modal yang menurun dikhawatirkan memberi gambaran bahwa industri pengolahan masih lesu.

Darmin menilai, lebih baik melihat kinerja perdagangan selama enam bulan sekaligus dibanding mengeluarkan analisis dari raihan dua bulan pertama 2017 ini. "Enam lah baru dianalisis. Kalau sebulan saja suka relatif. Secara tahunan sih ekspor kita tetap tumbuh di atas impor," jelas Darmin di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (16/3).

Menurutnya, paling tidak kinerja perdagangan saat ini sudah menunjukkan pertumbuhan baik di sisi impor atau ekspornya. Meski begitu, ia memprediksi bahwa situasi yang fluktuatif ini akan bertahan hingga akhir tahun. Pemerintah, kata dia, berupaya untuk menjaga iklim perdagangan sehingga kinerja ekspor bisa digenjot. Salah satu cara yang digunakan pemerintah adalah memperluas pasar ekspor untuk

negara-negara nontradisional seperti India, Pakistan, dan Afrika. "Jadi kelihatannya setahun ke depan nanti akan pertumbuhannya positif. Tapi kita melihat pertumbuhan impor masih akan di atas ekspor ada bulan-bulan yang terbalik," ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, surplus yang terjadi saat ini lebih karena laju penurunan impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspornya. Ruang di antara keduanya dinilai yang memberikan surplus terhadap kinerja perdagangan Indonesia. Meski positif, hal tersebut dianggap belum bisa menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sehat.

BPS juga merilis, kinerja perdagangan Februari 2017 diwarnai oleh anjloknya angka ekspor sejumlah komoditas unggulan seperti CPO, minyak mentah, dan tembaga. CPO misalnya, tercatat jatuh hingga 200,7 juta dolar AS, dari Januari ke Februari 2017. Sementara ekspor bahan bakar mineral anjlok hingga 17,91 persen atau 300,6 juta dolar AS. Sedangkan ekspor tembaga, termasuk konsentratnya, mengalami penurunan hingga 42,3 persen di Februari 2017, dengan nilai 69 juta dolar AS. Penurunan ekspor tembaga bertepatan dengan berhentinya ekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia, akibat belum disepakatinya perubahan status kontrak.


Edisi Maret 2017

Pelabuhan Pelalawan Riau jadi Pintu Masuk Barang Impor Illegal

KUALAKAMPAR, - Kabupaten Pelalawan menjadi salah satu pintu impor barang-barang illegal. Barang bebas pajak asal luar negeri ini, terutama beras, gula dan barang ilegal lainnya, bebas diseludupkan melalui Kecamatan Kuala Kampar, lalu disebar ke sejumlah kecamatan hingga ke Pekanbaru.

Selain tidak tersentuh aparat penegak hukum, aktivitas terlarang ini juga secara ekonomi merugikan masyarakat. Terutama petani beras yang ada di daerah ini.

‘’Ya, wilayah perairan Kabupaten Pelalawan menjadi pintu masuk barang impor illegal terutama beras dan gula asal Thailand dan Malaysia yang bebas melenggang. Barang asal luar negeri itu, sekali masuk puluhan ton dengan menggunakan perahu kapal masyarakat. Memang tidak langsung mengambil dari Malaysia atau Thailand, namun mereka mengambil dari Tanjung Batu, Kepri.

Lalu barang tersebut melewati Kuala Kampar, masuk ke Teluk Meranti, Pelalawan dan Pangkalankerinci. Jumlahnya puluhan ton, 7-10 truk selau tampak terlihat antre,’’ terang Ketua Umum Persatuan Pemuda Melayu Pesisir (PPMP) Dedi Azwandi kepada Riau Pos, Kamis (9/3).

Dikatakan Dedi yang memiliki jaringan tersendiri hampir di tiap desa, bahwa untuk di Kecamatan Teluk Meranti, barang impor illegal ini masuk melalui pelabuhan Desa Pulau Muda. Begitu juga pelabuhan Desa Panduk menjadi tujuan bongkar muat. Bahkan hampir sejumlah pelabuhan yang ada di sepanjang Sungai Kampar menjadi persinggahan bongkar muat.

‘’Celakanya, salah satu penyebab kerusakan Jalan Lintas Bono, ya truk-truk pengangkut beras seludupan inilah salah satunya. Ini merupakan murni pengakuan masyarakat setempat yang melihat aktivitas barang illegal tersebut. Bahkan, ada pula pihak terkait yang mematok Rp30 ribu per

truk saat melintas di desanya untuk kepentingan desa.

Selain itu, sejumlah pelabuhan di Pangkalankerinci juga disampaikan warga, menjadi lokasi bongkar muat beras dan gula seludupan. Aktivitasnya tengah malam. Di antaranya pelabuhan Tanjung Putus dan lainnya. Tapi sampai sekarang masih aman-aman saja dan belum ada tersentuh oleh aparat terkait,’’ paparnya.

Secara ekonomi, lanjut Dedi yang juga anggota Ikatan Keluarga Penyalai dan Sekitarnya (IKAPENS), masuknya barang luar khususnya beras sangat merugikan masyarakat Kecamatan Kuala Kampar sebagai Lumbung Padi Kabupaten Pelalawan.

‘’Inilah penyebab beras cekau dan beras karya Pelalawan produksi Kecamatan Kuala tidak laku di pasaran. Hal ini tentunya berdampak pada ekonomi masyarakat. Kalau pun laku harganya dimainkan dengan harga Rp5500/kilogram. Sedangkan harga beras ini di pasaran Rp13.000-15.000/kilogram. Jika tidak ada beras luar illegal ini masuk, tentu kehidupan petani akan meningkat,’’ ujarnya.

Ditambahkan Dedi bahwa yang jelas sejumlah pelabahun rakyat mulai dari Kecamatan Kuala Kampar hingga Kecamatan Pangkalankerinci menjadi lokasi aman bongkar muat barang tidak berizin hingga didistribusikan ke Pekanbaru dan wilayah lainnya.

‘’Sungguh kami belum tahu siapa dalang yang bermain dalam masalah ini. Namun yang jelas, pelabuhan di Kabupaten Pelalawan masih aman untuk jalur lalu lalang barang illegal. Laut dan darat semuanya disedot. Beras petani tidak laku, jalan makin rusak parah, itulah kondisi yang diterima masyarakat. Paling jadi buruh bongkar muatlah yang didapat warga setempat. Untuk itu, masyarakat Kabupaten Pelalawan khususnya di wilayah perairan, tentunya sangat berharap pihak terkait dapat segera bertindak,’’ tuturnya.


Edisi Maret 2017

Bea Masuk Anti Dumping Impor Bi-Axially Oriented Polypropylene Asal Thailand dan Vietnam

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) terhadap barang impor Bi-Axially Oriented Polypropylene (BAOP) dari Negara Thailand dan Vietnam. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan bea masuk anti dumping jika harga ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan kerugian (injury).

Penetapan BMAD atas impor Bi-Axially Oriented Polypropylene (BAOP) sebagaimana tertuang dalam Permenkeu No.1/PMK.010/2017 tersebut sesuai hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) terdapat bukti terjadi dumping atas barang impor Bi-Axially Oriented Polypropylene (BAOP) asal negara Thailand dan Vietnam, sehingga menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri. Selain itu juga ditemukan hubungan kausal antara dumping dengan kerugian yang dialami industri dalam negeri.

Berdasarkan hasil penyelidikan KADI, melalui Surat Mendag No.1238/M-DAG/SD/8/2016 dan Surat Mendag No.1437/M-DAG/SD/10/2016, Mendag menyampaikan usulan pengenaan bea masuk anti dumping terhadap barang impor Bi-Axially Oriented Polypropylene (BAOP) dari Thailand dan Vietnam. Laporan akhir KADI tentang hasil penyelidikan anti dumping Bi-Axially Oriented Polypropylene (BAOP) berupa film termasuk dalam pos tarif 3920.20.10.00 dan BAOP dalam bentuk pelat, lembaran, foil dan bentuk lainnya yang termasuk dalam pos tarif 3920.90.20.00 yang berasal dari Thailand dan Vietnam.

Perusahaan yang memproduksi atau mengekspor barang dari Thailand adalah A.J Plast Public Company, Ltd. yang tidak dikenakan bea masuk anti dumping, sedang dari perusahaan lainnya dikenakan bea masuk yang besarnya 28,4%. Hasil produk dan eksportir bersama Farmosa Industries Comporation asal Vietnam dikenakan bea masuk anti dumping sebesar 3,9% dan perusahaan lainnya dikenakan sebesar 3,9%.

Pengenaan bea masuk anti dumping merupakan tambahan bea masuk umum (Most

Favoured Nation) atau tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku. Dalam hal impor dilakukan dari negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasioanl dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema-sema perjanjian perdagangan barang internasional.

Apabila ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan internasional tidak terpenuhi, pengenaan bea masuk anti dumping atas importasi dari negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional merupakan tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation) . Tarif bea masuk anti dumping tersebut sepenuhnya terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabean impornya (PIB) telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlaku peraturan menteri ini. Permenkeu No.1/PMK.010/2017 berlaku 2 tahun sejak 9 Januari 2017.

BMAD Impor BOPET

Pemerintah sebelumnya juga telah mengenakan bea masuk anti dumping (BMAD) terhadap impor produk Bi-Axially Oriented Polythyelene Terephthalate (BOPET) dari asal tiga negera yaitu India, China, dan Thailand. Setidaknya delapan perusahaan eksportir BOPET dari ketiga negara itu masuk dalam daftar hitam. BOPET merupakan bahan baku fim kemasan berbahan dasar polyster. KADI selalu proaktif melakukan penyelidikan produk impor yang dapat merugikan industri dalam negeri.

Besaran BMAD yang dikenakan atas impor produk BOPET bervariasi, tergantung perusahaan eksportir dan asal negaranya, SRF Limited (India) dikenakan 8,5%, Vacmet India Limited (India) 4%, Jindal Poly Film Limited (India) 6,8%, Ester Industries Limited (India) 4,5%, Perusahaan India lainnya dikenakan 8,5%. Shaoxing Xiangyuy Green Pacing Co.Ltd (China) 2,6%, Perusahaan China lainnya 10,6%. SRF Industri Limited (Thailand) 5,4%, Polyplex Public Company Limited (Thailand) 2,2%, A.J Plast Public Company Limited (Thailand) 7,1% dan perusahaan Thailand lainnya 7,1%.


Edisi Maret 2017

Bea Masuk Sektor Industri Ditanggung Pemerintah

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merubah Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No.237/PMK.010/2015 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016. Perubahan itu tertuang melalui Permenkeu No.202/PMK.010/2016 dan mulai berlaku tanggal 28 Desember 2016. Menurut Permenkeu No.237/PMK.010/2015 telah ditetapkan pagu anggaran sektor industri dan kuasa pengguna anggran bea masuk ditanggung pemerintah tahun anggran 2016. Selain itu telah dilakukan penyesuaian terhadap perkiraan pendapatan bea masuk termasuk pendapatna dari pemberian fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (BM DTP).

Kuasa pengguna anggara Ditjen Industri Kimia, Teksti dan Aneka, Kemenperin untuk industri pembuatan kemasan plastik, plastik lembaran, biaxially oriented poly propylene film, cast poly propylene film, karung plastik, palet plastik, botol dan jerigen plastik, terpal plastik, geotekstil, barang atau perabot rumah tangga dari plastik memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 114,5 milyar. Untuk sektor industri pembuatan karpet, permadani, sajadah atau PU, PVC artificial sebesar Rp 50 milyar.

Untuk pembuatan resin berupa alkyd resin, unsaturated polyster resin, amino resin, emulsi resin, pigment phthal ate, solution arcrylic/synehetic latex, lates synthetic resin dispersion, plasticizer, formal dehyde dan formaldehyde resin Rp 8 milyar dan untuk pembuatan dikalsinasi kokas (Calcined Petroleum Coke) Rp 12,5 milyar. Pagu anggaran pembuatan amplas Rp 904 juta, pembuatan blowing agent berupa azodicarbonamide Rp 1,1 milyar,

pembuatan katalis berupa mfpoxe, cypoxe, cypoxe liquid, bonzoxe Rp 2,7 milyar, pembuatan bahan kimia khusus penetralisir air limbah berupa aqua aclear series (flocculant) Rp 675 juta, pembuatan alat tulis dan casing crayon Rp 1,5 milyar.

Ditjen ILMAT

Kuasa pengguna anggaran Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kemenperin untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor pagu anggaran Rp 107,3 milyar, pembuatan karoseri kendaraan bermotor Rp 1,6 milyar, pembuatan komponen pesawat terbang dan perbaikan atau pemeliharaan alat besar Rp 4,1 milyar, pembuatan perlengkapan medis berupa sarung tangan karet Rp 3,4 milyar, pembuatan peralatan energy dan ketenagalistrikan Rp 15,8 milyar dan pembuatan alat serta mesin pertanian Rp 4,8 milyar.

Untuk pembuatan komponen atau produk elektronika Rp 19,9 milyar, pembuatan kabel serta optim Rp 3,6 milyar, pembuatan smart card berupa kartu plastik, kartu plastic security, kartu elektronik, dan kartu telepon seluler Rp 44,5 milyar, pembuatan peralatan telekomunikasi Rp 4,5 milyar, pembuatan atau perbaikan kapal Rp 9,5 milyar, pembuatan sepeda Rp 60 milyar, pembuatan komponen dan peralatan pabrik Rp 3,9 milyar.

Berikutnya, kuasa pengguna anggaran Ditjen Indusri Agro, Kemenperin, untuk pembuatan pakan ternak memperoleh pagu anggaran bea masuk ditanggung pemerintah sebesar Rp 10 milyar. Untuk Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA, Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk sektor farmasi pagu anggaran ditetapkan sebesar Rp 10,7 milyar.

KHUSUS UNTUK ANGGOTA Buletin GINSI Jateng 1 …ginsijateng.com/wp-content/uploads/2017/05/BULETIN-GINSI-MARET... · Makmur Meta Graha Dinamika, PT. Frisian Flag Indonesia, PT. Tigaka

Documents