Buletin GINSI Jatengginsijateng.com/wp-content/uploads/2020/08/BULETIN... · Kepala Lembaga Pemerintahan non Kementerian dan para Gubernur, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan

Edisi Juli 2020

BULETIN

JATENG GINSI Edisi Juli 2020 : 926 TAHUN KE - L

KHUSUS UNTUK ANGGOTA

Sekretariat : Jl. Abdul Rahman Saleh No. 226 H Semarang Telp/Fax : 024 – 76432943 // 024 – 7602781 // WhatsApp : 082 133 919 046 Email : [email protected] // Website : www.ginsijateng.com Instagram : @ginsijateng // twiter : @ginsijateng

Edisi Juli 2020

juli 2020 NOMOR : 926 TAHUN KE - L

DAFTAR ISI Liputan Khusus : Ginsi Jateng dorong pertumbuhan Anggota ……………………………………………... 1 Di Tanjung Emas, Single Submission & Joint Inspection Hemat Waktu 2 Hari Lebih Murah Rp

1,7 Juta .............................................................................................................................................................................. 2 Tingkatkan Pemeriksaan dan Pengawasan Post Border, Kemendag Terbitkan Permendag

Nomor 51 Tahun 2020 ……………………………………………………………………………………………………... 4 Impor Sepeda Naik Tajam pada Juni 2020, Cina Mendominasi ……………………………………………. 6 DJBC: Barang Impor Yang Mendapat Insentif Covid-19 Tembus Rp5,93 T …………………………… 7 Dirjen Pajak Rilis SE Baru Pelaksanaan Insentif Pajak PMK 86/2020…………………………………... 8 Kemenperin Targetkan Program Subtitusi Impor Capai 35 Persen pada 2022 …………………….. 9 Perkembangan Impor Jawa Tengah Mei 2020…………………………………………………………………….. 10 Peraturan Pemerintah: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor …………................................................................................... 13 Laporan Kegiatan BPD GINSI Jateng bulan Juli 2020 …………………………………………………………. 15

*** dihimpun dari berbagai sumber

BULETIN GINSI JATENG

Buletin GINSI Jateng 1

Edisi Juli 2020

LIPUTAN KHUSUS : Ginsi Jateng dorong pertumbuhan Anggota

Semarang- Badan Pengurus Daerah (BPD)

Ginsi Jawa Tengah mendorong pertumbuhan anggota.

Saat ini, 103 importir telah tergabung dalam keanggotaan ginsi Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, tercatat ada sekitar ±1300 Pengusaha yang bergerak dibidang importasi. GINSI mengajak mereka bekerjasama dalam satu organisasi.

“Ginsi sebagai wadah importir merupakan mitra pemerintah untuk membangun perekonomian, sehingga punya posisi strategis dalam menggenjot importasi di Kota Semarang dan Jawa Tengah. Bahkan, perusahaan importasi asing juga telah menjadi keluarga besar Ginsi Jateng” tutur Ketua Umum BPD GINSI Jawa Tengah Budiatmoko saat Peresmian Kawasan Berikat PT. Fuling Food Packaging Indonesia (Selasa, 28 Juli 2020).

PT. Fuling Food Packaging Indonesia, lanjut dia, perusahaan asing pertama yang bergabung dengan organisasi pimpinannya. Diharapkan,

dengan bergabungnya perusahaan dari Tiongkok itu bisa membuka wawasan pengusaha importasi baik local maupun asing lain untuk mengikuti jejaknya. Ginsi Jateng juga siap membantu mengatasi berbagai kendala atau masalah yang dihadapi oleh importir.

“Kami sangat mengapresiasi PT. Fuling

Food Packaging Indonesia yang bergabung dengan GINSI Jateng. Harapan kami, bisa menambah kontribusi dan masukan kepada Ginsi jateng agar terus berkembang dan lebih professional. Kami juga erus berkoordunasi dengan Pemerintah terkait Peraturan dan Undang-Undang Importasi. Sosialisasi sangat penting.” Tegas dia.

Menurut Budiatmoko, salah satu keuntungan bergabung dengan Ginsi adalah kemudahan dalam mendapat informasi mengenai kebijakan terbaru dari pemerintah. Banyak sekali importir yang belum mengetahui aturan-aturan baru.

Buletin GINSI Jateng 2

Edisi Juli 2020

Di Tanjung Emas, Single Submission & Joint Inspection Hemat Waktu 2 Hari

Lebih Murah Rp 1,7 Juta

Enam belas (16) perusahaan ekspor impor melakukan ujicoba penerapan Single Submission dan Joint Inspection Pabean-Karantina di pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Kebijakan penyederhanaan pengurusan dokumen barang ekspor impor produk perikanan dan karantin tersebut, serta penyatuan pemeriksaan fisik barang itu, dinilai dapat memotong biaya logistik hingga Rp 1,7 juta per kontainer 20 feet, maupun memangkas waktu sampai 2 hari.

Menurut Kepala KSOP Tanjung Emas Semarang Junaidi, pelaksanaan joint inspection customs dan quarantine ini sebagai percepatan Inpres no. 5 tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.

Junaidi menceritakan bahwa sesuai amanah Inpres no. 5 itu, dalam rangka meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional, maka diinstruksikan kepada para Menteri, Seskab, Kepala Kepolisian RI, Kepala Lembaga Pemerintahan non Kementerian dan para Gubernur, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tupoksi masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan berpedoman Renaksi penataan ekosistem logistik nasional tahun 2020-2024.

Untuk Menteri Keuangan bertanggung jawab dalam pelaksanaan ekolognas melalui, simplikasi proses bisnis layanan bidang logistik berbasis teknologi IT. Lalu kolaborasi sistem layanan logistik internasional maupun domestik

Buletin GINSI Jateng 3

Edisi Juli 2020

antar pelaku kegiatan logistik di sektor pemerintah dan swasta. Juga memberikan kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara.

Sedangkan untuk Kemenhub yakni mengintegrasikan sistem pengajuan perijinan ekspor impor di kementerian perdagangan dengan sistem ekosistem logistik nasional melalui INSW (Indonesia national single window).

“Mengintegrasikan proses bisnis pelaporan perdagangan antar pulau dengan proses bisnis keberangkatan kedatangan sarana pengangkut dalam sistem ekosistem logistik nasional melalui INSW,” kata Junaidi kepada Ocean Week, dikantornya, Kamis siang.

Junaidi mengaku mengapresiasi atas prakarsa dari pihak Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Semarang, dan pihak kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Tanjung Emas Semarang, sehingga kebijakan single Submission dan joint inspection bisa berjalan.

“Saya mengajak kepada seluruh stakeholders untuk bersinergi guna tercapai Renaksi itu,” ungkapnya.

Sementara itu, Anton Martin (Kepala Bea Cukai Tanjung Emas Semarang) membenarkan bahwa kebijakan single Submission dan joint inspection sudah diujicobakan terhadap 16 perusahaan ekspor impor di pelabuhan Tanjung Emas.

“Dengan kebijakan ini, bisa menghemat waktu sekitar 1 hari 23 jam, dan mampu menurunkan cost logistik sebesar Rp 1,7 juta per kontainer 20 feet,” katanya menjawab ocean week, di Semarang.

Dia berharap kebijakan yang sangat baik ini bisa diterapkan secara nasional. “Nantinya bukan hanya untuk barang karantina saja, kalau perlu terhadap barang umum lainnya,” ujar Anton.

Dia juga mengakui dengan kebijakan ini urusan dokumen menjadi lebih simpel, dan pemeriksaan barang jadi lebih efektif. “Tadinya petugas dari bea cukai memeriksa sendiri dan

petugas karantina juga periksa sendiri, tapi sekarang bersamaan di suatu tempat, sehingga lebih efisien waktu, termasuk urusan dokumen yang lewat INSW,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Taufiq Rachman (GM TPKS) menambahkan bahwa dengan kebijakan single Submission dan joint inspection menjadikan pengeluaran barang dari terminal menjadi lebih cepat.

“Waktunya bisa hemat sekitar 2 hari, dan cost logistiknya pun jadi lebih murah. Kami sangat mensupport soal ini, lapangan dan sarana lainnya sudah kami siapkan,” katanya saat dikonfirmasi Ocean week, kemarin.

Taufik berharap, peluang ini bisa dimanfaatkan oleh para pengguna jasa di bidangnya. “Ini kesempatan dan manfaatkan peluang ini, agar pelabuhan di Jawa Tengah menjadi pilihan menarik bagi eksportir dan importir karantina, karena lebih efisien dan murah,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, ketua Ginsi Jateng Budiatmoko dan Ketua Alfi Jateng & DI Yogjakarta Ariwibowo mengapresiasi adanya kebijakan single Submission dan joint inspection tersebut.

“Kami akan manfaatkan peluang ini, apalagi jika dihitung dari sisi waktu dan biaya bisa lebih singkat dan murah, ini menarik sekali,” kata keduanya.

Hnaya saja, keduanya minta agar konsistensi akan hal ini tetap dijaga. Jangan sampai pada saat jadwal pemeriksaan barang yang sudah ditentukan, salah satu pihak (karantina atau bea cukai) berhalangan, sehingga waktunya menjadi molor.

Namun, prinsipnya, baik ALFI maupun Ginsi menilai kebijakan single Submission dan joint inspection menjadi langkah maju buat pelabuhan Tanjung Emas.

“Kami juga bangga 16 perusahaan importir jadi pilot project untuk kebijakan ini, dan bersyukur belum ada kendala sejak dilakukan uji coba,” kata Kokok (panggilan Budiatmoko).

Buletin GINSI Jateng 4

Edisi Juli 2020

Tingkatkan Pemeriksaan dan Pengawasan Post Border, Kemendag Terbitkan

Permendag Nomor 51 Tahun 2020

Jakarta, 7 Juli 2020 – Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean (Post Border). Penerbitan Permendag tersebut merupakan pembaruan Permendag Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Tata Niaga Impor Di Luar Kawasan Pabean (Post Border). Permendag Nomor 51 Tahun 2020 diterbitkan untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan pengawasan tata niaga impor setelah melalui kawasan pabean. Permendag tersebut berlaku efektif mulai 25 Agustus 2020. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perlindungan

Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Veri Anggrijono saat membuka sosialisasi Permendag 51 Tahun 2020 secara virtual di Jakarta, pada Selasa (7/7).

“Pembaruan kebijakan pelaksanaan kegiatan pengawasan perdagangan, khususnya dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan post border, perlu dilakukan. Hal ini untuk menyesuaikan dan meningkatkan efektivitas pemeriksaan serta pengawasan tata niaga impor setelah melalui kawasan pabean. Dengan diterbitkannya Permendag 51 Tahun 2020, maka Permendag Nomor 28 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” jelas Veri.

Buletin GINSI Jateng 5

Edisi Juli 2020

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi ini, antara lain Direktur Teknis Ditjen Bea dan Cukai Fadjar Donny, Direktur Efisiensi Proses Bisnis Lembaga National Single Window (LNSW) Hermiyana, serta Direktur Tertib Niaga Sihard Hadjopan Pohan. Bertindak sebagai moderator yaitu Sekretaris Ditjen PKTN Chandrini Mestika Dewi. Veri menjelaskan, terdapat sejumlah perubahan dari permendag sebelumnya. Perubahan tersebut di antaranya pencabutan persyaratan deklarasi mandiri (self declaration/SD).

Persyaratan SD diganti dengan kewajiban pemenuhan persyaratan impor, yaitu mencantumkan data persyaratan impor dalam dokumen pemberitahuan impor baramg (PIB) berupa nomor dan tanggal atas dokumen persetujuan impor (PI) dan/atau laporan surveyor (LS). Dokumen ini sesuai dengan masing-masing larangan atau pembatasan (lartas) yang telah diberlakukan tata niaga Impor di masing-masing komoditas dan diatur di tingkat Peraturan Menteri Perdagangan.

Pada Permendag ini, lanjut Veri, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi apabila dalam melakukan proses importasi tidak atau salah mencantumkan data persyaratan impor dalam PIB, dan/atau mencantumkan jumlah atau volume impor barang dalam PIB yang tidak sesuai dengan jumlah dan/atau satuan ukuran yang dinyatakan dalam PI dan/atau LS. Sanksi yang dikenakan berupa sanksi administratif.

“Mekanisme post border bertujuan mempermudah pelaku usaha dalam tata niaga impor serta menciptakan kesetaraan dalam

berusaha bagi para pelaku usaha. Namun, sebagai konsekuensinya Kementerian Perdagangan akan memperketat pengawasan barang impor setelah melalui kawasan pabean,” tandas Veri.

Pohan menambahkan, dalam implementasinya, Kementerian Perdagangan bersama kementerian dan lembaga teknis terkait akan terus melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan post border.

“Sebelum Permendag ini berlaku, diharapkan para pelaku usaha dapat memahami ketentuan-ketentuan dalam pemeriksaan dan pengawasan post border ini,” katanya.

Sementara itu, Donny menyampaikan prinsip kebijakan post border bertujuan untuk memperlancar arus barang, mempermudah penggunaan barang, memenuhi dokumen perizinan, melakukan pengawasan oleh kementerian dan lembaga penerbit perizinan.

Namun demikian, prinsip post border tidak menghilangkan syarat impor. Untuk itu, pelaku usaha diharapkan dapat memenuhi syarat-syarat impor yang telah ditentukan. Selain itu, diperlukan dukungan dan kerja sama para pemangku kepentingan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya importir.

Di sisi lain, Hermiyana mengungkapkan, LNSW mendukung implementasi Permendag 51 Tahun 2020. Namun demikian, pelaku usaha membutuhkan kebijakan yang sederhana dan terintegrasi untuk memudahkan layanan arus barang

Buletin GINSI Jateng 6

Edisi Juli 2020

Impor Sepeda Naik Tajam pada Juni 2020, Cina MendominasI

Pandemi corona COVID-19 belakangan

membuat sebagian masyarakat Indonesia semakin gemar bersepeda. Saat penjualan sepeda meningkat, demikian juga impor yang ikut naik sekaligus sempat dikeluhkan produsen lokal.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor sepeda pada Juni 2020 mengalami lonjakan dalam 6 bulan terakhir. Nilai impor Juni 2020 mencapai 10,92 juta dolar AS atau meningkat 116,80 persen secara month to month (mtom) Mei 2020 yang berkisar 5,03 juta dolar AS. Secara year on year (yoy) peningkatannya lebih tinggi lagi yaitu 196,82 persen dari Juni 2019 yang berkisar 3,68 juta dolar AS. Sekitar 96,66 persen impor Juni 2020 ini berasal dari Cina dengan nilai 10,56 juta dolar AS.

Nilai impor Juni 2020 ini mengalami kenaikan dari bulan-bulan sebelumnya. Pada Januari 2020 nilai impor sempat menyentuh 11,93 juta dolar AS. Lalu turun menjadi 3,49 juta dolar AS di Februari 2020, 1,98 juta dolar AS di Maret 2020. Lalu mulai naik pada April 2020 menjadi 5,64 juta dolar AS dan Mei 2020 5,03 juta dolar AS. Selama Januari-Juni 2020, total nilai impor sepeda Indonesia mencapai 39,02 juta dolar AS. Meningkat

24,82 persen dari periode yang sama di tahun 2019 dengan kisaran 31,26 juta dolar AS.

Negara penyumbang terbesar dari impor sepeda ini adalah Cina. Selama 6 bulan terakhir nilai impornya mencapai 37,26 juta dolar AS setara 95,49 persen impor selama Januari-Juni 2020. Posisi Cina diikuti oleh Taiwan dengan nilai 1,01 juta dolar AS atau 2,61 persen dari total impor 6 bulan. Lalu ada Inggris dengan nilai 440 ribu dolar AS, Singapura 147 ribu dolar AS, Amerika Serikat 64 ribu dolar AS dan gabungan negara-negara lain 91 ribu dolar AS.

Lonjakan juga terjadi pada impor komponen-komponen sepeda. Pada Juni 2020 nilai impornya melonjak menjadi 22,96 juta dolar AS. Naik 70,24 persen secara mtom Mei 2020 yang berkisar 13,48 juta dolar AS. Secara yoy kenaikannya sangat tajam yaitu 202,11 persen. Penyumbang terbesar komponen pada Juni 2020 adalah Cina dengan porsi 15,60 juta dolar AS. Nilainya setara 68,98 persen.

Sementara itu total impor komponen sepeda selama Januari-Juni 2020 mencapai 109,94 juta dolar AS. Nilainya naik 35,68 persen dari periode yang sama di 2019 dengan kisaran 81,03 juta dolar AS. Kenaikan penjualan sepeda ini membuat pemerintah provinsi DKI Jakarta ingin menambah jalur sepeda berikut luasnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan rencana ini untuk menyikapi naiknya minat masyarakat bersepeda dan lonjakan penjualan sepeda yang terjadi.

"Penjualan sepeda luar biasa, hingga 1000 persen. Kami mengapresiasi masyarakat yang mulai minat bersepeda," ucap Riza, 19 Juli 2020.

Buletin GINSI Jateng 7

Edisi Juli 2020

DJBC: Barang Impor Yang Mendapat Insentif

Covid-19 Tembus Rp5,93 T

Ditjen Bea Cukai mencatat nilai barang

impor untuk penanganan Covid-19 yang dibebaskan dari pengenaan bea masuk, tidak dipungut PPN, dan dikecualikan dari PPh Pasal 22 impor mencapai Rp5,93 triliun hingga 30 Juni 2020.

Direktur Teknis Kepabeanan Ditjen Bea Cukai DJBC Fadjar Donny Tjahjadi mengatakan total nilai bea masuk, PPN, dan PPh pasal 22 impor yang tidak dikenakan kepada importir mencapai Rp1,42 triliun.

"Kalau diperhatikan ternyata yang diimpor

itu kebanyakan adalah APD, dan kemudian test kit, lalu menyusul peralatan medis serta barang-barang lainnya. Test kit di sini seperti rapid test dan PCR," kata Fadjar, Rabu (15/7/2020).

Secara lebih terperinci, kebanyakan importasi barang-barang untuk penanganan Covid-19 tersebut memanfaatkan fasilitas yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/2020.

Sementara itu, nilai impor yang memanfaatkan fasilitas PMK No. 34/2020 mencapai Rp4,4 triliun dengan total beban pajak dan kepabeanan yang tidak dikenakan mencapai Rp948,96 miliar.

Secara mingguan, DJBC mencatat realisasi impor yang memanfaatkan fasilitas PMK 34/2020 mencapai titik tertinggi pada pekan keempat atau pada 15 Mei 2020 mencapai Rp700,9 miliar dengan pemberian fasilitas Rp171 miliar.

Pada perkembangan terakhir yakni pada pekan ke-12 berlakunya insentif pada 10 Juli 2020, nilai impor yang diberi insentif tercatat hanya sebesar Rp196,1 miliar dengan nilai insentif sebesar Rp33,96 miliar.

Seiring dengan melimpahnya barang-barang yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19, pemerintah lantas menerbitkan PMK No. 83/2020. Dengan PMK baru tersebut, jenis barang yang bisa mendapat fasilitas dikurangi, dari 73 item menjadi 49 item.

"Ini karena kebutuhan sudah mencukupi dan ada oversupply. Kita juga ingin mendorong industri di tengah pandemi Covid-19," ujar Fadjar.

Selain fasilitas melalui PMK No. 34/2020, DJBC sesungguhnya memiliki landasan hukum lainnya dalam memberikan fasilitas sejenis, yaitu melalui PMK No. 171/2019 dan PMK No. 70/2012.

PMK No. 171/2019 memungkinkan fasilitas diberikan atas importasi keperluan Covid-19 untuk pemerintah. Sementara itu, PMK No. 70/2012 memungkinkan pemberian fasilitas oleh swasta untuk kepentingan sumbangan sosial dan hibah.

Barang impor yang memanfaatkan PMK 171/2019 mencapai Rp941,64 miliar dengan fasilitas sebesar Rp337,09 miliar. Adapun barang impor yang memanfaatkan PMK 70/2012 mencapai Rp588,17 miliar dengan pemberian fasilitas Rp140,45 miliar

Buletin GINSI Jateng 8

Edisi Juli 2020

Dirjen Pajak Rilis SE Baru Pelaksanaan Insentif Pajak PMK 86/2020

JAKARTA – Dirjen Pajak menerbitkan petunjuk pelaksanaan PMK 86/2020 terkait dengan insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19.

Petunjuk pelaksanaan itu tertuang dalam

Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-43/PJ/2020. Salah satu tujuan adanya beleid yang ditetapkan pada 28 Juli 2020 ini adalah untuk menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan PMK 86/2020.

“Dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2020 … dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” demikian bunyi penggalan ketentuan dalam SE-43/PJ/2020, dikutip pada Rabu (29/7/2020).

Ada 11 ruang lingkup yang diatur dalam SE ini. Pertama, pengertian. Kedua, tata cara pemberian insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Ketiga, tata cara

pemberian insentif PPh final berdasarkan PP 23/2018 DTP.

Keempat, tata cara pembebasan PPh Pasal 22 Impor. Kelima, tata cara pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25. Keenam, ketentuan mengenai penyampaian kembali pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP, permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) pemungutan PPh Pasal 22 Impor, dan/atau pemberitahuan pemanfaatan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

Ketujuh, tata cara penyampaian laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP, PPh final DTP, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, dan/atau pengurangan angsuran PPh Pasal 25. Kedelapan, tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN.

Kesembilan, ketentuan terkait kode klasififikasi lapangan usaha (KLU) yang mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25, dan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN.

Kesepuluh, ketentuan terkait perusahaan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), penyelengga kawasan berikat, pengusaha kawasan berikat, dan pengusaha di kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat (PDKB) yang mendapatkan insentif pajak.

Kesebelas, tata cara pengawasan atas pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP, PPh final DTP pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25, dan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN.

Buletin GINSI Jateng 9

Edisi Juli 2020

Kemenperin Targetkan Program Subtitusi Impor Capai 35 Persen pada 2022

Jakarta – KementerianPerindustrian menargetkan program substitusi impor bisa mencapai 35 persen dalam waktu dua tahun mendatang. Tujuannya agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap barang modal dan bahan baku dari luar negeri.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing industri nasional.

“Kami sedang dalam proses merumuskan road map untuk program substitusi impor, sehingga nanti output dan outcome-nya adalah substitusi impor yang didorong dapat mencapai 35 persen pada 2022,” kata Agus dalam siaran pers, Kamis 30 Juli 2020.

Dia menambahkan langkah yang ditempuh untuk mewujudkan kebijakan tersebut, antara lain substitusi impor pada industri yang tercatat memiliki nilai impor besar pada 2019. Sektor yang dimaksud meliputi industri mesin, kimia, logam, elektronika, makanan, peralatan listrik, tekstil, kendaraan bermotor, barang logam, serta karet dan barang dari karet.

Pihaknya optimistis melalui berbagai kebijakan pendukung, struktur industri nasional bisa lebih mendalam dengan adanya peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja baru.

Selanjutnya, guna mencapai target substitusi impor 35 persen

tersebut, Kemenperin juga melakukan langkah peningkatan utilisasi produksi seluruh sektor industri pengolahan, dengan target peningkatan secara bertahap pada 2020, 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 60 persen, 75 persen dan 85 persen.

Agus menuturkan utilisasi sektor industri sebelum terjadinya Covid-19 mencapai 75 persen. Saat ini, dengan adanya tekanan akibat pandemi, utilisasi turun drastis hingga 40 persen.

Dia mengklaim berkat berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap industri, saat ini rata-rata utilisasi sektor industri manufaktur perlahan mulai bangkit ke titik 50 persen.

Pemerintah juga telah menyusun instrumen pengendalian impor, di antaranya larangan terbatas, pemberlakuan preshipment inspection, maupun pengaturan pelabuhan di wilayah timur Indonesia sebagai entry point untuk komoditas yang diutamakan.

Instrumen lainnya adalah pembenahan lembaga sertifikasi produk untuk penerbitan Standar Nasional Indonesia (SNI), penerapan SNI wajib, mengembalikan aturan pemeriksaan produk impor dari post-border ke border, menaikkan tarif Most Favored Nation untuk komoditas strategis, serta menaikkan implementasi trade remedies.

Buletin GINSI Jateng 10

Edisi Juli 2020

PERKEMBANGAN IMPOR jawa tengah mei 2020

IMPOR MIGAS DAN NONMIGAS

Nilai impor Jawa Tengah Mei 2020 mencapai US$ 441,94 juta atau turun US$ 321,71 juta (42,13 persen) dibanding impor April 2020. Hal tersebut disebabkan oleh turunnya nilai impor migas sebesar US$ 52,62 juta (40,12 persen) begitu juga untuk nonmigas mengalami penurunan sebesar US$ 269,08 juta (42,54 persen). Penurunan impor migas dipicu oleh turunnya nilai impor hasil minyak sebesar US$ 0,75 juta atau 39,63 persen begitu pula minyak mentah turun US$ 51,87 juta (40,13 persen).

Nilai impor Mei 2020 turun sebesar US$ 648,42 juta (59,47 persen) jika dibandingkan dengan Mei 2019. Penurunan ini dikarenakan terjadi penurunan impor migas maupun nonmigas, yaitu masing-masing sebesar US$ 274,68 juta (77,77 persen) dan US$ 373,74 juta (50,70 persen). Turunnya impor komponen migas, disebabkan oleh penurunan hasil minyak US$ 14,70 juta (92,79 persen) maupun impor minyak mentah yang turun sebesar US$ 259,98 juta (77,06 persen).

Dibanding bulan sebelumnya, volume impor Mei 2020 turun 372,64 ribu ton(31,10 persen) yang disebabkan oleh turunnya volume impor migas sebesar 163,96 ribu ton (25,85 persen) begitu juga volume impor nonmigas turun sebesar 54,30 ribu

ton (37,01 persen). Jika dilihat lebih lanjut, penurunan volume impor migas disebabkan oleh turunnya volume impor komponen migas, yaitu hasil minyak mengalami penurunan sebesar 2,87 ribu ton (38,27 persen) begitu juga minyak mentah turun sebesar 151,78 ribu ton (25,70 persen).

Volume impor Mei 2020 mengalami penurunan 227,37 ribu ton (21,60 persen) dibanding Mei 2019. Kondisi ini dipicu oleh turunnya volume impor migas sebesar 173,07 ribu ton (26,90 persen) utamanya minyak mentah sebesar 151,78 ribu ton (24,58 persen) dan Hasil Minyak turun 21,29 ribu ton (82,13 persen), begitu pula volumeimpornonmigas mengalami penurunan 54,30 ribu ton (13,26 persen).

IMPOR NONMIGAS MENURUT GOLONGAN BARANG HS 2 DIJIT

Nilai impor nonmigas Jawa Tengah Mei 2020 mencapai US$ 363,41 juta, turun US$ 269,08 juta (42,54 persen) dibanding April 2020. Apabiladilihat lebih rinci diketahui bahwa penurunan terbesar dialami golongan mesin-mesin/pesawat mekanik turun sebesar US$ 45,62 juta (50,68 persen); mesin/peralatan listrik turun sebesar US$ 41,19 juta (60,43 persen); kapas turun sebesar US$ 23,61 juta (45,48 persen); plastik dan barang dari plastik turun sebesar US$ 18,71 juta(46,22 persen); gula dan kembang Gula US$ 18,48 (42,77 persen); serat stafel buatan sebesar US$ 13,86 juta (57,83 persen); filament buatan sebesar US$ 10,71 juta (51,94 persen); gandum-ganduman sebesar US$ 8,69 juta (31,19 persen);

Buletin GINSI Jateng 11

Edisi Juli 2020

biji-bijian berminyak sebesar US$ 5,48 juta (20,64 persen) dan kain rajutan turun sebesar US$ 3,66 juta (15,26 persen).

Sepuluh golongan barang di atas pada

periode Januari-Mei 2020 mengalami penurunan 28,73 persen atau US$ 764,59 juta dibanding periode Januari-Mei 2019. Dilihat dari peranannya, sepuluh golongantersebutmemberikankontribusi 66,20 persenterhadaptotal impornonmigas Jawa Tengah.

Selanjutnya sepuluh golongan barang impor nonmigas Jawa Tengah dengan peningkatan dan penurunan terbesar Mei 2020 terhadap April 2020 dapat dilihat pada Gambar 5.

IMPOR NONMIGAS MENURUT NEGARA ASAL BARANG UTAMA Total nilai impor nonmigas dari tiga belas negara selama Mei 2020 sebesar US$ 299,87 juta atau turun US$ 217,49 juta (42,04 persen) dibanding April 2020. Kondisi tersebut disebabkan oleh turunnya nilai impor beberapa Negara utama seperti Tiongkok US$ 142,32 juta (49,63 persen); Thailand US$ 22,36 juta (50,87 persen); Jepang US$

18,66 juta (73,72 persen); Korea Selatan US$ 12,00 juta (60,93 persen); dan Jerman US$ 10,67 juta (85,57 persen).

Sementara jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, impor Januari-Mei 2020 dari tiga belas negara utama turun 28,30 persen (US$ 921,65 juta). Penurunan ini terutama disumbang oleh Tiongkok US$ 710,70 juta (38,61 persen), India US$ 100,80 juta (47,20 persen), dan Jepang US$ 73,18 juta (22,55 persen).

Dari sisi peranan terhadap total impor nonmigas Januari-Mei 2020, kelompok negara utama lainnya merupakan penyumbang terbesar, yaitu 70,97 persen (US$ 2 033,43 juta), diikuti oleh negara ASEAN 11,43 persen(US$ 327,46juta) dan Uni Eropa sebesar 5,06 persen (US$ 144,88 juta). Sementara itu, tiga belas negara utama memberikan peranan 81,49 persen (US$ 2 334,73 juta). Tiongkok masih menjadinegara asal importerbesar dengan peran 39,45 persen (US$ 1 130,16 juta).

Secara lebih rinci perkembangan impor nonmigas Jawa Tengah dari tiga belas negara asal barang utama Januari-Mei 2019 dan Januari-Mei 2020 dapat dilihat pada tabel 10.

IMPOR MENURUT GOLONGAN PENGGUNAAN BARANG

Nilai impor menurut golongan penggunaan barang, untuk barang konsumsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya yaitu sebesar US$ 15,72 juta (31,00 persen), bahan baku/penolong juga mengalami penurunan US$ 255,45 juta (40,34 persen), begitu pula barang modal mengalami penurunan sebesar US$ 50,53

Buletin GINSI Jateng 12

Edisi Juli 2020

juta (63,45 persen). Jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, impor Januari-Mei 2020 mengalami penurunan US$ 1 382,11 juta (25,52 persen). Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya impor barang konsumsi sebesarUS$ 80,15 juta(23,75 persen), bahan baku/penolong turun sebesar US$ 587,88 juta (15,05 persen) hal yang sama untuk barang modal juga mengalami penurunan sebesar US$ 714,08 juta (60,82 persen). Peranan impor Jawa Tengah menurut golongan penggunaan barang Januari-Mei 2020 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 11 dan Gambar 6.

NERACA PERDAGANGAN Nilai neraca perdagangan Jawa Tengah Mei

2020 mengalami surplus sebesar US$ 14,48 juta yang dipicu oleh surplus sektor nonmigas sebesar US$ 56,73 juta, sedangkan neraca migas justru mengalami defisit sebesar US$ 42,25 juta. Neraca perdagangan total Jawa Tengah baru pertama kalinya mencatatkan surplus selama tahun 2020 pada bulan Mei ini, rincian secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 12.

Buletin GINSI Jateng 13

Edisi Juli 2020

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG BARANG DILARANG IMPOR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang Dilarang Impor; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)

8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90)

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dart Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Barang Dilarang Impor.

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud

maupuntidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, balk dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha

2. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam daerah pabean.

3. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, balk yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.

4. Barang Dilarang Impor adalah Barang yang tidak boleh untuk diimpor.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

(1) Menteri menetapkan Barang Dilarang Impor untuk kepentingan nasional dengan alasan: a. untuk melindungi keamanan nasional atau

kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;

b. untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau

Buletin GINSI Jateng 14

Edisi Juli 2020

c. untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, clan lingkungan hidup.

(2) Penetapan Barang Dilarang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dan i menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dan disepakati dalam rapat koordinasi antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian.

(3) Barang Dilarang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan uraian barang dan Pos Tarif/HS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3 (1) Selain barang yang dilarang impor sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, Menteri dapat menetapkan Barang Dilarang Impor dengan kriteria tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri tersendiri.

(2) Penetapan Barang Dilarang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dan disepakati dalam rapat koordinasi antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 4

Importir dilarang mengimpor Barang Dilarang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5 (1) Barang dilarang impor sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 dapat diekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam keadaan tertentu, Barang Dilarang Impor yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan impor kembali.

Pasal 6 Dalam hal Barang Dilarang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan impor kembali, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. impor kembali dilaksanakan oleh perusahaan yang sebelumnya melakukan ekspor Barang Dilarang Impor;

b. Barang Dilarang Impor yang diimpor kembali harus dalam jumlah yang kurang atau sama dengan yang diekspor dengan melampirkan fotokopi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);

c. Barang Dilarang Impor yang diimpor kembali harus dalam kualitas yang sama dan tidak mengalami proses pengerjaan atau penyempumaan apapun; dan

d. Eksportir harus melampirkan surat keterangan dari pihak terkait import& di luar negeri yang menjelaskan mengenai alasan pengembalian barang ekspor.

Pasal 7

Importir yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 / M-DAG/ PER/ 7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1051); dan

b. Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 93 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedu a atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/ MDAG / PER/ 10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Own (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1668), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9 Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2020 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS SUPARMANTO

Buletin GINSI Jateng 15

Edisi Juli 2020

KEGIATAN BPD GINSI JATENG PERIODE

JULI 2020

1. KUNJUNGAN CEO PELINDO III REGIONAL JATENG KE SEKRETARIAT GINSI JATENG

Senin, 13 Juli 2020, Ceo Pelindo III Regional Jawa

Tengah yaitu Bp. Ali Sodikin dengan didampingi

Bp. Erik berkunjung di Sekretariat BPD GINSI

Jawa Tengah. Maksud kunjungan ini yaitu untuk

bersilahturahmi kepada asosasi yang berada di

lingkup pelabuhan Tanjung Emas serta

membicarakan tentang perekonomian

khususnya kegiatan importasi di masa pandemi

Covud-19.

2. FGD “POLA PENYELESAIAN SENGKETA KEPABEANAN DI PENGADILAN PAJAK”

FGD ini diadakan di PO Hotel Semarang pada hari Rabu, 22 Juli 2020. FGD ini berfokus tentang Pola Penyelesaian Sengketa Kepabeanan di Pengadilan Pajak”

3. PERESMIAN PT. FULING FOOD PACAKAGING INDONESIA SEBAGAI KAWASAN BERIKAT

Kegiatan ini diadakan di Pabrik PT. Fuling Food Packaging Indonesia pada hari Selasa, 28 Juli 2020 pukul 08.30 WIB, pada peresmian ini dihadiri oleh Ginsi Jateng, Kepala Bea Cukai Jateng&DIY, Kepala Bea Cukai Semarang, CEO Pelindo III Regional Jateng&DIY serta tamu undangan yang hadir dalam kegiatan peresmian ini. PT. Fuling Food Pacakaging Indonesia ini

juga merupakan anggota baru BPD GINSI Jawa Tengah pada tahun 2020.