KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN …. 05 Fasilitasi Akta 2019.pdf · Dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk ... wajib mengembalikan

NomorLampiranPerihal

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAHREPUBLIK INDONESIA

: 05/SE/Dep.1/II/2019 Jakarta, 12 Februari 2019: 2 (dua) berkas: Pelaksanaan Program Fasilitasi Pembuatan AktaPendirian Koperasi Bagi Pengusaha Mikro Tahun 2019

Kepada Yth.1. Gubernur

Up. Kepala Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UMKM diPropinsi/D.I

2. Bupati/WalikotaUp. Kepala Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UMKM diKabupaten/Kota

diSeluruh Indonesia

Bersama ·ini kami sampaikan, beberapa hal terkait Pelaksanaan Program FasilitasiPembuatan Akta Pendirian Koperasi Bagi Pengusaha Mikro Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Program Fasilitasi Pembuatan Akta Pendirian Koperasi bagi Pengusaha Mikrotelah dilaksanakan selama 4 (empat) tahun dari 2015-2018 oleh Kementerian Koperasidan UKM melalui Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi, kembali dilanjutkan padaTahun Anggaran 2019. Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM dan/atauKoperasi yang akan mengajukan diharap memperhatikan Petunjuk Teknis mengenaiFasilitasi Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Bagi Pelaku Usaha Mikro dan KelompokMasyarakat yang akan melakukan pendirian koperasi. (lampiran I)

2. Koperasi Calon Peserta Program yang telah disahkan badan hukumnya mengajukanpermohonan usulan dan penagihan biaya akta pendirian secara tertulis kepadaKementerian Koperasi dan UKM Cq. Deputi Bidang Kelembagaan dengan melampirkan(Lampiran II) :a. Surat permohonan dari Koperasi yang ditujukan kepada Menteri c.q Deputi;

(formulir 1)b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Rekening Koperasi aktif dan/atau

Pengurus yang ditunjuk Koperasi; (formulir 2)c. Surat Kuasa dari Koperasi kepada salah satu pengurus koperasi yang termuat

dalam akta anggaran dasar yang ditunjuk oleh Koperasi untuk menerima danabantuan; (formulir 3)

d. Kwitansi Pembayaran/Penagihan oleh Kuasa Koperasi bermaterai 6.000; (formulir4)

e. Surat Perintah Bayar; (formulir 5)f. Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.

1

JI. H.R. Rasuna Said Kav. 3 - 4 Kuningan Jakarta Selatan 12940 I Kotak Pos 177, 621,384Telp. 021-5204366-74, 52992777, 52992999 I Fax. 021-5204383 http://www.kukm.go.id I E-mail: [email protected] I Call Center 1500587

3. Permohonan koperasi calon peserta program yang belum dapat diproses pada TahunAnggaran 2018 dapat kembali diproses pada Tahun Anggaran 2019 denganmengajukan persyaratan sesuai pada angka 3 (tiga).

4. Mengingat program ini sangat diperlukan oleh para pelaku usaha mikro yang akanmendirikan koperasi, maka kami mohon bantuan Gubernur, BupatijWalikota dapatmenugaskan kepada Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM untukmensosialisasikan dan menggerakkan para pelaku usaha mikro untuk meningkatkanstatus kelembagaan kelompok masyarakat mennjadi badan hukum koperasi

Demikian, atas perhatian, dukungan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Tembusan Yth.Menteri Koperasi dan UKM.

ELEMBAGAAN

rawan, M.Si.85031003

2

LAMPIRAN I

PETUNJUKTEKNISFASILITASI PEMBUATANAKTA PENDIRIANKOPERASIBAGI

PELAKUUSAHAMIKRO DAN KELOMPOKMASYARAKAT

1. KETENTUANUMUMa. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum

koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligusgerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana diaturdalam Undang-UndangNomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

b. Bantuan Biaya Fasilitasi pembuatan akta pendirian koperasi adalah bantuanpembuatan akta pendirian koperasi yang mayoritas anggotanya pelaku usaha mikrodan kelompok masyarakat..

e. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usahaperorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Keeil, dan Menengah.

d. Peserta Program adalah Koperasi yang didirikan oleh pelaku usaha mikro yangmengajukan usulan/permohonan Program Bantuan fasilitasi akta pendirian koperasikepada Menteri Cq. Deputi Bidang Kelembagaan.

e. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya adalah disingkat PPKadalah pejabat yangdiberi kewenangan oleh Menteri selaku Pengguna Anggaran untuk mengambilkeputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas bebanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsurpembantu Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota dalam bentuk Oinas/Badan yangmembidangi koperasi, Usaha Mikro dan Keeil di Provinsi/DI dan/atau Kabupaten/Kotayang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.

g. Notaris adalah Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) yang telah terdaftar padaKementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

h. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Keeil dan Menengah.i. Deputi adalah Deputi Bidang Kelernbaqaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Keeil

dan Menengah.

2. TUJUAN PROGRAMa. Mendorong pemberdayaan rnasvarakat, khususnya .Pelaku usaha mikro dan kelompok

masyarakat dalam rangka pendirian Koperasi;b. memberikan bantuan bagi Pelaku usaha mikro dalam pembuatan akta pendirian

koperasi oleh Notaris;e. membantu Usaha Mikro dan kelompok masyarakat agar mempunyai kepastian hukum

dalam bentuk Badan Hukum Koperasi.

3. SASARANPROGRAMa. Pelaku usaha mikro yang akan mendirikan koperasi sebagimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro/ Keeil, dan Menengah;b. Kelompok masyarakat lanjutan yang sudah siap berbadan hukum;e. Telah memiliki aktivitas usaha;d. Diprioritaskan jenis koperasi yang bergerak di sector riil.

4. PENYELENGGARAPROGRAMDAN PESERTAPROGRAMa. Penyelenggara program fasilitasi pembuatan akta pendirian koperasi bagi pelaku usaha

mikro adalah Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM.b. Peserta program dalam peraturan ini adalah pelaku usaha mikro yang memiliki kriteria

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha

3

Mikro, Keeil, dan Menengah dan Kelompok Masyarakat yang belum memiliki badanhukum.

5. SUMBERDAN BESARNYADANAa. Sumber dana Bantuan fasilitasi pembuatan akta pendirian koperasi berasal dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Koperasi dan UsahaKeeil, dan Menengah yang dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang untukBantuan Lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah.

b. Bentuk fasilitasi pembuatan akta pendirian koperasi bagi pelaku usaha mikro adalahberupa uang, sebagai pengganti biaya pembuatan akta pendirian koperasi yang telahdikerjakan oleh Notaris.

c. Besarandana Bantuan Pemerintah yang diberikan adalah Rp.2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) per akta pendirian.

d. Dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untukmembayar Notaris yang telah memberikan jasanya dalam rangka pendirian koperasi,yang meliputi :l)memberikan pembinaan dan penyuluhan perkoperasian bersama - sama dengan

Dinas/Badan yang membidangi koperasi kepada para pendiri koperasi sebelumrapat pendirian koperasi.

2)membuat akta pendirian koperasi.e. Dana yang sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dikembalikan kepada Negara.f. Dalam hal terdapat sisa anggaran dana bantuan pemerintah, maka peserta program

wajib mengembalikan sisa anggaran tersebut ke Kas Negara.g. Dalam hal biaya pembuatan akta pendirian koperasi melebihi dari dana bantuan

pemerintah yang telah ditetapkan, maka kelebihan tersebut ditanggung oleh pesertaprogram.

6. PELAKSANAANPROGRAMa. Program dilaksanakan dalam bentuk pemberian Bantuan fasilitasi pembuatan akta

pendirian koperasi bagi Pelaku usaha mikro dan kelompok masyarakat yang mendirikankoperasi;

b. Bantuan fasilitasi pembuatan akta pendirian koperasi yang diterima oleh PenerimaBantuan dipergunakan untuk biaya pembuatan Akta Pendirian Koperasi oleh NPAK.

e. Notaris dan Pejabat Dinas wajib hadir dan memberikan penyuluhan perkoperasian sertamerumuskan kesepakatan dalam rapat pendirian koperasi.

7. PERSYARATANPELAKU USAHA MIKRO DAN KELOMPOKMASYARAKATCALON PESERTAPROGRAM:Pelaku usaha mikro dan kelompok masyarakat calon peserta program pada saatmengajukan permohonan wajib memenuhi syarat otentik sebagai berikut :a. memiliki asset paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan omzet

paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Keeil, dan Menengah;

b. kelompok masyarakat paling sedikit memiliki anggota minimal 20 (dua puluh) orang,mempunyai buku daftar anggota, mempunyai simpanan anggota dan sudah mampumembuat laporan keuangan sederhana.

e. dalam pembentukan koperasi harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalamUndang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;

d. bertanggungjawab seeara -penuh terhadap kebenaran data, informasi, dankelengkapan administrasi dalam rangka pencairan dan periqqunaan dana;

8. PROSEDURDAN MEKANISMEa. Prosedur Fasilitasi Pembuatan Akta Pendirian Koperasi, adalah sebagai berikut :

4

1) Dinas/Badan yang membidangi Koperasi bersarna-sarna dengan NPAKmelakukanpembinaan dan penyuluhan kepada Para Pelaku usaha Mikro yang melakukanrapat pendirian koperasi;

2) Para Pelaku usaha Mikro dan Kelompok Usaha Mikro pendiri koperasi yang akanmelakukan pendirian koperasi menghadap NPAK dan Dinas/Badan yangmembidangi Koperasi dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratanuntuk dibuatkan Akta Pendirian Koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Mekanisme Fasilitasi Pembuatan Akta Pendirian Koperasi, adalah sebagai berikut :1) Para Pelaku usaha Mikro dan Kelompok Usaha Mikro calon peserta program

berkoordinasi dengan Dinas/Badan yang membidangi koperasi dan NPAKsetempat dalam hal pendirian dan persyaratan program kegiatan fasilitasipembuatan akta pendirian koperasi;

2) Pelaku usaha mikro dan kelompok masyarakat Calon Peserta Programmengajukan permohonan usulan secara tertulis kepada Dinas/Badan yangmembidangi Koperasi sebagai Peserta Program dengan menyebutkan data-datasebagai berikut :

a) Nama Koperasi;b) Alamat Koperasic) NomorjTanggal Akta Pendirian;d) Nama Notaris;e) Alamat Notaris

3) Koperasi Calon Peserta Program yang telah disahkan badan hukumnyamengajukan permohonan usulan dan penagihan biaya akta pendirian secaratertulis kepada Kernenterlan Koperasi dan UKM Cq. Deputi Bidang Kelembagaandengan melampirkan :a) Surat permohonan dari Koperasi yang ditujukan kepada Menteri c.q Deputi;b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Rekening Koperasi aktif

dan/atau Pengurus yang ditunjuk Koperasi;c) Surat Kuasa dari Koperasi kepada salah satu pengurus koperasi yang

termuat dalam akta anggaran dasar yang ditunjuk oleh Koperasi untukmenerima dana bantuan;

d) Kwitansi Pembayaran/Penagihan oleh Kuasa Koperasi bermaterai 6.000;e) Surat Perintah Bayar;f) Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.

9. PENETAPAN, PENCAlRAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN FASILITASIPEMBUATANAKTA PENDIRIAN KOPERASIa. Penetapan Pelaku usaha mikro dan kelompok masyarakat Calon Peserta Program

(l)Penetapan peserta penerima dana bantuan fasilitasi akta pendirian koperasi bagipelaku usaha mikro dan kelompok masyarakat ditetapkan oleh Pejabat PembuatKomitmen yang disahkan oleh Deputi dalam bentuk Surat Keputusan.

(2)Surat Keputusan sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat :a) Nama Koperasi;b) Alamat Koperasi;c) Nama Kuasa penerima dana bantuan;d) Nomor rekening kuasa penerima dana bantuan;e) Nominal dana bantuan.

b. Pencairan dan penyaluran dana bantuan fasiltasi akta pendirian koperasi bagi pelakuucaha mikro dan kelompok masyarakat di transfer langsung dan sekaligus kerekening pengurus yang telah ditunjuk oleh koperasi

5

10.TUGASDANTANGGUNGPEJABATPEMBUATKOMITMENTugas dan Tanggung Jawab PPKadalah sebagai berikut :a. melakukan penelitian kelengkapan administrasi proses pencairan Bantuan fasilitasi

pembuatan akta pendirian koperasi bagi Pelaku Usaha Mikro dan/atau Kelompokmasyarakat;

b. menetapkan Penerima Banluan fasilitasi pembuatan akta pendirian koperasi bagiPelaku Usaha Mikro dan/atau Kelompok masyarakat berdasarkan yang diketahui olehDeputi Bidang Kelembagaan;

c. melaksanakan proses pencairan kepada Penerima Bantuan fasilitasi pembuatan aktapendirian koperasi bagi Pelaku Usaha Mikro dan/atau Kelompok masyarakat.

11.MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORANa. Deputi melakukan koordinasi dengan Deputi lain yang terkait, SKPD ProvinsijDI,

danjatau SKPD KabupatenjKota dalam hal monitoring, evaluasi dan pelaporanpenyelenggaraan program bantuan di tingkat Provinsi/DI, Kabupaten/Kota, dan/atauNasional.

b. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dilaksanakan secara periodikdan berjenjang sebagai berikut :

1) Peserta program wajib melaporkan pencairan dana paling lambat 1 (satu) bulansejak dana diterirna/masuk dalam rekening kepada SKPDKabupaten/Kota;

2) SKPD Kabupaten/Kota melaporkan hasil monitoring dan evaluasi perkembanganpelaksanaan Program kepada SKPDProvinsi/DI;

3) SKPD ProvinsijDI melaporkan hasil monitoring dan evaluasi perkembanganpelaksanaan Program sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c kepada Oeputi;

4) Deputi melaporkan perkembangan pelaksanaan Program kepada Menteri.

12. KETENTUANPERPAJAKANPajak diatur menurut ketentuan perundang-undagan yang berlaku.

13.SANKSIa. Penyampaian balas jasa kepada Notaris dalam rangka pendirian koperasi menjadi

tanggung jawab peserta program.b. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan peserta program tidak membayar

jasa Notaris rnaka,' Deputi Bidang Kelembagaan Kernenterian Koperasi dan UKMberhakmembatalkan Surat Keputusan penetapan peserta penerima dana bantuan fasilitasi aktapendirian koperasi bagi pelaku usaha mikro dan kelompok masyarakat.

c. Segala bentuk berkas yang disampaikan sesuai pesyaratan yang telah ditentukanmenjadi menjadi tanggung jawab peserta program.

lIy Indrawan, M.Si.326 198503 1 003

6

lampiran II(Formulir 1)

CONTOH Surat Permohonan dari Koperasi yang mengajukan Program FasilitasiPembuatan Akta Pendirian Koperasi Bagi Pengusaha Mikro (format surat dapatdiubah namun tetap disesuaikan dengan substansi isi surat yang akan disampaikan)

KOPERASI ***) •••.•••••••••••••••••••.....

(sesuai KOP Surat Koperasi ybs)

NomorLampiranPerihal

1 (satu) berkasPermohonan untuk Mengikuti ProgramFasilitasi Pembuatan Akta Pendirian KoperasiBagi Pengusaha Mikro.

Kepada Yth.Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RIcq. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKMJI. HR. Rasuna Said Kav.3-4, Kuningan, Jakarta Selatandi

Jakarta.

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mengajukan permohonan untuk mengikuti Program Fasilitasi Pembuatan AktaPendirian Koperasi Bagi Pengusaha Mikro sesuai Surat Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi danUKM Nomor : 05/SE/DepJ/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 Tentang Pelaksanaan ProgramFasilitasi Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Bagi Pengusaha Mikro.

1. Nama koperasiAlamatNomor/TgljAkta PendirianNama NotarisAlamat

Adapun sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan dokumen/ data pendukung yangterkait dengan permohonan ini.

Demikian disampaikan dan sekaligus kami menyatakan bahwa dokumen/data terlampir adalahsesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

. , .." 2019

Tembusan:1. Deputi Bidang Kelembagaan2. Kepala Dinas Koperasi Koperasi dan UKM Provinsi , .3. Kepala Dinas Koperasi Koperasi dan UKM Kab/Kota .

(Nama, ttd dan cap)Ketua Koperasi

(Formu/ir 2)

CONTOH Buku Tabungan Salah Satu Bank dan NPWP dalam Program FasilitasiPembuatan Akta Pendirian Koperasi Bagi Pengusaha Mikro

Contoh Buku Tabungan

Contoh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Catatan 1. Nama Pemi/ik Buku Tabungan harus sama dengan nama pemegang NPWP

2. Nama Pemi/ik Buku Tabungan dan NPWPharus je/as

(Formulir3)

CONTOH Surat Kuasa Koperasi Kepada Salah Satu Pengurus/PengawasKoperasi Program Fasilitasi Pembuatan Akta Pendirian Koperasi BagiPengusaha Mikro (format dapat diubah namun tetap disesuaikan dengan substansi isi yangakan disampaikan)

KOPERASI (sesuaiKOPSuratkoperasiybs)

SURAT KUASA

Pada hari ini , tanggal , bulan , tahun Dua Ribu Sembilan Belas ( , ,2019),kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NamaJabatan Pada KoperasiKTP NomorAlamat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi yang disebut sebagaiPihak Pertama

Memberikan kuasa kepada :

NamaJabatan Pada KoperasiKTP NomorAlamat

Dalam hal ini disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama memberikan kuasa kepada Pihak Kedua untuk menerima pencairan programbantuan pemerintah fasilitasi akta pendirian koperasi bagi pengusaha mikro ke rekening Pihak II.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat di pergunakan sebagaimanamestinya.

.. , 2018

Yang Memberi Kuasa Yang menerima Kuasa

(meteraiRp.6.000(Tanda tangan, cep/stempet koperasi)

Catatan 1. Nama Pertama dan Pihak Kedua da/am surat kuasa ada/ah dua orang berbeda

2. Pihak Kedua merupakan nama penerima dana yang dikuasakan o/eh Koperasi den/eteu pengurusKoperasi

(Formulir 4)

CONTOH Kwitansi Penerimaan Biaya Pembuatan Akta Pendirian KoperasiProgram Fasilitasi Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Bagi Pengusaha Mikro.

KOPERASI (sesuai KOPSurat «operest;

KWITANSI

Nomor: .Sudah diterima dariBanyaknya UangUntuk pembayaran

Pejabat Pembuat Komitmen Oeputi Bidang Kelembagaan

Rp. 2.500.000,- (dua juta /ima retus ribu rupiah): Biaya Pembuatan Akta Pendirian Koperasi .

Program Fasilitasi Pembuatan Akta Pendirian Koperasi bagiPengusaha Mikro.

Rp. 2.500.000,-1.......... , 2019

(meterai Rp. 6.000,-,(Tanda tangan, cep/stempei koperesi)

( Nama Penerima Dana )

Setuju Dibebankan Pada Mata Anggaran Berkenaan,An.Kuasa Pengguna AnggaranPejabat Pembuat Komitmen

LUNAS DIBAYARBendahara Pengeluaran

Deputi Bidang Kelembagaan

Drajat Pramuastoyo, A.MdNIP. 198202282009011003

(Formulir 5)

CONTOH Surat Perintah Membayar (SPBy) Pejabat Pembuat Komitmen DeputiBidang Kelembagaan Koperasi dan UKM. Program Fasilitasi Pembuatan AktaPendirian Koperasi Bagi Pengusaha Mikro

Nomor

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAHDEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN

SURAT PERINTAH BAYARNomor: /SPBy/Dep.1.3/ /2018

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkanBendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah: Rp.2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah)

KepadaUntuk Pembayaran

............................. (Nama Pengurus Koperasi) .Biaya Fasilitasi Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Bagi

Pengusaha Mikro. An. Koperasi .

Atas Dasar1. Kwitansijbukti pembelian2. Nota/buktl penerimaan

Barang/jasa (bukti lain)

Dibebankan padaKegiatan, output, MAKKode

Anggaran Tahun 20192745.003.051.C.526312044.01.07

Lunas dibayar, tanggal:Bendahara Pengeluaran

Diterima tanggal:Penerima Uang,

Jakarta,Setuju dibebankanAnggaran KegiatanPengguna Anggaran,Pejabat Pembuat Komitmen

2019pada Mata

An. Kuasa

Drajat Pramuastoyo, A.MdNIP. 19820228 200901 1 003

(Nama Penerima Dana)