KEJAKSAAN AGUNG REPUBLlK INDONESIA JAKARTA · anggaran 2004, mohon kepada Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung untuk ... DAFfAR PERMINTAAN PERSETUJUAN TERTULIS UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLlK INDONESIAJAKARTA

Nomor : B- 267/F/Fd.1/04/2005Sifat : BiasaLampiran : 1 (satu) eksemplarPerihal : Mohon pendapatlfatwa Ketua

Mahkamah Agung RepublikIndonesia

Jakarta, 12 April 2005

KEPADAYTH.

KEPALA KEJAKSMN TINGGI01-

SELURUH INDONESIA

Bersama ini kami sampaikan surat Ketua Mahkamah AgungR.I Nomor : KMAl1021111/2005 tanggal14 Maret 2005 yang ditujukankepada Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Sulawesi Selatan yangpada pokoknya menyatakan bahwa Kejaksaan berwenang untukmelakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi kecualiterhadap perkara tindak pidana korupsi yang disidik atau diambil aliholeh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan UU No. 30 tahun2002.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dengan ini diberikan petunjuksebagaiberikut:1. Bahwa Kejaksaan sejak dulu tetap berwenang melakukan

penyidikan perkara tindak pidana korupsi baik berdasarkan UUNo. 24/PRP/19601 UU No. 3 Tahun 1971, pasal284 KUHAP jo ppNo. 27 tahun 1983, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun2001, UU No. 30 Tahun 2002 dan yang ditegaskan lagi dalampasal 3 ayat (1) butir d UU No. 16 Tahun 2004.

2. Menginstruksikan kembali kepada seluruh jajaran Kejaksaan diwilayah masing-masing untuk lebih meningkatkan penyidikanperkara tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah hukum masing-masing.

3. Selanjutnya diminta agar Jaksa penyidik lebih meningkatkanprofesionalisme dan integritas kepribadian dalam melakukanpenyidikan perkara tindak pidana korupsi dan tidak melakukanperbuatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku.

4. Dalam rangka meningkatkan upaya pemberantasan korupsi denganberbagai bentuknya, maka perlu dilakukan koordinasi dengan

21

H. MOH. MA'RUF

dapat dijadikan dasar hukum dalam penyusunan KedudukanKeuangan DPRD ;

2) Bahwa DPRD mempunyai hak menentukan Anggaran BelanjaDPRD sesuai dengan ketentuan pasal19 ayat (1) huruf g, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Sementara yang lain menafsirkan bahwa dengan adanya putusanMahkamah Agung tersebut, Kedudukan Keuangan DPRD tetapberpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2004 tanggal 28 Agustus tahun 2004 dengan alasan pp Nomor 110Tahun 2000 baru dicabut oleh Pemerintah melalui pp Nomor 24 Tahun2004.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, demi keadilan, kepentinganmasyarakat,dan terselenggaranya stabilitaspenyelenggaraanpemerintahandaerahserta sebagai landasan dalam mencermati permasalahan hukum terkait dengankedudukan keuangan atau belanja DPRD mulai tahun anggaran 2001 hingga tahunanggaran 2004, mohon kepada Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung untukmemberikan pendapat hukum berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor04.G/HUM/2001 tanggal 9 September 2002.

Demikian permohonan ini untuk mendapat perhatian Yth. Bapak Ketua MahkamahAgung.

MENTERI DALAM NEGERI,

TEMBUSAN:1. Yth, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat-RI;2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat-RI;3. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia;4. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;5. Yth. Sdr. Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI;6. Yth. Sdr. Sekretaris Negara RI;7. Yth. Sdr. Kepala Kejaksaan Agung-RI;8. Yth. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

22

Jakarta, 14 Maret 2005

KETUA MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIA KEPADAYTH.

Yth. KETUA PENGADILAN NEGERIJENEPONTO

01-NomorLampiranPerihal

: KMAl102/111/2005

: Mohon Pendapat I FatwaKetua Mahkamah Agung RI

Jeneponto

Sehubungan diterimanya Surat Kepala Kejaksaan TinggiSulawesi Selatan tanggal 1 November 2004, No. 13-2129 IR4/Fd,lI1112004, perihal dimaksud dalam pokok surat ini, diberitahukan bahwaJaksa berwenang untuk melakukan penyidikan dalam perkara tindakpidana korupsi sesudah berlakunya Undang-Undang No. 31 Tahun1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 penyidikan, penuntutan,dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidanakorupsi dilakukan berdasarkan HukumAcara Pidana yang berlaku,kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

2. Bahwa karena untuk penyidikan terhadap tindak pidana korupsiberdasarkan Undang-UndangNo. 31 tahun 1999jo Undang-UndangNo. 20 tahun 2001 tersebut diberlakukan Hukum Acara Pidanayang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang No. 8 tahun 1981(KUHAP) maka berdasarkan Pasal 284 ayat 2 KUHAP danpenjelasannya jo pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun1983 Jaksa mempunyai kewenanganuntuk menyidik perkaratindakpidana korupsi sesudah berlakunya Undang-Undang No. 31 tahun1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001.

3. Bahwa Pasal27 Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Jaksa Agung adalah Koordinator TimGabungan dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang sulitpembuktiannya.

4. Bahwa berdasarkan Pasal30 ayat 1 huruf d Undang-UndangNo.16tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Kejaksaan mempunyai tugasdan wewenang untukmelakukanpenyidikanterhadap tindak pidanatertentu berdasarkan undang-undang. .

14

instansi-instansi penegak hukum di daerah masing-masing gunamelakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap kasus-kasus korupsi di daerah-daerah, sebagai komitmen bersama.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan/sebagaimanamestinya

JAKSAAGUNG MUDATINDAK PIDANA KHUSUS,

SUDHONO ISWAHYUDI

Tembusan:1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;

(sebagai laporan);2. Yth. Para Jaksa Agung Muda;3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia;4. Yth. Ketua Pengadilan Negeri di Seluruh Indonesia;5. Ar si p.-

15

SEKRETARIS KABINETREPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 24 Februari 2005

NomorSifatLampiranPerihal

R-08/SESKAB/2I2005RahasialSegera1 (satu) lembarPermintaan Persetujuan Tertulis untukMelakukan Tindakan Penyelidikandan Penyidikan.

Kepada Yth.

JaksaAgung Republik Indonesiadi -

Jakarta

. Berkenaan denga~ surat.-suratJaksa Agung kepada Presiden mengenaiperm!n~aanpersetejuan !ertulis Presiden untuk melakukantindakan penyelidikandanpenYI.dlkanterhadap ~eJab~tNegara (daftar terlampir), mohon kiranya dalam suralperrnintaan lersebul disertai dengan penjelasan mengenai :a. duduk perkara yang jelas;b. alasan melakukan lindakan penyelidikan/penyidikan lerhadap yang

bersangkulan;c. laporan kemajuan;

d. unluk tind.ak pid~n~ koru~si harus disertai dengan informasi jumlah kerugiannegara akibat dan tindak pidana korupsi tersebut.

Kami harapkan kiranya kelengkapan bahan dimaksud dapal kami terimadalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian, untuk menjadi maklum.

Sekretaris Kabinet,

Sudi Silalahi

Tembusan:Yth. Presiden RI.

12

SEKRETARIS KABINETREPUBLIK INDONESIA

DAFfAR PERMINTAAN PERSETUJUAN TERTULIS UNTUKMELAKUKAN TINDAKAN PENYIDlKAN/PENYELIDIKAN

No. No.ltgl surat Nama Jabatan

1. R-231/AlF.2.1/12/2004 Drs. H. Harun AI Rasyid, M.Si Anggota DPD/MPR RI15-12-2004

2. R-248/AlF.2.1/12/2004 H. Murhan Effendy, BA Wakil Bupati Tabalong,27-12-2004 Kalimantan Selatan

3. R-249/AlF.2.1/1212004 Ir. Azam Azman Natawijaya Anggota DPR/MPR RI,30-12-2004

4. R-002/AlF.2.1/1/200S H. Slamet Suryanto Walikota Surakarta,3-1-2005 Jawa Tengah

5. R-012/AlF.2.1/112005 Dr. Markum Singodimedjo Anggota DPR RI,12-1-2005

6. R-023/AlFd.l/0l/200S Drs. Eef Hidayat Bupati Subang,31-01-2005 jawa Barat

7. R-030/AlF.2.1/02/200S Prof. Dr. Ir. Ginandjar Anggota DPD/MPR RI,2-02-2005 Kartasasmita

8. R-013/AlF.2.1/01/200S H. Abubakar Ahmad Bupati Dompu,12-01-2005 Nusa Tenggara Barat

9. R-Oll/AlF.2.1/01/200S H.A. Chalik Effendi, S.E Walikota Bengkulu,12-01-2005

10. R-019/AlF.2.1/01/200S Drs. Chairullah, S.IP., MAP Bupati Serdang Bedagai,25-01-2005 Sumatera Utara

11. R-020/AlFd.l/0l/200S I.G.A. Rai Wirajaya, S.E Anggota DPR RI,31-01-2005

12. R-02S/AlFd.l/0l/200S Drs. H. Darizal Basir Bupati Pesisir Selatan,31-01-2005

13

Jakarta, 22 Februari 2005KETUA MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIA

Nomor : MAlKUMDIU701ll/Kl2005 KEPADAYTH.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi2. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara3. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri4. Sdr. Ketua Pengadilan

Tata Usaha NegaraDI-

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor. : 4 Tahun 2005

Tentang

Penegasan Tidak Berlakunya

Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000

Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Memperhatikan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat sehubungan

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 tanggal

30 Nopember 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (PP No. 110 Tahun 2000), yang pernah diajukan Gugaan Hak Uji Materil

di Mahkamah Agung R.I terdaftar dengan Nomor : 04.G/HUM/2001, maka dengan

ini disampaikan sebagai berikut :

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tersebut telah

dinyatakan bertentangan (tegen gesteld) dengan Peraturan Perundang-undangan

yang lebih tinggi yakni Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1999.

8

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka diberitahukan kepada

Saudara, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tersebut berdasarkan

Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan

tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI

BAGIR MANAN

Tembusan:1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung - RI,2. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung - RI,3. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung - RI,4. Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung - RI,5. Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung - RI.

9