KEJAKSAAN AGUNG REPUBLlK INDONESIA JAKARTA SELURUH … · hukum perdata dan tata usaha negara pada khususnya. Namun ada beberapa hal yang perlu dikuasai sebagai pedoman antara lain:

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLlK INDONESIAJAKARTA

NomorSifatLampiranPerihai

168

IJakarta, 28 Mei 1994

8-093/G/5/1994: Biasa: 1 (satu) berkas: Pedoman Pemasyarakatan

DATUN,-

Kepada Yth. :

KEPALA KEJAKSAAN TINGGIDi

SELURUH INDONESIA

Sebagai tindak lanjut Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 1994perihal seperti tersebut pad a pokok sural, bersama ini kamisampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengingat JAM DATUN merupakan institusi baru, maka perluupaya pemasyarakatan baik didalam maupun diluar lingkunganKejaksaan agar dapat lebih dikenal. Penyelenggaraanpemasyarakatan ini diharapkan mempunyai efek ganda yaitu:

a. Agar unsur internal yaitu seluruh jajaran Kejaksaanldapatmemahami keberadaan, tugas dan fungsi serta strukturorganisasi JAM DATU i'l! sehingga dapat segeramengoperasionalkan peraturan perundang-undangantentang JAM DATUN seperti yang tersurat maupun yangtersirat. Tanpa harus menunggu ke!engkapan organisasi,sarana dan prasarananya atau kesempurnaanpengetahuan, ketrampilan maupun pengalaman, makaseluruh jajaran Kejaksaan harus dapat mengoperasionalkanfungsi DATUN secara optimal dengan motto "bekerja sambilbelajar".

b. Agar unsur-unsur eksternal Kejaksaan seperti pejabatJinstansi pemerintah dan BUMNIBUMD dapat mengenal danmemahami keberadaan fungsi DATUN serta memberikepercayaan kepada Kejaksaan untuk menanganimasalah-masalah DATUN yang dihadapinya.

2. Sampai saat ini, kegiatan JAM DATUN telah menunjukkan hasilyang menggembirakan dan makin mengarah kepada adanyatanggapan positif dari kalangan pejabatlinstansi pemerintahdan BUMN/SUMD kepada Kejaksaan. Hal ini merupakandorongan untuk lebih meningkatkan upaya pemasyarakatansecara berencana, sistimatik, terarah dan berkesinarnbunqan.Guna mencapai hasil yang optimal perlu adanya persarnaanpersepsi mengenai pemasyarakatan DATUN. Untuk itudisampaikan pedoman pelaksanaan pemasyarakatan DATUNsebagai berikut:

2.1 Pengertian Pemasyarakatan:Pemasyarakatan DATUN adalah suatu kegiatan yangdilaksanakan oleh Kejaksaan dengan maksud agar baikjajaran Kejaksaan maupun pejabatlinstansi pernerintah,BUMN/BUMD serta masyarakat dapat mengenal danmemahami tugas serta fungsi JAM DATUN yangterkandung dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1991serta perangkat peraturan pelaksanaannya. .Pengenalan dan pemahaman tersebut merupakanproses bathin yang rnernerlukan waktu, sehingga harusdilaksanakan secara konsisten, ber!anjut serta arifbijaksana.

2.2 Pelaksanaan Pemasyarakatan :Pelaksanaan pemasyarakatan diselenggarakan secaraterus menerus hingga terwujudnya sasaran strategis~AM DATUN sebagai Kantor Pengacara Negara.Pemasyarakatan dapai diselenggarakan oleh jajaranKejaksaan sendiri ataupun bersama-sama dalamketerpaduan denqan instansiipihak lain (misalnyaAMD),dengan dilandasi rasa kebersamaan, keterbukaan dankeakraban tanpa menghilangkan substansipemasyarakatan DATUN.

2.3 Sasaran Pemasyarakatan:Pemasyarakatan terutama ditujukan terhadap parapejabatlinstansi pemerintah, BUMN/BUMD, danmasyarakat maupun jajaran Kejaksaan sendiri."

2.4 Cara Pemasyarakatan:Pada dasarnya cara penyelenggaraan pemasyarakatanbersifat "bebas sesuai dengan situasi dan kondisiinstansi pemerintah, BUMN/BUMD, dan masyarakatserta kemampuan Kejaksaan setempat; yaitu antara lainsebagai berikut:a. Pemberian ceramah kepada para pejabat

pemerintah, BUMNI BUMD dan lain-lain.b. Mengadakan seminar, diskusi, temu ilmiah dengan

kalangan instansi pemerintah, BUMNIBUMD, 'Perguruan Tinggi, organisasi profesi dan lain-lain.

c. Memanfaatkan program seperti JMD/JML,klompencapir, media cetak dan elektronika sertasarana komunikasi lailmya.

d. Melakukan ,kunjungan silaturahmi baik kerurnahmaupun ke kantor-kantor pemerintah, BUMN/BUMDdan lain-lain.

Dalam menyelenggarakan pemasyarakatan hendaknya. para Jaksa bersikap arif, berlaku dan bertindak secarabijaksana dan dapatmenciptakan ikiim dialog/diskusiserta mampu menampung sekaligus memberikan jalan

169

keluar pemecahan masalah. Para Jaksa hendaknyatidak memakai pakaian dinas,tetapi pakaian bebas rapisesuai dengan situasi d,,ankondisi setempat. /

...• -2.5 Tujuan Pemasyarakatan :

Pemasyarakatan bertujuan agar terutama para pejabatinstansi pemerintah, BUMN/BUMD, dan masyarakatdapat mengetahui dan memahami keberadaan, tugasdan fungsi Kejaksaan di bidang perdata dan tata usahanegara. Selanjutnya, diharapkan mereka akanmemberikan kepercayaan kepada Kejaksaan untukmembantu dalam menyelesaikan permasalahan dibidang perdata dan tata usaha negara yangdihadapinya.

2.6 Materi Pemasyarakatan :Hendaknya materi pemasyarakatan telah disiapkan olehpara Jaksa dengan sebaik-baiknya menitik beratkanpada permasalahan hukum pada umumnya maupunhukum perdata dan tata usaha negara pada khususnya.Namun ada beberapa hal yang perlu dikuasai sebagaipedoman antara lain:a. Peranan hukum dalam pembangunan nasional

terutama dalam PJPT 11.b. Peranan Kejaksaan dalam proses pembangunan,

seperti antara lair, turut menciptakan kondisi danprasarana yang rnendukunq dan mengamankanpelaksanaan pembangunan serta berkewajiban turutmenjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintahdan negara.

c. Tugas dan fungsi Kejaksaan seperti yang terkandungdalam Undang Undang Nomor 5/1991 dan perangkatperaturan pelaksanaannya .

d. Dalam menyelenggarakan kesejahteraanmasyarakat, akan banyak ditemukan keterlibatan dankepentingan hukum dari negara dan pemerintah dibidang perdata dan tata usaha negara, baik dalamkedudukan sebagai tergugat maupun penggugatatau sebagai pihak yang mempunyai kepentingan diluar pengadilan, yang dapat diwa.dlkan kepadaKejaksaan.

e. Profil JAM DATUN.

2.7 Tahapan Pemasyarakatan :Pemasyarakatan diselenggarakan secara bertahapdalam arti berencana, terarah dan bertahap, dimanasetiap tahap diselenggarakan dengan perencanaan,pelaksanaan dan evaluasi yang baik.

170

2.8 Waktu Pernasyarakatan:Pada dasarnyapemasyarakatandapat dilakukan setiapsaat sesuaidengansi.uasidan kondisisetempat, namuntidak dibenarkan menghambat pelaksanaan tugassehari-hari.

2.9 Penilaian Kegiatan Pemasyarakatan:Hendaknya para Kajati/Kajari/Kacabjari secarakonsisten dan berlanjut mengadakan kegiatan •Check and recheck " dilapangan, aqar dapatmengetahui sejauhmana hasil penyerapan instansipemerintah, BUMN/BUMD dan masyarakatterhadap pemasyarakatan JAM DATUN yang telahdilaksanakan . Hal ini penting agar dapat dipantaufaktor-faktor apa yang memperlancar atau meng-hambat pemasyarakatan JAM DATUN diwilayahnyamasing-masing.

2.10 Laporan Hasil Pemasyarakatan :Kegiatan penye!snggaraan pemasyarakatan JAMDATUN serta hasilnya hendaknya dilaporkan secarahirarchis kepadapimpinan

2.11 Anggaran Pemasyarakatan:Tidak disediakan anggaran khusus untukpemasyarakatan,sehingga dapat digunakan anggaranKejaksaanataupundana lainsepanjangtidak menyalahiketentuan yang ada.

2.12 Pengamanan Pemasyarakatan :Perlu disadari bahwa betapapun baiknya maksudpemasyarakatanDATUNtersebut,namunpada akhirnyafaktor yang menentukan keberhasilan tugas tersebutterletak padasumberdaya manusia yaitu sikap mental,perilaku, kemampuan dan penampilan para Jaksa itusendiri. Untuk itulah, para Kajati/Kajar/Kacabjarihendaknya selalu niemantau, membimbing sertarnernberipetunjukkepadaparaJaksa demi keberhasilan .pemasyarakatan DATUN. Penampilan para Jaksahendaknya low profile, high ability", sehinggamenimbulkan simpati sekaligus kepercayaan kepadapara Jaksa. Tugas pemasyarakatan tersebut adalah

171

tugas mulia yang dilandasi sikap pengabdian dan tanpapamrih pribadi apapun. Untuk itu agar para Jaksahendaknya memelihara narna, rnartabat, citra, danwibawa Kejaksaan sesuai dengan kode etik Tata KramaAdhyaksa.

Agar memperoleh perhatian !.

JAKSA AGUNG MUDAPERDATA OAN TATA USAHA NEGARA

SUHAOIBROTO

Tembusan kapada Yth.:

1. 8apak Jaksa Agung RI;2. 8apak Wakil Jaksa Agung;3. Sdr. Sekretaris JAM DATUN dan

para Direktur pada JAM DATUN;4. A r sip.

·172