PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLlK INDONESIA NOMOR … · Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalarn suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja

Menimbang

Mengingat

JAKSA AGUNGREPUBUK INDONESIA

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLlK INDONESIA

NOMOR : PER- 0::0 IA/J.A/.QJ.l2011

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

01 LlNGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLlK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLlK INDONESIA,

a. Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 41Tahun 2011 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai diLingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, perlu menetapkanPeraturan Jaksa Agung tentang Pemberian Tunjangan KinerjaPegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

b. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, dipandang perlu mengatur tentangpelaksanaan pemberian tunjangan kinerja Pegawai diLingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dengan PeraturanJaksa Agung Republik Indonesia.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-PokokKepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang KejaksaanRepublik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang OisiplinPegawai Negeri Sipil;

4. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 Tentang HariKerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 TentangOrganisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

6. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2011 Tentang TunjanganKinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kejaksaan RepublikIndonesia;

7. Peraturan ..

Menetapkan

-2-

7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nornor PER-009/A/J.Al01/2011 Tentang Organisasi dan Tata KerjaKejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANGTUNJANGAN KINERJA PEGAWAI 01KEJAKSAAN REPUBLlK INDONESIA.

PEMBERIANLlNGKUNGAN

BABIKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalarn Peraturan Jaksa Agung ini yang dirnaksud dengan :

1. Tunjangan kinerja adalah pernberian tarnbahan penghasilansebaqaimana dirnaksud dalarn Peraturan Presiden NOlllor 41Tahun 2011 Tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai diLingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

2. Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia adalahPegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Keputusan Pejabatyang berwenang diangkat dalarn suatu jabatan atau ditugaskandan bekerja secara penuh pad a satuan organisasi di lingkunganKejaksaan Republik Indonesia;

3. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh. Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Urnurn danpelaksana putusan pengadilan yang telah mernperolehkekuatan hukurn tetap serta wewenang lain berdasarkanUndang-Undang;

4. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan AnggotaTN I/POLRI sebaqaimana dirnaksud dalarn Undang-UndangNornor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaiansebaqaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43Tahun 1999.

BAB 11PENILAIAN KINERJA

Pasal2Penilaian kinerja berdasarkan aspek kedisiplinan dan atau standarkinerja.

BAB IIIHARI DAN JAM KERJA

Pasal 3

Hari kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia ditetapkanlirna (5) hari kerja per rninqqu, rnulai hari Senin sarnpai dengan hari.lum'at atau sesuai dengan ketentuan hari kerja pernerintah daerahsetem pat.

Pasal 4 ..

-3-

Pasal4(1) Jam Kerja efektif dalam lima (5) hari kerja ditetapkan sebaga

berikut :(a) Hari Senin sampai dengan Hari Kamis : Jam 07.30 .

16.00. Waktu istirahat : Jam 12.00 - 13.00.(b) Hari Jum'at : Jam 7.30 -16.30. Waktu istirahat : Jam 11.3C

- 13.00.

(2) Pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan di luar kantor dan atai.di luar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (1;dihitung dengan menunjukkan bukti pendukung baik secaratertulis maupun secara elektronik yang bisadipertanggungjawabkan sesuai dengan kegiatan yangdilakukan.

BAB IVPENCATATAN KEHADIRAN

Pasal 5(1) Setiap pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

wajib mengisi daftar hadir dan daftar pulang yang dilakukanmelalui mesin elektronik;

(2) Setiap pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesiayang tidak mengisi daftar hadir dan daftar pulang maka pegawaiyang bersangkutan dinyatakan tidak hadir;

(3) Apabila daftar hadir dan daftar pulang secara mesin elektronikmengalami kerusakan atau belum tersedia, disediakan daftarhadir dan daftar pulang secara manual oleh unit kerja.

Pasal6Toleransi dimulainya penghitungan kehadiran dan kepulangan jamkerja adalah selama tiga puluh (30) menit.

Pasal7(1) Pegawai yang telah mendapat persetujuan cuti dari pejabat

yang berwewenang, wajib menyampaikan surat persetujuan cutitersebut kepada petugas yang bertanggung jawab masalahkepegawaian selambat-Iambatnya satu (1) hari sebelummelaksanakan cuti;

(2) Peqawai yang tidak masuk kerja karena sakit, wajibmemberitahukan kepada pimpinan unit kerjanya, danmenyampaikan surat keterangan sakit dari dokter;

(3) Pegawai yang tidak masuk kerja karena keperluan penting ataurnendesak dapat mengajukan permohonan cuti karena alasanpenting atau cuti tahunan, selambat-Iambatnya satu (1) harikerja berikutnya kepada atasan langsung;

(4) Pegawai yang terlambat masuk kerja atau pulang sebelumwaktunya karena keperluan penting atau mendesak, dapatrnengajukan permohonan izin kepada atasan langsungnya;

(5) Bukti ..

••

-4-

(5) Bukti ketidakhadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),(2), (3) dan (4) disampaikan oleh Kepala Subbagian Tata Usahaatau Kepala Subbagian Umum pada masing-masing unit kerjadi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala SubbagianKepegawaian di Kejaksaan Tinggi, Kepala UrusanKepegawaian di Kejaksaan Negeri dan Kepala UrusanPembinaan di Cabang Kejaksaan Negeri kepada petugas yangbertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran setiaprrunqqu.

Pasal8Pegawai Kejaksaan yang melaksanakan pekerjaan di luar kantordan atau di luar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksudpada Pasal 4 menyampaikan kepada petugas yang bertanggungjawab menangani pencatatan kehadiran dengan menunjukkan buktipendukung baik secara tertulis maupun secara elektronik yang bisadipertanggungjawabkan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.

BAB VREKAPITULASI KEHADIRAN

Pasal9(1) Petugas pencatat kehadiran bertugas merekap kehadiran

peqawai:

(2) Pelaksanaan rekap sebagaimana dimaksud ayat (1)dilaksanakan setiap tanggal 3 pad a bulan berikutnya;

(3) Dalam hal perekapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat(2) merupakan hari libur maka dilaksanakan pad a hari kerjaberikutnya;

Pasal 10(1) Setiap Pegawai dapat melakukan verifikasi terhadap

pencatatan kehadirannya kepada petugas pencatat kehadiran;

(2) Pegawai yang tidak melakukan verifikasi sebagaimanadimaksud pad a ayat (1) dianggap menyetujui hasil rekapan daripetugas pencatat kehadiran;

(3) Hasil verifikasi ditandatangani oleh Kepala Subbagian TataUsaha atau Kepala Subbagian Umum pada masing-masing unitkerja di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, KepalaSubbagian Kepegawaian di Kejaksaan Tinggi, Kepala UrusanKepegawaian di Kejaksaan Negeri dan Kepala UrusanPembinaan di Cabang Kejaksaan Negeri.

Pasal11(1) Petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

pencatatan kehadiran adalah petugas pencatat kehadiran yangciitunjuk berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung MudaPembinaan, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala KejaksaanNegeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri;

(2). Petugas ...

••

-5-

(2) Petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaanpencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud ayat (1)melaporkan rekapitulasi catatan kehadiran kepada Kepala BiroKeuangan, Asisten Pembinaan, Kepala Subbagian Pembinaanatau Kepala Urusan Pembinaan yang tembusannyadisampaikan kepada masing-masing pimpinan unit kerja palinglambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal 3 sebagaimanadimaksud pada pasal 9 ayat (2);

(3) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (2)ditandatangani oleh Kepala Biro Umum pad a Satuan KerjaKejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala SubbagianKepegawaian pada Kejaksaan Tinggi, Kepala UrusanKepegawaian pada Kejaksaan Negeri atau Kepala UrusanPembinaan pada Cabang Kejaksaan Negeri.

SAS VIBESARAN PEMBAYARAN DAN

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal12Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia berhak menerimapembayaran tunjangan kinerja secara utuh kecuali ditentukan laindalam ketentuan ini.

Pasal13Pelaksanaan pengurangan tunjangan kinerja diatur sebagai berikut:

1. Untuk setiap kali terlambat datang, dikenakan penguranganpembayaran tunjangan kinerja sebesar satu per seratus (1%)dari jumlah tunjangan kinerja;

2, Untuk setiap kali pulang sebelum waktunya, dikenakanpengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebesar satu perseratus (1%) dari jumlah tunjanqan kinerja;

3. Setiap satu (1) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan apapundikenakan pengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebesartiga per seratus (3%) dari jumlah tunjangan kinerja;

4. Setiap satu (1) hari tidak masuk kerja karena cuti bersalin untukanak pertama dan kedua dikenakan pengurangan pembayarantunjangan kinerja sebesar dua per seratus (2%), sedangkan cutibersalin selanjutnya tidak diberikan tunjangan kinerja;

5. Tugas belajar yang dibiayai oleh Kejaksaan, instansi pemerintahlainnya atau lembaga nasional/internasional yang memperolehijin pimpinan, dikenakan pengurangan pembayaran tunjangankinerja sebesar lima puluh per seratus (50%) yang dibayarkanselama en am (6) bulan;

6. Tidak masuk kantor karena alasan sakit yang didukung dengansurat keterangan dokter dikenakan pengurangan pembayarantunjangan kinerja sebesar dua per seratus (2%) setiap satu (1)hari kerja.

PasaI14 ...

-6-

Pasal 14Pelaksanaan pekerjaan di luar kantor dan atau di luar ketentuan jamkerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tidak dikenakanpengurangan tunjangan kinerja apabila menyampaikan kepadapetugas yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadirandengan menunjukkan bukti pendukung baik secara tertulis maupunsecara elektronik yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengankegiatan yang dilakukan.

Pasal15Ketentuan pengurangan pembayaran tunjangan kinerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 1 dan 2 dikecualikanbagi pegawai Kejaksaan yang karena tugas memerlukan/menambahjumlah jam kerja di luar jam kerja dengan memberitahukan kepadapetugas yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran.

Pasal 16(1) Pelaksanaan pengurangan tunjangan kinerja bagi pegawai

Kejaksaan yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

1. Hukuman disiplin ringan :

a. Sebesar lima belas per seratus (15%) selama satu (1)bulan, jika dijatuhi hukuman teguran lisan yang telahdiberitahukan secara tertulis kepada pejabat yangmenangani kepegawaian;

b. Sebesar lima belas per seratus (15%) selama dua (2)bulan, jika dijatuhi hukuman teguran tertulis;

c. Sebesar lima belas per seratus (15%) selama tiga (3)bulan, jika dijatuhi hukuman berupa pernyataan tidakpuas secara tertulis.

2. Hukuman disiplin sedang :

a. Sebesar lima puluh per seratus (50%) selama satu (1)bulan, jika dijatuhi hukuman berupa penundaankenaikan gaji berkala selama satu (1) tahun;

b. Sebesar lima puluh per seratus (50%) selama dua (2)bulan, jika dijatuhi hukuman berupa penundaankenaikan pangkat selama 1(satu) tahun;

c. Sebesar lima puluh per seratus (50%) selama tiga (3)bulan, jika dijatuhi hukuman berupa penurunanpangkat setingkat lebih rendah selama satu (1) tahun.I 3. Hukuman ..

-7-

3. Hukuman disiplin berat :

a. Sebesar sembilan puluh per seratus (90%) selama 1bulan, jika dijatuhi hukuman berupa penurunanpangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun;

b. Sebesar sembilan puluh per seratus (90%) selama 2bulan, jika dijatuhi hukuman disiplin berupapemindahan dalam rangka penurunan jabatansetingkat lebih rendah;

c. Sebesar sembilan puluh per seratus (90%) selama 3bulan, jika dijatuhi hukuman disiplin berupapembebasan dari jabatan;

d. Sebesar seratus per seratus (100%), jika dijatuhihukuman disiplin berupa pemberhentian denganhormat tidak atas permintaan sendiri' ataupemberhentian tidak dengan hormat dan tidakmengajukan banding administratif ke BadanPertimbangan Kepegawaian.

(2) Oikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) angka 3 huruf a, b, dan c, bagi Pegawai yang dijatuhihukuman disiplin tingkat berat karena melakukan pelanggaranterhadap Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai ijinperkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil makaterhadap pegawai yang bersangkutan diberlakukanpengurangan tunjangan kinerja sebesar 50% (Iima puluh perseratus) selama '12 (dua belas) bulan;

(3) Oalam hal banding administratif yang diajukan oleh pegawaisebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 huruf d diterimaoleh Badan Pertimbangan Kepegawaian dan hukumandisiplinnya diubah menjadi selain pemberhentian atau hukumandisiplinnya dibatalkan, maka tunjangan kinerja pegawai yangbersangkutan dibayarkan kembali terhitung sejak pegawai yangbersangkutan diijinkan untuk tetap melaksanakan tugas.

Pasal 17

(1) Kepada pegawai yang dikenakan pemberhentian sementaradari jabatan negeri diberlakukan pengurangan tunjangan kinerjasebesar 100% (seratus per seratus) se lama dalam masapemberhentian sementara dari jabatan negeri;

(2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan atau keputusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap peqawaisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidakbersalah, maka tunjangan kinerja pegawai yang dikenakanpengurangan selama masa pemberhentian sementara darijabatan dibayarkan kembali terhitung sejak pegawai yangbersangkutan diijinkan untuk tetap melaksanakan tugas.

Pasal 18 ...

-8-

SAS VIIPEMSERLAKUAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 18(1) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam

pasal 16 ayat (1) angka 1) huruf a, huruf c, angka 2), angka 3)dan ayat (2) diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejakkeputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan;

(2) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalamPasal 16 ayat (1) angka 1) huruf b dan angka 2), diberlakukanterhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke lima belas setelahpegawai menerima hukuman disiplin, apabila pegawai yangdijatuhi hukuman disiplin tidak mengajukan keberatan;

(3) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalampasal 16 ayat (1) angka 1), angka 2) huruf b diberlakukan mulaibulan berikutnya setelah keputusan atas keberatan ditetapkan,apabila pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin mengajukankeberatan;

(4) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalampasal 16 ayat (1) angka 1) huruf c bagi pegawai yang dijatuhihukuman disiplin oleh Jaksa Agung, diberlakukan terhitungmulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukumandisiplin ditetapkan;

(5) Pengurangan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalampasal 16 ayat (1) angka 3) huruf d, diberlakukan mulai bulanberikutnya sejak hari ke lima belas setelah pegawai menerimahukuman disiplin;

(6) Pengurangan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalampasal 18 ayat (1) diberlakukan mulai bulan berikutnya sejaktanggal penahanan.

SAS VIIITATA CARA PEMSAYARAN

Pasal 19

f

ITata cara pembayaran tunjangan kinerja dilaksanakan dengan carasebagai berikut:

1. Diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun 2011;

2. Tunjangan kinerja diberikan berdasarkan kelas jabatan sesuaidengan lampiran peraturan ini;

3. Tunjangan lainnya dibayarkan secara on top (tunjangan yangtelah diberikan selama ini tetap berlaku);

4. Pajak penghasilan (Pph) pasal 21 tunjangan kinerja dibebankankepada APBN pada tahun anggaran bersangkutan, denganperhitungan golongan III sebesar 5%, golongan IV sebesar15%;

5. Oaftar ...

-9-

5. Daftar pembayaran tunjangan kinerja dibuat per bulan;

6. Tunjangan kinerja kepada pegawai Kejaksaan yangmelaksanakan mutasi, diberikan di tempat tugas yang barudengan perhitungan kehadiran dari tempat asal dengan disertaibukti rekapitulasi;

7. Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang memasuki usia pensiunsebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum Peraturan ini berlakutetap memperoleh haknya sesuai dengan jabatan terakhir;

8. Penyaluran pembayaran tunjangan kinerja paling lambat setiaptanggal 24 pada bulan rekapitulasi kehadiran.

SAS IXPENGECUALlAN

Pasal 20Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada:

a.. Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yangnyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentupada Kejaksaan Republik Indonesia;

b. Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yangdiberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;

c. Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yangdiberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

d. Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yangdiperbantukan/dipekerjakan pada Badan/lnstansi lain di luarlingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

e. Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yangdiberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebastugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;

f. Pegawai yang tidak mencapai target Kinerja yang ditetapkanoleh Pimpinan Instansi.

SAS XKETENTUAN PERALlHAN

Pasal 21(1) Sampai dengan disusunnya ketentuan tentang penilaian kinerja

berdasar standar kinerja, pembayaran tunjangan kinerjadibayarkan berdasarkan ketentuan ini;

(2) Pernbayaran tunjangan kinerja bagi yang dijatuhi hukumandisiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum terhitungbulan Januari 2011 dikenakan pengurangan sesuai PeraturanJaksa Agung Republik Indonesia ini.

Pasal 22 ...

-10-

BABXIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 22Kepada seluruh Pegawai pada Kejaksaan Republik Indonesia yangpada saat berlakunya Peraturan Jaksa Agung ini selain penghasilanyang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan,diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

Pasal 23Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Jaksa Agung ini akandiatur lebih lanjut dalam bentuk petunjuk pelaksanaan Jaksa AgungRepublik Indonesia.

Pasal 24Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan diPada tanggal

Jakarta15 Juli 2011

JAKSA AGUNG REPUBLlK INDONESIA,

~t:::(