Himpunan Petunjuk Teknis Penanganan & Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum 2012-2013 1 KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A Nomor : B-46/E/Es.1/01/2012 Jakarta, 06 Januari 2012 Sifat : Segera Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Inventarisasi dan Permintaan Data KEPADA YTH : Pidana Mati Perkara Tindak Pidana Umum. PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI Di- SELURUH INDONESIA Menindaklanjuti petunjuk dan pengarahan Jaksa Agung Republik Indonesia perihal Data Akurat Pidana Mati Perkara Tindak Pidana Umum, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa pidana mati selalu menarik perhatian masyarakat, terutama pada saat dilakukannya tuntutan pidana mati oleh Penuntut Umum maupun saat dijatuhkannya putusan pidana mati oleh Majelis Pengadilan serta pelaksanaan eksekusi mati itu sendiri. 2. Perhatian masyarakat menjadi semakin besar cenderung berdampak negatif terhadap citra Kejaksaan, manakala eksekusi terhadap terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) tidak segera dilaksanakan, padahal tidak ada lagi ketentuan perundangan yang menghalangi pelaksanaan eksekusinya; 3. Guna menyikapi hal dimaksud, para Kepala Kejaksaan Tinggi diminta segera melakukan inventarisasi terhadap seluruh perkara tindak pidana umum yang dituntut pidana mati dan/atau dijatuhi pidana mati serta melaporkan perkembangan penanganan perkara dengan menjelaskan secara singkat, jelas, akurat dan lengkap, sehingga dapat memberi gambaran yang komprehensip bagi Pimpinan dalam menentukan kebijakan penindakan selanjutnya; 4. Segera melaporkan pelaksanaan inventarisasi Data Pidana Mati Perkara Tindak Pidana Umum kepada Jaksa Agugn Muda Tindak Pidana Umum dengan pemilahan sesuai masing-masing Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini (formulir isian data terlampir); 5. Untuk pengendalian dan pemantauan perkembangan penanganan perkara pidana mati oleh Pimpinan, maka mulai saat ini laporan data pidana mati dari masing-masing Kejaksaan Tinggi agar dilaporkan setiap bulannya bersamaan dengan pengiriman laporan bulanan. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM, HAMZAH TADJA TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ; ( 1 dan 2 sebagai laporan ) 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan; 4. Yth. Para Direktur pada JAM PIDUM; 5. A r s i p -----------------------------------------------------
94
Embed
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A EDARAN JAMPIDUM... · dengan menjelaskan secara singkat, jelas, ... Unit Pelaksana Teknis di Daerah ... serta penelusuran dan pengembalian
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Nomor : B-46/E/Es.1/01/2012 Jakarta, 06 Januari 2012 Sifat : Segera Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Inventarisasi dan Permintaan Data KEPADA YTH : Pidana Mati Perkara Tindak Pidana Umum. PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI Di- SELURUH INDONESIA
Menindaklanjuti petunjuk dan pengarahan Jaksa Agung Republik Indonesia perihal Data Akurat Pidana Mati Perkara Tindak Pidana Umum, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa pidana mati selalu menarik perhatian masyarakat, terutama pada saat
dilakukannya tuntutan pidana mati oleh Penuntut Umum maupun saat dijatuhkannya putusan pidana mati oleh Majelis Pengadilan serta pelaksanaan eksekusi mati itu sendiri.
2. Perhatian masyarakat menjadi semakin besar cenderung berdampak negatif terhadap citra Kejaksaan, manakala eksekusi terhadap terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) tidak segera dilaksanakan, padahal tidak ada lagi ketentuan perundangan yang menghalangi pelaksanaan eksekusinya;
3. Guna menyikapi hal dimaksud, para Kepala Kejaksaan Tinggi diminta segera melakukan inventarisasi terhadap seluruh perkara tindak pidana umum yang dituntut pidana mati dan/atau dijatuhi pidana mati serta melaporkan perkembangan penanganan perkara dengan menjelaskan secara singkat, jelas, akurat dan lengkap, sehingga dapat memberi gambaran yang komprehensip bagi Pimpinan dalam menentukan kebijakan penindakan selanjutnya;
4. Segera melaporkan pelaksanaan inventarisasi Data Pidana Mati Perkara Tindak Pidana Umum kepada Jaksa Agugn Muda Tindak Pidana Umum dengan pemilahan sesuai masing-masing Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini (formulir isian data terlampir);
5. Untuk pengendalian dan pemantauan perkembangan penanganan perkara pidana mati oleh Pimpinan, maka mulai saat ini laporan data pidana mati dari masing-masing Kejaksaan Tinggi agar dilaporkan setiap bulannya bersamaan dengan pengiriman laporan bulanan.
Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.
JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA UMUM,
HAMZAH TADJA TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ;
( 1 dan 2 sebagai laporan ) 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan; 4. Yth. Para Direktur pada JAM PIDUM; 5. A r s i p
Nomor : B-136/E/EJP/01/2012 Jakarta, 12 Januari 2012 Sifat : Segera Lampiran : 1 (satu) eksemplar Perihal : Tuntutan Rehabilitasi Medis dan KEPADA YTH : Rehabilitasi Sosial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik PARA KEPALA KEJAKSANAAN TINGGI Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 DI- tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba SELURUH INDONESIA ----------------------------------------------
Sehubungan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika,
dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika merupakan aturan pelaksana
ketentuan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.
2. Bagi Pecandu Narkotika yang menyalahgunakan Narkotika sebagai mana
dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika dapat dilakukan penuntutan rehabilitasi medis dan rehabilitasi
sosial dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penydiik dalam kondisi tertangkap
tangan;
b. Pada saat tertangkap tangan diketemukan barang bukti satu kali pakai
dengan perincian :
1) Kelompok Metamphetaine (Shabu) : 1 gram;
2) Kelompok MDMA (Ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir,
3) Kelompok Heroin : 1,8 gram;
4) Kelompok Kokain : 1,8 gram;
5) Kelompok Ganja : 5 gram;
6) Daun Koka : 5 gram;
7) Meskalin : 5 gram;
8) Kelompok Psilosybin : 3 gram;
9) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram;
Nomor : B-347/E/Euh/02/2012 Sifat : Biasa Lampiran : - Perihal : Penerapan Pasal 15 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Jakarta, 3 Februari 2012 KEPADA YTH : PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DI- SELURUH INDONESIA
Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi penanganan perkara Kehutanan yang menggunakan unsur “kawasan hutan”, ditemukan permasalahan-permasalahan dalam penerapan dan penafsiran Pasal 15 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana sampai saat ini banyak kawasan hutan yang statusnya masih berupa Penunjukan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan, belum sampai pada tahap Penetapan Kawasan Hutan.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas disampaikan sebagai berikut :
1. Bahwa Menteri Kehutanan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan
nomor : P.50/Menhut-II/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.44/Menhut-II/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi yang dapat dijadikan acuan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara Kehutanan.
2. Diminta perhatian para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia dan meneruskan kepada para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kacabjari diwilayah hukumnya, yaitu sejak tahap penelitian berkas perkara, Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara Kehutanan yang memiliki unsur “Kawasan Hutan”, agar meminta kepada Penyidik untuk melampirkan Surat Keputusan Penunjukan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan beserta peta kawasan hutan di dalam berkas perkara.
3. Apabila terdapat permasalahan mengenai status kawasan hutan agar
dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang. Demikian agar maklum dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA UMUM,
HAMZAH TADJA TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ;
( 1 dan 2 sebagai laporan ) 3. Yth. Para Jaksa Agung Muda; 4. A r s i p
Nomor : B-613/E/Es.2/02/2012 Sifat : Biasa Lampiran : 1 (satu) lembar Perihal : Inventarisasi Data Perkara Tindak Pidana Umum yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) tetapi belum dieksekusi.
Jakarta, 27 Februari 2012 KEPADA YTH : PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DI- SELURUH INDONESIA
Melaksanakan perintah Jaksa Agung Republik Indonesia hari Senin, 20
Februari 2012, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 270
Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, wajib dilaksanakan
oleh Jaksa;
2. Sehubungan dengan butir 1, diminta perhatian kepada Saudara untuk segera
melakukan Inventarisasi Data Perkara Tindak Pidana Umum yang terdiri dari
Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda, Tindak Pidana Terhadap
Keamanan Negara dan Ketertiban Umum serta Tindak Pidana Umum Lainnya
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dari
Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011, tetapi belum dilaksanakan eksekusi;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan dimaksud butir 2 kepada Jaksa Agung Muda
Tindak Pidana Umum dengan pemilahan sesuai Direktorat masing-masing,
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini. (sebagaimana
formulir terlampir).
Demikian untuk menjadi perhatian dan keterlambatan pelaksanaan ini sangat
mempengaruhi konduite Saudara.
JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM,
HAMZAH TADJA TEMBUSAN : 1. Yth. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ;
( 1 dan 2 sebagai laporan ) 3. Yth. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus; 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan; 5. Yth. Para Direktur pada JAM PIDUM; 6. A r s i p
Nomor : B-649/E/Es.1/02/2012 Sifat : Segera Lampiran : - Perihal : Entry Data Perkara Yang Telah
Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Pada Aplikasi Simkari Daskrimti.
Jakarta, 29 Februari 2012 KEPADA YTH : PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DI- SELURUH INDONESIA
Menyusuli surat kami Nomor : B-578/E/Ejp/02/2012 tanggal 24 Februari 2012 perihal seperti tersebut pada pokok surat dan sesuai Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 11 November 2011 di Cianjur, serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, dengan ini diminta perhatian Saudara agar setiap Jaksa yang menangani perkara wajib : 1. Segera melakukan entry data perkara yang telah ditanganinya bekerja sama
dengan operator SIMKARI pada masing-masing satuan unit kerja yang sudah dibangun oleh pusat DASKRIMTI. Entry data perkara dimaksud dimulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011;
2. Data perkara yang di entry sebagaimana butir 1, meliputi tahap penerimaan SPDP, Pra Penuntutan, Surat Dakwaan lengkap (untuk PK-Ting), Penuntutan, Penahanan, Upaya Hukum dan Eksekusi;
3. Pelaksanaan entry data perkara tersebut, hendaknya Saudara lakukan pemantauan secara terus menerus dan berkesinambungan serta melaporkan hasil pelaksanannya kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada minggu pertama setiap bulannya;
4. Jika ditemui hambatan dalam pelaksanaan aplikasi Simkari, segera melaporkan secara tertulis kepada Kepala Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan tembusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Sekretarias Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan serta jika keterlambatan
atas pelaksanaan pelaporan ini mempengaruhi konduite Saudara.
JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM,
HAMZAH TADJA TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ;
( 1 dan 2 sebagai laporan ) 3. Yth. Jaksa Agung Muda; 4. Yth. Kepala Pusat Daskrimti; 5. A r s i p
Nomor : B-1053/E/EJP/04/2012 Sifat : Segera Lampiran : - Perihal : Tuntutan Pidana terhadap Perkara
Anak ½ (satu perdua) dari Ancaman Minuman bagi Orang Dewasa
Jakarta, 04 April 2012 KEPADA YTH : PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DI- SELURUH INDONESIA
Sehubungan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak dalam Pasal 26 ayat (1) mengatur bahwa pidana penjara dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa tetapi tidak mengatur tentang ancaman pidana minimum bagi anak, dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut :
1. Undang-Udang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, secara filosofis
membedakan perlakuan dan ancaman dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan yang masih panjang. Selain itu untuk memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur bahwa pidana penajra dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama ½ (satu perdua) dari minimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa yang ditetap oleh undang-undang.
2. Terhadap perkara anak dapat dituntut ½ (satu perdua) dari ancaman pidana minimum bagi orang dewasa.
3. Agar Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia meneruskan Surat Edaran ini
kepada jajarannya masing-masing di daerah. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.
JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA UMUM,
HAMZAH TADJA TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ;
( 1 dan 2 sebagai laporan ) 3. Yth. Para Jaksa Agung Muda; 4. Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang
Tindak Pidana Umum; 5. Yth. Para Direktur Pada Jaksa Agung Muda
3. Terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
dan sudah tidak ada hambatan terhadap eksekusi terpidana/orang, barang
bukti, dendan dan ongkos perkara, agar Saudara segera melaksanakan semua
isi putusan tersebut, serta melaporkan hasilnya pada kesempatan pertama
kepada JAMPIDUM.
4. Petunjuk ini segera Saudara reproduksi untuk diteruskan kepada para Kepala
Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum
Sudara, guna dipedomani.
Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
PLH. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM,
WIDYOPRAMONO Jaksa Umum Madya NIP. 19570807 198503 1 001
TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ; 3. Yth. Jaksa Agung Muda Intelijen; 4. Yth. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
(1 s/d 4 sebagai laporan) 5. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan; 6. A r s i p
Nomor : B-1382/E/Es/04/2012 Sifat : Segera Lampiran : 2 (dua) lembar Perihal : Inventarisasi Data Perkara Tindak
Pidana Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) tetapi belum dieksekusi.
Jakarta, 27 April 2012 KEPADA YTH : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SE- INDONESIA
Sehubungan laporan Inventarisasi Data Perkara Tindak Pidana Umum yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) tetapi belum dieksekusi dari para Kepala Kejaksaan Tinggi se Indonesia (terlampir), sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung Republik Indonesia, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Agar Kepala Kejaksaan Tinggi yang sudah melaporkan Inventarisasi Data
Perkara Tindak Pidana Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) tetapi belum dieksekusi tersebut, segera menindaklanjuti untuk menyelesaikan tunggakan tersebut dan melaporkan perkembangannya secara berkala setiap 2 (dua) minggu sekali.
2. Bagi Kepala Kejaksaan Tinggi yang belum melaporkan Inventarisasi Data Perkara Tindak Pidana Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) tetapi belum dieksekusi, diminta untuk segera melaporkan pada kesempatan pertama kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.
Demikian untuk dilaksanakan.
PLH. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM,
WIDYOPRAMONO JAKSA UMUM MADYA NIP. 19570807 198503 1 001
TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ; 3. Yth. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
(1, 2 dan 4 sebagai laporan) 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan; 5. A r s i p
Nomor : B-1471/E/EJP/05/2012 Sifat : Biasa Lampiran : - Perihal : Permohonan Izin Pemeriksaan atas
nama Rudiyanto, SH (JPU Kejari Menggala)
Jakarta, 3 Mei 2012 KEPADA YTH : PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DI- TEMPAT
Sehubungan dengan surat Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian
Daerah Lampung Nomor : B/417/III/2012 Ditreskrimum tanggal 1 Maret 2012 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas yang ditujukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa inti dari surat tersebut adalah Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian daerah Lampung meminta kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk memberi izin pemeriksaan terhadap Rudiyanto, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala terkait Laporan Polisi Nomor : LP/722/XI/2011/Bareskrim tanggal 10 November 2011 atas nama pelapor Dobi (Anggota Bareskrim Mabes Polri) tentang dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan atas nama Suwardi bin Anwar (orang tua pelapor) pada Surat Tanda Terima Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-33) atas nama Terdakwa Suwardi bin Anuar.
2. Bahwa kasus posisi dan kronologi perkara tersebut, adalah sebagai berikut :
a. Bahwa Sdr. Rudiyanto, SH, bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum untuk menangani perkara atas nama terdakwa Suwardi bin Anwar yang didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 351 KUHP atau pasal 184 KUHP.
b. Bahwa terdakwa Suwardi bin Anwar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala telah dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 5 (lima) hari dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap serta telah dilakukan eksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum Rudiyanto, SH dan terdakwa Suwardi bin Anwar telah selesai menjalani hukuman di Rutan Menggala pada tanggal 19 Desember 2011.
c. Dalam proses penanganan perkara tersebut, pada saat Jaksa Rudiyanto, SH melimpahkan berkas perkara atas nama terdakwa Suwardi bin Anwar tersebut ke Pengadilan Negeri Menggala pada hari Selasa tanggal 20 September 2011, yang bersangkutan telah membuat Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-33) untuk ditandatangani oleh terdakwa Suwardi bin Anwar dengan melampirkan Surat Dakwaan yang dikirimkan ke Rutan Menggala melalui Yulianto (pegawai Rutan Menggala) untuk disampaikan kepada terdakwa Suwardi bin Anwar.
d. Bahwa pada saat menyerahkan Tanda Terima Surat Pelimpahan (P-33) yang dikirimkan oleh Jaksa Rudiyanto, SH ke Rutan Menggala melalui Yulianto, pada kolom tanda tangan terdakwa Suwardi bin Anwar dalam keadaan kosong dan belum ada tanda tangan.
e. Bahwa pada saat Jaksa Rudiyanto, SH menerima kembali Tanda Terima Surat (P-33) tersebut sudah terdapat tanda tangan terdakwa Suwardi bin Anwar dan benar terdakwa sudah menerima surat-surat dimaksud termasuk Surat dakwaan dari pegawai Rutan Menggala.
f. Bahwa atas peristiwa tersebut di atas, Sdr. Dobi (Anggota Bareskrim Mabes Polri) yang merupakan anak dari terdakwa Suwardi bin Anwar telah melaporkan Jaksa Rudiyanto, SH, dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan orang tuanya pada Surat (P-33) ke Bareskrim Mabes Polri yang kemudian laporan tersebut oleh Mabes Polri diteruskan ke Polda Lampung untuk ditindaklanjuti.
g. Bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi lampung telah melakukan koordinasi dengan Kapolda Lampung, dengan hasil yaitu :
- Berdasarkan perkembangan penanganan Laporan Polisi Nomor : LP/722/XI/2011/Bareskrim tanggal 10 November 2011 atas nama pelapor sdr. Dobi diperoleh fakta bahwa perkara pemalsuan tanda tangan yang diduga dilakukan oleh Jaksa Rudiyanto, SH tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.
- Berdasarkan hal tersebut di atas, Kepala Kepolisian Daerah Lampung mengirim surat kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, meminta supaya surat permohonan izin pemeriksaan terhadap Jaksa Rudiyanto, SH tidak perlu ditindaklanjuti. Sebagai realisasi koordinasi tersebut, Kepala Kepolisian Daerah Lampung telah mengirim surat Kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B/1076/III/2012/Dit Reskrimum tanggal 14 Maret 2012 mengenai pembatalan permohonan izin pemeriksaan terhadap Jaksa Rudiyanto, SH.
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk menghindari terulangnya kejadian seperti di Kejaksaan Negeri Menggala, diminta agar Kepala Kejaksaan Tinggi memerintahkan kepada segenap jajarannya, dalam menangani perkara agar : a. Selalu berhati-hati dan waspada dalam melaksanakan tugas dan fungsinya b. Meneliti ulang (cross cek) dan memastikan agar setiap surat/tembusan
surat yang ditujukan kepada para saksi/terdakwa sedapat mungkin diserahkan dan diterimakan langsung kepada yang bersangkutan.
JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM,
HAMZAH TADJA TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ;
(1 dan 2 sebagai laporan) 3. Yth. Para Jaksa Agung Muda Pengawasan; 4. A r s i p
Nomor : B-1641/E/EJP/05/2012 Sifat : Segera Lampiran : - Perihal : Pedoman Tuntutan Pidana Perkara
Tindak Pidana Umum
Jakarta, 24 Mei 2012 KEPADA YTH : PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DI- SELURUH INDONESIA
Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-013/A/JA/12/2011
tanggal 29 Desember 201 perihal tersebut pada pokok surat, dan memperhatikan perkembangan tuntutan pidana perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh Kejaksaan di daerah, dengan berbagai permasalahan yang muncul, dengan ini disampaikan sebagai berikut :
1. Kewenangan pengendalian rencana tuntutan pidana terhadap seluruh perkara tindak pidana umum didelegasikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kejaksaan Tinggi dikecualikan terhadap perkara-perkara yang akan dituntut/lepas dari segala tuntutan, tuntutan seumur hidup, hukuman mati, hukuman percobaan dan tindak pidana yang pengendalian tuntutan pidananya dianggap penting oleh Pimpinan tetap dimintakan persetujuan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
2. Terkait tersebut butir 1 di atas, yang perkaranya berasal dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi, pengendalian penanganan perkara tetap dilaporkan secara berjenjang kepada Pimpinan;
3. Terhadap perkara yang pengendalian tuntutan pidananya dilakukan oleh Kejaksaan Agung, agar rencana tuntutan pidana diterima di Kejaksaan Agung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal dibacakan tuntutan;
4. Surat ini agar Saudara reproduksi kemudian diteruskan kepada para Kepala Kejaksaan Negeri dan para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk dipedomani.
Demikian untuk dilaksanakan.
JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM,
HAMZAH TADJA TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ;
(1 dan 2 sebagai laporan) 3. Yth. Para Jaksa Agung Muda; 4. Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; 5. Yth. Para Direktur pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; 6. A r s i p
Nomor : B-1657/E/EJP/05/2012 Sifat : Segera Lampiran : - Perihal : Penggandaan Pedoman Tuntutan
Pidana Perkara Tindak Pidana Umum
Jakarta, 25 Mei 2012 KEPADA YTH : PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DI- SELURUH INDONESIA
Bersama ini disampaikan bahwa telah diketemukan penggandaan Pedoman
Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum (Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011) yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tanpa seijin Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, berkaitan dengan hal-hal tersebut, disampaikan petunjuk sebagai berikut : 1. Bahwa telah ditemukan penggandaan buku Pedoman Tuntutan Pidana Perkara
Tindak Pidana Umum (Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-013/A/JA/12/ 2011 tanggal 29 Desember 2011) yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tanpa seijin Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, berkaitan dengan hal-hal tersebut, disampaikan petunjuk sebagai berikut :
2. Bahwa penggandaan buku Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum tersebut, diperbanyak tanpa sepengetahuan dan buku atas kehendak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
3. Perlu kami informasikan, bahwa buku Pedoman Tuntutan Pidana tersebut, kini sedang dalam proses penggandaan dan dalam waktu dekat akan dibagikan secara Cuma-Cuma kepada seluruh Jaksa di Indonesia;
4. Berdasarkan hal tersebut, diperintahkan kepada seluruh para Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia untuk tidak mereproduksi sendiri atau membeli dari pihak yang tidak bertanggung jawab, guna menghindari kesalahan cetak yang tidak sesuai dengan aslinya maupun sebagai petunjuk asli Pimpinan untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas penuntutan.
Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.
JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM,
HAMZAH TADJA
TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ;
(1 dan 2 sebagai laporan) 3. Yth. Para Jaksa Agung Muda; 4. Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; 5. Yth. Para Direktur pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; 6. A r s i p
Nomor : B-1834/E/Es.1/06/2012 Sifat : Segera Lampiran : - Perihal : Penggunaan Aplikasi Laporan
Bulanan atau Eksekutif Informasi Sistem (EIS)
Jakarta, 8 Juni 2012 KEPADA YTH : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DI- SELURUH INDONESIA
Berdasarkan hasil pemantauan atas pelaksanaan Surat Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B-08/B/WJA/01/2012 tanggal 30 Januari 2012 perihal seperti tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa masih banyak Kejaksaan Tinggi beserta jajarannya didaerah yang
kurang mengindahkan pelaksanaan Laporan Bulanan secara On-Line (khususnya data perkara Tindak Pidana Umum), sementara Pimpinan Pusat telah menggariskan ketentuan tentang Aplikasi Laporan Bulanan atau Eksekutif Informasi Sistem (EIS).
2. Berdasarkan hasil pemantauan, monitoring dan evaluasi sampai dengan bulan Mei 2012 atas program penanganan dan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum dapat diketahui data yang telah di Entry (sebagai contoh LP-3 atau Laporan Bulanan Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan periode bulan Januari s/d April 2012) yaitu :
3. Bahwa untuk diminta kepada Para Kepala Kejaksaan Tinggi segera melakukan langkah-langkah sebagai tindak lanjutnya yaitu : a. Melaksanakan dengan sepenuh hati serta penuh rasa tanggung jawab
sebagaimana dimaksud Surat Wakil Jaksa Agung RI Nomor : B-18/B/WJA/1/2012;
b. Untuk Perkara Tindak Pidana Umum, hasil pelaksanaan tindak lanjutnya agar segera dilaporkan kepada JAM PIDUM dan akan dilakukan klarifikasi keakuratan datanya pada saat pelaksanaan Rakernis Pidum yang dijadwalkan pada tanggal 18 s/d 19 Juni 2012 mendatang, sekaligus diminta untuk menyusun dan melaporkan secara rinci terhadap memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
4. Apabila ditemui hambatan serta kendala terhadap peralatan maupun system yang digunakan dalam pelaksanaan aplikasi SIMKARI, kiranya segera membuat laporan tertulis kepada Kepala Pusat DASKRIMTI Kejaksaan Agung dengan tembusan Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
5. Bersama ini pula (Secara terpisah), sekali lagi diminta laporan pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 serta pelaksanaan petunjuk Jaksa Agung Republik Indonesia terkait dengan Tupoksi Pidum yaitu :
a. Berkenaan dengan telah tersedianya data base dakwaan penanganan
Perkara Tindak Pidana Umum dalam aplikasi SIMKARI maka diperintahkan untuk segea memanfaatkan serta melakukan Entry data Surat Dakwaan Perkara Tindak Pidana Umum (lengkap), dengan prioritas perkara Tahun 2012;
b. Bagi Kejati yang belum melaporkan inventarisasi data perkara Tindak Pidana Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) untuk periode bulan Mei 2012 agar segera melaporkannya sebelum pelaksanaan Rakenis Pidum tanggal 18 s/d 19 Juni 2012.
Demikian untuk menjadi perhatian dan apabila terjadi pengabaian atau
keterlambatan dalam perintah Pimpinan, sangat mempengaruhi konduite Saudara.
JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM,
HAMZAH TADJA
TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ; 3. Yth. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
(1,2 dan 3 sebagai laporan) 4. Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan; 5. Yth. Para Direktur pada JAM PIDUM; 6. Yth. Kepala Pusat DASKRIMTI; 7. A r s i p
Nomor : B-1908/E/Es.1/06/2012 Sifat : Sangat Segera Lampiran : 1 (satu) Lembar Perihal : Permintaan Informasi Mengenai
Lokasi Penahanan Warga Negara RRT.
Jakarta, 14 Juni 2012 KEPADA YTH : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DI- SELURUH INDONESIA
Menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian
Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 08146/PK/06/2012/63 tanggal 6 Juni 2012 perihal seperti tersebut pada pokok surat (sebagaimana terlampir), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan 6th Indonesia-China Consular Consultation, dalam rangka mempersiapkan substansi pembahasan pada konsultasi tersebut, dipandang perlu adanya data mengenai narapidana/tahanan Warga Negara RRT, lokasi penahanan, dan status hukum masing-masing;
2. Berkaitan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk memberikan data mengenai narapidana/tahanan, lokasi penahanan dan status hukum Warga Negara RRT untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan substansi 6th Indonesia-China Consultar Consultation;
3. Mengingat batas waktu pelaporan yang sangat terbatas, kiranya data dimaksud disampaikan paling lambat pada tanggal 20 Juni 2012 melalui fax 021-7226054 atau email ke [email protected].
Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.
JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM,
HAMZAH TADJA TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ;
(1 dan 2 sebagai laporan) 3. Yth. Para Jaksa Agung Muda pengawasan; 4. Yth. Para Direktur pada JAM PIDUM; 5. A r s i p
Nomor : 08146/PK/06/2012/63 Lampiran : - Perihal : Permintaan Informasi Mengenai Lokasi Penahanan WN RRT Kepada Yth. 1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan
u.p 1. Direktur Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan 2. Direktur Informasi dan Komunikasi Kementerian Hukum dan HAM Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat
2. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka peningkatan kerjasama kekonsuleran
RI-RRT, sejak tahun 2002 telah dilakukan Indonesia-China Consular Consultation 2 (dua) tahun sekali dimana tempat penyelenggaraanya dilakukan secara bergiliran. Pada tahun 2012, Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelengggaraan konsultasi tersebut 6th Indonesia – China Consular Consultation menurut rencana akn berlangsung di Surabaya pada akhir bulan Agustus, dalam rangka mempersiapkan substansi pembahasan pada konsultasi tersebut, Direktorat Konsuler memandang perlu adanya data mengenai narapidana/tahanan WN RRT serta lokasi penahanan mereka di Indonesia serta status hukum masing-masing.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon bantuan Saudara untuk kiranya dapat
disampaikan kepada kami data dimaksud. Akan sangat dihargai sekiranya bahan tersebut dapat kami terima pada kesempatan pertama guna dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan substansi 6 th Indonesia-China Consular Consultation.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
a.n Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Direktur Konsuler
Chalief Akbar NIP. 19640107 199007 1001
Tembusan :
1. Yth. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler (sebagai laporan) 2. Yth. Direktur Asia Timur dan Pasifik
DIREKTORAT KONSULER Jl. Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telp. 021-3848641 Fax. 021-34834723
Nomor : B-2060/E/Euh.3/06/2012 Sifat : Segera Lampiran : 1 (satu) Lembar Perihal : Laporan Putusan Bebas atau Lepas
dari Segala Tuntutan Hukum.
Jakarta, 25 Juni 2012 KEPADA YTH : PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DI- SELURUH INDONESIA
Berdasarkan pengamatan akhir-akhir ini ternyata masih banyak ditemukan
adanya Putusan Bebas atau Lepas dari segala tuntutan hukum yang tidak dilaporkan oleh para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagaimana telah digariskan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-123/E/Ejp/02/2003 tanggal 17 Februari 2003.
Berkaitan dengan hal tersebut, diminta kepada masing-maisng Kepala
Kejaksaan Tinggi agar memerintahkan para Kepala Kejaksaan Tinggi agar memerintahkan para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri melaporkan Putusan Bebas atau Lepas dari segala tuntutan hukum periode tahun 2006 sampai dengan 2012 dengan mengisi formulir sebagaimana terlampir.
Agar laporan ditujukan langsung kepada Jaksa Agung Republik Indonesia
Cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum paling lambat 26 Juni 2012 melalui Faximile nomor (021) 7226054 atau (021) 7203512.
Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.
JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM,
HAMZAH TADJA TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ;
(1 dan 2 sebagai laporan) 3. Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; 4. A r s i p
2. Dalam penggeledahan terhadap kendaraan pribadi hendaknya Jaksa Peneliti
jangan terlalu percaya terhadap penggeledahan yang hanya berdasarkan
kesaksian petugas semata tanpa kesaksian orang lain selain petugas dan
kesaksian tersebut hanya mengatakan melihat sebelum bagasi atau pintu
kendaraannya dibuka, bukan kedatangan saksi diluar petugas setelah bagasi
atau pintu mobil di buka.
3. Untuk mempermudah dalam menentukan sikap saat melakukan penelitian
terhadap berkas perkara Narkotika dan Psikotropika bersama ini Kami
lampirkan diagram penggunaan alat Tes Kif Urine terhadap urine yang bisa
menunjukkan hasil positif.
Demikian untuk dilaksanakan.
JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM,
HAMZAH TADJA TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ;
(1 dan 2 sebagai laporan) 3. Yth. Para Jaksa Agung Muda; 4. Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; 5. Yth. Para Direktur pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; 6. A r s i p
atau tidak apabila di Tes menggunakan Tes Kif Urine tersebut hasilnya juga akan menunjukan
garis merah 1 (satu) sama seperti halnya pengguna Narkotika dan Psikotropika. Jika didalam
hasil laboratoriumnya bukan Amphetamine atau Cannabis maka seyogyanya Jaksa Peneliti
minta dilakukan tes darah jangan hanya semata-mata mengandalkan tes urine mengingat kedua
jenis zat tersebut banyak ditemukan dalam formula obat-obatan yang bersal dari resep dokter
yang diberikan kepada seseorang karena penyakit tertentu atau bahkan penyakit menahun.
3. Dalam penggeladahan terhadap kendaraan pribadi hendaknya Jaksa Peneliti jangan terlalu
percaya terhadap penggeledahan yang hanya berdasarkan kesaksian petugas semata tanpa
kesaksian oleh orang lain selain petugas dan kesaksian tersebut harus mengatakan melihat
sebelum bagasi atau pintu kendarannya dibuka, bukan kedatangan saksi diluar petugas setelah
bagasi atau pintu mobil dibuka.
Oleh karena itu sebagai penyandang Asas Dominus Litis para Jaksa Peneliti harus betul-
betul professional dan proporsional didalam meningkatkan status seseorang menjadi tersangka agar
tidak terkesan bahwa jaksa penuntut umum ikut-ikutan memanfaatkan situasi tersebut mendzolimi
seseorang karena dilandasi kepentingan tertentu serta menghindari munculnya dampak negative
terhadap lingkungan atau keluarga dari tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah diajukan ke
Pengadilan karena didakwa sebagaipengguna narkotika atau psikotropika sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 55
Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
Bersama surat ini untuk memudahkan para Jaksa di dalam menentukan sikap saat
melakukan penelitian terhadap berkas perkara khususnya perkara narkotika dan psikotropika, kami
lampirkan diagram Penggunan Alat Tes Kif Urine Terhadap Urine Yang Bisa Menunjukan Positif.
Demikian untuk menjadi periksa dan agar dapat diteruskan kepada Kepala Kejaksaan
Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri di Seluruh Indonesia sebagai petunjuk Jaksa Agung Muda
Bidang Tindak Pidana Umum.
JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN
MARWAN EFFENDY
TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
(sebagai laporan) 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia; 3. Yth. Para Jaksa Agung Muda; 4. Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan; 5. A r s i p
3. Agar para Kepala Kejaksaan Tinggi dan jajarannya di daerah tidak ragu-ragu
untuk melaksanakan setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap khususnya terhadap putusan Mahkamah Agun R.I yang tidak
mencantumkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf “k” KUHAP tersebut.
Demikian untuk dilaksanakan.
JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM,
HAMZAH TADJA TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ;
(1 dan 2 sebagai laporan) 3. Yth. Para Jaksa Agung Muda Pengawasan; 4. Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; 5. Yth. Para Direktur dilingkungan Jampidum; 6. A r s i p
SURAT TELEGRAM DARI : KAPOLRI DERAJAT : KILAT KEPADA : PARA KAPOLDA KLASIFIKASI : BIASA TEMBUSAN : 1. KAPOLRI 2. IRWASUM POLRI 3. KABARESKRIM POLRI 4. KADIVKUM POLRI 5. PARA DIRLANTAS POLDA
NOMOR ST/3032/XII/2010 TGL. 9 DESEMBER 2010 AAA TTK REF TTK DUA SATU TTK UU RI NOMOR 22 TAHUN 2008 TTG LLAJ TTK
DUA TTK SRT KEP BERSAMA KAPOLRI, DIRJEN PUOD DAN DIRUT PT
JASA RAHARJA NO. POL SKEP/06/X/1999, NOMOR : 928-1228 DAN NOMOR : SKEP/02/X/1999 TGL. 15 OKTOBER 1999 TTG TATA LAKSANA PENDAFTARAN RANMOR DI SAMSAT TTK.
TIGA TTK SRT DIR LELANG DITJEN KEKAYAAN NEGARA KEMKEU RI NO :
S-840/KN.7/2010 TTG BIT STNK DAN BPKB UTK RANMOR HSL LELANG TTK.
BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA SETELAH MEMPELAJARI DAN MENGKAJI
SRT DARI DIR LELANG DIMAKSUD INTINYA MEMOHON KEP POLRI THDP PEMBELIAN RANMOR DARI LELANG TERMASUK KEPASTIAN HUKUM BAGI RANMOR EKS. LELANG KMA UTK ITU KRN DIRLANTAS DIBERIKAN ARAHAN SBB TTK DUA.
SATU TTK PENDAFTARAN RANMOR EKS LELANG TETA MEMPEDOMANI
REF HRF. AAA POINT DUA TSB DI ATAS DNG PERSYARATAN YAITU TTK DUA.
AA TTK MENGISI FORMULIR SPPKB TTK BB TTK INDENTITAS (KTP) TTK CC TTK BAGI RANMOR YANG DNG FASILITAS PENANGGUHAN BEA
MASUK (FORM B) TERLEBIH DAHULU HRS MELUNASI BEA MASUK TTK.
SURAT TELEGRAM KAPOLRI NOMOR : ST/3032/XI/2010 TANGGAL : 9 – 12 – 2010
DUA TTK SRT KEPUTUSAN LELANG DARI INSTANSI YANG BERWENANG (PENGADILAN) TTK
EE TTK RISALAH LELANG YANG DIKELUARKAN OLEH DIREKTORAT
LELANG DITJEN KEKAYAAN NEGARA KEMKEU RI TTK FF TTK BA PENYERAHAN BARANG TTK GG TTK KWITANSI PEMBELIAN TTK HH TTK STNK DAN BPKB (BAGI YANG TDK DILENGKAPI STNK DAN BPKB
LAMA, HANYA STNK KMA HANYA BPKB SAJA DPT DIGANTI DGN SKET DARI PENYIDIK POLRI ATAU INSTANSI BERWENANG TTG ASAL USUL RANMOR TTK
II TTK HSL CEK FISIK RANMOR (RAN HRS DIHADIRKKAN SEWAKTU MELAKS CEK FISIK DI POLRI) TTK
DUA TTK UTK PERSYARATAN POINT SATU HH TSB DI ATAS KHUSUS BAGI
RANMOR EKS. LELANG YG TIDAK DILENGKAPI STNK DAN BPKB ATAU HANYA BPKB ATAU STNK SAJA YANG BERHASIL DI SITA OLEH PENYIDIK DAN DIJADIKAN BB PADA SAAT SIDANG DI PENGADILAN PENGGANTI SKET TTG ASAL-USUL SEBENARNYA TDK DIPERLUKAN LAGI KRN ASAL-USUL RANMOR SDH DI JELASKAN DI PUTUSAN PENGADILAN MAUPUN DI RISALAH LELANG TTK
TIGA TTK STNK DAN BPKB YANG TDK DIJADIKAN BB BERARTI
STATUSNYA BLOKIR TINDAK PIDANA / PERDATA OLEH KRN ITU APABILA SUDAH ADA PUTUSNA PENGADILAN DAN RISALAH LELANG SECARA HUKUM STNK / BPKB YANG MASIH ADA DI PEMILIK TDK BERLAKU LAGI TTK
EMPAT TTK PENDAFTARAN REGIDENT RANMOR EKS LELANG DISAMAKAN
DGN PENDAFTARAN PERTAMA (BARU) SHG DI BERIKAN STNK KMA TNKB DAN BPKB BARU TTK
CCC TTK HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DAN HARUS DILAKS DLM
PENDAFTARAN RANMOR EKS LELANG TTK DUA SATU TTK LAKUKAN CROSS CHECK TTG KEABSAHAN DAN KEBENARAN
DOK RISALAH LELANG MAUPUN PUTUSAN PENGADILAN KE INSTANSI TERKAIT SCR TERTULIS MAUPUN VIA TLP (HRS ADA TANDA BUKTI LELANG DILAKS CROSS CHECK) TTK
SURAT TELEGRAM KAPOLRI NOMOR : ST/3032/XI/2010 TANGGAL : 9 – 12 – 2010
DUA TTK LAKUKAN CROSS CHECK KE SAMSAT DIMANA RANMOR TSB DI
DAFTAR SESUAI DATA YANG ADA DI RISALAH LELANG STNK/BPKB APABILA ADA KMA UTK MEMASTIKAN PROSES LELANG SUDAH DILAKUKAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKALIGUS PEMBERITAHUAN KPD SAMSAT ASAL TTK
TIGA TTK UTK TERTIB ADM AGAR RANMOR EKS LELANG DI DATAKAN
SECARA KHUSUS DAN ARSIP DIPISAHKAN (TERSENDIRI BAIK ARSIP DI STNK MAUPUN ARSIP DI BPKB TTK
DDD TTK MENGINGAT PENDAFTARAN DAN YAN BIT STNK DAN BPKB RANMOR EKS
LELANG MENJADI BAGIAN YANG TDK TERPISAHKAN DARI YAN REGIDENT POLRI KMA AGAR DILAKS CEPAT KMA TEPAT KMA AKURAT KMA AKUNTABEL KMA PROFESIONAL DAN MEMBERI KEPUASAN KPD MASY TTK
EEE TTK ST INI BERSIFAT JUKRAH UTK DILAKS TTK FFF TTK DUM TTK HBS
Nomor : B-3523/E/EJP/11/2012 Sifat : Segera Lampiran : 2 (dua) eksemplar Perihal : Nota Kesepakatan Bersama Ketua
Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).
Jakarta, 19 November 2012 KEPADA YTH : PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DI- SELURUH INDONESIA
Sehubungan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Ketua
Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI dan Kepala
Kepolisian Negara RI tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak
Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan
Keadilan Restoratif (Restorative Justice), yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal
17 Oktober 2012 di Mahkamah Agung RI, bersama ini dikirimkan foto copy Nota
Kesepakatan dimaksud untuk dipedomani dalam penanganan dan penyelesaian
perkara-perkara tindak pidana ringan.
1. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan
HAM RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang
Pelaksanaan Penerapan Penyesuain Batasan Tindak Pidana Ringan dan
Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif
(Restorative Justice), merupakan komitmen bersama penegak hukum yang
melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2012 tentang
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;
2. Terkait dengan Kesepakatan Bersama tersbut point 1 diatas, beberapa hal
untuk perlu dipahami adalah :
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2012 tentang
Penyesuain Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam
KUHP yang akan dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Bersama
tersebut diatas pada dasarnya tidaklah mengubah KUHP melainkan hnaya
melakukan penyesuain nilai uang/barang yang sudah sangat tidak sesuai
MENTERI HUKUM DAN ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PELAKSANAAN PENERAPAN PENYESUAIN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA, ACARA
PEMERIKSAAN CEPAT, SERTA PENERAPAN KEADILAN RESORATIF (RESTORATIVE JUSTICE)
NOMOR : 131/KMA/SKB/X/2012 NOMOR : M. HH -07.HM.03.02 Tahun 2012 NOMOR : KEP-06/E/EJP/10/2012 NOMOR : B/39/X/2012
Pada hari ini Rabu, tanggal Tujuh belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas, bertempat di Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami yang bertandatangan dibawah ini : I. DJOKO SARWOKO, S.H., M.H : Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
II. SIHABUDIN, Bc.IP., S.H., M.H. : Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan HR. Rasuna Said Kavling 6-7, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
III. BURHANUDDIN : Plt. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan
Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.
IV. Drs. SUTARMAN : Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT.
PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun
2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP terhadap pelaku tindak pidana ringan PARA PIHAK dalam menerapkan sanksi wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat;
2. Bahwa untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak terhadap pelaku tindak pidana ringan perlu diadakan kesepakatan bersama dalam menerapkan penyesuain batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda;
3. Bahwa penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penyesuain Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP akan mengurangi persoalan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) / Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang dapat mewujudkan keadilan berdimensi Hak Asasi Manusia; dan
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3, perlu Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Penerapan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda.
Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menerapkan penyesuain batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dengan ketentuan sebagai berikut :
KETENTUAN UMUM Dalam Nota Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan : 1. Tindak Pidana Ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407
dan pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau
denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda.
Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Demikian Nota Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari,
tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 17 Oktober 2012
KETUA MUDA PIDANA KHUSUS DIREKTUR JENDERAL MAHKAMAH AGUNG PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DJOKO SARWOKO, S.H., M.H. SIHABUDIN, Bc.IP., M.H PLT. JAKSA AGUNG MUDA KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL TINDAK PIDANA UMUM KEPOLISIAN NEGARA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA BURHANUDDIN Drs. SUTARMAN KOMISARIS JENDERAL POLISI
b) Harmonisasi dengan keluarnya beberapa undang-undang baru, antara lain :
- Terkait dengan sistem peradialn pidana anak;
- Terkait dengan tindak pidana narkotika dan psikotropika, dan lain-lain.
Diharapkan data masukan dari Saudara dapat diterima dalam waktu yang tidak
terlalu lama.
Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.
JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM.
MAHFUD MANNAN Tembusan : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
(no. 1 dan 2 sebagai laporan) 3. Yth. Para Jaksa Agung Muda; 4. Yth. Kepala Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia; 5. Yth. Sesjampidum dan Para Direktur pada JAMPIDUM; 6. A r s i p
Nomor : B- /E/Es.1/12/2012 Jakarta, Desember 2012 Sifat : Biasa Lampiran : - Perihal : Evaluasi kegiatan SIMKARI pada KEPADA YTH : Pusat DASKRIMTI Kejaksaan KEPALA KEJAKSAAN TINGGI Agung R.I bulan Oktober 2012 DI - SELURUH INDONESIA
Berdasarkan pemantauan/monitoring dan evaluasi dari Pusat Data Statistik Kriminal Dan Teknologi Informasi, perihal seperti tersebut pada pokok surat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa dari hasil pemantauan atas pelaksanaan Surat Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B-08/B/WJA/01/2012 tanggal 30 Januari 2012 perihal Penggunaan Aplikasi Laporan Bulanan atau Eksekutif Informasi Sistem (EIS), masih terdapat beberapa Kejaksaan Tinggi beserta Jajarannya didaerah, yang kurang mengindahkan pelaksanaan Laporan Bulanan secara Online.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2012 masih terdapat 258 Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang belum melakukan aktifitas (mengentry data) ke Aplikasi Eksekutif Informasi Sistem (EIS) SIMKARI, sedangkan pada bulan September 2012 ada 261 Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang belum melakukan aktifitas (mengentry data) ke Aplikasi Eksekutif Informasi Sistem SIMKARI (terlampir).
3. Berkaitan dengan angka 1 dan 2 tersebut, menunjukkan bahwa masih rendahnya kepedulian satuan kerja di daerah terkait aktifitas pengentryan data ke Aplikasi Eksekutif Informasi Sistem SIMKARI, hal mana menunjukkan indikator beberapa Kejaksaan Tinggi yang belum menunjukkan capaian kinerja seperti yang diharapkan/belum tertib dalam mengentry data.
4. Bahwa Kegiatan Entry Data terhadap penanganan perkara (Surat Dakwaan) dan Laporan bulanan merupakan program yang langsung dipantau dan dinilai UKP4, dimana target kuantitatif per triwulan harus tercapai, apabila tidak tercapai Kejaksaan akan mendapat Raport Merah.
5. Untuk itu diminta kepada Para Kepala Kejaksaan Tinggi segera memerintahkan dan melakukan pengecekan terhadap :
5.1 Pelaksanaan Surat Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B-08/B/WJA/01/2012 tanggal 30 Januari 2012 perihal Penggunaan Aplikasi Laporan Bulanan atau Eksekutif Informasi Sistem (EIS).
5.2 Pelaksanaan Entry Data penanganan perkara sesuai dengan tahapan penanganannya ke Aplikasi Pidum “Penanganan Perkara” (didalamnya : Surat Dakwaan) di SIMKARI.
6. Jika ditemui kendala/hambatan teknis dalam pelaksanaan Entry Data terkait peralatan maupun sistem yang digunakan dalam pelaksanaan Aplikasi SIMKARI, segera membuat laporan secara tertulis kepada Kepala Pusat DASKRIMTI Kejaksaan Agung dengan tembusan Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.
JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM
MAHFUD MANNAN Tembusan : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung RepubIik Indonesia; (1 dan 2 sebagai laporan) 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan; 4. Yth. Para Direktur pada JAM PIDUM 5. Yth. Kepala Pusat DASKRIMTI; 3. Arsip.